BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kondisi sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Hal ini masih menjadi persoalan pembangunan Nasional dan Daerah, tidak terkecuali Kabupaten Bangli. Pembangunan sanitasi di Kabupaten Bangli harus diupayakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik Pemerintah provinsi, Pemerintah Pusat maupun sektor swasta. Agar lebih efisien, efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat serta sinkron dengan program nasional, maka perlu disusun program memorandum yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. Program dan Kegiatan dalam dokumen MPS ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain : 1. Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi. 2. Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang. 3. Memorandum Program investasi kabupaten merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu. 4. Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati / Gubernur selaku kepala daerah. 1
5. Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten Bangli untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten. 6. Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah / kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup : Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksana an periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaanya. 1.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program ini adalah sebagai berikut. Maksud : a.
Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kabupaten Bangli dan pihak terkait stake holders untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi kabupaten jangka menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat Kabupaten.
b.
Mendorong para stake holders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
c.
Mendorong pihak lain seperti swasta, donor dan masyarakat untuk mau mengambil peran dalam penanganan sektor sanitasi di Kabupaten Bangli.
Tujuan : a.
Untuk menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai pedoman penganggaran pendanaan dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi Tahun 2014 hingga 2018 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah.
b.
Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di daerah Kabupaten Bangli.
2
c.
Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan
pendanaan
untuk
implementasi
pembangunan bidang sanitasi Kabupaten Bangli selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. d.
Dipergunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan
pembangunan bidang sanitasi.
Gambar 1.1 – Skema Proses Perencanaan PPSP 1.3 Wilayah Perencanaan 1.3.1 Gambaran Umum Secara geografis Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki pantai dengan dengan luas 52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha) yang terletak pada koordinat 08º3'40” - 08º50'48” LS (lintang selatan) dan 114º25'53” - 115º42'40” BT (Bujur Timur) dan di batasi oleh lima Kabupaten lainnya di Bali dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara
: Wilayah Kab. Buleleng
Sebelah Timur
: Wilayah Kab. Karangasem dan Kab. Klungkung
Sebelah Selatan
: Wilayah Kab. Gianyar
Sebelah Barat
: Wilayah Kab. Gianyar, Kabupaten Badung dan Kab.
Buleleng Kondisi iklim Kabupaten Bangli memiliki iklim tropis, suhu udara relatif rendah berkisar antara 150 - 300C, semakin ke utara suhu semakin dingin. Angka curah hujan rata-rata tahunan terendah adalah 900 mm dan tertinggi 3.500 mm. Penyebaran curah hujan relatif tinggi (2.500 3.500 mm) meliputi bagian utara (lereng Gunung Batur) dan semakin rendah ke arah selatan wilayah. Curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember – Maret dan terendah pada bulan agustus. Topografi wilayah Kabupaten Bangli berada pada ketinggian antara 100 – 2.152 meter dpl, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Secara umum rentang ketinggian wilayah
3
Kecamatan Susut (225 – 950 m dpl), Kecamatan Bangli (200 – 1.175 m dpl), Kecamatan Tembuku (300 – 891 m dpl) dan Kecamatan Kintamani (100 – 2.152 m dpl). Kelerengan wilayah bervariasi antar wilayah kecamatan dan secara umum berada pada kondisi dataran sampai landai (0-15%) seluas 12,11% dari luas wilayah, bergelombang (15-30%) seluas 21,7% dari luas wilayah, curam (30-40%) seluas 18,18% dari luas wilayah dan sangat curam (>40%) seluas 48,01% luas wilayah. Kondisi datar relatif hanya terdapat pada kawasan di kaki Gunung Batur, landai dan bergelombang pada wilayah Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku sedangkan bergelombang dan curam serta sangat curam pada wilayah Kecamatan Kintamani. 1.3.2
Arah Pengembangan Kota
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangli merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten Bangli yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:
Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rtrw kabupaten; dan
Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis; dan kondisi objektif yang diinginkan. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria : tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional, jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tujuan umum penataan ruang wilayah Kabupaten Bangli adalah : Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang hijau, produktif dan berkelanjutan sebagai penopang pelestarian lingkungan Bali yang berbasis keunikan alam, budaya daerah dan komoditas unggulan pertanian, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, perikanan dan industri kecil yang mendukung kepariwisataan guna mendorong pemerataan pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan hijau adalah kemampuan untuk tetap menjaga lingkungan alam Bangli agar tetap lestari
4
Yang dimaksud dengan produktif adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pengembangan potensi wilayah memperhatikan kebutuhan saat ini serta kebutuhan masa yang akan datang Secara khusus penataan ruang wilayah Kabupaten Bangli bertujuan untuk mewujudkan : 1.
Ruang wilayah Kabupaten yang hijau, produktif berkelanjutan sebagai penopang pelestarian lingkungan Bali yang berbasis keunikan alam, dan berjatidiri budaya Bali;
2.
Peningkatan peran komoditas unggulan pertanian,
hortikultura, perkebunan, tanaman
kehutanan, peternakan, perikanan dan industri kecil untuk mendorong perekonomian daerah; 3.
Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten Bangli dan Kabupaten yang berbatasan;
4.
pemerataan perkembangan wilayah antar wilayah Bangli bagian Utara dan Bangli bagian selatan secara sinergis dan berkelanjutan sesuai potensi dan fungsi masing-masing wilayah;
5.
Keseimbangan dan keserasian ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya, sesuai fungsi dan daya dukung wilayah;
6.
keterpaduan dan pemerataan pelayanan system prasarana wilayah caik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
7.
keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya akibat pemanfaatan ruang; dan
8.
ketanggapan pemanfaatan ruang terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.
Sistem perkotaan berdasarkan fungsi di Kabupaten Bangli sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli terdiri atas : 1.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan Bangli, seluas kurang lebih 1.936 (seribu sembilan ratus tiga puluh enam) ha, yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu : Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan, Kelurahan Kubu, dan Kelurahan Bebalang; dan
2.
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan Kintamani, seluas kurang lebih 4.733 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) ha, yang terdiri Desa Kintamani, Desa Batur Selatan, Desa Batur Tengah, Desa Batur Utara dan Desa Bayunggede. 5
3.
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas : a.
Kawasan Perkotaan Susut, seluas kurang lebih 2.039 (dua ribu tiga puluh sembilan) ha, meliputi Desa Sulahan, Desa Susut dan Desa Selat;
b.
Kawasan Perkotaan Tembuku, seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) ha, meliputi Desa Tembuku dan Desa Jehem;
c.
Kawasan perkotaan Belantih-Catur, seluas kurang lebih 3.391 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu) ha, meliputi Desa Catur, Desa Belantih, Desa Belanga, Desa Binyan, Desa Mengani, Desa Batukaang, Desa Pengejaran dan Desa Daup; dan
d.
Kawasan perkotaan Kayuamba, seluas kurang lebih 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) ha, meliputi Desa Tiga dan Desa Pengelumbaran.
4.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri atas : a. PPL Dausa melayani kawasan perdesaan Desa Dausa, Desa Selulung, Desa Satra, Desa
Bantang, dan Desa Kutuh; b. PPL Sukawana melayani kawasan perdesaan Desa Sukawana, Desa Siakin, Desa
Subaya, Desa Pinggan, dan Desa Belandingan; c. PPL Manikliyu melayani kawasan perdesaan Desa Manikliyu, Desa Langgahan, Desa
Lembean, dan Desa Bayung Cerik; d. PPL Bunutin melayani kawasan perdesaan Desa Bunutin, Desa Ulian, Desa Gunungbau,
Desa Awan, dan Desa Serahi: e. PPL Katung melayani kawasan perdesaan Desa Katung, Desa Banua, Desa Mangguh,
Desa Belancan, Desa Bonyoh, dan Desa Abuan; f.
PPL Kedisan melayani kawasan perdesaan Desa Kedisan, Sebagian Desa Trunyan, sebagian Desa Abangbatudinding, dan Desa Buahan;
g. PPL Sekardadi melayani kawasan perdesaan Desa Sekardadi dan Desa Sekaan; h. PPL Songan melayani kawasan perdesaan Desa Songan A dan Songan B; i.
PPL Suter melayani kawasan perdesaan Desa Suter, Desa Abangsongan, Sebagian Desa Trunyan,dan sebagian Desa Abangbatudinding;
j.
PPL Pengotan melayani kawasan perdesaan Desa Pengotan, Desa Kayubihi, dan Desa Landih;
k. PPL Taman Bali melayani kawasan perdesaan Desa Taman Bali dan Desa Bunutin; l.
PPL Abuan melayani kawasan perdesaan Desa Abuan, Desa Demulih dan Desa Apuan; dan
m. PPL Yangapi melayani kawasan perdesaan Desa Yangapi, Desa Peninjoan, Desa
Bangbang dan Desa Undisan. 6
1.4 Methodologi 1.4.1 Methodologi Penyusunan Dokumen Metode penyusunan Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut: 1. Review SSK 2. Internalisasi 3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi. 4. Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah 5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan Riview SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritasi Program. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kab./Kota 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab./Kota 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme panganggaran. 1.4.2 Sistimatika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.
7
