BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menjalankan sistem akuntabilitas yang tidak terpisahkan dengan SAKIP, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi. Laporan kinerja pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun 2013, disusun sebagai pertanggung jawaban atas rencana kerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013, rencana kerja yang dilaksanakan tersebut mengacu pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur (RPJMD) 20092014 dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014 sebagaimana diagendakan, yang didanai baik dari APBD maupun sumber dana lainnya. Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui program dan kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2009 - 2014, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan. Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
1
1.2 Landasan Hukum Peraturan/Perundang-undangan merupakan payung hukum yang melandasi berdirinya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan merupakan salah satu kekuatan strategis dalam kejelasan kewenangan dan tanggung jawab, yang menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kehutananan
di
berkesinambungan,
Provinsi
Jawa
harmonisasi
Timur hubungan
secara pusat
efektif dan
dan
efisien,
daerah,
tingkat
pelayanan yang prima, dan berdaya saing tinggi; serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Peraturan/ perundang-undangan tersebut adalah: 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2004; Penyerahan Kewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah daerah; 2. Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13, Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang berkaitan dengan bidang kehutanan; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; 12. Peraturan Gubernur Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
3
1.3
Tujuan Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas
instansi
pemerintah
kepada
pihak-pihak
yang
memberi
mandat/amanah. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapainnya berkaitan dengan mandat yang yang diterima Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain : 1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; 2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; 3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
1.4 Gambaran Umum Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi (Pasal 35 ayat (3), butir a-e) sebagai berikut : 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
4
2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;.
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubenur.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, memiliki susunan organisasinya sebagai berikut : 1). Kepala Dinas; Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi : a)
perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan ;
b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan ; c)
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 2). Sekretaris; Sekretaris
memiliki
tugas
merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan,
penyusunan
program,
keuangan
dan
hubungan masyarakat dan protocol. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi : a)
pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
b) pengelolaan administrasi kepegawaian ; c)
pengelolaan administrasi keuangan ;
d) pengelolaan administrasi perlengkapan ; e)
pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
5
f)
pelaksanaan
koordinasi
penyusunan
program,
anggaran
dan
Perundang-undangan; g) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ; h) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas i)
pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
j)
pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
3). Bidang Planologi Kehutanan ; Bidang
Planologi
Kehutanan,
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi dan kerjasama bidang kehutanan serta informasi kehutanan, inventarisasi dan rencana kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi : a)
pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikan data sebagai bahan penyusunan perencanaan;
b) pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan serta anggaran rutin dan pembangunan; c)
pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka menengah dan jangka panjang;
d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian seluruh kegiatan kehutanan; e)
pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
f)
penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Provinsi;
g) pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan; h) pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan; i)
pelaksanaan publikasi dan kerja sama program kehutanan;
j)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
6
4). Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam; Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi : a)
pelaksanaan
pengusulan
dan
pertimbangan
teknis
penunjukan,
perubahan status, fungsi, pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan serta penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung; b) pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar dan pemetaan areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi; c)
pelaksanaan
pemberian
pertimbangan
teknis
penilaian
dan
pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi serta untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, wisata alam dan taman buru; d) pelaksanaan pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan pemanfaatan jasa lingkungan; e)
pelaksanaan
pengawasan
pemberian
pertimbangan
teknis
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta kegiatan lembaga konservasi; f)
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlindungan hutan dan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan;
g) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi serta generasi muda pencinta alam;
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
7
h) pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan; i)
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dari Kepala Dinas
5). Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi : a)
pelaksanaan dan penyusunan pedoman pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan, pada DAS lintas Kabupaten/ Kota, rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
b) penyelenggaraan dan penyusunan pedoman pengawasan kegiatan aneka
usaha
kehutanan
sekaligus
pembinaan
penguatan
kelembagaannya; c)
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, sistem silvikultur, perbenihan dan pupuk serta perhutanan sosial;
d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 6). Bidang Bina Produksi Kehutanan; Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bina Produksi Kehutanan. Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Bidang
Bina
Produksi
Kehutanan
mempunyai fungsi : a)
pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan produksi ;
b) pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara ; c)
pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan hak ;
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
8
d) pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pemasaran hasil hutan dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan. e)
pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan, ijin pemanfaatan hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu.
f)
pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang kehutanan
g) pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan penatausahaan hasil hutan serta penerimaan pungutan iuran kehutanan. h) pelaksanaan pembinaan model unit usaha hasil hutan. i)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 53 Tahun 2010 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan terdiri atas: 1) UPT Peredaran Hasil Hutan ; UPT Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi : a)
pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan ;
b) pemeriksaan dokumen, penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan ; c)
pelaksanaan
pelayanan
penatausahaan
hasil
hutan
di
Industri
Pengolahan Hasil Hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan ; d) penerbitan dokumen angkutan hasil hutan ; e)
pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan kepada Industri Pengolahan Hasil Hutan dan masyarakat ;
f)
pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait ; Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
9
g) pelaksanaan ketatausahaan ; h) pelaksanaan pelayanan masyarakat ; i)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
2) UPT Tahura R. Soerjo UPT Tahura R. Soerjo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Tahura R. Soerjo mempunyai fungsi : a)
penyusunan program pengembangan Tahura ;
b) pelaksanaan pemangkuan, perlindungan, pengawetan,pelestarian dan pemanfaatan kawasan Tahura serta ekosistemnya ; c)
pelaksanaan promosi dan informasi potensi Tahura ;
d) pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura ; e)
pelaksanaan pembinaan wisata alam kawasan Tahura ;
f)
pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan Tahura ;
g) pelaksanaan ketatausahaan ; h) pelaksanaan pelayanan masyarakat ; i)
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3) UPT Perbenihan Tanaman Hutan; UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat Untuk
melaksanakan
tugasnya,
UPT
Perbenihan
Tanaman
Hutan
mempunyai fungsi : a)
penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih tanaman hutan ;
b) pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
pengada
dan/atau
penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta pembangunan sumber benih ;
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
10
c)
pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan; pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ;
d) penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan; e)
pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan ;
f)
peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan ;
g) pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan
1.4.1 Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam mendukung tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini memiliki sarana: 1 Unit Kantor di Jalan Bandara Juanda Surabaya 1 Unit Kantor UPT Peredaran Hasil Hutan di Jalan Karimata No. 20, Surabaya 1 Unit Kantor UPT Tahura R.Soerjo di Simpang Panji Suroso 144 1 Unit Kantor UPT Perbenihan Tanaman Hutan Jln. Pagesangan Surabaya Sarana perkantoran tersebut juga didukung fasilitas lainnya seperti musholla, lapangan tenis, Gudang Arsip, Arboretum, Ruang Pertemuan, Kendaraan roda empat dan roda
dua, serta fasilitas pendukung operasional kegiatan
perkantoran.
1.4.2 Dana Pendukung Tersedianya Dana APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur disamping adanya dana APBN (dekonsentrasi) yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan Kehutanan.
1.4.3 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Hasil-hasil kegiatan yang telah diwujudkan oleh Dinas Kehutanan berupa
perbaikan/penambahan
fisik
sarana
prasarana,
penanaman,
pembibitan permanen, pembinaan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk sumberdaya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
11
mendukung kegiatan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan.
1.4.4 Sumber Daya Manusia Kehutanan Pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 388 orang, meliputi SDM Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan UPT Dinas Kehutanan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1: Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Jumlah Pegawai No Unit Kerja Jabatan Jumlah Struktural Staf CPNS PTT 1. Dinas Kehutanan Prov. 19 77 6 102 Jatim 2. UPT Peredaran Hasil 4 77 26 107 Hutan 3. UPT Tahura R. Soerjo 4 27 23 103 157 4 UPT Perbenihan 4 16 2 22 Tanaman Hutan Jumlah 31 197 23 Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jatim, Desember 2013.
137
Lakip Dinas Kehutanan Tahun 2013| Bab 1
388
12