BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999. Sebagai daerah otonom yang relatif masih baru di Provinsi Kalimantan Timur, pada awalnya Kabupaten Kutai Timur meliputi 5 wilayah kecamatan dengan ibukotanya Sangatta. Seiring dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pemerataan pelayanan dan pembangunan maka 5 kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 11 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999. Pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan menjadi 18
kecamatan dengan 135 desa. Secara administratif Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km2 atau 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan daerah terluas kedua setelah Kabupaten Malinau. Sebagaimana daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa keunggulan komparatif yaitu lahan yang luas, sumber daya alam potensial yang beraneka ragam dan didukung oleh posisi geografis yang strategis. Kedudukan dan peranan Kabupaten Kutai Timur memiliki arti yang sangat penting baik dalam lingkup nasional dan provinsi maupun internasional. Dalam konteks peranan ini, maka Kabupaten Kutai Timur harus dipersiapkan baik secara fisik, sosial dan ekonomi untuk dapat menampung aktivitas standar yang memadai sehingga dapat menjadi magnet bagi tumbuh kembangnya iklim investasi dalam pengembangan sumber daya alam dan lahan yang begitu besar. Secara umum kedudukan dan peran Kabupaten Kutai Timur dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Lingkup Nasional dan Provinsi Dalam lingkup nasional, kedudukan dan peran Kabupaten Kutai Timur berdasarkan potensi yang dimilikinya antara lain:
Berada dalam posisi geografis yang strategis sebagai jalur lalu lintas transportasi Kawasan Timur Indonesia.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1-1
Berpotensi sebagai wilayah penampung limpahan penduduk atau daerah tujuan transmigrasi dari Pulau Jawa.
Lahan yang luas dan kondisi fisik geologis yang berpotensi untuk pengembangan
sektor
pertambangan
umum,
kehutanan,
pertanian,
perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata.
Penyumbang devisa negara yang cukup besar, khususnya sektor migas, batu bara, dan kehutanan.
Dalam lingkup provinsi, keberadaan Kabupaten Kutai Timur pada jalur poros regional lintas Trans-Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) – Tanjung Selor – Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I – Ibukota Provinsi) – Balikpapan (Kota Orde I) – Kabupaten Pasir – Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, sehingga posisi strategis ini berpotensi untuk :
Menjadikan Ibukota Kabupaten Kutai Timur yaitu Kota Sangatta berfungsi sebagai Kota Transit.
Akses keluar wilayah cukup terbuka sehingga membuka peluang pemasaran hasil sumber daya alam dari Kutai Timur.
2. Lingkup Internasional Dalam lingkup internasional, Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar untuk berkembang karena :
Secara geografis menghadap Selat Makassar yang berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional dan terletak pada wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan Philipina, serta berada dalam kawasan kerjasama BIMP-EAGA dan Sosek Malindo.
Dapat mengekspor sumber daya alam potensial yang memiliki peluang pasar internasional dan masih menjadi ‘primadona’ seperti batubara, minyak dan gas. Disamping itu juga terdapat kandungan emas, pasir kwarsa dan gips serta bahan galian lainnya.
Potensial sebagai pengekspor komoditi perkebunan seperti lada, cokelat, karet, kelapa sawit dan komoditi eksklusif sektor perikanan seperti udang, kepiting, ikan kerapu, rumput laut, dan lain-lain.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1-2
Disamping potensi yang disebutkan di atas, Kabupaten Kutai Timur juga mempunyai beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain kelemahan di dalam sumber daya manusia yang memiliki skill, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Dengan terbatasnya sumber daya manusia, maka pemanfaatan potensi yang ada belum dapat optimal, hal ini tercermin dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh wilayah, terutama berkenaan dengan adanya kesenjangan antar wilayah, sektor, pendapatan dan persoalan lingkungan. Disisi lain, permasalahan infrastruktur masih menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai sangat penting karena untuk pertama kalinya dilakukan sebagai akibat dari perubahan paradigma dan format perencanaan pembangunan secara nasional. Sebelumnya telah dikeluarkan beberapa produk perencanaan daerah yang menjadi dasar kebijakan pengelolaan pembangunan antara lain Pola Dasar (POLDAS), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Timur 2001-2005. Sebagai dasar kebijakan pembangunan jangka panjang periode 20 tahunan dan “pengganti POLDAS”, maka penyusunan RPJP juga mempertimbangkan dan memperhatikan produk-produk perencanaan yang telah ada tersebut. Dengan demikian RPJP yang dibuat bukan hanya sekedar “ganti kulit” namun juga memiliki beberapa perbedaan yang substansial. Salah satu instrumen paling penting dalam upaya mencapai keberhasilan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur adalah adanya suatu perencanaan yang baik dan diacu sebagai starting point dalam siklus pengelolaan pembangunan daerah. Dalam kaitan ini penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur mempunyai peranan yang sangat strategis sehingga perlu dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui kajian mendalam
dengan
melibatkan
berbagai
pihak
yang
berkepentingan
serta
mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang baik di level lokal, regional, nasional maupun global. Terdapat beberapa terminologi yang berkaitan dengan pengertian Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terminologi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1-3
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. 2. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. 3. RPJP
Daerah
Pembangunan
digunakan Jangka
sebagai
Menengah
acuan (RPJM)
dalam
penyusunan
Daerah
untuk
Rencana
jangka
waktu
5 tahunan. Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya menyusun RPJP Daerah Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Proses Penyusunan RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 dilakukan secara partisipatif, melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah. 2. RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 merupakan Dokumen Perencanaan Makro Politis dan Teknis berwawasan dua puluh tahunan. 3. RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, persatuan dan kesatuan yang berorientasi ke masa depan. 4. RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan fleksibel guna membangun Kutai Timur lebih baik ke depan. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 disusun dengan maksud : 1. Menyediakan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 untuk diajukan ke legislatif agar dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didasarkan pada RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi Kalimantan Timur.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1-4
2. Menata keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bagian upaya pembangunan daerah yang lalu (tahun 2001-2005) untuk masa 20 tahun mendatang. 3. Memberi arah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Timur 20 tahun ke depan. 4. Sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kabupaten Kutai Timur. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antarfungsi, antara pemerintah daerah dan pusat. 3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Kutai Timur yang efisien,efektif,berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 1.3. LANDASAN HUKUM Penyusunan
RPJP
Kabupaten
Kutai
Timur
2006-2025,
dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN; 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1-5
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2001
tentang
Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) 2004-2009; 14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat; 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Renstra Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur, Pertanian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005; 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Gerdabangagri Kabupaten Kutai Timur; 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur; 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur; 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur; .
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1-6
1.4. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJP Kabupaten Kutai Timur mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. RPJP Kabupaten Kutai Timur mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. 2. RPJM Kabupaten Kutai timur merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Kutai Timur dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, program lintas satuan kerja daerah dan program kewilayahan. 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara lebih jelas hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Diagram 1.1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Gambar 1.1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1-7
1.5. METODE PERENCANAAN Metode kerja yang digunakan agar penyusunan RPJP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 ini
bersifat partisipatif, transparan dan akuntabel serta
sistematis, maka proses dan mekanisme disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. Langkah Pertama, persiapan awal dilakukan dengan a) mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah, b) melakukan serangkaian konsultasi untuk menentukan inisiatif baru, c) mempersiapkan kerangka konseptual, d) mempersiapkan sumber daya manusia, material dan finansial. 2. Langkah kedua, menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen perencanaan maupun hasil temu pemangku kepentingan (stakeholders). 3. Langkah ketiga, membangun kesepakatan bersama untuk menyusun RPJP Kabupaten Kutai Timur yang komprehensif, aspiratif dan berwawasan masa depan, dengan menggabungkan Top Down Planning dan Bottom Up Planning serta kondisi existing daerah untuk menentukan titik awal perencanaan. 4. Langkah keempat, menyelenggarakan temu konsultasi atau workshop penyusunan RPJP Kabupaten Kutai Timur yang melibatkan pemerintah, DPRD dan Perguruan Tinggi setempat. 5. Langkah kelima, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan berdasarkan bahan Rancangan Awal RPJP Daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendapat masukan dan komitmen dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah. 6. Langkah keenam, penetapan peraturan daerah tentang RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025. Pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 ini adalah metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif berupa analisis regresi dan proyeksi. Prosedur yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan teknik statistika Peramalan (Forecasting) dengan metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method). Pertimbangan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama adalah apabila salah satu hasil metode kurang memuaskan, maka dapat dijustifikasi dengan data dari metode lainnya atau bersifat saling melengkapi.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1-8
Gambar 1.2. Tata Cara Penyusunan RPJPD Rancangan Visi & Misi
Saran, Tanggapan, Rekomendasi
Rumusan hasil kesepakatan & komitmen
stakeholders Prediksi Kondisi Umum Daerah - Geomorfologi & lingkungan - Ekonomi & SDA - Demografi - Prasarana dan sarana - dll
Rancangan Akhir RPJPD
Rancangan RPJP Merumuskan gambaran awal - Visi - Misi - Arah Pembangunan
Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan jaring asmara
Musrenbang Jangka Panjang Daerah
- Visi - Misi - Arah Pembangunan Arahan Umum Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan
Penetapan Perda ttg RPJPD Peraturan Daerah ttg RPJP Daerah
Rancangan Arah Pembangunan Rencana Tata Ruang
TAHAP I
Membentuk Tim Fasilitasi RPJPD Menyusun Renja penyiapan dokumen RPJPD Menyiapkan Daftar Isi RPJPD Menyusun data kondisi umum daerah (analisis dan prediksi) Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah Melakukan sosialisasi atas rancangan RPJPD RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
TAHAP II
TAHAP III
Penyiapan dokumen Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan Keluaran Peserta Nara Sumber
1-9
Menyusun rancangan akhir RPJPD Menyusun naskah akademis Raperda tentang RPJPD Menyampaikan 2 point di atas kepada Bupati
TAHAP IV Menyiapkan Surat Bupati, hal naskah Raperda RPJD sbg inisiatif Pemda Melakukan konsultasi dg Gubernur cq. Bappeda Provinsi
Gambar 1.3. Alur Pikir Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006-2025
PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS
- PENGKAJIAN RPJP-N/P - ISU GLOBAL DATA EXISTING
KOMPILASI DATA
TOP DOWN PLANNING
FAKTA DAN ANALISIS
ANALISIS POTENSI DAN MASALAH
ISU-ISU STRATEGI S
VISI / MISI
SKENARIO PJP/PJM
RAPERDA RPJPD KAB.KUTAI TIMUR 2006-2025
SASARAN JP/JM
BOTTOM UP PLANNING
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
- RPJM DAERAH - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD
PENENTUAN INDIKATOR TUJUAN JARING ASMARA/PRA NOTE:
LANGKAH KERJA DUKUNGAN/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG LANGKAH KERJA
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1 - 10
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN Buku RPJP Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang pembentukan daerah, beberapa terminologi yang berkaitan dengan pengertian RPJP Daerah dan proses penyusunannya. Di pendahuluan ini juga dijabarkan maksud dan tujuan penyusunan RPJP Daerah, aturan perundangan yang melandasinya, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Bagian kedua menguraikan kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum daerah. Prediksi kondisi dilakukan dengan analisis proyeksi fisik, ekonomi dan sosial budaya. Pada bagian ketiga diuraikan visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Buku ini ditutup dengan bagian keempat yang menguraikan tentang RPJP Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Kutai Timur 2006-2011.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
1 - 11
BAB II KONDISI UMUM DAERAH: ANALISIS, PREDIKSI DAN ISU STRATEGIS 2.1. KONDISI UMUM DAERAH: ANALISIS DAN PREDIKSI 2.1.1. Geografi dan Lingkungan Hidup Secara geografis letaknya berada pada 115° 56’26” - 118°58’19” Bujur Timur dan 1°17’1” Lintang Selatan - 1°52’39 Lintang Utara. 115°58’26” - 118°58’19” Bujur Timur dan 0°02’11” Lintang Selatan - 1°52’39” Lintang Utara dengan batas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut: a. Sebelah Utara
:
Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau)
b. Sebelah Selatan
:
Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang) dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)
c. Sebelah Timur
:
Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
d. Sebelah Barat
:
Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)
Letak geografis wilayahnya merupakan suatu potensi yang cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, baik dalam skala regional, nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan fasilitas transportasi darat, laut dan udara. Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya dikaitkan dengan wilayah yang lebih luas antara lain sebagai berikut : Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur poros regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) - Tanjung Redeb Ke Samarinda (Kota Orde I - Ibukota Propinsi) - Balikpapan (Kota Orde I) - Kabupaten Pasir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Kabupaten Kutai Timur berada pada poros segitiga pertumbuhan BONSA SEMAWA (Bontang - Samarinda - Sebulu dan Muara Wahau), TANRE MAWA (Tanjung Redeb Muara Wahau) dan PANDARONG (Balikpapan - Samarinda -Tenggarong) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesian II (ALKI II), sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional dengan panjang garis pantai 152 Km. RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-1
Topografi
Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa dataran landai,
bergelombang hingga berbukit-bukit dan pegunungan serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0 - 7 m hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Kawasan yang relatif datar dan landai hanya terdapat di Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Berau merupakan daerah pegunungan kapur terletak di Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong. Wilayah pegunungan mempunyai luasan paling besar yakni 1.608.915 ha dan perbukitan mempunyai areal seluas yaitu 1.429.9222,5 ha, sedangkan daerah dataran/landai seluas 536.212,5 ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan berupa sungai dan danau. Jaringan sungai terdapat di seluruh kecamatan sedangkan danau hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang. Wilayah pantai berada disebelah timur, yang mempunyai ketinggian antara 0 - 7 m diatas permukaan laut, wilayah ini mempunyai sifat kelerengan yang datar, mudah tergenang, rawa dan merupakan daerah endapan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan di atas 15% yang tersebar di seluruh wilayah, wilayah dengan kelerengan di atas 40% khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut, dimana wilayahnya mempunyai ketinggian lebih dari 500 m diatas permukaan laut. Wilayah tersebut mempunyai sifat berbukit sampai bergunung dan berpotensi terjadi erosi. Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu rata-rata 26°C, dimana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°C-7°C, jumlah curah hujan antara 2000-4000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130 - 150 hari/tahun. Potensi Hidrologi cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Sangatta, Sungai Marah dan Sungai Wahau. Peranan sungai di daerah ini sangat penting, yaitu sebagai sarana transportasi air antara daerah pantai dan daerah pedalaman, dimanfaatkan sebagai sumber air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya. Seiring dengan pengembangan kegiatan daerah yang ramah lingkungan, maka pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun demikian masih terdapat permasalahan lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup antara lain:
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-2
Maraknya penebangan liar (illegal logging) di kawasan hutan serta Taman Nasional Kutai, yang merupakan ancaman serius dalam ekosistem dan sumber daya hutan. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997/1998 telah memusnahkan 1.7696.090 ha hutan di Kutai Timur (IFFM 1999), yang menyebabkan kerugian ekologis berupa rusaknya habitat satwa langka serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan kawasan pesisir
yang menyebabkan perubahan ekosistem hutan
mangrove. Masih lemahnya penanganan lahan kritis yang berpotensi menyebabkan banjir, pendangkalan sungai, tanah longsor serta dampak negatif lainnya. Kegiatan penambangan liar galian C, mengakibatkan kerusakan ekosistem didaerah sekitarnya. Peraturan Perencanaan Tata Ruang yang belum tersosialisasi berdampak timbulnya tumpang tindih penggunaan lahan yang berakibat konflik berkepanjangan dengan masyarakat. 2.1.2. Demografi Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya alam melimpah dan wilayahnya sangat luas, beragam etnis bermukim di Kutai Timur. Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi selain karena faktor kelahiran juga disebabkan oleh dua faktor: Pertama, terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha yang didorong oleh sektor industri batubara, maupun pengelolaan kayu yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah.
Kedua, karena program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah. Kuatnya asumsi tersebut terutama sekali terlihat dari daerah asal pendatang yang mendiami Kutai Timur, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 sebagian besar pendatang yang kini bermukim di Kutai Timur berasal dari pulau Jawa dan Sulawesi. Dengan tambahan penduduk itu berdasarkan etnis, pada tahun 2000 etnis Jawa yang tinggal di Kutai Timur menjadi yang terbesar, yaitu 25,63% atau sebanyak 37.503 jiwa, disusul etnis Kutai 25,24%, etnis Bugis 16,53%, etnis Banjar 7,78%, etnis Dayak Kenyah 4,73% dan etnis lainnya 20,10%, dari jumlah penduduk 146.510 jiwa. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk
terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2004 berjumlah
168.529 jiwa dengan kepadatan rata-rata 4,71 jiwa/km², laju pertumbuhan rata-rata 1,85% lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk nasional yaitu sebesar 1,5%,
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-3
penyebaran penduduk tertinggi terdapat Kecamatan Sangatta yaitu sebesar 37,85%. Perkembangan penduduk tersebut jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan 2.2. Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk tiap Kecamatan No
Kecamatan
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sangatta Bengalon Kaliorang Sangkulirang Sandaran Muara Wahau Muara Ancalong Muara Bengkal Kongbeng Telen Busang Jumlah
Jumlah Penduduk (Tahun/Jiwa) 2001 2002 2003
2000
(3)
(4)
44.843 6.029 11.210 16.599 4.548 11.523 13.755 18.230 11.497 4.362 3.914 146.510
(5)
46.676 8.667 12.152 17.464 4.630 11.454 15.509 17.615 11.975 4.332 6.689 157.163
2004
(6)
54.850 8.860 12.027 17.023 4.506 11.214 15.043 15.891 11.802 4.249 6.481 161.946
(7)
61.384 10.792 11.809 16.805 5.571 10.676 13.059 14.041 13.128 4.178 4.027 165.461
63.782 10.911 12.446 16.575 5.639 10.694 13.033 14.097 13.199 4.194 3.961 168.529
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2005
Tabel 2.2 Wilayah dan Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan Kecamatan
(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Ma. Ancalong Busang Ma. Wahau Telen Kongbeng Ma. Bengkal Sangatta Bengalon Kaliorang Sangkulirang Sandaran Jumlah
Luas Wilayah km % 2
(2) 3241.28 3721.62 5724.32 3129.61 581.27 1562.30 3898.26 3396.24 699.01 6020.05 3773.54 3.5741.50
Kepadatan Penduduk per km 2000 2001 2002 2003 2004 2
(3) 9.07 10.41 16.01 5.75 1.63 4.37 10.90 9.50 1.96 16.84 10.56 100.00
(4) 4.24 1.05 2.01 1.39 19.78 11.67 11.50 1.78 16.04 2.76 1.21 4.10
(5)
(6)
(7)
(8)
4.78 1.80 2.00 1.38 20.60 11.28 11.97 2.55 17.38 2.90 1.23 4.13
4.64 1.74 1.96 1.36 21.30 10.17 14.07 2.61 17.21 2.83 1.19 4.17
4.03 1.08 1.87 1.33 22.59 8.99 15.75 3.18 16.89 2.79 1.48 4.63
4,02 1,06 1,87 1,34 22,71 9,02 16,36 3,21 2,75 17,80 1,49 4,71
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2005
Rasio ketergantungan penduduk merupakan rasio antara jumlah penduduk non
produktif (usia 0 - 14 tahun dan usia 65 tahun keatas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Kabupaten Kutai Timur mempunyai rasio ketergantungan penduduk sebesar 63%, artinya setiap 100 jumlah penduduk usia produktif
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-4
menanggung beban sejumlah 63 orang usia non produktif, namun demikian rasio ketergantungan penduduk ini tidak dapat diartikan secara penuh sebagai beban tanggungan, karena banyak penduduk usia produktif terutama yang masih usia sekolah tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan ekonomi. Demikian pula sebaliknya masih ditemukan penduduk usia anak-anak yang telah bekerja terutama di daerah pedesaan dalam rangka meringankan beban orang tuanya. Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur mengalami fluktuasi, walaupun jumlah penduduk mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya angkatan kerja pada tahun 2000 adalah sebanyak 70.343 jiwa, tetapi pada tahun 2002 jumlah angkatan kerja menurun menjadi 60.463 jiwa, setelah tahun 2002 2004 angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan, pada tahun 2003 angkatan kerja adalah 66.652 jiwa, pada tahun 2004 angkatan kerja adalah 111.286 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2000 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja 71,75% artinya penduduk usia kerja yang bekerja 71,75%, pada tahun 2002 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 52,17%, tahun 2003 Tingkat Partisipasi angkatan kerja 62,05% dan pada tahun 2004 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun menjadi 60,21%. Dilihat dari lapangan pekerjaan, sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 6.707 jiwa (41,38%), selanjutnya sektor kehutanan mampu menyerap tenaga kerja 3.926 jiwa (24,22 %) Prosedur yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan teknik statistik peramalan (Forecasting) dengan menggunakan Kuadrat Terkecil (Least
Square Method). Metode ini menggunakan persamaan matematik berbentuk linier sederhana. Peramalan digunakan untuk memperkirakan sesuatu dimasa datang, yang dilakukan umumnya berdasar pada data kuantitatif yang didapat dari masa lampau dari variabel yang dianalisis Tabel 2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun
Jumlah Penduduk (Jiwa)
(1)
(2)
2000 2001 2002 2003 2004
146.510 157.163 161.946 165.461 168.529
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-5
Tahun 2010 2015 2020 2025
Jumlah Penduduk (Jiwa) Proyeksi 201.791 227.959 254.127 280.295
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2005
Tabel 2.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur 300000,0
280294,60
200000,0 150000,0
Jiwa
250000,0 165461,0
157163,0 146510,0
254126,60 227958,60 201790,60
161946,0
168529,0
100000,0 50000,0 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2010 2015 2020 2025
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2005
Proyeksi perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2010 sebesar 201.791 jiwa atau meningkat sebesar 20% dari tahun 2004, dan bertambah pada tahun 2015 menjadi 227.959 jiwa atau meningkat sebesar 13% dari tahun 2010, kemudian menjadi 254.127 jiwa pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 jumlah penduduk mencapai 280.295 jiwa. Asumsi tersebut adalah perkiraan perkembangan secara alami tanpa pengaruh dari faktor-faktor lain. 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.1.3.1. Perekonomian Makro Daerah A. Kebijakan Makro Pemerintah (Otonomi Daerah) ikut memacu pergerakan ekonomi menuju kondisi perekonomian daerah yang semakin baik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Perkembangan PDRB mulai tahun 2001-2004 cenderung mengalami fluktuasi, dengan Migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 sebesar Rp.5,493 trilyun, tahun 2001 sebesar Rp. 7,069 trilyun, tahun 2002 sebesar Rp. 6,991 triyun, tahun 2003 sebesar
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-6
Rp.
6,385
trilyun,
pada
tahun
2004
kembali
meningkat
menjadi
Rp. 9,644 trilyun. Perekonomian daerah masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi berkisar antara 74% sampai dengan 82% terhadap total PDRB. Terjadinya penurunan PDRB tahun 2002 dan tahun 2003 dikarenakan penurunan produksi batu bara. Laju pertumbuhan ekonomi periode tahun 2000-2004 menunjukkan kenaikan yang signifikan seperti dilihat dari tabel Laju Pertumbuhan PDRB (Tabel 2.5). Berdasarkan harga konstan tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tahun 2000 sebesar 3,21%, pada tahun 2004 meningkat menjadi 23,02%, namun demikian pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar –3,02%, hal ini
disebabkan
karena
sektor
pertanian
dan
pertambangan
mengalami
perkembangan negatif. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah nilai pendapatan perkapita, dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 146.510 jiwa, pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku tanpa minyak, gas, dan hasil-hasilnya adalah sebesar Rp. 28.196.500 dan pada tahun 2004 dengan jumlah penduduk 168.529 jiwa pendapatan perkapita meningkat menjadi Rp. 42.485.938. Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut Lapangan Usaha 2000
2001
Tahun 2002
2003
2004
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
2,19 2,68
2,26 17,88
75,13 13,04
(7,03) (2,62)
3,69 26,74
2,79 18,36 149,37 3,67
2,76 15,91 318,81 15,76
66,95 29,44 84,87 26,61
8,94 24,04 (18,85) 0,89
11,97 13,43 2,23 17,98
(8,43)
23,96
1,95
0,90
3,78
12,93
13,13
10,24
5,76
5,18
54,10 3,21
11,82 18,91
76,46 18,30
18,32 (3,02)
1,72 23,02
No
Lapangan usaha
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sumber :PDRB Kabupaten Kutai Timur Menurut Lapangan Usaha 2000- 2004 (BPS,2005)
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-7
Tabel 2.6 Distribusi Persentase PDRB dengan Migas atas dasar Harga berlaku menurut Lapangan Usaha No
Lapangan usaha
(1)
(2)
1 2
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
3 4 5 6 7 8 9
2000
2001
Tahun 2002
(3)
(4)
(5)
2003
2004
(6)
(7)
5,23
4,29
8,30
8,90
6,34
86,20
85,49
76,78
74,69
81,09
0,36 0,07 0,65
0,32 0,08 2,42
0,60 0,13 5,10
0,75 0,21 4,94
0,59 0,17 3,44
3,71
3,58
4,08
4,33
3,94
1,84
1,96
2,30
2,63
1,89
1,27
1,26
1,58
2,00
1,48
0,65 100,00
0,60 100,00
1,13 100,00
1,56 100,00
1,06 100,00
Sumber: PDRB Kabupaten Kutai Timur Menurut Lapangan Usaha 2000-2004 (BPS, 2005)
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) No
Lapangan usaha
(1)
(2)
1 2
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa
3 4 5 6 7 8 9
PDRB PDRB @
2000
2001
Tahun 2002
(3)
(4)
(5)
2003
2004
(6)
(7)
287.474
303.364
580.461
568.177
611.618
4.735.702
6.044.023
5.367.508
4.769.293
7.821.352
20.009
22.848
41.575
47.608
56.802
3.942
5.363
9.332
13.259
16.167
35.342
170.986
356.282
315.748
331.535
203.845
253.344
285.410
276.520
379.792
101.198
138.358
160.801
167.666
182.652
69.658
89.245
110.596
127.863
142.697
35.814
42.219
79.110
99.374
102.289
5.493.583 5.247.976
7.069.721 6.815.757
6.991.177 6.713.148
6.385.508 6.082.124
9.644.904 9.298.444
Keterangan: @ Tanpa Minyak,Gas dan Hasil-hasilnya Sumber: PDRB Kab. Kutai Timur Menurut Lapangan Usaha 2000-2004 (BPS, 2005)
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-8
Dilihat dari angka-angka tersebut diatas, tampak bahwa baik dalam nilai absolut maupun tingkat pertumbuhannya sektor pertambangan dan penggalian cukup dominan dan efisien memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kutai Timur Tabel 2.5, namun hal ini berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui (unrenewable resources based), sehingga perlu dihitung depresiasi sumber daya alam tersebut dan diprediksi akan menyisakan persoalan lingkungan yang semakin kritis dimasa mendatang, masalah sustainabilitas lingkungan dan indikator ekologi belum terakomodir didalam konsep perhitungan PDRB.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2-9
B. Proyeksi PDRB Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan serta Proyeksi No
Lapangan usaha
1 Pertanian 2 Pertambangan 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas & Air Bersih 5 Bangunan
2000 287,474 4,735,702 20,009 3,942 35,342
6 Perdagangan, hotel dan restoran
203,845
7 Pengangkutan dan Komunikasi
101,198
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa
69,658
PDRB
2001 303,364 6% 6,044,023 28% 22,848 14% 5,363 36% 170,986 384% 253,344 24% 138,358 37% 89,245
Tahun 2002 2003 2004 580,461 568,177 611,618 91% -2% 8% 5,367,508 4,769,293 7,821,352 -11% -11% 64% 41,575 47,608 56,802 82% 15% 19% 9,332 13,259 16,167 74% 42% 22% 356,282 315,748 331,535 108% -11% 5% 285,410 276,520 379,792 13% -3% 37% 160,801 167,666 182,652 16% 4% 9% 110,596 127,863 142,697
28% 35,814 5,493,583
42,219 18% 7,069,721 29%
24%
16%
12%
2010 1,200,699.60 96% 9,664,831.60 24% 116,445.20 105% 35,489.40 120% 831,697.00 151% 579,838.20 53% 303,907.80 66% 255,768.60 79%
Proyeksi 2015 2020 2025 1,657,250.10 2,113,800.60 2,570,351.10 38% 28% 22% 12,113,116.60 14,561,401.60 17,009,686.60 25% 20% 17% 165,618.20 214,791.20 263,964.20 42% 30% 23% 51,662.40 67,835.40 84,008.40 46% 31% 24% 1,200,271.00 1,568,845.00 1,937,419.00 44% 31% 23% 767,373.20 954,908.20 1,142,443.20 32% 24% 20% 400,015.80 496,123.80 592,231.80 32% 24% 19% 348,116.60 440,464.60 532,812.60 36%
27%
21%
79,110 99,374 102,289 223,845.20 318,897.70 413,950.20 509,002.70 87% 26% 3% 119% 42% 30% 23% 6,991,177 6,385,508 9,644,904 13,211,721.80 17,020,936.30 20,830,150.80 24,639,365.30 -1% -9% 51% 37% 29% 22% 18%
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 12
Gambar 2.2. Proyeksi PDRB
Rp (000.000)
30000000,0 25000000,0
24639365,3000
20000000,0
20830150,8000 17020936,3000
15000000,0 13211721,8000
10000000,0 5000000,0
9644904,0 7069721,0 6991177,0 6385508,0 5493583,0
2000
2001
2002
2003
2004
2010
2015
2020
2025
Tahun
Peningkatan PDRB sektor Pertanian paling besar terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 91%, sedangkan proyeksi pada tahun 2010 meningkat sebesar 96% dari tahun 2004, pada tahun 2015 meningkat 38% dari tahun 2010, pada tahun 2020 meningkat 28% dari tahun 2015 dan pada tahun 2025 meningkat sebesar 22% dari tahun 2020. PDRB sektor Pertambangan pada tahun 2002 dan 2003 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 11%, tapi pada tahun 2004 peningkatan terjadi sebesar 64%, kemudian proyeksi pada tahun 2010 meningkat sebesar 24%. Selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masing-masing sebesar 25%, 20% dan 17%. Peningkatan paling besar PDRB sektor Industri Pengolahan terjadi pada tahun 2002 sebesar 82%, untuk proyeksi pada tahun 2010 sebesar 105% dari tahun 2004. Selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masing-masing sebesar 42%, 30% dan 23%. Proyeksi PDRB sektor Listrik, Gas dan Air Bersih pada tahun 2010 meningkat sebesar 120% dari tahun 2004, dan selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masing-masing sebesar 46%, 31% dan 24%. Pada PDRB sektor Bangunan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 384%, tetapi mengalami penurunan sebesar 11% pada tahun 2003. Proyeksi pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 151% dari tahun 2004. RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 13
Selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masing-masing sebesar 44%, 31% dan 23%. Untuk PDRB sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran penurunan terjadi pada tahun 2003 sebesar 3%, sedangkan proyeksi pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 53% dari tahun 2004. Selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masing-masing sebesar 32%, 24% dan 20%. Proyeksi PDRB sektor Pengangkutan dan Komunikasi pada tahun 2010 meningkat sebesar 66% dari tahun 2004, Selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masing-masing sebesar 32%, 24% dan 19%. Untuk PDRB sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan proyeksi pada tahun 2010 meningkat sebesar 79% dari tahun 2004. Selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masing-masing sebesar 36%, 27% dan 21%. Perkembangan PDRB sektor Jasa-jasa peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2002 sebesar 87%, proyeksi pada tahun 2010 mencapai 119% dari tahun 2004. Selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masingmasing sebesar 42%, 30% dan 23%. Sedangkan proyeksi PDRB untuk semua sektor di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2010 meningkat sebesar 37% dari tahun 2004. Selanjutnya laju pertumbuhan pada tahun 2015, 2020 dan 2025, masing-masing sebesar 29%, 22% dan 18%. Secara umum pada semua sektor PDRB secara berangsur-angsur akan terjadi pemerataan pertumbuhan antar sektor. 2.1.3.2. Pertanian Dalam Arti Luas A. Pertanian dan Perkebunan Sektor Pertanian dan Perkebunan merupakan sektor yang mampu diharapkan menggerakkan perekonomian wilayah Kabupaten Kutai Timur, hal ini tidak bisa lepas dari kemampuan lahan yang tersedia untuk berbagai komoditas. Adapun kemampuan lahan di Kabupaten Kutai Timur yang ada didalam kawasan Budidaya Non Kehutanan adalah 1.469.710 hektar dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 14
Tabel 2.8. Kemampuan Lahan untuk berbagai komoditas di Kabupaten Kutai Timur No
Peruntukan
Luas (Ha)
Komoditas
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3.
Perikanan Padi Sawah Padi dan Palawija
19.671 110.589 263.865
4.
Perkebunan dan hortikultura Perkebunan Palawija dan Hortikultura
363.031
5. 6.
7.
Tidak Sesuai
194.012 502.062
Tambak Padi Sawah, Kenaf Padi Lahan kering, kacang kedelai, Kacang tanah, Kacang Hijau, jagung, jahe. Jambu mete, jeruk, pisang,kelapa sawit,kakao Kelapa Sawit, Karet Jagung, Padi, Lahan kering,kacangkacangan,vanili,pisang, Salak, Alpokat
16.498
Sumber : Studi Perwilayahan komoditas pertanian di kabupaten Kutai Timur
Adapun sifat dan karakteristik kemampuan lahan untuk berbagai komoditas adalah sebagai berikut : 1) Lahan perikanan (19.671 ha) Lahan yang direkomendasikan untuk perikanan merupakan daerah yang memiliki fisiografi pasang surut. Daerah ini memiliki bentuk wilayah datar dengan lereng berkisar 0 - 2%. Sebagian besar lahan ini telah dibuka untuk pembuatan tambak, khususnya
di
muara Bengalon,
sepanjang pantai Bontang-Sangatta dan
Sangkulirang. Lahan ini disusun oleh tanah gleisol (Tropaquents, Hydraquents) yang bertekstur halus/lempung berpasir hingga lempung, masam di lapisan atas dan agak masam di lapisan bawahnya dan drainase tanah umumnya jelek. 2) Lahan Budi daya padi Sawah (110.589 ha) Lahan ini relatif datar dengan lereng sekitar 0 - 2% tetapi sebagian besar selalu tergenang sepanjang tahun. Jenis tanah yang menyusun lahan ini sangat bervariasi. Tekstur tanah umumnya halus dengan solum tanah dalam, drainase jelek hingga terhambat dan bersifat masam. 3) Lahan padi dan palawija (263.865 ha) Lahan ini memiliki topografi landai hingga berombak dengan kelas lereng 2 - 8 %. Sebagian daerah ini disusun oleh batuan kapur dengan bentuk lahan datar dengan teras yang bergelombang sedikit drainase permukaan dan kerapatan dari humus yang bervariasi. Bertekstur lempung berdebu hingga liat berdebu, solum
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 15
tanah dangkal hingga dalam, drainase sedang hingga baik, masam hingga agak masam. 4) Lahan perkebunan, hortikultura dan palawija (865.093 ha) Lahan palawija dan hortikultura ini memiliki bentuk wilayah bergelombang hingga berbukit dengan kelas lereng berkisar antara 16-40 %, bersolum tanah sedangdalam, drainase baik dan bersifat masam hingga agak masam 5) Lahan Perkebunan (194.012 ha) Lahan yang tidak direkomendasikan untuk perkebunan memiliki bentuk wilayah berbukit hingga berbukit agak curam dengan lereng berkisar 41-60%. Memiliki tekstur lempung berdebu hingga berliat, solum tanah dalam drainase baik dan bersifat masam. 6) Lahan yang tidak direkomendasikan (16.498 ha) Lahan ini umumnya memiliki lereng yang sangat curam (Slope lebih besar dari 60%) atau daerah batu kapur yang memiliki ketebalan tanah hanya beberapa sentimeter sehingga sangat sulit untuk dimanfaatkan usaha pertanian. Pengaruh dan rendahnya tingkat penerapan teknologi, maka mengakibatkan hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan belum optimal. Kemampuan produksi pertanian dan perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.9. Kemampuan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan No
Komoditas
I.
Padi
2,09
II.
Palawija : Kacang Tanah Kedelai Jagung Kacang Hijau Ubi Jalar Ubi Kayu
0,92 0,45 1,52 0,27 0,06 0,16
Hortikultura Kacang Panjang Sawi Bayam Terong Lombok Kangkung
0,50 0,56 0,51 0,15 0,02 0,02
III.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
Rata-Rata Produksi (Ton/Ha)
2 - 16
No
IV
Komoditas
Rata-Rata Produksi (Ton/Ha)
Tomat Labu Jeruk Rambutan Pisang
0,07 0,42 0,14 0,05 0,85
Perkebunan Kopi Kakao Kelapa Kemiri Kelapa Sawit (CPO)
0,6 - 1 0,8 – 1,2 0,42 0,38 6
Sumber :Studi Perwilayahan Komoditas Pertanian
Tabel 2.10. Produksi/Luas Areal Sektor Pertanian dan Perkebunan Produkasi (Ton)/Luas Areal (Ha) No
Komoditi 2002
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
PADI SAWAH PADI LADANG JAGUNG UBI KAYU UBI JALAR KACANG TANAH KEDELAI KACANG HIJAU KARET LADA KOPI CENGKEH KELAPA KAKAO KAPUK KEMIRI AREN JAMBU METE VANILI KELAPA SAWIT KENAF
7.992 22.599 2.194 3.323 879 188 191 78 78,54 22,40 109,20 0,35 3.047,25 2.807,70 16 19,25 243 0,3 -
2.501 10.212 1.179 254 106 189 176 73 1.409 332 633 16 7.755 6.995 61 296 267 26 12,20 6.600
2003 10.591 8.821 1.463 3.529 674 307 349 130 78,54 27,90 128,98 0,35 4.185,75 3.262,70 16 30,25 288 0,3 1,34 65.940 -
2004 3.079 3.862 813 273 95 322 318 126 1.457 332 633 16 7.755 8.359 61 346 283 26 17,20 25.999 -
14.331 25.969 1.876 4.574 1.083 215 198 148 25,16 42,53 168,45 0,35 2.025,87 3.410,92 18,72 27,77 216,71 0,3 4,05 113.933 30
3.586 11.501 950 350 136 223 204 160 647 310 718 16 4.780 10.408 61 426 269 26 100,6 39.568 -
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 17
Program pembangunan kelapa sawit satu juta hektar di Propinsi Kalimantan Timur seluas 350.000 ha pengembangannya ada di Kabupaten Kutai Timur, bahkan lebih dari itu sampai dengan tahun 2004 luas luas perkebunan Kelapa Sawit 39.568,08 ha, terdiri dari perkebunan rakyat 6.379,08 ha, perkebunan besar swasta dan koperasi seluas 33.189 ha, sehingga masih terbuka peluang bagi investor untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit baik dilihat dari potensi lokasi maupun program pengembangan satu juta hektar sawit dari propinsi. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengembangan sektor perkebunan komoditi Kelapa sawit antara lain : Kurangnya pasokan (supply) bibit kelapa sawit + kecambah skala besar untuk memenuhi permintaan investor kelapa sawit Adanya perusahaan pemegang ijin lokasi tidak menunjukkan kinerja yang baik Komoditas pertanian dan perkebunan lainnya yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan adalah padi, kelapa dan kakao. Peluang untuk mengembangkan komoditas ini selain karena masih sangat luasnya lahan potensial yang belum dimanfaatkan dan hasil produksi rata-rata tiap tahun cukup menggembirakan, juga didukung permintaan pasar yang masih tinggi. Tabel 2.11 Proyeksi Hasil - hasil Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan Tahun 2002 2003 2004 2010 2015 2020 2025
Jumlah Produksi (Ton) 43.825,9 177.309,4 168.806,6 Proyeksi 567.413,1 879.864,9 1.192.316,7 1.504.768,4
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 18
Gambar 2.3. Proyeksi hasil-hasil Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan 1600000,0
1504768,43000
1400000,0
Ton
1200000,0
1192316,65500
1000000,0 879864,88000
800000,0 600000,0
567413,10500
400000,0 200000,0
177309,37000 168806,6000 43825,89000
,0
2002
2003
2004
2010
2015
2020
2025
Tahun
Pada tahun 2010 proyeksi untuk hasil-hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan meningkat sebesar 236% dari hasil produksi pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2015 meningkat sebesar 55% dari tahun 2010, pada tahun 2020 meningkat sebesar 35,5% dari tahun 2015 dan pada tahun 2025 meningkat sebesar 26,2% dari tahun 2020. B. Perikanan Potensi Perikanan laut terdapat dalam kawasan pesisir yaitu Sangatta – Sangkulirang – Bengalon - Sandaran dengan bentang pantai sepanjang 152 Km, sedangkan perikanan darat terdiri dari sungai, danau, rawa, waduk untuk perairan budi daya meliputi tambak dan kolam, produk dan nilai produksi perikanan dapat dilihat pada tabel 2.12 .: Tabel 2.12. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan No. 1 2. 3.
Tahun 2001 2002 2003
Produksi (ton) 6.724,3 5.808,1 5.197,0
Nilai Produksi (juta rupiah) 67.824.452 32.050.710 19.626.323
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Sedangkan jumlah rumah tangga perikanan pada tahun 2001 berjumlah 3,318 rumah tangga, tahun 2002 berjumlah 2.799 rumah tangga, tahun 2003 berjumlah 2.809 rumah tangga.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 19
C. Peternakan Sampai dengan akhir 2003, populasi jumlah ternak besar yang terbesar jumlahnya di Kabupaten Kutai Timur adalah sapi yaitu 1.153 ekor atau (76,2%) dari seluruh jumlah ternak yang terdiri dari 3 jenis ternak yaitu Sapi, Kambing, Babi. Ternak yang dipotong pada tahun 2003 adalah 2259, sehingga masih ada ketergantungan ternak potong dari daerah luar sebesar 51%, hal ini menjadikan peluang pasar yang besar untuk kebutuhan lokal. Sedangkan untuk jenis unggas pada akhir tahun 2003 adalah sebesar 416.433 ekor terdiri dari empat jenis unggas yang dikembangkan yaitu Ayam kampung, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras, itik, produksi daging dan telur yang dihasilkan dari keempat jenis unggas tersebut adalah 386,09 ton. Sementara produksi telur yang dihasilkan adalah 100.621 butir (setara dengan 6405 Kg), dengan asumsi konsumsi telur 2,87 kg/kapita/tahun kemampuan daerah memasok kebutuhan telur lokal mencapai 1,33%. D. Kehutanan Luas Hutan secara keseluruhan adalah 2.787.024 ha, yang merupakan 77,8% dari total wilayah Kabupaten Kutai Timur. Menurut fungsinya hutan di Kabupaten Kutai Timur dibagi seperti tertera pada tabel 2.13 Tabel 2.13. Luas Hutan di Kabupaten Kutai Timur No 1. 2. 3. 4.
Fungsi Hutan
Luas (ha)
Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Wisata Hutan Konversi Total
1.335.477 211.053 193.528 1.038.966 2.787.024
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Luas
Kawasan
hutan
di
Kabupaten
Kutai
Timur
seluruhnya
adalah
3.186.562,50 Ha atau 89,8% dari seluruh luas Kutai Timur, terdiri dari: Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 1.744.375 ha, Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) 938.437,5 ha, Hutan Lindung seluas 337.031,25 ha, Cagar Alam seluas 47.343,75 ha dan Taman Nasional seluas 119.375 Ha dan tercatat sejumlah perusahaan perkayuan yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 19 buah HPH, 3 buah IUPHHK, 8 buah HTI, 17 industri perkayuan ditambah 33 badan usaha telah mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagai akibat dari
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 20
kegiatan Land Clearing yang mayoritas adalah Koperasi yang nota bene bekerja sama dengan para investor. Kawasan hutan produksi sekitar 1.335.447 ha, menghasilkan kayu olahan untuk perniagaan antara lain: jenis kayu Kapur, Meranti, Ulin, Bangkirai dan Keruing. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.14. berikut ini : Tabel 2.14. Produksi Kayu Olahan Menurut Jenisnya Jenis Kayu Olahan
No 1. 2. 3. 4.
Plywood (m³) SawnTimber(m³) Bloc Board (m³) Moulding (m³)
Tahun 2000 5.690.26 16.794.51 254.67 2.437.54
2001 11.888.75 2.684.90
2002 11.888.75 2.684.90
2003 5.515.90 37.552.69 14.93 793.35
2004 -
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
2.1.3.3 Potensi Sumber Daya Mineral A. Pertambangan Batubara Batubara di wilayah Kabupaten Kutai Timur mulai dieksplorasi tahun 1982 dan mulai dieksplotasi pada tahun 1989. Produksi batubara hingga tahun 2005 secara total keseluruhan mencapai 55 juta ton pertahunnya. Adapun potensi sumberdaya batubara tersebar meliputi wilayah: a.
Sangatta Wilayah penyebaran meliputi daerah Sungai Santan, Tandung Mayang, Sungai Benumuda, Taman Nasional Kutai hingga ke daerah Sangatta sendiri. Sumberdaya berkisar kurang lebih dari 2 milyar ton.
b.
Bengalon, Kaliorang dan Sangkulirang Wilayah penyebaran ini meliputi daerah Batutak, Sepaso, Gunung Padang, Pangadan dan sekitar Sungai Rapak. Sumberdaya berkisar kurang lebih 1 milyar ton.
c.
Muara Wahau dan Telen Wilayah penyebaran meliputi Sungai Telen, Sungai Marah, Sungai Pesab dan Sungai Wahau. Sumberdaya berkisar kurang lebih 5 milyar ton.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 21
d.
Busang dan Muara Ancalong Wilayah penyebaran meliputi hulu Sungai Senyiur, Sungai Kelinjau, Sungai Atan dan Sungai Long Nyelong. Sumberdaya berkisar kurang dari 1 milyar ton.
Emas Indikasi keberadaan emas dapat ditemukan pada daerah Busang yaitu sekitar hulu Sungai Atan, Hulu Sungai Kelinjau, daerah Telen meliputi hulu Sungai Marah dan daerah Muara Wahau meliputi sekitar hulu Sungai Telen. Potensi sumberdaya belum dapat dihitung karena masih dalam status penelitian. Besi Indikasi keberadaan potensi besi ditemukan pada sekitar daerah Muara Ancalong dan Busang dengan potensi semberdaya belum dapat dihitung karena masih dalam penyelidikan. Batu Gamping Potensi sumberdaya batu gamping ditemukan hampir merata pada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dalam jumlah besar potensi sumberdaya dapat ditemukan pada wilayah sekerat, wilayah tandehatu (Sandaran), selain itu dapat juga ditemukan pada wilayah gunung gergaji (Hambur batu) dan sekitar wilayah Pangadan dan Perondongan. Sumberdaya berjumlah lebih dari 50 milyar ton. Gipsum Indikasi keterdapatan gipsum ditemukan pada daerah Sungai Narut (Perbatasan Kaliorang dan Bengalon) dengan cadangan relatif sedikit. Pasir Kuarsa Pasir Kuarsa dapat ditemukan di wilayah sekitar Batutak dan Berium (Bengalon). Selain itu ditemukan pada wilayah Kaliorang dan Pasir Putih (Sandaran). Sumberdaya berjumlah lebih dari 20 milyar ton. Clay Clay hampir ditemukan relatif merata diseluruh Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah sumberdaya yang melimpah.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 22
Batu Beku Batu Beku yang ditemukan di Kabupaten Kutai Timur meliputi Andesit, Basal dan Diorit. Andesit dan Basal ditemukan pada daerah Pangadan, Busang dan Perondongan. Sedangkan Diorit ditemukan pada daerah Busang. Sirtu Potensi keterdapatan Sirtu (Pasir dan Batu) ditemukan sangat melimpah di semua kecamatan. Biasanya terdapat pada daerah sekitar sungai-sungai besar, seperti Sungai Kelinjau, Sungai Bengalon, Sungai Sangatta, Sungai Telen dan lain-lain. B. Minyak Bumi dan Gas Mulai dieksplorasi sejak tahun 1972 pada 2 lokasi potensial di Sangatta dan Sangkimah dengan jumlah cadangan minyak sekitar 243,4 juta barrel, pada tahun 1995 - 2004, jumlah produksi mencapai 15.078.850 barrel. Untuk Lebih jelasnya pruduksi minyak dan gas alam dapat dilihat pada Tabel 2.15. Tabel 2.15 Produksi Minyak dan gas No
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 JUMLAH
Produksi Minyak Mentah (000 Barrel) 732 801 2.856,74 2.502,76 1.537,24 2.419,02 1.530,53 679,62 838,86 1.181,08 15.078,850
Produksi Gas Alam (000 MSCF) 192 180,19 8.271,35 6.558,75 8.676,34 9.991.91 2.516,87 300,34 36.687,75
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
2.1.3.4. Perbankan/Kelembagaan Keuangan Keberadaan lembaga keuangan di Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2005 masih terbatas dalam lingkup perbankan baik berupa bank-bank umum dan bank perkreditan (BPR) maupun Koperasi Unit Desa (KUD). Bank-bank umum yang ada umumnya bank pemerintah yaitu BRI, BNI dan Bank Mandiri yang masih dalam skala kecil (anak cabang) serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang dari BPD Propinsi Kalimantan Timur. BPR yang ada sejumlah 3 unit dan jumlah KUD dari tahun 2001
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 23
sampai tahun 2004 mengalami peningkatan yaitu sejumlah 188 buah, 266 buah, 314 buah dan 385 buah. Masih kecilnya nilai transaksi keuangan daerah secara umum
yang
menggunakan jasa lembaga keuangan yang ada menunjukkan bahwa sektor produksi belum berkembang secara optimal atau gairah investasi belum menggembirakan. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan nilai ekspor-impor di Kabupaten Kutai Timur yang mencapai nilai ekspor sekitar USD 431,5 juta dan impor sekitar USD 50 juta. 2.1.3.5. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan peran UKM dan Koperasi, maka telah dilakukan beberapa program antara lain : - Penyederhanaan perijinan layanan publik dan insentif - Meningkatkan Akses Usaha Kecil Menengah dan Koperasi pada berbagai bidang usaha . - Pengembangan sentra /klaster bisnis melalui potensi sektor unggulan - Pengembangan kemitraan usaha dengan pelaku usaha lainnya - Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan bagi UKM dan Koperasi. A. Usaha Kecil Menengah Usaha kecil menengah di Kabupaten Kutai Timur berjumlah 2.634 UKM, yang bergerak pada sektor Industri Kecil, Perdagangan & Jasa dibeberapa sektor usaha, namun demikian masih didapat permasalahan dalam pengembangan UKM, yaitu permodalan, managemen dan peluang pasar, untuk menjawab permasalahan tersebut maka telah dilakukan kegiatan peningkatan SDM dan peningkatan akses keuangan, sehingga dapat diproyeksikan penumbuhan UKM dapat dilihat pada tabel 2.16 Tabel 2.16 Penumbuhan UKM Baru No 1. 2. 3.
Kecamatan Sangatta Bengalon Kaliorang
Jumlah UKM (Tahun) 2006 418 50 89
2010 437 68 105
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2015 460 79 131
2020 489 90 143
2025 1804 287 468
2 - 24
No 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11
Kecamatan Sangkulirang Sandaran Muara Wahau Muara Ancalong Muara Bengkal Kongbeng Telen Busang Jumlah
Jumlah UKM (Tahun) 2006 19 13 49 19 29 50 8 12 756
2010 25 19 74 25 41 73 12 19 898
2015 39 26 77 38 47 97 16 22 1032
2020 49 34 113 45 61 142 20 25 1229
2025 132 92 313 127 178 362 56 78 2277
Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur
B. Koperasi Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kepedulian/minat berorganisasi masyarakat antara lain adalah dengan jumlah koperasi. Jumlah koperasi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2004 tercatat sebanyak 434 buah dan tersebar di seluruh kecamatan, dengan proyeksi penumbuhan koperasi dapat dilihat pada tabel 2.17 Tabel 2.17 Proyeksi Pertumbuhan Koperasi Jumlah Koperasi (Tahun) 2005 2010 2015 2020 1. Sangatta 132 143 152 167 2. Bengalon 52 67 74 83 3. Kaliorang 33 38 47 54 4. Sangkulirang 64 69 76 87 k5. Sandaran 10 12 15 17 6. Muara Wahau 42 47 53 56 7. Muara Ancalong 29 31 35 39 8. Muara Bengkal 20 25 28 31 9. Kongbeng 29 34 37 42 10 Telen 13 16 18 21 11 Busang 10 12 15 18 Jumlah 434 494 550 615 Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur No
Kecamatan
2025 174 96 62 92 20 63 41 37 47 25 21 678
Koperasi berfungsi sebagai usaha ekonomi rakyat masih sering diwarnai dengan persoalan keterbatasan modal, pengelolaan dan manajemen yang kurang profesional dalam melakukan pengembangan usaha, akses terhadap perolehan informasi dan pemberian informasi dinilai masih sangat lambat, sehingga mempengaruhi tingkat pemasaran hasil produksi, sehingga dalam rangka peningkatan kualitas koperasi telah dilakukan kegiatan: Pemberdayaan kelembagaan koperasi, Pemberdayaan usaha RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 25
koperasi, peningkatan akses pasar koperasi, sehingga dapat diproyeksikan koperasi yang berkualitas pada tabel 2.18 Tabel 2.18 Proyeksi pertumbuhan koperasi berkulitas No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11
Kecamatan Sangatta Bengalon Kaliorang Sangkulirang Sandaran Muara Wahau Muara Ancalong Muara Bengkal Kongbeng Telen Busang Jumlah
Jumlah Koperasi Kwalitas (Tahun) 2006 2010 2015 2020 2025 14 16 20 25 31 4 7 10 14 18 2 3 6 7 11 9 11 14 16 21 1 1 3 5 9 4 6 8 12 15 2 3 6 8 12 2 3 6 9 12 5 8 10 13 17 1 3 5 9 14 1 2 4 7 9 36 60 92 125 169
Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur
2.1.3.6. Pariwisata Potensi Pariwisata Kabupaten Kutai Timur berupa obyek wisata alam, wisata budaya, wisata pelayaran sungai tersebar di 6 wilayah Kecamatan. Sebaran obyek wisata kabupaten Kutai timur dapat dilihat pada tabel 2.19. Tabel 2.19. Potensi Obyek Wisata Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta
Sangkulirang
Obyek Wisata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pantai Sangkima Taman Nasional Kutai Pantai Teluk lombok Pantai Teluk Perancis Sumber Air Panas Goa Pengadan (Stalaktit dan Stalakmit) Pulau Birah-birahan (taman laut,ikan hias, jenis pohon langka) Goa Mardua Pantai cepu-cepu Sungai Narut Pulau Miang Besar Pulau Lepok Teluk Nepa
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
Keterangan Akan dikembangkan Akan dikembangkan Akan dikembangkan Akan dikembangkan Akan dikembangkan Akan dikembangkan Akan dikembangkan Akan dikembangkan
2 - 26
Kecamatan
Obyek Wisata
Muara Wahau Kongbeng
Keterangan
14. Danau Desa Juk Ayak 15. Goa Kongbeng (Burung walet, patung-patung eks peninggalan kerajaan) 16. Lamin adat dan seni budaya Suku Dayak Kenyah Lepo Kulit 17. Lamin adat dan seni budaya suku dayak Modang 18. Lamin adat dan seni budaya suku kayan 19. Lamin Adat dan Seni budaya Suku Dayak kenyah Lepo Tau
Telen Muara Ancalong
Akan dikembangkan Akan dikembangkan
Sumber : Studi Pariwisata Kabupaten Kutai Timur
Perkembangan sektor pariwisata perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan, antara lain adalah kemudahan aksesibilitas, tersedianya hotel dan penginapan. 2.1.4. Sosial Budaya dan Politik A. Umum Kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Kutai Timur dapat diamati dari tingkat apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kebudayaan masyarakat yang pada akhirnya merupakan cermin dari tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Kutai Timur. Mengamati dari tingkat pendidikan pada umumnya penduduk Kabupaten Kutai Tumur memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Penduduk dengan jenjang SD masih mendominasi tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kutai Timur, yakni sebesar 41.397 jiwa dan tidak tamat SD adalah 31.673 jiwa, Sementara penduduk yang berpendidikan setingkat sarjana 2.719 jiwa atau 2,2% dari jumlah penduduk
usia
10
tahun
keatas.
Rendahnya
tingkat
pendidikan
tersebut
mengisyaratkan rendahnya kwalitas Sumber Daya Manusia, indikator lainnya kita gunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang duperkenalkan oleh United Nation Develpoment Program untuk IPM Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2002 adalah 66,10 berada pada
peringkat 164 Nasional
dan pada tahun 2004 mengalami
peningkatan menjadi 69,1 tetapi mengalami penurunan peringkat menjadi 177 Naional dengan kisaran masih pada 66≤ IPM < 80 yang menurut standar UNDP berada pada tingkat Menengah Atas.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 27
B. Pendidikan Untuk mengetahui perkembangan pendidikan dapat dilhat pada tabel 2.20 tabel 2.28, Sedangkan untuk angka melek huruf pada tahun 2002 adalah 94,5 % dengan jumlah penduduk 166.069 jiwa berarti yang buta huruf adalah 9.133 jiwa dan pada tahun 2004 mengalami penurunan angka melek huruf adalah 93,2 % dari jumlah penduduk 168.529 jiwa berarti yang buta huruf adalah 11.459 jiwa. Tabel 2.20. Jumlah Sekolah Murid dan Rata-Rata Murid dan Guru Tanam Kanak-Kanak No
Tahun
Sekolah
Murid
Guru
1. 2. 3.
2001/2002 2002/2003 2003/2004
30 43 50
2.235 2.807 3.373
124 176 201
Rata-Rata Tiap Sekolah Murid
Guru
74 65 54
4 4 4
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.21. Jumlah Sekolah Murid dan Rata-Rata Murid dan Guru Sekolah Dasar Negeri No
Tahun
Sekolah
Murid
Guru
1. 2. 3.
2001/2002 2002/2003 2003/2004
142 142 142
22.215 22.812 24.063
1.094 1.216 1.337
Rata-Rata Tiap Sekolah Murid
Guru
156 160 169
7 8 9
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.22. Jumlah Sekolah Murid dan Rata-Rata Murid dan Guru Sekolah Dasar Swasta No
Tahun
Sekolah
Murid
Guru
1. 2. 3.
2001/2002 2002/2003 2003/2004
11 11 11
2.247 2.558 2.650
117 141 161
Rata-Rata Tiap Sekolah Murid
Guru
204 232 240
10 12 14
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 28
Tabel 2.23. Jumlah Sekolah Murid dan Rata-Rata Murid dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Negeri No
Tahun
Sekolah
Murid
Guru
1. 2. 3.
2001/2002 2002/2003 2003/2004
20 22 26
3.839 4.321 5.488
317 330 422
Rata-Rata Tiap Sekolah Murid Guru 191 15 196 15 211 16
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.24. Jumlah Sekolah Murid dan Rata-Rata Murid dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Swasta No
Tahun
Sekolah
Murid
Guru
1. 2. 3. 4.
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
23 16 15 25
2.320 1.196 1.168 2.038
229 175 226 302
Rata-Rata Tiap Sekolah Murid
Guru
100 74 77 81
9 10 15 12
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.25. Jumlah Sekolah Murid dan Rata-Rata Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum ( SMU ) Negeri No
Tahun
Sekolah
Murid
Guru
1. 2. 3. 4.
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
3 5 4 18
1.037 1.189 1.189 4.040
72 85 80 360
Rata-Rata Tiap Sekolah Murid
Guru
345 237 297 224
24 17 21 20
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.26. Jumlah Sekolah Murid dan Rata-Rata Murid dan Guru Sekolah Menengah Umum ( SMU ) Swasta No
Tahun
Sekolah
Murid
Guru
1. 2. 3. 4.
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
12 7 7 21
1.247 750 680 1.934
177 80 81 255
Rata-Rata Tiap Sekolah Murid 103 107 97 92
Guru 14 11 11 12
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 29
Tabel 2.27. Banyaknya Siswa dan Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4.
Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Perguruan Tinggi
2001 (siswa)
2002 (siswa)
2003 (siswa)
2004 (siswa)
20.505 3.774
24.462 6.159
25.370 5.517
26.713 6.155
2.284
1.939
1.869
5.974
250
920
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.28. Rasio Murid terhadap Guru SD,SLTP,SMU No 1. 2. 2.
Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Menengah Umum (SMU)
2001
2002
2003
2004
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
30
20
20
19
18
18
18
16
15
10
12
6
13
5
11
8
14
7
13
9
13
8
11
7
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
C. Kesehatan Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat Kutai Timur dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilannya, yakni lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor turunan dan perilaku sehat. Tingkat perkembangan aspekaspek diatas sangat menentukan kesehatan masyarakat, diantara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena melalui pelayanan kesehatan ini tidak saja dapat dilakukan pelayanan kesehatan, tetapi juga upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, edukatif yang sangat luas termasuk informasi kesehatan. Permasalahan yang muncul pada sektor kesehatan secara umum mencakup : (1) dana kesehatan yang terbatas, (2) terbatasnya dan rendahnya profesionalisme tenaga medis dan paramedis, (3) rendahnya mutu layanan medis, (4) sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki sangat terbatas, (5) belum terpenuhinya mutu gizi masyarakat yang layak, (6) wilayah yang harus dilayani sangat luas sebarannya.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 30
Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Meningkatnya pelayanan kesehatan berarti meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat di berbagai daerah wilayah Kabupaten Kutai Timur. Tabel 2.29. Jumlah Penduduk, Prasarana Dan SDM Kesehatan Kecamatan
(1) 1. Ma. Ancalong 2. Busang 3. Ma. Wahau 4. Telen 5. Kongbeng 6. Ma. Bengkal 7. Sangatta 8. Bengalon 9. Kaliorang 10 Sangkulirang 11. Sandaran Jumlah
Jumlah Penduduk
Rumah Sakit
Puskesmas
Pustu
(2)
(3)
(4)
(5)
13.033 3.961 4.194 10.694 13.199 14.097 63.782 10.911 16.574 12.446 5.639 168.529
4 4
1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 14
Klinik Dokter
(6)
9 3 5 4 6 6 11 2 14 14 2 76
2 2
Bidan Swasta
(7)
(8)
3 3 1 2 3 9 3 1 3 1 23
2 7 1 1 1 7 4 6 1 30
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kutai Timur masih relatif kurang dalam kualitas maupun kuantitas. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Dari hasil pengamatan terhadap sekelompok penduduk di Kabupaten Kutai Timur, masih banyak dari mereka yang belum memiliki kesadaran memadai untuk hidup sehat yang disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kesehatan. Indikator lain berkaitan denga derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup (AHH) yang mengalami peningkatan pada tahun 2002 sebesar 67,1 tahun menjadi 67,6 tahun pada tahun 2004. D. Masyarakat Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
suatu
upaya
terencana
dan
berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 31
dimiliki. Pemberdayaan pada hakekatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah. Kondisi tersebut ini diperparah lagi dengan kenyataan bahwa mekanisme pemberdayaan masyarakat yang diterapkan selama ini masih belum optimal di semua lini. E. Perempuan Pemberdayaan perempuan terutama ditujukan pada peningkatan peran serta kaum wanita dan perlindungan kaum wanita serta kesetaraan gender dalam proses pembangunan. Dewasa ini pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kutai timur masih kurang, terutama dalam peran sertanya pada bidang ekonomi dan politik, salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan dilakukan dengan program PKK serta keluarga berencana. F. Kemiskinan Dalam hal kemiskinan dapat kita lihat dengan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah yaitu dengan pendapatan perkapita, pendapatan perkapita, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2004 adalah Rp. 42.4 juta, kemudian sudah dilakukan beberapa program penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir. Dalam kenyataannya masih terdapat 4.420 rumah tangga miskin dengan dari 44.046 jumlah rumah tangga sesuai dengan pendataan Rumah Tangga miskin tahun 2003, untuk jumlah jiwa penduduk miskin adalah 22.559 jiwa, dari 168.529 jiwa penduduk Kabupaten Kutai Timur berarti sekitar 13,38 %, jumlah penduduk miskin . Luas wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan permasalahan kemiskinan di kabupaten Kutai Timur menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang sangat kuat. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan atau kerawanan orang untuk menjadi miskin. Hal ini dapat dilihat dari pendataan kemiskinan tahun 2003, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu, : (1) Kurang pangan; (2) kurang sandang; (3) kurang papan rumah (4) miskin sosial ; 5) miskin kesehatan 6) miskin pendidikan.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 32
G. Agama Kehidupan
beragama bagi
masyarakat
Kabupaten
Kutai
Timur
telah
berkembang dengan baik. Telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan antar umat beragama yang aman damai dan saling menghargai. Penduduk Kabupaten Kutai timur mayoritas beragama Islam 136.243 jiwa, Protestan 16.788 jiwa, Katolik 10.156 jiwa, Hindu 1,911 jiwa, Budha 40 jiwa. (tabel 2.30 - 2.31.). Tabel 2.30. Banyaknya Pemeluk Agama menurut Golongan Agama Per Kecamatan Tahun 2004 Agama No
Kecamatan
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Islam
Katholik
Protestan
Hindu
Budha
Lainlain
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Ma. Ancalong Busang Ma. Wahau Telen Kongbeng Ma. Bengkal Sangatta Bengalon Kaliorang Sangkulirang Sandaran Jumlah
10.879 1.144 7.735 2.038 8.055 13.216 53.631 10.042 11.191 13.281 5.031 136.243
364 303 2.323 276 1.334 594 2.264 407 206 1.990 95 10.156
1.649 2.576 579 1.857 3.536 202 5.163 303 384 102 437 16.788
142 10 2 179 6 132 22 8 1.410 1.911
9 5 5 16 4 1 40
6 1 98 1 108
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.31. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Jenis Dan Kecamatan Tahun 2004 No
Kecamatan
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ma. Ancalong Busang Ma. Wahau Telen Kongbeng Ma. Bengkal Sangatta Bengalon Kaliorang Sangkulirang Sandaran Jumlah
Agama Masjid
Gereja
Pura
Vihara
(3)
(4)
(5)
(6)
24
18
2
-
4 17 5 21 18 52 20 16 28 9 214
10 14 7 16 8 39 13 11 10 4 150
3 1 1 2 9
-
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 33
H. sKebudayaan Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kutai Timur, merupakan masyarakat heterogen yang berasal dari berbagai etnis yakni Dayak, Kutai, Bugis, Banjar, Melayu dan Jawa. Dari segi tempat tinggal penduduk di Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan menjadi penduduk pedalaman, pesisir, perkotaan. Penduduk yang menetap di daerah perkotaan dan sepanjang jalur transportasi adalah suku Bugis, Kutai, Banjar, etnis Dayak banyak tinggal di daerah pedalaman. Sementara itu suku Jawa dan Bugis pada umumnya mendiami wilayah yang terletak di perkotaan, pesisir maupun desa yang terbuka. I. Politik. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPRD, DPD, DPR serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dengan aman dan demokratis pada tahun 2004. Untuk pertama kalinya juga telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) langsung pada tahun 2005 yang merupakan babak baru dalam sejarah demokratisasi di daerah. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. Situasi politik di Kabupaten Kutai Timur merupakan resonansi dari konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia menempuh jalur transisi demokrasi, kegiatan masyarakat sipil semakin meningkat. Iklim baru reformasi politik telah mendorong bertumbuhnya organisasi kemasyarakatan baru, yayasan-yayasan, perkumpulanperkumpulan warga dan organisasi non partai. Di Kabupaten Kutai timur pada akhir tahun 2004 tercatat ada sekitar 53 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 14 organisasi kemasyarakatan. Pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Kutai Timur jika dikelola dengan benar akan menjadi komponen strategis dalam rangka (1) memobilisasi dan menyatukan kepentingan, perhatian dan kebutuhan masyarakat atau bagian - bagiannya untuk menyampaikan pada pemegang kekuasaan atau partai politik; (2) membantu pemantauan dan pengendalian lembaga-lembaga publik dan pelaksanaan undangundang dan peraturan; (3) menjembatani antar kepentingan-kepentingan sosial, agama dan budaya yang bertentangan; (4) Pendidikan, penelitian dan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi konflik dan menemukan cara untuk mengatasi konflik.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 34
Masyarakat sipil di Kabupaten Kutai Timur merupakan modal dasar bagi upaya penciptaan mekanisme yang seimbang distribusi kekuasaan secara sehat dan fair serta struktur budaya politik yang adil dan berorientasi pada masyarakat luas. 2.1.5. Prasarana dan Sarana Penyediaan (jumlah dan kondisi) sarana dan prasarana di Kabupaten Kutai Timur masih jauh dari mencukupi untuk mendukung ekonomi wilayah, yaitu meliputi prasarana jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi yang merupakan fasilitas dasar untuk kehidupan masyarakat. A. Jalan Prasarana jalan sebagai penghubung di bidang transportasi darat merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat. Prasarana jalan pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial ekonomi, budaya maupun ketahanan dan keamanan. Memperhatikan luas wilayah Kabupaten Kutai Timur dan jumlah penduduk yang tersebar tidak merata, maka sangat dibutuhkan adanya prasarana jalan yang berperan sebagai pendorong pengembangan dan pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan maksud tersebut maka perlu pembangunan dan pemeliharaan jalan, baik jalan negara, jalan propinsi maupun jalan kabupaten. Panjang jalan di Kabupaten Kutai Timur, saat ini baik yang pembangunannya dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun jalan Kabupaten Kutai Timur sendiri adalah sebagai berikut : o
Panjang Jalan Negara
: 439 Km
o
Panjang Jalan Propinsi
: 245 Km
o
Panjang Jalan Kabupaten
: 820 Km
Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kabupaten Kutai Timur adalah 42/1000 Km², Propinsi Kalimantan Timur 52,53 Km/1000 Km² , Nasional adalah 115 Km/1000 Km². Sebagaimana dikemukakan pada tabel dan gambar berikut:
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 35
Tabel 2.32 Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Tahun 2004 Status Jalan Negara Propinsi Kabupaten Jumlah
Jenis Permukaan Jalan (km) Kerikil Tanah 153 142 103 364,5 400,5 659,5 503,5
Aspal 286 55 341
Lainnya -
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.33. Perkembangan Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Status Jalan Aspal Kerikil Tanah Jumlah
2001 55.04 345,80 221,00 621,84
Panjang Jalan (km) 2002 2003 209,60 341 587,30 660,12 696,12 503,50 1.493,02 1.504,00
2004 442,51 732,42 348,36 1.523,29
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
Tabel 2.34. Proyeksi Panjang Jalan Tahun 2000 2001 2002 2003 2004
Aspal 49,27 55,04 209,60 341,00 442,51
2010 2015 2020 2026 Jumlah
1.077,44 1.613,66 2.149,88 2.686,10 8.624,48
Panjang Jalan Kerikil 219,67 345,80 587,30 696,12 732,42 Proyeksi 1.616,92 2.304,83 2.992,74 3.680,65 13.176,44
Jumlah
Tanah 186,52 221,00 696,12 503,50 348,36
455,46 621,84 1.493,02 1.540,62 1.523,29
593,54 755,38 917,22 1.079,06 5.300,72
3.287,90 4.673,87 6.059,84 7.445,81 27.101,64
Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam angka 2004/2005 (BPS, 2005)
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 36
Gambar 2.4. Proyeksi Panjang Jalan (Per Jenis Jalan) 4000,000 3500,000 3000,000
Km
2500,000 2000,000 1500,000 1000,000 500,000 2000
2001
2002
2003
2004
2010
2015
2020
2026
Tahun KERIKIL
ASPAL
TANAH
Gambar 2.5. Proyeksi Panjang Jalan 8000,0 7445,80800 7000,0 6059,83800
6000,0
KM
5000,0
4673,86800
4000,0 3287,89800
3000,0 2000,0
1523,29000 1493,02000 1258,12000 621,84000 455,46000
1000,0 2000
2001
2002
2003
2004
2010
2015
2020
2025
Tahun
Proyeksi Panjang Jalan Aspal di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2010 meningkat menjadi 143% dari tahun 2004, tahun 2015 meningkat sebesar 50% dari tahun 2010, tahun 2020 meningkat 33% dari tahun 2015 dan pada tahun 2025 meningkat sebesar 25% dari tahun 2020.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 37
Panjang Jalan Kerikil pada tahun 2010 diproyeksikan meningkat 121% dari tahun 2004. Selanjutnya peningkatan panjang jalan kerikil pada tahun 2015, tahun 2020 dan tahun 2025 meningkat masing-masing sebesar 42%, 30% dan 30%. Proyeksi panjang jalan tanah pada tahun 2010 meningkat sebesar 70% dari tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2015, tahun 2020 dan tahun 2025 meningkat masing-masing sebesar 27%, 21% dan 18%. Proyeksi Panjang Jalan keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2010 meningkat sebesar 116% dari panjang jalan pada tahun 2004. Selanjutnya peningkatan panjang jalan kerikil pada tahun 2015, tahun 2020 dan tahun 2025 meningkat masing-masing sebesar 42%, 30% dan 22%. B. Listrik Kebutuhan Listrik penduduk Kabupaten Kutai Timur dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dipasok dari PLTD yang terdapat di setiap kecamatan, dengan kapasitas terpasang 5,4 MW. C. Air Bersih Air bersih tersedia di setiap kecamatan, untuk Kecamatan Sangatta mempunyai debit 40 Liter / detik, sedangkan Kecamatan lainnya rata-rata 20 liter / detik. D. Telekomunikasi Telekomunikasi di Ibu Kota Kabupaten, telah terpasang Sentral Telepon Otomat untuk melayani kebutuhan dasar Telekomunikasi, bisnis dan aktivitas lainnya, selain itu juga dapat dilakukan komunikasi dengan jaringan komunikasi selular (Telkomsel, Satelindo, ProXL). Untuk wilayah pedesaan, jaringan telekomunikasi tersebut sebagian ada yang sudah operasional dan sebagian wilayah pedesaan lainnya sedang dalam taraf persiapan E.
Pelabuhan Prasarana perhubungan lainnya untuk transportasi udara dan air, adalah
pelabuhan udara dan dermaga, untuk pelabuhan udara yang dapat digunakan yaitu Pelabuhan udara KPC di Tanjung bara dan Pelabuhan udara Pertamina di Sangkimah, jarak tempuh 1 jam dari Pelabuhan udara Sepinggan Balikpapan dengan menggunakan pesawat ukuran jenis cassa, sedangkan untuk dermaga sebagai sarana pendaratan penumpang dan barang, berada di Muara Sungai Sangatta dan di Kecamatan
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 38
Sangkulirang, khusus untuk barang produksi dan pengangkutan batubara digunakan pelabuhan besar yang berada di lingkungan PT. Kaltim Prima Coal. Sementara itu masih terdapat beberapa masalah pengembangan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah : Belum tersedianya acuan / arahan dalam mengembangkan sistem jaringan transportasi, sehingga terkesan pengembangan sistem jaringan yang ada hanya dilakukan tidak terfokus kepada satu tujuan yang terintegrasi, bahkan ada diantaranya counter productive. Belum jelasnya pola hirarki dan keterkaitan antara sistem jaringan transportasi Kabupaten baik dengan Kabupaten lain dalam satu propinsi maupun dengan sistem jaringan transportasi propinsi. Belum terpadunya penyelenggaraan dan perencanaan antara beberapa sistem transportasi dalam kerangka sistem transportasi antar moda. F.
Wilayah dan Tata Ruang Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur mencakup pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan dan pengembangan sistem prasarana wilayah. Sistem Pusat Pelayanan diterjemahkan dalam hirarki kota-kota sebagai tabel 2.35. berikut ini : Tabel 2.35 Klasifikasi Fungsi Hirarki Kota-Kota No
Hirarki
Nama Kecamatan
1.
Hirarki I
Sangatta
2.
Hirarki II
Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Bengkal
3.
Hirarki III
Muara Ancalong dan Bengalon
4.
Hirarki IV
Kaliorang, Sandaran, Busang, Telen dan kongbeng
Fungsi Hirarki Pusat Pengembangan wilayah Pusat Pengembangan Antar Sub-Wilayah (PPASW) Pusat Pelayanan Lokal (satu atau beberapa kecamatan) Pusat Pelayanan Lokal (satu kecamatan)
Sumber : RTRW Kecamatan Berbasis Masyarakat.
Sistem Pusat Transportasi dibagi menjadi dua yaitu : o
Sistem Pusat Transportasi Darat Dengan pengembangan jaringan jalan yang diutamakan adalah jaringan jalan utara - selatan dan timur barat
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 39
o
Sistem Pusat Transportasi Air (Sungai) Transportasi Sungai memegang peranan penting untuk menghubungkan wilayah dibagian barat Kabupaten
Pola pemanfaatan ruang dapat dilihat berdasarkan keberadaan kawasan lindung dan budidaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kawasan lindung merupakan suatu kawasan yang dikarenakan mempunyai sifat tertentu sehingga mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitarnya atau bawahnya sebagai pengatur atau pencegahan terhadap kerusakan alam dan dapat mempertahankan kelestarian alam, kawasan lindung mempunyai fungsi khusus sebagai kawasan yang harus dapat perhatian serius dari semua pihak terhadap kegiatan budidaya. Perincian kawasan lindung di Kabupaten Kutai Timur dapat dijelaskan sebagai berikut : Hutan Lindung Sebaran hutan lindung di wilayah Kabupaten Kutai Timur terutama berada pada bagian barat, yaitu Kecamatan Muara Wahau, Telen dan Kecamatan Busang karena pada kawasan tersebut banyak terdapat daerah dengan kemiringan lebih dari 40%. Persentase luas keseluruhan kawasan lindung adalah 39,37 % dari luas seluruh wilayah. Kawasan Resapan air Adanya kawasan ini terutama bertujuan untuk meresapkan air hujan yang merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air. Sebaran kawasan ini terutama berada pada Kecamatan Sangkulirang (daerah pegunungan kapur), selain itu juga pada wilayah pegunungan dekat sungai-sungai yang ada diwilayah Kabupaten Kutai Timur. Kawasan Sempadan Sungai Manfaat dari kawasan ini adalah untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kabupaten Kutai Timur yang dialiri banyak sungai perlu memperhatikan keberadaan kawasan sepandan sungai, karena sungai mempunyai banyak fungsi terutama bagi penduduk di wilayah pedalaman. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Sempandan sungai sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50m anak sungai.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 40
Kawasan Sempadan Pantai Kawasan pantai di Kabupaten Kutai Timur terletak di bagian timur yaitu di Kecamatan Sangatta, Bengalon, Kaliorang, Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran. Yang termasuk kawasan sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi wilayah laut. Kawasan Sekitar Mata Air Mata air mempunyai manfaat yang sangat penting sebagai sumber air selain sungai, untuk itu keberadaannya sangat perlu dijaga. Sumber mata air banyak ditemukan disekitar pegunungan kapur yang mempunyai sifat peresapan air. Daerah yang harus dilindungi untuk menjaga kelestarian mata air sekurangkurangnya berjari-jari 200 m disekitar mata air. Kawasan Cagar Alam dan Taman Nasional Kawasan cagar alam yang ada di Kabupaten Kutai timur didominasi oleh hutan rawa (84%) yang sebarannya terutama didaerah Muara Bengkal, Taman Nasional Kutai merupakan aset yang dimiliki Kabupaten dan perlu dijaga kelestariannya karena manfaat dari keberadaan taman nasional tersebut sangat besar. Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dapat dilihat dari penggunaan lahannya. Penggunaan lahan daerah terbangun meliputi lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan dan pertambangan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah :
Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah - wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju.
Kepadatan penduduk wilayah tertinggal relatif rendah dan tersebar
Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah tertinggal,
Masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kerja sama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah swasta lembaga non pemerintah dan
masyarakat,
serta
antara
pemerintah
pusat,
propinsi
dan
kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan,
Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 41
Pembangunan yang dilakukan disuatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi
Sumber
Daya
Alam
secara
berlebihan
sehingga
menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. 2.1.6. Pemerintahan Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah idealnya dilakukan dengan melibatkan tiga kekuatan stakeholders kabupaten yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta. Seiring dengan deklarasi otonomi daerah tahun 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2001, telah meletakkan landasan bagi proses kemandirian Kabupaten Kutai Timur. Kebijakan desentralisasi yang telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang memberikan tanggung jawab lebih besar kepada daerah (Kabupaten) dalam pengembangan daerahnya. Gerak pembangunan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua kekuasaan yang saling berkoordinasi yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif salah satu potensi pembangunan dan mempunyai posisi strategis dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, oleh karena itu pengembangan kapasitas kelembagaan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi fungsi mereka dalam kerangka desentralisasi secara transparan, bertanggung jawab dan profesional adalah hal yang mutlak untuk dipenuhi. Begitu juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah hendaknya terus menerus dilakukan, karena masih banyak aspek-aspek lain yang perlu diperbaiki
dalam
konteks
pelayanan
publik
seperti
kesehatan,
pendidikan,
telekomunikasi, transportasi dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan roda pemerintahan didukung oleh 16 dinas dan 6 Badan yang secara kelembagaan telah diatur tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga tersebut melalui Peraturan Daerah, beberapa hal yang sudah dilakukan eksekutif dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan :
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 42
Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten yang diikuti oleh desa dan kecamatan dalam upaya mendapatkan kesepakan usulan kegiatan untuk tahun berikutnya selanjutnya hasilnya menjadi pedoman kegiatan pembangunan dan juga menjadi bahan koordinasi ke tingkat propinsi maupun pusat. Penajaman
kegiatan
pembangunan
untuk
menentukan
skala
prioritas
pembangunan. Kemudian dalam penentuan plafon anggaran dibentuk panitia anggaran eksekutif. Dalam hal pengendalian internal dilakukan monitoring kegiatan dan pengawasan kegiatan yang bersifat rutin. Dengan berlangsungnya proses desentralisasi maka kekuasaan legislatif dalam hal ini lembaga DPRD akan lebih banyak aktif dalam mengeluarkan Peraturan Peraturan Daerah yang akan digunakan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya dalam sistem koordinasi pemerintahan untuk pengawasan eksternal yaitu adanya kekuasaan Yudikatif dalam hal ini implementasinya adanya
lembaga
hukum, yaitu Pengadilan Negeri Kutai Timur. Namun demikian masih ditemukan kelemahan dalam Manajemen Pemerintahan Kutai Timur yang
belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan terhadap
penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Fenomena ini dapat terlihat dari rendahnya daya tanggap, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan kompetensi, penegakan hukum efisiensi dan efektivitas dalam penanganan berbagai permasalahan publik. Pemberian pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan masih perlu diupayakan secara insentif. Ketidakefektifan dan rendahnya mutu pelayanan publik juga berkaitan dengan belum memadainya kapasitas aparatur pemerintah daerah, kelembagaan, mekanisme prosedur kerja, termasuk pendelegasian kewenangan yang belum mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Kutai Timur memang harus berbenah. Model birokrasi yang panjang yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan perlakuan diskriminatif merupakan sebuah tantangan dalam peningkatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur di masa mendatang.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 43
2.1.7. Keuangan Daerah A. Fiskal Daerah Stabilitas makro ekonomi daerah dapat dilihat dari stabilitas fiskal yang ada, semakin kecil nilai kesenjangan fiskal menunjukkan semakin baiknya kondisi keuangan/ekonomi daerah. Kesenjangan fiskal (fiscal gap) tersebut dapat dilihat dari besarnya kebutuhan fiskal (fiscal needs) terhadap kapasitas fiskal (fiscal capacity). Dari tahun 2001 sampai tahun 2005 kebutuhan fiskal daerah cenderung meningkat terutama dari indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung bertambah. Sementara itu kapasitas fiskal daerah sangat tergantung dari kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat khususnya dana perimbangan dan kemampuan kebijakan pemerintah daerah melalui regulasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kapasitas fiskal daerah dari tahun 2001 sampai 2005 masih fluktuatif dan masih didominasi oleh dana-dana perimbangan (lebih dari 90%). Untuk lebih jelasnya Kondisi fiskal di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 2.36.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 44
Tabel 2.36. DATA KEBUTUHAN FISKAL DAN KAPASITAS FISKAL No
I.
II.
Data
TA. 2001
KEBUTUHAN FISKAL 1. Luas Wilayah (Km2) - Luas Laut/Perairan - Luas Darat 2. Jumlah Penduduk (Jiwa) 3. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Juta Rp.)
TA. 2002
TA. 2OO3
TA. 2004
TA. 2005
35.747,50 2692,27 33.055,23 157.163 5.615.628,36
35.747,50 2692,27 33.055,23 161.946 66,10 5.853.905,91
35.747,50 2692,27 33.055,23 165.461 28.500 5.328.932,26
35.747,50 2692,27 33.055,23 173.206 30.934 6.651.258,11
35.747,50 2692,27 33.055,23 182.495 -
369.668.505.312,59
324.951.310.132,13
307.898.209.668,45
333.350.000.000,00
a. Sektor Pertambangan Umum
217.620.995.630,59
140.202.413.693,60
107.766.389.150,45
b. Sektor Migas
143.348.482.752,00
173.593.617.790,00
182.705.967.561,00
8.699.026.930,00 -
10.816.154.393,53 339.124.255,00
17.077.382.756,00 339.124.255,00
312.360.048.929,5 0 104.203.523.844,5 0 191.697.721.563,0 0 15.929.773.200,00 529.030.322,00
39.076.429.899,01 4.821.310.000,00 33.394.407.164,01 860.712.735,00
48.894.142.824,25 5.872.730.000,00 41.920.828.582,25 1.100.584.242,00
66.882.497.170,55 8.400.290.000,00 57.432.369.570,55 1.049.837.600,00
80.691.492.307,13 11.488.395.089,00 67.835.574.846,13 1.367.522.372,00
76.300.000.000,00 10.000.000.000,00 65.300.000.000,00 1.000.000.000,00
KAPASITAS FISKAL 1. Bagi Hasil SDA
c. Sektor Kehutanan d. Sektor Perikanan 2. Bagi Hasil Pajak a. PPh b. PBB c. BPHTB
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 56
136.000.000.000,00 185.000.000.000,00 12.000.000.000,00 350.000.000,00
No
Data
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Bagian Laba Usaha Daerah - Lain-lain PAD
TA. 2001
TA. 2002
TA. 2OO3
TA. 2004
TA. 2005
2.958.265.270,00 645.308.306,00 490.217.792,00 1.822.739.173,00
5.813.325.255,17 699.583.155,00 1.135.490.122,92 2.197.177.811,72 1.781.074.165,53
6.296.339.367,14 1.026.532.767,00 1.590.384.680,01 1.900.000.000,00 1.779.421.920,13
15.801.163.656,68 1.291.265.259,00 1.746.433.810,00 2.825.296.993,69 9.938.167.593,99
29.316.000.000,00 1.563.000.000,00 1.753.000.000,00 19.000.000.000,00 7.000.000.000,00
-
-
-
-
8.035.000.000,00
4. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 57
B. Kemandirian dan Kinerja Keuangan Daerah Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pelayanan publik dengan menghitung :
Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a.
Total Penerimaan Daerah (TPD)
b.
Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP) Total Penerimaan Daerah (TPD)
c.
Sumbangan Daerah (SB) Total Penerimaan Daerah (TPD)
dengan
TPD
=
PAD+BHPBP+SB,
hasil
perhitungan
tinggi
maka
desentralisasinya tinggi (mandiri).
Kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik per Kapita (IPPP) dengan formula : Pengeluaran Aktual per Kapita untuk jasa-jasa Publik (PPP) IPPP
= Standarts Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)
PPP
= Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per Kapita masing daerah Jumlah pengeluaran Daerah
SKF
= Jumlah Kabupaten / Kota
Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin tinggi.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 57
Kapasitas fiskal (fiscal capacity) dengan formula :
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) / Jumlah Penduduk FC
X 100%
= Kapasitas (Fiskal Standart (KFs)
Jumlah PDRB / Jumlah Penduduk KFs = Jumlah Kabupaten / Kota Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 58
Tabel 2.37. KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH No I.
Data Derajat Desentralisasi Fiskal a. Rasio PAD terhadap total APBD b. Rasio PAD dan bagi hasil terhadap total APBD c. Rasio PAD terhadap Rutin d. Rasio PAD dan bagi hasil terhadap Rutin
II.
III.
TA. 2001
TA. 2002
TA. 2OO3
TA. 2004
TA. 2005
0,51 % 71,02 % 1,81 % 39,29 %
0,70 % 45,68 % 2,16 % 70,20 %
0,72 % 43,58 % 2,33 % 68,63 %
2,82 % 72,93 % 14,4 % 44,33 %
3,59 % 54,85 % 5,0 % 56,26 %
Kebutuhan Fiskal a. SKF (Standar Kebutuhan Fiskal) b. IPPP (Indeks Pelayanan Publik Per Kapita)
-
Rp. 261.834,75 19,60
Rp. 340.015,88 15,54
Rp. 346.806,61 14,22
-
Kapasitas Fiskal a. KFS (Kapasitas Fiskal Standar) b. FC (Fiscal Capality)
-
Rp. 2.553.846 14,15
Rp. 2.607.692 12,35
Rp. 2.533.076 15,53
-
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 59
Dari hasil analisis, rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sebesar 1,69 % sedangkan proporsi PAD + Bagi Hasil terhadap APBD sebesar 57,61%, hal ini menunjukan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi dan untuk mencapai kemandirian hanya mengandalkan PAD diperlukan waktu 50 tahun, kemampuan rata-rata PAD dalam membiayai Belanja Rutin sebesr 5,14% mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan rutin masih memerlukan bantuan pemerintah pusat. Kapasitas fiskal Kabupaten Kutai Timur relatif lebih baik dibandingkan dengan standar rata-rata Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur dan bila dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya maka terdapat kesenjangan yang relatif kecil kurang dari pada 2002 dan 2003. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur. Adapun rencana dan realisasi APBD dapat dilihat pada tabel 2.38. Tabel 2.38. Target dan realisasi APBD No
Tahun Anggaran
Target (dalam Milyar)
Realisasi (dalam Milyar)
1. 2. 3. 4. 5.
2001 2002 2003 2004 2005
579,71 831,17 874,37 560,63 814,89
584,54 628,13 828,38 614,41 -
Untuk mengetahui hubungan antara Anggaran Rutin/Belanja Aparatur dan Anggaran Pembangunan/Belanja Modal didalam APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Kabupaten Kutai Timur dapat dilakukan melalui analisis regresi. Hal ini untuk melihat pos-pos pengeluaran tertentu terhadap pertumbuhan regional. Untuk model regresi pengeluaran daerah akan dibagi dua, yaitu pengeluaran rutin/belanja aparatur dan pengeluaran pembangunan/belanja modal dan kemudian variabel – variabel tersebut disajikan dalam angka logaritma terlebih dahulu.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 60
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data APBD tahun 2000-2004 dapat dilihat bahwa ada hubungan positif dan signifikan secara statistik antara anggaran rutin/belanja aparatur dan PDRB. Angka koefisien 0,325 berarti bahwa kenaikan anggaran rutin/belanja aparatur sebesar 1% akan menyebabkan naiknya PDRB
sebesar
0,325%.
Disisi
lain
anggaran
pembangunan
belum
dapat
mempengaruhi PDRB bahkan cenderung kontra produktif. Sebagaimana diuraikan pada tabel 2.39. berikut ini : Tabel 2.39. Analisis Regresi Berganda Coef beta
Variabel
Std. Error
t-Statistic
10,021
1,261
7,947
0,015
Log A. R
0,325
0,168
1,933
0,193
Log. A. P.
-0,075
0,114
-0,659
0,578
R-squared
0,721
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0,443
S.D. dependent var
0,0895
0,0668
Sum squared resid
0,0089
F-statistic
2,591
Durbin-Watson stat
2,731
Prob (F- statistic)
0,279
Log PDRB
S.E. of regression
Prob.
12,8447
Dimana : Log PDRB : Log Produk Domestik Regional Bruto Log AR
: Logaritma Anggaran Rutin
Log AP
: Logaritma Anggaran Pembangunan
R- square : Koefisien Determinasi β coef
: Koefisien Regresi
Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa anggaran rutin / belanja aparatur ternyata
dianggap
sebagai
akselerator
pertumbuhan
dibandingkan
anggaran
pembangunan, hal ini bertentangan dengan teori ekonomi dimana seharusnya anggaran pembangunan yang lebih berperan dalam menstimulir PDRB, sehingga dimasa depan diharapkan alokasi pengeluaran daerah lebih terfokus ke pada pengeluaran pembangunan yang dipandang dapat memberikan kontribusi dalam memacu pertumbuhan PDRB.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 61
2.2.
ISU-ISU STRATEGIS
2.2.1. Geomorfologis dan Lingkungan Hidup Berdasarkan latar belakang geomorfologi dan lingkungan hidup menunjukkan bahwa kondisi lahan di Kabupaten Kutai Timur masih berpeluang besar untuk pengembangan Pertambangan, Budidaya Hutan, Perkebunan dan Pertanian.
- Keunggulan komparatif ini karena :
Memiliki areal yang masih sangat luas yaitu sekitar 1,46 juta hektar Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan KBK.
Beberapa daerah memiliki areal yang terdapat bahan tambang terutama batu bara, minyak yang cukup besar.
- Permasalahan yang dihadapi yaitu antara lain :
Di beberapa daerah akan terkena dampak negatif akibat eksploitasi tambang yang berupa menurunya kualitas air sungai, banjir, pencemaran udara dan getaran akibat blasting dan fluktuasi debit air, sungai yang sangat tinggi pada musim penghujan dan kemarau.
Ancaman adanya kebakaran hutan/lahan dari akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan.
Ancaman timbulnya bencana banjir akibat pembukaan lahan yang besar-besaran untuk perkebunan.
Menurunnya kualitas air sungai dari hulu sampai hilir akibat adanya kegiatan perkebunan dan pertambangan Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah khususnya bidang
infrastruktur adalah beban biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan yang mahal terutama yang berhadapan dengan medan pegunungan dan rawa-rawa. Disamping itu pembangunan jalan yang melalui kawasan lindung dan konservasi memberi peluang timbulnya kegiatan ekploitasi illegal baik illegal logging maupun illegal mining yang umumnya kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Disisi lain semakin mengemukanya isu lingkungan hidup baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional menjadikan hutan lindung beserta habitatnya di Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu sorotan internasional.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 62
2.2.2. Demografi Keinginan kuat dan semangat besar penduduk Kabupaten Kutai Timur untuk menuju kehidupan yang lebih baik dalam nuansa otonomi daerah merupakan suatu potensi/kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan kependudukan/SDM yang dihadapi antara lain: Jumlah penduduk yang sedikit disamping kualitas SDM yang relatif masih rendah sementara wilayah sangat luas dengan sumber daya alam berlimpah Pertumbuhan penduduk alami di wilayah kecamatan-kecamatan relatif rendah dengan penyebaran yang sangat tidak merata sementara migrasi masuk cukup tinggi yang sebagian besar karena alasan ekonomi dan terkonsentrasi pada daerah perkotaan khususnya disekitar pusat pelayanan pemerintahan dan industri besar (pusat produksi) yang berimplikasi pada disparitas antar wilayah kecamatan Kurangnya aksesibilitas penduduk di daerah-daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil terhadap jangkauan pelayanan berimplikasi pada peningkatan kualitas SDM jadi lamban Masih terdapatnya suku-suku terasing/terbelakang yang belum tersentuh teknologi dan modernisasi menunjukkan keterisolasian sebagian wilayah Ancaman yang akan dihadapi yaitu diperkirakan pada periode-periode tertentu akan terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi karena migrasi yang terkonsentrasi pada kawasan-kawasan kegiatan ekonomi skala besar atau pusat-pusat produksi. Potensi yang cukup besar untuk tumbuh kembangnya kegiatan investasi skala besar (khususnya sektor pertambangan dan perkebunan) di daerah ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan sebagian besar masih didominasi oleh tenaga kerja dari luar. Hal ini dikarenakan penduduk pendatang umumnya memiliki skill dan penguasaan teknologi yang jauh lebih baik dari penduduk lokal. Tantangan ke depan adalah pada upaya menghadapi tingkat kompetensi dalam dunia global yang semakin tinggi sehingga penduduk asli/lokal dapat berperan agar tidak semakin termarginal. 2.2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam beraneka ragam yang dimiliki dimana banyak alternatif untuk upaya pengembangan wilayah, Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi daerah. RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 63
Masalah krusial dalam perkembangan ekonomi regional di Kabupaten Kutai Timur adalah pada upaya mempertahankan stabilitas ekonomi daerah agar pembangunan ekonomi dapat terus berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini mengingat perkembangan ekonomi daerah yang terjadi selama ini simultan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui oleh perusahaanperusahaan pertambangan, yang implikasinya pada: Kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat subsistem memiliki ketergantungan tinggi terhadap kegiatan ekonomi pemerintah dan kegiatan ekonomi perusahaan pertambangan,
sementara
pendapatan
pemerintah
sendiri
juga
sangat
tergantung dari hasil produksi perusahaan pertambangan tersebut Kapasitas/nilai produksi sektor pertambangan tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah/total nilai PDRB Dominasi kegiatan ekonomi seperti ini mengakibatkan terjadinya biaya tinggi yang diindikasikan timbulnya inflasi lokal sehingga berdampak kurang sehat bagi kegiatan ekonomi rumah tangga (household economics) secara umum Perilaku ekonomi masyarakat lambat laun akan terpengaruh oleh karakter ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata dan kurang memihak pada kebijakan lingkungan (ecological wisdom) Perkembangan ekonomi masyarakat di sektor primer kurang bergairah dan berkembang terutama yang masih bersifat agraris tradisional. Ancaman yang dihadapi adalah masih sangat besarnya peluang untuk melakukan investasi di sektor pertambangan karena masih sangat besarnya potensi sumberdaya alam di sektor pertambangan yang belum tereksploitasi dan semakin diperkuat oleh semakin tingginya permintaan pasar dunia akan hasil tambang khususnya energi dan sumberdaya mineral serta semakin mahalnya harga pasar akan hasil produksi tambang tersebut. Tantangan kedepan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah pada upaya lebih menyeimbangkan tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan upaya memberdayakan sektor-sektor ekonomi yang menjadi economic base, yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan hasil pertanian serta sektor-sektor lainnya yang dapat dijadikan unggulan. Yang terpenting lagi adalah bagaimana masyarakat dan atau pemerintah daerah memiliki sharing atau hak investasi terhadap sektor-sektor ekonomi unggulan sehingga ekonomi lokal menjadi semakin kuat.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 64
2.2.4. Sosial Budaya dan Politik Kondisi sosial kultural masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang sangat beragam, disatu sisi merupakan potensi yang besar karena dinamikanya sehingga berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang dinamis dan potensi pengembangan nilai-nilai budaya dalam rangka pembangunan karakter (character building). Disisi lain keheterogenan masyarakat tersebut memiliki beberapa permasalahan antara lain: Adanya fenomena sosial yang diindikasikan timbulnya strata-strata sosial yang cukup tajam dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terjadinya kecemburuan sosial dan rawan stabilitas keamanan Munculnya isu-isu primordial yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat dapat semakin memperdalam jurang perbedaan yang sudah ada Rentan terhadap gejolak-gejolak sosial, terlebih kalau dikaitkan dengan masalah politik dimana isu-isu masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan masalah sosial lainnya dapat dijadikan komoditas untuk political interest yang diindikasi oleh mulai nampaknya gejala-gejala yang timbul yang antara lain sangat mudahnya orang atau sekelompok orang lebih suka melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan keinginannya. Atensi masyarakat saat ini terhadap masalah-masalah sosial dan politik cukup tinggi. Kondisi ini kalau tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerawanan sosial ditengah-tengah masyarakat. Kecenderungan yang terjadi adalanya kelompok-kelompok etnis yang semestinya berpotensi untuk pengembangan nilai-nilai budaya justru lebih terarah pada timbulnya sekat-sekat dalam masyarakat yang berarti merupakan ancaman dalam persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah. Tantangan kedepan adalah pada upaya mengantisipasi masuknya budaya asing yang bertentangan dengan karakter budaya lokal, mengurangi kesenjangan sosial, dan pembelajaran politik (political learning) kepada masyarakat serta menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan berdemokrasi. 2.2.5. Prasarana dan Sarana Kondisi prasarana dan sarana pendukung kegiatan wilayah adalah masih belum sebandingnya antara kapasitas yang ada dengan kebutuhan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, baik prasarana dan sarana sosial, prasarana dan sarana perekonomian maupun prasarana dan sarana perhubungan. Permasalahannya adalah:
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 65
Kebutuhan masyarakat akan pemenuhan fasilitas pelayanan dasar masih cukup tinggi dan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan penduduk sementara kapasitas yang ada masih terbatas Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang ada antara lain transportasi, air bersih, listrik dan komunikasi serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah klasik daerah dalam pembangunan daerah Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan pembangunan yang dilakukan masih berorientasi pada basis satuan wilayah administratif, yang merupakan basis kewenangan pemerintahan atau pengelolaan pembangunan, sebagai contoh adanya pemekaran wilayah kecamatan dan desa sebagai strategi pemerataan pelayanan dan pembangunan Pendekatan pembangunan pada satuan wilayah ekologi, ekonomi dan permukiman masih belum mendapat porsi yang memuaskan Pola pemanfaatan ruang yang ada berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih belum effektif sepenuhnya dilaksanakan bahkan cenderung terjadi
overlapping antar fungsi peruntukan lahan Ego sektoral dalam pemanfaatan ruang masih terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang Tantangan
kedepan
dalam
pengembangan
wilayah
adalah
bagaimana
menselaraskan dan mengharmonisakan asas-asas pembangunan seperti keberlanjutan
(sustainability), keadilan (fairness), keseimbangan (equality) dan pertumbuhan (growth). Artinya faktor ekonomi, lingkungan dan manusia menjadi faktor utama yang harus dirumuskan kembali mana yang di depan dan mana yang mendukung sehingga ketigatiganya berjalan harmonis. 2.2.6. Pemerintahan Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan beberapa keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan daerahnya. Didukung oleh aparat yang kebanyakan relatif masih muda, memiliki etos kerja yang cukup baik, dan semangat yang tinggi merupakan potensi besar untuk menata pemerintahan kearah yang lebih baik lagi.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 66
Sebagai daerah yang relatif baru, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur terbilang cukup unik dimana dalam periode pertama pemerintahan definitif telah terjadi dua kali pergantian Kepala Daerah. Kondisi ini sedikit banyaknya berpengaruh terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya bagi aparatur pelaksana karena adanya perubahan beberapa kebijakan pembangunan daerah dan penyesuaian terhadap pola kepemimpinan Kepala Daerah. Ditambah lagi dengan munculnya beberapa peraturan perundangan yang baru dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraaan pemerintahan di daerah semakin menuntut aparatur untuk lebih adaptable. Permasalahannya adalah: Perubahan kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada adanya penyesuaian kembali program pemerintah daerah sangat tergantung dengan kesiapan aparatur dan dukungan perangkat kelembagaan pemerintahan di daerah Tidak tercapainya beberapa sasaran program pembangunan menunjukkan masih lemahnya kinerja aparatur baik dari sisi profesionalisme maupun koordinasi antar lembaga, hal ini berdampak pada ketidakpuasan masyarakat sebagai konstituen dimana tuntutan masyarakat akan pelayanan semakin meningkat. Tantangan pemerintah daerah ke depan bukan hanya terhadap pemberian layanan publik yang lebih baik lagi, namun juga terhadap kompetensi dengan daerahdaerah lain sehingga pemerintahan dapat exist. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dituntut untuk memiliki daya saing agar tidak ketinggalan jauh dengan daerah lainnya. 2.2.7. Keuangan Daerah Adanya kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah potensi dalam pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
untuk
melaksanakan
kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan keuangan daerah yang dihadapi adalah: Kesenjangan fiskal (fiscal gap) daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat dikarenakan kapasitas fiskal (fiscal capacity) sebagai faktor pengurang relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sementara kebutuhan fiskal (fiscal needs) cenderung meningkat Semakin senjangnya fiskal daerah tersebut berdampak pada pembiayaan pembangunan yang semakin terbatas atau ruang gerak pembangunan juga semakin terbatas RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 67
Ratio Kemandirian daerah yang sangat kecil menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan
pemerintah
daerah
masih
sangat
tinggi
terhadap
kebijakan
desentralisasi fiskal Anggaran pemerintah belum sepenuhnya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah Perangkat dan lembaga keuangan di daerah masih terbatas. Tantangan kedepan adalah daerah tidak dapat selamanya mengandalkan sumber-sumber dana pembangunan dari besarnya keuangan pemerintah saja dan keuangan pemerintah daerah sendiri tidak hanya mengandalkan dari dana perimbangan saja. Disisi lain schedule transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah yang tidak teratur dan tidak pernah sejalan dengan kalender anggaran di daerah mengakibatkan mekanisme transfer keuangan di daerah jadi kurang lancar sehingga menimbulkan produktifitas yang menurun. Krisis ekonomi yang ditandai dengan lajunya tingkat inflasi secara nasional merupakan ancaman dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2 - 68
BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR 3.1.
TINJAUAN TERHADAP VISI 2000 – 2010 Rencana Strategis Kabupaten Kutai Timur tahun 2000-2010 telah ditetapkan visi
yakni: “Pembangunan daerah yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan pada tahun 2010 menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis / agroindustri di Kalimantan Timur ” Lebih lanjut diuraikan makna dari visi pembangunan daerah tersebut sebagai berikut: a. Potensi sumberdaya alam yang sangat menonjol dapat dimanfaatkan sebagai tumpuan dasar gerak pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. b. Potensi pertanian dalam arti luas dibinakembangkan sebagai acuan utama pengembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang berfokus pada upaya agribisnis/agroindustri. c. Gerak pembangunan yang berfokus pada upaya agribisnis/agroindustri ini, diharapkan mendorong Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2010 menjadi pusat kegiatan tersebut di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis faktor internal terhadap visi yang ada, dengan asumsi hasil pelaksanaan tahun 2000-2005, maka indentifikasi dan evaluasi variable internal berdasarkan pendekatan fungsional diilustrasikan antara lain sebagai berikut : 1. Kekuatan / strengths Lokasi Kabupaten Kutai Timur yang strategis Panjang garis pantai 152 kilometer Perluasan lahan pertanian dan perkebunan menjadi andalan pada masa yang akan datang. Banyak alternatif model transportasi, sebagai out let pemasaran Air sungai berpotensi untuk dijadikan sumber air baku RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3-1
Komitmen
aparatur
pemerintah
dalam
mewujudkan
kemandirian
daerah
(swasembada) Perencanaan daerah secara partisipatif (mengikut sertakan warga, stakeholders dalam seluruh proses pembangunan) sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan daerahnya. Pengelolaan Keuangan Daerah, lebih transparan dan akuntabel Struktur organisasi/lembaga yang saling mengisi dan melengkapi antara Pemerintah Kabupaten (Eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif), Masyarakat Sipil dan Swasta 2. Kelemahan/weakness Masih harus mengimpor produk pangan Produksi ternak dan ikan masih lebih kecil daripada kebutuhan konsumsinya. Pasar komoditi masih bersifat monopoli dan oligopoli (masih dikuasai oleh pemodal besar) Pengolahan lahan maupun produk pertanian masih menggunakan teknologi sederhana Pengorganisasian produksi sektor pertanian dirasa belum efektif sehingga produktifitasnya rendah. Alokasi dana untuk pembangunan yang kurang memadai Terbentur masalah modal/investasi (capital investment) Belum maksimalnya pelaksanaan program terutama pada sasaran yang akan dicapai pada setiap program. Sinkronisasi kerja antar lembaga tidak berjalan. Kemampuan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan (supply demand) Pembinaan tidak mengarah kepada pemberdayaan. Posisi bergaining masyarakat sipil berpihak pada kepentingan personal. Kegiatan masih mengandalkan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. (unrenewable resources) Jumlah penduduk sedikit dengan pendidikan rata-rata yang rendah Sistem transportasi belum memadai
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3-2
Sarana dan prasarana kabupaten belum memadai (khususnya dalam hal pemasaran) Belum ada koordinasi dinas/badan/unit kerja dalam pengelolaan data/informasi. Renstra
dibuat
masing-masing
pilar
pembangunan
sehingga
dalam
implementasinya mengalami kesulitan dalam koordinasi, dan kurang melibatkan secara langsung aparatur penentu kebijakan. Pengembangan skill level medium (fungsi PPL, Balai latihan Kerja) tidak berjalan dan kurang diminati. Kebijakan penyusunan tupoksi belum partisipatif, koordinatif antar dinas atau unit kerja. Struktur organisasi kelembagaan pemerintah daerah masih berdasarkan kemauan. Tupoksi perangkat daerah belum dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tidak tegas dilaksanakan. Sinkronisasi kerja antar lembaga tidak berjalan. Keterbatasan melakukan Wasdal. Disiplin individu pegawai rendah. Kemampuan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan tidak mengarah kepada pemberdayaan. Orientasi dan penempatan pegawai baru tidak berdasarkan placement test. Belum ada koordinasi dinas/badan/unit kerja dalam pengelolaan data/informasi. SDM yang ada belum cukup memadai dari segi kualitasnya. Informasi tidak dapat dikomunikasikan dengan baik untuk manfaat yang lebih besar. Kondisi geografis yang kurang mendukung untuk akses informasi dan komunikasi antar stakeholder. Mekanisme pelaksanaan proyek dengan dasar MoU menjadi beban APBD, dan menyulitkan dari sisi administrasi pertanggung jawabannya.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3-3
3. Matriks Evaluasi Faktor Internal Kabupaten Kutai Timur sebagai Pusat Agrobisnis dan Agroindustri tahun 2010 Hasil identifikasi dan evaluasi variabel internal secara kualitatif dapat diketahui, dan tercermin dalam beberapa keunggulan (strengths) maupun kelemahannya (weakness). Untuk memberi gambaran secara jelas tentang profil Kabupaten maka secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1. Matriks Evaluasi Faktor Internal Kabupaten Kutai Timur sebagai Pusat Agrobisnis/Agroindustri No
Faktor- Faktor Internal Utama
1.
Lokasi Kabupaten strategis
2.
Perluasan lahan pertanian dan perkebunan menjadi andalan masa depan
3.
Komitmen aparatur pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah (swasembada) Alokasi dana pembangunan yang kurang memadai.
4.
Kutai
Timur
yang
Bobot
Nilai
Nilai Tertimbang
0,20
4
0,80
0,10
3
0,30
0,10
3
0,30
0,10
2
0,20
5.
Belum ada koordinasi dinas/badan dalam pengelolaan data /informasi.
0,05
2
0,10
6.
Pengembangan skill level medium (fungsi PPL, Balai latihan Kerja) tidak berjalan dan kurang diminati
0,15
2
0,30
0,10
1
0,10
0,05
2
0,10
0,10
1
0,10
0,05
2
0,10
7. 8.
Belum maksimalnya pelaksanaan program terutama pada sasaran yang akan dicapai pada setiap program Terbentur masalah modal/investasi (capital
investment) 9. 10.
Sarana dan prasarana kabupaten belum memadai Pengorganisasian produksi sektor pertanian dirasa belum efektif sehingga produktifitasnya rendah.
1,0
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
2,30
3-4
Masing-masing variabel/faktor diberikan bobot (weight) antara 0,00 (yang paling tidak penting) sampai dengan 1,00 (terpenting), bobot ini mencerminkan seberapa penting peran dari variabel tersebut terhadap keberhasilan kinerja organisasi. Sedangkan nilai (rating) variable dengan rentangan berkisar antara peringkat : 1 (menunujukan symbol dari kelemahan besar), peringkat : 2 menunjukan kelemahan kecil, peringkat : 3 menunjukan kekuatan kecil sampai dengan peringkat : 4 menunjukan kekuatan besar. Hasil akhir matriks ditunjukkan oleh hasil kali bobot dengan nilai (nilai tertimbang = weighted score) sebesar : 2,30 dimana jumlah tersebut masih dibawah nilai rata-rata sebesar : 2,50 dan merupakan ciri organisasi yang lemah secara internal, sehingga menjadikan kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agrobisnis dan agroindustri pada tahun 2010 masih kurang menggembirakan. Berdasarkan review terhadap pelaksanaan visi yang ada dan analisis dari berbagai sektor, serta mempertimbangkan trend yang diprediksi maka dapat ditarik
hipotesa
sementara bahwa : 1. Hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa waktu pelaksanaan untuk merealisasikan visi yang ada, dirasakan terlalu singkat jika dibanding program-program yang harus dijalankan, disamping itu struktur pilar penyangga program prioritas (infrastruktur, pertanian dan sumber daya manusia) masih berjalan secara simultan. Sehingga bila dilihat dari sisi program, sisi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pelaksanaannya, realisasi visi pada tahun 2010 diprediksi tidak dapat tercapai atau diperlukan periode waktu dan finansial yang mencukupi (privat capital
investment). 2. Namun bila dilihat dari konteks kemasyarakatan, orientasi agribisnis dan agroindustri dinilai paling dekat secara khusus pada upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah, sedangkan bila dilihat dari konteks struktur tata pemerintahan, kebijakan tersebut dapat mewujudkan pemberdayaan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dalam perluasan akses pelayanan dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mendayagunakan sumber daya produktif agar memiliki nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Ditinjau dari konteks kewilayahan (territorial), Kabupaten Kutai Timur memiliki modal sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dipandang sebagai rekomendasi yang bermanfaat untuk menghitung depresiasi RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3-5
sumber daya alam. Penerimaan tahunan dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources) harus dikonversikan menjadi pendapatan yang tidak terbatas (infinite series of earnings). 4. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis pertanian diprioritaskan pada awal pelaksanaan Rencana Jangka panjang Daerah Kutai Timur ( Tahap Pembekalan Dasar).
3.2.
VISI DAN MISI
3.2.1 VISI Agar seluruh perangkat eksekutif, legislatif, para pemangku kepentingan (stakeholders) dan para pelaku pembangunan, menyepakati suatu konsep tentang karya organisasi publik sebagai dasar keyakinan, bahwa dimasa sekarang dan masa mendatang daerah ini menjadi lebih baik sesuai dengan kehendaknya, dalam bab ini direkomendasikan dalam pernyataan “visi“ Kabupaten Kutai Timur 2006-2025. Visi ini merupakan cerminan pemahaman bersama, yang berisi pernyataan tentang maksud, harapan, dan penantian. Pernyataan visi ini dapat diartikan sebagai gambaran umum dari kondisi yang diharapkan dan kemungkinan dapat dilaksanakan, serta diharapkan menjadi dasar dan mampu menjawab pertanyaan dasar “ingin menjadi apakah kita “ Sesuai dengan kebijakan pemberian otonomi daerah yakni agar dimasa yang akan datang daerah otonom mampu mengurusi rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pihak eksternal manapun, tanpa mengabaikan kerangka kesatuan dan persatuan di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka mewujudkan kemandirian daerah memberikan makna bahwa Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah independent atau tidak memiliki ketergantungan yang besar dalam membangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, namun bukan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan, menjadikan masyarakat apatis terhadap seluruh proses pembangunan maupun hasil pembangunan. Di sisi lain menggali potensi sumber daya alam tanpa memikirkan masalah sustainabilitas lingkungan, mengakibatkan potensi kekuatan daerah semakin melemah dan kian
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
terdegradasi,
3-6
sehingga perlu redefinisi terhadap indikator-indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, pola
pembangunan
berkelanjutan
perlu
didorong
dan
dijadikan
kajian
serta
direkomendasikan dalam pernyataan visi. Pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) telah diupayakan untuk memantapkan pembangunan ekonomi nasional melalui suatu perekonomian yang digerakkan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat banyak, namun kenyataannya bahwa sistem ekonomi yang ada selama ini belum mencerminkan seperti yang dicita-citakan. Dengan demikian pada era Pembangunan jangka Panjang Tahap II diharapkan makin mewujudkan keadilan dan pemerataan. Pengembangan model ekonomi kerakyatan didasarkan pada pemikiran bahwa sektor usaha swasta cenderung akan mementingkan kepentingan kelompoknya dibanding dengan kepentingan rakyat banyak. Meskipun mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun kurang mampu mencapai sasaran pemerataan, sehingga perlu didorong agar peran ekonomi rakyat yang melibatkan semua pihak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan sintesa hasil analisis yang memunculkan isu-isu strategis terhadap prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan, maka dapat ditarik hipotesa sementara bahwa: 1. Kecenderungan/trend PDRB seluruh sektor dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sehingga daerah Kutai Timur dipandang cukup potensial untuk berkembang. 2. Pengembangan agribisnis maupun agroindustri akan efektif bila didukung dengan outlet pemasaran serta perangkat sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan yang memadai. 3. Konversi terhadap statement sumber daya alam yang dapat diperbarui masih perlu dikaji ulang mengingat karakteristik terhadap agregat sumber daya tidak dapat dijustifikasi rata. 4. Memperkuat perekonomian melalui pencapaian pemerataan pertumbuhan diseluruh sektor ekonomi dan mempertahankan stabilitas ekonomi akan memperkuat ekonomi lokal. 5. Asumsi bahwa ketersediaan sumber daya alam akan parallel
dengan dana
perimbangan, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada suatu waktu Pemerintah Kabupaten tidak lagi mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan, sehingga RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3-7
perlu kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dengan modal perekonomian yang kuat. Berdasarkan asumsi tersebut diatas maka dapat ditarik tiga kata kunci (keywords) dalam merumuskan visi daerah yaitu “ mandiri, ekonomi dan sumberdaya”, sehingga direkomendasikan visi Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 yakni:
“Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal menuju Kemandirian Daerah” Penjabaran terhadap rekomendasi visi tersebut antara lain: a. Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing artinya daerah memiliki beberapa komoditas unggulan yang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi baik ditingkat regional, nasional maupun global. b. Bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal ,memberikan arti mampu mengelola potensi sumber daya lokal (SDA dan SDM) secara tepat (bijaksana, lestari dan
berkelanjutan)
merupakan
jaminan
terhadap
keberlanjutan
kegiatan
pembangunan serta bagi kehidupan generasi sekarang dan akan datang. c. Membangun kemandirian daerah memberikan makna bahwa Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah mandiri (independent region) memiliki kemampuan sendiri atau tidak memiliki ketergantungan besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. d. Kemandirian daerah bukan hanya terbatas pada kemandirian keuangan pemerintah daerah namun meliputi semua komponen pelakunya termasuk masyarakat luas dan dunia usaha.
3.2.2 Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten kutai Timur masa depan ditetapkan misi pembangunan pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat/SDM yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3-8
2. Mewujudkan perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan
pemberdayaan
masyarakat
yang
berbudaya,
berkeadilan,
berwawasan
kebangsaan dan berbasis pengetahuan. 3. Mewujudkan pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah dan sektor pembangunan. 4. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor economic base yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan hasilnya serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing. 5. Mewujudkan sistem dan iklim daerah yang aman ,demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai IPTEK. 3.2.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2006-2025 adalah melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur selama periode waktu 2006-2025, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang hendak dicapai yaitu
“Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal menuju Kemandirian Daerah”. Sebagai ukuran tercapainya visi dan misi jangka panjang tersebut serta mengacu pada tujuan yang diusulkan, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sesuai sasaran pembangunan bidang/sektor-sektor pembangunan yang berpijak pada isu-isu strategis. Sasaran yang diusulkan adalah: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat/SDM yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, ditunjukkan oleh: a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik yang berkualitas bidang infrastruktur,
pendidikan, dan
kesehatan. b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan kerja, meliputi perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3-9
produktivitas tenaga kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. 2. Terwujudnya perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan
pemberdayaan
masyarakat
yang
berbudaya,
berkeadilan,
berwawasan
kebangsaan dan berbasis pengetahuan, yang ditandai oleh: a. Penyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penerapan prinsip pokok good and clean governance. b. Pembangunan daerah yang berkelanjutan (sustainability), berkesimbangan
(equality), dan berkeadilan (fairness) disertai pertumbuhan (growth) ekonomi dan stabilitas fiskal. c. Pembangunan
masyarakat
(community
development)
melalui
model
pemberdayaan (empowerment) dan partisipasi (participatory d. Pembangunan karakter dan kapasitas (character and capacity
building)
pemerintahan daerah. e. Pengembangan produk perencanaan daerah f. Pengembangan peraturan daerah g. Peningkatan pembiayaan pembangunan h. Pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi mutakhir sesuai kebutuhan daerah 3. Mewujudkan pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah dan sektor pembangunan, yang ditandai oleh: a. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
wilayah yang selaras dan seimbang dengan peningkatan volume dan aktivitas daerah berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). b. Peningkatan kerja sama dengan daerah-daerah khususnya daerah hinterland
kabupaten kutai timur. 4. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor economic base yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan hasilnya serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing, yang ditunjukkan oleh:
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 10
a. Penciptaan, pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, ekonomi
lokal, dan ekonomi masyarakat pesisir. b. Pengembangan sumberdaya lokal (SDA, SDM, dan budaya) secara optimal dan
berdaya saing. c. Peningkatan kerja sama dengan investor dan lembaga keuangan pemerintah
dan swasta baik dari dalam maupun luar negeri d. Pengembangan pengelolaan perusahaan daerah. e. Pemberian insentif regulasi untuk kemudahan berinvestasi. f. Pemberdayaan potensi ekonomi melalui peningkatan kinerja Forum Koordinasi
lembaga pelayanan publik dalam mengoptimalkan sumberdaya ekonomi secara produktif. 6. Terwujudnya sistem dan iklim daerah yang aman ,demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai IPTEK. yang ditandai oleh: a. Perwujudan jaminan sosial dan stabilitas keamanan. b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan spiritual. c. Penguasaan teknologi mutakhir sesuai kebutuhan daerah.
3.3.
SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KUTAI TIMUR Sebagai upaya membuat skenario pengembangan jangka panjang Kabupaten Kutai
Timur untuk 20 tahun mendatang dapat diungkapkan sebagai berikut: a. Skenario adalah suatu perkiraan mengenai sesuatu yang akan terjadi dimasa depan, juga suatu rancangan rekayasa suatu tindakan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan terjadi dimasa depan, atau merupakan suatu garis besar dramatika yang memberikan gambaran karakter dan situasi serta tindakan didalam urutan dimana peristiwa itu terjadi. b. Pengembangan
jangka
panjang
adalah
suatu
alat
yang
memberikan/menggunakan skenario untuk merangsang pemikiran kritis dan (kemungkinan) perdebatan publik tentang keadaan di masa depan. c. Skenario pengembangan jangka panjang diberi arti sebagai suatu cerita naratif yang menantang/merangsang pemikiran kritis dan perdebatan publik dan masuk akal yang menggambarkan lorong-lorong pilihan yang mungkin/bisa terjadi menuju kearah suatu kondisi masa depan.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 11
Unsur-unsur skenario dapat diungkapkan sebagai berikut: a. Suatu tafsiran atas situasi kini b. Suatu bayangan/citra tentang situasi masa depan c. Suatu cerita naratif yang secara internal-konsisten tentang lorong-lorong dari kini ke masa depan. Tujuan perencanaan skenario: a. Mengidentifikasi isu/masalah/tantangan b. Mengidentifikasikan isu utama c. Mengembangkan skenario, yang: 1. Memiliki daya tarik/rangsangan kritis 2. Mempunyai kemungkinan terjadi 3. Memusatkan perhatian ke masa depan. Kegunaan perencanaan skenario: a. Menghindari keterkejutan dan menyiapkan diri (masyarakat dan kota) untuk menghadapi berbagai kemungkinan. b. Merancang strategi yang sehat dan masuk akal c. Merangsang pemikiran kritis dan perdebatan publik dalam hal: 1. Memusatkan perhatian pada masa depan, bukannya pada masa kini dan masa lampau. 2. Memusatkan perhatian pada apa yang bisa/mungkin terjadi, bukannya pada apa yang harus atau diharapkan terjadi. Langkah penyusunan skenario a. Menciptakan suasana dan pemikiran terbuka untuk proses pembelajaran bersama membayangkan situasi masa depan. b. Menentukan pusat kepedulian (focal concern) c. Mengidentifikasikan faktor/kekuatan pendorong (driving forces) d. Menganalisis faktor kunci dan menentukan mana yang paling penting dan sangat tidak tertentu (uncertain) e. Memilih kekuatan pendorong yang kritikal untuk menyusun kerangka skenario yang logis.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 12
Jabaran Skenario Kabupaten Kutai Timur a. Skenario Kutai Timur Membangun Secara umum, instrumen pendukung dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dalam konteks pengembangan wilayah masih terbatas kuantitas dan kualitasnya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik terutama bidang infrastruktur dan sumberdaya manusia. Kebijakan “Kutai Timur Membangun” dimaksudkan sebagai langkah awal mempersiapkan diri ke masa depan dengan melengkapi berbagai perangkat pendukung yang masih diperlukan sehingga dapat menimbulkan gairah kepada semua komponen daerah untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dengan demikian Kabupaten Kutai Timur dipandang representatif sebagai daerah otonom ditinjau dari aspek instrumental, struktural dan kultural, dan pada gilirannya dapat menumbuh kembangkan roda perekonomian daerah karena adanya trust dari masyarakat lokal, nasional dan internasional. b. Skenario Kutai Timur Produksi Segala potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur akan dirasakan manfaatnya oleh semua pemangku kepentingan daerah setelah potensi tersebut memberikan hasil atau nilai tambah terutama bagi masyarakat setempat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal yang dimiliki maka diperlukan kinerja investasi yang lebih baik dan meningkat. Untuk itu upaya-upaya good governance kiranya perlu dikorelasikan dengan reinventing government dengan dukungan semua pihak agar Kabupaten Kutai Timur dapat melakukan positioning dan diffrensiasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional karena memiliki keunggulan komparatif yang berdaya saing. Kebijakan ”Kutai Timur Produksi” dengan pengertian bahwa daerah bisa usaha produksi atau “bisnis” dengan sasaran pada produk daerah yang dapat dijadikan unggulan dalam kompetisi pasar, mampu bertahan terhadap pengaruh negatif krisis ekonomi, dan dapat memacu pengembangan ekonomi lokal disemua sektor. Pembangunan yang dilakukan
sebelumnya
pada
dasarnya
merupakan
modal
investasi
yang
dapat
didayagunakan untuk meningkatkan produktifitas semua sektor. Implikasi dari kebijakan ini dapat memberikan rangsangan positif untuk tumbuh kembangnya kegiatan investasi di daerah sehingga kegiatan ekonomi daerah menjadi lebih dinamis dan berkembang.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 13
c. Skenario Kutai Timur Tumbuh Perkembangan dan pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk disertai perubahan dan perkembangan kegiatan kehidupannya. Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah tersebut umumnya simultan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, selanjutnya berakibat pada perubahan sosial budaya, sosial ekonomi dan lingkungan fisik yang dapat berdampak positif atau negatif. Kebijakan “Kutai Timur Tumbuh” dimaksudkan sebagai usaha untuk menanggapi perkembangan dan pertumbuhan daerah agar dapat terkendali sehingga semua bidang pembangunan dapat tumbuh secara harmonis, serasi, selaras dan seimbang serta berkeadilan. Dengan demikian perkembangan dan pertumbuhan tidak hanya terjadi pada wilayah dan sektor tertentu saja namun meliputi semua bidang pembangunan. d. Skenario Kutai Timur Stabil Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas merupakan faktor utama yang perlu dipertahankan terutama stabilitas ekonomi daerah. Hal tersebut cukup beralasan karena dampak dari tidak stabilnya ekonomi daerah sangat mempengaruhi ruang gerak pembangunan yang menjadi terbatas termasuk berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat lainnya menjadi tidak harmonis. Kebijakan “Kutai Timur stabil” berarti terjadi keseimbangan antara kapasitas dan kebutuhan sehingga dapat menjadi jaminan bahwa proses pembangunan dapat terus berlanjut. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam mempertahankan stabilitas ekonomi daerah sehingga daerah tetap exist dan survive dalam berbagai kondisi karena pengaruh internal dan eksternal yang pada gilirannya kemandirian daerah dapat terwujud.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 14
Gambar 3.1. SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KUTAI TIMUR
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 15
3.4
Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang
3.4.1. Geomorfologi dan Lingkungan Karakteristik fisik wilayah merupakan salah satu modal dasar
pembangunan
daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan sehingga harus dikelola secara seimbang berdasarkan
asas-asas pembangunan berkelanjutan. Lingkungan
yang
mencakup sumberdaya alam baik secara kuantitatif maupun kualitatif meliputi air, udara dan tanah harus dilindungi keberadaannya guna menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. 1. Memperhatikan dan mengelola lahan berdasarkan daya dukungnya yang ada disetiap kawasan. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengembangkan dan mengamankan lahan-lahan produktif, merehabilitasi dan mereklamasi kerusakan lahan serta harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi masa depan. 2. Mengidentifikasi dan memetakan kawasan-kawasan rawan bencana agar dapat diambil langkah antisipasi sejak dini. Hal ini bermanfaat bagi keberhasilan pembangunan karena dapat mengeliminir inefesiensi pembangunan
dengan
mengembangkan alternatif perencanaan yang lebih sesuai. 3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan pada pengembangan kelembagaan; law enforcement lingkungan secara adil dan tegas; sistem politik yang kredibel; penerapan etika lingkungan dalam kehidupan seharihari. 4. Mengendalikan kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang dapat mengakibatkan terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Kebijakan pembangunan diarahkan pada keharusan mengindahkan ambang batas kuantitas maupun kualitas lingkungan mengingat untuk menopang pembangunan kemampuan alam semakin berkurang; setiap kegiatan diarahkan untuk melakukan UKL/UPL dan AMDAL, karena kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup manusia dimana semakin baik kualitas lingkungan hidup semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup manusia. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap isu lingkungan. Kebijakan ini diarahkan terutama bagi rutinitas kegiatan rumah tangga dan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan-kawasan lindung dan konservasi.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 16
Dengan demikian pembangunan manusia dan lingkungan dan berjalan serasi, seimbang dan harmonis. 3.3.1 Demografi Perubahan paradigma pembangunan dari top down ke bottom up melalui konsep
community development yang dicirikan empowerment/partisipatory dimana manusia bukan sekedar penerima manfaat (objek) pembangunan namun juga sebagai pelaku (subjek)
sekaligus
aset
pembangunan.
Dengan
demikian
pembangunan
kependudukan/SDM merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan sehingga dalam pengembangannya diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat maupun bagi perkembangan daerah. 1. Penyeimbangan pertumbuhan, penyebaran dan mobilitas penduduk antar wilayah, kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan. Kebijakan ini untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan pembangunan sehingga dapat meminimalisir konflik sosial. Untuk itu perlu diidentifikasi dan dipetakan wilayah atau kawasan cepat tumbuh dan lambat berkembang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya agar dapat diambil kebijakan yang tepat dalam pelaksanaannya. 2. Pengembangan statistik kependudukan secara lebih komprehensif dengan dukungan akurasi dan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan serta terintegrasi dalam satu sistem informasi kependudukan. Kebijakan ini diarahkan selain pada pengembangan data kabupaten juga pada data kecamatan (Kecamatan Dalam Angka); data kemiskinan; kompilasi data penduduk dengan sektor/bidang pembangunan lainnya. 3. Menekan angka pengangguran dengan mengembangkan informasi kesempatan kerja dan peluang berusaha serta meningkatkan produktifitas dan perlidungan hakhak pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan melalui pembinaan dan pengembangan lembaga/organisasi tenaga kerja; penetapan UMR yang berorientasi bukan hanya pada kebutuhan fisik namun pada kebutuhan hidup serta mempertimbangkan omset produksi; memprioritaskan penduduk lokal sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 17
3.3.2 Ekonomi dan Sumber Daya Alam Penguatan perekonomian daerah dilakukan dengan transformasi bertahap dari basis keunggulan komparatif SDA menjadi kompetitif dengan memberdayakan primer yang bertumpu pada masyarakat
sektor
terutama sektor pertanian dalam arti luas
sehingga pembangunan ekonomi dapat terus berlangsung secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan keterlibatan berbagai komponen daerah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi daerah melalui pencapaian stabilitas ekonomi daerah yang tangguh terhadap pengaruh krisis ekonomi. 3.3.3.1. Arah Kebijakan Perekonomian makro daerah 1. Berkaitan dengan undang-undang tentang otonomi daerah, maka peran pemerintah Daerah tidak lagi hanya sebatas sebagai ”operator” pembangunan, tetapi sebagai “inisator”, “motivator’, “planner”, “controller”, “supervisor” dan bertugas sebagai fund
raising dalam memajukan daerah. 2. Mengantisipasi era perdagangan bebas (globalisasi dunia) tahun 2010, maka pola perdagangan global akan ditandai dengan makin berkurangnya hambatan antar negara. Tingkat keberhasilan persaingannya lebih tergantung pada competitiveness suatu barang/jasa, seluruh produk barang/jasa yang dihasilkan diarahkan pada usaha peningkatan kualitas meskipun harga jual relatif tinggi, hal ini hanya akan dapat dicapai bila didukung oleh pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia seluruh lapisan dipandang sebagai salah satu faktor kunci, mulai dari buruh (blue collar worker) sampai pada tingkat manager (white collar
worker). Anggaran pembangunan diupayakan meningkat untuk mendukung infrastruktur (telekomunikasi, teknologi informasi, listrik, transportasi dan fasilitas pelabuhan), yang merupakan prasyarat terwujudnya kemampuan bersaing di era pasar global. 3. Kebijakan penanaman modal diarahkan untuk makin mendorong modal (capital
investment) pada sektor-sektor usaha produktif, dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta memperluas usaha dan lapangan kerja.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 18
4. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, artinya suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus dan juga merupakan suatu usaha guna menaikkan tingkat pendapatan perkapita, dimana kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus-menerus berlangsung dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Dengan demikian maka pembangunan ekonomi hendaknya diarahkan kepada pertambahan dan peningkatan produktivitas baik di lapangan ekspor maupun di lapangan produksi guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Jadi pembangunan ekonomi dapat pula diartikan sebagai perubahan struktural untuk mencari keseimbangan dalam struktur ekonomi, dimana negara atau masyarakat tidak lagi akan tergantung pada perkembangan beberapa sektor yang kemampuannya sangat terbatas.
3.3.3.2.
Pertanian dalam arti luas
1. Pertanian a.
Pembangunan pertanian tanaman pangan merupakan upaya pengembangan sistem ketahanan pangan, yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan mengingat kemampuan pertanian untuk pengadaan pangan dalam daerah, dipandang masih lemah dan dalam posisi rawan pangan, hal ini ditunjukkan dengan rasio produksi padi maksimum 2,09 ton per Ha sedangkan jumlah penduduk 168.259 jiwa (tabel 2.12), kelembagaan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya bahan pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan.
b.
Kebijakan pertanian lebih diarahkan pada perlindungan produksi pertanian dan meningkatkan taraf hidup petani, dengan memperbaiki sistem mulai dari proses tanam sampai pengolahan hasil pertanian.
c.
Usaha-usaha kecil dan menengah yang menangani produksi pengolahan hasil pertanian perlu didorong untuk berkembang di tiap-tiap sentra-sentra tanaman pangan.
Untuk
pemenuhan
kebutuhan
pangan
daerah
diarahkan
untuk
menambahkan pertanian dan lebih protektif terhadap alih fungsi lahan-lahan produktif. d.
Untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian beserta industri pengolahannya maka perlu dikembangkan sistem permodalan dan kredit usaha khususnya petani dan UKM.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 19
2. Perkebunan a.
Memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan agribisnis dan agroindustri secara terpadu dari kelompok usaha hulu sampai hilir. Kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi di bidang perkebunan baik bagi masyarakat setempat maupun perusahaan swasta melalui pemberian insentif baik dalam bentuk regulasi maupun jaminan keamanan dan pasar.
b.
Untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar yang cukup tinggi dan menghadapi tingkat persaingan harga serta mutu produksi terutama pasar global maka kuantitas dan kualitas produksi harus terus ditingkatkan. Untuk itu diperlukan percepatan pengembangan teknologi budidaya, produksi dan pasca panen yang mudah dan segera dapat dikuasai oleh petani/kelompok tani di pedesaan.
c.
Peningkatan kemitraan pemerintah – investor dan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan peran aktif pemerintah daerah dan kelompok usaha besar dalam mengembangkan ekonomi yang bertumpu pada masyarakat melalui pengembangan model kemitraan yang sesuai dengan karakter masyarakat setempat.
d.
Pembinaan teknis dan manajemen usaha kecil melalui sistem bapak angkat atau inti–plasma. Kebijakan ini untuk meningkatkan kemampuan agribisnis secara periodik terutama bagi pengusaha perkebunan tingkat bawah yang masih memiliki keterbatasan secara teknis dan kewirausahaan.
e.
Peningkatan sistem perdagangan dan nilai produksi untuk pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan ini untuk menjamin kepastian berusaha dan meminimalkan efek negatif dari dinamika pasar bebas.
f.
Pengembangan sistem informasi dan promosi potensi komoditas agroindustri daerah. Kebijakan ini diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi melalui jaringan internet melalui pengembangan kelembagaan sistem informasi kabupaten.
3. Perikanan dan Kelautan a.
Dengan potensi garis pantai sepanjang 152 km, masih terbuka lebar untuk mengembangkan sumber daya kelautan dan pengolahan perikanan secara berkelanjutan (sustainable marine and fisheries resources) di wilayah pesisir.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 20
b.
Perbaikan struktural berupa penguatan solidaritas nelayan agar dapat mandiri dalam menjamin kelangsungan pengelolaan sumber daya perikanan dalam kerangka community based management.
c.
Pengembangan kapasitas aparatur negara baik dalam bidang kelautan, manajemen administrasi atau kemampuan sebagai fasilitator kerjasama antara nelayan dengan stakeholder lainnya.
d.
Pengembalian indentitas nelayan sebagai bagian ekologi pesisir.
e.
Pengembangan sektor perikanan darat diarahkan pada pengembangan pada kecamatan yang berpotensi , dan berasal dari budidaya dari daerah sungai, rawa dan danau.
f.
Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dan perencanaan tata ruang pesisir.
4. Peternakan a.
Peningkatan kualitas dan kuantitas ternak.
b.
Efisiensi pemanfaatan lahan yang terbatas dan teknologi tepat guna serta meningkatkan sumber daya manusia peternakan dimulai dari tingkat peternak sampai tenaga ahli peternakan.
c.
Pengembangan agrowisata peternakan di Kabupaten Kutai Timur.
5. Kehutanan a.
Berdasarkan penelitian lembaga-lembaga ilmu pengetahuan kehutanan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan industri kayu dalam negeri sebesar 70-80 juta meter kubik per tahun hanya dibutuhkan 2-3 juta Ha hutan industri yang berkelanjutan. Menilik luas hutan di Kabupaten Kutai Timur sebesar 2.787.024 Ha, bila diolah secara berkelanjutan akan dapat memasok kebutuhan dalam negeri. Pengetahuan ini dianggap penting untuk memacu kesungguhan dan kepedulian dalam pengelolaan hutan.
b.
Monitoring, evaluasi dan pengawasan pengusahaan hutan diarahkan untuk dilakukan secara lebih intensif, berkelanjutan dan berkesinambungan, mengingat sangat besarnya fungsi hutan untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 21
c.
Pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada upaya penanganan rehabilitasi hutan lindung dan konservasi daerah aliran sungai sekitar hutan lindung serta mendukung sepenuhnya
program
reboisasi.
Dalam
usaha mentaati
dan
memperhatikan keadaan konservasi tanah dan fungsi peruntukan lahan, kegiatan pengendalian perlu diarahkan secara tepat melibatkan semua pihak.
3.3.3.3. Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Mengingat sumber daya alam dan lingkungan merupakan input yang harus diolah untuk menghasilkan barang produksi, maka cadangan serta aliran penggunaannya perlu diketahui setiap saat. Eksploitasi tambang batu bara di Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2004 tercatat 100 juta ton, sedangkan pada tahun 2005 produksinya diperkirakan 40 juta ton per tahun. Bila dianalogkan (asumsi tetap) maka produksi batu bara pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 800 juta ton dianggap masih berada dibawah ambang batas (asumsi cadangan 3,83 milyar ton). Penghitungan neraca sumber daya alam dan lingkungan ( natural
resources and environmental accounting) memegang peranan penting untuk mengukur dampak dan kemampuan eksploitasi tambang. 2. Pembangunan
energi
dan
sumber
daya
mineral
diarahkan
untuk
memakai/mengkonversikan sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan prinsip saling mendukung atau saling-silang dan selanjutnya energi tersebut dimanfaatkan lagi oleh kegiatan industri pertambangan serta industri lainnya selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 3. Hasil dari eksploitasi tambang di Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan peran pemeritah daerah dalam investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sekto-sektor lain yang produktif. 4. Pengembangan energi alternatif yang terbarukan (bioenergi) dan memasyarakatkan hemat energi. 5. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi usaha untuk menghindari konflik sehingga kegiatan investasi dapat berjalan lancar.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 22
3.3.3.4.
Perbankan
Bentuk koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Perbankan dapat diarahkan untuk lebih memberikan perkuatan modal pada masyarakat yang bergerak pada sektor produksi terutama UKM. 3.3.3.5.
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
1. Usaha Kecil Menengah a.
Usaha
Kecil
Menengah
menumbuhkembangkan
membutuhkan
dengan
peran
meningkatkan
aktif
masyarakat
kesadaran,
dalam
kegairahan
dan
kemampuan diseluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan disertai pembinaan dan pengawasan mutu produk usaha. b.
Pengembangan UKM didukung pemberian kesempatan berusaha yang seluasluasnya disegala sektor ekonomi dan penciptaan usaha yang mendukung kemudahan memperoleh permodalan. Dalam rangka mengembangkan dan melindungi usaha rakyat yang diselenggarakan dalam wadah UKM demi kepentingan rakyat dapat ditetapkan bidang-bidang ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh UKM dan lebih meningkatkan antara UKM dan badan usaha negara sebagai mitra usaha, serta pengembanan manajemen yang berbasis IPTEK.
2. Koperasi a.
Sesuai dengan kegiatan perekonomian yang terus meningkat dengan adanya usaha kemandirian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dimana dalam undang undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan ’’bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”, selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, sehingga perusahaan yang cocok dan sesuai dengan pernyataan diatas ialah Koperasi.
b.
Peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dalam mewujudkan kehidupan demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi harus memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas dan menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 23
c.
Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam Perekonomian. Perkembangannya diarahkan agar koperasi benar - benar
menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap demokratis dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk medorong agar koperasi mejalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat. d.
Koperasi adalah organisasi
ekonomi masyarakat yang berwatak sosial,
beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, dimana dalam undang -undang tersebut menegaskan bahwa pemberian status badan hukum
koperasi, penegasan perubahan anggaran dasar dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. e.
Pemerintahan menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong
pertumbuhan
dan
permasyarakatan
koperasi.
Demikian
juga
pemerintah daerah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya pemerintah daerah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi dan perwujudan pemerataan kesempataan berusaha. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa tugas dan peranan dari koperasi adalah mempersatukan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya usaha rakyat pada umumnya dan anggota pada khususnya dalam meningkatkan dan mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata. Kemudian karena koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah untuk secara bersama-sama, bahu-membahu meningkatkan usaha mereka sehingga terjadi peningkatan taraf hidupnya, menuju kesejahteraan yang telah lama mereka inginkan, maka koperasi selain memiliki sendi-sendi dasar yang mempunyai dua sendi utama yaitu solidaritas atau setiakawan individualitas. f.
Sudah sampai saatnya bila koperasi mulai menggunakan modal kerja yang ada dengan sebaik-baiknya, karena dengan adanya nilai tinggal landas itu berarti segala bidang pembangunan harus dapat membiayai sendiri termasuk koperasi. Dengan
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 24
demikian koperasi harus dapat mengubah pola usahanya, jangan terlalu menggantungkan diri pada fasilitas-fasilitas subsidi dan lain sebagainya. Tetapi berjuang dengan kemampuan sendiri untuk mengembangkan usaha koperasi guna mencapai tujuan dari koperasi tersebut serta mendukung eksistensi koperasi sebagai perangkat pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.
3.3.3.6.
Pariwisata
1. Realitas pembangunan kepariwisataaan di Kabupaten Kutai Timur dianggap masih dalam bentuk skenario/wacana, meskipun pada kenyataannya bidang ini dapat menjadi pundi-pundi yang efektif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan pariwisata jangka panjang diarahkan tidak saja pada pengembangan produk wisata, aksesibilitas serta sarana prasarana fisik, namun tidak boleh melupakan dukungan program–program yang bersifat non fisik antara lain: peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan peran teknologi informasi kepariwisataan dalam upaya menarik investor serta studi dampak kepariwisataan. 2. Pengembangan produk pariwisata Kabupaten Kutai Timur baik wisata alam maupun wisata buatan untuk ditawarkan kepada pasar baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. 3.3.4.
Sosial Budaya dan politik Pembangunan sosial budaya dan politik yang dilakukan dengan mengurangi
kesenjangan sosial, mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan pembelajaran politik kepada masyarakat akan dapat meminimalisir konflik horizontal sehingga menciptakan iklim daerah yang kondusif dan demokratis. Selanjutnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat akan berdampak positif dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang. 3.3.4.1. Pendidikan 1.
Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur diarahkan pada upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua anggota masyarakat, dengan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah baik pada tingkatan dasar, menengah maupun perguruan tinggi.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 25
2. Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang siap pakai (instant) dimana tingkat kompetisi semakin tinggi, maka disamping pendidikan formal, pendidikan non formal juga perlu lebih ditingkatkan. Pendidikan non formal dimaksudkan sebagai pelengkap pendidikan formal yang sudah ada dan lebih diarahkan yang bersifat peningkatan skill sesuai kebutuhan daerah. 3. Untuk itu meningkatakan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan maka perlu dikembangkan yayasan dan lembaga pendidikan lainnya yang non
government.
3.3.4.2. Kesehatan 1. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan titik berat pada pelayanan kesehatan dasar, peningkatan status gizi masyarakat yang diarahkan pada kelompok masyarakat dengan resiko tinggi seperti anak balita, wanita usia produktif, wanita hamil dan ibu menyusui serta golongan usia lanjut dengan perhatian yang lebih besar diberikan kepada upaya peningkatan pemanfaatan aneka ragam bahan pangan. 2. Penyuluhan kesehatan diarahkan untuk membudayakan perilaku hidup sehat melalui upaya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan derajat kesehatan (promotif) serta mengembangkan gerakan kesehatan. 3.3.4.3 Pemberdayaan Perempuan 1. Institusi pemerintah dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki keinginan yang kuat untuk pemberdayaan perempuan (gender), maupun perguruan tinggi agar lebih berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan. 2. Isu gender diarahkan pada pemberdayaan perempuan secara tepat, adil dan bijaksana tanpa mengaburkan arti hakiki perempuan itu sendiri. Kesetaraan gender atau mengurangi kesenjangan gender melalui tindakan pemihakan yang jelas dan nyata adalah dengan cara memberi ruang gerak pembangunan kepada perempuan dengan menempatkan perempuan pada posisi yang “lebih adil”.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 26
3.3.4.4. Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui community development dalam berbagai forum pembangunan. Kebijakan ini diarahkan pada pengembangan model partisipasi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. 2. Pengembangan
organisasi
sosial
kemasyarakatan
melalui
peningkatan
profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan dunia usaha serta penyandang masalah sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada serta merealisasikan aspirasi dan harapan mereka untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup. 3.3.4.5. Agama Pembangunan sektor Agama adalah menjadikan Agama sebagai landasan spritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pendorong dalam pembangunan guna mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang agamis dan saling menghargai pemeluk agama lain dilandasi akhlak mulia 3.3.4.6. Pemuda Pembangunan Pemuda dengan membuka seluas luasnya bagi kalangan pemuda untuk meraih kesempatan di bidang pendidikan baik dalam pendidikan formal maupun non formal, dalam upaya mengembangkan bentuk-bentuk usaha ekonomi produktif yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteran hidup mereka, kemudian dalam bidang olah raga pemerintah menyediakan berbagai fasilitas yang memadai dan mendorong semangat olahraga di tengah kehidupan masyarakat. 3.3.4.7. Budaya 1. Pembangunan budaya masyarakat diarahkan pada pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai kearifan budaya lokal melalui agenda setting budaya masyarakat. 2. Budaya selain sebagai warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan juga sebagai aset bangsa yang sangat berharga yang perlu RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 27
dipertahankan dan dilestarikan serta dikembangkan. Pengembangan kebudayaan sebagai upaya pembangunan karakter (character building) dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespons pengaruh eksternal secara positif dan produktif. 3.3.4.8. Politik 1. Peningkatan integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat melalui kegiatan Forum Komunikasi pemberdayaan ketahanan bangsa, pembekalan pada aparatur tentang perlindungan masyarakat, pembinaan dan orientasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta melakukan pendidikan dan latihan pembekalan satuan tugas Linmas se-Kabupaten Kutai Timur. 2. Pemahaman politik kepada masyarakat melalui political learning untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda tentang politik khususnya bagi masyarakat umum. 3. Peningkatan fungsi kontrol masyarakat terhadap proses politik disertai jaminan keamanan melalui komitmen politik yang jelas. 3.3.5.
Sarana dan Prasarana Perkembangan daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk beserta
kegiatannya dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan demikian untuk melalukan percepatan pembangunan disegala bidang sangat tergantung pula oleh adanya dukungan sarana dan prasarana perhubungan, sosial dan ekonomi yang memadai, baik sebagai aksesibilitas kegiatan maupun magnet pertumbuhan daerah. 1. Perhubungan a. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan merupakan perangsang dan pendukung pembangunan sektor lainnya. Prasarana dan sarana perhubungan berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan mempertimbangkan
juga
penanganan
kegiatan
pemeliharaan/
rehabilitasi
diarahkan bukan hanya pada kegiatan non cost recovery tapi juga pada kegiatan yang cost recovery atau bersifat return invesment. Dengan demikian pembangunan
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 28
yang dilakukan dapat berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah. b. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diarahkan untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan yang dapat mendorong pusat-pusat produksi dan menjangkau daerah terpencil, membuka daerah terisolir dan kawasan pedalaman. c. Pembangunan perhubungan darat diarahkan pada pembangunan terminal regional, pemasangan rambu-rambu dan pembuatan jembatan timbang. d. Pembangunan Perhubungan Laut diarahkan untuk kegiatan peningkatan dermaga pelabuhan Maloy dalam upaya mendukung Maloy sebagai kawasan pusat industri dan pintu utama Kutai Timur. e. Pembangunan Perhubungan Udara diarahkan untuk meningkatkan bandara perintis Sangkima sebagai bandara Internasional. 2. Sumberdaya Air dan Irigasi a. Upaya pembangunan pengairan melalui pendayagunaan dan pengamanan sumber daya air diterapkan konsep sumber daya pengairan yang mengacu pada kesatuan wilayah sungai, melalui sistem pengelolaan dan rehabilitasi sungai, danau dan rawa yang lebih baik sehingga fungsi daerah aliran sungai tetap terpelihara, mengingat pemanfaatan sungai dan danau untuk kegiatan transportasi dapat menunjang pembangunan daerah khususnya bagi masyarakat di pedalaman dan daerah terpencil. b. Dalam upaya mengatasi masalah banjir perlu disusun Masterplan Drainase khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana banjir. c. Pengamanan daerah tangkapan air (catchment area) dan pemanfaatan air bawah tanah. Kebijakan ini untuk mengoptimalkan fungsi daerah resapan air serta meningkatkan kualitas air bawah tanah. 3. Ekonomi dan Sosial Budaya a. Diarahkan untuk peningkatan fasilitas yang sudah ada dan membangun fasilitas baru serta penyempurnaan sistem operasional dan manajemen secara menyeluruh
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 29
dan terpadu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mencapai dan mempertahankan kualitas pelayanan yang layak dan handal. b. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan dasar (air bersih dan listrik) dan pengembangan fasilitas umum lainnya seperti panti-panti sosial, sport centre,
convention centre, town park, pusat-pusat keagamaan, pusat kesenian dan kebudayaan, dan lain-lain. c. Pembangunan dan peningkatan pasar tradisional, pasar moderen, pusat perdagangan dan jasa (trade and business centre), dan fasilitas ekonomi lainnya. 3.3.6. Pemerintahan Tuntutan pelayanan publik yang semakin meningkat ditandai dengan adanya reformasi di bidang hukum dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih adaftif terhadap dinamika perubahan politik, sosial dan ekonomi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Disisi lain pemerintah daerah dituntut untuk memainkan peranan dalam membuka peluang untuk memajukan daerah sehingga tercipta kemandirian. 1. Pengembangan karakter dan kapasitas pemerintahan daerah (character and
capacity building) secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kebijakan ini diarahkan pada pengembangan budaya kerja aparatur yang disesuaikan dengan kondisi instansi agar tercipta aparatur yang memiliki etos kerja yang baik; pengembangan kapasitas di tingkat individu, organisasi dan sistem agar pemerintah daerah memiliki kualitas kemampuan yang baik (ability to be) dan selanjutnya mampu mengembangkannya (ability to do). 2. Pengembangan dan peningkatan kerjasama antar daerah khususnya daerah
hinterland Kutai Timur. Pola hubungan kerjasama antar daerah terutama daerahdaerah yang berbatasan langsung dengan Kutai Timur perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi untuk menghindari terjadinya disintegrasi territorial dan disintegrasi, disamping mengatasi permasalahan daerah yang memerlukan kontribusi daerah lain.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 30
3. Pengembangan dan pengamanan asset pemerintah daerah. Pada dasarnya asset pemerintah daerah merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sehingga perlu dikembangkan dan diamankan. 4. Pengembangan Land Management.
Kebijakan ini untuk mengatasi dan
mengantisipasi terjadinya konflik kepemilikan dan distorsi pasar tanah dimana sebagian besar bidang pembangunan dilaksanakan di atas tanah. Polemik menyangkut tanah selalu menjadi masalah klasik dalam pembangunan karena mekanisme pasar selalu lebih berperan dominan mengeksekusi. Untuk itu perlu penyesuaian dalam penerapan manajemen pertanahan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 3.3.7. Keuangan Dearah Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga memperoleh bagian pendapatan yang relatif tinggi dari hasil perimbangan keuangan pusat, oleh karena itu kelestarian lingkungan harus tetap dijaga demi mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan. Disisi lain dana perimbangan diprediksi akan cenderung turun seiring batas kemampuan sumber daya alam tersebut. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan atau dititik beratkan pada efisiensi dan efektifas anggaran pembangunan, yang dimaksud untuk menstimulir laju pertumbuhan dan berdampak luas pada kontribusi PDRB. Namun dengan siklus pencairan yang tidak menentu cenderung menjadi kontraproduktif dan tidak tepat sasaran. Dari sudut prinsip anggaran daerah, maka alokasi Belanja pembangunan mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai stabilisator, dinamisator dan akselerator dimana arus masing-masing fungsi tersebut mempunyai tekanan yang berbeda, sebagai stabilisator fungsi Anggaran Belanja Pembangunan bertujuan untuk menjaga keserasian antara pengeluaran dan penerimaan daerah, sebagai dinamisator maka fungsi Anggaran Belanja Pembangunan diarahkan untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah, masyarakat dan dunia usaha, sebagai akselerator fungsi Anggaran Belanja Pembangunan diarahkan untuk menunjang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya fungsi-fungsi tersebut dalam konteks aplikasi akan terlihat secara jelas dalam fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dari seluruh sektor pembangunan di daerah.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 31
Tugas pokok keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, yakni sebagai fungsi pelayanan dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Hal ini didukung pula oleh laporan Bank Dunia (1994), yang secara garis besar menggariskan dua kebijaksanaan pokok yang hendak ditempuh dalam mengalokasikan anggaran pengeluaran daerah, yakni : (1) pengalokasian anggaran belanja daerah pada kegiatan pembangunan yang mempunyai Cost Recovery tertinggi, (2) pengalokasian anggaran belanja daerah pada kegiatan pembangunan yang mampu merangsang penerimaan daerah. Mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahwa perencanaan pembiayaan pembangunan daerah mendahulukan anggaran pendapatan, baru kemudian menyusun anggaran belanja baik dalam anggaran rutin maupun anggaran pembangunan (proyek/program). Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan pada sebagian besar negara maju, yang mengedepankan perencanaan anggaran belanja, baru kemudian dilakukan perencanaan pada anggaran pendapatan, yang sumbernya akan ditentukan berdasarkan siapa yang berminat untuk melakukan pembiayaan. Singkatnya terlebih dahulu dilakukan penentuan skala prioritas pada proyek-proyek pembangunan strategis, baru dicarikan siapa yang akan mendanai kegiatan tersebut. Dari data yang ada telah di ketahui bahwa besar-kecilnya alokasi belanja pembangunan tersebut membawa dampak terhadap penerimaan PAD Kabupaten Kutai Timur yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Daerah, namun demikian belum diketahui secara jelas seberapa besar pengaruh alokasi belanja pembangunan tersebut terhadap penerimaan PAD Kabupaten Kutai Timur serta seberapa jauh fungsi alokasi belanja pembangunan telah memenuhi fungsi alokasi, distribusi dan stabilitasi. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan
menggunakan
keuangan
sendiri
yang
cukup
memadai
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang perlu dilakukan oleh RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 32
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 2. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. 3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi retribusi melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan mengembangkan perangkat kelembagaan dan sistem pengelolaan yang berbasis
entrepreneur. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. 5. Peningkatan pengendalian belanja pembangunan dengan menerapkan model anggaran berbasis kinerja (performance budget) secara utuh dan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, sampai evaluasi. 3.3.8. Peran Sub Wilayah Pembangunan Penataan ruang Kabupaten Kutai Timur dengan mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup dilakukan dalam satu sistem yang integratif pada multisektor sumber daya pembangunan serta di breakdown sampai ke perencanaan teknisnya. Penataan ruang juga diarahkan pada adanya keseimbangan dalam pengembangan wilayah yang berbasis pada satuan wilayah administratif, ekologi, ekonomi dan permukiman. Di samping itu pendekatan
pengembangan
wilayah
juga
didasarkan
pada
asas
keberlanjutan
(sustainability), keadilan (fairness), dan pertumbuhan (growth).
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 33
Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang besar terhadap fungsi-fungsi keuangan yang sudah ditetapkan maka pembangunan penataan ruang juga diarahkan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan ruang Kutai Timur dan perencanaan strategis bidang pengembangan sumber daya alam dan prasarana wilayah. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup diarahkan pada program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran Sub Wilayah pembangunan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat berdasarkan penyusunan dan klafikasi fungsi hiraki kota-kota diwilayah Kabupaten Kutai Timur. Hiraki I
: Sangatta
Hiraki II
: Sangkulirang, Muara wahau dan Muara Bengkal
Haraki III
: Muara Ancalong dan Bengalon
Hiraki IV
: Kaliorang, Sandaran, Busang, Telen dan Kongbeng
Klasifikasi fungsi hiraki kota-kota diwilayah Kabupaten Kutai Timur adalag sebagai berikut : Hiraki I
: Pusat Pengembangan Wilayah
Hiraki II
: Pusat Pengembangan anat Sub – Wilayah (PPAS-W)
Hiraki III
: Pusat Pelayanan Lokal (satu atau beberpa kecamatan)
Hiraki IV
: Pusat Pelayanan Lokal (satu kecamatan)
Sangatta sebagai Pusat Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
Pusat pelayanan jasa pelayanan keuangan atau bank untuk melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan
Pusat pengolahan atau pengumpulan barang-barang yang melayani beberapa kecamatan
Simpul transportasi beberapa kecamatan
Bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya. Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Bengkal sebagai Pusat Pengembangan
Antar Sub Wilayah (PPAS-W) mempunyai fungsi pelayanan sebagai berikut: RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 34
Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan atau bank beberapa kecamatan
Pusat pengolahan atau pengumpulan barang-barang yang melayani beberapa kecamatan
Pusat jasa transportasi beberapa kecamatan
Bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya. Muara Ancalong dan Bengalon sebagai Pusat Pelayanan Lokal dengan skala
pelayanan beberapa kecamatan mempunyai fungsi pelayanan sebagai berikut : Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan atau bank untuk melayani beberapa kecamatan Pusat pengolahan atau pengumpulan barang-barang yang melayani beberapa kecamatan Pusat jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan Simpul transportasi beberapa kecamatan Kecamatan Busang, Telen, Kongbeng, Sandaran dan Kaliorang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan lokal, yaitu melayani wilayah belakangnya dalam lingkup administrasi kecamatannya sendiri dengan fungsi: Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan atau bank melayani satu kecamatan Pusat pengolahan atau pengumpulan barang-barang yang melayani satu kecamatan Simpul transportasi beberapa desa Pusat jasa pemerintahan untuk kecamatan.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
3 - 35
BAB IV PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur tahun 20062026 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun ke depan. RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJM Daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama periode tersebut. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan
bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal menuju Kemandirian Daerah ” perlu didukung oleh : (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) Ketata-pemerintahan yang baik (good governance); (3) Konsistensi kebijakan pemerintah kabupaten; (4) Keberpihakan kepada ekonomi rakyat; (5) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif; (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan (check and balance) serta akuntabilitas publik yang baik.
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 - 2025
4-1