BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam kondisi perekonomian saat ini secara langsung maupun tidak
langsung membawa pengaruh terhadap situasi dan aktivitas perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan suatu perencanaan yang matang. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana kegiatan perusahaan dapat menjamin kontinuitas perusahaan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Manajemen
perusahaan
didalam
melaksanakan
tugasnya
harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan yang ingin dicapai 2. Tujuan dicapai dengan menggunakan orang lain 3. Kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi Sarbanes Oxley Act adalah suatu undang-undang yang diberlakukan di Amerika Serikat sebagai respon dari kongres Amerika Serikat terhadap skandal perusahaan besar di Amerika Serikat yang melibatkan juga kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Five. PT. Telkom merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang informasi dan telekomunikasi yang juga mendaftarkan sahamnya didalam dan diluar negeri (dual listing), yang salah satunya adalah di New York Stock Exchange (NYSE). Dengan alasan tersebut PT. Telkom diharuskan untuk mengikuti berbagai ketentuan Sarbanes Oxley Act. Yang terkait dengan PT.Telkom adalah Sarbanes Oxley Act section 302 dan 404. Sejalan dengan keharusan untuk mengikuti peraturan pasar modal Amerika US Securities Exchange Commission (SEC) tersebut, maka PT. Telkom mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Sarbanes Oxley Act 2002 pada tanggal 1 Januari 2005. Untuk mencapai tujuan perusahaan maka manajemen harus menetapkan sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian intern tidak menjamin dalam
meniadakan
semua
kemungkinan
terjadinya
kesalahan
atau
penyelewengan. Sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya
1
kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan kalaupun kesalahan dan penyelewengan terjadi hal ini dapat segera diketahui dan diatasi dengan cepat. Pelaksanaan Sarbanes Oxley Act sebagai fungsi kontrol pengadaan barang dan jasa pada PT. Telkom dipandang perlu karena peran pengadaan barang dan jasa sangat penting dalam kelancaran operasional perusahaan. Yang termasuk pengadaan barang pada PT.Telkom salah satunya adalah pada pengadaan barang alat telekomunikasi sedangkan pada pengadaan jasa adalah jasa instalasi perangkat telekomunikasi yang jumlahnya sangat besar. Dengan sifat-sifat tersebut, pengadaan barang dan jasa sangat rentan terhadap kesalahan (error) atau kecurangan (fraud). Hal ini mengharuskan pengadaan barang dan jasa memerlukan penanganan yang serius karena pengadaan barang dan jasa sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh PT.Telkom.Pelaksanaan SOA dapat mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang ada sehingga memungkinkan untuk dilakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi kecurangan yang terjadi. Sarbanes Oxley Act sangat membantu PT. Telkom dalam menekan terjadinya bisnis risk dan finance risk sehingga dapat tercapainya efisiensi aktivitas perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini penulis memilih judul “ PELAKSANAAN SARBANES OXLEY ACT DALAM PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN LOGISTIK ( STUDI KASUS DI PT. TELKOM BANDUNG )”.
1.2
Identifikasi Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana
penerapan
Sarbanes-Oxley
Act
dalam
pengelolaan
pengadaan barang dan jasa di PT. Telkom. 2. Kendala-kendala yang dihadapi PT. Telkom dalam penerapan Sarbanes Oxley Act bidang pengadaan barang dan jasa.
2
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat
dalam menempuh ujian sidang pada Program Akuntansi S1 dan memperoleh informasi yang akurat dan relevan yang berkaitan dengan identifikasi masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan
peran Sarbanes Oxley Act dalam
pengadaan barang dan jasa pada bagian logistik studi
kasus pada PT.Telkom Bandung. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Sarbanes Oxley Act pada PT. Telkom.
1.4
Kegunaan Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak antara lain : 1. Penulis Penulis dapat memahami penggunaan Sarbanes Oxley Act dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada PT. Telkom Bandung sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan membandingkannya dengan dunia kerja. 2. Perusahaan Penelitian yang diberikan ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan perbandingan dalam pengelolaan barang dan jasa dan sebagai masukan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan pada masa yang akan datang. 3. Penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan mengambil topik permasalahan yang sama.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada PT. Telkom Bandung , yang
berlokasi di Jalan Japati No.1,Bandung 40133, dalam bulan April 2010.
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Tinjauan Umum Tentang Sarbanes Oxley Act
2.1.1
Pengertian Sarbanes Oxley Act 2002 Pengertian Sarbanes Oxley Act (SOX) 2002 menurut Telkom Quality
Management System (2002) yaitu : “Sebuah Undang-undang yang diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 2002, yang mengatur mengenai reformasi di bidang akuntansi dan pengelolaan
perusahaan
untuk
melindungi
investor
dengan
cara
meningkatkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan serta pengungkapan (disclosure) yang dibuat oleh perusahaan dengan mentaati hukum yang diberlakukan di pasar bursa dan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk kepentingan lainnya”. SOX diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Michael Oxley (Ohio) serta ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respon dari kongres Amerika Serikat terhadap skandal yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat seperti : WorldCom, Xerox, Enron, Adelphia, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Skandal ini juga melibatkan kantor akuntan public yang termasuk dalam The Big Five, seperti Arthur Andersen dan KPMG. Dengan diterbitkannya undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif
dalam perusahaan di dalam menjalankan aktivitas
bisnisnya sehingga dapat diperoleh jaminan kebenaran dan transparansi dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan serta diharapkan dapat menekan adanya finance risk dan business risk yang mungkin terjadi.
Dalam Telkom Quality Manajemen System (2002) SOX diberlakukan terhadap : 1. Perusahaan terbuka Amerika dan non-Amerika yang terdaftar di Amerika Serikat dan atau pihak yang diwajibkan menyampaikan laporan ke Securities Exchange Commission.
4
2. Perusahaan
non-Amerika
yang
terdaftar
di
Securities
Exchange
Commission.
2.1.2
Struktur SOX 2002 SOX 2002 mengandung aturan-aturan yang menitikberatkan pada
peningkatan standar kinerja perusahaan, manajemen dan kantor akuntan publik serta proses pelaporan keuangan yang dipersyaratkan oleh Securities Exchange Commission. Secara umum, SOX 2002 terdiri dari sebelas bagian (titles) dan dua lampiran. Setiap bagian terdiri dari pasal-pasal (sections) yang merupakan isi pokok dari tiap-tiap bagian (titles). Sarbanes Oxley Act yang dipetakan oleh Earnst & Young yang tersaji dalam Telkom Quality Management System (2002), SOX terdiri dari 6 (enam) bagian dengan bagian (titles) dengan pasal-pasal (section) disetiap bagiannya serta dampaknya terhadap bisnis dari tiap bagian tersebut. Berikut ini adalah bagianbagian (titles) SOX 2002 :
Titles I, Enforcement, Peningkatan Pengawasan, terdiri dari 7 (tujuh) section, yaitu : Section 101 dan 102, menetapkan : Seluruh kantor akuntan publik mendaftarkan diri lengkap dengan dukungan informasi berupa nama klien, biaya yang ditagihkan, untuk didata ulang di Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) Section 104, menetapkan : PCAOB dapat melakukan inspeksi untuk menilai tingkat kepatuhan setiap kantor akuntan publik terhadap SOX. Section 108 dan 109, menetapkan : Perusahaan penerbit saham harus membayar iuran tahunan, berdasarkan market capitalization, untuk mendukung Board. Section 408, menetapkan : Penelaahan yang diperluas oleh SEC untuk dokumen-dokumen paling sedikit satu kali dalam 3 tahun.
5
Section 307, menetapkan : Penggunaan pengacara untuk melaporkan bukti transaksi yang dibutuhkan bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan bursa. Dampak terhadap bisnis bagian ini adalah : 1. Kantor audit harus mendaftarkan diri setiap tahun, sesuai persyaratan dari PCAOB, dan dapat diinvestigasi dan/atau ditindak oleh PCAOB. 2. Perusahaan penerbit saham dan kantor audit harus mensubsidi biaya tahunan PCAOB. 3. Peningkatan proses pendokumentasian untuk keperluan penelaahan oleh SEC. Titles II, Penalties, Sanksi yang Diperluas, terdiri dari 6 (enam) section, yaitu : Section 304, menetapkan : CEO dan CFO tidak dapat menerima bonus atau laba dari penjualan saham dalam 12 bulan setelah pengumuman laporan keuangan bila terdapat ketidaktaatan yang material terhadap SOA. Section 804, menetapkan : Perluasan batasan dari badan pengelola bursa untuk menuntut dilakukan pemeriksaan kemungkinan terjadi kecurangan. Section 906, menetapkan : Meningkatkan hukuman pidana bagi CEO/CFO yang membuat pernyataan (asersi) yang tidak sesuai. Section 1102, menetapkan : Hukuman pidana bagi pelaku korupsi, perusakan, penghilangan, dan penahanan catatan keuangan atau dokumendengan tujuan mengelabui proses audit. Section 105 dan 802, menetapkan : Menambah hukuman bagi akuntan yang gagal membuktikan, membuat dokumen, atau bekerja sama dengan auditor untuk merusak atau memalsukan kertas kerja pemeriksaan atau menghalangi pemeriksaan.
6
Dampak terhadap bisnis dari bagian ini adalah : 1. Hukuman pidana sekarang diterapkan secara lebih efektif terhadap sertifikasi yang tidak akurat, perusakan dokumen, atau penghalangan pemeriksaan. 2. Perluasan batasan bagi badan pengelolabursa untuk meminta dilaksanakan investigasi. 3. CEO dan CFO tidak dapat menerima laba penjualan saham setelah memunculkan laporan keuangan yang tidak wajar. Titles III, Hubungan, independensi Auditor, terdiri dari 4 (empat) section, yaitu section 201, menetapkan : Melarang
auditor
memberikan
jasa
non-audit,
diantaranya
jasa
pembukuan, jasa implementasi dan jasa desain sistem informasi keuangan, jasa penilaian asuransi, jasa manajemen, konsultasi hukum, konsultasi audit internal dan bankir untuk penanaman modal kepada auditee. Section 202, menetapkan : Dibutuhkan persetujuan awal dari audit committee untuk setiap jasa yang akan diberikan oleh kantor audit. Section 203, menetapkan : Mewajibkan rotasi pimpinan dan pergantian partner audit setiap lima tahun. Section 206, menetapkan : Mewajibkan periode “cooling off” satu tahun sebelum pegawai dari KAP yang terlibat pemeriksaan dapat dipekerjakan sebagai CEO, CFO, atau posisi lainnya di perusahaan yang menjadi auditee. Dampak terhadap bisnis dari bagian ini adalah : 1. Memastikan bahwa auditor tidak melayani jasa non-audit. 2. Mengembangkan proses persetujuan awal sebelum berhubungan dengan kantor audit. 3. Penelaahan rotasi partner audit dan rekrutmen untuk posisi kunci di kantor audit.
7
Titles IV, Pelaporan, Peningkatan Pengungkapan, terdiri dari 4 (empat) section, yaitu: Section 302, menetapkan : Semua dokumen yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan harus disimpan dengan rapi. Keefektifan pengendalian internal harus selalu dievaluasi. Section 401, menetapkan : SEC mengatur perluasan pengungkapan transaksi diluar tanggal neraca dan informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan. Section 404, menetapkan : SEC harus menerbitkan peraturan yang mewajibkan laporan tahunan manajemen, atestasi auditor, atas efektivitas prosedur dan pengendalian internal laporan keuangan. Section 409, menetapkan : SEC harus menrbitkan peraturan pengungkapan “real time” atas perubahan material dari kondisi keuangan atau operasional, termasuk percepatan periode pelaporan. Dampak terhadap bisnis dari bagian ini adalah : 1. Mempertimbangkan perubahan, peningkatan, dan penambahan pada prosedur pengungkapan yang telah dijalankan. 2. Mengimplementasikan proses penjaminan dan penilaian pengendalian internal, penyiapan laporan manajemen, dan melengkapi proses pengujian terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor eksternal. 3. Sangat direkomendasikan untuk membentuk komite pengungkapan dan memiliki proses identifikasi bila pengungkapan dibutuhkan segera. 4. Mengidentifikasi dan menjejaki semua transaksi di luar neraca dan informasi tentang kondisi keuangan.
8
Titles V, Peran, Penguatan Corporate Governance, terdiri dari 4 (empat) section, yaitu: Section 204, menetapkan : Meningkatkan komunikasi antara auditor dan komite audit atas kebijakan dan praktek akuntansi yang kritis, alternatif perlakuan akuntansi, dan komunikasi lainnya dengan manajemen. Section 301, menetapkan : Komite audit bertanggung jawab langsung atas pemilihan dan pengawasan auditor. Section 402, menetapkan : Melarang adanya pemberian pinjaman kepada direktur dan pimpinan perusahaan. Section 407, menetapkan : Perusahaan harus mengungkapkan apakah terdapat ahli keuangan atau tidak dalam komite audit. Dampak terhadap bisnis dari bagian ini adalah : 1. Menilai secara periodik komposisi anggota komite audit 2. Memastikan bahwa anggota komite audit sangat independen dan adanya ahli keuangan dalam keanggotaan tersebut. 3. Memastikan
kepada
officer
dan
direktur
tidak
diperbarui
atau
diperpanjang, meyakinkan bahwa pinjaman yang akan datang dicatat dengan baik. 4. Mengembangkan proses yang memberi keleluasaan bagi komite audit untuk menilai dan menunjuk auditor dan menerima alternatif perlakuan akuntansi. Titles VI, Conduct, Perluasan Akuntabilitas, terdiri dari 5 (lima) section, yaitu: Section 303, menetapkan : Adalah perbuatan melanggar hukum bagi direktur/pimpinan atau pejabat lainnya apabila atas arahannya mempengaruhi tindakan curang, memaksa, memanipulasi atau menyesatkan independen auditor. Section 306, menetapkan : Melarang insider traders selama periode tutup bursa.
9
Section 403, menetapkan : Mewajibkan dipercepatnya pelaporan terhadap transaksi insider trading. Section 406, menetapkan : Perusahaan harus mengungkapkan apakah memiliki kode etik atau tidak berikut setiap perubahan atau tidak dijalankannya kode etik tersebut. Section 806, menetapkan : Melarang
perusahaan
untuk
menekan
pihak-pihak
yang
dapat
mengungkapkan kecurangan.
Dampak terhadap bisnis dari kegiatan ini adalah : 1. Menetapkan code of conduct, proses untuk insider trading, dan hal-hal yang berkaitan dengan etik. 2. Memelihara proses untuk menjamin bahwa setiap insider transaction dilaporkan dalam dua hari kerja. 3. Memelihara proses untuk menjamin trades oleh officer dan direktur selama masa tutup bursa, tidak dilakukan. 4. Mengembangkan proses untuk yang mengakomodir pihak-pihak yang dapat mengungkapkan kecurangan. 2.2 Pengertian Barang dan Jasa 2.2.1
Pengertian Barang Barang adalah sesuatu yang bisa dipakai atau digunakan. Barang dalam ilmu ekonomi bisa dikelompokkan ke dalam beberapa bagian diantaranya adalah : a. Barang jadi dalam pengertian ekonomi adalah barang yang langsung dikonsumsi dan bukan dipergunakan untuk produksi barang lain. Sebagai contoh, sebuah mobil yang dijual ke konsumen adalah barang jadi; komponen seperti ban yang dijual pada produsen mobil bukan barang jadi, melainkan barang setengah jadi yang digunakan untuk membuat barang jadi. b. Barang konsumen adalah barang jadi yang secara spesifik ditujukan untuk pasar massal. Sebagai contoh, barang konsumen
10
tidak termasuk aset investasi seperti barang antik berharga, walaupun barang tersebut termasuk barang jadi. c. Barang produksi atau barang manufaktur adalah barang yang telah diproses dengan suatu cara. Barang jenis ini adalah lawan dari bahan mentah, dan dapat terdiri dari barang setengah jadi ataupun barang jadi
2.2.2
Pengertian Jasa Jasa ialah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk. Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. Sifat-sifat Jasa : 1.tidak berwujud Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja (performance), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 2.tidak dapat dipisahkan Barang biasa diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 3.berubah-ubah Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal ini dikarenakan jasa melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan konsumsinya yang cenderung
11
tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten dalam hal sikap dan perilakunya. 4.tidak tahan lama Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur telepon yang tidak dimanfaatkan akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan.
2.3 Tinjauan Umum Tentang Struktur Pengendalian Intern 2.3.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern Struktur pengendalian intern merupakan pengembangan dari istilah internal check, yaitu struktur dan prosedur yang secara otomatis saling memeriksa pencatatan yang dilakukan oleh manajemen dalam suatu perusahaan. Berikut ini adalah pengertian pengendalian internal menurut beberapa pakar. pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedurprosedur yang harus dipatuhi oleh manajemen dan dirancang untuk memberikan jaminan atas kinerja yang dilakukan manajemen dalam perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.3.2 Tujuan Struktur Pengendalian Intern Tujuan perusahaan membentuk pengendalian intern adalah untuk membantu perusahaan khususnya manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selain itu jika pengendalian intern dirancang dan diterapkan dengan baik maka manajemen dapat mendeteksi dan mengatasi kecurangan atau penipuan secara efektif. kuantitas desain pengendalian internal dan operasinya dapat dinilai. Hal ini dapat dicapai dengan prosedur yang terpisah atau dengan kebijakan yang berkelanjutan.
2.3.3
Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern Pengendalian internal tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif meskipun
telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal.
12
Keterbatasannya diantaranya adalah : 1. Kesalahan dalam Pertimbangan Seringkali
manajemen
mempertimbangkan melaksanakan
dan
personal
keputusan
tugas
rutin
bisnis
karena
lain yang
tidak
dapat
salah
dalam
diambil
atau
dalam
memadainya
informasi,
keterbatasan waktu dan tekanan lainnya. 2. Gangguan Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan kelalaian, tidak adanya perhatian, kelelahan, perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dapat pula mengakibatkan gangguan. 3. Kolusi Tindakan bersama beberapa individu untuk mencapai tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion), kolusi dapat mengakibatkan gagalnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan perusahaan
dan
tidak
terungkapnya
ketidakberesan
atau
tidak
terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang. 4. Pengabaian oleh Manajemen Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
13
5. Biaya Lawan Manfaat Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan atau sulit untuk dilakukan. manajemen
harus
memperkirakan
dan
mempertimbangkan
secara
kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pada suatu pengendalian internal agar semua yang dilakukan dapat berjalan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang ada.
14
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan tempat di mana variabel melekat merupakan subjek penelitian. Oleh karenanya maka objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan SOA dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di bagian logistic PT. Telkom Bandung. Penelitian ini dilakukan di PT. Telkom Bandung,Jl.Japati No 1,Bandung 40133.
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk.,yang selanjutnya disebut Telkom atau perseroan, merupakan perusahaan penyelenggara layanan informasi dan telekomunikasi ( Infocom ) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap ( full service and network provider ) yang terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel,jasa telepon tetap nirkabel,jasa telepon bergerak,data dan internet serta jasa multimedia lainnya, network dan interkoneksi,baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi.pada akhir juni 2008,perseroan menjadi pemegang sahan mayoritas pada 9 anak perusahaan,termasuk diantaranya PT Telekomunikasi selular ( Telkomsel ),yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam industry selular di Indonesia dengan margin sebesar 67%,dan merupakan salah satu operator telekomunikasi dengan margin tertinggi. pada akhir juni 2008,Telkom memiliki jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 16,0 juta,sedangkan pelanggan telepon selular berjumlah 52,4 juta. Telkom mencatatkan sahamnya di bursa efek dalam dan luar negeri yaitu Bursa Efek Indoneia ( BEI ),New York Stock Exchange ( NYSE ),London Stock Exchange ( LSE ),dan Tokyo Stock Exchange ( Public Offering Without ListingPOWL ). Telkom merupakan emiten yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di BEI.
15
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan Telkom bercita-cita untuk dapat menempatkan diri menjadi perusahaan Infocom terkemuka dalam bidang kinerja finansial,pasar dan operasional di kawasan regional. Telkom berkomitmen memberikan layanan terbaik dan berkualitas,untuk kemudahan bagi pelanggan dengan harga yang kompetitif. Dalam mengelola bisnis,Telkom melakukan dengan cara-cara terbaik seuai dengan standar internasional,yang fokus pada optimalisasi keungulan kompetitif perusahaan,serta membangun sinergi kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan.
3.1.3
Maksud dan Tujuan Didirikannya Perusahaan Perusahaan sebagai suatu organisasi yang memiliki maksud dan tujuan
untuk menjaga agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para anggota tidak mengarah pada hal-hal yang menyimpang dari yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun maksud pendirian PT. Telkom sendiri antara lain adalah sebagai perusahaan penyelenggara layanan informasi dan telekomunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap yang terbesar di Indonesia.
3.1.4
Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu landasan organisasi untuk
menentukan bagian tugas, tanggung jawab, dan pelimpahan wewenang secara jelas, sehingga organisasi struktural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktivitas perusahaan.
Struktur organisasi perusahaan yang terdapat pada PT. Telkom (2008) terdiri dari : President director ( CEO ) : Rinaldi Firmansyah. Corporate office group : 1.Head of corporate Affair : Adek julianwar. 2.Head of corporate communication : B.Eddy praptono.
16
3.Haed of internal Audit : Tjatur Purwadi. 4.Director of IT (CIO) : Indra Utoyo. 5.Director of finance : (CFO) : Sudiro Asno. 6.Director of human capital & GA : Faisal Syam. 7.Director of compliance & Risk management : Prasetio. 8. EVP Strategic Investement & corporate planning : David Burke. Business Operations group : 1.Director of network & solution : Ermady Dahlan. 2.Directur of consumer : I nyoman gede Wiryanata. 3.Directur of Enterprise & wholesale : Arief Yahya.
3.2 Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang akan dibahas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus pada PT. Telkom yang mana penulis mengamati aspekaspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti secara lebih spesifik sehingga diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian untuk kemudian diproses dan dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajari sehingga diperoleh gambaran mengenai objek dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Metode deskriptif adalah Suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari. Untuk keperluan pengujian hipotesis, diperlukan serangkaian langkah-langkah yang akan dimulai dengan metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, dan analisis pengujian hipotesis.
3.3 Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui :
17
a) Penelitian Lapangan Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data primer berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain : 1. Wawancara Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini manajer keuangan, manajer akuntansi, untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran partisipatif dalam perusahaan. Data yang diminta dari perusahaan adalah sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian tugas, serta data lain yang berhubungan dengan judul skripsi. 2. Observasi Merupakan teknik pengumpulan data, melalui pengamatan langsung
mengenai
penerapan
anggaran
partisipatif
dalam
perusahaan. Data dianalisis untuk kemudian dituangkan dalam uraian tertulis.
b) Penelitian Kepustakaan Untuk mendapatkan data sekunder yang dapat melengkapi dan menunjang pembahasan, penulis melakukan kajian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur, baik buku-buku referensi dan artikel dalam majalah-majalah ilimiah yang ada kaitannya dengan tema skripsi.
3.4 Penarikan Kesimpulan Kesimpulan yang ditarik merupakan hasil pengujian yang dilakukan atas hipotesis yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal yang mendukung pengujian. Dalam menguji hipotesis yang ditetapkan, data-data yang diperoleh
18
diringkas dan dibandingkan dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kuesioner yang terdiri dari satu set, yaitu pengaruh penerapan anggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial pada pusat laba. Dari hasil perbandingan ini dapat diketahui apakah hipotesis yang telah ditetapkan dapat diterima atau ditolak.
19
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
4.1. Tinjauan Atas Pelaksanaan SOA dalam Pengelolaan Barang dan Jasa Pada PT. Telkom,Tbk Bandung.
Berdasarkan keterangan yang telah dihimpun penulis selama melakukan penelitian, PT. Telkom Tbk telah mengaplikasikan Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tanggal 01 Januari 2005. SOA diterapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban PT. Telkom terhadap otoritas pasar bursa Amerika Serikat (US SEC) karena telah mendaftarkan sahamnya di New York Stock Exchange (NYSE). Untuk menindaklanjuti penerapan SOA ini, PT Telkom menerbitkan keputusan direksi dengan Nomor:KD. 49/PW000/KUG-10/2004 pada tanggal 29 Oktober 2004. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen PT. Telkom dalam mengadopsi Sarbanes Oxley Act. Pengadaan barang dan jasa
memerlukan penanganan yang serius pada PT.
Telkom Tbk, karena pengadaan barang dan jasa
sifatnya sangat materiil.
Pengendalian terhadap siklus pengadaan barang dan jasa
dilakukan untuk
memperoleh keyakinan bahwa proses bisnis yang berhubungan dengan perolehan aktiva, pembebanan atas penggunaan, berkurangnya manfaat ekonomi dari aktiva yang bersangkutan serta kewajiban-kewajiban yang timbul dari akun-akun terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan telah seluruhnya dicatat dan dilengkapi dengan dokumen atau catatan-catatan yang diperlukan. Menurut penulis, pengendalian terhadap siklus pengadaan barang dan jasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan, SOA sangat membantu pengelolaan dan pengendalian terhadap siklus pengadaan barang dan jasa . SOA diterapkan dalam control pada setiap dokumen dan catatan pada setiap transaksi pengadaan barang dan jasa. Dalam tata cara pengadaan barang dan jasa di PT Telkom memiliki siklus dan sub siklus serta memiliki proses bisnis yang memerlukan fungsi kontrol di setiap sub siklus tersebut.Adapun jenis dan tipe kontrol disetiap sub siklus diberikan kode kontrol yaitu mulai dari C1 sampai dengan C5 untuk Oprational Expenditure
20
(OPEX) , dan C1 sampai dengan C15 untuk Capital Expenditure (CAPEX) Arti dari setiap kontrol tersebut dalam OPEX (Terjemahan) adalah : C1 : Memverifikasi nilai anggaran, mata anggaran, kelengkapan, keakuratan dan waktu komitmen Budget dari Justifikasi Kebutuhan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan dan menandatanganinya. C2 : Meninjau Nota Dinas dibandingkan dengan justifikasi kebutuhan dan menandatanganinya. C3 : Memverifikasi hasil input Purchase Request (PR) di SAP dibandingkan dengan Justifikasi kebutuhan, merelease PR serta menandatangani hasil cetak PR. C4 : MeninjauNota Dinas dibandingkan dengan justifikasi kebutuhan dan menandatanganinya. C5
: Memverifikasi hasil input PR di SAP dibandingkan dengan Justifikasi Kebutuhan dan atau Nota Dinas Pemintaan Pengadaan dan ND Pelimpahan Penginputan PR, merelease PR serta menandatangani hasil cetak PR.
Dan arti kontrol untuk CAPEX adalah : C1 : Memverifikasi kelengkapan Justifikasi Pengadaan dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku dan menandatangani Justifikasi Pengadaan sebagai persetujuan C2 :Memverifikasi kelengkapan dokumen-dokumen pengadaan yang diperlukan dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku. C3 : Mninjau Risalah Rapat Penjelasan dan menandatanganinya. C4 : Memverifikasi OE/ HPS dibandingkan dengan sumbernya, dan menetapkan OE sebelum pembukaan penawaran harga serta menandatangani OE. C5 : Memverifikasi Berita Acara Buka Sampul, Berita Acara Evaluasi Proposal dan atau Berita Acara Klarifikasi (jika ada) dibandingkan dengan panduan evaluasi yang tertuang dalam RKS serta menandatanganinya. C6 : MeninjauBerita Acara Hasil Negosiasi Harga serta menandatanganinya. C7 : Memverifikasi Berita Acara Evaluasi Harga dan atau Berita Acara Klarifikasi (jika ada) dibandingkan dengan panduan evaluasi yang tertuang dalam RKS serta menandatanganinya. C8 : MeninjauBerita Acara Hasil Manual Auction serta
menandatanganinya.
21
C9 : Memverifikasi kelengkapan dan keakuratan Berita Acara Hasil Pelaksanaan e-Auction dibandingkan dengan auction bid history dan menandatanganinya. C10 : Memverifikasi keakuratan laporan Hasil Pelaksanaan Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung dibandingkan dengan dokumen-dokumen hasil pelaksanaan pengadaan serta menandatanganinya. C11 : Meninjau Surat Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/ Pelaksana Pekerjaan dibandingkan dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang/ Pemilihan Langsung/ Pelaksana Pekerjaan serta menandatanganinya. C12 : Memverifikasi kelengkapan dan atau keakuratan BA Evaluasi Klaim dibandingkan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan dan ketentuan yang terkait serta menandatanganinya. C13 : Meninjau Draft Kontrak/ KHS hasil diskusi serta memberi paraf sebagai tanda persetujuan dibandingkan dengan dokumen-dokumen pendukungnya. C14 : Memverifikasi kelengkapan dan keakuratan PO dibandingkan dengan Draft Kontrak dan dokumen pendukung lainnya serta memarafnya. C15 : Meninjau Kontrak/ KHS dibandingkan dengan dokumen-dokumen pengadaan dan menandatanganinya.
Proses bisnis pengawasan pelaksanaan kontrak program pengadaan barang dan jasa diperlukan tahapan sebagai berikut : 1. Pengawas Lapangan (Waspang) melakukan pengawasan atas
pelaksanaan
kontrak pengadaan, kemudian mengidentifikasi apakah terdapat perubahan desain, dan membuat Laporan Hasil Pengawasan. 2. Waspang/ User dan Mitra membuat usulan perubahan dan membuat
Berita
Acara Perubahan. 3.
Waspang mengupdate progress Pelaksanaan Kontrak Pengadaan secara periodik sampai proyek selesai, kemudian membuat Laporan Periodik Progress Kontrak Pengadaan.
4. Unit Fungsional Logistikdan User Membuat Surat KlaimWanprestasi kepada Mitra.
22
5.
Unit Fungsional Logistik, User dan MitraMembuat Berita Acara Wan Prestasi dan Surat Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, setelah itu membuat Surat Pemutusan Kontrak kepada Mitra, kemudian Menyerahkan Surat Permintaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Finance Area / Finance Sub Area.
Proses bisnis pengawasan pelaksanaan kontrak program pengadaan barang dan jasa diperlukan tahapan sebagai berikut : 1.
User dan atau PengawasPekerjaan Lapangan (waspang) yang ditunjuk kemudian menerima barang dan atau jasa dari mitra.
2.
Waspang/ Officer Fungsional Logistik danMitra kemudian melakukan uji fungsi (Commissioning Test) dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Uji Fungsi.
3.
Pejabat Fungsional TCC/Pejabat Fungsional Logistik/ Waslak kemudian Menerima surat permintaan untuk melakukan uji terima (dilampiri BA Uji fungsi) dari mitra.
4.
User berkoordinasi dengan Unit Fungsional Logistik dan Pimpro/Waslak/ Waspang membuat Surat Penunjukan Personil Penguji/ Tim Penguji (yangdisesuaikan dengan jenis/ aspek barang dan atau jasa yang diujiterimakan).
5.
Personil penguji/ Tim pengujidan Mitra Melakukan uji terima sesuai
kontrak/
amandemen
kontrak/Surat
Pesanan
dan
menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Uji Terima (BAUT). 6.
Officer TCC/ Officer Fungsional Logistik dan mitra membuat BAST/ BAST Parsial/ ISAT/ BAPPB kemudian melakukan serah terima aktiva tetap/ pekerjaan.
23
7.
Operation Manager Site TCC membuat BAST Hasil Pembangunan dengan Unit Pengguna (internal Telkom).
8.
Fungsional Site Project Supervisor/Administration meng-update progress pembangunan/realisasi investasi aktiva tetap.
9.
Officer Fungsional Production dan atau Non Production Asset Management memberikan label ID aktiva tetap pada aktiva tetap.
10.
Officer FungsionalVerifikator kemudian menerima invoice.
Kontrol yang terkait pada unit Logistik, yaitu : 1. Memverifikasi nilai, kelengkapan, keakuratan dan waktu pembayaran (Commitment and Payment Budget) justifikasi kebutuhan dibandingkan dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) / Surat Keputusan Ketetapan Anggaran (SUKKA) / Daftar Rencana Kerja / Kartu Pengawasan Anggaran (KPA) dan menandatanganinya. 2. Meninjau nota dinas pelimpahan wewenang peng-inputan Request
Purchase
kepada unit fungsional logistik dan menandatanganinya atau
approval via Paperless Online Internal Telkom (POINT) ke unit logistik. 3. Memverifikasi kelengkapan dan keakuratan Purchase Request di Sistem Akuntansi Perusahaan (SAP) dibandingkan dengan justifikasi kebutuhan dan mengeluarkan purchase request di SAP apabila tidak dilimpahkan dan menandatanganinya. 4. Meninjau justifikasi kebutuhan dan menandatanganinya. 5. Memverifikasi
kelengkapan
dan
keakuratan
surat
pesanan
serta
menandatanganinya. 6. Memverifikasi kelengkapan dan keakuratan surat permintaan kesanggupan dari mitra serta menandatanganinya. 7. Memverifikasi kelengkapan dan keakuratan purchase order dibandingkan dengan
surat
pesanan
dan
dokumen
pendukung
lainnya
serta
menandatanganinya. 8. Memverifikasi kelengkapan dan keakuratan hasil proses penerimaan item pengadaan barang dan jasa pada Standar Akuntansi Perusahaan (SAP)
24
secara on-screen dibandingkan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) / BAST Parsial / Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan (BATPP) dan dokumen pendukung lainnya serta melakukan posting dan mencatat nomor dokumen SAP pada BAST / BAST Parsial / BATPP.
Jenis-jenis dokumen yang terkait pada siklus pengadaan barang dan jasa , adalah : 1. Justifikasi kebutuhan yang ditandatangani. 2. Nota dinas pelimpahan wewenang peng-inputan purchase request yang ditandatangani (diotorisasi melalui POINT). 3. Paraf pada justifikasi kebutuhan atau purchase request yang dicetak. 4. Surat pesanan yang ditandatangani. 5. Surat permintaan kesanggupan yang ditandatangani. 6. Hasil cetak purchase order yang diparaf. 7. BAST / BAST Parsial / BATPP yang sudah dicatat nomor dokumen SAP. Semua dokumen yang terkait pada siklus aktiva tetap harus mendapat pengawasan secara ketat, karena setiap dokumen merupakan bukti-bukti transaksi yang sangat diperlukan dalam mengetahui kebenaran semua transaksi yang dilakukan. Semua kontrol yang ada pada Unit Logistik sebanyak 15 control dan semua telah dilaksanakan. Dari semua kontrol yang dilaksanakan, delapan control termasuk dalam bisnis control, dan sisanya sebanyak sepuluh control termasuk kedalam finance control. Time plan efektifitas pelaksanaannya pada tanggal 2 November 2009 (tanggal ini merupakan batas akhir closing SOA). Person in Charge (PIC) yang menangani dan bertanggung jawab atas control self assessment pada unit manajer logistik. semua kontrol aktiva tetap yang dilaksanakan pada unit access network maintenance telah dilaksanakan sepenuhnya. Control terhadap aktiva tetap Control self assessment ini merupakan metode yang digunakan untuk proses evaluasi agar pihak manajemen dapat mengetahui sejauh mana efektivitas pengendalian internal dalam pelaksanaan Sarbanes Oxley Act dalam pengawasan aktiva tetap di lapangan.
25
Adapun pengelolaan yang dilakukan pada sub unit Logistik, yaitu : 1. Memverifikasi nama dokumen pengadaan barang dan atau jasa. 2. Membuat justifikasi pengadaan barang dan atau jasa dari usulan justifikasi kebutuhan program pengadaan barang dan atau jasa. 3. Melengkapi dokumen pengadaan barang dan jasa 4. Membuat Rencana kerja dan syarat syarat pada rapat penjelasan pengadaan barang dan jasa. 5. Menetapkan harga Owner Estimate (OE) Membuka sampul harga penawaran dan membuat berita acara hasil negosiasi. 6. Melakukan E –Auction
dan membuat hasil penawaran lelang serta
menetapkan pemenang lelang. 7. Menyusun draft kontrak sebagai dasar melakukan Purchase Order (PO) 8. Membuat dokumen kontrak yang akan ditandatangani oleh pihak telkom dan pihak Mitra. Risk yang terkait pada Sub Unit Logistik, yaitu : •
Dokumen pengadaan tidak memadai.
•
Identifikasi perubahan
antara justifikasi pengadaan dengan justifikasi
kebutuhan tidak akurat. •
Harga owner estimate dengan harga penawaran Mitra tidak sesuai.
•
Laporan periodik progres pembangunan tidak lengkap atau tidak akurat.
•
Hasil uji fungsi dilakukan tidak sesuai dengan kontrak/amandemen kontrak atau surat pesanan.
•
Serah terima pengadaan barang dan jasa
atau pekerjaan dilakukan
sebelum uji terima dinyatakan lengkap sesuai kontrak / amandemen kontrak. •
Hasil pengadaan barang dan jasa yang diserahterimakan tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan purchase order/kontrak dan dokumen pendukung lainnya.
26
Risk yang ada timbul pada siklus aktiva tetap di sub unit logistik dapat diatasi dengan baik dengan dijalankannya Sarbanes Oxley Act pada sub unit ini. Pengawasan yang dilakukan lebih spesifik karena adanya control sampai pada tahap transaksi. Sehingga kemungkinan adanya fraud dan error dapat diminimalkan.
Kontrol yang dilaksanakan pada sub unit Logistik , yaitu : 1. Memverifikasi jenis item, spesifikasi dan volume barang dan atau jasa yang diuji fungsi dibandingkan dengan kontrak / amandemen kontrak / surat pesanan (purchase order) dan dokumen pendukung lainnya serta menandatangani berita acara uji fungsi. 2. Mensupervisi proses pengawasan berdasarkan kriteria pengawasan yang telah ditentukan dan menyetujui laporan hasil pengawasan dengan menandatangani laporan hasil pengawasan. 3. Memverifikasi kelengkapan dan atau keakuratan perubahan desain teknis ataupun anggaran dibandingkan dengan kontrak / amandemen kontrak serta menandatangani berita acara perubahan. 4. Meninjau laporan periodik progress pembangunan dan memarafnya. 5. Meninjau
kelengkapan
dan
keakuratan
surat
klaim
wanprestasi
dibandingkan dengan laporan periodik progres pelaksanaan kontrak pengadaan serta menandatangani surat klaim wanprestasi. 6. Meninjau kelengkapan dan keakuratan berita acara wanprestasi, surat pemutusan kontrak dan surat permintaan pencairan jaminan pekerjaan dan menandatanganinya.
Jenis-jenis dokumen yang terkait adalah : a. Pengadaan barang dan jasa melalui proses PR /PO
27
b. Pengadaan barang dan jasa c. Pengawasan pelaksanaan kontrak barang dan atau jasa d. Penerimaan barang dan atau jasa dari pengadaan barang dan atau jasa. e. Monitoring kontrak barang dan atau jasa yang belum di serah terimakan dan di update ke dalam modul SAP. semua dokumen yang terkait pada siklus pengadaan barang dan jasa yang terkait pada sub unit access logistik harus mendapat pengawasan secara ketat, karena setiap dokumen merupakan bukti-bukti transaksi yang sangat diperlukan dalam mengetahui kebenaran dan kesesuaian atas semua transaksi yang dilakukan, sehingga kecurangan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.
4.2 Kendala-kendala yang dihadapi PT. Telkom dalam Penerapan SOA.
Dalam penerapan SOA pada PT. Telkom, tentunya dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Adapun kendala yang dihadapi PT. Telkom, adalah : a)
Terdapat kesulitan yang dihadapi sebagian karyawan untuk memahami prosedur yang ditetapkan dalam Sarbanes Oxley Act. Kesulitan ini umumnya disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang ketentuan yang dirangkum dalam SOA. Menurut penulis, kesulitan yang dihadapi manajemen ini disebabkan karena kurangnya kemampuan manajemen dalam menginterpretasikan ketentuan SOA. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak manajemen perlu mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan dan semua proses yang berkaitan dengan SOA. proses sosialisasi ini dapat dilakukan secara berkala pada setiap tingkatan manajemen. Dengan demikian, diharapkan semua karyawan lebih mudah untuk menerima dan mengimplementasikan semua ketentuan yang terangkum dalam SOA.
b)
Terdapat perubahan sistem perusahaan akibat ditetapkannya ketentuan SOA. Seluruh karyawan dan pihak manajemen harus menyesuaikan berbagai aktivitasnya dengan berbagai perubahan yang terjadi pada perusahaan.
28
Menurut penulis, kendala perubahan sistem ini tentunya akan dialami perusahaan karena terdapat pola pelaksanaan pengendalian yang lebih kompleks sesuai dengan yang disyaratkan dan diatur dalam sarbanes Oxley Act. Hal ini dapat menambah aktivitas pelaksana dan pengawas pengendalian
dalam
memastikan
bahwa
seluruh
pengendalian
dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk mengatasai permasalahan ini, pihak manajemen perlu memberikan simulasi-simulasi mengenai pelaksanaan pengendalian yang disyaratkan dalam SOA kepada seluruh karyawan di perusahaan tak terkecuali untuk anak perusahaan. Simulasi ini sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan untuk berbagai proses verifikasi dan otorisasi dalam setiap proses bisnis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, karyawan akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sistem atau pola pengendalian yang terjadi pada perusahaan. c)
SOA merupakan sistem baru yang mengatur seluruh kinerja perusahaan, karena kurangnya pemahaman tentang SOA, maka dalam penerapannya SOA cenderung menghambat kinerja perusahaan, seperti dalam hal pelayanan terhadap pelangga
Menurut penulis, dijalankannya SOA membutuhkan kerja keras dan pemahaman yang baik bagi setiap karyawan, karena pemahaman dan kepatuhan akan sistem ini dapat berdampak positif bagi perusahaan. SOA merupakan sistem yang sudah disempurnakan, sehingga jika dijalankan dengan baik, dapat membantu meningkatkan kinerja dan control perusahaan. Hal ini dapat meminimalkan adanya finance risk dan bussiness risk. Untuk mengatasi masalah ini, pihak manajemen harus dapat mendorong dan memberi motivasi kepada seluruh karyawan untuk mau secara bersama-sama mempelajari tentang semua yang terangkum dalam Sarbanes Oxley Act.
29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT Telkom Tbk
Bandung di bagian Logistik,dalam pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa,maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 1)
Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Telkom Tbk Bandung. Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Telkom Bandung memerlukan
penanganan yang serius, karena Pengadaan Barang dan Jasa sifatnya materil.Pengendalian terhadap siklus pengendalian Barang dan Jasa dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses bisnis yang berhubungan dengan perolehan aktiva,pembebanan atas penggunaan Barang dan Jasa,berkurangnya manfaat ekonomi dari aktiva yang bersangkutan,serta kewajiban-kewajiban yang timbul dari akun-akun terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan telah seluruhnya dicatat dan dilengkapi dengan dokumen atau catatan-catatan yang diperlukan. 2)
Peranan SOA dalam Pengendalian terhadap siklus Pengadaan Barang
dan Jasa pada PT Telkom Bandung.
Pengendalian terhadap siklus Pengadaan Barang dan Jasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan.SOA sangat membantu pengelolaan dan pengendalian terhadap siklus pengadaan Barang dan Jasa,SOA diterapkan dalam control pada setiap dokumen dan catatan pada setiap transaksi pengadaan Barang dan Jasa.
5.2
Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis
akan mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya.
30
1.
Saran bagi Perusahaan Pelaksanaan Sarbanes Oxley Act dalam pengelolaan pengadaan Barang dan
Jasa pada PT Telkom Bandung sudah baik, tetapi masih ada Terdapat kesulitan yang dihadapi sebagian karyawan untuk memahami prosedur yang ditetapkan dalam SOA. Kesulitan ini umumnya disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang ketentuan yang dirangkum dalam SOA.Menurut penulis, kesulitan yang dihadapi manajemen ini disebabkan karena kurangnya kemampuan manajemen dalam menginterpretasikan ketentuan SOA. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak manajemen perlu mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan dan semua proses yang berkaitan dengan SOA. proses sosialisasi ini dapat dilakukan secara berkala pada setiap tingkatan manajemen. Dengan demikian, diharapkan semua karyawan lebih mudah untuk menerima dan mengimplementasikan semua ketentuan yang terangkum dalam SOA.
2.
Saran bagi Peneliti selanjutnya Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya memperbanyak indikator
penelitian seperti budaya organisasi, dan besarnya kontribusi SOA dalam Pengendalian-pengendalian di bagian lain selain di bagian Logistik.
31
DAFTAR PUSTAKA Bambang.Hartadi,1992,Sistem Pengendalian Intern,edisi kedua,Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Fandy Tjiptono,2005,Prinsip-prinsip Total Quality Service,Yogyakarta : ANDI. Guy P.Lander,2004,What is Sarbanes Oxley Act,Mcgraw Hill. Rakhmat, Jalaludin, 2005, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung : Remaja Rosdakarya. Stoner,Freeman & Gilbert JR,2003,Manajemen,Jakarta : PT.Indeks,Gramedia Grup. Scott Green,2004,Manager’s Guide to the Sarbanes Oxley Act,John Wiley. Wilson,James,1998,Controllership,Jakarta : Erlangga.
32
