BAB I PENDAHULUAN. 1.1.Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang

Pembangunan mengarah kepada sektor ekonomi, namun pembangunan juga tidak terlepas dari adanya sistem politik. Pembangunan dikenal dan menyebar keseluruh dunia sejak adanya revolusi dan perubahan secara cepat yang terjadi di Eropa pada abad ke-17. Peristiwa ini ditandai dengan lahirnya revolusi Industri dan revolusi Prancis. Melalui peristiwa ini, pembangunan menyebar keseluruh dunia terutama melalui proses kolonialisasi. Pembangunan sering juga dikaitkan dengan budaya dan agama. Seperti yang dibahas oleh Weber bahwa Eropa yang memiliki budaya kerja keras dan agama turut mempengaruhi proses pembangunan. 1 Dari sinilah konsep pembangunan menyebar keseluruh dunia termasuk ke negara dunia ketiga.

Dewasa ini, pembangunan baik itu fisik maupun non fisik sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat dan semua negara. Terlebih hubungan antara negara dan masyarakat sering berfokus kepada pembangunan demi mewujudkan negara kesejahteraan rakyat. Proses kolonialisasi telah masuk ke negara Indonesia dengan datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia untuk menjajah dan mencari sumber-sumber daya dan memberi dampak pembangunan. Tentunya peristiwa ini memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif yang paling dirasakan oleh Indonesia ialah sektor pembangunan yang meningkat baik itu infrastruktur, ekonomi dan sebagainya.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia ditahun 1945, pembangunan mulai mengalami peningkatan dan perbaikan diberbagai bidang. Pembangunan

1

Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2001, hal 125.

Universitas Sumatera Utara

bukan hanya berpusat pada sektor ekonomi, banyak bidang yang mendasari dan mempengaruhi pembangunan disebuah negara maupun daerah, termasuk kondisi sistem politik yang berperan penting dalam sektor pengaturan ekonomi dan pembangunan. Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian rejim kepemimpinan. Kondisi dan periode setiap kepemimpinan kepala negara berperan dalam pembangunan. Pembangunan di era kepemimpinan presiden Soekarno, sedikit banyak pembangunan ditujukan untuk mempersatukan bangsa dan negara Indonesia (integrasi). Di periode kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan sangat berkembang pesat di Indonesia. Soeharto mencanangkan pembangunan setiap lima tahun sekali yang dikenal dengan repelita, sampai akhirnya dibawah kepemimpinan Soeharto Indonesia dikenal sebagai salah satu macan Asia. Periode selanjutnya sejak Indonesia terkena dampak krisis ekonomi 1998, kondisi politik dan pembangunan menjadi tidak stabil dan mengarah kepada kehancuran. Pembangunan digalakkan kembali sejak masa reformasi. Krisis tersebut membuat berbagai sektor pembangunan cenderung menurun. Sejak pemerintahan Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono, pembangunan menjadi fokus utama kepemimpinan mereka demi kesejahteraan rakyat.

Sejak runtuhnya rejim Soeharto akibat krisis ekonomi dan krisis legitimasi, maka pembangunan berada ditangan sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat mengharuskan pemerintah mengutamakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sistem demokrasi yang sebelumnya terkonsenterasi dipusat sejak awal reformasi mulai mengalami pergeseran. Maka muncul sistem otonomi daerah yaitu azas desentralisasi yang membenarkan daerah untuk mengurus masingmasing wilayahnya. Kondisi ini menjadikan pembangunan disetiap daerah diharapkan akan merata.

Pembangunan juga membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Dengan adanya manajemen perencanaan pembangunan yang matang dan tepat sasaran, maka segala kekurangan dan dampak negatif yang mungkin terjadi dapat


diminimalisir sehingga tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas pembangunan yang dilaksanakan dan direncanakan oleh pemerintah. Selain dengan perencanaan yang matang dan tepat sasaran, pembangunan membutuhkan lembaga yang dapat merealisasikannya dan dilaksanakan secara bertahap. Lembaga tersebut ialah pemerintah dan instansinya. Indonesia yang memakai azas dekonsentrasi dan otonomi daerah telah menciptakan sistem baru yang memberikan hak dan kuasa kepada setiap daerah untuk dapat mengatur dan membangun masing-masing daerahnya. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengarah dari atas kebawah (top-down) namun untuk perumusan pembangunan di Indonesia pada umumnya berjalan dari bawah keatas (bottom-up). Dengan demikian pelaksanaan pembangunan akan mengarah dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sampai terakhir kepada pemerintah kabupaten dan kota. Begitu halnya dengan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi lokasi penelitian penulis.

Hal yang turut mempengaruhi pembangunan ialah konsep perencanaan yang matang dan terfokus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan baik dipusat maupun di daerah merupakan hasil kerjasama antara dua komponen penting, yaitu elemen masyarakat dan pemerintah. Sebuah negara maupun daerah tidak akan mengalami pembangunan jika tidak ada kontribusi dari masyarakat dan kontribusi pemerintah sebagai pelaksana dari perencanaan pembangunan yang berada ditingkat pusat maupun daerah. Perencanaan pembangunan yang baik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi indikator tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 tahun 2004pasal 150 2 dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan 2

I Widarta, Cara mudah Memahami Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bantul: Pondok Edukasi, 2005, hal 167.


daerah baik itu pemerintahan daerah ditingkat provinsi maupun pemerintahan daerah ditingkat kabupaten atau kota. Selain tentunya perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan perekonomian rakyat membutuhkan sebuah lembaga pemerintah daerah yang bertujuan untuk melaksanakan tugas tersebut. lembaga tersebut ialah badan perencanaan pembangunan daerah, 3 baik yang berada ditingkat provinsi maupun yang berada ditingkat kabupaten dan kota. Sebagai sebuah bagianyang penting dalam sebuah pemerintahan, perencanaan pembangunan di daerah sangat erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan di pemerintah pusat. Keterkaitan diantara keduanya sama-sama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun perencanaan pembangunan daerah lebih terfokus kepada daerah itu sendiri.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun di daerah perlu adanya jangka waktu dalam pelaksanaannya. Secara umum ada tiga jangka waktu dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Periode atau jangka waktu tersebut ialah: 4 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun.

Pelaksana dari perencanaan pembangunan daerah ialah pemerintah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas tersebut harus memiliki lembaga

3

Bappeda atau disebut dengan badan perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah lembaga teknis atau perangkat daerah yang terdapat disetiap daerah. Lihat Undang-undang No 32 tahun 2004 Pasal 3. 4 Ibid; hal 91-92.


khusus yakni Bappeda. Badan dan lembaga teknis ini sendiri sangat penting peranannya dalam sebuah pemerintahan daerah. Badan dan lembaga teknis sudah disahkan penggunaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Pasal 60 dan 65 menyebutkan bahwa pada pasal 60, perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pasal 65 menyebutkan bahwa di daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi dengan demikian pembentukan lembaga teknis oleh pemerintah daerah seperti Bappeda merupakan sebuah cara agar pelaksanaan dari perencanaan pembangunan daerah efektif dan efisien. Pemerintah daerah mencakup kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 24, disebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan kepala daerah baik itu Gubernur, Walikota, Bupati dan para wakil kepala daerah. 5Namun dalam perkembangannya yang dimaksud dengan pemerintah daerah merupakan Kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta jajarannya yaitu badan dan lembaga teknis daerah yang telah dijelaskan diatas. Sebagai sebuah kabupaten hasil pemekaran sembilan tahun yang lalu, tepatnya ditahun 2003 Pakpak Bharat bercita-cita untuk memakmurkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan melaksanakan programprogram pembangunan yang fokus dan sasaranya ialah kesejahteraan rakyat. Kabupaten ini harus segera bergegas mengejar ketertinggalannya dari daerahdaerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Badan Perencanaan pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten yang tertinggal dan terbelakang di Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten tertinggal bersama 183 kabupaten lainnya versi Bappenas. Terutama untuk sebuah kabupaten yang baru melaksanakan pemekaran yang

5

Ibid; hal 82-83.


sebelumnya diharapkan melalui proses otonomi daerah suatu daerah dapat berkembang lebih maju lagi dalam sektor pembangunan dan sektor-sektor lainnya. Fokus dari pelaksanaan Otonomi daerah atau pemekaran daerah merupakan cara supaya sebuah daerah dapat melaksanakan kemajuan dan perubahan terarah dan efesien yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri. Diharapkan melalui adanya otonomi daerah, pemerintahan didaerah bisa lebih cepat dan tanggap dalam melaksanakan dan mengambil tindakan yang berhubungan untuk memajukan daerah tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah disebuah daerah dapat dikatakan berhasil apabila salah satu indikator yakni pembangunan meningkat dan mengalami perubahan. Begitu halnya dengan indikator-indikator keberhasilan pemerintahan didaerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sejarah pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Pakpak Bharat diawali dari adanya keinginan masyarakat Pakpak yang ingin memisahkan diri karena merasa daerahnya tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Ketertinggalannya dengan penduduk lainnya serta adanya aspirasi, keinginan dan tekad bulat dari masyarakat Pakpak Bharat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu kabupaten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan agar

masyarakat

PakpakBharat

dapat

memperjuangkan

dan

mengatur

pembangunan masyarakat dan daerah, sesuai dengan aspirasinya untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merupakan dasar dari usul dibentuknya Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten ini mengambil tiga kecamatan dari Kabupaten Dairi yang kemudian mengambil nama sub wilayah Suku Pakpak. Sebelum Belanda masuk ke Pakpak maupun Dairi, suku yang penduduknya tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat, Aceh Selatan, dan Pakpak Bharat ini sudah mempunyai struktur pemerintahan tersendiri. Hampir 90 persen penduduk di wilayah Pakpak


Bharatberetnis Pakpak. 6 Berbeda dengan kabupaten induknya yang dihuni bermacam-macam suku, seperti Pakpak, Batak Toba, Mandailing, Nias, Karo, Melayu, Angkola, dan Simalungun serta suku lainnya. Hal inilah yang menjadi pendorong wilayah Pakpak untuk memekarkan diri. Selain alasan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggarapan potensi, percepatan pembangunan fisik, dan pertumbuhan ekonomi wilayah terutama pembangunan sumber daya manusia. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten hasil otonomi daerahditahun 2003. 7 Sebelumnya kabupaten ini merupakan kabupaten yang bergabung dengan Kabupaten Dairi. Namun dengan adanya undang-undang otonomi daerah, kabupaten ini berpisah dari kabupaten induk dan menjalankan semua tugas, fungsi dan kewajiban sebuah daerah otonom secara sendiri dan mandiri.Keingingan dan harapan masyarakat Pakpak untuk berpisah dari kabupaten induk yakni Kabupaten Dairi dikabulkan oleh pemerintah pusat, dan kabupaten ini membentuk sistem pemerintahannya secara mandiri dan pengelolaan daerah yang secara mandiri pula. Diharapkan dengan terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat, persoalah disparitas pembangunan dan sebagainya dapat diatasi secara mandiri oleh pemerintah daerah Pakpak Bharat. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara ada beberapa daerah baik kabupaten dan kota yang menjadi wilayah daerah otonom baru pada saat itu. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 maka ada beberapa daerah di Sumatera Utara yang melaksanakan otonomi daerah. Beberapa daerah itu antara lain Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Serdang Bedagai dan daerah-daerah lainnya. Kabupaten Pakpak Bharat resmi terbentuk menjadi satu kabupaten otonom dengan 3 kecamatan yaitu: 8 Kecamatan Salak, Kecamatan 6

Lihat katalog BPS Pakpak Bharat Tahun 2012, hal 7. Katalog BPS, Pakpak Bharat Dalam Angka In Figures, PakpakBharat: Badan Pusat Statistik Kabupaten PakpakBharat, 2012, hal 9-10. 8 Lihat Katalog BPS Pakpak Bharat Tahun 2010, hal 9. 7


Kerajaan dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan pada saat itu yang menjadi ibukota Kabupaten Pakpak Bharat ialah Kota Salak. Dalam perkembangan Pakpak Bharat mulai membenahi berbagai bidang. Bidang birokrasi dan organisasi pemerintah merupakan hal utama pada masa awal menjadi daerah otonom. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat ada 10 dinas. Sedangkan dalam lembaga teknis pemerintah daerah kabupaten Pakpak Bharatada 9 lembaga teknis. Hal lainnya setelah pelaksanaan otonomi daerah ialah pelaksanaan pesta demokrasi untuk menentukan kepala daerah dan legislatif tingkat daerah. Sejak menjadi sebuah daerah otonom, kabupaten ini telah melaksanakan dua kali pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Periode pertama dilaksanakan ditahun 2005 sedangkan tahun 2010 merupakan tahun yang kedua bagi kabupaten ini untuk melaksanakan pemilukada secara langsung. Diperiode kedua, tepatnya untuk periode 2010-2015 kabupaten Pakpak Bharat dipimpin oleh Bupati Reminggo Yolando Berutu dan Wakil Bupati H Maju Ilyas Padang yang dilantik pada bulan Agustus tahun 2010. Periode pertama tahun 2005-2010 merupakan masa pembenahan birokrasi pemerintah dan pembangunan primer dikarenakan Pakpak Bharat. Perode kedua tahun 2010-2015, atau sampai sekarang merupakan masa perkembangan dan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat untuk dapat berdaya saing dengan kabupaten lainnya khusunya di sumatera utara dan diseluruh Indonesia. Dibawah kepemimpian bupati Reminggo Yolando Berutudicanangkan beberapa program perencanaan pembangunan daerah yang fokus dan terarah. Pelaksanaan perencanaan pembangunan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada lembaga teknis daerah yaitu Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Melalui pemaparan singkat tersebut menarik untuk diteliti dan mendeskripsikan bagaimana perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2012. Penulis berfokus meneliti dan mendeskripsikan perencanaan pembangunanpemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang


dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan yang matang, terarah dan tepat waktu dengan segera akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pakpak Bharat. 1.2.Perumusan Masalah Perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar bagi suatu daerah untuk berbenah dan memperbaiki serta membangun daerahnya agar lebih maju lagi. Sebagai sebuah kabupaten yang baru melaksanakan otonomi daerah, kabupaten

Pakpak

Bharat

diberikan

kewenangan

untuk

melakasanakan

pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang secara mandiri. Pakpak Bharat berhak untuk mengurus pemerintahan dan bidang lainnya tanpa ada intervensi daerah lain maupun kabupaten induk. Maka diharapkan pembangunan pasca pelaksanaan otonomi daerah lebih efektif dan efisien dan mampu memberikan bukti nyata kepada masyarakat Pakpak. Begitu pula pada skema pengambilan keputusan dan kebijakan, sebuah daerah otonom berhak mengambil keputusan tanpa ada campur tangan dari daerah lain. Berbagai hal dapat melatarbelakangi sebuah daerah untuk berpisah dari daerah induk dan menjadi sebuah daerah otonom. Hal tersebut bisa dikarenakan berbagai faktor seperti perbedaan dalam berbagai sektor, seperti sektor pembangunan, sarana dan prasarana, pelayanan publik, birokrasi dan lain sebagainya. Penulis merasa perlu meneliti bagaimana perencanaan pembangunan di daerah yang baru saja memisahkan diri dari kabupaten induk atau dengan kata lain bagaimana perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat pasca otonomi daerah. Apakah kabupaten ini berhasil melaksanakan tujuan dari otonomi daerah atau malah sebaliknya belum berhasil. Penilaian utama terhadap sebuah daerah ialah apakah kabupaten tersebut mampu membangun daerahnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara mandiri.


Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat ditahun 2010-2012 dan apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat ditahun 20102012? 1.3.Pembatasan Masalah Pembatasan masalah dalam sebuah penelitian diperlukan dengan tujuan memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian. 9 Selain itu pembatasan didalam sebuah penelitian akan menghasilkan uraian yang sistematis dan hasil penelitian yang tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi pembatasan masalah pada penelitian ini ialah penelitian difokuskan pada deskripsi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2012. Selain itu pada penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat di tahun 20102012 yang dilaksanakan oleh Bappeda Pakpak Bharat sebagai lembaga teknis dari pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 1.4.Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2010-2012. 2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2010-2012.

9

Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial.Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal 71.


1.5.Signifikansi Penelitian 1. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua kalangan dalam membuat penelitian mengenai perencanaan pembangunan daerah khususnya perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Secara akademis penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai referensi tambahan khususnya bagi mahasiswa Departemen Ilmu Politik dan juga bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara pada umumnya. 3. Bagi Penulis penelitian ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan menulis karya ilmiah di bidang Pemerintahan dan Politik Lokal.

1.6.Kerangka Teori Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti perlu mengungkapkan dan memakai teori atapun penjelasan lainnya dalam memecahkan permasalahan yang ditelitinya. Penjelasan tersebut yang merupakan teori-teori dari peneliti lain dipakai sebagai landasan berpikir untuk memecahkan dan memperdalam analisis mengenai permasalahan dalam penelitian. Untuk itulah perlu disusun kerangka teori yang membuat pokok-pokok pemikiran yang menggambarkan bagaimana masalah penelitian yang akan diperdalam. Kerangka teori merupakan dasar untuk melakukan suatu penelitian dan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial-politik yang akan dianalisa oleh peneliti. 10 Dalam hal ini peneliti ingin mempergunakan beberapa teori dan konsep yang sangat berhubungan dengan proposal penelitian yang akan dilakukannya. Beberapa teori dan konsep yang dipergunakan penulis sebagai pisau analisis pada penelitian ini antara lain ialah Teori Pembangunan, Teori

10

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Erlangga, 2009, hal 190.


Kebijakan Publik, Birokrasi dan Pemerintah Daerah serta Kinerja Pemerintah Daerah. 1.6.1. Teori Pembangunan. Pembangunan merupakan suatu cara untuk memperbaiki kondisi dari yang buruk menjadi lebih baik. Dinamika dan realisasi pembangunan juga membutuhkan perencanaan matang dan perencana yang menguasai teori dan praktek. Dalam menganalisis mengenai pembangunan baik disuatu negara maupun disebuah daerah, perlu menggunakan teori-teori yang mendukung. Maka untuk menganalisis perencanaan pembangunan teori yang dianggap dapat menjelaskan mengenai proses dan tahapan pembangunan ialah teori pembangunan yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Salah seorang ahli pembangunan yang memaparkan mengenai teori pembangunan di Indonesia ialah Arief Budiman. Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Arief berdasarkan kepada beberapa defenisi dan konsep dari teori lain seperti teori Moderniasi, teori keterbelakangan dan teori ketergantungan (Dependency Theory). Teori modernisasi adalah teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri yang bersangkutan. Teori modernisasi merupakan salah satu pelengkap dalam teori pembangunan dunia ketiga. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pembangunan disuatu negara disebabkan oleh tingginya tabungan dan investasi. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Roy Harrod 11 bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi dan modal baik oleh swasta maupun pemerintah. Jika ada modal yang kuat maka pembangunan disebuah negara akan meningkat. Modal ini baik berasal dari pendapatan asli negara maupun pinjaman negara lain dan tabungan negara itu sendiri. 11

Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 1995, hal 18-20.


Pandangan serupa mengenai teori pembangunan dan perkembangannua juga dikemukakan oleh W.W Rostow. Dia berpandanngan bahwa perkembangan dan pembangunan disebuah negara sangat berkaitan erat dengan masalah ekonomi negara tersebut. pandangannya mengenai pembangunan tertulis dalam bukunya yang terkenal yakni the Stage of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto. Karya Rostow membahas pembangunan dalam masyarakat sebuah negara berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan. Dia kemudian membagi kedalam 5 tahap sebagai berikut. 12 Pertama ialah masa Masyarakat Tradisional yang didefenisikan bahwa ilmu di dalam masyarakat ini ilmu pengetahuan belum dikuasai, mereka masih menganut

kepercayaan-kepercayaan

tentang

kekuatan-kekuatan

di

luar

kemampuan manusia, manusia kemudian tunduk kepada alam. Akibatnya ialah produksi masih sangat terbatas dan kemajuan untuk berkembang sangat lambat. Kedua ialah masa Prakondisi Untuk Lepas Landas merupakan masa setelah masyarakat tradisional kemudian bekerja mereka mencapai suatu prakondisi untuk lepas landas yang di mana ini terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih dulu maju. Ketiga ialah masa Lepas Landas merupakan masa ketika adanya suatu perubahan untuk maju menciptakan hal-hal barui dalam bidang produksi dan tidak lagi menemui hambatan-hambatan berarti yang mengalami proses pertumbuhan ekonomi. Keempat ialah masa Bergerak Menuju Kedewasaan merupakan masa yang ditandai dengan proses kemajuan yang sangat maju yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, barang-barang yang tadinya diimpor sudah dapat diproduksi sendiri. Kelima ialah Jaman Konsumsi Massal yang Tinggi. Pada masa ini pembangunan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang bisa menopang kemajuan secara terus menerus. Konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi.

12

Ibid; hal 25.


Selanjutnya

dalam

mendefenisikan

teori

perkembangannya muncul teori keterbelakangan.

13

pembangunan

dalam

Teori Keterbelakangan

muncul sebagai reaksi terhadap fenomena kegagalan penerapan teori Modernisasi di Amerika Latin. Teori ini cenderung melihat pembangunan dan keterbelakangan di banyak negara melalui pendekatan yang lebih condong kepada aspek politik dan pemerintahan disebuah negara. Keterbelakangan dan kemiskinan di banyak negera

khususnya

dinegara

dunia

ketiga

sebagai

akibat

dari

adanya

ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi global dan konflik internasional. Kemiskinan yang dialami oleh bangsa-bangsa di negara yang sedang berkembang merupakan akibat dari sistem ekonomi dunia yang tidak seimbang, dimana sekelompok negara kuat mengeksploitasi negara-negara yang lebih lemah. Pandangan mengenai keterbelakangan juga dikemukakan oleh Andre Gunder Frank. Menurut pandangannya proses pembangunan dan perubahan sosial hanya akan dapat dipahami apabila ditinjau secara historis dengan memusatkan perhatian kepada proses interaksi di dalam sistem politk dan perkonomian global. Seperti juga Baran, Frank berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi dunia merupakan hasil dari dominasi ekonomi oleh negara-negara kapitalis maupun industri. Pembangunan dan keterbelakangan bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang. Negara-negara berekonomi kuat akan tetap semakin kuat dengan melakukan pemerasan terhadap negara-negara miskin. Dengan demikian, usaha-usaha pembangunan di Dunia Ketiga tidak akan dapat mengejar ketertinggalan mereka dari dunia pertama. Ketergantungan adalah sebuah situasi dimana ekonomi sebuah atau beberapa negara dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi negara lain. Situasi ini akan menempatkan negara-negara yang tergantung dalam posisi yang tetap terbelakang sebagai akibat dari eksploitasi oleh negara-negara berekonomi kuat.

13

Ibid; hal 45-47.


Dan terakhir teori yang mendasari terbentuknya teori pembangunan ialah keberadaan teori ketergantungan (Dependent Development Theory). 14 Teori ini menyatakan bahwa ketergantungan terhadap ekonomi internasional tidak selalu menghasilkan keterbelakangan di dunia ketiga. Sistem ekonomi dunia menurut pandangan ini bisa menjadi pendukung atau penghambat terhadap kemajuan ekonomi di negara-negara yang sedang membangun. Teori ini menganggap bahwa kemajuan ekonomi sebuah negara, lebih tergantung kepada faktor-faktor domestik dari pada global. Faktor-faktor tersebut antara lain kemampuan dan kapasitas pemerintah, pemilik modal, masyarakat dan hubungan antar kelas yang dapat menjadi faktor pendukung ke arah pertumbuhan ekonomi dan proses modernisasi. Berangkat dari teori pembangunan yang dikemukakan oleh berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan disuatu daerah atau negara terutama di negara berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari faktor ketergantungan dari luar negeri, kondisi kehidupan sosial-politik, kapasitas dan kemampuan pemerintah suatu negara sampai kepada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan

merupakan

kerjasama

semua

komponen

dan

pembangunan membutuhkan konsep dan rencana yang jelas agar pelaksanaanya efektif dan efisien. Keterkaitan antara perencanaan dan pembangunan disuatu negara sangatlah diperlukan, bahkan negara maju sekalipun memiliki konsep dan manajemen perencanaan pembangunan agar pelaksanaanya bermanfaat dan memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus. Sejalan dengan teori pembangunan di negara dunia ketiga, Diana Conyers, 15 mendefenisikan perencanaan sebagaiproses bersinambungan yang mencakup

keputusan-keputusan

atau

pilihan-pilihan

berbagai

alternatif

penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang

14

Ibid; hal 48-50. Lihat pula Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1991, hal 15.

15


akan datang. 16 Dengan begituperencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Kaitannya dengan pembangunan daerah, bahwa perencanaan itu merupakan alat pengalokasian sumber daya untuk proses pembangunan. Selain itu perencanaanmerupakan sebuah konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh suatu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan rencana haruslah diimplementasikan. Begitu halnya dengan P Siagian yang mendefenisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. 17 Perencanaan pembangunan dapat dilihat dan dinilai dari berbagai sudut pandang, seperti sosial-politik dan ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya. Pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah pembaharuan, yang juga merupakan suatu bentuk perubahan ke arah yang dikehendaki tetapi lebih terkait dengan nilai-nilai atau sistem nilai. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan

16

Robinson Tarigan, PerencanaanPembangunan Wilayah, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal 22. Ibid; hal 34-35.

17


kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dari penjelasan diatas maka hipotesis sementara yang dapat diperoleh ialah perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya seperti instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah yang ditujukan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Proses penyusunan tersebut merupakan usaha pemerintah untuk dapat mengkoordinator dan mengakomodasi keputusankeputusan ekonomi dan politik yang akan berpengaruh secara langsung terhadap banyak variabel seperti kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Untuk mengakomodir semua keputusan dalam perencanaan pembangunan dibutuhkan periode waktu dalam implementasi keputusan tersebut sehingga dapat dinilai apakah terjadi peningkatan atau penurunan di berbagai variabel tersebut. Oleh karena memiliki jangka waktu maka perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka atau memiliki periode waktu yang meliputi 18: 1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional. 2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan nasional. Pada rencana pembangunan jangka menengah terdapat strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program kerja perangkat daerah dan lainnya. 18

I Widarta, Ibid; hal 91-96.


3. Rencana kerja pembangunan daerah atau sering dikenal dengan rencana kerja pemerintah daerah merupakan penjabaran dari rencana pembangunana jangka menengah daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program kerja perangkat daerah dan lainnya. 4. Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan lainnya. 5. Rencana kerja perangkat daerah merupakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peranan pemerintah daerah juga sangat penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perencanaan pembangunan sebuah daerah. Namun hal ini tidak tertutup kemungkinan variabel-variabel ini berubah sesuai kondisi dari daerah yang bersangkutan. Variabel ataupun faktor-faktor tersebut seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal atau keuangan daerah dan sikap atau budaya masyarakat. Didalam sebuah penelitian yang mengkaji mengenai tingkat keberhasilan sebuah kinerja maka dibutuhkan suatu indikator ataupun instrumen ataupun alat


yang dapat dijadikan penilaian terhadap sebuah kinerja. Begitu pula dalam kinerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah, maka dibutuhkan indikatorindikator ataupun instrumen dan alat yang dapat menjadi ukuran keberhasilan atau kesuksesan sebuah daerah dalam bidang pembangunan. Formulasi perumusan suatu kebijakan berasal dari tiga instrumen penting yaitu: 19 Input yang berupa masukan dari masyarakat berupa keluhan-keluhan dan informasi lainnya dari masyarakat kepada pemerintah. Kemudian diproses, yakni informasi yang diterima oleh pemerintah daerah kemudian diolah ataupun di proses bersama dengan legislatif dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait. Sehingga menghasilkan output ataupun keluaran (outcome). Bagian ini merupakan keluaran dari proses berupa keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang kemudian di aplikasikan kepada masyarakat. Dalam sebuah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa indikator-indikator penilaian yang dapat dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunansebuah daerah baik secara kuantitatif dan kualitatif. Beberapa indikator dibawah ini merupakan indikator yang umum dijumpai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan disebuah daerah, tidak tertutup kemungkinan bertambahnya indikator penilaian sesuai dengan kondisi dan keadaan dari daerah tersebut. 20 1. Pendapatan Perkapita. Pendapatan perkapita masyarakat dapat dijadikan acuan maupun instrumen pengukuran apakah pembangunan disebuah daerah berjalan dengan baik. Indikator pendapatan perkapita dapat pula menunjukkan bagaimana tingkat kesejahteraan kemakmuran masyarakat disebuah daerah. Jika tingkat pendapatan perkapita disebuah daerah besar maka tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya secara otomatis akan lebih baik pula. 19

Irwan Taufiq Ritonga, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2009, hal 27-28. 20 Ibid; hal 28-30.


2. Pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan sebuah program perencanaanpembangunan sebuah daerah. Indikator pendidikan dibentuk dari komponen rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Angka melek huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. 3. Urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Di negaranegara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. 4. Indeks Kualitas Hidup. Indeks kualitas hidup digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepadaangka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, angka kematian bayi, dan angka melek huruf. 5. Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. 6. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Tingkat

pertumbuhan

ekonomi

dapat

dijadikan

indikator

dalam

pembangunan dikarenakan pembangunan erat hubungannya dengan peningkatan sektor-sektor ekonomi lainnya. Seperti sektor industi dan jasa disuatu daerah.


7. Jumlah Pengangguran. Jumlah pengangguran dapat dijadikan indikator apakah sebuah daerah berhasil dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerahnya. Dengan diciptakannya lapangan pekerjaan baru, baik oleh sektor swasta maupun oleh pemerintah diharapkan akan mengurangi pengangguran. 1.6.2. Teori Kebijakan Publik. Konsep

kebijakan

publik

erat

berkaitan

dengan

negara.

Aristotelesmenyebutkan bahwa kebijakan publik ada dalam kehidupan polis atau negara. Dari pandangan ini kita dapat menjabarkan lagi bahwa kebijakan publik erat dengan negara dan negara itu sendiri merupakan tiga lembaga politik yang sangat penting yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian maka kebijakan publik dilaksanakan oleh eksekutif dan hal ini sama dengan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara umum defenisi kebijakan publik ialah aturan yang dibuat dan harus ditaati suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama. Aturan ini berlaku mengikat seluruh warga negara. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Pandangan dan defenisi setiap ahli mengenai apa itu kebijakan publik berbeda-beda. Definisi mengenai apa itukebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing ahli. Mengambil pandangan seorang ahli yaitu David Easton, 21 bahwa menurutnya kebijakan publik itu hampir sama dengan kondisi biologis manusia atau kondisi lingkungan manusia. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antar mahluk hidup dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam

21

P Anthonius Sitepu, Ibid; hal 7 dan 40.


terminologi ini, Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik. Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri atas input, process dan output. Antara kebijakan publik dan politik memiliki hubungan yang sangat erat terutama didalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh elit pemerintah. Proses formulasi kebijakan publik berada dalam sistem politik dengan mengandalkan pada masukan (input) yang terdiri atas dua hal, yaitu tuntutan dan dukungan dari rakyat, kemudian di tuntutan tersebut diolah dan pada akhirnya menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan dan peraturan pemerintah yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dan dinilai kembali apakah kebijakan publik dan peraturan-peraturan tersebut telah berhasil untuk rakyat. Begitu halnya dengan pandangan Thomas R. Dye mengenai defenisi kebijakan publik yang didefenisikannya sebagai “segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat.” Pokok kajian dari hal ini adalah negara. 22 Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye kemudian dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making) dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. Selain Dye, hal senada mengenai kebijakan publik juga dikemukakan seorang ahli yakni menurut Benedict Anderson. 23 Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badanbadan dan pejabat-pejabat pemerintah.” Implikasi dari kebijakan tersebut adalah kebijakan publik yang selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan, ataupun kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah, maupun kebijakan publik merupakan apa yang 22

A.G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 4-6. 23 Ibid; hal 5


benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses managemen, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik. 1.6.3. Birokrasi dan Pemerintah Daerah. Birokrasi sering dikaitkan dengan konsep kekuasaan dan politik. Hal ini dikarenakan birokrasi merupakan pelaksana dari sebuah kekuatan politik. Birokrasi dalam kacamata ilmu politik merupakan sebuah badan pemerintah yang merupakan bagian penting dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak partai politik yang berkuasa dan cenderung memihak kepada kepentingan penguasa dan rakyat, memiliki kewenangan, terlibat dalam perencanaan kebijakan dan keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi mobilitas massa. Keterkaitan lainnya antara birokrasi dan politik terlihat dari pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh badan pemerintah melalui skema keputusan politik. Birokrasi yang erat dengan politik itu memiliki fungsi dan peran dalam pemerintahan pula. Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut, melaksanakan pelayanan publik, pelaksana perencanaan pembangunan yang professional, perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan atau dikenal dengan manajemen

pemerintahan,

alat pemerintah

untuk melayani

kepentingan

masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Berkaitan dengan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, birokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Birokrasi yang baik memiliki fungsi sebagai pelaksana dan pengawas jalannya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selain itu birokrasi yang baik ialah apabila mereka melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sepandangan dengan defenisi dan uraian


singkat mengenai birokrasi diatas pandanganMax Weber tentang birokrasiialah sebagai berikut: “Birokrasi merupakan sebuah sistem kekuasaan dimana pemimpin mempraktekkan kontrol atas bawahannya, sehingga tercipta kondisi disiplin dalam pendelegasian tugas dan wewenang.”

24

Birokrasi menurutnya dapat dibagi kedalam dua bagian, yakni birokrasi patrimonial dan birokrasi modern. 1. Birokrasi

patrimonial

yang

berfungsi

berdasarkan

nilai-nilai

tradisional yang tidak memisahkan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dinas dengan urusan pribadi pejabat atau penguasa. 2. Birokrasi modern dicirikan dengan adanya spesialisasi tugas, adanya hukum, pemisahan tugas dinas dan urusan pribadi. Hal senada mengenai defenisi birokrasi juga dikatakan oleh Friedirch Hegel. Menurutnya birokrasi itu merupakan hubungan antara negara dan masyarakat melalui sebuah lembaga dan instansi. Untuk lebih jelas, defenisi birokrasi menurutnya “Birokrasi merupakan sebuah institusi yang menjembatani kepentingan antara negara (State) yang kemudian merefleksikan dan memanifestasikan untuk kepentingan umum masyarakat. Birokrasi tambahnya juga sebagai penjelmaan kepentingan umum masyarakat dari sebuah negara.” 25

Birokrasi merupakan sebuah proses pengorganisiran secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus 24

P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal 229. Ibid; hal 230.

25


diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi. Birokrasi juga memiliki semacam pembagian ataupun spesialisasi pelaksanaan berbagai tugas-tugas oleh aparatur pemerintahan. Birokrasi merupakan suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi dan lembaga politik. Selanjutnya dikatakannya bahwa didalam masyarakat modern terdapat begitu banyak urusan-urusan dan hanya organisasi birokrasi yang mampu menyelesaikannya. Berangkat dari pandangan Hegel dan Weber, maka birokrasi merupakan suatu keterhubungan antara negara dan masyarakat melalui sebuah lembaga yang dikenal dengan pemerintah. Pemerintah dalam ruang lingkup negara Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara umum defenisi pemerintah daerah ialahunsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. 26 Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 pasal satu menyebutkan Pemerintah daerah adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pemerintah pusat merupakan unsur penyelenggara pemerintahan secara nasional atau menyeluruh dalam negara kesatuan republik Indonesia yang membawahi pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan dalam menjalankan roda kegiatan pemerintah daerah dipimpin oleh

26

I Widarta, Ibid; hal 26.


gubernur, bupati, walikota dan para wakilnya serta perangkat daerah 27 sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Awalnya sendiri pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berangkat melalui defenisi Undang-Undang Dasar 1945 ini maka telah dilahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, dan terakhir UndangUndang No. 32 Tahun 2004. Setiap daerah memiliki dan dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota seperti wakil walikota. Dapat disimpulkan bahwa inilah bentuk tatanan birokrasi yang terdapat di Indonesia sekaligus di setiap daerah. Sebagai lembaga yang sangat penting dalam menjalankan sebuah daerah pemerintah daerah memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa defenisi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa berbeda antara Pemerintahan daerah dengan Pemerintah daerah. Adapun yang menjadi fungsi dan peran pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah: 28

27

Perangkat daerah yang dimaksud dalam UU RI No, 32 Tahun 2004 bagian kesembilan pasal yang ke 120 dijelaskan bahwa: (1). Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2). Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang terdapat di setiap daerah contohnya ialah dinas Pendapatan daerah, sedangkan lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Contohnya ialah badan perencanaan pembangunan daerah. 28 I Widarta, op.cit; hal 26-31.


1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pemerintah daerah yang dipilih secara demokrasi melalui pemilihan umum merupakan suatu cara untuk menjalankan daerahnya sesuai keinginan masyarakat di daerah itu. Hal yang paling diinginkan dari masyarakat di tingkat lokal ialah pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelayanan masyarakat merupakan fungsi paling mendasar dari keberadaan pemerintah dimanapun termasuk pula pemerintah daerah. Untuk melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat diperlukan lembaga-lembaga pembantu pemerintah termasuk dalam perencanaan pembangunan. Fungsi pemerintah itu pada umumnya ialah stabilisasi, distribusi dan pelayanan publik sekaligus. Jadi dengan demikian fungsi pemerintah daerah sama dengan ketiga fungsi tersebut, hanya saja yang berbeda ialah cakupan dan tekanan pada setiap fungsi di daerah yang dimaksud. Sehingga tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.


1.6.4. Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengertian dari kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa kinerja merupakan sesuatu sasaran ataupun tujuan yang harus dicapai. Dalam hal ini dapat dikembangkan lagi bahwa kinerja dalam sebuah lembaga berarti sasaran ataupun tujuan yang harus dicapai oleh lembaga atau instansi tersebut. Selain itu biasanya kinerja ditentukan oleh sebuah periode waktu tertentu. Dalam halnya sebuah organisasi, kinerja berarti merupakan sebuah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan bawahan berdasarkan sasaran, standart dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara, menurutnya kinerja merupakan sebuah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 29 Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan perlu diberitahukan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil atau tingkat keberhasilan suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi baik itu perusahaan, instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Kinerja juga sangat berkaitan dengan kualitas individu-individu yang melaksanakan tugas dari lembaga tersebut.

Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap hasil kerja individu dengan membandingkan dengan standart yang telah ditetapkan. Dalam sebuah instansi maupun lembaga pemerintahan maka yang menjadi tolak ukur utama penilaian kinerja lembaga

29

Moeheriono, Pengukuran Kinerja, Surabaya, Ghalia Indonesia, 2009, hal 16-18.


ialah apakah lembaga dan instansi pemerintah ini telah mampu melaksanakan dan menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Lembaga pemerintah sendiri terkadang sering sulit untuk dilakukan penilaian karena tindakan dari instansi ini melenceng dari tujuan dan misinya. Selain dikarenakan faktor para pelaksana dari fungsi dan tujuan instansi itu sendiri yang tidak tepat melaksanakan tugasnya ataupun gagal dalam mengemban tugas yang diberikan kepadanya.

Harus diakui bahwa penilaian terhadap kinerja sebuah lembaga sangat diperlukan terlebih penilaian kinerja lembaga pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dalam kenyataanya setelah dilakukannya penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah maka diketahui bahwa kapabilitas, efektivitas maupun responsivitas pemerintah daerah dan lembaganya cenderung kurang, dan terkadang terlalu lemah. Perlu diingat bahwa penilaian kinerja bukan hanya terpaut pada dokumen hasil kerja pemerintah daerah melainkan perlu memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pengukuran dan penilaian kinerja terhadap lembaga pemerintah daerah masih terpaut kepada tiga komponen penting yakni input, output dan outcome setelah melalui beberapa proses dan tahapan.

Perlu beberapa indikator untuk melalukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika penilaian dan pengukuran kinerja pemerintah daerah dikaikan dengan tingkat pertumbuhan, kenaikan kesejahteraan masyarakat maka penilaian kinerja dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (human development index). Dari uraian teoritis mengenai kinerja dan defenisi kinerja pemerintah daerah maka dapat disimpulkan, untuk pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah daerah ialah melalui seberapa jauh masalah sosial-ekonomi masyarakat yang mencakup berbagai bidang mampu diatasi oleh pemerintah daerah melalui instansi dan lembaga-lembaga teknis daerah. Berbagai bidang yang menjadi ukuran penilaian kinerja ialah seperti bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya.


Untuk menilai komponen kinerja pemerintah daerah terlebih dahulu perlu ditetapkan beberapa indikator yang akan menjadi poin penilaian. 30 Indikator pertama ialah efektivitas yaitu penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan atau tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara ketepatan output

maupun pencapaian

outcome. Indikator kedua ialah efisiensi yaitu bagaimana rasio antara output dan outcome dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Indikator yang ketiga ialah relevansi yaitu apakah program dan kebijakan yang telah diimplementasikan benar-benar sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan masalah sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Inikator keempat ialah tingkat ekonomi dan anggaran yaitu apakah program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Dan indikator kelima ialah indikator keberlanjutan yakni apakah hasil yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam bidang sosial-ekonomi dicapai secara keberlanjutan. Dalam melakukan penilaian kinerja terhadap pemerintah daerah banyak indikator yang bisa dipergunakan. Namun kelima indikator ini merupakan komponen penilaian kinerja pemerintah daerah yang paling utama dan mudah untuk dilaksanakan oleh seorang peneliti.

1.7.Metodologi Penelitian 1.7.1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang ingin mendekripsikan objek penelitian berdasarkan fakta dan data yang ada dilapangan. Penelitian deskriptif ini ingin mengungkapkan fenomena objek penelitian yang sedikit banyak telah diketahui oleh peneliti.

30

Fadel Muhammad. Reiventing local goverment, Jakarta,Kompas Gramedia, 2008, hal 23.


1.7.2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pakpak Bharat. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena kabupaten ini termasuk sebagai salah satu kabupaten yang baru melaksanakan otonomi daerah di provinsi Sumatera Utara. Selain itu penulis merasa tertarik dengan lokasi penelitian ini, karena kabupaten ini seperti yang disebutkan oleh Bappenas merupakan salah satu kabupaten yang tertinggal baik dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah maupun dalam bidang lainnya. Selain itu data dalam penelitian ini sedikit banyak diperoleh dari instansi pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Salah satu instansi pemerintah daerah tersebut ialah Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pakpak Bharat. 1.7.3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. 31 Teknik pengumpulan data tersebut yakni sebagai berikut.

1. Data primer Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yakni melalui sumber data yang diperoleh melalui buku-buku, data, artikel dan dokumen pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu data primer juga diperoleh melalui data-data dan dokumentasi dari lembaga dan instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi dan referensi tambahan melalui dokumen peraturan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan, artikel, majalah, koran dan

31

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Erlangga, 2009, hal 105.


sebagainya. Nantinya referensi dari sumber-sumber data tersebut dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini. 2. Data Sekunder Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini ialah melalui metode wawancara (Interview). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah melalui metode Purpossive Sampling atau dikenal dengan

teknik

pengumpulan

data

melalui

wawancara

dengan

narasumber yang menguasai informasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ialah dengan bertanya langsung kepada informan ataupun narasumber yang dianggap sesuai dengan objek penelitian serta melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini. Informasi tambahan juga diperoleh peneliti dengan mengambil beberapa narasumber dari masyarakat setempat mengenai kondisi pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. 1.7.4. Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mendeskripsikan ataupun menggambarkan objek yang diamati berdasarkan fakta dan data yang ada dilapangan setelah dilakukannya penelitian. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan data-data yang mendukung teori, yang kemudian diuraikan dan dijelaskan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi teknik analisa data dalam penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data kemudian dianalisis dengan variabel-variabel pada kerangka teori. Permasalahan dalam penelitian ini akan terjawab setelah data dan informasi telah terkumpul dari narasumber dan sumber-sumber yang terkait dan kemudian dianalisis oleh peneliti.


1.8.Sistematika Penelitian. Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan terperinci, serta untuk mempermudah isi dari penelitian ini, maka penulis membagi penulisan penelitian ini ke dalam empat bab. Susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I

: Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2012

Bab ini ditujukan untuk mengambarkan segala sesuatu mengenai deskripsi perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 20102012. Kemudian profil kabupaten dan struktur pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, serta jenis perencanaan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat ditahun 2010-2012.

BAB III : Kendala Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2012 Bab ini berisi analisis penyajian data dan fakta melalui metode wawancara dan fakta yang diperoleh di lapangan. Selain itu pada bab ini akan menampilkan dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan serta kendala yang

dihadapi

oleh

pemerintah

daerah

Kabupaten

Pakpak

dalam

melaksanakan pembangunan daerah melalui Bappeda.

BAB IV : Penutup Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.


BAB I PENDAHULUAN. 1.1.Latar Belakang

Recommend Documents