BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang meliputi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi kelautan dan perikanan tergambar dari kegiatan perikanan laut yang berada di sepanjang pantai 102,82 km membentang mulai dari Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Donomulyo dan Gedangan, sedangkan kegiatan perikanan budidaya khususnya budidaya air tawar tersebar hampir di setiap kecamatan. Potensi perikanan tangkap serta pengembangannya dapat dilihat dari semakin berkembangnya sarana dan prasarana yang tersedia serta peningkatan produksi baik kualitas maupun kuantitasnya. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap merupakan sentra pengembangan perikanan laut mulai dari kegiatan penangkapan, pengolahan maupun pemasarannya. Di areal reklamasi Sendangbiru saat ini PPP Pondokdadap telah dibangun Tempat Pelelangan Ikan beserta kelengkapan sarana lainnya yang lebih memadai dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban pelaksanaan pelelangan ikan serta meningkatkan kualitas ikan hasil tangkap. Untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam kemudahan memperbaiki sarana operasional tangkapnya juga telah disediakan bengkel nelayan namun saat ini sarana dimaksud belum dilengkapi dengan prasarana dan peralatan pendukung lainnya. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondokdadap secara menyeluruh merupakan salah satu icon Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan pada khususnya
dan masyarakat
Kabupaten
Malang pada umumnya.
Untuk
mewujudkan hal tersebut telah didukung oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dengan menetapkan Pondokdadap sebagai wilayah Minapolitan Tangkap. Program Minapolitan Tangkap merupakan program yang terkait dengan banyak sektor sehingga diharapkan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kelautan dan perikanan saja namun perlu adanya dukungan yang memadai dari sektor terkait lainnya baik di tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkap telah dikembangkan usaha pengolahan ikan di Sendangbiru yang meliputi pengolahan ikan pindang, abon ikan, ikan kering/asin serta pengolahan ikan lainnya.
1
Sesuai dengan program yang telah dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang target produksi perikanan dan kelautan sebesar 353% pada tahun 2014 menuju Visi “ Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang telah menandatangani Kontrak Produksi Budidaya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Potensi perikanan budidaya perlu digali dan dipacu seoptimal mungkin karena adanya indikasi keadaan overfishing di perikanan tangkap sebaliknya potensi budidaya masih banyak yang belum tergali. Salah satu program untuk mewujudkan kontrak kinerja tersebut adalah melalui program Minapolitan Budidaya dan didukung oleh program pengembangan perikanan budidaya lainnya. Saat ini kebutuhan benih ikan di Kabupaten Malang dipenuhi oleh UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang berada di beberapa wilayah Kecamatan dan Balai Benih Ikan (BBI) Sukorejo Kecamatan Gondanglegi serta Stasiun Benih Ikan yang berada di Desa Jatiguwi – Kecamatan Sumberpucung. Kedua unsur penghasil benih ikan ini perlu dipacu dalam peningkatan volume dan kualitas produksinya. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang perlu diperhatikan tidak hanya peningkatan volume produksinya semata
namun
juga
perlu
memperhatikan
peningkatan
kualitas
hasil
tangkap/hasil budidaya. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah faktor pemasarannya baik pasar lokal regional maupun internasional. Nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan serta pedagang ikan sebagai pelaku utama pengembangan perikanan perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya antara lain melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa optimis bahwa sektor perikanan dan kelautan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Malang, mengingat sumberdaya kelautan dan perikanannya sangat berpotensi. Meski demikian kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketertinggalan serta kemiskinan sebagian nelayan dan pembudidaya ikan masih cukup tinggi. Guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran, maka dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah daerah senantiasa secara konsisten menyelaraskan berbagai program dan kegiatannya
2
terutama terkait dengan alokasi belanja yang mendukung kegiatan perekonomian yang mampu memacu pertumbuhan (pro-growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan pro-job) dan mengurangi kemiskinan (pro-poor). Rencana strategis (Renstra) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menentukan arah yang akan dituju selama 5 tahun, cara menuju arah tersebut dan bagaimana cara mengetahui capaiannya. Renstra berfungsi untuk merencanakan perubahan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, memberikan arah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan, memberikan orientasi pada masa yang akan datang dan pelayanan kepada masyarakat. 1.2.
Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2011 - 2015 mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 dan RTRW Kabupaten Malang, serta dengan mereview Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 - 2014 dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014. Selain itu Renstra mempunyai keterkaitan dengan Renja yang merupakan penjabaran tahunan dari dokumen perencanaan jangka menengah tersebut. 1.2.1. RPJMD Kabupaten Malang Dalam RPJMD Kabupaten Malang visi pembangunan Kabupaten Malang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang tahun 2010 - 2015 yang merupakan bagian dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pada misi ke 7, yaitu mewujudkan peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
yang
berbasis
pertanian
dan
pemberdayaan masyarakat perdesaan. Sesuai dengan pernyataan visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan yang menjadi acuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah pada tujuan ke 7, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga pedesaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, inflasi, pendapatan perkapita) dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
3
Sedangkan sasaran umum yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang yang berkaitan dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah sasaran ke 7, yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan. Agenda pembangunan yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah agenda ke 3, yaitu mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang di tandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat enterpreneurship di kalangan masyarakat luas. Adapun prioritas pembangunan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat (prioritas ke 5). Dalam
mengimplementasikan
pembangunan
strategi
yang
dilakukan mengacu pada strategi ke 7, yaitu peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi; strategi diarahkan melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta mendorong pengembangan produk potensial seperti pertambangan dan pariwisata. Selain
itu
juga
pengembangan
diarahkan
produk
melalui
industri
untuk
peningkatan tujuan
investasi
ekspor.
Dari
dan aspek
sumberdaya manusia dilakukan pula peningkatan dan pengembangan semangat enterpreneurship terutama pada generasi muda dan angkatan kerja agar mampu menciptakan lapangan kerja lokal. Strategi lainnya ialah mengembangkan produk unggulan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan utama dan 1 kecamatan 1 produk unggulan utama dengan memperkuat basis pasar lokal melalui gerakan “cinta dan bangga mengkonsumsi produk lokal”. Arah kebijakan dalam pembangunan kelautan dan perikanan terkait dengan arah kebijakan ke 7 dari arah kebijakan umum dalam RPJM Kabupaten Malang tahun 2010 - 2015, yaitu memacu pertumbuhan sektor
4
andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa kontruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan dengan rincian antara lain : a. Mendorong
pemerataan
pembangunan
dengan
percepatan
pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah termasuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pihak-pihak lainnya. b. Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk mempertahankan
tingkat
produksi
pangan
dan
meningkatkan
ketersediaan pangan hasil ternak dan ikan. c. Mendorong peningkatan produksi sektor andalan: pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa serta mendorong percepatan pengembangan sektor potensi seperti kelautan dan perikanan, pertambangan, bangunan dan konstruksi. d. Mewujudkan peningkatan produksi, efisiensi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk 1) Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep Cooperative Farming. 2) Peningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, melalui dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan serta mengupayakan perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat. 3) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengatasi resiko usaha pertanian maupun dalam mendukung pengembangan agroindustri.
5
4) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: a) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya, b) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah
pesisir,
sumberdaya
c)
perbaikan
perikanan
tangkap,
dan
peningkatan
terutama
di
pengelolaan
wilayah
ZEE,
d) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya
perikanan
pengolahan
dan
dan
nilai
kelautan,
tambah
e)
produk
peningkatan
kualitas
perikanan
melalui
pengembangan teknologi pasca tangkap/panen, dan f) peningkatan kemampuan SDM, penyuluh, dan pendamping perikanan. e. Kebijakan dalam meningkatkan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: 1) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. 2) Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif. 3) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/ perikanan. f. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan
lainnya
untuk
meningkatkan
kontinuitas
pasokan,
khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal. g. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar. h. Meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
melalui
peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar. i. Menyempurnakan berbagai kebijakan yang merintangi aksesibilitas dan lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya.
6
j. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan. k. Menajamkan program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin. l. Meningkatkan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu. m. Menata dan mengembangkan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya. n. Meningkatkan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada. o. Mengembangkan potensi wilayah dan cluster ekonomi perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. p. Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin. q. Meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melaui forum dialog yang konstruktif. Icon promotif Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan daya saing, daya tarik dan daya tahan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah adalah Kabupaten Malang sebagai Bumi Agro Wisata yang terkemuka di Jawa Timur, yang meliputi ikon agro dan wisata.
1.2.2. RTRW Kabupaten Malang Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang adalah Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah,
7
penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Malang adalah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan pada kebijakan pengembangan kawasan pertanian telah ditetapkan strategi sebagai berikut : a. Memelihara
kualitas waduk dan
sungai untuk pengembangan
perikanan darat. b. Pengembangan kawasan Minapolitan untuk pengembangan perikanan darat. c. Pengembangan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut. d. Penggunaan alat tangkap ikan laut yang ramah lingkungan. e. Peningkatan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut. Perikanan dapat di bagi dalam dua kelompok utama yakni perikanan darat yang dikembangkan di kolam/sungai, waduk, tambak, karamba, dan mina padi, dan perikanan laut. Adapun pengembangan perikanan darat adalah: 1. Perikanan kolam dan sungai produksinya terdistribusi merata di seluruh Kabupaten Malang. 2. Perikanan waduk terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Ngantang terdapat Bendungan Selorejo, di Kecamatan Sumberpucung - Kalipare terdapat Bendungan Karangkates dan Lahor serta di Kecamatan Kepanjen - Pagak terdapat Bendungan Sengguruh, dengan kawasan pendukung
antara
lain
Kecamatan
Dau,
Kecamatan
Wajak,
Kecamatan Turen, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Singosari. Perikanan tambak terdapat pada wilayah Kecamatan Sumbermanjing
Wetan,
Kecamatan
Tirtoyudo
dan
Kecamatan
Gedangan. 3. Perikanan Minapadi yakni mengembangkan ikan di sawah ketika digenangi air terdapat pada hampir semua sawah di Kabupaten Malang;
8
4. Perikanan Karamba terdapat di Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Kecamatan Gedangan serta Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, Kecamatan Karangploso. Pusat pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Malang akan di konsentrasikan di Kecamatan Wajak. Untuk perikanan laut akan dikembangkan sebagai berikut : 1.
Pengembangan pelabuhan perikanan di kawasan Sendangbiru yang diarahkan pengembangan baru perikanan terpadu, yang nantinya dapat dijadikan sebagai promosi dan arahan investasi serta mendapat bantuan pembangunan pelabuhan perikanan, yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
2. Pengembangan TPI di Sipelot di Kecamatan Tirtoyudo; 3. Pengolahan hasil ikan di Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 4. Pengembangan
perikanan
hias
dan
lobster di Kondangmerak
Kecamatan Bantur. Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Malang adalah : 1. Mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan ; 2. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya ; 3. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem. Wilayah pengembangan kelautan dan perikanan diarahkan pada 5 wilayah pengembangan Kabupaten Malang antara lain : 1. Wilayah Pengembangan Kepanjen dengan berpusat di perkotaan Kepanjen meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan
Sumberpucung,
Kecamatan
Kalipare,
Kecamatan
Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran dengan potensi pengembangan sub sektor perikanan darat. 2. Wilayah Pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, dengan potensi pengembangan di sub sektor perikanan air tawar.
9
3. Wilayah Pengembangan Tumpang dengan pusat pelayan di perkotaan Tumpang meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan
Wajak,
Kecamatan
Jabung
dengan
potensi
pengembangan di sub sektor perikanan darat dengan memusatkan semua kegiatan Minapolitan Budidaya di Kecamatan Wajak. 4. Wilayah pengembangan Turen dan Dampit meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading dengan pusat pelayanan ekonomi di Dampit memiliki potensi pengembangan di sub sektor perikanan laut. 5. Wilayah pelayanan
pengembangan di
perkotaan
Sumbermanjing Sendang
Biru
Wetan
dengan
meliputi
pusat
Kecamatan
Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur memiliki potensi pengembangan sub sektor perikanan laut. Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi : 1. Kebijakan konservasi kawasan Pulau Sempu sesuai fungsinya sebagai kawasan wisata dan lindung (cagar alam). Strategi yang dilakukan adalah : a. Mempertahankan dan menjaga kelestariannya; b. Membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di Pulau Sempu; serta c. Mengembalikan berbagai kehidupan terutama satwa yang nyaris punah di Pulau Sempu. 2. Kebijakan optimalisasi pengembangan kawasan Sendangbiru. Strategi yang dilakukan adalah: a. Melakukan optimalisasi pola ruang Kawasan Sendangbiru sebagai kawasan permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan; b. Melindungi ekosistem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan; serta c. Peningkatan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di Kawasan Sendangbiru.
10
3. Kebijakan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir. Strategi yang dilakukan adalah : a. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam memelihara ekosistem pesisir. b. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan
cara
penangkapan
yang
ramah
lingkungan
dan
mendukung keberlanjutan; c. Menjadikan Kawasan lindung sebagai daya tarik wisata dan penelitian ekosistem pesisir; serta d. Menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrove. 1.2.3. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Visi pembangunan kelautan dan perikanan nasional adalah Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah 1) Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi; 2) Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; 3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan; 4) Memperluas akses pasar domestik dan internasional. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan adalah : 1. Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintergrasi : a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah. b. Seluruh
perencanaan,
pelaksanaa,
pengendalian
dan
pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat. c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. 2. Mengelola
sumber
daya
kelautan
dan
perikanan
secara
berkelanjutan :
11
a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan. c.
Pulau-pulau
kecil
dikembangkan
menjadi
pulau-pulau
potensial. d. Indonesia bebas llegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Meningkatkan
produktivitas
dan
daya
saing
berbasis
menjadi
kawasan
pengetahuan : a. Seluruh
kawasan
potensi
perikanan
Minapolitan dengan usaha yang bankable. b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin. c.
Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintergrasi.
4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional : a.
Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
b.
Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan.
Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah : 1. Pro poor. Pendekatan pro poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. 2. Pro job. Pendekatan pro job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha. 3. Pro growth. Pendekatan pro growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasonal melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsistem menjadi
12
pelaku
ekonomi
modern,
melalui
berbagai
dukungan
pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernosasi. 4. Pro sustainability. Pendekatan pro sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut melalui pengembangan minapolitan, enterpreneurship (pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha), networking (mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja), technology and innovation (penguasaan teknologi perikanan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan), empowering (pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan
kemiskinan)
dan
penguatan
kelembagaan
kelompok masyarakat. Implementasi dari arah kebijakan dan strategi tersebut meliputi program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan adalah:
a.
Pengelolaan
Sumberdaya Ikan; b. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan,
Alat Penangkap
Ikan, dan Pengawakan
Kapal
Perikanan; c. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; d. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan; e. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil; f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan; b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan; c. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan; d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan; e. Pengembangan Sistem Prasarana
13
dan Sarana Pembudidayaan Ikan; f. Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya; g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
adalah:
a.
Fasilitasi
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan; b. Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; c. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri
Hasil
Pengembangan
Perikanan;
d.
Fasilitasi
Pemasaran
Luar
Negeri
Penguatan Hasil
dan
Perikanan;
e. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan; f. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Pengolahan
Hasil
Perikanan
g.
Peningkatan
Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis; b. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan; d. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; e. Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat; f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan; b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan; c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan; e.
Penyelesaian
Tindak
Pidana
Kelautan
dan
Perikanan;
f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
14
6. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap; b. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya; c. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan; d. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Non Hayati Pesisir dan Laut; e. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; f. Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
g.
Peningkatan
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a. Pelatihan Kelautan dan
Perikanan
b.
Penyuluhan
Kelautan
dan
Perikanan
c. Pendidikan Kelautan dan Perikanan d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
1.2.4. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Visi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah ”Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman dan lestari tahun 2015”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Timur 2010-2014 misi yang diemban adalah mewujudkan masyarakat
perikanan
dan
kelautan
yang
sejahtera
melalui
pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah : - Meningkatkan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat perikanan dan kelautan; - Meningkatkan ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan; - Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang aman lestari dan berkelanjutan; - Meningkatkan taraf hidup masyarakat perikanan dan kelautan; - Mengembangkan intergrasi dalam penataan dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut.
15
Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan adalah : - Meningkatnya
kemampuan
dan
fasilitas
usaha
masyarakat
perikanan dan kelautan; - Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan dan kelautan; - Terciptanya sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari; - Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan serta konsumsi ikan perkapita; - Terciptanya pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam mendukung pembangunan perikanan dan kelautan tahun 2010 - 2014 indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain : - Tersedianya data kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan; - Tercapainya target produksi; - Tercapainya produk berkualitas sesuai standart mutu dari hulu sampai hilir; - Tercapainya target konsumsi makan ikan; -
Meningkatnya Nila Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI);
-
Terlaksananya Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan. Arah kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Timur adalah : 1. Pro
poor
dilakukan
melalui
pemberdayaan
sosial
ekonomi
masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. 2. Pro job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional
dengan
membuka
lapangan
kerja
yang
dukungan
pengembangan modal dan kepastian berusaha. 3. Pro growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasonal melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku ekonomi modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.
16
4. Pro
sustainability
dilakukan
melalui
upaya
pemulihan
dan
pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, 5. Pro environment dilakukan melalui upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut
melalui
:
1)
Pengembangan
Perikanan
Budidaya;
2)
Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 4) Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pengawasan; 5) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur diimplementasikan dalam program dan kegiatan prioritas berikut : 1.
Program Pengembangan Perikanan Budidaya a. Pengelolaan
Produksi
pengembangan
budidaya
Perikanan
Budidaya,
air
pelaksanaan
payau,
melalui Good
Agriculture Pravtices, Good Handling Practices, serta sertifikasi mutu bidang perikanan budidaya berdasar konsep Hazard Analytic Critical Control Point, pengembangan induk dan benih unggul, pengembangan kawasn perikanan budidaya, revitalisasi perikanan budidaya. b. Pengelolaan
Sarana
dan
Prasarana
Budidaya,
melalui
peningkatan prasarana dan sarana di UPTD dan Kawasan Pengembangan Budidaya, pemberdayaan kelompok masyarakat pembudidaya, identifikasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kebutuhan dan peredaran sarana budidaya. c. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan, melalui penanggulangan hama dan penyakit Ikan dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya, pengendalian obat dan residu pada proses budidaya, pelestarian sumberdaya ikan. d. Pengelolaan UPT Budidaya Air Tawar dan Air Payau, melalui pengembangan teknologi, peningkatan pengelolaan operasional budidaya dan atau pembenihan, peningkatan sumberdaya manusia.
17
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Fasilitasi Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi Perikanan Tangkap, meliputi pengelolaan sumberdaya ikan, peningkatan sumberdaya nelayan, pengembangan usaha penangkapan ikan, penguatan kelembagaan
dan
permodalan
keluarganya,
penerapan
alat
kelompok tangkap
nelayan dan
alat
dengan bantu
penangkapan Ikan yang produktif dan ramah lingkungan, penerapan GHdP dan sertifikasi Hasil Penangkapan Ikan (SHTI), fasilitasi sertifikasi kapal penangkapan ikan. b. Pengelolaan Operasional Pelabuhan, meliputi sanitasi dan higienitas di PP/PPI, penerapan Log BOOK dan pendataan hasil tangkapan ikan, peningkatan kemampuan SDM di PP/PPI, sertifikasi pengawasan kapal dan nelayan, fasilitasi sertifikasi Tempat Pendaratan Ikan, peningkatan pelayanan jasa di PP/PPI, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana PP/PPI, pembinaan teknis bagi pengguna jasa di PP/PPI, fasilitasi pusat informasi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan. c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, meliputi
pembangunan,
pengembangan
dan
rehabilitasi
pelabuhan perikanan/ PPI, fasilitasi pengembangan PPI di kabupaten/ kota, restrukturisasi armada perikanan tangkap, pengembangan dan fasilitasi alat tangkap dan alat bantu penangkapan di kabupaten/kota. d. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Bagi Nelayan dan Taruna Nelayan,
meliputi
pelaksanaan
kaji
terap
pengembangan
teknologi penangkapan ikan, pendidikan dan latihan keterampilan teknis bagi nelayan dan petugas teknis lapangan di kabupaten/ kota. 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan, meliputi pengembangan produk olahan, jaminan mutu hasil perikanan. b. Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan, meliputi fasilitasi usaha perikanan dan kelautan, fasilitasi investasi perikanan dan kelautan, fasilitasi permodalan perikanan dan kelautan, fasilitasi
18
peningkatan kinerja penyuluh perikanan dan kelautan, fasilitasi kelembagaan dan informasi usaha. c. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Dalam dan Luar Negeri, meliputi peningkatan konsumsi ikan, pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri, peningkatan ekspor produk hasil perikanan. d. Penguatan Kompetensi Pengendalian, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan serta Pengembangan Teknologi Terapan, meliputi pengendalian mutu hasil perikanan, pengujian mutu hasil perikanan, sertifikasi mutu hasil perikanan, pengembangan teknologi terapan. 4. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil a. Pengelolaan
Kelautan
Pemberdayaan
Pesisir
Ekonomi
dan
Pengawasan,
Masyarakat
Pesisir
meliputi (PEMP),
pengelolaan lingkungan dan jasa kelautan, perencanaan dan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi dan adaptasi bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim, rehabilitasi dan konservasi ekosistem dan sumberdaya ikan di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan basis data sparsial dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan kelembagaan dan akreditasi program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan dan pembinaan legislasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan operasional SPDN. b. Pengelolaan
Pengawasan
dan
Pengendalian
Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan, meliputi peningkatan operasional pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan, peningkatan penataan dan penegakan hukum, penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan (POKMASWAS),
peningkatan
sarana
dan
prasarana
pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. 1.2.5. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan
19
Renja dari tahun pertama sampai dengan tahun ke lima harus mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011 – 2015. 1.3.
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu mengacu pada landasan operasional antara lain sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014;
20
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Urusan Wajib dan Pilihan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.
1.4.
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan
kelautan
dan
perikanan
serta
konsistensi
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Malang sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis ini antara lain adalah : a. Sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja. b. Sebagai kesepakatan bersama dalam penanganan program dan kegiatan kelautan dan perikanan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. c. Sebagai
dasar
penyusunan
indikator
kinerja
(performance
indicator)
manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi. d. Sebagai alat (tools) untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dari stakeholder, baik masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. 1.5.
Sistematika Penulisan BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1.3. Landasan Hukum
21
1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penulisan BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 2.2. Struktur Organisasi 2.3. Sumberdaya Aparatur 2.4. Sarana dan Peralatan Kerja Utama 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Sebelumnya 2.6. Gambaran Pelayanan
BAB III.
ANALISIS ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 3.2. Analisis Lingkungan Strategis 3.3. Isu Strategis
BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Tujuan 4.4. Sasaran 4.5. Strategi dan Kebijakan
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MENGACU PADA RPJMD
22
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan. Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang adalah : a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana uraian di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang memiliki fungsi sebagai berikut : a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan; b. Perencanaan strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan; c.
Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan; e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan; f.
Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan;
g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kelautan dan perikanan; h. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan; i.
Pembinaan UPTD;
j.
Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang kelautan dan perikanan;
k.
Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
l.
Pelaksanaan kerja sama lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
23
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang terdiri dari Sekretariat dan 4 bidang, yaitu Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kelautan dan Perikanan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum, yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan; b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Pengelolaan
urusan
rumah
tangga,
keprotokolan
dan
hubungan
masyarakat; d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah; e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan; f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan. 2. Bidang Perikanan Budidaya Bidang
Perikanan
Budidaya
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengembangan dan pemberdayaan perikanan budidaya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Bidang Perikanan Budidaya adalah : a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang perikanan budidaya. b. Pelaksanaan
bimbingan
teknis
manajemen
usaha
budidaya
ikan,
pembenihan, kesehatan dan pakan ikan.
24
c. Penghitungan prakiraan produksi hasil pembudidayaan dan pembenihan ikan air tawar/payau/laut. d. Pemberian dukungan fasilitas usaha bagi pembudidaya ikan, dan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR). e. Perencanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. f.
Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang perikanan budidaya. 3. Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Disamping itu wajib untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana uraian di atas, Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengelolaan, serta pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. b. Penetapan kebijakan dan perencanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. c. Pemberian bimbingan teknis eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan serta rehabilitasi sumberdaya alam hayati. d. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. e. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 4. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas
melaksanakan
pelayanan
data
dan
informasi
pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta ketahanan pangan asal ikan. Disamping itu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
25
Untuk
melaksanakan
tugas
tersebut
Bidang
Pelayanan
dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan evaluasi ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. b. Pelaksanaan perencanan pelayanan data dan informasi. c. Penyusunan kebijakan perencanaan pelayanan data dan informasi, ketahanan pangan asal ikan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. d. Pemberian bimbingan teknis pelayanan data dan informasi. e. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. f.
Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok antara lain
melaksanakan
pelayanan
usaha
kelautan
dan
perikanan,
serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Bidang Usaha Kelautan dan
Perikanan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan perencanaan, pendataan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan. b. Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan
hasil,
pelaksanaan
usaha
pemasaran,
investasi
dan
permodalan usaha kelautan dan perikanan. c. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan kerja usaha kelautan dan perikanan. 2.2. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perikanan Budidaya; d. Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; e. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26
f. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan; g. UPTD (UPTD Balai Benih Ikan dan UPTD Tempat Pelelangan Ikan); h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PERIKANAN BUDI DAYA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BIDANG SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKSI BUDIDAYA IKAN
SEKSI PERIKANAN TANGKAP
SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI
SEKSI MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL
SEKSI KESEHATAN DAN PAKAN IKAN
SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DAN PESISIR
SEKSI PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
SEKSI USAHA PEMASARAN
SEKSI PERBENIHAN
SEKSI PENGENDALIAN SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
SEKSI KETAHANAN PANGAN ASAL IKAN
SEKSI PELAYANAN INVESTASI DAN PERMODALAN
UPTD
27
2.3. Sumberdaya Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 68 orang pegawai, yang terdiri dari 46 orang PNS, 8 orang CPNS dan 14 orang pegawai honorer. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. Data Kepegawaian menurut Jenis Kepegawaian, Pangkat/Golongan Golongan
Jenis Kepegawaian
IV
III
II D
Honorer
I
Jumlah
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
C
D
PNS
5
2
-
3
9
6 10 3
2
4
1
-
1
-
46
CPNS
-
-
-
2
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
8
- Pemkab
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Pusat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dinas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
14
5
2
-
5
9
6 10 9
2
4
1
-
1
14
68
Honorer/ Kontrak
Jumlah
Sedangkan menurut tingkat pendidikannya pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari 7 orang pasca sarjana, 20 orang sarjana, 4 orang D2/D3, 28 orang SLTA, 5 orang SLTP dan 4 orang SD, sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2. Data Kepegawaian menurut Pendidikan Jenis Kepegawaian
Pendidikan
Jml
SD
SLTP
SLTA
D3/D2
S1
S2/S3
- Teknis
-
2
3
3
15
3
26
- Non Teknis
1
2
19
-
2
4
28
- Pemkab
-
-
-
-
-
-
-
- Pusat (Teknis)
-
-
-
-
-
-
-
- Kantor
3
1
6
1
3
-
14
4
5
28
4
20
7
68
PNS dan CPNS:
Honorer/Kontrak
Jumlah
28
Dilihat dari data-data kepegawaian tersebut, dapat diketahui bahwa secara kualitas pegawai perikanan cukup memadai yang ditunjang dengan 45,59% berpendidikan D3, S1 dan S2, jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan masih terbatas, khususnya pada jajaran staf dan petugas lapangan. 2.4. Sarana dan Peralatan Kerja Utama Untuk menunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh sarana dan peralatan kerja. Jenis dan jumlah sarana dan peralatan kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama No.
Jenis & Nama Sarana Peralatan Kerja
Jumlah / Satuan
1.
Gedung dinas
1 bidang
2.
Kendaraan dinas
1 unit
3.
Kendaraan angkutan (pick up)
2 unit
4.
Sepeda motor
6 unit
5.
Komputer PC
15 unit
6.
Komputer Notebook
5 unit
7.
Balai Benih Ikan (BBI)
2 unit
8.
Peralatan budidaya BBI
1 paket
9.
Peralatan laboratorium
1 paket
10.
Mesin pembuat pakan
1 unit
11.
Bangunan balai pertemuan nelayan
1 unit
12.
Bangunan bengkel nelayan
1 unit
13.
Peralatan komunikasi pengawasan
1 paket
14.
Stasiun Benih Ikan
1 unit
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Sebelumnya Sebelum disusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015, yang menjadi acuan adalah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 - 2010, sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk, sebelumnya tergabung dalam Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan. Namun agar dapat memberikan gambaran pencapaian yang lebih jelas dalam evaluasi khususnya indikator kinerja sasaran di bawah ini digunakan data 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2006 - 2010.
29
Dalam Renstra tahun 2008 – 2010 program yang direncanakan meliputi 11 program, yang terdiri dari 4 program rutin, yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Selain itu terdapat 7 program pembangunan, yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut, Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut, Pengembangan Budidaya Perikanan,
Pengembangan
Perikanan
Tangkap,
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan Perikanan, serta Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Realisasi pelaksanaan program tersebut mencapai 100%, artinya semua program tersebut telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2008 – 2010. 2.5.1. Evaluasi Indikator Makro Salah satu indikator makro yang menjadi tolok ukur dalam pertumbuhan perekonomian daerah adalah PDRB. Dukungan sektor pertanian dalam PDRB cukup tinggi, tetapi sub sektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian tersebut dukungannya masih kecil, yaitu rata-rata 1,11 %. Sedangkan pertumbuhan selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,33%, pertumbuhan terendah pada tahun 2006 dan 2007, yaitu 5,16% dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009, yaitu 7,69%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2006 - 2009 Uraian
2006
2007
2008
2009
Rata-rata
Sektor Pertanian : PDRB
3.648.211,29 3.804.359,63 3.971.329,43 4.171.370,51
3.818.671,43
Sub Sektor Perikanan : PDRB
39.710,82
41.759,90
44.837,60
48.283,38
42.470,80
Pangsa
1,09
1,10
1,13
1,16
1,11
Pertumbuhan
5,16
5,16
7,37
7,69
6,33
Sumber : BPS Kabupaten Malang
30
2.5.2. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2008 - 2010 sebagaimana pada uraian berikut : 1). Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan. Dari tujuan di atas indikator kinerja sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, budidaya, benih ikan, ikan olahan dan konsumsi ikan. a. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Pada tahun 2010 total produksi perikanan mencapai 10.880,93 ton,
jumlah produksi tersebut sebagian besar berasal dari usaha
perikanan tangkap yaitu sekitar 86 %, sedangkan produksi perikanan budidaya hanya mencapai sekitar 14% dari total produksi perikanan. Peningkatan produksi perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir ratarata mencapai 1,89% per tahun, yang mana peningkatan produksi usaha budidaya lebih tinggi dibandingkan dengan
perikanan
tangkap. Target peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 2,30% per tahun, sedangkan capaian peningkatan produksi rata-rata 15,32% per tahun, sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 666,10%. Untuk perikanan tangkap target peningkatan 4,00% per tahun, namun realisasi peningkatan produksi selama 5 tahun hanya mencapai 0,52% (target tidak tercapai). Penyebab tidak tercapainya target tersebut antara lain adalah faktor iklim/cuaca
yang tidak
menentu dan gelombang laut yang tinggi sehingga nelayan mengalami kesulitan operasional di laut. Produksi untuk masing-masing jenis bidang usaha pada umumnya mengalami peningkatan produksi. Peningkatan terbesar terjadi pada budidaya ikan di minapadi / minamendong, yaitu ratarata sebesar 66,45% dan pada budidaya ikan di sekatan sebesar 46,84%. Sedangkan budidaya ikan di karamba mengalami penurunan yang disebabkan tidak terdapat pengusahaan budidaya di karamba pada tahun terakhir ini. Secara rinci perkembangan produksi perikanan tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :
31
Tabel 5. Produksi Perikanan menurut Kegiatan Tahun 2006 – 2010 Produksi (ton)
Uraian
2006
2007
2008
Kenaikan 2009
2010
rata2(%)
Penangkapan
9.284,66
10.087,14
9.433,56
9.816,75
9.411,65
0,52
- Perikanan Laut
8.968,83
9.729,77
9.223,72
9.435,78
9.100,82
0,51
- Perairan Umum
315,83
357,57
209,84
380,97
310,83
8,76
Budidaya
850,28
857,56
1.086,09
1.142,95
1.469,28
15,32
- Tambak
402,23
532,60
443,65
444,00
459,68
4,83
- Kolam
132,83
135,52
108,75
145,02
228,50
18,30
- Karamba
0,37
0,59
0,00
1,64
0,00
-
- Minapadi/Minamendong
4,85
5,57
8,14
13,29
32,10
66,45
310,00
183,29
525,55
539,00
749,00
46,84
10.134,94
10.944,70
10.519,65
10.959,70
10.880,93
1,89
- Sekatan Total
1. Produksi Benih Ikan Kenaikan rata-rata produksi benih ikan selama 5 tahun terakhir sebanyak 31,25 %, sedangkan target kenaikan produksi adalah 6%, sehingga capaian terhadap target adalah 520 %. Tabel 6. Perkembangan Produksi Benih Ikan di UPR Produksi (ekor)
Uraian
2006
Produksi
2007
2008
.. 17.327.400
Kenaikan 2009
2010
rata2 (%)
26.878.983 29.338.850 37.988.000
31,25
Benih Ikan
2. Konsumsi Ikan per Kapita Konsumsi
ikan
masyarakat
Kabupaten
Malang
masih
tergolong rendah dan peningkatannya cukup kecil. Pencapaian nilai konsumsi ikan tersebut masih di bawah standar regional dan nasional. Apabila dibandingkan dengan capaian konsumsi ikan per kapita
Jawa
Timur
pada
tahun
2010,
yaitu
sebesar
19,2 kg/kapita/tahun, konsumsi ikan per kapita Kabupaten Malang masih berada di bawahnya, yaitu 18,15 kg/kapita/tahun atau 94,53 % dari konsumsi ikan per kapita Jawa Timur tersebut. Bila dibandingkan dengan pencapaian konsumsi ikan nasional tahun 2010, yaitu 30,47 kg/kapita/tahun maka konsumsi ikan di Kabupaten Malang hanya tercapai 59,57%-nya. Perkembangan konsumsi ikan masyarakat
32
selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mencapai 2,91% per tahun sedangkan target 2,3% dan tingkat capaian 126,52%. Tabel 7. Perkembangan Konsumsi Ikan per Kapita Konsumsi Ikan
Uraian
Konsumsi ikan per kapita(kg/kapita/thn)
Kenaikan
2006
2007
2008
2009
2010
16,19
16,99
17,16
17,47
18,15
rata2 (%)
2,91
3. Produksi Ikan Olahan Produksi ikan olahan pada tahun 2009 mencapai 3.286,62 ton atau meningkat 0,30% dari tahun 2008. Sedangkan produksi ikan olahan tahun 2010 mencapai 4.507,61 ton atau meningkat 37,15 %. Kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir mencapai 13,12 % atau nilai capaian adalah 437,33% dari target. Tabel 8. Perkembangan Produksi Ikan Olahan Tahun 2006 - 2010 Produksi (ton)
Uraian
Produksi ikan
Kenaikan rata2(%)
2006
2007
2008
2009
2010
3.040,58
3.392,86
3.276,92
3.286,62
4.507,61
13,12
olahan
2). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Indikator
kinerja
sasaran
dari
tujuan
tersebut
adalah
meningkatnya SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan (tenaga kerja) mengalami peningkatan
sebesar
14,20%
pada
nelayan,
4,41%
pada
pembudidaya ikan, 4,36% pada pengolah ikan dan 56,86% pada pemasar ikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
33
Tabel 9. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2006-2010
Uraian
Kenaikan
2006
2007
2008
2009
2010
Pembudidaya Ikan (org)
3.351
3.714
2.272
3.519
3.419
4,41
Nelayan (org)
2.208
2.258
2.560
3.209
3.716
14,20
Pengolah Ikan (org)
51
58
56
60
60
4,36
Pemasar Ikan (org)
130
146
172
400
659
56,86
rata2 (%)
3). Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Sasaran
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya
masyarakat/nelayan yang paham tentang kelestarian sumberdaya dan kesadaran hukum melalui adanya kegiatan pembinaan dan sosialisasi.
4). Meningkatkan kesiagaan dan penanganan terhadap bencana alam laut. Sasaran
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya
masyarakat
pesisir/nelayan yang paham dan terampil dalam mengantisipasi korban bencana alam laut melalui adanya kegiatan pembinaan dan sosialisasi, serta penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana alam laut.
2.5.3. Evaluasi Indikator Kinerja Anggaran Indikator kinerja anggaran program dan kegiatan yang dilakukan evaluasi adalah program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2008 - 2010 sesuai dengan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana pada Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2008. Program dan kegiatan tersebut didukung dari dana APBD Kabupaten Malang baik dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Target dan realisasi anggaran pada masingmasing program tahun 2008-2010 sebagai berikut :
34
Tabel 10. Target dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2008-2010 2008 Uraian
No
1
Target (Rp)
2
3
2009 Realisasi (%) 4
Target (Rp) 5
2010 Realisasi (%) 6
Target (Rp) 7
Realisasi (%) 8
Program Pelayanan 1.. Administrasi
416.586.000
98,34
270.843.000
99,41
91.732.000
100,00
Perkantoran Program Peningkatan 2.. Sarana dan Prasarana
27.520.000
100,00
22.995.000
98,76
6.925.000
92,85
10.000.000
85,00
5.500.000
100,00
5.000.000
100,00
42.861.000
100,00
100,00
29.602.800
99,76
62.925.000
100,00
56.263.000
100,00
334.030.000
99,47
172.350.000
98,75
154.890.000
98,89
92.030.000
95,65
38.750.000
100,00
39.922.000
99,48
3.380.000
100,00
2.949.114.500
81,17
1.991.924.500
97,39 1.799.195.000
97,66
732.455.000
91,61
1.323.167.000
98,84
98,97
0
76.310.000
99,88
Aparatur Program Peningkatan 3.. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan 4.. Sistem Pelaporan
48.985.000
Capaian Kinerja dan Keuangan Program 5..
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Peningkatan Kesadaran dan
6..
Penegakan Hukum dalam Pendaya gunaan Sumberdaya Laut Program Peningkatan
7..
Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Program
8.. Pengembangan Budidaya Perikanan Program 9.. Pengembangan
1.376.690.000
Perikanan Tangkap Program 10. Pengembangan . Sistem Penyuluhan
0
3.380.000
100,00
Perikanan
35
1
2
3
4
5
6
7
8
Program Optimalisasi 11. Pengelolaan dan . Pemasaran Produksi
268.620.500
98,37
454.450.500
4.721.182.000
94,52
4.445.250.000
99,64
660.045.000
98,24
98,36 4.402.009.800
98,32
Perikanan JUMLAH
Sedangkan target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2008 - 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 11. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2008-2010 No.
Uraian
2008
2009
2010
1. Pendapatan Target (Rp)
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.650.000.000,00
Realisasi (Rp)
1.435.221.333,00
1.588.069.920,00
1.628.619.896,00
95,68
105,87
98,70
% No. 2.
Uraian
2008
2009
2010
1.879.959.000,00
2.080.180.000,00
1.672.644.813,00
2.007.811.473,00
88,97
96,52
.721.182.000,00
4.445.250.000,00
4.402.009.800,00
4.462.555.330,00
4.372.404.097,00
4.327.904.728,00
94,52
98,36
98,32
Belanja Tidak langsung Target (Rp)
*)
Realisasi (Rp) %
3. Belanja langsung Target (Rp) Realisasi (Rp) %
*) Belanja tidak langsung masih bergabung dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.6. Gambaran Pelayanan Salah satu tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mengemban tugas di atas dan dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka salah satu bentuk pelaksanaan tugas tersebut berupa pelayanan kepada publik secara maksimal. Kelompok sasaran pelayanan diberikan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, antara lain nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dengan jenis
36
pelayanan antara lain adalah pelayanan tanda daftar usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pengolahan ikan. Jumlah pemohon tanda daftar usaha perikanan tahun 2008 - 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 12. Pemohon Tanda Daftar Usaha Perikanan Tahun 2008-2010 No.
Jenis Tanda Daftar Usaha
Jumlah Pemohon (org) 2008
2009
2010
1.
Penangkapan ikan
10
25
1
2.
Pengolahan ikan
1
1
1
3.
Budidaya Perikanan
-
2
8
11
28
10
Jumlah
Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memiliki fungsi pelayanan antara lain sebagai berikut : 1. UPTD Balai Benih Ikan UPTD Balai Benih Ikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan yang antara lain mempunyai tugas melaksakan pengelolaan pembenihan ikan dan membantu bimbingan langsung kepada UPR dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Benih Ikan mempunyai fungsi antara lain : a. Penghasil induk bermutu dalam rangka menunjang UPR dan pengendalian mutu benih. b. Penghasil benih untuk keperluan budidaya ikan dan penebaran benih ikan diperairan umum c. Fasilitasi tempat melaksanakan adopsi dan adaptasi teknik pembenihan; d. Pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan dalam rangka penerapan sertifikasi di daerah; e. Penyebaran benih hasil teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada UPR ;
2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional penunjang Dinas Kelautan dan
37
Perikanan. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas antara lain sebagai pelaksana pengelolaan pelelangan ikan, pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi ke Kas Daerah. Sedangkan fungsi UPTD TPI antara lain adalah : a.
Pelaksanaan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan;
b.
Pemungutan retribusi pelelangan ikan. Pendapatan dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tahun 2008 -
2010 mengalami peningkatan rata-rata 1,94 %, sedangkan pencapaian target PAD selama 3 tahun terakhir rata-rata dapat tercapai sebesar 100,08 %, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13. Perkembangan PAD Retribusi TPI Tahun 2008-2010 NO.
TAHUN
REALISASI PAD
% PENCAPAIAN
% PENINGKATAN
(Rp)
TARGET
PAD
1.
2008
1.435.221.333,00
95,68
-
2.
2009
1.588.069.920,00
105,87
10,65
3.
2010
1.628.619.896,00
98,70
-6,77
RATA-RATA
1.550.637.049,00
100,08
1,94
Bentuk pelayanan lain kepada masyarakat yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
Pelayanan rekomendasi kredit usaha kepada pelaku usaha perikanan ke Tim Pokja atau Bank.
Pelayanan rekomendasi ijin usaha bagi pelaku usaha perikanan ke SKPD penerbit ijin usaha.
Memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan bidang kelautan dan perikanan.
Memberikan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
38
BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS
3.1.
Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang antara lain meliputi : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan. 2. Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyerapan teknologi pada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan untuk mengeksploitasi potensi sumberdaya perikanan. 3. Terbatasnya permodalan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar ikan dan lembaga ekonomi di bidang kelautan dan perikanan. 4. Pada umumnya nelayan dalam operasional di laut belum menggunakan persyaratan navigasi, keselamatan berlayar dan dokumen kapal. 5. Belum adanya penataan / zona tata ruang pesisir untuk pedoman pengembangan wilayah pesisir. 6. Adanya keterbatasan informasi pasar dan masih panjangnya rantai pemasaran. 7. Produk ikan olahan masih belum bisa menjamin mutu dan higienitas yang tinggi. 8. Alokasi anggaran kegiatan pembangunan masih sangat terbatas. 9. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan. 10. Jumlah aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan masih belum memadai khususnya jajaran staf dan petugas teknis di lapangan. 11. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi kelautan dan perikanan.
3.2.
Analisis Lingkungan Strategis Faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah sebagai berikut : a. Kekuatan a. Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. b. Tersedia potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang cukup besar.
39
c.
Kualitas SDM aparatur yang berpendidikan SLTA, D3, S1 dan S2 cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
d. Tersedia pengusaha yang bergerak di bidang perikanan. e. Tersedia prasarana Balai Benih Ikan (BBI) yang memadai. b. Kelemahan a. Produktivitas usaha perikanan maupun penanganan mutu pasca panen belum optimal. b. Sarana prasarana di bidang kelautan dan perikanan serta sarana prasarana pendukung masih terbatas. c.
Jumlah aparatur khususnya staf dan petugas teknis lapangan kurang memadai.
d. Masih banyaknya kasus perusakan lingkungan sumberdaya ikan dan pemakaian antibiotik pada usaha perikanan. e. Rendahnya kompetensi kelompok dan kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan. f.
Sistem informasi pasar dan rantai pemasaran belum tertata secara optimal.
g. Modal usaha yang dimiliki pelaku usaha kelautan dan perikanan masih rendah. h. Kebutuhan benih dan induk ikan belum tercukupi. c. Peluang a. Adanya program nasional di bidang kelautan dan perikanan. b. Kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diarahkan pada wilayah perairan selatan Provinsi Jawa Timur termasuk ZEEI. c.
Permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin meningkat.
d. Prasarana Pelabuhan Perikanan di Sendangbiru yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup memadai dan strategis. e. Banyaknya nelayan andon handal dari luar daerah yang mendaratkan ikan di Sendangbiru. d. Tantangan/Ancaman a. Terbatasnya lahan pengembangan sentra perikanan di wilayah pesisir. b. Sarana prasarana transportasi dan infrastruktur di wilayah pesisir belum memadai. c.
Wilayah pantai selatan gelombang laut tinggi dan rawan bencana.
40
d. Kebijakan perbankan kurang berpihak kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan memiliki keterbatasan dalam mengakses modal. e. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Tabel 14. Analisa SWOT
Internal
Eksternal
Peluang (Opportunities) a. Adanya program nasional di bidang kelautan dan perikanan. b. Kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diarahkan pada wilayah perairan selatan Provinsi Jawa Timur termasuk ZEEI. c. Permintaan pasar terhadap produk perikanan semakin meningkat. d. Prasarana Pelabuhan Perikanan di Sendangbiru cukup memadai dan strategis. e. Banyaknya nelayan andon mendaratkan ikan di Sendangbiru. Ancaman (Threats) a. Terbatasnya lahan pengembangan sentra perikanan di wilayah pesisir. b. Sarana prasarana transportasi dan infrastruktur di wilayah pesisir belum memadai. c. Wilayah pantai selatan gelombang laut tinggi dan rawan bencana. d. Kebijakan perbankan kurang berpihak kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan e. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
3.3.
Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (Weakneses) a. Eksistensi kelembagaan Dinas a. Produktivitas usaha perikanan Kelautan dan Perikanan belum optimal. b. Tersedia potensi sumber daya b. Sarana prasarana masih terbatas. alam kelautan dan perikanan c. Jumlah aparatur kurang memadai. yang cukup besar. d. Masih banyaknya kasus c. Kualitas SDM aparatur yang perusakan lingkungan berpendidikan SLTA, D3, S1 dan sumberdaya ikan dan pemakaian S2 cukup memadai. antibiotik pada usaha perikanan. d. Tersedia pengusaha yang e. Rendahnya kompetensi kelompok bergerak di bidang perikanan. dan kualitas SDM pelaku usaha e. Tersedia prasarana Balai Benih kelautan dan perikanan. Ikan f. Sistem informasi pasar dan rantai pemasaran belum optimal. g. Modal usaha yang masih rendah. h. Kebutuhan benih dan induk ikan belum tercukupi. Strategi (SO) Strategi (WO) a. Pemantapan kelembagaan a. Peningkatan daya saing dan dalam melaksanakan tugas dan produktivitas usaha perikanan fungsi secara berkelanjutan. b. Pengembangan kawasan b. Pengembangan jaringan sumber daya kelautan dan informasi pasar produk perikanan. perikanan. c. Pemberdayaan masyarakat pelaku usaha dan kelembagaan/kelompok usaha kelautan dan perikanan. d. Pengembangan sumber daya aparatur. e. Peningkatan ketersediaan benih dan induk ikan bermutu
Strategi (ST) a. Peningkatan kepastian hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan perikanan. b. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan.
Strategi (WT) a. Pengembangan kawasan pesisir dalam rangka peningkatan kesiagaan terhadap bencana alam laut. b. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan. c. Fasilitasi pengembangan modal usaha. d. Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. e. Peningkatan kesadaran kelestarian lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan.
Isu Strategis Dari analisis lingkungan internal, eksternal dan dengan mengacu pada Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015, serta mereview dokumen perencanaan lainnya, maka diperoleh isu strategis pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang sebagai berikut : a.
Peningkatan produktivitas perikanan.
41
b.
Peningkatan ketersediaan benih dan induk ikan unggul.
c.
Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.
d.
Keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan.
e.
Optimalisasi
pengelolaan
dan
pengawasan
kelestarian
sumberdaya
perikanan. f.
Peningkatan kesiagaan terhadap bencana alam laut.
g.
Pemantapan kelembagaan, sumberdaya aparatur dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung.
42
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi “Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Malang
yang
Sejahtera
melalui
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Aman, Lestari dan Berdaya Saing” Penjelasan Visi : Dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan, yaitu masyarakat yang sejahtera dalam arti mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kebutuhan dasar, tingkat ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dan dengan melihat kondisi dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya untuk mewujudkan kondisi pengelolaan secara optimal terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di darat, laut dan pesisir yang dilakukan dengan berpedoman pada kaidah - kaidah : 1. Aman, yang dimaknai pertama : dari sisi kualitas produk perikanan berkaitan dengan keamanan pangan melalui pra panen dan pasca panen sesuai dengan standar tidak ada unsur antibiotik, baik pada sarana produksi maupun benih, budidaya, hasil tangkap dan pengolahan, sehingga aman untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua : dari sisi kuantitas berkaitan dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan melalui peningkatan produktivitas dan fasilitasi sarana prasarana.
Ketiga : dari sisi kesiapan
terhadap ancaman bencana alam laut sedini mungkin memaksimalkan antisipasi mitigasi dalam rangka keamanan masyarakat pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam laut tersebut. 2. Lestari, yang dimaknai dengan dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal harus tetap mempertahankan kelestarian, artinya antara eksploitasi untuk peningkatan produksi harus diikuti dengan konservasi, antara lain melalui rehabilitasi serta pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
Upaya lain yang harus dilakukan
adalah penataan kawasan pesisir sesuai dengan kaidah pelestarian dan meningkatkan sumberdaya manusia untuk menjaga kualitas perairan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 3.
Berdaya saing, yang dimaknai pertama : dengan semakin meningkatnya produk perikanan baik dari sisi kualitas maupun jenis komoditas yang
43
dihasilkan yang merupakan produk ekonomis penting dan produk unggulan, maka akan mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Kedua : dengan adanya
pemberdayaan
pada
sumber
daya
masyarakat
khususnya
masyarakat pesisir maka akan meningkatkan keterampilan dan kesempatan berusaha sehingga mampu bersaing dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.
4.2.
Misi Untuk mewujudkan visi tersebut akan diupayakan melalui misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut : a.
Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing.
b.
Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari.
c.
Meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu.
4.3.
Tujuan Mengacu pada visi dan misi yang ingin dicapai, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam 5 tahun ke depan adalah : a.
Meningkatkan kemampuan berusaha dan kesiagaan terhadap bencana alam laut bagi masyarakat pesisir.
b.
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap kelestarian
sumberdaya
kelautan dan perikanan.
4.4.
c.
Meningkatkan produktivitas usaha perikanan.
d.
Meningkatkan sumberdaya manusia dan tingkat konsumsi ikan.
Sasaran Sasaran hasil pembangunan yang diharapkan sebagai dampak aspek kehidupan masyarakat adalah : a.
Meningkatnya pemanfaat usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir dan persiapan terhadap ancaman bencana alam laut.
b.
Meningkatnya jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas illegal fishing.
c.
Meningkatnya produksi perikanan budidaya.
d.
Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
e.
Meningkatnya produksi ikan olahan.
f.
Meningkatnya konsumsi ikan per kapita. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
44
Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
1.
Meningkatkan kemampuan
Meningkatnya pemanfaat
berusaha dan kesiagaan
usaha ekonomi mikro di
terhadap bencana alam laut
kawasan pesisir dan persiapan
bagi masyarakat pesisir
terhadap bencana alam laut
2011
2012
2013
2014
2015
5
6
7
8
9
6,08%
-
-
-
-
1
-
-
-
-
220
210
210
210
orang
orang
orang
orang
1
1
2
2
Jumlah peningkatan pemanfaat usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir
Jumlah kawasan pesisir yang memperoleh sosialisasi mitigasi
kawasan
bencana alam laut Jumlah masyarakat pesisir yang
-
memperoleh pembinaan/ sosialisasi mitigasi Meningkatkan kesadaran dan 2.
ketaatan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
3.
Meningkatnya jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas illegal fishing
Jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas illegal fishing
Meningkatkan produktivitas
Meningkatnya produksi
Persentase peningkatan
usaha perikanan
perikanan budidaya
produksi perikanan budidaya
1
kawasan kawasan kawasan kawasan
79,20%
45,19%
REVISI Meningkatnya produksi
Persentase peningkatan
perikanan tangkap
produksi perikanan tangkap
Meningkatnya produksi ikan
Persentase peningkatan
olahan
produksi ikan olahan
kawasan
44,85%
42,88%
43,76%
10,96%
20,32%
10%
3,10%
3,10%
3,10%
3,10%
3,10%
10%
10%
10%
10%
10%
45
4.
Meningkatkan sumberdaya
Meningkatnya konsumsi ikan
Persentase peningkatan
manusia dan konsumsi ikan
per kapita
konsumsi ikan / kapita/tahun
1
5.
2 Meningkatkan kinerja dan kelembagaan
3 Meningkatnya kelancaran pelayanan dan akuntabilitas kinerja
4 Tertib administrasi dan lancarnya pelayanan
Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai Terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur Tersedianya informasi kinerja dan keuangan
5%
5%
5%
5%
5%
5
6
7
8
9
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
85%
85%
85%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
46
4.5.
Strategi dan Kebijakan Strategi yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan meliputi : a.
Memberdayakan sumberdaya laut dan masyarakat pesisir. Pemberdayaan sumberdaya laut dan masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir berupa fasilitasi, bantuan dan motivasi melalui peningkatan budaya produktif, pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan lembaga keuangan mikro, kegiatan ekonomi produktif dan kemitraan.
Selain permasalahan kesinambungan
sumberdaya, wilayah laut dan pesisir merupakan wilayah rawan bencana, oleh karena itu diperlukan antisipasi korban bencana alam berupa sosialisasi dan penyediaan sarana prasarana mitigasi melalui kegiatan mitigasi bencana alam laut. b.
Membangun sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Malang bebas dari illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui pendekatan
konservasi
sumberdaya
kelautan
dan
perikanan,
yaitu
masyarakat diarahkan sebagai pengelola dan pengguna sumberdaya yang bertanggung jawab dan bijaksana untuk menjamin kelestarian lingkungan. c.
Pengembangan kawasan minapolitan budidaya. Pengembangan
kawasan
minapolitan
budidaya
dimaksudkan
untuk
meningkatkan pembangunan perikanan budidaya melalui pengembangan wilayah pada sentra-sentra produksi perikanan yang bernilai ekonomis dan berorientasi pasar serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi
dan
penggerak
ekonomi
masyarakat.
Tujuan
pengembangan kawasan minapolitan antara lain untuk meningkatkan produksi, produktivitas usaha dan kualitas produk
perikanan serta
pendapatan pelaku usaha perikanan. d.
Pengembangan kawasan minapolitan tangkap. Sebagaimana
pengembangan
pengembangan
kawasan
kawasan
minapolitan
minapolitan
tangkap
budidaya,
dimaksudkan
untuk
meningkatkan pembangunan perikanan melalui pengembangan wilayah pada 47
sentra-sentra produksi perikanan tangkap yang bernilai ekonomis dan berorientasi pasar serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penggerak ekonomi masyarakat. e.
Peningkatan daya saing produk perikanan. Peningkatan daya saing produk perikanan dimaksudkan untuk menumbuhkan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha perikanan yang dilakukan melalui
peningkatan kepercayaan kepada pelaku usaha kelautan dan
perikanan, baik pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan
dan pemasar
ikan. Selain itu dengan meningkatkan kualitas dan higienitas produk unggulan perikanan dan pasca panen. Upaya yang dilakukan antara lain adalah melalui pembinaan
usaha
dan
pemanfaatan
fasilitas
modal
usaha
guna
meningkatkan dan memperlancar pengelolaan usaha serta penciptaan lapangan usaha di bidang kelautan dan perikanan. f.
Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dengan didukung oleh data dan informasi yang terbarukan. Kelembagaan kelompok merupakan wadah para anggota kelompok untuk berinteraksi, tukar menukar informasi yang berguna bagi anggota dan memudahkan dalam pembinaan. Keberadaan kelompok perlu ditumbuhkan serta ditingkatkan eksistensi dan kapasitasnya, demikian pula dengan data dan informasi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan diperlukan informasi dan promosi kepada masyarakat, salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah
dengan
membentuk
organisasi
Forikan
(Forum
Peningkatan
Konsumsi Ikan). Sinergi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang, khususnya fokus pembangunan yang mengarah pada peningkatan produksi dan ketahanan pangan, maka arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : a. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta kesiagaan terhadap bencana alam laut. b. Peningkatan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan melalui upaya konservasi, rehabilitasi, penataan lingkungan dan penegakan hukum. c.
Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya.
d.
Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap.
e.
Peningkatan distribusi, pasca panen dan nilai tambah produk perikanan.
f.
Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, kelembagaan kelompok, penyediaan data dan informasi.
48
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Malang meliputi : a. Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 5. Penyediaan alat tulis kantor. 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 9. Penyediaan bahan logistik kantor. 10. Penyediaan makanan dan minuman. 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. 2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional. c. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 1. Pendidikan dan pelatihan formal. d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. e. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
49
f. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. g. Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan yang dilaksanakan : 1.
Pemberdayaa sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2.
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (DAK).
3.
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Pendamping DAK).
h. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut i.
Program peningkatan pengawasan, pengendalian dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pembinaan pengawasan, pengendalian dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan 2. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK) 3. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)
j. Program pengembangan budidaya perikanan Kegiatan yang dilaksanakan : 1.
Pengembangan bibit ikan unggul
2.
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
3.
Pembinaan dan pengembangan perikanan
4.
Pembinaan kesehatan ikan
5.
Pengembangan dan pemberdayaan SDM kelautan dan perikanan
6.
Kajian pengembangan kawasan produksi perikanan
7.
Pendataan potensi kelautan dan perikanan
8.
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya (DAK)
50
9.
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan budidaya (Pendamping DAK)
k. Program pengembangan perikanan tangkap Kegiatan yang dilaksanakan : 1.
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2.
Pembinaan pelelangan ikan
3.
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (DAK)
4.
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap (Pendamping DAK)
l. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kegiatan yang dilaksanakan : 1.
Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
2.
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perikanan.
3.
Kajian optimalisasi peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan.
4.
Kajian optimalisasi pengembangan investasi dan permodalan.
5. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK). 6. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (Pendamping DAK).
m. Program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan. 2. Pembinaan ketersediaan pangan asal ikan. 3. Penyusunan data dan informasi kelautan dan perikanan. 4. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan (DAK). 5. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan (Pendamping DAK). 6. Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (DAK). 7. Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Pendamping DAK). Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2011 - 2015 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
51
Tabel 16. Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
Tujuan
Sasaran
1 Meningkatkan kinerja dan kelembagaan
2 Meningkatnya kelancaran pelayanan dan akuntabilitas kinerja
Indikator sasaran 3 Tertib administrasi dan lancarnya pelayanan
Kode
4 2.05.01
2.05.01. 01
Program dan Kegiatan 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat
2.05.01.02 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05.01.07 - Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.05.01.09 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.05.01.10 - Penyediaan alat tulis kantor 2.05.01.11
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.05.01.13 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05.01.15 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 2.05.01.16 - Penyediaan bahan logistik kantor
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan
6
7
Target 8
Rp(juta) 9
Target 10
Rp(juta) 11
Target 12
Tertib administrasi dan lancarnya pelayanan
90%
90%
174,23
90%
624,80
90%
427,78
90%
470,46
90%
517,53
90%
2.214,80
12 bulan
12 bulan
4,90
12 bulan
6,50
12 bulan
7,25
12 bulan
7,87
12 bulan
8,66
60 bulan
35,18
12 bulan
12 bulan
12,20
12 bulan
18,00
12 bulan
19,80
12 bulan
21,78
12 bulan
23,96
60 bulan
95,74
Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan
12 bulan
12 bulan
91,22
12 bulan
126,00
12 bulan
137,50
12 bulan
151,25
12 bulan
166,38
60 bulan
672,35
Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan penggandaan dan pengadaan barang cetakan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
12 bulan
3,50
12 bulan
6,00
12 bulan
6,60
12 bulan
7,26
12 bulan
7,99
60 bulan
31,35
12 bulan
12 bulan
15,96
12 bulan
25,05
12 bulan
41,80
12 bulan
45,98
12 bulan
50,58
60 bulan
179,37
12 bulan
12 bulan
13,83
12 bulan
27,94
12 bulan
31,90
12 bulan
35,09
12 bulan
38,60
60 bulan
147,36
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
-
-
-
1 paket
273,39
1 paket
67,98
1 paket
74,78
1 paket
82,26
4 paket
498,41
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
-
-
-
1 paket
3,78
1 paket
11,00
1 paket
12,10
1 paket
13,31
4 paket
40,19
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
12 bulan
12 bulan
30,73
12 bulan
14,85
12 bulan
16,34
12 bulan
17,97
60 bulan
Terpenuhinya kebutuhan jasa suratmenyurat Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, telepon dan air
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor
2011
2012
3,60
12 bulan
2013
2014
Rp(juta) 13
Target 14
2015
Rp(juta) 15
Target 16
Rp(juta) 17
Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD pada akhir periode Penanggung Renstra SKPD Jawab Target Rp(juta) 18 19 20
83,49
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Lokasi
21
Kab. Malang Kab. Malang Kab. Malang Kab. Malang Kab. Malang
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
52
1
2
3
Tersedianya sarana prasarana kerja yang memadai
4 5 2.05.01.17 - Penyediaan makanan dan minuman 2.05.01.18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05.02
2.05.02.22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6 Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
12 bulan
12 bulan
17,20
12 bulan
45,76
12 bulan
49,50
12 bulan
54,45
12 bulan
59,90
60 bulan
226,81
Terlaksananya kebutuhan koordinasi ke luar daerah
12 bulan
12 bulan
11,82
12 bulan
60,85
12 bulan
39,60
12 bulan
43,56
12 bulan
47,92
60 bulan
203,75
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
90%
90%
10,85
90%
37,00
90%
40,70
90%
44,77
90%
49,25
90%
182,57
-
-
-
12 bulan
10,00
12 bulan
11,00
12 bulan
12,10
12 bulan
13,31
48 bulan
46,41
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
8 unit
2 unit
10,85
8 unit
27,00
8 unit
29,70
8 unit
32,67
8 unit
35,94
8 unit
136,16
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
Terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur
85%
85%
13,80
85%
18,10
85%
26,40
85%
29,04
85%
31,94
85%
119,28
Terlatihnya aparatur dinas
100 OH
138 OH
13,80
240 OH
18,10
240 OH
26,40
260 OH
29,04
280 OH
31,94
1.158 OH
119,28
90%
90%
43,15
90%
169,26
90%
184,47
90%
202,92
90%
223,21
90%
823,01
100%
100%
24,31
100%
85,37
100%
91,30
100%
100,43
100%
110,47
100%
411,88
-
-
-
100%
31,75
100%
33,00
100%
36,30
100%
39,93
100%
140,98
100%
100%
18,84
100%
52,14
100%
60,17
100%
66,19
100%
72,81
100%
270,15
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.05.02.24 Terlaksananya - Pemeliharaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kendaraan dinas roda 4 dinas/operasional dan roda 2 Terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur
2.05.05.
2.05.05.01
Tersedianya informasi kinerja dan keuangan
2.05.06
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.05.06.01 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05.06.02 - Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.05.06.04 - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersedianya informasi kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
20 21 Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
53
Kab. Malang Kab. Malang
1 Meningkatkan kemampuan berusaha dan kesiagaan terhadap bencana alam laut bagi masyarakat pesisir -
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Meningkatnya pemanfaat usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir dan persiapan terhadap bencana alam laut
3 4 Jumlah 2.05.15 peningkatan pemanfaat usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir
-
5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
6 Jumlah peningkatan pemanfaat usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir
2.05.15.01 - Pembinaan kelompok - Tersedianya sarana ekonomi masyarakat prasarana masyarakat pesisir pesisir - Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir
- Jumlah kawasan pesisir yang memperoleh sosialisasi mitigasi bencana alam laut -
2.05.18
- Jumlah masyarakat pesisir yang memperoleh pembinaan / sosialisasi mitigasi -
2.05.26
Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2.05.18.01 - Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2.05.26.01
Jumlah kawasan pesisir yang memperoleh sosialisasi mitigasi bencana alam laut
- Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana alam laut
Program Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil
Jumlah masyarakat pesisir yang memperoleh pembinaan / sosialisasi mitigasi
Pemberdayaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil
- Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir - Terlaksananya pembinaan mitigasi -Terlaksananya pengadaan sarana prasarana mitigasi
7
8
9
329 orang
6,08%
144,87
1 paket
1 paket
144,87
-
3 kali
-
1 kawasan
-
2 kali
-
10
-
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
-
-
-
-
144,87
20
21
144,87
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
-
3 kali
6,53
-
-
-
-
-
-
-
-
1 kawasan
6,53
6,53
-
-
-
-
-
-
-
-
2 kali
6,53
-
-
220 orang
381,97
210 orang
430,43
210 orang
468,63
210 orang
510,94
1.200 orang
1.791,97
-
-
-
4 kali
280,31
6 kali
131,43
6 kali
154,68
8 kali
181,35
24 kali
747,77
-
-
-
6 kali
-
4 kali
-
4 kali
-
4 kali
-
18 kali
-
-
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
4 paket
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
54
1 -
2 -
3
-
4 2.05.26.02
2.05.26.03
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan -
-
Meningkatnya jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas illegal fishing
-
Jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas illegal fishing
2.05.17
5 Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil (Pendamping DAK)
6 - Tersedianya sarana prasarana masyarakat pesisir
7 -
8 -
9 -
10 1 paket
11 88,40
12 1 paket
13 260,00
14 1 paket
15 273,00
16 1 paket
17 286,6
18 1 paket
19 908
- Tersedianya sarana prasarana masyarakat pesisir
-
-
-
1 paket
13,26
1 paket
39,00
1 paket
40,95
1 paket
42,99
1 paket
136,2
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas illegal fishing
839,52
-
-
-
-
-
-
-
1 kws
839,52
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
-
-
-
-
-
-
-
2 paket
839,52
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
-
-
-
-
-
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
1 paket
2.05.17.01 - Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
-Tersedianya sarana komunikasi dan operasional pengawasan -Tersedianya alat tangkap ramah lingkungan -Terlaksananya restocking benih ikan -Terlaksananya rehabilitasi mangrove -Tersedianya terumbu karang buatan
2 kawasan
1 kws
1 paket
1 paket
-
1 paket
-
-
1 paket
-
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
1 kws
501,89
1 kws
149,53
2 kws
133,82
2kws
145,69
6 kws
839,52
-
-
-
20 21 Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
2.05.25
Program peningkatan Jumlah kawasan pengawasan, pengelolaan perikanan pengendalian dan bebas illegal fishing konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
-
-
-
781,4
55
1
-
2
3
-
-
Meningkatkan Meningkatnya produksi produktivitas perikanan budidaya usaha perikanan
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
4 2.05.25.01
5 Pembinaan pengawasan, pengendalian dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
2.05.25.02
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (DAK)
2.05.25.03
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)
2.05.20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
6 -Terlaksananya pembinaan kelestarian sumberdaya ikan -Tersedianaya operasional pengawasan -Terlaksananya kegiatan pelestarian sumberdaya perikanan -Tersedianya sarana prasarana komunikasi dan pengawasan
-Tersedianya sarana prasarana komunikasi dan pengawasan
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
7 -
8 -
9 -
10 4 kali
11 66,78
12 4 kali
13 92,08
14 6 kali
15 108,81
16 6 kali
17 128,30
18 20 kali
-
-
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
-
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
-
-
1 paket
380,70
1 paket
383,00 1 paket
421,00 1 paket
463,00
4 paket
-
-
-
1 paket
54,41
1 paket
57,45
63,15
69,45
4 paket
1.902,68 44,85%
1.879,26
-
-
2.05.20.01
- Pengembangan bibit -Terlaksananya kegiatan ikan unggul operasional BBI
-
-
-
2.05.20.02
- Pendampingan pada Terlaksananya kelompok pengadaan sarana pembudidaya ikan prasarana pendampingan budidaya ikan
79,20%
3.426,98
45,19%
12 bulan
12 bulan
128,16
12 bulan
212,54
10,96% 17.067,00 20,32% 20.534,67 10% 12 bulan 213,79 12 bulan 237,17 12 bulan
1.205,78
1 paket
106,46
1 paket
7 paket
6 paket
102,06
42,88%
1 paket
2.046,02
1 paket
1.469,27 ton
REVISI -
1 paket
118,77
43,76%
1 paket
19 395,97
20 21 Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
1.647,7
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
244,46
2.230,74 255,89% 11.485,68
21502,74 267,09 60 bulan
131,65
1.058,75
REVISI Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
Dinas Kab. 10 paket 1.664,72 Kelautan dan Malang Perikanan
56
-
-
1
2.05.20.03
-
2
3
4 2.05.20.04
2.05.20.05
2.05.20.06
2.05.20.07
2.05.20.08
2.05.20.09
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
2.05.21.
- Pembinaan dan pengembangan perikanan
- Terlaksananya pengadaan sarana prasarana budidaya ikan - Terlaksananya pembinaan teknis budidaya ikan 5 6 - Pembinaan - Terlaksananya kesehatan ikan pemantauan kesehatan ikan - Tersedianya bahan kimia dan obat-obatan ikan - Pengembangan dan -Terlaksananya pemberdayaan pembinaan kelompok SDM kelautan dan - Terlaksananya perikanan pengadaan sarana prasarana penyuluhan - Kajian - Terlaksananya Pengembangan pembinaan Kawasan Produksi pembenihan ikan Perikanan - Pendataan potensi - Terlaksananya Kelautan dan pengolahan data perikanan statistik - Tersedianya sarana prasarana pengolahan data statistik - Penyediaan dan Tersedianya sarana pengembangan prasarana produksi sarana prasarana perikanan budidaya produksi perikanan budidaya (DAK) - Penyediaan dan Tersedianya sarana pengembangan prasarana produksi sarana prasarana perikanan budidaya produksi perikanan budidaya (Pendamping DAK) Program Persentase peningkatan Pengembangan produksi perikanan Perikanan tangkap tangkap
1 paket
7 4 kali
11 paket
8 4 kali
821,27
1 paket
47,80
1 paket
42,58
1 paket
47,84
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
9
10 4 kali
11
12 4 kali
13
14 6 kali
15
16 4 kali
63,62
15 paket 1.023,11
-
4 paket
17
18 18 kali
19
-
2 paket
157,84
1 paket
95,19
2 paket
94,39
1 paket
96,83
2 paket
106,31
6 paket
550,56
-
5 kelomp.
41,30
-
-
-
-
-
-
-
-
5 kelomp
41,30
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
-
1 paket
-
-
73,61
-
73,02
-
79,07
-
101,36
1 paket
327,06
-
1 paket
101,11
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
101,11
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
-
-
9.411,65 ton
-
-
-
-
3,10% 1.693,75
1 paket
1 paket
3,10%
1.169,90 1 paket
1.176,89
1 paket
1.274,76
1 paket
1.357,14
4 paket
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
20
21
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikana
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
Dinas Kab. Kelautan dan Malang 4.978,69 Perikanan
197,10
1 paket
176,53
1 paket
191,58
1 paket
203,57
4 paket
768,78
1.190,75
3,10%
1.075,25
3,10 %
1.170,66
3,10%
1.276,35
15,50%
6406,76
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
57
2.05.21.01
- Pendampingan pada - Terlaksananya kelompok nelayan pembinaan teknis perikanan tangkap penangkapan ikan - Tersedianya sarpras perikanan tangkap 2.05.21.06 - Pembinaan - Terlaksananya pelelangan ikan operasional TPI - Terlaksananya pengadaan sarana prasarana TPI 2.05.21.07 - Penyediaan dan - Tersedianya sarana pengembangan prasarana perikanan sarana prasarana tangkap produksi perikanan tangkap (DAK) 2.05.21.08 - Penyediaan dan - Tersedianya sarana pengembangan prasarana perikanan sarana prasarana tangkap produksi perikanan tangkap (Pendamping DAK) Meningkatnya produksi ikan olahan
Persentase peningkatan produksi ikan olahan
2.05.23
2.05.23.01
2.05.23.02
2.05.23.03
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Persentase peningkatan produksi ikan olahan
Persentase peningkatan volume pemasaran ikan - Kajian optimalisasi - Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan pemasaran pemasaran produksi ikan perikanan - Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemasaran ikan - Pengolahan - Terlaksananya informasi permintaan pembinaan dan pasar atas hasil sosialisasi Gemarikan produksi perikanan - Operasional kegiatan Forikan - Kajian optimalisasi - Terlaksananya peningkatan mutu pembinaan peningkatan dan pengolahan mutu dan pengolahan hasil perikanan ikan - Tersedianya sarana parasarana peningkatan
-
4 kali
1.664,18
6 kali
88,66
6 kali
78,76
6 kali
85,43
6 kali
93,46
28 kali
4 paket
7 paket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 paket
12 bulan
12 bulan
29,57
12 bulan
72,59
12 bulan
76,05
12 bulan
82,13
12 bulan
89,52
60 bulan
-
-
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
2 paket
-
5 paket
-
-
-
6 paket
906,90
4 paket
800,24
4 paket
872,26
4 paket
950,76
18 paket 3.530,16
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
-
-
-
6 paket
122,60
4 paket
120,20
4 paket
130,84
4 paket
142,61
18 paket
516,25
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
4.507,61 ton
10%
1.299,13
10%
727,26
10%
771,47
10%
819,87
10%
301,46
50%
3.919,19
4.186,49 ton
10%
-
10%
-
10%
-
10%
-
10%
-
50%
-
-
677,89
2 kali
67,85
1 paket
5 paket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 paket
2 kali
86,30
2 kali
100,33
2 kali
116,00
8 kali
-
2 paket
50,39
-
-
-
-
-
-
-
-
2 paket
-
1 paket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 paket
-
3 kali
565,70
1 paket
2 paket
-
3 kali
-
71,57
3 kali
88,47
3 kali
101,66
3 kali
116,90
12 kali
-
-
-
-
-
-
-
2 paket
2.010,49
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
349,86
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
1048,37
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
50,39
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
944,3
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
58
mutu - Tersedianya sarana prasarana pengolahan ikan
1
2
3
4 2.05.23.04
2.05.23.05
2.05.23.06
Meningkatkan sumberdaya manusia dan konsumsi ikan
Meningkatnya konsumsi ikan per kapita
Persentase 2.05.27 peningkatan konsumsi ikan / kapita/ tahun
5 - Kajian optimalisasi pengembangan investasi dan permodalan
6 - Terlaksananya pembinaan/ pertemuan pelaku usaha perikanan - Tersedianya sarana/prasarana pengembangan investasi/ permodalan - Penyediaan dan -- Tersedianya sarana pengembangan prasarana pengolahan, sarana prasarana peningkatan mutu dan pengolahan, pemasaran hasil peningkatan mutu perikanan dan pemasaran hasil perikanan (DAK) - Penyediaan dan - Tersedianya sarana pengembangan prasarana pengolahan, sarana prasarana peningkatan mutu dan pengolahan, pemasaran hasil peningkatan mutu perikanan dan pemasaran hasil perikanan (Pendamping DAK) Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Persentase peningkatan konsumsi ikan / kapita/ tahun
1 paket
3 paket
7 -
8 1 kali
-
-
-
-
-
1 paket
430,00
1 paket
450,00
1 paket
472,50
1 paket
495,00
-
-
-
1 paket
58,44
1 paket
67,50
1 paket
70,87
1 paket
5%
-
5%
946,36
5%
650,92
5%
708,38
-
-
177,22
6 kelomp.
178,02
193,91
1 paket
194,81
18,15 kg/thn
2.05.27.01
Pembinaan -Terlaksananya sumberdaya manusia pembinaan kelompok dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan
-
2.05.27.02
Pembinaan - Terlaksananya ketersediaan pangan pembinaan dan
-
-
-
9 5,15
10 2 kali
-
-
11 99,40
12 1 kali
1 paket
-
10 kelomp.
2 paket
-
13 79,20
1 paket
14 1 kali
15 74,51
-
-
3 paket
16 1 kali
17 68,56
18 6 kali
19 326,82
20 21 Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
4 paket
1.847,5
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
74,25
4 paket
271,06
5%
784,84
25%
6 kelomp. 196,10
6 kelomp.
215,71
28 kelomp.
767,05
1 paket
1 paket
217,99
7 paket
804,89
1 paket
1 paket
198,18
4 paket
3.090,5
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikana
Dinas
59
Kab.
asal ikan
1
2
3
sosialisasi Gemarikan - Operasional kegiatan Forikan
-
-
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
5 paket
1 paket
146,85
1 paket
146,99
1 paket
160,00
1 paket
176,00
4 paket
2.05.27.03
Penyusunan data dan - Terlaksananya informasi kelautan dan pengolahan data perikanan statistik
-
-
-
4 2.05.27.04
5 Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana penyuluhan perikanan (Pendamping DAK) Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (DAK) Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)
6 Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan
7 -
8 -
9 -
10 1 paket
11 222,00
12 1 paket
13 46,00
14 1 paket
15 56,00
16 1 paket
17 66,00
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan
-
-
-
1 paket
28,54
1 paket
6,90
1 paket
8,40
1 paket
Tersedianya sarana prasarana pengolahan data statistik Tersedianya sarana prasarana pengolahan data statistik
-
-
-
1 paket
150,00
1 paket
68,00
1 paket
78,00
-
-
-
1 paket
27,84
1 paket
10,20
1 paket
11,70
2.05.27.05
2.05.27.06 2.05.27.07
Kelautan dan Malang Perikanan 629,84
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
18 4 paket
19 390
20 21 Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
9,87
4 paket
53,71
Dinas Kab. Kelautan dan Malang Perikanan
1 paket
85,8
4 paket
381,8
1 paket
12,87
4 paket
62,61
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
60
Kab. Malang Kab. Malang
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MENGACU PADA RPJMD
Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tahun 2010 – 2015 yang tertuang dalam RPJMD meliputi 6 (enam) indikator kinerja, meliputi : 1. Meningkatnya jumlah pemanfaat usaha ekonomi mikro di kawasan pesisir yang produktif. 2. Meningkatnya
jumlah
wilayah
pengelolaan
perikanan
bebas
Illegal,
Unreported & Unregulated (IUU) fishing. 3. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang siap terhadap ancaman bencana alam laut. 4. Meningkatnya produksi perikanan budidaya. 5. Meningkatnya produksi perikanan tangkap. 6. Meningkatnya produksi ikan olahan. Indikator kinerja tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 17. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada
No.
Indikator
Meningkatnya jumlah pemanfaat usaha
Awal Periode RPJMD
Tahun 2012
20 orang
20 orang
40 orang
40 orang
60 orang
180 orang
(6,08 %)
(6,08 %)
(12,16 %)
(12,16 %)
(18,24%)
(54,72 %)
2 kawasan
1 kawasan
1 kawasan
1 kawasan
2 kawasan
2 kawasan
(16,67 %)
(8,33 %)
(8,33 %)
(8,33 %)
(16,67 %)
(16,67 %)
1 kawasan
2 kawasan
2 kawasan
2 kawasan
8 kawasan
(8,33%)
(16,67%)
(16,67%)
(16,67%)
(66,67%)
664 ton
659 ton
630 ton
643 ton
(79,20%)
(45,19%)
(44,85%)
(42,88%)
(43,76%)
(255,89%)
291,76 ton
291,76 ton
291,76 ton
291,76 ton
291,76 ton
1.458,80 ton
(3,10%)
(3,10%)
(3,10%)
(3,10%)
(3,10%)
450,76 ton
450,76 ton
450,76 ton
450,76 ton
450,76 ton
ekonomi mikro di kawasan pesisir yang
Tahun 2014
Tahun 201 5
pada Akhir
Tahun 2011
329 orang
Tahun 201 3
Kondisi Kinerja
Periode RPJMD
produktif 2
Meningkatnya jumlah wilayah pengelolaan perikanan bebas Illegal,Unreported dan
7 kawasan (58,33%)
Unregulated (IUU) Fishing 3
Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang
0
siap terhadap ancaman bencana alam laut 4
5
6
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
Meningkatnya produksi perikanan tangkap*)
Meningkatnya produksi ikan olahan
1 kawasan (8,33%)
1.469,27 ton
9.411,65 ton*)
4.507,61 ton
1.163,73 ton
(10%)
(10%)
(10%)
(10%)
(10%)
3.759,73 ton
(15,50%)
2.253,80 ton (50%)
*) Angka diperbaiki
62
