BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan adanya kemampuan yang besar untuk menggali sumber keuangan sendiri, salah satu sumber keuangan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan pajaknya, termasuk dalam menggali potensi penerimaan pajaknya (Sutedi, 2009), yang kemudian Undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Wewenang yang lebih besar tersebut hendaklah mendorong pemerintah daerah semakin bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahnya. Kota Yogyakarta sebagai daerah yang identik dengan kota wisata dan pendidikan, setiap tahunnya terus dipadati pendatang baik itu wisatawan maupun pelajar dan mahasiswa, hal tersebut menjadikan kota ini berkembang pesat dan semakin padat dengan luas wilayah yang hanya sebesar 32 km2 saja. Perkembangan kepariwisataan yang pesat akan mendorong berkembangnya pertumbuhan hotel dan restoran sebagai sarana penunjang
wisatawan
untuk
tinggal,
serta
fasilitas
lain
sebagai
pendukungnya, seperti semakin maraknya fasilitas hiburan dan juga perbelanjaan. Kondisi tersebut akan menyebabkan potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat di pungut oleh Kota Yogyakarta akan berkembang semakin besar. Tentu saja akan berimbas pada pendapatan pajak dan retribusi daerah yang akan semakin meningkat. Dalam tabel berikut dapat dilihat peningkatan pendapatan pajak daerahnya: 1
Tabel 1.1 Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
(Rp)
(Rp)
2006
43.997.150.025
24.704.781.396
2007
54.783.202.892
29.197.466.013
2008
62.452.770.490
34.940.602.210
2009
71.852.539.011
11.330.601.054
2010
78.254.579.242
18.931.522.161
Sumber: DPDPK tahun 2012 Pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat, penurunan retribusi daerah pada tahun 2009 disebabkan karena adanya retribusi yang tidak dipungut lagi sehubungan dengan adanya perubahan peraturan. Kemudian apabila dilihat dari besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun
PAD
Pajak Daerah
Kontribusi
(Rp)
(Rp)
terhadap PAD
2006
96.419.456.304
43.997.150.025
46%
2007
114.098.350.942
54.783.202.892
48%
2008
132.431.571.514
62.452.770.490
47%
2009
106.586.695.379
71.852.539.011
67%
2010
123.282.467.147
78.254.579.242
63%
Sumber: DPDPK tahun 2012. Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD selalu meningkat, peningkatan terbesar pada tahun 2009 yaitu meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya, namun ada penurunan sebesar 4% pada tahun 2010 yang dikarenakan kenaikan retribusi daerah yang signifikan, setelah mengalami penurunan karena beberapa jenis retribusi yang tidak dipungut lagi. Presentase dari kontribusi yang lebih dari 50% menunjukkan bahwa pajak daerah masih merupakan andalan dalam mendapatkan PAD. 2
Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kota Yogyakarta adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan kota, perkembangan sektor usaha yang pesat akan membawa dampak terhadap kebutuhan organisasi akan promosi dan publikasi melalui media iklan salah satunya dengan reklame, hal tersebut berimbas pada pertumbuhan objek pajak reklame yang akan semakin meningkat. Penerimaan PAD dari pajak reklame dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.3 Penerimaan pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta tahun 2006-2011 Tahun
Pajak Daerah
Pajak Reklame
Kontribusi thd
(Rp)
(Rp)
Pajak Daerah
2006
43.997.150.025
2.224.859.637
5,06%
2007
54.783.202.892
3.619.969.265
6,61%
2008
62.452.770.490
4.962.578.175
7,95%
2009
71.852.539.011
5.044.559.994
7,02%
2010
78.254.579.242
4.639.213.808
5,93%
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2012. Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang disumbangkan oleh pajak reklame dalam penerimaan pajak daerah memang tidak begitu besar. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah setiap tahunnya sebesar 6,51%. Apabila dibandingkan dengan kondisi di lapangan yang begitu padatnya pemasangan reklame terutama di jalan-jalan utama Kota Yogyakarta (lihat Gambar 1.1), serta opini yang berkembang di masyarakat umum tentang mahalnya biaya pemasangan reklame, sangat mengherankan bahwa kontribusi terhadap total pendapatan pajak begitu sedikit. Walaupun dapat dikatakan bahwa pajak reklame memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Daerah. Karena selain mendapatkan pendapatan dari pajaknya, Kota Yogyakarta juga mendapatkan kontribusi sumbangan dari pemasang reklame terhadap keindahan kota dari pemasang reklame yang diwujudkan dalam dana maupun dalam wujud fisik, misalnya tamantaman kota, besarnya sumbangan dari pemasangan pajak reklame tersebut 3
tergantung dari lokasi dan nominal yang dibayarkan wajib pajak. Namun begitu tetaplah penting untuk mengetahui apakah terhadap reklame-reklame tersebut sudah dilakukan pembayaran pajaknya.
Intisari-online.com
Gambar 1.1 Padatnya Reklame Optimal atau tidaknya pemungutan suatu pajak dilakukan dengan membandingkan dengan potensinya, dalam tabel berikut ditunjukkan potensi dan realisasinya untuk pajak reklame: Tabel 1.4 Potensi dan Realisasi Pajak Reklame Tahun
Potensi
Realisasi
(Rp)
(Rp)
2010
6.072.459.768
4.639.213.808
2011
6.831.517.239
5.439.731.728
Sumber dari P3ADK Berdasarkan perhitungan potensi yang dihasilkan oleh bagian P3ADK memperlihatkan bahwa realisasi pajak reklame pada tahun 2010 baru sebesar 79% dan pada tahu 2011 sebesar 76% dari potensi yang diperkirakan. Dengan demikian masih ada potensi yang belum bisa diraih sebesar 21% sampai dengan 24% yaitu kira-kira Rp 1,39 milyar sampai 1,43 milyar.
4
Sedangkan apabila dilihat dari realisasi berdasar target yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Reklame Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2006-2011 No
Tahun
Target
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Pencapaian
1
2006
2.369.800.000
2.224.859.637
94%
2
2007
3.100.000.000
3.619.969.265
117%
3
2008
5.492.500.000
4.962.578.175
90%
4
2009
5.000.000.000
5.044.559.994
101%
5
2010
5.100.000.000
4.639.213.808
91%
6
2011
5.355.000.000
5.439.731.728
102%
Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2012. Dari tabel di atas dapat dilihat penerimaan pajak reklame menunjukkan bahwa rata-rata target selama enam tahun tersebut hanya tercapai 99,07%, namun apabila tahun 2006 dikeluarkan dari tabel karena pengaruh bencana gempa bumi yang terjadi di tahun tersebut sangat besar mempengaruhi pajak ini rata-rata pencapaian sebesar 100,11%. Pada tahun 2008 dan 2010 target tidak dapat tercapai tanpa adanya alasan khusus yang mendasari. Padahal, hal tersebut tidak terjadi pada jenis pajak yang lain, data pencapaian target selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.6 Pencapaian Target Pajak Daerah tahun 2006-2011 Jenis Pajak
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pajak Hotel
88
121
110
101
103
111
Pajak Restoran
102
104
101
114
107
103
Pajak Hiburan
105
114
123
162
108
102
Pajak Reklame
94
117
90
101
91
102
PPJ
123
105
103
107
106
107
Parkir
121
107
107
135
113
111
Sumber: DPDPK 2012. Dari tabel diatas terlihat bahwa target pajak reklame tidak tercapai dalam tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2010. Hal tersebut tidak terjadi 5
pada jenis pajak lain. Kemudian apabila dicermati kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah pun juga terus menurun, seperti terlihat pada tabel 1.3 diatas. Dari kontribusi pada tahun 2008 yang sebesar 7,9% pada tahun berikutnya menurun menjadi 7%, pada tahun 2010 sebesar 5,9%, dan 6,2% pada tahun 2011. DPRD Kota Yogyakarta menduga selama ini terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak reklame yang cukup besar. Hal tersebut dibuktikan bahwa hanya di Jalan Malioboro mulai ujung utara sampai pertigaan Jalan Dagen saja diketahui lebih 60 persen papan reklame yang terpasang tak berizin. Dari 52 papan reklame berjenis billboard, 32 di antaranya tak berizin. Sebanyak 32 billboard tersebut tidak memberi kontribusi pajak sama sekali ke Pemkot Jogja (Radar Jogja online, 26 Juni 2012). Ditengarai hal tersebut terjadi merata di seluruh Kota Yogyakarta. Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan pendapatan daerah di Kota Yogyakarta yaitu tentang pemungutan retribusi parkir juga menghasilkan kesimpulan bahwa pemungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta tidak optimal karena penerimaan daerah dari retribusi parkir hanya didasarkan pada target yang ditetapkan, sementara penentuan target pendapatannya ditentukan terlalu rendah. Didapati bahwa realisasi retribusi parkir di TKP Sriwedani hanya 8,3% dari potensi dan di TKP Malioboro II hanya sekitar 27-36% dari potensi (Novita, 2011). Diperkirakan fenomena tersebut juga terjadi pada pendapatan pajak reklame mengingat banyaknya persamaan karakteristik yang ada berkaitan dengan pemungutannya. Oleh karena itu penting kiranya untuk mengetahui penyebab kurang optimalnya upaya pengelolaan pajak reklame di Kota Yogyakarta, padahal sebagai kota yang perkembangannya pesat seharusnya potensi pajak juga akan berkembang pesat yang bermuara pada peningkatan pendapatan pajak reklame yang seharusnya juga akan meningkat dengan pesat. 1.2.
Perumusan Masalah Melihat latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh hal
tersebut dengan rumusan masalah: “mengapa pengelolaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh DPDPK Kota Yogyakarta kurang optimal”. 6
1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh DPDPK Kota Yogyakarta. 1.4.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan kajian kebijakan
publik tentang pengelolaan pajak reklame di kabupaten atau kota sebagai sumber pendapatan daerahnya, selain itu sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan pajak daerah terutama pajak reklame. 1.5. Keaslian Penelitian Penelitian ini dilakukan karena adanya kasus yang terjadi di lapangan yang menarik untuk dianalisis lebih jauh. Penelitian tentang upaya pemungutan pajak reklame di Kota Yogyakarta belum pernah dilakukan, demikian juga penelitian tentang upaya pemungutan pajak reklame di daerah lain. Adapun beberapa tulisan tentang pajak reklame yang dilakukan antara lain: 1.
Tesis tentang upaya peningkatan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Magelang oleh Indari Magister Akuntansi UGM tahun 2008
2.
Tesis mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak reklame untuk meningkatkan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang ditulis oleh Dewi Chandra Ningsih dari MAP UGM tahun 2009.
7