BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari
pengelolaan keuangan negara yang menjadi hal penting bagi pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN),
Pajak Penghasilan (PPh)
dikategorikan atau
diklasifikasikan dalam pos Pendapatan Dalam Negeri Non Migas. Pendapatan Dalam Negeri digunakan untuk membiayai Belanja Rutin Negara baik dalam dan luar negeri. Dalam perekonomian negara, Pajak Penghasilan sebagai pajak langsung berhubungan langsung dengan pendapatan negara. Salah satu jenis dari Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 UU no. 36 tahun 2008. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiun, badan usaha dan penyelenggara kegiatan. Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan Unit Pelaksana Teknik (UPT) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak terutang pegawainya, mempunyai kewajiban untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan pegawainya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Objek PPh 21 adalah penghasilan, oleh karena itu dalam menghitung PPh 21 erat kaitannya dengan penghasilan yang diterima pegawai tiap bulannya. Gaji
yang didapat tiap bulan pada PNS kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Sunda Kelapa terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Untuk melakukan penghitungan PPh 21 dibutuhkan jumlah penghasilan bruto yang didapat dari penghitungan gaji bulanan pegawai dikurangi dengan variabel pengurang yang terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Sistem penggajian yang dilakukan bagian keuangan pada Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa masih menggunakan Microsoft Excel untuk membantu menghitung gaji yang didapat setiap karyawan setiaap bulannya, cara ini kurang optimal melihat terdapat 52 pegawai yang terdapat di kantor tersebut. Pegawai di Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa memperoleh gaji setiap bulan dengan menerima amplop yang berisi gaji masing-masing pegawai dan tercantum besarnya gaji yang diterima tanpa ada detail komponen gaji. Proses penghitungan dan pembuatan laporan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) PPh 21 yang dilakukan secara manual dengan melakukan pengecekan ulang pada slip gaji per bulan masing-masing pegawai, hal ini dapat memakan waktu yang cukup lama dalam mengitung dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 21.
Untuk membantu bagian keuangan pada kantor
Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa, maka dibuat aplikasi berbasis Web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) untuk melakukan penghitungan gaji dan PPh 21. Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Penggajian dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa)”.
1.2
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang ada, yaitu : a. Bagaimana pencatatan penggajian dan laporan detail gaji untuk tiap pegawai yang dilakukan pada Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa?
b. Bagaimana melakukan penghitungan PPh 21 berdasarkan pencatatan penggajian dan menghasilkan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dari proses penggajian?
1.3
Tujuan Tujuan dari penulisan ini adalah : a. Membuat aplikasi untuk melakukan pencatatan penggajian yang dilakukan Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa. b. Membuat aplikasi yang mampu mengeluarkan slip gaji dengan komponen gaji yang diterima masing-masing pegawai. c. Membuat aplikasi yang dapat melakukan penghitungan pajak dan mencetak laporan pajak penghasilan pasal 21 dari proses penggajian dan slip gaji pegawai per bulan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) PPh 21 tiap pegawai.
1.4
Batasan Masalah Batasan masalah pada proyek akhir ini yaitu : a. Dalam melakukan penghitungan gaji tiap pegawai disesuaikan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh kantor pusat, jika terdapat pegawai yang pensiun atau mutasi maka dalam melakukan penghitungan gaji akan disesuaikan dengan Surat Keputusan yang berlaku. b. Dalam melakukan penghitungan gaji daftar gaji pokok pegawai negeri sipil yang digunakan sesuai dengan yang berlaku pada saat ini yaitu PP No 11 Tahun 2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang daftar gaji pokok PNS sesuai golongan. c. Aplikasi ini hanya menghitung pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai yang berstatus masih aktif di kantor tersebut dan dengan tahun takwim selama dua belas bulan, dalam jangka waktu 1 Januari – 31 Desember.
d. Aturan yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. e. Pemberlakuan perubahan Surat Keputusan (SK) untuk menghitung PPh 21 tiap pegawai dilakukan setiap awal tahun takwim. f. History kepegawaian tidak ditangani dalam aplikasi ini. g. Aplikasi ini menggunakan pembulatan angka ke bawah sebanyak dua angka di belakang koma dalam melakukan penghitungan gaji dan PPh 21.
1.5
Metodologi Pengerjaan Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan studi kasus. Pengertian metode deskriptif menurut Mohammad Nazir (2009:54) adalah sebagai berikut : ”Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh selanjutnya diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut agar kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah : a. Penelitian Lapangan (Field Research) Metode penelitian lapangan yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. 1) Pengamatan (Observation), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. 2) Wawancara (Interview), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau
pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan. Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan membaca serta mempelajari literature-literatur, catatan-catatan kuliah dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh data teoritis.
Adapun dalam tahap pengembangan sistem informasi, pembuatannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan Software Development Life Cycle (SDLC) menurut Adi Nugroho (2010:4) yaitu sebagai berikut: a. Perencanaan kebutuhan (Requirements planning) Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Observasi di Kantor Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa untuk mendapatkan data real tentang sistem penggajian dan penghitungan PPh pasal 21 yang telah berjalan di kantor tersebut 2) Melakukan wawancara dengan pihak kantor khususnya pegawai bagian keuangan. Tahap
definisi
requirement
planning
dilakukan
dengan
mengumpulkan kebutuhan sistem, seperti fitur-fitur apa saja yang diperlukan, penentuan bisnis proses dari sistem, bahasa pemrograman dan DBMS apa yang sebaiknya digunakan. Pendefinisian requirement planning
ini
dikumpulkan.
dilakukan
dengan
menganalisa
data
yang
telah
b. Analisis kebutuhan Setelah requirement planning telah terdefinisi dengan baik, maka analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dapat dilakukan. Dalam tahap analisis ini data dan proses dari sistem yang telah berjalan di kantor tersebut dianalisis dan dipilih bagian mana yang dapat diimplementasikan menjadi aplikasi, karena tidak semua proses dapat diimplementasikan menjadi aplikasi.
c. Perancangan Pada tahap ini, dilakukan perancangan sistem, seperti membuat ERD (Entity Relationship Diagram) untuk menggambarkan hubungan atau relasi antar data dan membuat Data Flow Diagram (DFD) untuk menggambarkan aliran data.
d. Implementasi Pada tahap ini, aplikasi mulai dapat dibangun. Metode yang dilakukan dalam pembangunan aplikasi ini adalah metode waterfall, di mana setiap langkah dipastikan hasilnya tidak akan berubah dan dibekukan, sehingga tidak ada proses untuk kembali ke tahapan selanjutnya. Aplikasi dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL.
e. Pengujian Tahapan
pengujian
dijalankan
beriringan
dengan
tahap
pembangunan aplikasi. Pengujian dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengujian per modul atau yang biasa dilakukan ketika code
baru
ditambahkan. Pengujian ini dilakukan beberapa kali disesuaikan dengan kebutuhan. Tahapan pengujian menggunakan uji fungsionalitas, yaitu apakah aplikasi sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan.
