BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Sejak awal tahun 1990 –an sudut pandang pemerintahan di berbagai negara bergeser dari tata kelola pemerintah formal menjadi tata pemerintahan yang baik (good governance), perubahan sudut pandang tersebut memiliki satu arah yaitu tercapainya pengelolaan sektor publik yang lebih dari sekedar mengumpulkan dana masyarakat dan melaksakannya dalam bentuk APBN. Perubahan paradigma yang terjadi di berbagai belahan negara tersebut mulai sampai ke Indonesia pada tahun 2003 yaitu sejak dimulainya pelaksanaan program reformasi keuangan dengan disahkannya Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selain itu, pada pasal 10 ayat 3 Undang – Undang tersebut dinyatakan secara jelas peran pemerintah daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada pasal tersebut pemerintah secara nyata mendukung desentralisasi daerah. Perlu untuk diketahui sebelum pengesahan UU No. 17 tahun 2003, peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia dalam hal ini pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang – undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial belanda. Sementara itu, seiring berjalannya waktu sistem kelembagaan negara dan tuntutan dari stakeholder (masyarakat) semakin tinggi. Sebagai hasil dari pengesahan UU No.17 tahun 2003 diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang akan meminimalisasi kelemahan yang ada dalam sistem anggaran sebelumnya. Sebenarnya ‘performance budgeting’ diperkenalkan pertama kalinya di Amerika pada tahun 1949, namun praktek pe nyelenggaraannya ternyata mengalami kegagalan (Schiavo-Campo dan Tommasi, 1999). Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja menghasilkan fokus yang lebih tepat dari input dan proses menjadi output yang dihasilkan.
Tingginya tuntutan masyarakat untuk perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya terjadi di ibukota namun juga di daerah. Masyarakat di daerah juga menginginkan hal yang sama, pengelolaan keuangan berbasis kinerja juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Di tahun 2004, Undang – Undang No. 1 tahun 2004 disahkan dan sebagai pelaksanaan dari undang – undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut merupakan pedoman teknis yang jelas bagi terbentuknya Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau suatu unit dalam SKPD yang melakukan kegiatan dengan dasar efisiensi dan efektivitas serta melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Menurut Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah memberikan keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat. Peningkatan status atau penerapan PPK – BLUD yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit didalamnya harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan tersebut tentu SKPD yang statusnya menjadi BLUD berpotensi untuk mendapatkan imbalan terkait dengan pelayanan yang diberikan. Satuan kerja yang memperoleh pendapatan besar tadi juga mendapatkan keleluasaan dalam pengelolaannya sehingga kualitas pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Di kota Yogyakarta, Taman Pintar telah ditentukan menjadi salah satu BLUD pada tahun 2009. Dalam melakukan perubahan menjadi PPK – BLUD, sangat diperlukan komitmen dari pimpinan daerah maupun jajarannya dari sejak tahap persiapan menjadi PPK BLUD hingga tahap peningkatan kinerja. Pelaksanaan PPK – BLUD perlu diperhatikan oleh bawahan dari kepala kantor pengelola agar memahami baik manfaat maupun praktek penganggaran dari PPK – BLUD tersebut. Sejalan dengan penerapan PPK – BLUD maka kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di pihak pengelola satuan kerja tersebut harus terus ditingkatkan dalam bidang kemampuan manajerial maupun dalam kemampuan teknis dalam pengelolaan sektor publik. Bagi satuan kerja
yang diterapkan PPK – BLUD diharapkan memahami juga pendapatan yang akan didapat merupakan hasil dari pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sehat. Bagi pejabat pengelola Taman Pintar, 4 tahun sejak diberlakukan PPK – BLUD merupakan umur yang sangat muda. Selama 4 tahun tersebut pembenahan baik sistem pengendalian manajemen maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wajib untuk ditingkatkan. Selain itu,sebagai satuan kerja yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Pintar juga wajib membuat Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta. Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24. Standar Pelayanan Minimum yang dimaksud adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang seharusnya dipenuhi atau diberikan oleh BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar kepada masyarakat terkait tugas pokok dan fungsi BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Sebelum ditetapkan sebagai BLUD, Taman Pintar sebagai taman rekreasi keluarga termasuk di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan didirikannya yaitu sebagai sarana rekreasi dan edukasi bagi masyarakat Kota Yogyakarta khususnya pelajar dan anak – anak. Perbedaan dengan status BLUD saat ini yaitu Pejabat Pengelola Taman Pintar dituntut untuk memberikan pelayanannya dengan lebih berkualitas dan adil. Bagi satuan kerja yang berstatus BLUD memiliki perbedaan dari segi Perencanaan, Penyusunan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan mengambil sampel dari BLUD Taman Pintar penulis mencoba untuk membandingkan 5 hal tersebut saat SKPD Taman Pintar telah berstatus BLUD dan sebelum Taman Pintar bertatus BLUD.
1.2.Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut akan dilakukan analisis dan evaluasi mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Satuan Kerja
Taman Pintar di Kota Yogyakarta yang secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah mekanisme pengelolaan dan penyusunan anggaran BLUD Taman Pintar telah sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dan aturan BLU Lainnya dalam upaya perencanaan, penganggaran, pelaporan, audit maupun
pengadaan
barang dan jasa? 2. Apakah penerapan menjadi PPK BLUD menyulitkan proses pengadaan barang dan jasa dan pengembangan kreativitas pelayanan bagi masyarakat ? 3. Bagaimana pihak Pejabat Pengelola beradaptasi pada PPK BLUD untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat ?
1.3.Batasan Penelitian Mengingat keterbatasan yang ada, maka dalam penyusunan penelitian ini terdapat batasan : 1. Evaluasi penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah hanya dibatasi di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar 2. Evaluasi penerapan standar Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah hanya dibatasi pada lingkungan manajemen Kantor Pengelolaan Taman Pintar 3. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian regulasi pada Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar
1.4.Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan oleh penulis karena adanya beberapa tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Memperoleh pengetahuan mengenai proses bisnis dalam Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar
Memperoleh pengetahuan mengenai hambatan dan peluang dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 bagi Badan Layanan Umum Daerah
Memberikan masukan yang dianggap perlu sebagai bahan dalam upaya penyempurnaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar
1.5.Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah : Dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam melakukan penelitian mengenai Badan Layanan Umum Daerah Menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya
1.6.Sistematika Penulisan Kerangka Sistematika Penulisan skripsi adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Perumusan Masalah 1.3. Batasan Penelitian 1.4. Tujuan Penelitian 1.5. Manfaat Penelitian 1.6. Sistematika Penulisan Bab II Kajian Kritis Regulasi Badan Layanan Umum Daerah 2.1. Regulasi Perencanaan pada Badan Layanan Umum Daerah 2.2. Regulasi Penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah 2.3. Regulasi Realisasi Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah 2.4. Regulasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah 2.5. Regulasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah 2.6. Regulasi Audit dalam Badan Layanan Umum Daerah 2.6.1. Audit pada Siklus Pendapatan 2.6.2. Pemeriksaan Siklus Belanja 2.6.3. Pemeriksaan Aktiva Tetap 2.6.4. Pemeriksaan Jasa Personalia 2.6.5. Pemeriksaan Siklus Investasi 2.6.6. Pemeriksaan Siklus Saldo Kas Bab III Metoda Penelitian
3.1. Jenis Penelitian 3.2. Data dan Metoda Pengumpulan Data 3.2.1. Bahan Penelitian 3.2.2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian 3.3. Jenis dan Sumber Data 3.4. Analisis Data Bab IV Analisis Data Kajian 4.1. Gambaran Umum Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar 4.1.1. Sejarah Pendirian BLUD Taman Pintar 4.1.2. Letak Taman Pintar 4.1.3. Visi, Misi, dan Makna Logo 4.2. Analisis Regulasi bagi Penyusunan Rencana Strategi Bisnis BLUD Taman Pintar 4.2.1. Analisis dengan Logika Analisis Regulasi 4.2.2. Perbandingan Aturan Umum dan Aturan Khusus BLUD 4.3. Analisis Regulasi Penganggaran Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Taman Pintar 4.3.1. Analisis dengan Logika Analisis Regulasi 4.3.2. Perbandingan Aturan Umum dan Aturan Khusus BLUD 4.4. Analisis Regulasi Penyusunan RBA Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Taman Pintar 4.4.1. Analisis dengan Logika Analisis Regulasi 4.4.2. Perbandingan Aturan Umum dan Aturan Khusus BLUD 4.5. Analisis Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Taman Pintar 4.5.1. Analisis dengan Logika Analisis Regulasi 4.5.2. Perbandingan Aturan Umum dan Aturan Khusus BLUD 4.6. Analisis Regulasi Pelaporan dan Audit BLUD 4.6.1. Analisis dengan Logika Analisis Regulasi 4.6.2. Perbandingan Aturan Umum dan Aturan Khusus BLUD Bab V Penutup 5.1. Kesimpulan
5.1.1. Tabel Perbandingan Aturan Umum dan Aturan Khusus 5.1.2. Tabel Fasilitas yang Diberikan bagi BLUD 5.2. Saran
