BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang DPR dan DPD sebagai lembaga legislative di Indonesia yang tergabung dalam MPR adalah Produk hasil dari Pemilihan Umum legislative. DPR sebagai lembaga legislative yang berasal dari daerah-daerah sebagai perwakilan rakyat yang di calonkan oleh partai politik. Sementara itu, DPD sebagai perwakilan dari daerah sendiri yang mencalonkan diri bukan dari partai politik melainkan independent. Dalam hubungannya sendiri dengan DPD, DPR memiliki hubungan dengan DPD yaitu hubungan kerja dalam rangka membahas RUU dimana DPD memiliki hak untuk memberikan pertimbangan atas RUU tersebut, dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan UU tersebut kepada DPR. Sementara itu DPD, dalam keterkaitannya dengan DPR yaitu mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan UU tertentu kepada DPR. Dalam kaitannya itu, DPD sebagai perwakilan yang mewakili daerah harus mengedepankan kepentingan daerah yang diwakilinya tersebut.
Berpegang pada hasil-hasil amandemen UUD sebagai dasar hukum konstitusional, khususnya mengenai restrukturisasi MPR, komponen utusan daerah dan utusan golongan ditiadakan dan dilahirkanlah komponen yang baru yakni DPD (Dewan perwakilan daerah_ sebagai partner DPR. Sebagaimana lumrahnya lingkup kewenangan perwakilan rakyat, maka DPD ini mempunyai kewenangan dalam kegiatan dalam kegiatan legislative dan pengawasan kepada eksekutif. P a g e 1 | 195
Jika kita telaah lebih cermat pokok-pokok kewenangan DPD yang diatur dalam pasal 22 D UUD 1945, apalagi jika ingin tahu hubungan kerjasama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), baik dalam kegiatan usul prakarsa maupun dalam hal pembahasan RUU, bahkan juga untuk mengajukan bahan pertimbangan kepada DPR; akhirnya diketahui tidak adanya posisi equal tetapi inequality (Ketidak-setaraan) yang ada antara DPD dengan DPR. Maka tidak heran kalau banyak suara yang menuding pasal-pasal 22 hasil amandemen itu menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan peran (posisi dan fungsi) DPD itu, dibandingkan DPR. DPD tidak memiliki wewenang pembentukan undang-undang bersamasama dengan DPR dan Presiden dan tidak punya wewenang di dalam menetapkan anggaran (APBN)
Lemahnya peranan DPD sebagai perwakilan local mengaburkan tujuan utama yang ingin diciptakan melalui sistem parlemen dua kamar (bicameral) di dalam sistem legislative kita. Bikameralisme yang terbentuk sangatlah semu, karena DPD hanya menjadi bentuk lain dari “utusan daerah” dengan wewenang sempit yaitu hanya untuk memberikan pertimbangan. Terlihat dengan jelas bahwa sistem bahwa sistem bicameral yang diterapkan tidaklah sesuai dengan prinsip bicameral yang umum dipahami, yaitu adanya fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua kamar secara seimbang dalam hal legislasi maupun pengawasan..
Karena amandemen ini pada hakikatnya adalah produk pertimbangan politik MPR, maka dapat kiranya dimengerti penilaian sementara kritis bahwa pembentukan DPD ini hanya sebagai subsitusi dan penghapusan utusan daerah yang semula diakui konstitusionalitasnya dalam UUD sebelum UUD. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai peranan, funsi dan hubungan DPR dan DPD maka penulis memutuskan untuk
P a g e 2 | 195
membuat makalah dengan judul “Peranan,Fungsi serta hubungan DPR dan DPD dalam lembaga legislative di Indonesia”
1.2 Identifikasi Masalah Agar penulisan makalah ini tersusun secara sistematis dan terarah, maka rumusan masalah yang perlu untuk dibahas adalah sebagai berikut : 1.2.1 Sejarah dan Pengertian DPR dan Legislatif 1.2.1.1 Pengertian Komunikasi 1.2.1.2 Pengertian Komunikasi Kelompok 1.2.1.3 Ruang Lingkup DPR 1.2.1.4 Pengertian DPR / Legislatif 1.2.1.5 Tugas DPR 1.2.1.6 Hak dan Kewajiban DPR 2.2 Pelantikan Anggota DPR dan Legislatif 2014-2019 2.3 Permasalahan dalam Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019 2.4 Pro dan Kontra Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019 2.5 Pandangan Komunikasi Kelompok terhadap Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019
1.3 Tujuan Penulisan Semua aktifitas yang dilakukan tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal dan tentu saja dalam proses di dalamnya pun membutuhkan langkah-langkah
P a g e 3 | 195
konkret yang sistematis. Adapun tujuan penulisan makalah ini secara detail adalah sebagai berikut : 1.3.1 Untuk Mengetahui Sejarah dan Pengertian DPR dan Legislatif 1.3.1.1 Untuk Mengetahui Pengertian Komunikasi 1.3.2.1 Untuk Mengetahui Pengertian Komunikasi Kelompok 1.3.3.1 Untuk Mengetahui Ruang Lingkup DPR 1.3.4.1 Untuk Mengetahui Pengertian DPR / Legislatif 1.3.5.1 Untuk Mengetahui Tugas DPR 1.3.6.1 Untuk Mengetahui Hak dan Kewajiban DPR 1.3.2 Untuk Mengetahui Pelantikan Anggota DPR dan Legislatif 2014 2019 1.3.3 Untuk Mengetahui Permasalahan dalam Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019 1.3.4 Untuk Mengetahui Pro dan Kontra Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019 1.3.5 Untuk Mengetahui Pandangan Komunikasi Kelompok terhadap Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019
1.4 Kegunaan Penelitian Semua aktifitas yang dilakukan tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal dan tentu saja dalam proses di dalamnya pun membutuhkan langkah-langkah konkret yang sistematis. Adapun tujuan penulisan makalah ini secara detail adalah sebagai berikut : P a g e 4 | 195
1.3.1 Untuk Mengetahui Sejarah dan Pengertian DPR dan Legislatif 1.3.1.1 Untuk Mengetahui Pengertian Komunikasi 1.3.2.1 Untuk Mengetahui Pengertian Komunikasi Kelompok 1.3.3.1 Untuk Mengetahui Ruang LIngkup 1.3.4.1 Untuk Mengetahui Pengertian DPR / Legislatif 1.3.5.1 Untuk Mengetahui Tugas DPR 1.3.6.1 Untuk Mengetahui Hak dan Kewajiban DPR 1.3.2 Untuk Mengetahui Pelantikan Anggota DPR dan Legislatif 2014 2019 1.3.3 Untuk Mengetahui Permasalahan dalam Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019 1.3.4 Untuk Mengetahui Pro dan Kontra Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019 1.3.5 Untuk Mengetahui Pandangan Komunikasi Kelompok terhadap Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019
1.5 Kerangka Pemikiran
Teori Komunikasi Kelompok
1. Teori Kesimbangan Heider
Sejarah dan Penemu Teori : Teori keseimbangan mengatakan bahwa ketika timbul ketegangan antara maupun didalam diri seseorang, ia mencoba untuk meredamnya atau P a g e 5 | 195
mengatasinya dengan cara mempersuasi diri sendiri atau mencoba mempersuasi orang lain.Teori ini dikemukan pertama kali tahun 1946 oleh Fritz Heider Artikel utama: Heider, F. (1946). Attitudes and cognitive organization. Journal of Psychology, 21, 107-112.
Asumsi Dasar Teori : Teori keseimbangan adalah teori dari aliran humanistik. Epistemologi aliran ini menganggap bahwa tidak ada teori yang memiliki kebenaran yang mutlak dalam memprediksi manusia (multiple truths). Ontologi aliran ini
mengambarkan
bahwa
manusia
bersikap
aktif
dan
memiliki
kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang disukai maupun yang tidak disukainya. Aksiologi aliran ini menganggap bahwa nilai-nilai yang tertanam pada seseorang turut mempengaruhi sikapnya dalam berperilaku. Penelitian dalam aliran ini lebih bersifat subjektif.
Kritik : Hasil penelitian dalam teori keseimbangan ini timely. Artinya hasilnya tidak akan sama pada kurun waktu yang berbeda. Namun pada dasarnya, jika terjadi ketegangan pada diri seseorang, dia mencoba untuk mengurangi ketegangan tersebut.
Setiap orang memiliki opininya masing-masing yang mana tidak semua orang sependapat dengan opininya. Ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kesamaan pendapat dengan kita, kita merasa nyaman atau P a g e 6 | 195
dalam teori ini disebut seimbang. Namun ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, kita cenderung tidak nyaman atau teori ini menyebutnya sebagai tidak seimbang.
Pemikiran dan Implikasnya : Teori keseimbangan beranggapan bahwa ada tiga cara agar seseorang merasa seimbang. Pertama, komunikator dan komunikan bisa saja tidak menyukai sesuatu namun pada dasarnya mereka saling menyukai, jadi mereka pada dasarnya menyukai perbedaan tersebut. Kedua, komunikan dan komunikator bisa memiliki sikap positif mengenai suatu objek atau gagasan dan bisa saling berdiskusi mengenai sisi positif itu. Ketiga, komunikator dan komunikan bisa saja tidak setuju mengenai gagasannya tersebut dan juga mereka tidak saling suka, namun mereka bisa memperoleh informasi mengapa orang lain tidak menyukai objek atau gagasan tersebut. Artinya sebagai kritik membangun bagi masing-masing pihak.
Contoh kasus : Wahyu suka menonton acara bola dan tidak suka gosip namun Ais suka nonton gosip dan tidak suka bola. Mereka berdua berpacaran, dan saling menyanyangi. Mereka berdua merasa saling tidak ingin kehilangan satu sama lain. Jika salah satu dari mereka tidak merubah sikapnya, maka akan timbul tidak keseimbangan diantara mereka.
Ruang lingkup teori keseimbangan (balance theory) dari Heider adalah mengenai hubungan-hubungan antarpribadi. Teori keseimbangan Heider membahas tentang sejauh mana cara mempengaruhi dan menghadapi orang yang tidak kita sukai adalah merupakan suatu harmoni kognitif. P a g e 7 | 195
Teori ini berusaha menerangkan bagaimana individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial (misalnya sebagai suatu kelompok) cenderung untuk menjalin hubungan satu sama lain.
Teori Heider memusatkan perhatiannya pada hubungan intra-pribadi (intrapersonal) yang berfungsi sebagai “daya tarik”, yaitu semua keadaan kognitif yang berhubungan dengan perasaan suka dan tidak suka terhadap individu-individu dan objek-objek lain.
Teori Heider merupakan penjelasan yang sangat menarik tentang gejalagejala kelompok dan menyediakan bagi para sarjana komunikasi beberapa cara yang bermanfaat untuk melihat kelompok yang mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian intra-pribadi yang berkaitan dengan dimensi-dimensi struktural dari perasaan suka. Teori ini mungkin juga bermanfaat untuk menerangkan beberapa kehadiran komunikasi terbuka di dalam kelompok, walau tidak secara langsung berhubungan dengan tingkah laku pesan.
Teori Kepemimpinan
Beberapa teori telah dikemukakan para ahli majemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan teori yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya paling pemimpin ada tiga di antaranya yang paling menonjol yaitu sebagai berikut :
P a g e 8 | 195
1. Teori Genetie Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan "leaders are born and not made". bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin.Dalam keadaan bagaimana pun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akn menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.
2. Teori Sosial Jika teori genetis mengatakan bahwa "leaders are born and not made", make penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu : "Leaders are made and not born". Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.
3. Teori Ekologis Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-ponganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki
bakat-bakat
dikembangkan melalui
kepemimpinan, pendidikan yang
bakat
mana
kemudian
teratur dan pangalaman-
pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori
P a g e 9 | 195
kepemimpinan.Namun demikian penyelidikan yang jauh yang lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang timbul sebagai pemimpin yang baik
1.6 Metode Penulisan Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Metode pustaka, yang di mana dalam proses penyusunannya, tak
terlepas
dari
berbagai
buku
literature
yang
bisa
dipertanggungjawabkan serta rujukan lain berupa artikel-artikel dari internet. Walau begitu, penulis pun selektif dalam memilih buku yang lebih mengarah dan berbobot sebagai penunjang tersusunnya makalah ini.
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadajaran Jatinangor. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama empat hari, dari tanggal 25-28 Oktober 2014.
1.8 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut ;
HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI P a g e 10 | 195
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Identifikasi Masalah 1.3 Tujuan Penulisan 1.4 Kegunaan Penelitian 1.5 Kerangka Pemikiran 1.6 Metode Penulisan 1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 1.8 Sistematika Penulisan BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sejarah dan Pengertian DPR dan Legislatif 2.1.1 Pengertian Komunikasi 2.1.2 Pengertian Komunikasi Kelompok 2.1.3 Pengertian DPR / Legislatif 2.1.4 Ruang Lingkup DPR 2.1.5 Tugas DPR 2.1.6 Hak dan Kewajiban DPR 2.2 Pelantikan Anggota DPR dan Legislatif 2014-2019 2.3 Permasalahan dalam Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019 2.4 Pro dan Kontra Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019 2.5 Pandangan Komunikasi Kelompok terhadap Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019
P a g e 11 | 195
BAB III OBJEK PENELITIAN 3.1 Gambaran Umun DPR 3.2 Struktur Organisasi DPR 3.3 Tugas dari Masing-masing Struktur DPR BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN BAB V PENUTUP 3.1 Simpulan 3.2 Penutup DAFTAR PUSTAKA
P a g e 12 | 195
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Komunikasi A. Definisi Komunikasi dan Kelompok
Komunikasi 1.
Communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. (Keith Davis).
2.
Communication is the behavior or activities of delivering a message or information on thoughts or feelings. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. (Roben J.G.)
3.
Communication comes from latin communis, common, when we communicate we are trying to share information, an idea or an attitude... that the essence of communication is getting the receiver and the sender tuned together for a particular messages. Komunikasi berasal dari bahasa latin communis, common. Bilamana kita mengadakan komunikasi, itu artinya kita membentuk persamaan dengan orang lain, yakni kita mecoba berbagi informasi, ide, atau sikap. (Wilbur Schram)
4.
Communication is a process where verbal and nonverbal symbols sent, received and given meaning. Komunikasi adalah proses dimana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima dan diberi arti. (William J.Seller)
P a g e 13 | 195
5.
Communication is the process by which a system is established, maintained and altered by means of shared signals that operate according to rules. Komunikasi adalah suatu proses dimana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan. (Forsdale)
6.
Communication is a process of sending and receiving messages. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. (Bovee)
7.
Communication is a process in which the parties mutually to use the information for a common goal and a communication link that ties posed by the successor generation of stimuli and rewards. Komunikasi adalah proses dimana pihak-pihak saling menggunakan informasi dengan untuk mencapai tujuan bersama dan komunikasi merupakan kaitan hubungan yang ditimbulkan oleh penerus rangsangan dan pembangkitan balasannya. (Colin Cherry)
8.
Communication is the process of transmitting information, ideas, emotions, skills and so on by using symbols, words, pictures, graphic, numeric, etc. Komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dsb. (Bernard Barelson & Garry A. Stainer)
9.
Communication is the transmission of information consisting of discriminative stimuli from the source to the receiver.
P a g e 14 | 195
Komunikasi adalah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari sumber kepada penerima. (New Comb)
10.
Communication occurs when the source of the message to the recipient with a conscious intention to influence their behavior. Komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat sadar untuk memengaruhi perilaku mereka. (Gerald R. Miller)
11.
Communication is the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usuallyverbal symbols) tomodify thebehaviour of other individuals (communicates). Komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan (biasanya dengan menggunakan lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain. (Carl I. Hovland)
12.
Communication occurs when the source of the message to the recipient with a conscious intention to influence their behavior. Komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat sadar untuk memengaruhi perilaku mereka. (Everett M. Rogers)
13.
Communication is the process of transmitting meaningful symbols between individuals. Komunikasi adalah prosespengoperasian lambang-lanmbang yang berarti antara individu-individu . (William Albig)
14.
Communication is a transactional process involving cognitive sorting. selecting and sharing of symbol in such away as to help
P a g e 15 | 195
another elite from his own experiences a meaning or responses similar to that intended by the source. Komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbolsimbol sedemikian rupa agar membantu pendengar membangkitkan respons/ makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. (Raymond Ross)
15.
Communication is an interpersonal interactions using linguistic symbol systems, such as the system of verbal symbols (words) and non-verbal. This system can be disseminated directly / face-toface or via other media (written, oral, and visual. Komunikasi merupakan interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik, seperti sistem simbol verbal (kata-kata) dan non verbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung / tatap muka atau melalui media lain (tulisan, oral, dan visual). (Karfried Knapp)
16.
Communication is the process of transferring a point from the source to the receiver, the process involves a series of events, or a series of steps that ease the transition purpose. Komunikasi merupakan proses pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima, proses tersebut merupakan suatu seri aktivitas, rangkaian atau tahap-tahap yang memudahkan peralihan maksud tersebut. (A. Winnet)
17.
Communication means a mechanism of human relationships is done by interpreting symbols orally and read through space and save the time. Komunikasi
berarti
suatu
mekanisme
hubungan
antar
manusia
dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu. (Charles H. Cooley)
P a g e 16 | 195
18.
Communication is a process of significant interactions between human beings. Komunikasi adalah suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia. (Delton E, Mc Farland)
19.
Communication is the art of conveying information, ideas and attitudes of one person to another. Komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide dan sikap seseorang kepada orang lain. (Edwin Emery)
20.
Communication is the dissemination of information, ideas as attitudes or emotions from one person to another mainly through symbols. Komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain terutama melalui simbol-simbol. (Theodorson & Thedorson)
21.
Communication is a process of exchange of information between individuals through a common system (common), either by means of symbols, sinyak-signal, and behavior or action. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol, sinyak-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. (Himstreet & Baty)
22.
Communication is a process that describes who said what in what way, to whom with what effect.
P a g e 17 | 195
Komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, kepada siapa dengan efek apa. (Laswell)
23.
When two people are together, they communicate continuously because they can not behave. He strongly believes that one can not not communicate. Ketika dua orang sedang bersama, mereka berkomunikasi secara terus menerus karena mereka tidak dapat berperilaku. Ia sangat percaya bahwa seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi. (Palo Alto)
24.
Communication is the intercourse by words, letters or messages. Komunikasi adalah hubungan seksual dengan kata-kata, huruf atau pesan. (Fred G. Meyer)
25.
Communication is transfer of information from one person to another, whether or not it elicits confidence. But the information transferred must be understandable to the receiver. Komunikasi adalah transfer informasi dari satu orang ke orang lain, apakah atau tidak itu memunculkan kepercayaan diri. Namun informasi yang ditransfer harus dimengerti ke penerima. (G.G. Brown)
26.
The process of interaction between people for the purpose of integration of intrapersonal and interpersonal. Proses interaksi di antara orang untuk tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. (Harnack & Fest)
27.
The process to turn the man into a working group. Proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. (Edwin Neuman)
P a g e 18 | 195
28.
Communication is the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) tomodify the behaviour of other. individuals (the audience). Komunikasi
adalah
suatu
proses
dimana
seorang
individual
(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya dengan lambang bahasa) untuk mengubah perilaku individu lain (komunikan). (Hovland, Janis, & Kelley)
29.
Communication is the influence of one personal region on another where by a change in one results in a corresponding change in the other region. Komunikasi adalah pengaruh suatu wilayah persona pada yang lain sehingga perubahan dalam suatu wilayah menimbulkan perubahan pada wilayah lain. (K. Lewin)
30.
When social interactions involves the transmission of meaning through. The use of symbols, it is known is communication. Bila interaksi sosial meliputi pengoperan arti-arti dengan jalan menggunakan lambang-lambang, maka ia dinamakan komunikasi. (Noel Gist)
31.
Communication is an effort aimed at sharing to achieve unity. Komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. (Lexicographer)
32.
Communication is a form of human interactions influence each other, intentionally or unintentionally, and is not limited to verbal
P a g e 19 | 195
forms of communication, but also in terms of facial expressions, painting, art, and technology. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. (Sharon dan Weaver)
33.
Communication is a dynamic transaction involving the ideas and feelings. Komunikasi adalah suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. (William I. Gordon)
34.
Communication is the process of meaning between two or more people. Komunikasi adalah proses pembentukan makna antara dua orang atau lebih. (Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss)
35.
Communication is a process of exchange of information, ideas and feelings. The process includes not only the information conveyed orally and in writing, but also with body language, style and appearance, or using assistive alta around us to enrich a message. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan dan perasaan. Proses itu meliputi informasi yang disampaikan tidak hanya secara lisan dan tulisan, tetapi juga dengan bahasa tubuh, gaya maupun penampilan diri, atau menggunakan alta bantu di sekeliling kita untuk memperkaya sebuah pesan ( Hybels and Weafer II)
P a g e 20 | 195
36.
Communication is the process of understanding and sharing meaning. Komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna. (Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson)
37.
Communication is an effective self-expression, the exchange of written messages, the messages in the conversation, even through imagination, exchange of information or entertainment with words through conversation or by another method, the transfer of information from one person to another, the meaning of interpersonal exchange the symbol system, the transfer of messages through certain channels to others with certain securities Komunikasi adalah pernyataan diri yang efektif , pertukaran pesanpesan yang tertulis, pesan-pesan dalam percakapan, bahkan melalui imajinasi, pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan atau dengan metode lain, pengalihan informasi dari seseorang kepada orang lain, pertukaran makna antarpribadi dalam system symbol, proses pengalihan pesan melalui saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu ( Walhstrom,1992)
P a g e 21 | 195
2.2 Pengertian Komunikasi Kelompok 1.
The group is a unit (unit) consisting of socially two or more people who see themselves as part of that group. Kelompok adalah Satuan (unit) sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok itu. (Bales)
2.
The group is a collective made up of various organisms in which the existence of all members is essential to satisfy the various needs of individuals. Kelompok adalah suatu kolektif yang terdiri atas berbagai organisme dimana eksistensi semua anggota sangat penting untuk memuaskan berbagai kebutuhan individu. (Cartwright & Zander)
3.
The group is a collection of individuals who interact with each other. Kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi. (Bonner dan Stogdill)
4.
The group is a collection of individuals who are trying to meet some needs by incorporating them (joint association). Kelompok
merupakan
kumpulan
individu
yang
mencoba
untuk
memenuhi beberapa kebutuhan melalui penggabungan diri mereka (joint association). (Cattel)
P a g e 22 | 195
5.
Groups are a number of individuals to communicate with one another in a specified period of time are not too many, so that everyone can communicate with all the members directly. Kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. (Homans)
6.
The group is a collection of individuals who join together to achieve a common goal. Kelompok
merupakan
kumpulan
individu
yang
bersama-sama
bergabung untuk mencapai satu tujuan. (Deutsch dan Mills) 7.
Reveal the definition of a group as two or more individuals who interact face to face, each aware of their membership in a group, and each realized positive interdependence in achieving common goals. Mengungkapkan definisi sebuah kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi tatap muka, yang masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok, dan masing-masing menyadari saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama. (Johnson & Johnson)
8.
The group is a collection of two or more people who have dynamic interaction with each other. Kelompok adalah suatu kumpulan dua atau lebih orang-orang yang mengalami interaksi dinamis satu sama lain. (McGrath)
9.
The group is two or more objects or people to form a pattern or a pattern unit, a union of people or objects that form a separate unit, a set, a unity, a collection of objects that have a similarity relations, or properties the same.
P a g e 23 | 195
Kelompok adalah dua atau lebih benda atau orang membentuk suatu pola atau suatu unit pola, suatu kesatuan orang-orang atau bendabenda yang membentuk suatu unit yang terpisah, suatu himpunan, suatu persatuan, suatu kumpulan objek yang mempunyai hubungan kesamaan, atau sifat-sifat yang sama. (Webster)
10.
The group is a collection of people who have a common awareness and membership would interact. Kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. (Paul B. Horton)
11.
Groups are a number of individuals to communicate with one another in a specified period of time are not too many. Kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak. (Homans)
12.
The group is an open interaction system where patterns of interaction are determined by the structure of the system. Kelompok adalah suatu sistem interaksi terbuka dimana pola interaksi tersebut di tentukan oleh struktur sistem tersebut. (Stogdill)
13.
Group are individuals who have a common destiny in which if an event affects a person in the group then the other members will be affected. Kelompok adalah individu yang mempunyai takdir bersama dimana jika satu kejadian mempengaruhi seseorang dalam kelompok maka anggota lain akan terpengaruh. (Friedler)
P a g e 24 | 195
14.
The group is a collection of people who interact with each other on a regular basis in a given period, and feel a dependence between them in achieving a common goal. Kelompok merupakan suatu kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lainnya secara teratur dalam suatu periode tertentu, dan merasakan adanya ketergantungan diantara mereka dalam mencapai satu tujuan bersama. (Wekley dan Yulk)
15.
The group is a social unit consisting of a number of individuals that have a symbiotic relationship with each other according to the status and role in writing or not they have held norms that govern the behavior of group members. Kelompok adalah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain sesuai dengan status dan perannya secara tertulis atau tidak mereka telah mengadakan
norma
yang
mengatur
tingkah
laku
anggota
kelompoknya. (Sherif) 16.
The group is a very effective tool implementation. Kelompok adalah alat implementasi yang sangat efektif. (Robbins (Pearson).
17.
The group is an arena of conflict. Kelompok merupakan suatu arena terjadinya konflik. (Antonius Atoshoki)
18.
Groups are a number of people who have (interaction) between one and the other, which is psychologically aware of the presence of the other, and who think of themselves as a group. Kelompok adalah sejumlah orang yang berhubungan (berinteraksi) antara satu dan yang lainnya, yang secara psikologis sadar akan
P a g e 25 | 195
kehadiran yang lain dan yang menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. (Acmad S. Ruky) 19.
The group is a collection of individuals who are bound by the behavior or interests. Kelompok merupakan kumpulan individu-individu yang diikat oleh tingkah laku atau kepentingan yang sama. (Nicholas Evans)
20.
The group is a unit consisting of two or more people who interact or communicate with each other. Kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. (Wila Huky)
21.
The group is a group of people who interact with each other in accordance with the established pattern. Kelompok merupakan sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. (Robert K. Merton)
22.
A group covering two or more people among whom there are some patterns that can be understood by interasi its members or any other person as a whole. Suatu kelompok meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interasi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. (Joseph S. Roucek)
23.
The group is any collection of human beings physically (for example, a group of people who are waiting for a city bus). Kelompok merupakan setiap kumpulan manusia secara fisik (misalnya, sekelompok orang yang sedang menunggu bus kota). (Paul B. Horton)
24.
Group is a group of individuals where their existence as a group reward.
P a g e 26 | 195
kelompok adalah sekumpulan individu dimana keberadaannya sebagai kelompok menjadi reward. (Bass) 25.
The group is a unit of which there are few individuals who have the ability to act with unity in the manner and on the basis of the unity of perception. Kelompok adalah satu unit yang terdapat beberapa individu, yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. (Hernert Smith)
26.
The group is a group, the number of people that exists between the relationship with each other and the relationship is as a structure. Kelompok adalah satu grup, yaitu sejumlah orang yang ada antara hubungan satu sama lain dan hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. (Mayor Polak)
27.
Group is two or more individuals who interact through social interaction. kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial. (Forsyth)
28.
Group has two psychological mark, the first, a sense of belonging, and second, the fate of the group members depend on each other so that the results of each member associated with the other members. kelompok memiliki 2 tanda psikologis, yaitu pertama, adanya sense of belonging; kedua, nasib anggota kelompok tergantung satu sama lain sehingga hasil setiap anggota terkait dengan anggota yang lain. (Baron & Byrne)
29.
Group is a group of individuals that are small enough for all members to communicate relatively easily. The members relate to each other with some of the same goals and have some sort of organization or structure between them. The group develops
P a g e 27 | 195
norms, or rules that identify about apayang considered a desirable behaviour for all members. Kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur diantara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma, atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apayang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya. (De Vito) 30.
The group is a small group of people who interact with each other, usually face to face for a long time in order to achieve certain goals. There are four elements of the group are: interaction, time, size, destination. Kelompok adalah sekumpulan kecil orang yg saling berinteraksi, biasanya tatap muka dlm waktu yg lama guna mencapai tujuan tertentu. Ada 4 elemen kelompok yaitu: interaksi, waktu, ukuran, tujuan. (Adler dan Rodman)
P a g e 28 | 195
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup DPR dan Legislatif 2.1.1 Ruang Lingkup Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )
Sekilas sejarah DPR-RI dapat dilihat dalam beberapa periode penting yaitu:
1. Volksraad (1918-1942) 2. Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949) 3. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1949-1950) 4. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956) 5. DPR Hasil Pemilu 1955 (20 Maret 1956-22 Juli 1959) 6. DPR Hasil Pemilu 1955 Paska-Dekrit Presiden 1959 (1959-1965) 7. DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966) 8. DPR-GR Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru 9. DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971 10. DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 11. DPR Hasil Pemilu 1999 (1999-2004) P a g e 29 | 195
12. DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009) 13. DPR Hasil Pemilu 2009 (2009-2014) 14. DPR Hasil Pemilu 2014 (2014-2019)
1. Volksraad (1918-1942) Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan pemerintahan kolonial Belanda yang dinamakan Volksraad. Dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia I (1914-1918).
Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 (Ind. Stb. No. 114 Tahun 1917) dengan dilakukannya penambahan bab baru yaitu Bab X dalam Regeerings Reglement 1954 yang mengatur tentang pembentukan Volksraad. Pembentukan tersebut baru terlaksana pada tahun 1918 oleh Gubernur Jeneral Mr. Graaf van Limburg Stirum.
Kaum
nasionalis
moderat,
seperti
Mohammad
Husni
Thamrin,
menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen.
Volksraad sebagai sebuah lembaga dalam konteks Indonesia sebagai wilayah jajahan pada saat itu memang hanya merupakan basa basi politik pemerintahan kolonial. Lewat pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit, komposisi keanggotaan Volksraad pada mulanya tidak begitu simpatik.
P a g e 30 | 195
Pengisian Jabatan dan Komposisi
Pemilihan orang untuk mengisi jabatan Volksraad diawali dengan pembentukan berbagai “Dewan Kabupaten” dan “Haminte Kota”, di mana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih “Wali Pemilih” (Keesman). Kemudian Wali Pemilih inilah yang berhak memilih sebagian anggota Dewan Kabupaten. Kemudian setiap provinsi mempunyai “Dewan Provinsi”, yang sebagian anggotanya dipilih oleh Dewan Kabupaten dan Haminte Kota di wilayah provinsi tersebut. Sebagian besar anggota Dewan Provinsi yang umumnya dari bangsa Belanda, diangkat oleh Gubenur Jenderal. Susunan dan komposisi Volksraad yang pertama (1918) beranggotakan 39 orang (termasuk ketua), dengan perimbangan:
Dari jumlah 39 anggota Volksraad, orang Indonesia Asli melalui “Wali Pemilih” dari “Dewan Provinsi” berjumlah 15 anggota (10 orang dipilih oleh “Wali Pemilih” dan 5 orang diangkat oleh Gubernur Jenderal) Jumlah terbesar, atau 23 orang, anggota Volksraad mewakili golongan Eropa dan golongan Timur Asing, melalui pemilihan dan pengangkatan oleh Gubernur Jenderal (9 orang dipilih dan 14 orang diangkat). Adapun orang yang menjabat sebagai ketua Volksraad bukan dipilih oleh dan dari anggota Volksraad sendiri, melainkan diangkat oleh mahkota Nederland.
Tahun 1927:
Ketua: 1 orang (diangkat oleh Raja) P a g e 31 | 195
Anggota: 55 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 25 orang) Tahun 1930:
Ketua: 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota: 60 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 30 orang)
Muncul
beberapa
usul
anggota
untuk
mengubah
susunan
dan
pengangkatan Volksraad ini agar dapat dijadikan tahap menuju Indonesia merdeka, namun selalu ditolak. Salah satunya adalah “Petisi Sutardjo” pada tahun 1935 yang berisi “permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang”, atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia. Petisi ini juga ditolak pemerintah kolonial Belanda.
Tugas Volksraad
Volksraad lebih mengutamakan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal daripada “menyuarakan” kehendak masyarakat. Karena itu, Volksraad sama sekali tidak memuaskan bagi bangsa Indonesia. Bahkan, “parlemen gadungan” ini juga tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara sehingga tidak mempunyai kekuasaan seperti parlemen pada umumnya.
P a g e 32 | 195
Sesuai dengan perkembangan politik di Indonesia, perubahan sedikit demi sedikit terjadi di lembaga ini. Perubahan yang signifikan terjadi pada saat aturan pokok kolonial Belanda di Indonesia, yaitu RR (Regeling Reglement, 1854) menjadi IS (Indische Staatsregeling). Perubahan ini membawa pengaruh pada komposisi dan tugas-tugas Volksraad.
Perubahan sistem pemilihan anggota terjadi sejak 1931. Sebelumnya, semua anggota Volksraad yang dipilih melalui satu badan pemilihan bulat, dipecah menjadi tiga badan pemilihan menurut golongan penduduk yang harus dipilih. Selain itu, diadakan pula sistem pembagian dalam dua belas daerah pemilihan bagi pemilihan anggota warga negara (kaula) Indonesia asli.
Berbagai tuntutan dari kalangan Indonesia asli semakin bermunculan agar mereka lebih terwakili. Sampai 1936, komposisi keanggotaan menjadi:
8 orang mewakili I.E.V. (Indo Eurupeesch Verbond) 5 orang mewakili P.P.B.B. 4 orang mewakili P.E.B. (Politiek Economische Bond) 4 orang V.C. (Vederlandisch Club) 3 orang mewakili Parindra 2 orang mewakili C.S.P (Christelijk Staatkundige Partj) 2 orang mewakili Chung Hwa Hui (Kelompok Cina) 2 orang mewakili IKP (Indisch Katholieke Partj)
P a g e 33 | 195
4
orang
mewakili
golongan
Pasundan,
VAIB
(vereeniging
Ambtenaren Inl. Bestuur), partai Tionghoa Indonesia 5 orang mewakili berbagai organisasi yang setiap organisasi mendapat satu kursi
yaitu organisasi sebagai berikut: 1
(Persatuan Minahasa); 1 (Persatuan
Perhimpunan katoliek di
Jawa), 1 (persatuan kaum Kristen), 1 (Perhimpunan
Belanda); 1
(Organisasi Wanita I.E.V)
Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui
lagi,
dan
bangsa
Indonesia
memasuki
masa
perjuangan
Kemerdekaan.
2. Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1949)
Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.
Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang, tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak enam kali. Dalam melakukan kerja DPR, dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan Pekerja tersebut berhasil
P a g e 34 | 195
menyetujui 133 RUU, di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lainlain.
3. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (1949-1950)
Sebagai konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), diadakan perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat. Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer, badan legislatif RIS dibagi menjadi dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR-RIS
Jumlah anggota DPR terdiri dari 146 orang yang mewakili negara/daerah bagian dengan perincian sebagai berikut:
Republik Indonesia: 49 orang Indonesia Timur: 17 orang Jawa Timur: 15 orang Madura: 5 orang
P a g e 35 | 195
Pasundan: 21 orang Sumatera Utara: 4 orang Sumatera Selatan: 4 orang Jawa Tengah: 12 orang Bangka: 2 orang Belitung: 2 orang Riau: 2 orang Kalimantan Barat: 4 orang Dayak Besar: 2 orang Banjar: 3 orang Kalimantan Tenggara: 2 orang Kalimantan Timur: 2 orang
DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. DPR-RIS juga berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masingmasing untuk bagiannya sendiri.
Di samping itu, DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik. Dalam
masa
kerjanya
selama
enam
bulan,
DPR-RIS
berhasil
mengesahkan tujuh undang-undang.
P a g e 36 | 195
Senat-RIS
Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)
Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui UndangUndang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950). UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami sedikit perubahan, terutama yang berkaitan dengan perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan. Pada tanggal yang sama, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi; Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
Keanggotaan DPRS
Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari Dewan Pertimbangan Agung. P a g e 37 | 195
Fraksi di DPRS (menurut catatan tahun 1954):
Masjumi 43 orang PNI 42 orang PIR-Hazairin 19 orang 22 orang PIR-Wongso 3 orang PKI 17 orang PSI 15 orang PRN 13 orang Persatuan Progresif 10 orang Demokrat 9 orang Partai Katolik 9 orang NU 8 orang Parindra 7 orang Partai Buruh 6 orang Parkindo 5 orang Partai Murba 4 orang PSII 4 orang SKI 4 orang SOBSI 2 orang
P a g e 38 | 195
BTI 1 orang GPI 1 orang Perti 1 orang Tidak berpartai 11 orang Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPRS
Kedudukan dan Tugas DPRS
DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 113-116 UUDS ditetapkan bahwa DPR mempunyai hak menetapkan anggaran negara. Seterusnya dalam Pasal 83 ayat (2) UUDS ditetapkan bahwa para menteri bertanggung
jawab
bersama-sama
atas
untuk
seluruh
seluruhnya
kebijaksanaan maupun
pemerintah,
masing-masing
baik untuk
bagiannya sendiri. Ini berarti DPR berhak dan berkewajiban senantiasa mengawasi segala perbuatan pemerintah.
Hak-hak dan Kewajiban DPRS
Hak Amandemen: DPR berhak mengadakan perubahan-perubahan usul UU yang dimajukan pemerintah kepadanya. Hak Menanya dan Hak Interpelasi: DPR mempunyai hak menanya dan hak memperoleh penerangan dari menteri-menteri, yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum RI.
P a g e 39 | 195
Hak Angket: DPR mempunyai hak menyelidiki (enquete) menurut aturanaturan yang ditetapkan UU. Hak Kekebalan (imunitet): Ketua, anggota DPR dan menteri-menteri tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena apa yang dikemukakan dalam rapat atau surat kepada majelis, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang
dikemukakan
dalam
rapat
tertutup
dengan
syarat
supaya
dirahasiakan. Forum Privelegiatum: Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh MA, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan UU dan yang dilakukan dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan UU. Hak mengeluarkan suara.
Hubungan DPRS dengan pemerintah
Sama halnya
dengan
UUD RIS, UUDS juga menganut sistem
pemerintahan parlementer. DPRS dapat memaksa kabinet atau masingmasing menteri
meletakkan jabatannya.
Namun berbeda dengan
ketentuan dalam UUD RIS, UUDS memasukkan pula ketentuan bahwa presiden dapat membubarkan DPRS, kalau DPRS dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi.
Hasil-hasil pekerjaan DPRS
menyelesaikan 167 uu dari 237 buah RUU
P a g e 40 | 195
11 kali pembicaraan tentang keterangan pemerintah 82 buah mosi/resolusi. 24 usul interpelasi. 2 hak budget.
5. DPR Hasil Pemilu 1955 (20 Maret 1956-22 Juli 1959)
DPR hasil Pemilu 1955 berjumlah 272 orang. Perlu dicatat bahwa Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi Indonesia yang definitif, menggantikan UUDS.
Tugas dan wewenang DPR hasil Pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, memberi gambaran bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat tuga kabinet yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan Kabinet Djuanda.
6. DPR Hasil Pemilu 1955 Paska-Dekrit Presiden 1959 (1959-1965)
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 2959. Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif P a g e 41 | 195
setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.
Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan. Setelah membubarkan DPR, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-Gotong Royong (DPRGR).
DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada presiden
pada
waktu-waktu
tertentu.
Kewajiban
ini
merupakan
penyimpangan dari Pasal 5, 20, dan 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.
7. DPR Gotong Royong Tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966)
Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya satu tahun, mengalami empat kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu:
Periode 15 November 1965-26 Februari 1966. Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966. P a g e 42 | 195
Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966. Periode 17 Mei 1966-19 November 1966. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut.
8. DPR-GR Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru
Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk dua panitia:
Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik.
Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokokpokok pemikiran ke arah pemecahannya.
9. DPR-GR Masa Orde Baru 1966-1971
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, DPR-GR masa “Orde Baru” memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari “Orde Lama” ke “Orde Baru.”
P a g e 43 | 195
Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 adalah sebagai berikut:
Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.
Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7. DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 Setelah mengalami pengunduran sebanyak dua kali, pemerintahan “Orde Baru” akhirnya berhasil menyelenggarakan Pemilu yang pertama dalam masa pemerintahannya pada tahun 1971. Seharusnya berdasarkan Ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno, dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971.
Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
P a g e 44 | 195
Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua
kursi
terbagi
habis
di
setiap
daerah
pemilihan
(sistem
proporsional). Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Sistem yang sama masih terus digunakan dalam enam kali Pemilu, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sejak Pemilu 1977, pemerintahan “Orde Baru” mulai menunjukkan penyelewengan demokrasi secara jelas. Jumlah peserta Pemilu dibatasi menjadi dua partai dari satu golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia
(PDI).
Partai-partai
yang
ada
dipaksa
melakukan
penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut. Sementara mesinmesin politik “Orde Baru” tergabung dalam Golkar. Hal ini diakomodasi dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Keadaan ini berlangsung terus dalam lima kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang suara terbanyak.
Dalam masa ini, DPR berada di bawah kontrol eksekutif. Kekuasaan presiden
yang
terlalu
besar
dianggap
telah
mematikan
proses
demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances) dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto.
P a g e 45 | 195
10. DPR Hasil Pemilu 1999 (1999-2004)
DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa “reformasi”. Setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, masyarakat terus mendesak agar Pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat Pemilu tersebut membuahkan hasil.
Pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie, Pemilu untuk memilih anggota legislatif kemudian dilaksanakan. Pemilu ini dilaksanakan dengan terlebih dulu mengubah UU tentang Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk), dengan tujuan mengganti sistem Pemilu ke arah yang lebih demokratis. Hasilnya, terpilih anggota DPR baru.
Meski UU Pemilu, Parpol, dan Susduk sudah diganti, sistem dan susunan pemerintahan yang digunakan masih sama sesuai dengan UUD yang berlaku yaitu UUD 1945. MPR kemudian memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Ada banyak kontroversi dan sejarah baru yang mengiringi kerja DPR hasil Pemilu 1999 ini.
Pertama, untuk pertama kalinya proses pemberhentian kepala negara dilakukan oleh DPR. Dengan dasar dugaan kasus korupsi di Badan Urusan Logistik (oleh media massa populer sebagai “Buloggate”), presiden yang menjabat ketika itu, Abdurrahman Wahid, diberhentikan oleh MPR atas permintaan DPR. Dasarnya adalah Ketatapan MPR No. III
P a g e 46 | 195
Tahun 1978. Abdurrahman Wahid kemudian digantikan oleh wakil presiden yang menjabat saat itu, Megawati Soekarnoputri.
Kedua, DPR hasil Pemilu 1999, sebagai bagian dari MPR, telah berhasil melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, (pertama), 2000 (kedua), 2001 (ketiga), dan 2002 (keempat). Meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal, namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Dalam soal lembaga-lembaga negara, perubahan-perubahan penting tersebut di antaranya: lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan presiden langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi.
Ketiga, dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPR periode 1999-2004 paling
produktif
sepanjang
sejarah
DPR
di
Indonesia
dengan
mengesahkan 175 RUU menjadi UU. Meski perlu dicatat pula bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan PSHK tingginya kualitas ternyata tidak sebanding dengan kualitas (Susanti, dkk, 2004).
11. DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)
Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada Pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif (DPR dan DPD) dan adanya presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.
P a g e 47 | 195
Dalam Pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi lembaga perwakilan rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan representasi dari jumlah penduduk sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi lanjutannya adalah terjadi perubahan dalam proses legislasi di negara ini.
Idealnya,
DPR
dan
DPD
mampu
bekerja
bersama-sama
dalam
merumuskan sebuah UU. Hanya saja karena cacatnya amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945, relasi yang muncul menjadi timpang. DPR memegang kekuasaan legislatif yang lebih besar dan DPD hanya sebagai badan yang memberi pertimbangan kepada DPR dalam soal-soal tertentu.
Informasi lebih lengkap mengenai keanggotaan, alat kelengkapan, dan lain-lain khusus untuk DPR periode ini, dapat ditemukan dalam artikel lainnya dalam parlemen.net yang mengenai DPR.
12. DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)
13. DPR Hasil Pemilu 2009 (2009-2014)
14. DPR Hasil Pemilu 2014 (2014-2019)
(Marbun B.N., DPR RI; Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1992.
P a g e 48 | 195
Soehino, Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 1992. Sumbang Saran dari Simposium UUD 1945 Pasca Amandemen tentang Perubahan Undang-undang Dasar 1945, The Habibie Center, Jakarta: 2004 Website DPR Republik Indonesia http://www.dpri.go.id Website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia http://www.kpu.go.id Sumber: Parlemen.net (Tulisan dari Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasibu)
2.3 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )
A.
Eksistensi DPR dan DPD menurut Undang-undang
Eksistensi DPR menurut Undang-undang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislative yang anggotanya berasal dari utusan partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum legislative. Anggota DPR berjumlah 560 orang yang berasal dari partai politik. Keanggotaan anggota DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu kota negara Republik Indonesia dan memiliki masa jabatan 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR baru mengucapkan sumpah/janji.Dewan Perwakilan Rakyat memiliki susunan kepengurusan yang diatur oleh undang-undang.
P a g e 49 | 195
Di dalam UU RI No.27 Thn 2009 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPD dikatakan bahwa struktur ataupun alat kelengkapan DPR terdiri atas : 1.
Pimpinan
2.
Badan Musyawarah
3.
Komisi
4.
Badan Legislasi
5.
Badan Anggaran
6.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
7.
Badan Kehormatan
8.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
9.
Badan Urusan Rumah Tangga
10. Panitia Khusus, dan 11.
Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.
Didalam DPR, kita juga mengenal istilah Fraksi yaitu sebagai wadah berhimpunnya anggota dewan. Fraksi dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada public. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dibentuk oleh Partai Politik yang memenuhi ambang batas suara atau yang lebih dikenal dengan istilah parliamentary tresshold.
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila RUU tersebut P a g e 50 | 195
tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa tersebut. Menurut Pasal 20 A UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam UUD tersebut, DPR memiliki hak interpelasi,hak angket dan hak menyatakan
pendapat.
DPR
juga
mempunyai
hak
mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
B.
Eksistensi DPD menurut Undang-Undang
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD dilahirkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang akan menjembatani kebijakan (policy), dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintah pusat di satu sisi dan pemerintah daerah disisi lain.
Keanggotaan DPD adalah sebanyak 4 orang dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum legislative. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggota Dewan perwakilan Daerah, diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji.
Layaknya DPR, DPD juga memiliki alat kelengkapan. Sesuai dengan UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, Alat kelengkapan DPD terdiri atas : P a g e 51 | 195
1.
Pimpinan
2.
Panitia musyawarah
3.
Panitia kerja
4.
Panitia Perancang undang-undang
5.
Panitia Urusan rumah tangga
6.
Badan kehormatan, dan
7.
Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dewan Perwakilan Daerah pun berhak untuk ikut membahas rancangan
undang-undang
tersebut
serta
memberikan
pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak serta DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang tersebut.
P a g e 52 | 195
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPR dan DPD
2.3.2 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum ataupun warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR dalam rangka memberikan keterangan tentang suatu hal yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara.
Pelaksanaan tugas dan wewenang DPR dalam hal pembentukan undangundang, Usul RUU dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan P a g e 53 | 195
komisi atau Badan legislasi. Usul RUU disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, atau badan legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul. DPR dalam hal memutuskan RUU dalam rapat paripurna berupa : a.
Persetujuan
b.
Persetujuan dengan pengubahan, atau
c.
Penolakan
Pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Pembahasan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan melalui tingkat pembicaraan di DPR.
Rancangan Undang-undang beserta penjelasan dan atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan
DPD
dilaksanakan
kepada
oleh
pimpinan
Sekretariat
DPR.
jendral
Penyebarluasan
(Setjen)
DPD.
tersebut
Selanjutnya,
Pimpinan DPR akan membagikan RUU yang diajukan oleh DPD tersebut kepada anggota DPR dalam rapat paripurna.
Dalam hal rapat paripurna, jika rapat paripurna memutuskan untuk memberi persetujuan atas RUU yang diajukan oleh DPD tersebut, RUU tersebut menjadi RUU usul dari DPR. Jika rapat paripurna memutuskan untuk memberi persetujuan dengan perubahan terhadap usul RUU yang berasal dari DPD tersebut maka RUU tersebut menjadi RUU usul dari DPR dan selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan RUU tersebut
P a g e 54 | 195
kepada komisi,gabungan komisi,Badan legislasi, atau panitia khusus (Pansus). Jika rapat paripurna memutuskan untuk menolak RUU tersebut maka
pimpinan
DPR
akan
menyampaikan
keputusan
mengenai
penolakan tersebut kepada pimpinan DPD. Tindak lanjut pembahasan RUU yang berasal dari DPR atau presiden dilakukan melalu 2(dua) tingkat pembicaraan.
1.
Tingkat I dalam rapat komisi,rapat gabungan komisi, rapat Badan
Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tersebut dilakukan dengan kegiatan :
a.
Pengantar Musyawarah
b.
Pembahasan daftar Inventaris masalah
c.
Penyampaian pendapat mini
2.
Tingkat II adalah Rapat paripurna yang merupakan pengambilan
keputusan. Rapat paripurna memiliki kegiatan diantaranya :
a.
Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi,
pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I b.
Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan
anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna c.
Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang
diwakilinya
P a g e 55 | 195
Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam point b, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden maka RUU tersebut tidak dapat lagi diajukan dalam persidangan DPR pada masa tersebut.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam penetapan APBN, menurut Pasal 156 UU No 27 Th 2009, DPR menyelenggarakan sebagai berikut :
a.
Pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah dan bank Indonesia
dalam rangka menyusun rancangan APBN b.
Pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan
penyampian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh presiden c.
1.
Pembahasan :
Laporan Realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan
berikutnya 2.
Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan
dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBn tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : ·
Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi
yang digunakan dalam APBN ·
Perubahan pokok-pokok kebicakan fiscal
P a g e 56 | 195
·
Keasaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau ·
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan
d.
Pembahasan dan penetapan RUU tentang perubahan atas undang-
undang tentang APBN e.
Pembahasan dan penetapan RUU tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN
Dalam
Hal
pengajuan
calon
dan
pemberian
persetujuan
atau
pertimbangan atas calon, DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan perundangundangan melalui rapat paripurna. Selain mengajukan, DPR juga berwenang untuk memberikan persetujuan atas calon untuk mengisi jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan melalui rapat paripurna.
DPR juga memiliki Tugas dan wewenang dalam hal pemilihan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dalam memilih anggota BPK, DPR memperhatikan pertimbangan dari DPD. Kepada pimpinan DPD, pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon BPK, paling lambat satu bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan, yang P a g e 57 | 195
selanjutnya segera disampaikan kepada alat kelengkapan DPR untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.
B.
Pelaksanaan Tugas dan wewenang DPD
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan rancangan undangundang berdasarkan program legislasi nasional. Rancangan Undangundang yang dimaksud harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskan akademik dapat diusulkan oleh panitia perancang undang-undang dan/atau panitia kerja. Usul RUU tersebut diputuskan menjadi rancangan yang berasal dari DPD dalam siding paripurna DPD.
DPD juga memberikan pertimbangan terhadap Rancangan UndangUndang kepada pimpinan DPR. Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dengan jangka waktu paling lambat empat belas hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Terkait terhadap RUU yang membahas tentang pajak, pendidikan, dan agama, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dan paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR.
DPD, juga memiliki tugas dan wewenang dalam hal memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai calon anggota BPK. Pertimbangan tersebut diputuskan dalam sidang peripurna DPD. Pertimbangan yang sudah diputuskan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR sebagai pertimbangan DPD paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan pemilihan anggota BPK.
P a g e 58 | 195
Salah satu tugas DPD adalah mengawasi jalannya undang-undang. Dalam hal penyampaian hasil pengawasan tersebut, DPD menyampaikan hasil pengawasan atas undang-undang kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Hasil pengawasan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna DPD.
Dalam hal pembahasan terhadap hasil pemerikasaan BPK, DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan DPD dalam acara khusus yang diadakan untuk itu. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh DPD adalah menugasi panitia untuk membahas hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK setelah BPK memberikan penjelasan. Hasil pembahasan tersebut diambil dalam sidang paripurna DPD. Keputusan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPR dengan surat pengantar dari pimpinan DPD untuk dijadikan bahad pertimbangan bagi DPR.
P a g e 59 | 195
Hak dan Kewajiban Anggota DPR dan DPD serta pelaksanaannya
2.3.3 Hak dan Kewajiban DPR Anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum legislative, masing-masing memiliki hak dalam lembaga DPR.
Menurut UU No 27 Tahun 2009 Pasal 78 mengatakan bahwa hak DPR adalah :
1.
Mengajukan usul RUU
2.
Mengajukan pertanyaan
3.
Menyampaikan ususl dan pendapat
4.
Memilih dan dipilih
5.
Membela diri P a g e 60 | 195
6.
Imunitas
7.
Protokoler, dan
8.
Keuangan dan administrative
Selain memiliki hak, agar terciptanya suatu keseimbangan maka setiap anggota DPR juga memiliki kewajiban.
Menurut UU No 27 tahun 2009 Pasal 79 mengatakan bahwa kewajiban DPR adalah : 1.
Memegang teguh dan mengamalkan pancasila
2.
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan 3.
Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
NKRI 4.
Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan
pribadi,kelompok, dan golongan 5.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
6.
Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara 7. 8.
Menaati tata tertib dank ode etik Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
lain 9.
Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
secara berkala
P a g e 61 | 195
10.
Menampung
dan
menindaklanjuti
aspirasi
dan
pengaduan
masyarakat ; dan 11. Memberikan pertanggung jawaban secara morak dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Dalam pelaksanaan Haknya, pelaksanaan tersebut diatur dalam undangundang. Dalam hal hak bertanya, anggota DPR memiliki hak bertanya kepada Presiden. Pertanyaan tersebut disusun secara tertulis dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Apabila diperlukan maka pimpinan DPR dapat meminta penjelasan kepada anggota DPR yang mengajukan pertanyaan tersebut. Selanjutnya, Pimpinan DPR akan meneruskan pertanyaat tersebut kepada presiden dan meminta agar presiden memberikan jawaban. Jawaban yang diberikan oleh presiden dapat berupa jawaban yang lisan atau tertulis. Jawaban presiden tersebut dapat diwakilkan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh presiden.
Dalam melaksanakan hak menyampaikan usul dan pendapat, Anggota DPR berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat. Tata cara penyampaian usul dan pendapat tersebut diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
Dalam hal memilih dan dipilih, setiap anggota DPR berhak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal membela diri, setiap anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai P a g e 62 | 195
anggota
diberikan
kesempatan
untuk
membela
diri
atau
meberi
keterangan kepada Badan Kehormatan DPR.
Setiap anggota DPR memiliki Hak Imunitas, dalam pelaksannannya adalah anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukanan secara lisan maupun secara tertulis didalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR. Dalam kaitannya,
Anggota
DPR
tidak
dapat
diganti
antarwaktu
karena
pernyataan,pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik didalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewnang DPR. Namun, Hak imunitas ini tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud mengenai ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Selain hak tersebut anggota DPR juga memiliki hak protokoler. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak keuangan dan administrative juga dimiliki oleh pimpinan dan aggota DPR. Hak tersebut disusun oleh pimpinan DPR dan diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
Sama seperti anggota DPR, anggota DPD pun memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang diatur dalam UU No 27 tahun 2009 ini tidak berbeda dengan hak anggota DPR.
P a g e 63 | 195
Menurut UU No 27 Tahun 2009 Pasal 232, Hak anggota DPD adalah : 1.
Bertanya
2.
Menyampaiakan usul dan pendapat
3.
Memilih dan dipilih
4.
Mebela diri
5.
Imunitas
6.
Protokoler
7.
Keuangan dan administrative
Sementara, kewajiban anggota DPD menurut UU No 27 Tahun 2009 Pasal 233, adalah : 1.
Memegang teguh dan mengamalkan pancasila’
2.
Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan 3.
Mempertahankan dan memelihakara kerukunan nasional dan
keutuhan NKRI 4.
Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan
pribadi,kelompok,golongan,dan daerah 5.
Menaati prinsip demokrasi dalamn penyelengaraan pemerintahan
negara 6. 7.
Menaati tata tertib dan kode etik Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
lain
P a g e 64 | 195
8.
Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat ; dan 9.
Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada
masyarakat di daerah yang diwakilinya
Dalam hal pelaksanaan haknya, pelaksanaan hak anggota diatur dalam undang-undang. Setiap anggota DPD memiliki hak bertanya, hak bertanya yang dimaksudkan ini adalah dilakukan dalam sidang dan/atau rapat sesuai dengan tugas dan wewang DPD. Dalam hal menyampaikan usul dan pendapat, Anggota DPD berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal. Usul tersebut baik yang sedan dibicarakan dalam rapat maupun yang tidak sedang dibicarakan dalam rapat.
Selanjutnya, Setiap anggota memiliki hak dipilih dan memilih dalam artiannya yaitu anggota DPD mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatn tertentu pada alat kelengkapan DPD. Dalam Haknya untuk membela diri, anggota DPD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau jani, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan. Hak lain yang dimilika anggota DPD adalah hak imunitas. Dalam hal ini, anggota DPD tidak dapat dituntut ke pengadilan karena pernyataan,pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun diluar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPD. Anggota DPD, tidak dapat diganti
antar
waktu
karena
pernyataan,pertanyaan,pendapat
yang
dikemukannya baik di dalam rapat maupun diluar rapat jika berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPD. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang P a g e 65 | 195
telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.selain itu ada hak protokoler juga hak keuangan dan administrative.
HAK DPR DAN DPD
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara memiliki hakhak yang diatur dalam undang-undang.
Menurut UU No 27 Tahun 2009, DPR memiliki tiga hak yaitu : 1.
Hak Interpelasi
2.
Hak Angket
3.
Hak Menyatakan Pendapat
Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. Hak Interpelasi ini harus diusulkan sedikitnya oleh dua puluh lima orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Pengusulan hak interpelasi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya : ·
Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang
akan dimintakan keterangan ; dan ·
Alasan permintaan keterangan
P a g e 66 | 195
Usul tersebut akan menjadi hak interpelasi apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir. Dalam hal menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, Presiden dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna berikutnya. Jika presiden tidak dapat hadir untuk meberikan penjelasan tertulis, presiden menugasi menteri atau pejabat terkait untuk mewakilinya.
DPR akan memutuskan untuk menerima atau menolak keterangan dan jawaban yang diberikan oleh presiden atau yang mewakilinya. Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban dari presiden, usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diajukan kembali. Namun jika DPR menolak keterangan dan jawaban yang diberikan oleh presiden, DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya. Keputusan untuk menerima atau menolak keterangan dan jawaban presiden menganai materi interpelasi harus mendapatkan persetujaun dari rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan putusan juga diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir pada saat paripurna.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan oleh dua puluh lima orang anggota DPR dan lebih dari satu
P a g e 67 | 195
fraksi. Pengusulan hak angket tersebut disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya : ·
Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang
diselidiki ·
Alasan penyelidikan
Usul tersebut akan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam paripurna. Selanjutnya, DPR akan memutuskan menerima atau menolak usul hak angket tersebut. Jika DPR menerima usul hak angket tersebut maka DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsure fraksi DPR dengan keputusan DPR namun jika usul angket tersebut ditolak oleh DPR maka ususl tersebut tidak dapat diajukan kembali. Panitia angket dalam melakukan penyelidikan, selain meminta keterangan dari pemerintrah, dapat juga meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk memberikan keterangan. Warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang dipanggil oleh panitia angket wajib memenuhi panggilan tersebut. Jika orang yang dipanggil oleh panitia angket tersebut tidak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan maka panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuak Kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Panitia angket, selanjutnya akan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat P a g e 68 | 195
paripurna DPR paling lama enam puluh hari sejak dibentuknya panitia angket. Selanjutnya Rapat paripurna akan mengambil keputusan terhadap laporan dari panitia angket.
Apabila, dalam rapat paripurna DPR yang membahas tentang laporan angket memutuskan bahwa pelaksanaan tugas suatu undang-undang dan/atau
kebijakan
penting,strategis,
pemerintah dan
yang
berdampak
berkaitan luas
dengan
pada
hal
kehidupan
bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Namun sebaliknya, jika pelaksanaan tugas suatu undangundang dan/atau kebijakan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali. Keputusan DPR baru dapat diambil berdasarkan rapat paripurna DPR yang dihadir lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir pada saat rapat paripurna.
Hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat atas : 1.
Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang
terjadi di tanah air atau di dunia internasional 2. 3.
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil presiden melakukan
pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden dan/atau wakil presiden. P a g e 69 | 195
Hak menyatakan pendapat harus diusulkan oleh minimal dua puluh lima orang anggota DPR. Pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat minimal : a.
Materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat
b.
Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket
c.
Materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat
sebagai Presiden dan/atau wakil presiden
Usul hak menyatakan pendapat akan menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan minimal ¾(tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan diambil dengan persetujuan paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir. Selanjutnya DPR akan memutuskan untuk menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat. Jika DPR menerima usul hak menyatakan pendapat maka DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas emua unsure fraksi DPR dengan keputusan DPR namun jika menolak usuk hak menyatakan pendapat maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
Jika
dibentuk
panitia
khusus,
maka
panitia
khusus
melaporkan
pelaksanakan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama enam puluh hari sejak dibentuknya panitia khusus. Selanjutnya maka rapat paripurna akan mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus. Jika rapat paripurna memutuskan untuk menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana yang tercantum dalam UU No 27 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) huruf a dan huruf b, maka DPR akan menyatakan pendapat
kepada
pemerintah.
Jika
rapat
paripurna
memutuskan
P a g e 70 | 195
menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan/atau
wakil
presiden
melakukan
pelanggaran
hukum
berupa
pengkhianatan terhadap negara,korupsi,penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden maka DPR akan menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, jika rapat paripurna menolak laporan panitia khusus terhadap materi tentang pemakzulan terhadap presiden dan/atau maka hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan
kembali.
Keputusan
yang
diambili
ini
harus
mendapat
persetujuan rapat paripurna DPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan minimal 2/3(dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam paripurna tersebut.
Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti maka DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Namun, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat dilanjutkan kembali. Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki hak : 1.
Mengajukan rancangan undag-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah 2.
Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, P a g e 71 | 195
dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah 3.
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan
rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak ,pendidikan, dan agama 4.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Mekanisme Persidangan dan Pengambilan Keputusan dalam DPR dan DPD
Persidangan adalah salah satu unsure penting yang selalu dilakukan oleh setiap lembaga baik itu lembaga negara ataupun tidak. Demikian pula DPR maupun DPD,selalu melaksanakan persidanga untuk mengambil sebuah keputusan yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan jika pada tanggal 16 Agustus tersebut jatuh pada hari libur, maka pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Pada awal masa jabatan, tahun sidang dimulai pada saat pengucapan sumpah atau janji anggota. Tahun persidanag dibagi atas empat masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan. Sebelum pembukaan tahun sidang, anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan presiden dalam sidang bersama yang diselnggarakan
P a g e 72 | 195
oleh DPR atau DPD secara bergantian. Seluruh rapat di DPR pada dasarnya adalah rapat yang bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
Sementara itu, dalam hal pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Rapat yang memenuhi kuorum adalah rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari setengah jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat. Apabila rapat tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari dua puluh empat jam. Jika setelah dua kali penundaan, korum tetap tidak dapat terpenuhi maka cara penyelesaiannya diserakan kepada pimpinan DPR. Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan musyawarahuntuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, DPD juga memulai tahun sidang pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya, dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPD dimulai pada saat pengucapan sumpah atau janji anggota. Kegiatan persidangan DPD meliputi sidang di ibu kota negara serta rapat di daerah dan tempat lain sesuai dengan penugasan DPD. Sidang DPD yang dilakukan di ibu kota negara dalam hal pengajuan P a g e 73 | 195
dan pembahasan rancangan undang-undang mengikuti masa sidang DPR. Sebelum pembukaan tahun sidang, anggota DPD dan anggota DPR mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPD atau DPR secara bergantian. Semua rapat DPD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
Sementara itu dalam hal pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang DPD pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun apabila cara pengambilan keputusan dengan cara musywarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Sama seperti mekanisme di DPR, setiap rapat di DPD juga harus memenuhi kuorum untuk dapat mengambil keputusan. Kuorum bisa tercapai apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat atau sidang. Apabila kuorum tidak terpenuhi maka rapat atau sidang ditunda sebanyak dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari dua puluh empat jam. Jika setelah dua kali penundaan kuorum tidak juga terpenuhi, cara
penyelesaiannya
diserahkan
kepada
pimpinan
DPD.
Setiap
keputusan rapat DPD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanya, menjadi perhatian semua pihak yang terkait dalam keputusan rapat tersebut.
Keterkaitan Antara DPR dan DPD
Sebagai lembaga legislative yang menyatu dalam MPR, DPR dan DPD memiliki
keterkaitan
yang
erat
dalam
pelaksanaan
tugas
dan
wewenangnya. Perletakan dasar konstitusional bagi pembentukan Dewan
P a g e 74 | 195
Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bagian dari MPR melalui amandemen 1945 merupakan bagian dari pergerseran strategi konstitusionalisasi kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Sekaligus merupakan salah satu dimensi dari konstitusionalisme yang menvuat dalam rangka reformasi Indonesia .
DPD dilahirkan dan ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjembatani kebijakan dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintah pusat di satu sisi dan daerah disisi lain. Sementara DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagain lembaga negara dan anggotanya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu dan dipilih berdasar pemilu.
Berpegang pada hasil-hasil amandemen UUD sebagai dasar hukum konstitusional, khususnya mengenai restrukturisasi MPR, komponen utusan daerah dan utusan golongan ditiadakan dan dilahirkan komponen baru yaitu DPD sebagai partner legislative disamping DPR. Sebagaimana lumrahnya lingkup kewenang perwakilan rakyat maka DPD ini juga mempunyai kewenangan dalam kegiatan legislative dan pengawasan terhadap eksekutif.
Dalam hal melaksanakan tugasnya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang, DPD mengajukannya kepada DPR selanjutnya DPR akan melakukan pembahasan RUU usulan DPD tersebut bersama dengan DPD. DPR juga dalam melaksanakan tugasnya misalnya dalam melakukan keputusan atas RUU tentang APBN maka DPR harus memperhatikan pertimbangan dari DPD begitu pula dalam membahasnya, DPR juga harus ikut serta membahsanya bersama DPD. Begitu pula dalam pemilihan anggota BPK ,DPR dan DPD juga melakukan P a g e 75 | 195
pembahasannya secara bersama-sama. Dengan demikian kita dapat melihat keterkaitan antara DPR dan DPD.
2.4 Pelantikan DPR dan Legislatif
JAKARTA-Anggaran pelantikan anggota DPR/DPD RI periode 2014-2019 sungguh sangat fantastis dan jauh dari efisiensi anggaran. Betapa tidak, acara pelantikan ini menghabiskan biaya Rp 16 miliar lebih. Besarnya alokasi anggaran pelantikan yang begitu besar mengundang kritik pedas dari para penggiat anti korupsi dan pengamat politik anggaran. “Saya anggap ini pesta hura-hura anggota dewan yang baru, karena mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Pelantikan ini sungguh dasyat, fantastis, mewah dan hanya membuat rakyat menjeri. Masa untuk pelantikan anggota dewan yang baru, pemerintah menghabiskan pajak rakyat sebesar 16.122.970.000 miliar,” ujar Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (2/9). P a g e 76 | 195
Menurut Uchok, anggaran sebesar itu terbilang fantastis, mewah, dan hanya membuat rakyat menjerit. Inilah awal dari pembohongan kepada rakyat. “Masak acara pengambilan sumpah/anji anggota DPR, DPD, MPR pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 16,1 miliar. Padahal, saat ini rakyat mulai kesusahaan lantaran tidak punya duit karena pemerintah mulai melakukan pembatasan BBM seperti jalan tol,”tegasnya.
Dia menilai seremonial pelantikan DPR/DPD ini tak ubahnya pesta hurahura anggota dewan yang baru. Hal ini mengesankan bahwa, wakil rakyat dan senator ini tidak peka terhadap penderitaan rakyat Indonesia. “Saya mengucapkan selamat bertugas dan berhura-hura bagi anggota DPR dan DPD yang baru,” lanjutnya. Ironisnya lagi, pemerintah berdalil pencabutan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. “Tapi kok untuk anggaran pelantikan sampai Rp.16.1 miliar? Pemerintah punya duit, tidak ngeyel mengatakan harus dicabut karena kemahalan, dan juga bisa disediakan dalam APBN tanpa mengucapkan kata-kata defesit,” imbuhnya.
Uchok menambahkan, dengan anggaran sebesar itu bisa dicurigai sebagai ‘suap pertama’ dari eksekutif kepada para legislator baru agar tak banyak protes terhadap kebijakannya. “Jika
benar biaya pelantikan
sebesar itu maka harus dikatakan bahwa DPR baru
sejak titik awal
sudah membunuh harapan publik akan datangnya era perubahan,” ujar Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Selasa (2/9).
P a g e 77 | 195
Pada pelantikan anggota DPR 2009 silam, jelasnya protes terkait biaya mahal untuk pelantikan anggota dewan terpilih juga terjadi. Saat itu publik mengkritik karena untuk pakaian pelantikan pun anggota DPR harus mengenakan pakaian yang didesign khusus dengan menggunakan dana negara. “Walaupun untuk anggaran pelantikan mahal, kita tak serta merta menyalahi anggota DPR terpilih, tetap saja tanggung jawab moral menjadi beban anggota DPR terpilih. Kita harus mengutuk panitia atau lembaga yang menyusun budget tanpa hati tersebut. Para pembuat anggaran untuk pelantikan yang mahal itu pasti bermasalah dengan integritasnya sehingga hatinya tak terganggu oleh kemewahan yang dirancangnya selama pelantikan tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, pelantikan itu hanya seremoni yang lebih layak untuk dikategorikan sebagai ajang basa-basi pembukaan sebelum para anggota DPR mulai bekerja. Pelantikan bukanlah kerja bermanfaat untuk kepentingan rakyat yang diwakili anggota DPR, tetapi untuk kepentingan gaya hidup mewah para wakil rakyat. Karena itu, pelantikan seharusnya bisa dilangsungkan secara sederhana tanpa mengurangi makna perayaan itu. Anggota DPR terpilih bisa diminta untuk menggunakan pakaian yang pantas tanpa perlu glamour sehingga mengejek kebersahajaan rakyat yang mereka wakili. “Otak pembuat anggaran pelantikan pastilah beraroma proyek, sehingga pelantikan yang tak lebih dari beberapa jam itu harus dibiayai secara mahal. Saya pikir hal-hal semacam ini yang selalu saja secara sengaja diabaikan oleh para pembuat anggaran. Ketika tuntutan efisiensi dan efektifitas mendesak untuk dijalankan, para pembuat anggaran tak merasa perlu mengaplikasikannya,” pungkasnya. GAM
A. Rincian Biaya DPR dan Legislatif 2014-2019
P a g e 78 | 195
Berikut detail anggaran pelantikan anggota DPR/DPD periode 20142019 Item Undangan
Alokasi Anggaran paket
meeting,
tiket,
taksi,
repsentasi, dan uang harian anggota DPR, DPD sebanyak 692 orang
Rp. 10,1 miliar
Honor panitia, secretariat KPU, DPR,DPD, Setneg, Setgab, Polri dan Paspampres
Rp. 1.999.480.000
Rapat,meeting, dan rapat koordinasi
Rp. 1.080.000.000
Perlengkapan pelantikan Topi panitia @ Rp.150.000 Tas calon Anggota dewan @ Rp.300.000 Payung @ Rp.100.000 PIN anggota @Rp.30.000 Topi @Rp.50.000 Kaos @Rp.100.000 Bunga/kembang Rp.1 juta Baju batik @Rp.400.000 Spanduk Rp750.000 dll
Rp.962.720.000
Sewa bus
Rp.603.000.000
Makanan dan snag
Rp.514.000.000
Penggandaan dan penjilidan
Rp.270,3 juta
Pengawalan jalan raya
Rp.270.000.000
Anggaran MC dan rohaniwan
Rp.112.000.000
B. Data Rincian Pengeluaran Anggota DPR 2009-2014
1. Kunjungan ke luar negeri sudah mencapai 58 kali dengan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Anggota DPR pergi keluar negeri dengan ber bagai label seperti studi komparasi, kunjungan kerja, kunjungan kerja spesifik, dan sebagai delegasi.
P a g e 79 | 195
2. Setiap tahun DPR menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp 511 miliar hanya untuk 3P, yaitu Pemboros anggaran, Pembolos di rapat, dan Provokator publik. 3. Setiap komisi di DPR berlomba membuat panitia kerja (panja), tim perumus (timus), dan tim sinkronisasi (timsin) karena ada anggarannya. Pada 2010, pagu anggaran untuk panja Rp 3.822.500.000. Setiap komisi dijatah maksimal 2 panja untuk setiap masa sidang.
4. Tahun 2011, indeks satu penetapan RUU dari usulan DPR diusulkan naik dari Rp 4.405.657.000 menjadi Rp 4.848.657.000 per RUU; indeks pembahasan usul DPR dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU; dan indeks pembahasan usul dari pemerintah dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU.
DATA GAJI DPR: Sumber: Seknas Fitra
P a g e 80 | 195
http://nasional.kompas.com/read/2011/05/12/15500065/DPR.Rp.14.Jut a Hak Keuangan Dan Tunjangan K onstitusional Anggota DPR RI Tahun 2011:
P a g e 81 | 195
Setiap bulan, anggota DPR memang memperoleh tunjangan sebesar Rp 14 juta untuk berkomunikasi, tetapi tidak seluruhnya berbentuk tunjangan pulsa. Di slip gaji anggota Dewan, tertulis nomenklatur tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 14.140.000.
Itu uang komunikasi intensif. Digunakan untuk semua kegiatan komunikasi antara anggota Dewan dan konstituennya.
http://nasional.kompas.com/read/2011...gan.Komunikasi
P a g e 82 | 195
Pemborosan DPR yang Tidak Terliput Media TV
setelah munculnya TV news di Indonesia ( tente Metro dan bang one), para anggota dewan terhormat mulai hobi bersidang di studio, bukanhanya mencari polularitas dan tambahan uang saku sang dewan terhormat juga sekalian berlagak sok pintas dan suci, sok bicara uang rakyat dan anti korupsi bergaya glamor bak artis, hobi omong kosong seolah berisi. bicara atas nama rakyat tapi ga pernah tobat. tidak partai suci tidak partai laknat sama-sama masuk jeruji besi dan masih sematat konfrensi pers di depan live TV.
belum sempat dewan terhormat dilantik, para dewan sudah menghabiskan uang rakyat sebesar 11miliyar untuk biaya pelantikan. Bayangkan, untuk pelantikan 560 calon anggota DPR dan 132 calon anggota DPD, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan biaya Rp 11 miliar. Jika dibagi secara kas ar untuk semua calon anggota DPR/DPD, setiap calon terpilih akan menerima dana Rp 15,89 juta.
Biaya pelantikan untuk setiap calon terpilih anggota DPR ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya sosialisasi pemilu legislatif untuk setiap pemilih. Ketimpangan itu menunjukkan buruknya dan tidak adanya prioritas KPU dalam membuat anggaran pemilu.
Sesuai data yang ada, dana penyusunan, penyempurnaan, dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan
dalam
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) KPU tahun 2008 mencapai Rp 58,69 miliar. Sementara dana sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 dalam DIPA KPU 2009 mencapai Rp 12,92 miliar. P a g e 83 | 195
Jika dijumlahkan, dana sosialisasi pemilu legislatif pada 2008-2009 mencapai Rp 71,61 miliar. Dan bila dibagi dengan 171 juta pemilih, setiap pemilih hanya mendapat manfaat dana sosialisasi sebesar Rp 418,77. Artinya, dibandingkan dengan dana pelantikan untuk setiap calon anggota DPR, biaya pelantikan satu anggota DPR/DPD sekitar 38.000 kali lebih besar dibandingkan dengan biaya sosialisasi untuk setiap pemilih.
Kini, setiap anggota DPR periode 2009-2014 yang dilantik 1 Oktober 2009 juga akan mendapat anggaran perjalanan dinas pindah. Total anggaran perjalanan dinas pindah untuk 560 anggota sekitar Rp 26 miliar atau sekitar Rp 46,5 juta per anggota.
Sebanyak 496 unit rumah dinas (rumdin) anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, direnovasi. Proyek bernilai miliaran rupiah itu sempat menjadi rebutan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan Sekretariat Negara
(Setneg).
maklum
nilainya
miliyaran,
janga
ngiri
ya….
wekekkeke….. Namun, jumlah secara pasti juga belum diketahui. Hanya, data yang dimiliki Indonesian Budget Center (IBC) menyatakan bahwa proyek untuk 496 rumah anggota DPR itu setidaknya akan menyedot uang negara Rp 400 miliar. Rinciannya, anggaran renovasi untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp 300 miliar dan untuk tahun ini Rp 100 miliar.
ada berita baru yang sangat senyap di media, soal anggaran konyol 250 eM, untuk membuat gedung baru di kompleks senayan alasannya gedung Nusantara 1 yang sangat megah dan menjulang tinggi itu sudah tidak layak ditempati, katanya…. katanya….. katanya….. itu katanya loh.,.,. kata anggota dewan terhormat P a g e 84 | 195
Gedung Nusantara I, kata anggota dewan terhormat yang tidak saya hormati dibangun untuk anggota dewan periode 1992-1997 dan saat ini masih digunakan oleh anggota dewan periode 2009-2014.
Gedung ini tidak didesaign untuk jumlah yang sekarang. Kalau dulu anggota dewan berjumlah 500 dengan masing-masing asisten pribadi satu orang dan dua orang staf. Kalau sekarang jumlahnya sudah 560 dengan rencana satu orang anggota dewan dilengkapi 7 staf ahli. masa hanya nampah 67 personil di gedung Nusantara 1 sampai harus bikin gedung baru, bercanda ini pasti bercanda….
Anggota Badan Anggaran DPR Romahurmuzy sebelumnya menyatakan bahwa anggaran Rp 250 miliar dirasa kurang sehingga pembiayaan gedung baru akan makan dua tahun anggaran. "Jadi setelah RAPBN-P 2010 dan dianggarkan lagi tahun depan. Nggak sampai setriliunlah, paling ratusan juta (tambahannya) sudah selesai,
Rencananya gedung baru ini akan berlantai 40. Dengan jumlah sebanyak itu maka memang dibutuhkan gedung baru. Ini demi keselamatan, preeetttttt………… prikitiw… gedung baru euy….
masa tiap periode harus renovasi rumah dan bikin gedung baru.,.,.,.? duh gusti kulo nyuwun ngapuro, wakil-wakil rakyat terhormat yo podo mbeling,,,, iki piye gusti…
denger-denger
kabar
burung
Pemerintah
bersama
DPR
sedang
membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) P a g e 85 | 195
Perubahan tahun 2010. Dalam pembahasan, Wakil Rakyat memaksa kepada pemerintah supaya memberikan tambahaan anggaran sebesar Rp 250 miliar.
Dengan penambahaan alokasi anggaran ini, maka total seluruh anggaran DPR menjadi sekitar Rp 2,2 triliun. Padahal alokasi anggaran dalam pagu APBN yang disahkan DPR adalah sebesar Rp 1,9 triliun dan kenaikan alokasi DPR 90.3 persen dari total seluruh anggaran DPR.
Kenaikan anggaran sepertinya akan lolos begitu saja. Sebab tidak ada pengawasan dari publik. Dan pada sisi lain, anggota DPR sangat pintar mengalihkan isu antara lain kunjungan penggagas kasus Bank Century ke sejumlah tokoh publik, isu pembentukan panitia khusus pajak.
Sementara itu anggaran perjalanan luar negeri Rp 122 miliar tak akan pernah diutak-atik dan dipermasalahan dalam pembahasan. Apalagi untuk dihilangkan. Perjalanan ke luar negeri untuk setiap negara akan mengikutsertakan 13 anggota dewan yang terhormat dan dua orang sekretaris selama tujuh hari.
Permintaan kenaikan anggaran DPR yang telah disetujui Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan sedang dibahas antara pemerintah di antaranya rumah aspirasi untuk 77 daerah pemilihan sebesar Rp 78.9 miliar, tenaga ahli untuk anggota 545 orang Rp 49 miliar, dan asuransi kesehatan dan keluarganya dengan Fasilitas VVIP Rp 10 miliar.
P a g e 86 | 195
Sementara asuransi kesehatan anggota DPR dinilai sangat mahal. Setiap anggota DPR menerima asuransi kesehatan Rp 66 juta lebih per orang dengan fasilitas VVIP. Setiap bulan anggota DPR memperoleh asuransi kesehatan Rp 5,5 juta dari total anggaran asuransi DPR Rp 37,2 miliar.
Jika dibandingkan dengan asuransi orang miskin yang sudah dialokasikan Rp 5 triliun. Anggaran itu kalau diberikan untuk 32,53 juta orang miskin, maka per orang menerima alokasi anggaran kesehatan hanya sekitar Rp 150 ribu tiap tahun. Sedangkan untuk satu bulan hanya Rp 12,809.
http://politik.kompasiana.com/2010/05 /01/pemborosan-dpr-yangtidak-terliput-media-tv/
P a g e 87 | 195
2.5 Permasalahan dalam Pelantikan DPR dan Legislatif 2014-2019
Permasalahan yang terjadi di dalam pelantikan anggota DPR dan Legislatif adalah :
Terdapat calon-calon DPR yang terduga dan sudah menjadi tersangka Koreupsi. Di samping suasana menyenangkan tersebut, masih ada masalah besar menyelimuti kondisi pelantikan tersebut. Ihwal permasalahan tersebut adalah adanya dugaan beberapa calon anggota DPR yang tersandung perkara korupsi.
Adalah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang memantik problema ini, yaitu ajuan surat ke KPU dengan tembusan Bawaslu agar calon anggota DPR yang berstatus sebagai tersangka korupsi ditunda pelantikannya atau tidak dilantik.
Dari catatan penulis, calon anggota DPR terpilih periode 2014-2019 yang akan dilantik pada 1 Oktober 2014 terdapat 5 calon yang masih dalam kubangan perkara korupsi.
Kelima orang tersebut adalah Jero Wacik dari Partai Demokrat daerah pemilihan Bali, dan 4 orang calon legislatif dari PDI Perjuangan masing-masing Idham Samawi dari daerah pemilihan DIY, Marten Apuy dari dapil Kalimantan Timur, Herdian Koesnadi dari dapil Banten, dan Adriansyah dari dapil Kalimantan Selatan.
P a g e 88 | 195
Jika dilihat secara keseluruhan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota hasil pemilu legislatif tahun ini terdapat 48 orang legislator yang masih berkutat dengan masalah korupsi, masing-masing Partai Demokrat 13 orang, PDI Perjuangan 12, Partai Golongan Karya 11 orang, PKB 5 orang, Partai Gerindra dan Partai Hanura masingmasing 3 orang, PPP 2 orang, serta Partai Nasdem dan PAN masing-masing 1 orang.
Jika dipetakan dalam lingkup kewilayahan, maka dari 48 caleg tersebut
sebanyak
26
orang
menjabat
anggota
DPRD
kabupaten/kota, 17 orang anggota DPRD provinsi, dan 5 orang anggota DPRRI.
Apakah tersangka korupsi boleh dilantik menjadi anggota DPR? Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta presiden untuk menunda pelantikan sejumlah anggota DPR periode mendatang yang tersangkut kasus korupsi. Rekomendasi ini dilakukan atas imbauan yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam pertemuan mereka bersama KPU terkait masalah tersebut.
"Domain melantik atau tidak itukan domain KPU dan presiden," kata juru bicara KPK, Johan Budi, kepada BBC Indonesia.
"Tapi kami sudah memberikan merekomendasi, bahwa calon anggota DPR tentu tidak etis kalau statusnya tersangka, tetapi tetap dilantik." P a g e 89 | 195
Setidaknya ada tiga calon anggota wakil rakyat yang dipersoalkan, diantaranya Jero Wacik dari Partai Demokrat yang masih menjadi tersangka korupsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dua politikus PDI Perjuangan, Idham Samawi dan Herdian Kusnadi.
Tidak ada dasar hukum Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari mengaku partainya siap menjalankan keputusan apapun yang dipilih presiden nanti namun mempertanyakan dasar hukumnya. "Di dalam aturan awal tidak ada aturan itu, jadi di satu sisi kami mempertanyakan dasar hukumnya tetapi di sisi lain kita ikut," kata Eva.
"Karena penyelenggara pileg adalah KPU, dan KPU bertanggung jawab terhadap semua tahapan termasuk pelantikan, jadi kita ikut saja."
Johan Budi mengatakan dalam aturan perundangan memang tidak ada dasar bagi penangguhan pelantikan dan imbauan yang dilakukan KPK hanya didasari oleh etika.
Pegiat anti korupsi, Indonesian Corruption Watch, mencatat ada lima anggota DPR dan 43 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi baik sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana.
P a g e 90 | 195
Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan partai tidak bisa bersikap pasif tetapi seharusnya bisa lebih tegas.
"Partai bisa menarik kandidat tersebut dan menggantinya. Ini penting untuk nama baik partai dan dapat mempengaruhi hal-hal negatif di partai."
Pelantikan anggota DPR baru untuk lima tahun ke depan akan dilakukan pada 1 Oktober sementara pelantikan presiden terpilih dilaksanakan pada 20 Oktober 2014.
P a g e 91 | 195
2.6 Pro dan Kontra terhadap Pelantikan DPR dan Legislatif
Mengingat kompleksitas masalah tersebut publik di Nusantara ini mempertanyakan layak dan patutkah calon legislatif yang sudah menyandang status tersangka, terdakwa, dan atau terpidana dalam kasus korupsi untuk dapat dilantik sebagai anggota Dewan? Terdapat pendapat yang terbelah atas pertanyaan tersebut.
Pihak yang tidak setuju menyatakan alasan yang relevan untuk tidak dilantik sebagai wakil rakyat berikut. Pertama, calon legislatif itu akan melawan lafal sumpah/janji yang diucapkan pada saat pelantikan agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, partai dan golongan.
Kedua, untuk melindungi citra dan kehormatan parlemen. Hal ini sangat relevan manakala anggota DPR yang baru dihiasi oleh wajah baru atau wajah lama yang tidak terkait sama sekali dengan perkara-perkara korupsi yang menjadikan kemiskinan dan penderitaan bagi jutaan rakyat Indonesia.
Ketiga, unsur moral menjadi sangat penting dan mendalam. Hal ini bisa terjadi jika anggota DPR itu sedang tersandung perkara korupsi. Persyaratan itu penting karena pelaku korupsi bertentangan semangat dan moralitas masyarakat itu sendiri yang pada saat ini sedang gencargencarnya berkampanye melawan KKN, khususnya korupsi.
P a g e 92 | 195
Keempat, dengan menunda pelantikan legislator yang sedang kesrimpet perkara-perkara korupsi itu diharapkan dapat legitimasi moral yang bersih dan
berintegritas.
Pada
kondisi
tersebut
amatlah
penting
untuk
meningkatkan kredibilitas dan legitimasi anggota DPR di mata masyarakat sehingga anggota DPR.
Kelima, dengan statusnya sebagai tersangka, terdakwa terpidana tentu akan memengaruhi kinerja dan persepsi publik atas kinerjanya. Dalam logika yang ada legislator yang tersandung korupsi akan lebih fokus pada masalah-masalah hukum yang sedang menjeratnya jika dibanding memikirkan nasib rakyat.
Karena itu, seolah membenarkan suatu ungkapan mengatur diri sendiri yang sedang bermasalah dengan korupsi sangat menguras waktu, biaya dan tenaga sehingga tidak mungkin fokus pada tugas dan kewajibannya sebagai seorang legislator. Pada bagian lain juga sangat kuat ungkapan untuk mendorong pelantikan anggota legislatif yang terkait dengan kasus korupsi tanpa harus menunda pelantikannya.
Adalah Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Puan Maharani, yang meminta untuk tetap dilakukan pelantikan sebagai anggota legislatif walau anggota legislatif tersebut terkait masalah korupsi.
Selanjutnya Putri Megawati Soekarnoputri itu juga menyatakan bahwa sesuai dengan asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang bersangkutan tetap bisa dilantik.
P a g e 93 | 195
Pendapat cucu presiden pertama tersebut seolah juga diamini oleh wakil Ketua DPR RI Pramono Anung yang mengatakan partai sebagai pengusung calon legislatif dapat mencegah pelantikan anggota DPR yang akan dilantik jika ada masalahmasalah (kasus korupsi) yang sedang melilitnya.
Pendapat berbeda disampaikan oleh ketua PKS Hidayat Nur Wahid bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat bisa dipertimbangkan untuk tidak dilantik karena cacat moral serta tidak berintegritas, sebab sebagai wakil rakyat nantinya akan sulit membedakan masalah hukum yang menjeratnya dengan pejabat publik.
Landasan Normatif Mengenai bisa tidaknya calon anggota DPR yang bermasalah dengan korupsi agar dapat dilantik atau tidak jika kita kembalikan secara normatif maka akan merujuk pada Peraturan KPU Nomor 29/2013 tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi, calon terpilih, dan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
Pada Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa calon legislatif terpilih dapat dibatalkan atau diganti apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPR provinsi, DPRD kabupaten/kota dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang pasti (inkracht van gewijde).
P a g e 94 | 195
Pencalonan caleg terpilih bisa batal karena melakukan tindak pidana jika dijatuhi hukuman penjara berdasar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Melihat konstruksi pada Pasal 50 ayat (1) para pemangku kepentingan dapat
mengimplementasikan
maupun
mengesampingkan
ketentuan
tersebut dengan dasar dan alasan yang sangat rasional. Walau sudah jelas landasan hukumnya, para calon anggota DPR yang bermasalah dengan korupsi maupun partai politiknya yang mengusungnya ada baiknya mengedepankan etika.
Etika ini diperlukan untuk menjaga integritas partai pengusung, kredibilitas anggota DPR, kehormatan lembaga DPR. Karena itu, perlu terobosan etika dalam berpolitik, khususnya sebagai pejabat publik agar lebih mengedepankan profesionalisme, konsentrasi dalam bekerja, integritas moral yang tinggi, dan dengan kredibilitas moral yang tidak diragukan.
Selamat bekerja anggota DPR periode tahun 2014-2019 dengan berjuang untuk dan atas nama kepentingan rakyat serta mewujudkan kemampuan sebagai legislator, budgeter, dan controller yang profesional. Semoga.
P a g e 95 | 195
2.7 Pandangan Komunikasi Kelompok terhadap Pelatikan Anggota DPR dan Legislatif
Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu umtuk mencapai tujuan kelompok.
Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2005). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan komunikasi antarpribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok.
P a g e 96 | 195
Klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya.
Telah banyak klasifikasi kelompok yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosiologi, namun dalam kesempatan ini kita sampaikan hanya tiga klasifikasi kelompok. • Kelompok primer dan sekunder. Charles Horton Cooley pada tahun 1909 (dalam Jalaludin Rakhmat, 1994) mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerja sama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita.
Jalaludin Rakhmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya, sebagai berikut: 1. Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam, artinya menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage (perilaku yang kita tampakkan dalam suasana privat saja). Meluas, artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas. 2. Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder nonpersonal. 3. Komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok primer adalah sebaliknya. 4. Komunikasi
kelompok primer
cenderung
ekspresif,
sedangkan
kelompok sekunder instrumental. P a g e 97 | 195
5. Komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder formal.
• Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Theodore Newcomb (1930) melahirkan istilah kelompok keanggotaan (membership group) dan kelompok rujukan (reference group). Kelompok keanggotaan
adalah
kelompok
yang
anggota-anggotanya
secara
administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur (standard) untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap.
Menurut teori, kelompok rujukan mempunyai tiga fungsi: fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif. Saya menjadikan Islam sebagai kelompok rujukan saya, untuk mengukur dan menilai keadaan dan status saya sekarang (fungsi komparatif. Islam juga memberikan kepada saya norma-norma dan sejumlah sikap yang harus saya miliki-kerangka rujukan untuk membimbing perilaku saya, sekaligus menunjukkan apa yang harus saya capai (fungsi normatif). Selain itu, Islam juga memberikan kepada saya
cara
memandang
dunia
ini-cara
mendefinisikan
situasi,
mengorganisasikan pengalaman, dan memberikan makna pada berbagai objek, peristiwa, dan orang yang saya temui (fungsi perspektif). Namun Islam bukan satu-satunya kelompok rujukan saya. Dalam bidang ilmu, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) adalah kelompok rujukan saya, di samping menjadi kelompok keanggotaan saya. Apapun kelompok rujukan itu, perilaku saya sangat dipengaruhi, termasuk perilaku saya dalam berkomunikasi.
P a g e 98 | 195
• Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif John F. Cragan dan David W. Wright (1980) membagi kelompok menjadi dua: deskriptif dan peskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok deskriptif dibedakan menjadi tiga: a. kelompok tugas; b. kelompok pertemuan; dan c. kelompok penyadar. Kelompok tugas bertujuan memecahkan masalah, misalnya transplantasi jantung, atau merancang kampanye politik. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok.
Melalui diskusi, setiap anggota berusaha belajar lebih banyak tentang dirinya. Kelompok terapi di rumah sakit jiwa adalah contoh kelompok pertemuan. Kelompok penyadar mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial politik yang baru. Kelompok revolusioner radikal; (di AS) pada tahun 1960-an menggunakan proses ini dengan cukup banyak.
Kelompok preskriptif, mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Cragan dan Wright mengkategorikan enam format kelompok preskriptif, yaitu: diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi • Konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) kelompok sebagai akibat tekanan kelompok-yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan P a g e 99 | 195
melakukan hal yang sama. Jadi, kalau anda merencanakan untuk menjadi ketua kelompok,aturlah rekan-rekan anda untuk menyebar dalam kelompok. Ketika anda meminta persetujuan anggota, usahakan rekanrekan anda secara persetujuan mereka. Tumbuhkan seakan-akan seluruh anggota kelompok sudah setuju. Besar kemungkinan anggota-anggota berikutnya untuk setuju juga.
• Fasilitasi sosial. Fasilitasi (dari kata
Prancis facile, artinya
mudah) menunjukkan
kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Robert Zajonz (1965) menjelaskan bahwa kehadiran orang lain-dianggapmenimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya didepan orang yang menggairahkan
kita.
Energi
yang
meningkat
akan
mempertingi
kemungkinan dikeluarkannya respon yang dominan. Respon dominan adalah perilaku yang kita kuasai. Bila respon yang dominan itu adalah yang benar, terjadi peningkatan prestasi. Bila respon dominan itu adalah yang salah, terjadi penurunan prestasi. Untuk pekerjaan yang mudah, respon yang dominan adalah respon yang banar; karena itu, penelitipeneliti melihat melihat kelompok mempertinggi kualitas kerja individu. • Polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrem. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras.
P a g e 100 | 195
Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok
Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan: a. melaksanakan tugas kelompok, dan b. memelihara moral anggotaanggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok-disebut prestasi (performance) tujuan kedua diketahui dari tingkat kepuasan (satisfacation). Jadi, bila kelompok dimaksudkan untuk saling berbagi informasi (misalnya kelompok belajar), maka keefektifannya dapat dilihat dari beberapa banyak informasi yang diperoleh anggota kelompok dan sejauh mana anggota dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok.
Untuk
itu
faktor-faktor
keefektifan
kelompok
dapat
dilacak
pada
karakteristik kelompok, yaitu: 1. ukuran kelompok. 2. jaringan komunikasi. 3. kohesi kelompok. 4. kepemimpinan (Jalaluddin Rakhmat, 1994).
http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2009/01/komunikasikelompok.html
Untuk pembahasan kali ini kami akan lebih fokus pada faktor yang terakhir yakni kepemimpinan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil.
P a g e 101 | 195
Oleh sebab itu diantara para anggota kelompok tentulah membutuhkan seseorang yang bias memimpin kelompok itu, sebab jika tidak ada pemimpin maka akan terpecah belahlah kelompok tersebut. Untuk mengelolanya, diperlukan pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik serta dapat menjadi panutan untuk anggota kelompoknya.
Pemimpin adalah figur seseorang yang bijaksana, berani mengambil keputusan dan yang paling penting berwibawa dan bisa memimpin untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang sudah sangat sedikit orang yang mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin yang baik didalam kelompok maupun badan-bandan usaha, bisnis, dan pemerintahan. Untuk itu maka sangat penting bagi para remaja-remaja mulai membiasakan diri untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang berani dan bisa memberikan arahan yang baik didalam organisasi. Salah satunya memberikan pendidikan atau pembelajaran tentang pentingnya kepemimpinan didalam kelompoki.
Dalam praktek sehari-hari, seoring diartikan sama antara pemimpin dankepemimpinan, padahal kedua hal tersebut berbeda. Pemimpin adalahorang yang tugasnya memimpin, sedang kepemimpinan adalah bakat danatau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Setiap orangmempunyai
pengaruh
atas pihak
lain, dengan
latihan
dan
peningkatanpengetahuan oleh pihak maka pengaruh tersebut akan bertambah dan berkembang.
Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. P a g e 102 | 195
Kepemimpinan adalah sifat yang memiliki kemampuan untuk menghandle orang lain dalam suatu kelompok untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kepemimpinan juga merupakan kekuatan semangat yang kreatif dan terarah.
Pemimpin sendiri adalah individu yang memiliki program/rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti.
Kemampuan den ketrampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting untuk menciptakan efektivitas seorang manajer. Hal ini dapat dimengerti, bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, maka kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan bila organisasi dapat mengidentifikasikan perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan efektif, maka akan dicapai pengembangan efektivitas personalis dalam organisasi.
Arti Penting Kepemimpinan Dalam organisasi
Kepemimpinan memiliki kata dasar pemimpin yang berartikan seseorang yang memiliki tugas memimpin orang lain baik dalam kelompok, organisasi, dan juga masyarakat. Seseorang dikatakan sebagai pemimpin apabila Dia memiliki seorang pengikut atau bawahan. Pengaruh seorang pemimpin sangat besar bagi bawahannya seperti moral, kepuasan kerja, keyakinan, serta kualitas kehidupan kerja .
P a g e 103 | 195
Seorang Pemimpin juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan kepemimpinan yang merupakan faktor penting bagi seorang pemimpin seperti keterampilan manajemen dan juga keterampilan teknis. Bertambah tinggi kedudukan seorang pemimpin maka semakin tinggi pula citra yang di timbulkan dalam suatu organisasi ataupun suatu kelompok, sebaliknya jika berkurangnya citra seorang pemimpin maka semakin rendah pula citra dan pandangan masyarakat luas terhadap organisasi ataupun kelompok tersebut. Kepemimpinan sendiri memiliki arti berbeda dengan pemimpin yaitu kekuasaan penuh untuk mempengaruhi seseorang.
Contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari - hari adalah mengenai kepemimpinan presiden dan wakil presiden di negeri kita sendiri. Akibat semakin rendahnya kualitas yang ditunjukan Presiden dan wakil presiden dalam memecahkan berbagai masalah yang dialami negeri yang dipimpinnya, serta minimnya kualitas yang dihasilkan dalam memimpin
negara
dapat
menimbulkan
semakin
rendahnya
rasa
demokrasi dikalangan masyarakat luas. Sebagai contohnya, adalah rendahnya minat pemuda diperkotaan terhadap masalah politik yang sedang terjadi sehingga mengakibatkan kekhawatiran bagi masa depan Indonesia. Akibat lain yang ditimbulkan adalah rasa bangga pemuda indonesia lebih tinggi dikatakan sebagai seorang muslim daripada sebagai Warga Negara Indonesia. Pendapat tersebut telah di katakan oleh Lembaga Survei Indonesia ( LSI ).
Selain itu masalah lain politik di Indonesia adalah rendahnya rasa bangga, rasa hormat, serta rasa percaya terhadap para petinggi - petinggi negara karna hampir setiap pemimpin dan pejabat suatu badan pemerintahan nasional melakukan tindakan tidak terpuji. Hal yang paling sering kita dengar adalah tindak pidana kasus korupsi yang telah menjamur dan
P a g e 104 | 195
minimnya penanggulanggan serta pencegahan dari aparat hukum, serta hukuman yang sangat tidak sebanding dengan tindakannya bagi seorang koruptor yang jelas jelas merugikan Negara. Akibat hal tersebut, maka pandangan bagi seorang pemimpin di ndonesia sangat tidak baik dimata rakyatnya sendiri serta membuat turunnya minat kehidupan berpolitik bagi pemuda - pemuda di Indonesia yang disebabkan rasa kecewa terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
http://syawaludin.blogdetik.com/2011/09/30/arti-pentingkepemimpinan-dalam-organisasi/
Ditetapkannya Setya Novanto, legislator Fraksi Partai Golongan Karya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019, memantik reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu adalah bidikan KPK. Dia memiliki catatan yang minus karena beberapa kali pernah dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi.
Beberapa kasus yang kerap dikaitkan dengan dia mulai dari kasus PON Riau yang menyeret mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Atas kasus itu, KPK pernah menggeledah ruang kerja Novanto. Di kasus Akil Mochtar, dia juga disebut punya kaitan. Gara-gara pesan lewat BlackBery Messenger (BBM) antara Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Zainuddin Amali, ketua DPD Golkar Jatim ketika itu, dia harus memberikan kesaksian di sidang Akil. Terpidana kasus wisma atlet M Nazaruddin juga pernah menyebut keterlibatan Setya dalam proyek eKTP dan pengadaan seragam hansip.
P a g e 105 | 195
Ketua KPK Abraham Samad mengaku kecewa dengan terpilihnya Setya sebagai ketua DPR. “KPK kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru. Namun demikian, kita tetap menghargai proses yang terjadi di DPR,” ujarnya.
Lebih lanjut, Samad mengatakan, kekecewaan itu juga didasarkan pada masih berjalannya kasus-kasus yang dikaitkan dengan Novanto. Lantaran belum selesai, pintu dibukanya tersangka baru masih terbuka lebar. “KPK sangat prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat,” jelasnya.
Koordinator
ICW
Ade
Irawan
menambahkan,
pihaknya
menolak
dijadikannya orang-orang bermasalah sebagai pimpinan DPR. Menurut ICW, pemilihan pimpinan DPR yang berintegritas mutlak diperlukan. Untuk mengembalikan citra parlemen yang buruk, parlemen harus dipimpin orang-orang berintegritas dan bebas dari persoalan korupsi. “ICW menolak keras adanya politik dagang sapi dalam pemilihan pimpinan DPR antara koalisi partai sehingga menafikan aspek paling utama yakni integritas dan kapasitas,” jelasnya.
Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menyatakan, paket pimpinan DPR periode 2014-2019 meninggalkan catatan pada sisi pemberantasan korupsi. Ronald menyebut, sejumlah pimpinan DPR memiliki catatan negatif terkait dengan pemberantasan korupsi.
P a g e 106 | 195
“Mulai dari keterkaitan dengan kasus korupsi berdasarkan saksi-saksi, persidangan, motor wacana pembubaran KPK, dan terhukum Badan Kehormatan dalam kaitan kasus korupsi,” ujar Ronald.
Ronald menilai ada titik rawan berdasarkan rekam jejak sejumlah pimpinan DPR tersebut. Hal ini menjadi seruan kepada masyarakat sipil dan publik untuk meningkatkan pengawasan dalam kerja-kerja DPR RI periode 2014-2019.
“Dengan penetapan ini, aparat penegak hukum untuk terus tetap bekerja secara profesional dan tidak terintimidasi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pimpinan dan anggota DPR,” ujarnya. Sebelumnya, paket pimpinan DPR usulan Koalisi Merah Putih disepakati dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung dini hari kemarin. Novanto terpilih sebagai Ketua DPR, sementara empat Wakil Ketua DPR lainnya adalah Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemilihan pimpinan DPR itu diwarnai aksi walkout dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Nasdem.
Sosok Novanto, dalam catatan PSHK, memiliki sejumlah keterkaitan dalam kasus korupsi di KPK. Di kasus korupsi PON Riau, Novanto dipanggil terkait dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Dalam kasus yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Novanto juga
P a g e 107 | 195
pernah dimintai keterangan terkait dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah di MK.
Tidak hanya itu, proyek e-KTP yang menyeret salah satu pejabat Kementerian Dalam Negeri, juga sempat membawa nama Novanto di dalamnya. Setya ditengarai mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut. Sampai saat ini Novanto belum pernah dipanggil oleh KPK dalam kaitan kasus e-KTP.
Begitupun, dengan sosok Fahri. Masih berdasar catatan PSHK, di periode lalu yang bersangkutan adalah salah satu anggota DPR yang dinilai kontroversial. Fahri pernah menyuarakan pembubaran KPK karena dia menilai lembaga antirasuah itu bukanlah lembaga penegak hukum yang bersifat permanen. Di akhir masa jabatan periode lalu, Fahri mangkir dalam pemeriksaan Badan Kehormatan, terkait aduan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atas pencemaran nama baik.
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menilai Novanto adalah sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan DPR. Dia menilai adanya anggapan keterkaitan Novanto dalam urusan hukum tidak perlu dilebih-lebihkan.
“Kalau di Golkar itu urusan hukum kita serahkan ke aparat penegak hukum. Bukan urusan kita. Kita ini partai politik,” ujar Ade.
Ade yang juga mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR periode lalu menyatakan, terpilihnya Novanto menjadi salah satu target yang tercapai.
P a g e 108 | 195
“Semua agenda politik berjalan baik. Jadi tidak ada perdebatan apapun di Golkar soal itu,” tegasnya.
Sejumlah
politisi
PKB
memberikan
beberapa
catatan
terkait
kepemimpinan DPR yang baru disahkan kemarin. Anggota Fraksi PKB Maman Imanulhaq, diantaranya, menganggap proses terpilihnya kelima pimpinan DPR periode 2014-2019, cacat secara moral politik. “Yang dipertontonkan hanyalah politik adu licik, bukan politik adu ide dan gagasan,” nilainya.
Rekannya
sesama
fraksi,
Daniel
Johan
menambahkan,
secara
prosedural, sidang paripurna yang menjadi forum terpilihnya komposisi pimpinan DPR juga cacat. Menurut dia, hal itu berkaitan dengan belum terbentuknya seluruh pimpinan fraksi-fraksi yang ada di DPR.
Saat sidang paripurna, Rabu (1/10) dini hari, dari 10 fraksi yang ada, 3 fraksi tidak mengikuti agenda pengesahan fraksi. Meski hadir di ruang sidang, PDIP, PKB, dan Hanura, menolak mengikuti mata agenda tersebut. Sambil terus melakukan interupsi, mereka berkeyakinan, sidang paripurna itu sudah bermasalah lebih dulu sehingga harus dibatalkan.
Meski terus mendapat interupsi, pimpinan sidang sementara saat itu, Popong Otje Djundjunan tetap bergeming. Walau baru 7 fraksi yang bersedia menyampaikan nama dan pimpinan fraksi, agenda tetap dilanjutkan dengan penyampaian paket pimpinan DPR.
P a g e 109 | 195
“Karena bermasalah, kami memandang hasil rapat paripurna tentang pemilihan pimpinana DPR tersebut menjadi tidak sah,” tegas Daniel di komplek parlemen kemarin. Dia menegaskan, pandangan tersebut tidak mewakili fraksinya, namun merupakan sikap pribadi sebagai anggota DPR.
“Untuk
melakukan
pembelajaran
politik
dan
menegakkan
etika
kedewanan, kami akan menggugat pimpinan sementara DPR kepada rapat paripurna,” imbuhnya. Hal itu terpaksa menjadi satu-satunya yang bisa dilakukan, lanjut dia, karena Badan Kehormatan DPR masih belum terbentuk. http://sumutpos.co/2014/10/87349/bidikan-kpk-pimpin-dpr
Indonesian Corruption Watch (ICW) menyayangkan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019. ICW menilai politisi Golkar itu kerap kali tersandung dalam kasus korupsi dan tak pernah tuntas pengusutan hukumnya.
Divisi
Hukum
dan
Monitoring
Peradilan
ICW,
Emerson
Yuntho,
menyebutkan Setya pernah diduga pernah menjadi tersangka perkara korupsi skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar.
"Bahkan sampai sekarang status hukumnya masih belum jelas, belum ada pernyataan dari Kejaksaan Agung," ungkapnya, kepada Wartawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
P a g e 110 | 195
Ia menambahkan, Kejaksaan Agung hanya memproses Joko Tjandra hingga ke pengadilan. Untuk status Setya, ICW menilai, tak ada kejelasan yang terbuka. ''Selain kasus Bank Bali, Ketua DPR terpilih itu juga diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton, pada 2010,'' ucapnya.
Mantan
Wakil
Bendahara
Partai
Demokrat,
Nazaruddin,
juga
menyebutkan adanya keterlibatan Setya dalam proyek E KTP di Kementerian Dalam Negeri. "Nama Setya disebut pula dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012, yang melibatkan Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal," jelas Emerson.
Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Riau dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekan Baru, Rusli terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Ia diduga menerima suap dalam Pengurusan revisi Peraturan Daerah (Perda) sebesar Rp 500 juta, lalu memberi suap kepada anggota DPRD Riau, serta memerintahkan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas, memberikan suap Rp 9 miliar kepada anggota DPR Setya Novanto dan Kahar Muzakir.
Menurut Emerson, sosok yang tersandera berbagai kasus korupsi seperti Setya Novanto dapat memperburuk citra DPR. Ia mengatakan, selama ini DPR sudah dipandang sebagai lembaga terkorup di Indonesia, bahkan dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 30 anggota DPR terlibat kasus korupsi.
P a g e 111 | 195
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/02/nctfnsicw-terpilihnya-setya-novanto-menambah-buruk-citra-dpr
Peran kepemimpinan dan pemimpin itu sendiri merupakan satu dari sekian banyak peran dengan posisinya dalam suatu kelompok (Shaw, 1979;272). Peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin merupakan peran sentra, oleh sebab itu keberadaan pemimpin, merupakan faktor terpenting dalam suatu kelompok. Maju mundurnya suatu kelompok sangat tergantung atas kemampuan sang pemimpin mengelola dan menggembleng para anggotanya untuk mencapai tujuan kelompoknya.
Sebelum melangkah lebih jauh, dalam melihat segi pemimpin ini, terlebih dahulu diajukan pemikiran yang berkaitan dengan pengertian pemimpin itu sendiri dan kepemimpinannya. Masalah untuk mendefinisikan pemimpin dan kepemimpinan telah diajukan jauh sebelumnya oleh Carter (1953) yang mengidentifikasikan berbagai pandangan dan tinjauan mengenai leadership
atas
beberapa
literature.
Ia
menemukan
lima
pola
pendefinisian yang dilakukan oleh para author (pakar) di bidang ini. Pola Pertama, pemimpin didefinisikan sebagai seorang yang menjadi focus dalam tingkah laku kelompok. Definisi ini menekankan polarisasi para anggota
kelompok
di
sekitar
pemimpin.
Kedua,
pendekatan
ini
mendefinisikan kepemimpinan dari terminologi tujuan kelompok (Group goals). Pemimpin dalam konteks ini didefinisikan adalah orang (seorang) yang memiliki kemampuan memimpin kelompok yang mengarah ke tujuan-tujuan kelompok. Kebanyakan orang menyetujui definisi ini, akan tetapi
Carter,
mengatakan
ditemukan
suatu
kesulitan
untuk
mengidentifikasikan group goals (tujuan-tujuan kelompok tersebut).
P a g e 112 | 195
Pendekatan ketiga, mendefinisikan pemimpin adalah seorang yang dipilih oleh
anggota-anggota
kelompok.
Pendefinisian
ini
menimbulknan
kepemimpinan dan pemimpin tergantung atas pilihan sosiometrik para anggota kelompok. Pendekatan keempat, yang diajukan Cattell (1951) dalam hubungan dengan teorinya yang dikenal dengan “Group syntality theory”. Sesuai dengan itu, ia mendefinisikan pemimpin adalah sebagai seorang yang mampu mendemonstrasikan pengaruhnya atas sintalitas kelompok (group syntality). Sedangkan pendekatan kelima yang disenangi Carter sendiri, mengatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang berusaha dalam perilaku kepemimpinan, atau seseorang yang terikat dengan perilaku kepemimpinan.
Dari kelima pendekatan yang diajukan diatas, suatu kesimpulan umum yang dapat diberikan sehubungan dengan pengertian pemimpin tersebut, bahwa pengertian pemimpin mengacu pada orang (individu bersangkutan) dengan segala kemampuannya, sedangkan pengertian kepemimpinan mengacu pada gambaran personal seorang pemimpin, atau tingkah laku, sifat dan sebagainya. Atau, kalau boleh dipertegas, pemimpin itu adalah kata benda, sedangkan kepemiminan adalah kata sifat. 1.2 Kepemimpinan 1.2.1Batasan (umum) Kepemimpinan
Sebagaimana diketahui bahwa antara istilah pemimpin dan kepemimpinan itu tidak dapat dipisahkan, karena setiap pemimpin dengan sendirinya pula (baik sadar maupun tidak sadar) membawa kepemimpinan itu sendiri dalam
tindakan
kesehariannya.
Seperti
yang
telah
disebutkan
sebelumnya, bahwa pengertian pemimpin mengacu kepada kemampuan P a g e 113 | 195
individu tersebut. Suatu usaha yang dilakukan seorang pemimpin, tidaklah akan efektif jika tidak diikuti dengan kepemimpinan tersebut. Jika dilihat dari pola-pola pendekatan yang dilakukan parapakar tentang pengertian kepemimpinan tersebut, sebagaimana juga dengan usaha membatasi pengertian pemimpin, dapat dilihat. Pendekatan pertama memandangnya dari seorang yang dijadikan focus dalam tingkah laku dalam kelompok, di situlah kepemimpinan itu muncul. Pendekatan kedua mengutamakan dari seseorang yang mengarahkan dan mengerahkan kemampuannya ke tujuan0tujuan kelompok, dalam hal ini kepemimpinan itu tumbuh dan berkembang. Pendekatan ketiga kepemimpinan yang dikukuhkan oleh anggota kelompok, melalui pilihan sosiometrik dan sebagainya. Pendekatan keempat dari sudut sintalitas kelompok dan pendekatan kelima mengacu kepada seseorang yang terikat dengan perilaku kepemimpinan itu sendiri.
Jika kita ambil sari semua pendekatan dan definisi yang diajukan para pakart dalam bidang ini dapatlah ditetapkan definisi kepemimpinan tersebut sebagai berikut, Kepemimpinan adalah “suatu usaha yang dilakukan seserang dalam hubungan antar manusia untuk mempengaruhi orang lain, melalui proses komunikasi yang diarahkan ke pencapaian tujuan.” Dari batasan ini factor-faktor terpenting yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah:
(a). Pendayagunaan pengaruh (b). Hubungan antar manusia (c). Proses komunikasi, dan (d). Pencapaian suatu tujuan.
P a g e 114 | 195
Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, seorang pemimpin tidak dapat begitu saja
menjalankannya tanpa kekuasaan dan wewenang (otoritas)
yang dimiliki pemimpin tersebut. Dan dapat disebutkan kepemimpinan tersebut belumlah efektif sebagaimana dikehendaki. Hal ini disebabkan, karena kekuasaan merupakan sumber untuk mempengaruhi orang lain. Dan kekuasaan tersebut merupakan kapasitas atau kesanggupan untuk mempengaruhi. Sedangkan otoritas atau wewenang merupakan hak untuk mempengaruhi para pengikut.
Kembali kepada pengertian kepemimpinan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika dikembangkan lagi dalam pembagian unsur-unsur tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut. 1 .Perilaku seseorang pada waktu mengarahkan kegiatan-kegiatan kelompok ke suatu tujuan bersama. 2. Suatu tipe huungan khusus kekuasaan yang dicirikan oleh pengamatan anggota kelompok bahwa, anggota keelompok yang lain mempunyai hak untuk menentukan pola-pola perilaku anggota kelompok yag disebutkan pertama dalam hubungannya dengan kegiatannya selaku anggota kelompok. 3. Pengaruh antar personal yang dilakukan dalam suatu situasi melalui proses komunikasi ke arah pencapaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan (disepakati). 4. Pemrakarsa dan pemeliharaan struktur pengharapan (ekspektasi) dan interaksi.
P a g e 115 | 195
Berikut
ini
dipaparkan
beberapa
persamaan
tentang
konsep
kepemimpinan dari berbagai literature. Adapun persamaan-persamaan tersebut, antara lain;
Suatu gejala kelompok yang mencakup interaksi antara tiga atau lebih individu. Prosses pengaruh sebagai akibat upaya pemimpin untuk mempengaruhi para pengikutnya.
Jika dalam bagian ini pembicaraan kepemimpinan mengaitkan diri dengan pemimpin, hal ini merupakan perwujudan dari keterkaitan antara kedua pengertian tersebut. Apabila kita tarik unsure-unsur dari definisi di atas mengenai kepemimpinan, unsure-unsur tersebut adalah Hubungan antar manusia Penggunaan pengaruh Proses komunikasi Pencapaian suatu tujuan
Hubungan antar manusia erjadi apabila dua orang atau lebih berinteraksi hingga berlangsung proses saling mempengaruhi. Seorang pemimpin mendasarkan pengaruhnya pada beberapa sumber kekuasaan, yaitu: Kekuasaan sah Kekuasaan imbalan Kekuasaan paksaan Kekuasaan informasi P a g e 116 | 195
Kekuasaan koneksi Kekuasaan ahli Kekuasaan “referent” (teladan)
Suatu interaksi yang saling mempengaruhi antar para anggota kelompok (pengikut-pengikut), akan menghasilkan tingkah laku. Dan tingkah laku ini akan mengarahkan ke tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga memungkinkan
tujuan
tersebut
dicapai.
Dengan
demikian, setiap
pemimpin dengan kepemimpinannya menggunakan kekuasaan dan wewenangnya
sebagaimana
mestinya,
adalah
bertujuan
untuk
mempengaruhi para anggota untuk bertingkah laku guna tercapainya tujuan kelompok.
1.2.2. Pendekatan Berdasarkan Tingkah Laku Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakar psikologi industri tentang pendekatan berdasarkan tingkah laku pemimpin, ditemukan bahwa tingkah laku pemimpin dapat dibagi ke dalam gaya utama. Kedua gaya tersebut adalah sebagai berikut:
a.
Berorientasi pada tugas
Disini, pemimpin menekankan pentingnya penyelesaian tugas dengan cara mengatur penugasan kerja, pengambilan keputusan dan penilaian hasil kerja. Pengawasan merupakan factor penting dalam gaya ini, oleh karena itu pengawasan dilakukan dengan ketat. Penggunaan kekuasaan lebih dipentingkan oleh sang pemimpin dengan menggunakan kekuasaan yang
bersumber
pada
imbalan,
paksaan
dan
keabahan
dalam
usahamempengaruhi tingkah laku dan hasil karya para anggotanya. P a g e 117 | 195
b.
Berorientasi pada pengikut
Indikasi orientasi ini antara lain sikap terbuka, ramah dari sang pemimpin serta usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggota. Pemimpin
yang
bergaya
dan
orientasi
demikian
itu,
berusaha
mendelegaskan pengambilan keputusan, serta b erusaha membantu para anggota untuk memuaskan kebutuhan mereka dengan menciptakan iklim dan lingkungan yang supportif. Sumber kekuasaan yang banyak (sering) digunakan dalam orientasi ini, adalah sumber kekuasaan referent dan ahli atau axpert.
Ditampilkannya kedua orientasi di atas, dengan asumsi, bahwa kedua bentuk oriientasi tersebut, akan menentukan gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai tujuan kelompok. 2. Fungsi Kepemimpinan Dalam Kelompok Sebagian ahli komunikasi kelompok terdahulu berasumsi bahwa diskusi mau tidak mau harus dilakukan di bawah pengaraan seorang pemimpin yang terampil dapat membantu para anggota kelompok dalam usaha memecahkan masalah. Menurut Covey dalam (Kris Yuliani H 2002: 6) ada tiga peranan pemimpin dalam kelompok/organisasi antara lain:
Pathfinding (pencarian alur), mengandung sistem nilai dan visi dengan kebutuhan pelanggan melalui suatu perencanaan strategis yang disebut the strategic pathway (jalur strategi).
P a g e 118 | 195
Aligning (penyelarasan), upaya memastikan bahwa struktur, sistem dan operasional
organisasi
atau
kelompok
memberi
dukungan
pada
pencapaian visi dan misi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemegang saham lain yang terlibat. Empowerment (pemberdayaan), suatu semangat yang digerakkan dalam diri orang-orang yang mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten, untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsipprinsip yang disepakati untuk mencapai nilai, visi dan misi bersama dalam melayani kebutuhan pelanggan dan pemegang saham lain yang terlibat.
Menurut Sondang (1999: 47-48), lima fungsi kepemimpinan yang dibahas secara singkat adalah sebagai berikut: (1) pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan, (2) wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi, (3) pimpinan selaku komunikator yang efektif, (4) mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik, (5) pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.
Menurut William R. Lassey dalam bukunya Dimension of Leadership, menyebutkan dua macam fungsi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan, yaitu : 1. Fungsi menjalankan tugas
P a g e 119 | 195
Fungsi ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang tergolong fungsi ini adalah : Kegiatan berinisiatif, antara lain usul pemecahan masalah, menyarankan gagasan – gagasan baru, dan sebagainya. Mencari informasi, antara lain mencari klasifikasi terhadap usul – usul atau saran serta mencari tambahan informasi yang diperlukan. Menyampaikan data atau informasi yang sekiranya ada kaitannya dengan pengalamannya sendiri dalam menghadapi masalah yang serupa. Menyampaikan pendapat atau penilaian atas saran – saran yang diterima. Memeberikan penjelasan dengan contoh – contoh yang lebih dapat mengembangkan pengertian. Menunjukkan kaitan antara berbagai gagasan atau saran-saran dan mencoba mengusulkan rangkuman gagasan atau saran menjadi satu kesatuan. Merangkum gagasan-gagasan yang ada kaitannya satu sama lain menjadi satu dan mengungkapkan kembali gagasan tersebut setelah didiskusikan dalam kelompok. Menguji apakah gagasan-gagasan tersebut dapat dilaksanakan dan menilai keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan. Membandingkan keputusan kelompok dengan standar yang telah ditetapkan dan mengukur pelaksanaannya dengan tujuan yangb telah ditetapkan. Menentukan sumber-sumber kesulitan, menyiapkan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan, dan mengatasi rintangan yang dihadapi untuk mencapai kemajuan yang diharapkan.
P a g e 120 | 195
2. Fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengusahakan kepuasan, baik bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungan hidupnya. Yang termasuk fungsi ini antara lain : Bersikap ramah, hangat dan tanggap terhadap orang lain, mau dan dapat memujiorang lain atau idenya, serta dapat menerima dan menyetujui sumbangan fikiran orang lain. Mengusahakan
kepada
kelompok,
mengusahakan
setiap
anggota
berbicara dengan waktu yang dibatasi, sehingga anggota kelompok lain berkesempatan untuk mendengar. Menentukan penggunaan standar dalam pemilihan isi, prosedur dan penilaian keputusan serta mengingatkan kelompok untuk meniadakan keputusann yang bertentangan dengan pedoman kelompok. Mengikuti keputusan kelompok, menerima ide orang lain, bersikap sebagai pengikut/pendengar sewaktu kelompok sedang berdiskusi dan mengambil keputusan Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dan bertindak sebagai penengah untuk mengkompirmasikan pemecahan masalah.
Disamping kedua pendapat tersebut tentang fungsi kepemimpinan, pendapat lain mengemukakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah memberikan
pendapat
yang
terakhir
mengatakan
bahwa
fungsi
kepemimpinan adalah menciptakan struktur untuk pencapaian tujuan, mempertahankan
dan
mengamankan
integritas
organisasi
dan
medamaikan perbedaan yang terjadi dalam kelompok menuju ke arah kesepakatan bersama.
P a g e 121 | 195
Robinson dalam (Ginting 1999: 26-27). Para ahli mengemukakan bahwa peranan yang perlu ditampilkan pemimpin adalah: (1) mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala, (2) memberi informasi, (3) sebagai seorang perencana, (4) member sugesti, (5) mengaktifkan anggota, (6) mengawasi kegiatan, (7) memberi semangat untuk mencapai tujuan, (8) sebagai katalisator, (9) mewakili kelompok, (10) member tanggung jawab, (11) menciptakan rasa aman dan (12) sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya.
Sebagai pemimpin kelompok, seseorang harus berperan mendorong anggota beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. Peranan pemimpin kelompok yang
sangat perlu
dilaksanakan oleh seorang pemimpin kelompok yaitu: (1). Membantu kelompok dalam mencapai tujuannya (2). Memungkinkan para anggota memenuhi kebutuhan (3). Mewujudkan nilai kelompok
P a g e 122 | 195
(4). Merupakan pilihan para anggota kelompok untuk mewakili pendapat mereka dalam I
interaksi dengan pemimpin kelompok lain
(5) Merupakan seorang fasilitator yang dapat menyelesaikan konflik. 3. Berbagai Perspektif Tentang Kepemimpinan
3.1 Perspektif Bakat Dalam sebuah kelompok, sekecil apapun, yang anggotanya hanya 3 orang saja, pasti memiliki ketua atau pemimpin dalam kelompok tersebut. Kalaupun bukan disebut pemimpin, tapi orang tersebut adalah orang yang berpengaruh dalam hal perkataan ataupun tindakannya yang mampu menggerakan kemana arah dan tujuan kelompok tersebut. Dalam kelompok bermain, biasanya pemimpin ini hanya akan tampil saat kelompok tersebut akan melakukan sesuatu, misal: geng anak smp yang bingung menentukan kemana mereka akan pergi hang out di akhir minggu, lalu biasanya salah satu dari mereka akan mengajukan saran dan bahkan membuat semua anggota tersebut menyetujui akan saran dia, dan akhirnya kelompok tersebut menyetujui tempat yang akan mereka kunjungi di akhir pekan ini.
Itu hanya sebagian kecil bahkan atau contoh sederhana sebuah kepemimpinan dalam sebuah kelompok, berbeda dengan pemimpin sebuah kelompk yang sifatnya formal, seperti seorang ketua OSIS, tugasnya tidak semudah pemimpin kelompok di contoh sebelumnya, seorang ketua osis memiliki agenda kerja selama setahun masa ya dengan tetap berjalan dalam rambu-rambu Ad dan ART yang ditetapkan serta tanggap dengan situasi dan keadaan sekolahnya, jikalau ia harus mengambil tindakan insidentil yang bertujuan untuk memepertahankan kelangsungan organisasi yang dipimpinnya. P a g e 123 | 195
Beberapa pemimpin lahir karena sudah dianugerahi oleh bakat sejak kecil yang kemudian diasah dan akhirnya menjadi seorang pemimpin yang baik. Ada juga maeupakan hasil dari pembelajaran terus menerus dan juga karena adanya kesempatan yang diberikan.
Jika dijabarkan dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian yang umum kita pahami, adalah kelebihan / keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Kamus Advance, misalnya, mengartikan talent dengan “natural power to do something well.” Dalam kamus Marriam-Webster’s, dikatakan “natural endowments of person.” Dalam percakapan sehari-hari kita sering mengatakan si anu berbakat di nyanyi, di bisnis, di IT dan seterusnya.
Sedangkan
kepemimpinan
adalah
proses
mempengaruhi
dalam
menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahan, kolega, maupun atasan pimpinan itu sendiri.
3.2 Perspektif Gaya Para ahli yang berkecimpung dalam psikologi sosial, seperti Lewin, Lippit dan White, dalam hubungan ini tertarik untuk menentukan gaya-gaya kepemimpinan yang erat kaitannya dengan tingkah laku pemimpinnya P a g e 124 | 195
dalam hubungannya (interaksi) dengan para anggota kelompok. Dengan melihat gaya-gaya kepemimpinan ketiga author di atas, melihat akibat dari gaya-gaya yag berlainan tersebut terhadap iklim sosial dan produktivitas. Ketiga gaya tersebut, sebagaimana sudah umum diketahui, adalah gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan Laissez Fraire. Berikut ini akan dipaparkan penjelasan satu persatu dari gaya-gaya kepemimpinan yang disebutkan diatas.
1. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Mencerminkan gambaran
manusia yang negative, pesimis dan mengecilkan hati.
Pemimpin tipe ini mengeksploitir ketergantungan pengikutnya dengan cara menentukan kebijaksanaan kelompok tanpa mengkonsultasikan dahulu pada anggota kelompok. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Lebih kepada mendikte
tugas
pada
kelompok,
menetapkan
prosedur
dalam
mencapainya, menguji dan mengkritik anggota secara subjektif serta menganut sikap yang mngambil jarak dan formal. Perjalanan komunikasi dalam kelompok pada dasarnya dilakukan melalui pemim pin; para anggota tidak dianjurkan untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain 2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Pandangan seorang pemimpin yang demokratis terhdap orang lain lebih optimis dan positif dibanding
pemimpin
otoriter.
Setiap
ada
permasalahan
selalu
mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya P a g e 125 | 195
kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah
yang
dihadapi.
Pemimpin
non-direktif
menjauhi
usaha
mendominasi kelompok dan mendorong anggota-anggota kelompok untuk lebih bertanggung jawab. Namun, pemimpin non-direktif melakukan hal ini dengan cara berkomunikasi dengan anggota kelompok. Bisa dikatakan, kemana arah kelompok ini akan berjalan ditentukan oleh anggotanya, bukan oleh pemimpinnya.
Berikut ini akan disajikan sebuah bagan yang memperlihatkan rentang gaya kepemimpinan di atas, dengan mengetengahkan indikasi masingmasing gaya tersebut. Perhatian pokok dari ahli komunikasi kelompok adalah penyelidikan, bukan dukungan, meskipin adakalanya gaya kepemimpinan atau prosedur harus ditentukan peringkatnya sehingga suatu sikap mau tidak mau harus diambil.
Salah
satu
bahaya
dalam
mendukung
suatu
strategi
kepemimpinan tertentu adalah kemunkinan bahwa hal tersebut tidak akan bekerja sebagaimana mestinya dalam situasi yang telah ditetapkan untuk itu. Adanya kesadaran yang semakin berkembang tentang fakta ini mengakibatkan terjadinya pengembangan pendekatan situasi terhadap kepemimpinan.
3.3 Perspektif Fungsional Pendekatan fungsional terhadap kepemimpinan menyadari kesukaran untuk mengidentifikasi seorang anggota kelompok tertentu sebagai P a g e 126 | 195
pemimpin kelompok. Oleh sebab itu pendekatan fungsional membahas masalah tersebut dengan mengalihkan perhatian dari individu yang disebut pemimipin kea rah tingkah laku yang ditunjukkan oleh semua anggota kelompok. Tingkah laku yang membimbing, mempengaruhi, mengarahkan atau mengendalikan orang lain, dianggap merupakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan fungsi-fungsi kepemimpinan dapat dan seringkali dikemukakan oleh banyak anggota kelompok, jadi bukan hanya pada mereka yang mendapat predikat sebagai “pemimpin”.
Pendekatan fungsional terhadap kepemimpinan lebih menarik perhatian banyak ahli ilmu sosial daripada pendekatan pembawaan, karena dalam hal tertentu, lebih empiris. Di antara berbagai hal lain, pendekatan tersebut lebih memungkinkan para ahli ilmu sosial untuk menangani tingkah laku dalam kelompok yang sebenarnya telah berperan dalam mempengaruhi orang lain, terlepas dari apakah dilakukan atau tidak oleh pemimpin yang diangkat, pendekatan tersebut juga menyajikan kepada peneliti suatu definisi yang lebih operasional tentang kepemimpinana.
Mengingat bahwa pendekatan fungsional menuntut identifikasi dari kegiatan-kegiatan atau tingkah laku kepemimpinan yang berpengaruh dalam suatu kelompok, si peneliti diharuskan mengembangkna sistemsistem klasifikasi yang akan memungkinkan mereka membedakan antara tindakan yang berpengaruh dalam suatu kelompok dengan yang tidak berpengaruh. Sejumlah kategori tingkah laku yang pada umumnya berpengaruh kemudian dikenal sebagai fungsi-fugsi kepemimpinan.
3.4 Perspektif Situasional
P a g e 127 | 195
Karya Lewin dan kawan-kawannya selama ini telah menarik sejumlah besar perhatian terhadap gaya kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan Preston dan Heintz, Gordon, Selvin, Likert, dan lain-lain dalam bidang ilmu ini cenderung menegaskan suatu seneralisasi bahwa anggota-anggota kelompok akan lebih puas dan produktif di bawah kondisi yang melibatkan tingkah laku kepemimpinan yang lebih dekat dengan pola demokratis daripada dengan pola otoriter atau laissez faire. Walaupun demikia, Lewin juga telah mempengaruhi perlkembangan dari pendekatan yang selama kurang 10 tahun terakhir memerlukan suatu penelitian dan interpretasi ulang terhadap literature mengenai gaya kepemimpinan.
Pendekatan situasional terhadap kepemimpinan mengemukakan bahwa efektivitas dari seperangkat cirri pembawaan dalam kepemimpinan, maupun dari suatu gaya kepemimpinan, atau dari suatu tingkah laku atau fungsi kepemimpinan tertentu dapat dipahami secara baik dengan cara hati-hati meneliti konteks dari kejadian tersebut. Pendekatan situasional tumbuh
dari
semakin
meningkatnya
kesadaran
bahwa
posisi
kepemimpinan dalam suatu kelompok tidak dapat diihat sebagai suatu peranan yang homogeny, yang memotong silang berbagai situasi kelompok yang terlepas dari factor-faktor seperti persepsi-persepsi dan pola hubungan pemimpin dengan pengikut. Sudut pandang ini diperkuat oleh studi-studi yang jelas-jelas mengungkapkan bahwa yang menjadi pemimpin di dalam kelompok sering tergantung pada sifat dari tugas kelompok. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang dipilih oleh seseorang untuk dianutnya, sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang kredibilitas bawahannya. Pilihan ini juga didukung oleh penemuan bahwa kepribadian para anggota kelompok mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diinginkan para anggota kelompok maupun kepuasan anggota terhadap pengalaman kelompok mereka.
P a g e 128 | 195
Menurut kaum “situasionalis”, untuk memahami gejala kepemimpinan seseorang harus memperhitungkan hubungan yang ada di antara pemimpin atau pemimpin-pemimpin kelompok para pengikutnya, serta situasi dimana mereka berada. Situasi sehubungan dengan ini termasuk juga factor-faktor seperti besarnya kelompok, tugas kelompok, cara kelompok terstruktur, norma-norma kelompok, sumber daya dari setiap anggota kelompok serta latar belakang sejarah kelompok.
Pentingnya situasi dalam menentukan tingkah laku dan efektivitas kepemimpinan lebih lanjut didukung oleh hasil-hasil penelitian yang berhubungan
dengan
akibat-akibat
terhadap
produktivitas
dan
pengambilan keputusaan dari berbagai jaringan atau jaringan kerja komunikasi.
3.5 Perspektif Kontingensi Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristis watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan fariabelfariabel situasional.
Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi / variable situasional dengan watak atau tingkah laku dan criteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987).
P a g e 129 | 195
Fiedler (1967) beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektifitas
kinerja
kelompok
tergantung
pada
cara
atau
gaya
kepemimpinan dan sesuai situasi yang dihadapinya. Menurutnya ada tiga factor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiganya ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin, ketiga faktor tersebut adalah:
Hubungan antara pemimpin dan bawahan, yaitu sampai sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh bawahan untk mengikuti petunjuk pemimpin.
Struktur tugas yaitu sampai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai sejauh mana tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baku. Kekuatan posisi, yaitu sampai sejauh mana kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, karena posisinya diterapkan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting dan nilai dari
tugas-tugas
mereka
masing-masing.
Kekuatan
posisi
juga
menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin menggunakan otoritasnya dalam memberikan hukuman dan penghargaan, promosi dan penurunan pangkat.
Walaupun model kepemimpinan kontingensi dianggap lebih sempurna dibandingkan
model-model
sebelumnya
dalam
memahami
aspek
kepemimpinan dalam organisasi, namun demikian model ini belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara
karakteristik pribadi,
tingkah
laku
pemimpin
dan
variable
situasional. P a g e 130 | 195
Saat ini, gaya kepemimpinan kontingensi (situasional) sangat populer karena lebih rasional, fleksibel dan bisa dipelajari serta diterapkan pada hampir segala situasi. Namun, akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk menengok kembali pada “trait” atau karakter istimewa yang harus dimiliki oleh seseorang, misalkan kharisma.
4. Kepemimpinan dan Kredibilitas Bagaimanapun juga figure seorang pemimpin dalam melaksanakan kewajibannya
selaku
pemimpin,
sangat
berpengaruh
terhadap
bawahannya. Pengaruh ini mencuat pada setiap anggota kelompok dengan menempatkan kredibilitas kepemimpinan seorang pemimpin. Banyak kajian-kajian yang menelaah mengenai kredibilitas pemimpin yang menjadi karakteristik yang mesti dipenuhi dan dituntut oleh para anggotanya, seperti yang diajukan oleh aristoteles sebagaimana yang ditransfer oleh Cooper, 1932; menekankan segi etos seorang pemimpin. Kredibilitas seorang pemimpin sangat ditentukan oleh etos yang dimiliki pemimpin tersebut. Begitu juga dengan kejujuran (Griffin, 1968;Griffin dan Barnes, 1976), juga menekankan segi kharisma, citra, dan prestise. Masing-asing istilah ini mengacu pada pengertian sikap yang biasa dari Parson kepada orang lain yang sangat berarti pada persepsi masingmasing anggota kelompok terhadap pemimpinnya.
Ada tiga karakteristik yang ikut menentukan seorang pemimpin mendapat penghargaan dari anggotanya, yaitu: Keahlian Reabilitas dan dependenbilitas
P a g e 131 | 195
Dinamis
Keahlian, mengacu pada intelegensi dan kekuatan yang bersifat keahlian yang dimiliki seorang pemimpin.
Reabilitas dan depenbilitas, berhubungan dengan kehendak baik seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggota kelompoknya.
Dinamis, berhubungan dengan seseorang yang beraktivitas, terbuka dan berantusias yang tinggi.
Sejalan dengan itu, suatu penelitian yang dilakukan Hovland, Jannis, dan Kelley (1953), mereka tertarik pada penerimaan masyarakat terhadap seseorang sebagai sumber kredibilitas. Dalam hal ini ia menemukan kredibilitas tersebut termasuk dalam tiga pengertian, yaitu: Kualifikasi Rasa aman Dinamis
Sedangkan McCrosky (1966) mengidentifikasikan lima dimensi sikap para audiens terhadap tukang pidato (orator), yaitu: Kompeten Karakter Intense
P a g e 132 | 195
Kepribadian Dinamis
Dengan melihat pembahasan mengenai kredibilitas ini, dapatlah ditarik suatu garis tegas, bahwa kredibilitas berkaitan dengan kewibawaan seorang pemimpin. Sebagian besar hasil penelitian di bidang ini yang mengidentifikasikasn beberapa dimensi kredibilitas dapat dijadikan sandaran untuk penelaahan teori-teori kepemimpinan.
Seorang pemimpin yang diakui memiliki kredibiloitas tinggi dalam kelompok tersebut akan dengan mudah mempengaruhi para anggota kelompoknya untuk bertingkah laku guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dengan kredibilitas yang diakui pula seorang pemimpin
dapat
menggunakan
sumber
kekuasaan
yang
tidak
menonjolkan ke”aku”annya untuk mengatur hubungan atau interaksi dengan para anggota atau sesame anggota kelomppok.
5. Karakteristik Kepemimpinan Yang Efektif Dalam Kelompok Efektivitas kepemimpinan berdasarkan konsekuensi tindakan pemimpin sebagai pengikut dan komponen lainnya dalam kelompok. Berbagai jenis hasil yang digunakan kinerja dan pertumbuhan kelompok tersebut, kesiapannya untuk menghadapi tantangan, kepuasan pengikut terhadap pemimpin, komitmen pengikut terhadap tujuan kelompok, kesejahteraan dan perkembangan psikologis para pengikutnya, bertambahnya status pemimpin dalam kelompok dan kemajuan pemimpin ke posisi wewenang yang lebih tinggi dalam organisasi. Untuk mengukur efektivitas pemimpin adalah seberapa jauh unit organisasi tersebut berhasil mencapai tugas pencapaian sasarannya. Contoh ukuran kinerja yang objektif mengenai P a g e 133 | 195
pencapaian kinerja adalah keuntungan, margin keuntungan, peningkatan penjualan, pangsa pasar, biaya yang bekaitan dengan anggaran pengeluaran dan sebagainya. Sedangkan ukuran subyektifnya adalah tingkat efektifitas yang dihasilkan oleh pemimpin tertinggi, para pekerja atau bawahan.
Sikap para pengikut terhadap pemimpin adalah indikator umum lainnya dari pemimpin yang efektif. Seberapa baik pemimpin memenuhi kebutuhan pengikut? Apakah pengikut menyukai menghormati dan menghargai pemimpinnya? Sikap pengikut biasanya diukur dengan kuesioner atau wawancara. Perilaku pengikut juga indikator tidak langsung dari ketidakpuasan terhadap pemimpin. Efektivitas pemimpin biasanya diukur berdasarkan kontribusi pemimpin pada kualitas proses kelompok yang dirasakan oleh para pengikut atau pengamat dari luar. Apakah pemimpin mampu meningkatkan efektifitas kohesivitas kelompok, kerjasama anggota? Apakah pemimpin dapat memperbaiki
kualitas
kerja?
Dan
perkembangan
psikologis
para
pengikutnya?
Sangat sulit untuk mengevaluasi pemimpin yang efektif karena terdapat banyak alternatif ukuran efektifitas dan tidak jelas ukuran mana yang paling relevan. Beberapa peneliti berusaha mengkombinasikan beberapa ukuran menjadi satu kriteria gabungan, tapi pendekatan ini membutuhkan penilaian subyektif tentang bagaimana memberikan bobot pada penilaian ke setiap ukuran. Kriteria ganda biasanya menyulitkan ketika ukuran tersebut memiliki korelasi negatif yang artinya terdapat pertukaran antar kriteria. Dimana bila yang satu naik maka yang lainnya menurun. Namun ada satu kriteria yang bisa kita gunakan untuk mengukur efektivitas pola kepemimpinan seseorang, terutama dalam menciptakan suasana yang P a g e 134 | 195
positif psikologi dalam sebuah perusahaan, sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan yaitu emosi positif seorang pemimpin.
http://communicationdomain.wordpress.com/2010/12/18/pemimpindan-kepemimpinan/
P a g e 135 | 195
BAB III OBJEK PENELITIAN
3.1 Gambaran Umum DPR DPR dan DPD sebagai lembaga legislative di Indonesia yang tergabung dalam MPR adalah Produk hasil dari Pemilihan Umum legislative. DPR sebagai lembaga legislative yang berasal dari daerah-daerah sebagai perwakilan rakyat yang di calonkan oleh partai politik. Sementara itu, DPD sebagai perwakilan dari daerah sendiri yang mencalonkan diri bukan dari partai politik melainkan independent. Dalam hubungannya sendiri dengan DPD, DPR memiliki hubungan dengan DPD yaitu hubungan kerja dalam rangka membahas RUU dimana DPD memiliki hak untuk memberikan pertimbangan atas RUU tersebut, dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan UU tersebut kepada DPR. Sementara itu DPD, dalam keterkaitannya dengan DPR yaitu mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan UU tertentu kepada DPR. Dalam kaitannya itu, DPD sebagai perwakilan yang mewakili daerah harus mengedepankan kepentingan daerah yang diwakilinya tersebut.
Berpegang pada hasil-hasil amandemen UUD sebagai dasar hukum konstitusional, khususnya mengenai restrukturisasi MPR, komponen utusan daerah dan utusan golongan ditiadakan dan dilahirkanlah komponen yang baru yakni DPD (Dewan perwakilan daerah_ sebagai partner DPR. Sebagaimana lumrahnya lingkup kewenangan perwakilan rakyat, maka DPD ini mempunyai kewenangan dalam kegiatan dalam kegiatan legislative dan pengawasan kepada eksekutif. P a g e 136 | 195
Jika kita telaah lebih cermat pokok-pokok kewenangan DPD yang diatur dalam pasal 22 D UUD 1945, apalagi jika ingin tahu hubungan kerjasama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), baik dalam kegiatan usul prakarsa maupun dalam hal pembahasan RUU, bahkan juga untuk mengajukan bahan pertimbangan kepada DPR; akhirnya diketahui tidak adanya posisi equal tetapi inequality (Ketidak-setaraan) yang ada antara DPD dengan DPR. Maka tidak heran kalau banyak suara yang menuding pasal-pasal 22 hasil amandemen itu menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan peran (posisi dan fungsi) DPD itu, dibandingkan DPR. DPD tidak memiliki wewenang pembentukan undang-undang bersamasama dengan DPR dan Presiden dan tidak punya wewenang di dalam menetapkan anggaran (APBN)
Lemahnya peranan DPD sebagai perwakilan local mengaburkan tujuan utama yang ingin diciptakan melalui sistem parlemen dua kamar (bicameral) di dalam sistem legislative kita. Bikameralisme yang terbentuk sangatlah semu, karena DPD hanya menjadi bentuk lain dari “utusan daerah” dengan wewenang sempit yaitu hanya untuk memberikan pertimbangan. Terlihat dengan jelas bahwa sistem bahwa sistem bicameral yang diterapkan tidaklah sesuai dengan prinsip bicameral yang umum dipahami, yaitu adanya fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua kamar secara seimbang dalam hal legislasi maupun pengawasan..
Karena amandemen ini pada hakikatnya adalah produk pertimbangan politik MPR, maka dapat kiranya dimengerti penilaian sementara kritis bahwa pembentukan DPD ini hanya sebagai subsitusi dan penghapusan utusan daerah yang semula diakui konstitusionalitasnya dalam UUD sebelum UUD. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai peranan, funsi dan hubungan DPR dan DPD maka penulis memutuskan untuk
P a g e 137 | 195
membuat makalah dengan judul “Peranan,Fungsi serta hubungan DPR dan DPD dalam lembaga legislative di Indonesia”
P a g e 138 | 195
3.2 Struktur Organisasi DPR
P a g e 139 | 195
3.3 Tugas dari Masing-masing Struktur DPR Tugas dan Fungsi Utama Sekretaris Jenderal
Memimpin Setjen DPR RI sesuai dengan tugas pokoknya Membina seluruh satuan organisasi di Lingkungan Setjen DPR RI agar berdaya guna dan berhasil guna Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan Setjen DPR RI Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/ lembaga lain diluar Setjen DPR RI Tugas dan Fungsi Utama Deputi Bidang Perundang-undangan
Memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR di bidang legislasi Tugas dan Fungsi Utama Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
Memberikan dukungan teknis, administrasi dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di Bidang anggaran dan pengawasan Tugas dan Fungsi Utama Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen
Membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administrasi dibidang persidangan dan kerjasama antar Parlemen Tugas dan Fungsi Utama Deputi Bidang Administrasi
Membina dan melaksanakan perencanaan serta pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI http://www.dpr.go.id/id/setjen/struktur-organisasi
P a g e 140 | 195
Komisi Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga nonkementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Tugas Komisi di bidang anggaran lain: • mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan • mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; • membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; •
melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
•
membahas dan menindklanjuti usulan DPD.
Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.
P a g e 141 | 195
Komisi I Ruang Lingkup •
Pertahanan
•
Intelijen
•
Luar Negeri
•
Komunikasi dan Informatika
Pasangan Kerja
•
Kementerian Pertahanan
•
Kementerian Luar Negeri
•
Panglima TNI dan Mabes TNI AD, AL dan AU
•
Kementerian Komunikasi dan Informatika
•
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
•
Badan Intelijen Negara (BIN)
•
Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
•
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
•
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
•
LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI)
•
LPP Radio Republik Indonesia (RRI)
•
Dewan Pers
•
Perum LKBN ANTARA
•
Komisi Informasi
Komisi II Ruang Lingkup Tugas
•
Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
•
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi P a g e 142 | 195
•
Kepemiluan
•
Pertanahan dan Reforma Agraria
Pasangan Kerja
•
Kementerian Dalam Negeri
• Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi •
Menteri Sekretaris Negara
•
Sekretaris Kabinet
•
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
•
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
•
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
•
Arsip Nasional RI (ANRI)
•
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
•
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
•
Ombudsman Republik Indonesia
• Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
Komisi III Ruang Lingkup
•
Hukum
•
HAM
•
Keamanan
Pasangan Kerja
•
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia P a g e 143 | 195
•
Kejaksaan Agung
•
Kepolisian Negara Republik Indonesia
•
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
•
Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
•
Setjen Mahkamah Agung
•
Setjen Mahkamah Konstitusi
•
Setjen MPR
•
Setjen DPD
•
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
•
Komisi Yudisial (KY)
•
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
•
Badan Narkotika Nasional (BNN)
•
Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT)
Komisi IV Ruang Lingkup
•
Pertanian
•
Perkebunan
•
Kehutanan
•
Kelautan
•
Perikanan
•
Pangan
Pasangan Kerja
•
Departemen Pertanian
•
Departemen Kehutanan
•
Departemen Kelautan dan Perikanan P a g e 144 | 195
•
Badan Urusan Logistik
•
Dewan Maritim Nasional
Komisi V Ruang Lingkup •
Perhubungan
•
Pekerjaan Umum
•
Perumahan Rakyat
•
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
•
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Mitra Kerja •
Kementerian Pekerjaan Umum
•
Kementerian Perhubungan
•
Kementerian Perumahan Rakyat
•
Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal
•
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
•
Badan SAR Nasional
•
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
•
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)
Komisi VI Ruang Lingkup
•
Perdagangan
•
Perindustrian
•
Investasi
•
Koperasi, UKM dan BUMN
•
Standarisasi Nasional P a g e 145 | 195
Pasangan Kerja
•
Departemen Perindustrian
•
Departemen Perdagangan
•
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
•
Menteri Negara BUMN
•
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
•
Badan Standarisasi Nasional (BSN)
•
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
•
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Komisi VII Ruang Lingkup
•
Energi Sumber Daya Mineral
•
Riset dan Teknologi
•
Lingkungan Hidup
Pasangan Kerja
•
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
•
Menteri Negara Lingkungan Hidup
•
Menteri Negara Riset dan Teknologi
•
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
•
Dewan Riset Nasional
•
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
•
Badan Tenaga Nuklir (BATAN)
•
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)
• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) P a g e 146 | 195
•
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
•
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas)
•
SKK Migas
•
Dewan Energi Nasional (DEN)
•
PP IPTEK
•
Lembaga EIKJMEN
Komisi VIII Ruang Lingkup
•
Agama
•
Sosial
•
Pemberdayaan Perempuan
Pasangan Kerja
•
Kementerian Agama RI
•
Kementerian Sosial Rl
• RI
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
•
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
•
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
•
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
•
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Komisi IX Ruang Lingkup
•
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
•
Kependudukan P a g e 147 | 195
•
Kesehatan
Pasangan Kerja •
Departemen Kesehatan
•
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
•
badan Kkoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
•
Badan Pengawas Obat dan Makanan
•
BNP2TKI
•
PT Askes ( Persero)
•
PT. Jamsostek( Persero)
Komisi X Ruang Lingkup
•
Pendidikan
•
Kebudayaan
•
Pariwisata
•
Ekonomi Kreatif
•
Pemuda
•
Olahraga
•
Perpustakaan
Pasangan Kerja •
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
•
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
•
Kementerian Pemuda dan Olahraga
•
Perpustakaan Nasional
Komisi XI Ruang Lingkup P a g e 148 | 195
Keuangan Perencanaan Pembangunan Perbankan
Pasangan Kerja
Kementerian Keuangan RI Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pusat Statistik (BPS) Setjen BPK RI Bank Indonesia Perbankan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
BAB IV P a g e 149 | 195
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pandangan Komunikasi Kelompok terhadap Pelatikan Anggota DPR dan Legislatif
Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu umtuk mencapai tujuan kelompok.
Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2005). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan komunikasi antarpribadi. Karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok.
P a g e 150 | 195
Klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya.
Telah banyak klasifikasi kelompok yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosiologi, namun dalam kesempatan ini kita sampaikan hanya tiga klasifikasi kelompok. • Kelompok primer dan sekunder. Charles Horton Cooley pada tahun 1909 (dalam Jalaludin Rakhmat, 1994) mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerja sama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita.
Jalaludin Rakhmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya, sebagai berikut: 1. Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam, artinya menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage (perilaku yang kita tampakkan dalam suasana privat saja). Meluas, artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas. 2. Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder nonpersonal.
P a g e 151 | 195
3. Komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok primer adalah sebaliknya. 4. Komunikasi
kelompok primer
cenderung
ekspresif,
sedangkan
kelompok sekunder instrumental. 5. Komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder formal.
• Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Theodore Newcomb (1930) melahirkan istilah kelompok keanggotaan (membership group) dan kelompok rujukan (reference group). Kelompok keanggotaan
adalah
kelompok
yang
anggota-anggotanya
secara
administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur (standard) untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap.
Menurut teori, kelompok rujukan mempunyai tiga fungsi: fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif. Saya menjadikan Islam sebagai kelompok rujukan saya, untuk mengukur dan menilai keadaan dan status saya sekarang (fungsi komparatif. Islam juga memberikan kepada saya norma-norma dan sejumlah sikap yang harus saya miliki-kerangka rujukan untuk membimbing perilaku saya, sekaligus menunjukkan apa yang harus saya capai (fungsi normatif). Selain itu, Islam juga memberikan kepada saya
cara
memandang
dunia
ini-cara
mendefinisikan
situasi,
mengorganisasikan pengalaman, dan memberikan makna pada berbagai objek, peristiwa, dan orang yang saya temui (fungsi perspektif). Namun Islam bukan satu-satunya kelompok rujukan saya. Dalam bidang ilmu, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) adalah kelompok rujukan saya, di samping menjadi kelompok keanggotaan saya. Apapun kelompok P a g e 152 | 195
rujukan itu, perilaku saya sangat dipengaruhi, termasuk perilaku saya dalam berkomunikasi.
• Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif John F. Cragan dan David W. Wright (1980) membagi kelompok menjadi dua: deskriptif dan peskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok deskriptif dibedakan menjadi tiga: a. kelompok tugas; b. kelompok pertemuan; dan c. kelompok penyadar. Kelompok tugas bertujuan memecahkan masalah, misalnya transplantasi jantung, atau merancang kampanye politik. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok.
Melalui diskusi, setiap anggota berusaha belajar lebih banyak tentang dirinya. Kelompok terapi di rumah sakit jiwa adalah contoh kelompok pertemuan. Kelompok penyadar mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial politik yang baru. Kelompok revolusioner radikal; (di AS) pada tahun 1960-an menggunakan proses ini dengan cukup banyak.
Kelompok preskriptif, mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Cragan dan Wright mengkategorikan enam format kelompok preskriptif, yaitu: diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi
P a g e 153 | 195
• Konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju (norma) kelompok sebagai akibat tekanan kelompok-yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Jadi, kalau anda merencanakan untuk menjadi ketua kelompok,aturlah rekan-rekan anda untuk menyebar dalam kelompok. Ketika anda meminta persetujuan anggota, usahakan rekanrekan anda secara persetujuan mereka. Tumbuhkan seakan-akan seluruh anggota kelompok sudah setuju. Besar kemungkinan anggota-anggota berikutnya untuk setuju juga.
• Fasilitasi sosial. Fasilitasi (dari kata
Prancis facile, artinya
mudah) menunjukkan
kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Robert Zajonz (1965) menjelaskan bahwa kehadiran orang lain-dianggapmenimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Efek ini terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan hanya didepan orang yang menggairahkan
kita.
Energi
yang
meningkat
akan
mempertingi
kemungkinan dikeluarkannya respon yang dominan. Respon dominan adalah perilaku yang kita kuasai. Bila respon yang dominan itu adalah yang benar, terjadi peningkatan prestasi. Bila respon dominan itu adalah yang salah, terjadi penurunan prestasi. Untuk pekerjaan yang mudah, respon yang dominan adalah respon yang banar; karena itu, penelitipeneliti melihat melihat kelompok mempertinggi kualitas kerja individu. • Polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrem. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak P a g e 154 | 195
mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok
Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan: a. melaksanakan tugas kelompok, dan b. memelihara moral anggotaanggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok-disebut prestasi (performance) tujuan kedua diketahui dari tingkat kepuasan (satisfacation). Jadi, bila kelompok dimaksudkan untuk saling berbagi informasi (misalnya kelompok belajar), maka keefektifannya dapat dilihat dari beberapa banyak informasi yang diperoleh anggota kelompok dan sejauh mana anggota dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok.
Untuk
itu
faktor-faktor
keefektifan
kelompok
dapat
dilacak
pada
karakteristik kelompok, yaitu: 1. ukuran kelompok. 2. jaringan komunikasi. 3. kohesi kelompok. 4. kepemimpinan (Jalaluddin Rakhmat, 1994).
http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2009/01/komunikasikelompok.html
P a g e 155 | 195
Untuk pembahasan kali ini kami akan lebih fokus pada faktor yang terakhir yakni kepemimpinan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil.
Oleh sebab itu diantara para anggota kelompok tentulah membutuhkan seseorang yang bias memimpin kelompok itu, sebab jika tidak ada pemimpin maka akan terpecah belahlah kelompok tersebut. Untuk mengelolanya, diperlukan pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik serta dapat menjadi panutan untuk anggota kelompoknya.
Pemimpin adalah figur seseorang yang bijaksana, berani mengambil keputusan dan yang paling penting berwibawa dan bisa memimpin untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang sudah sangat sedikit orang yang mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin yang baik didalam kelompok maupun badan-bandan usaha, bisnis, dan pemerintahan. Untuk itu maka sangat penting bagi para remaja-remaja mulai membiasakan diri untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang berani dan bisa memberikan arahan yang baik didalam organisasi. Salah satunya memberikan pendidikan atau pembelajaran tentang pentingnya kepemimpinan didalam kelompoki.
Dalam praktek sehari-hari, seoring diartikan sama antara pemimpin dankepemimpinan, padahal kedua hal tersebut berbeda. Pemimpin adalahorang yang tugasnya memimpin, sedang kepemimpinan adalah bakat danatau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Setiap orangmempunyai
pengaruh
atas pihak
lain, dengan
latihan
dan
P a g e 156 | 195
peningkatanpengetahuan oleh pihak maka pengaruh tersebut akan bertambah dan berkembang.
Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional.
Kepemimpinan adalah sifat yang memiliki kemampuan untuk menghandle orang lain dalam suatu kelompok untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kepemimpinan juga merupakan kekuatan semangat yang kreatif dan terarah.
Pemimpin sendiri adalah individu yang memiliki program/rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti.
Kemampuan den ketrampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting untuk menciptakan efektivitas seorang manajer. Hal ini dapat dimengerti, bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, maka kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan bila organisasi dapat mengidentifikasikan perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan efektif, maka akan dicapai pengembangan efektivitas personalis dalam organisasi.
Arti Penting Kepemimpinan Dalam organisasi
Kepemimpinan memiliki kata dasar pemimpin yang berartikan seseorang yang memiliki tugas memimpin orang lain baik dalam kelompok, P a g e 157 | 195
organisasi, dan juga masyarakat. Seseorang dikatakan sebagai pemimpin apabila Dia memiliki seorang pengikut atau bawahan. Pengaruh seorang pemimpin sangat besar bagi bawahannya seperti moral, kepuasan kerja, keyakinan, serta kualitas kehidupan kerja .
Seorang Pemimpin juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan kepemimpinan yang merupakan faktor penting bagi seorang pemimpin seperti keterampilan manajemen dan juga keterampilan teknis. Bertambah tinggi kedudukan seorang pemimpin maka semakin tinggi pula citra yang di timbulkan dalam suatu organisasi ataupun suatu kelompok, sebaliknya jika berkurangnya citra seorang pemimpin maka semakin rendah pula citra dan pandangan masyarakat luas terhadap organisasi ataupun kelompok tersebut. Kepemimpinan sendiri memiliki arti berbeda dengan pemimpin yaitu kekuasaan penuh untuk mempengaruhi seseorang.
Contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari - hari adalah mengenai kepemimpinan presiden dan wakil presiden di negeri kita sendiri. Akibat semakin rendahnya kualitas yang ditunjukan Presiden dan wakil presiden dalam memecahkan berbagai masalah yang dialami negeri yang dipimpinnya, serta minimnya kualitas yang dihasilkan dalam memimpin
negara
dapat
menimbulkan
semakin
rendahnya
rasa
demokrasi dikalangan masyarakat luas. Sebagai contohnya, adalah rendahnya minat pemuda diperkotaan terhadap masalah politik yang sedang terjadi sehingga mengakibatkan kekhawatiran bagi masa depan Indonesia. Akibat lain yang ditimbulkan adalah rasa bangga pemuda indonesia lebih tinggi dikatakan sebagai seorang muslim daripada sebagai Warga Negara Indonesia. Pendapat tersebut telah di katakan oleh Lembaga Survei Indonesia ( LSI ).
P a g e 158 | 195
Selain itu masalah lain politik di Indonesia adalah rendahnya rasa bangga, rasa hormat, serta rasa percaya terhadap para petinggi - petinggi negara karna hampir setiap pemimpin dan pejabat suatu badan pemerintahan nasional melakukan tindakan tidak terpuji. Hal yang paling sering kita dengar adalah tindak pidana kasus korupsi yang telah menjamur dan minimnya penanggulanggan serta pencegahan dari aparat hukum, serta hukuman yang sangat tidak sebanding dengan tindakannya bagi seorang koruptor yang jelas jelas merugikan Negara. Akibat hal tersebut, maka pandangan bagi seorang pemimpin di ndonesia sangat tidak baik dimata rakyatnya sendiri serta membuat turunnya minat kehidupan berpolitik bagi pemuda - pemuda di Indonesia yang disebabkan rasa kecewa terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
http://syawaludin.blogdetik.com/2011/09/30/arti-pentingkepemimpinan-dalam-organisasi/
Ditetapkannya Setya Novanto, legislator Fraksi Partai Golongan Karya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019, memantik reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu adalah bidikan KPK. Dia memiliki catatan yang minus karena beberapa kali pernah dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi.
Beberapa kasus yang kerap dikaitkan dengan dia mulai dari kasus PON Riau yang menyeret mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Atas kasus itu, KPK pernah menggeledah ruang kerja Novanto. Di kasus Akil Mochtar, dia juga disebut punya kaitan. Gara-gara pesan lewat BlackBery Messenger (BBM) antara Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Zainuddin Amali, ketua DPD Golkar Jatim ketika itu, dia harus memberikan kesaksian di sidang Akil. Terpidana kasus wisma atlet M Nazaruddin juga pernah P a g e 159 | 195
menyebut keterlibatan Setya dalam proyek eKTP dan pengadaan seragam hansip.
Ketua KPK Abraham Samad mengaku kecewa dengan terpilihnya Setya sebagai ketua DPR. “KPK kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru. Namun demikian, kita tetap menghargai proses yang terjadi di DPR,” ujarnya.
Lebih lanjut, Samad mengatakan, kekecewaan itu juga didasarkan pada masih berjalannya kasus-kasus yang dikaitkan dengan Novanto. Lantaran belum selesai, pintu dibukanya tersangka baru masih terbuka lebar. “KPK sangat prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat,” jelasnya.
Koordinator
ICW
Ade
Irawan
menambahkan,
pihaknya
menolak
dijadikannya orang-orang bermasalah sebagai pimpinan DPR. Menurut ICW, pemilihan pimpinan DPR yang berintegritas mutlak diperlukan. Untuk mengembalikan citra parlemen yang buruk, parlemen harus dipimpin orang-orang berintegritas dan bebas dari persoalan korupsi. “ICW menolak keras adanya politik dagang sapi dalam pemilihan pimpinan DPR antara koalisi partai sehingga menafikan aspek paling utama yakni integritas dan kapasitas,” jelasnya.
Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menyatakan, paket pimpinan DPR periode 2014-2019 meninggalkan catatan pada sisi pemberantasan
P a g e 160 | 195
korupsi. Ronald menyebut, sejumlah pimpinan DPR memiliki catatan negatif terkait dengan pemberantasan korupsi.
“Mulai dari keterkaitan dengan kasus korupsi berdasarkan saksi-saksi, persidangan, motor wacana pembubaran KPK, dan terhukum Badan Kehormatan dalam kaitan kasus korupsi,” ujar Ronald.
Ronald menilai ada titik rawan berdasarkan rekam jejak sejumlah pimpinan DPR tersebut. Hal ini menjadi seruan kepada masyarakat sipil dan publik untuk meningkatkan pengawasan dalam kerja-kerja DPR RI periode 2014-2019.
“Dengan penetapan ini, aparat penegak hukum untuk terus tetap bekerja secara profesional dan tidak terintimidasi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pimpinan dan anggota DPR,” ujarnya. Sebelumnya, paket pimpinan DPR usulan Koalisi Merah Putih disepakati dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung dini hari kemarin. Novanto terpilih sebagai Ketua DPR, sementara empat Wakil Ketua DPR lainnya adalah Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemilihan pimpinan DPR itu diwarnai aksi walkout dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Nasdem.
Sosok Novanto, dalam catatan PSHK, memiliki sejumlah keterkaitan dalam kasus korupsi di KPK. Di kasus korupsi PON Riau, Novanto
P a g e 161 | 195
dipanggil terkait dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Dalam kasus yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Novanto juga pernah dimintai keterangan terkait dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah di MK.
Tidak hanya itu, proyek e-KTP yang menyeret salah satu pejabat Kementerian Dalam Negeri, juga sempat membawa nama Novanto di dalamnya. Setya ditengarai mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut. Sampai saat ini Novanto belum pernah dipanggil oleh KPK dalam kaitan kasus e-KTP.
Begitupun, dengan sosok Fahri. Masih berdasar catatan PSHK, di periode lalu yang bersangkutan adalah salah satu anggota DPR yang dinilai kontroversial. Fahri pernah menyuarakan pembubaran KPK karena dia menilai lembaga antirasuah itu bukanlah lembaga penegak hukum yang bersifat permanen. Di akhir masa jabatan periode lalu, Fahri mangkir dalam pemeriksaan Badan Kehormatan, terkait aduan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atas pencemaran nama baik.
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menilai Novanto adalah sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan DPR. Dia menilai adanya anggapan keterkaitan Novanto dalam urusan hukum tidak perlu dilebih-lebihkan.
“Kalau di Golkar itu urusan hukum kita serahkan ke aparat penegak hukum. Bukan urusan kita. Kita ini partai politik,” ujar Ade.
P a g e 162 | 195
Ade yang juga mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR periode lalu menyatakan, terpilihnya Novanto menjadi salah satu target yang tercapai. “Semua agenda politik berjalan baik. Jadi tidak ada perdebatan apapun di Golkar soal itu,” tegasnya.
Sejumlah
politisi
PKB
memberikan
beberapa
catatan
terkait
kepemimpinan DPR yang baru disahkan kemarin. Anggota Fraksi PKB Maman Imanulhaq, diantaranya, menganggap proses terpilihnya kelima pimpinan DPR periode 2014-2019, cacat secara moral politik. “Yang dipertontonkan hanyalah politik adu licik, bukan politik adu ide dan gagasan,” nilainya.
Rekannya
sesama
fraksi,
Daniel
Johan
menambahkan,
secara
prosedural, sidang paripurna yang menjadi forum terpilihnya komposisi pimpinan DPR juga cacat. Menurut dia, hal itu berkaitan dengan belum terbentuknya seluruh pimpinan fraksi-fraksi yang ada di DPR.
Saat sidang paripurna, Rabu (1/10) dini hari, dari 10 fraksi yang ada, 3 fraksi tidak mengikuti agenda pengesahan fraksi. Meski hadir di ruang sidang, PDIP, PKB, dan Hanura, menolak mengikuti mata agenda tersebut. Sambil terus melakukan interupsi, mereka berkeyakinan, sidang paripurna itu sudah bermasalah lebih dulu sehingga harus dibatalkan.
Meski terus mendapat interupsi, pimpinan sidang sementara saat itu, Popong Otje Djundjunan tetap bergeming. Walau baru 7 fraksi yang bersedia menyampaikan nama dan pimpinan fraksi, agenda tetap dilanjutkan dengan penyampaian paket pimpinan DPR.
P a g e 163 | 195
“Karena bermasalah, kami memandang hasil rapat paripurna tentang pemilihan pimpinana DPR tersebut menjadi tidak sah,” tegas Daniel di komplek parlemen kemarin. Dia menegaskan, pandangan tersebut tidak mewakili fraksinya, namun merupakan sikap pribadi sebagai anggota DPR.
“Untuk
melakukan
pembelajaran
politik
dan
menegakkan
etika
kedewanan, kami akan menggugat pimpinan sementara DPR kepada rapat paripurna,” imbuhnya. Hal itu terpaksa menjadi satu-satunya yang bisa dilakukan, lanjut dia, karena Badan Kehormatan DPR masih belum terbentuk. http://sumutpos.co/2014/10/87349/bidikan-kpk-pimpin-dpr
Indonesian Corruption Watch (ICW) menyayangkan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019. ICW menilai politisi Golkar itu kerap kali tersandung dalam kasus korupsi dan tak pernah tuntas pengusutan hukumnya.
Divisi
Hukum
dan
Monitoring
Peradilan
ICW,
Emerson
Yuntho,
menyebutkan Setya pernah diduga pernah menjadi tersangka perkara korupsi skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar.
"Bahkan sampai sekarang status hukumnya masih belum jelas, belum ada pernyataan dari Kejaksaan Agung," ungkapnya, kepada Wartawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
P a g e 164 | 195
Ia menambahkan, Kejaksaan Agung hanya memproses Joko Tjandra hingga ke pengadilan. Untuk status Setya, ICW menilai, tak ada kejelasan yang terbuka. ''Selain kasus Bank Bali, Ketua DPR terpilih itu juga diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton, pada 2010,'' ucapnya.
Mantan
Wakil
Bendahara
Partai
Demokrat,
Nazaruddin,
juga
menyebutkan adanya keterlibatan Setya dalam proyek E KTP di Kementerian Dalam Negeri. "Nama Setya disebut pula dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012, yang melibatkan Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal," jelas Emerson.
Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Riau dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekan Baru, Rusli terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Ia diduga menerima suap dalam Pengurusan revisi Peraturan Daerah (Perda) sebesar Rp 500 juta, lalu memberi suap kepada anggota DPRD Riau, serta memerintahkan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas, memberikan suap Rp 9 miliar kepada anggota DPR Setya Novanto dan Kahar Muzakir.
Menurut Emerson, sosok yang tersandera berbagai kasus korupsi seperti Setya Novanto dapat memperburuk citra DPR. Ia mengatakan, selama ini DPR sudah dipandang sebagai lembaga terkorup di Indonesia, bahkan dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 30 anggota DPR terlibat kasus korupsi.
P a g e 165 | 195
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/02/nctfnsicw-terpilihnya-setya-novanto-menambah-buruk-citra-dpr
Peran kepemimpinan dan pemimpin itu sendiri merupakan satu dari sekian banyak peran dengan posisinya dalam suatu kelompok (Shaw, 1979;272). Peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin merupakan peran sentra, oleh sebab itu keberadaan pemimpin, merupakan faktor terpenting dalam suatu kelompok. Maju mundurnya suatu kelompok sangat tergantung atas kemampuan sang pemimpin mengelola dan menggembleng para anggotanya untuk mencapai tujuan kelompoknya.
Sebelum melangkah lebih jauh, dalam melihat segi pemimpin ini, terlebih dahulu diajukan pemikiran yang berkaitan dengan pengertian pemimpin itu sendiri dan kepemimpinannya. Masalah untuk mendefinisikan pemimpin dan kepemimpinan telah diajukan jauh sebelumnya oleh Carter (1953) yang mengidentifikasikan berbagai pandangan dan tinjauan mengenai leadership
atas
beberapa
literature.
Ia
menemukan
lima
pola
pendefinisian yang dilakukan oleh para author (pakar) di bidang ini. Pola Pertama, pemimpin didefinisikan sebagai seorang yang menjadi focus dalam tingkah laku kelompok. Definisi ini menekankan polarisasi para anggota
kelompok
di
sekitar
pemimpin.
Kedua,
pendekatan
ini
mendefinisikan kepemimpinan dari terminologi tujuan kelompok (Group goals). Pemimpin dalam konteks ini didefinisikan adalah orang (seorang) yang memiliki kemampuan memimpin kelompok yang mengarah ke tujuan-tujuan kelompok. Kebanyakan orang menyetujui definisi ini, akan tetapi
Carter,
mengatakan
ditemukan
suatu
kesulitan
untuk
mengidentifikasikan group goals (tujuan-tujuan kelompok tersebut).
P a g e 166 | 195
Pendekatan ketiga, mendefinisikan pemimpin adalah seorang yang dipilih oleh
anggota-anggota
kelompok.
Pendefinisian
ini
menimbulknan
kepemimpinan dan pemimpin tergantung atas pilihan sosiometrik para anggota kelompok. Pendekatan keempat, yang diajukan Cattell (1951) dalam hubungan dengan teorinya yang dikenal dengan “Group syntality theory”. Sesuai dengan itu, ia mendefinisikan pemimpin adalah sebagai seorang yang mampu mendemonstrasikan pengaruhnya atas sintalitas kelompok (group syntality). Sedangkan pendekatan kelima yang disenangi Carter sendiri, mengatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang berusaha dalam perilaku kepemimpinan, atau seseorang yang terikat dengan perilaku kepemimpinan.
Dari kelima pendekatan yang diajukan diatas, suatu kesimpulan umum yang dapat diberikan sehubungan dengan pengertian pemimpin tersebut, bahwa pengertian pemimpin mengacu pada orang (individu bersangkutan) dengan segala kemampuannya, sedangkan pengertian kepemimpinan mengacu pada gambaran personal seorang pemimpin, atau tingkah laku, sifat dan sebagainya. Atau, kalau boleh dipertegas, pemimpin itu adalah kata benda, sedangkan kepemiminan adalah kata sifat.
P a g e 167 | 195
1.2 Kepemimpinan 1.2.1Batasan (umum) Kepemimpinan
Sebagaimana diketahui bahwa antara istilah pemimpin dan kepemimpinan itu tidak dapat dipisahkan, karena setiap pemimpin dengan sendirinya pula (baik sadar maupun tidak sadar) membawa kepemimpinan itu sendiri dalam
tindakan
kesehariannya.
Seperti
yang
telah
disebutkan
sebelumnya, bahwa pengertian pemimpin mengacu kepada kemampuan individu tersebut. Suatu usaha yang dilakukan seorang pemimpin, tidaklah akan efektif jika tidak diikuti dengan kepemimpinan tersebut. Jika dilihat dari pola-pola pendekatan yang dilakukan parapakar tentang pengertian kepemimpinan tersebut, sebagaimana juga dengan usaha membatasi pengertian pemimpin, dapat dilihat. Pendekatan pertama memandangnya dari seorang yang dijadikan focus dalam tingkah laku dalam kelompok, di situlah kepemimpinan itu muncul. Pendekatan kedua mengutamakan dari seseorang yang mengarahkan dan mengerahkan kemampuannya ke tujuan0tujuan kelompok, dalam hal ini kepemimpinan itu tumbuh dan berkembang. Pendekatan ketiga kepemimpinan yang dikukuhkan oleh anggota kelompok, melalui pilihan sosiometrik dan sebagainya. Pendekatan keempat dari sudut sintalitas kelompok dan pendekatan kelima mengacu kepada seseorang yang terikat dengan perilaku kepemimpinan itu sendiri.
Jika kita ambil sari semua pendekatan dan definisi yang diajukan para pakart dalam bidang ini dapatlah ditetapkan definisi kepemimpinan tersebut sebagai berikut, Kepemimpinan adalah “suatu usaha yang dilakukan seserang dalam hubungan antar manusia untuk mempengaruhi P a g e 168 | 195
orang lain, melalui proses komunikasi yang diarahkan ke pencapaian tujuan.” Dari batasan ini factor-faktor terpenting yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah:
(a). Pendayagunaan pengaruh (b). Hubungan antar manusia (c). Proses komunikasi, dan (d). Pencapaian suatu tujuan.
Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, seorang pemimpin tidak dapat begitu saja
menjalankannya tanpa kekuasaan dan wewenang (otoritas)
yang dimiliki pemimpin tersebut. Dan dapat disebutkan kepemimpinan tersebut belumlah efektif sebagaimana dikehendaki. Hal ini disebabkan, karena kekuasaan merupakan sumber untuk mempengaruhi orang lain. Dan kekuasaan tersebut merupakan kapasitas atau kesanggupan untuk mempengaruhi. Sedangkan otoritas atau wewenang merupakan hak untuk mempengaruhi para pengikut.
Kembali kepada pengertian kepemimpinan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika dikembangkan lagi dalam pembagian unsur-unsur tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut. 1 .Perilaku seseorang pada waktu mengarahkan kegiatan-kegiatan kelompok ke suatu tujuan bersama. 2. Suatu tipe huungan khusus kekuasaan yang dicirikan oleh pengamatan anggota kelompok bahwa, anggota keelompok yang lain mempunyai hak untuk menentukan pola-pola perilaku anggota kelompok yag disebutkan
P a g e 169 | 195
pertama dalam hubungannya dengan kegiatannya selaku anggota kelompok. 3. Pengaruh antar personal yang dilakukan dalam suatu situasi melalui proses komunikasi ke arah pencapaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan (disepakati). 4. Pemrakarsa dan pemeliharaan struktur pengharapan (ekspektasi) dan interaksi.
Berikut
ini
dipaparkan
beberapa
persamaan
tentang
konsep
kepemimpinan dari berbagai literature. Adapun persamaan-persamaan tersebut, antara lain;
Suatu gejala kelompok yang mencakup interaksi antara tiga atau lebih individu. Prosses pengaruh sebagai akibat upaya pemimpin untuk mempengaruhi para pengikutnya.
Jika dalam bagian ini pembicaraan kepemimpinan mengaitkan diri dengan pemimpin, hal ini merupakan perwujudan dari keterkaitan antara kedua pengertian tersebut. Apabila kita tarik unsure-unsur dari definisi di atas mengenai kepemimpinan, unsure-unsur tersebut adalah Hubungan antar manusia Penggunaan pengaruh Proses komunikasi Pencapaian suatu tujuan
P a g e 170 | 195
Hubungan antar manusia erjadi apabila dua orang atau lebih berinteraksi hingga berlangsung proses saling mempengaruhi. Seorang pemimpin mendasarkan pengaruhnya pada beberapa sumber kekuasaan, yaitu: Kekuasaan sah Kekuasaan imbalan Kekuasaan paksaan Kekuasaan informasi Kekuasaan koneksi Kekuasaan ahli Kekuasaan “referent” (teladan)
Suatu interaksi yang saling mempengaruhi antar para anggota kelompok (pengikut-pengikut), akan menghasilkan tingkah laku. Dan tingkah laku ini akan mengarahkan ke tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga memungkinkan
tujuan
tersebut
dicapai.
Dengan
demikian, setiap
pemimpin dengan kepemimpinannya menggunakan kekuasaan dan wewenangnya
sebagaimana
mestinya,
adalah
bertujuan
untuk
mempengaruhi para anggota untuk bertingkah laku guna tercapainya tujuan kelompok.
1.2.2. Pendekatan Berdasarkan Tingkah Laku Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakar psikologi industri tentang pendekatan berdasarkan tingkah laku pemimpin, ditemukan bahwa tingkah laku pemimpin dapat dibagi ke dalam gaya utama. Kedua gaya tersebut adalah sebagai berikut: P a g e 171 | 195
a.
Berorientasi pada tugas
Disini, pemimpin menekankan pentingnya penyelesaian tugas dengan cara mengatur penugasan kerja, pengambilan keputusan dan penilaian hasil kerja. Pengawasan merupakan factor penting dalam gaya ini, oleh karena itu pengawasan dilakukan dengan ketat. Penggunaan kekuasaan lebih dipentingkan oleh sang pemimpin dengan menggunakan kekuasaan yang
bersumber
pada
imbalan,
paksaan
dan
keabahan
dalam
usahamempengaruhi tingkah laku dan hasil karya para anggotanya.
b.
Berorientasi pada pengikut
Indikasi orientasi ini antara lain sikap terbuka, ramah dari sang pemimpin serta usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggota. Pemimpin
yang
bergaya
dan
orientasi
demikian
itu,
berusaha
mendelegaskan pengambilan keputusan, serta b erusaha membantu para anggota untuk memuaskan kebutuhan mereka dengan menciptakan iklim dan lingkungan yang supportif. Sumber kekuasaan yang banyak (sering) digunakan dalam orientasi ini, adalah sumber kekuasaan referent dan ahli atau axpert.
Ditampilkannya kedua orientasi di atas, dengan asumsi, bahwa kedua bentuk oriientasi tersebut, akan menentukan gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai tujuan kelompok. 2. Fungsi Kepemimpinan Dalam Kelompok Sebagian ahli komunikasi kelompok terdahulu berasumsi bahwa diskusi mau tidak mau harus dilakukan di bawah pengaraan seorang pemimpin
P a g e 172 | 195
yang terampil dapat membantu para anggota kelompok dalam usaha memecahkan masalah. Menurut Covey dalam (Kris Yuliani H 2002: 6) ada tiga peranan pemimpin dalam kelompok/organisasi antara lain:
Pathfinding (pencarian alur), mengandung sistem nilai dan visi dengan kebutuhan pelanggan melalui suatu perencanaan strategis yang disebut the strategic pathway (jalur strategi). Aligning (penyelarasan), upaya memastikan bahwa struktur, sistem dan operasional
organisasi
atau
kelompok
memberi
dukungan
pada
pencapaian visi dan misi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemegang saham lain yang terlibat. Empowerment (pemberdayaan), suatu semangat yang digerakkan dalam diri orang-orang yang mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten, untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsipprinsip yang disepakati untuk mencapai nilai, visi dan misi bersama dalam melayani kebutuhan pelanggan dan pemegang saham lain yang terlibat.
Menurut Sondang (1999: 47-48), lima fungsi kepemimpinan yang dibahas secara singkat adalah sebagai berikut: (1) pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan, (2) wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi, (3) pimpinan selaku komunikator yang efektif, (4) mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik, P a g e 173 | 195
(5) pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.
Menurut William R. Lassey dalam bukunya Dimension of Leadership, menyebutkan dua macam fungsi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan, yaitu : 1. Fungsi menjalankan tugas Fungsi ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang tergolong fungsi ini adalah : Kegiatan berinisiatif, antara lain usul pemecahan masalah, menyarankan gagasan – gagasan baru, dan sebagainya. Mencari informasi, antara lain mencari klasifikasi terhadap usul – usul atau saran serta mencari tambahan informasi yang diperlukan. Menyampaikan data atau informasi yang sekiranya ada kaitannya dengan pengalamannya sendiri dalam menghadapi masalah yang serupa. Menyampaikan pendapat atau penilaian atas saran – saran yang diterima. Memeberikan penjelasan dengan contoh – contoh yang lebih dapat mengembangkan pengertian. Menunjukkan kaitan antara berbagai gagasan atau saran-saran dan mencoba mengusulkan rangkuman gagasan atau saran menjadi satu kesatuan. Merangkum gagasan-gagasan yang ada kaitannya satu sama lain menjadi satu dan mengungkapkan kembali gagasan tersebut setelah didiskusikan dalam kelompok. Menguji apakah gagasan-gagasan tersebut dapat dilaksanakan dan menilai keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan.
P a g e 174 | 195
Membandingkan keputusan kelompok dengan standar yang telah ditetapkan dan mengukur pelaksanaannya dengan tujuan yangb telah ditetapkan. Menentukan sumber-sumber kesulitan, menyiapkan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan, dan mengatasi rintangan yang dihadapi untuk mencapai kemajuan yang diharapkan.
2. Fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengusahakan kepuasan, baik bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungan hidupnya. Yang termasuk fungsi ini antara lain : Bersikap ramah, hangat dan tanggap terhadap orang lain, mau dan dapat memujiorang lain atau idenya, serta dapat menerima dan menyetujui sumbangan fikiran orang lain. Mengusahakan
kepada
kelompok,
mengusahakan
setiap
anggota
berbicara dengan waktu yang dibatasi, sehingga anggota kelompok lain berkesempatan untuk mendengar. Menentukan penggunaan standar dalam pemilihan isi, prosedur dan penilaian keputusan serta mengingatkan kelompok untuk meniadakan keputusann yang bertentangan dengan pedoman kelompok. Mengikuti keputusan kelompok, menerima ide orang lain, bersikap sebagai pengikut/pendengar sewaktu kelompok sedang berdiskusi dan mengambil keputusan Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dan bertindak sebagai penengah untuk mengkompirmasikan pemecahan masalah.
P a g e 175 | 195
Disamping kedua pendapat tersebut tentang fungsi kepemimpinan, pendapat lain mengemukakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah memberikan
pendapat
yang
terakhir
mengatakan
bahwa
fungsi
kepemimpinan adalah menciptakan struktur untuk pencapaian tujuan, mempertahankan
dan
mengamankan
integritas
organisasi
dan
medamaikan perbedaan yang terjadi dalam kelompok menuju ke arah kesepakatan bersama.
Robinson dalam (Ginting 1999: 26-27). Para ahli mengemukakan bahwa peranan yang perlu ditampilkan pemimpin adalah: (1) mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala, (2) memberi informasi, (3) sebagai seorang perencana, (4) member sugesti, (5) mengaktifkan anggota, (6) mengawasi kegiatan, (7) memberi semangat untuk mencapai tujuan, (8) sebagai katalisator, (9) mewakili kelompok, (10) member tanggung jawab, (11) menciptakan rasa aman dan (12) sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya.
P a g e 176 | 195
Sebagai pemimpin kelompok, seseorang harus berperan mendorong anggota beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. Peranan pemimpin kelompok yang
sangat perlu
dilaksanakan oleh seorang pemimpin kelompok yaitu: (1). Membantu kelompok dalam mencapai tujuannya (2). Memungkinkan para anggota memenuhi kebutuhan (3). Mewujudkan nilai kelompok (4). Merupakan pilihan para anggota kelompok untuk mewakili pendapat mereka dalam I
interaksi dengan pemimpin kelompok lain
(5) Merupakan seorang fasilitator yang dapat menyelesaikan konflik. 3. Berbagai Perspektif Tentang Kepemimpinan
3.1 Perspektif Bakat Dalam sebuah kelompok, sekecil apapun, yang anggotanya hanya 3 orang saja, pasti memiliki ketua atau pemimpin dalam kelompok tersebut. Kalaupun bukan disebut pemimpin, tapi orang tersebut adalah orang yang berpengaruh dalam hal perkataan ataupun tindakannya yang mampu menggerakan kemana arah dan tujuan kelompok tersebut. Dalam kelompok bermain, biasanya pemimpin ini hanya akan tampil saat kelompok tersebut akan melakukan sesuatu, misal: geng anak smp yang bingung menentukan kemana mereka akan pergi hang out di akhir minggu, lalu biasanya salah satu dari mereka akan mengajukan saran dan bahkan membuat semua anggota tersebut menyetujui akan saran dia, dan akhirnya kelompok tersebut menyetujui tempat yang akan mereka kunjungi di akhir pekan ini.
P a g e 177 | 195
Itu hanya sebagian kecil bahkan atau contoh sederhana sebuah kepemimpinan dalam sebuah kelompok, berbeda dengan pemimpin sebuah kelompk yang sifatnya formal, seperti seorang ketua OSIS, tugasnya tidak semudah pemimpin kelompok di contoh sebelumnya, seorang ketua osis memiliki agenda kerja selama setahun masa ya dengan tetap berjalan dalam rambu-rambu Ad dan ART yang ditetapkan serta tanggap dengan situasi dan keadaan sekolahnya, jikalau ia harus mengambil tindakan insidentil yang bertujuan untuk memepertahankan kelangsungan organisasi yang dipimpinnya.
Beberapa pemimpin lahir karena sudah dianugerahi oleh bakat sejak kecil yang kemudian diasah dan akhirnya menjadi seorang pemimpin yang baik. Ada juga maeupakan hasil dari pembelajaran terus menerus dan juga karena adanya kesempatan yang diberikan.
Jika dijabarkan dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian yang umum kita pahami, adalah kelebihan / keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Kamus Advance, misalnya, mengartikan talent dengan “natural power to do something well.” Dalam kamus Marriam-Webster’s, dikatakan “natural endowments of person.” Dalam percakapan sehari-hari kita sering mengatakan si anu berbakat di nyanyi, di bisnis, di IT dan seterusnya.
Sedangkan
kepemimpinan
adalah
proses
mempengaruhi
dalam
menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan P a g e 178 | 195
sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahan, kolega, maupun atasan pimpinan itu sendiri.
3.2 Perspektif Gaya Para ahli yang berkecimpung dalam psikologi sosial, seperti Lewin, Lippit dan White, dalam hubungan ini tertarik untuk menentukan gaya-gaya kepemimpinan yang erat kaitannya dengan tingkah laku pemimpinnya dalam hubungannya (interaksi) dengan para anggota kelompok. Dengan melihat gaya-gaya kepemimpinan ketiga author di atas, melihat akibat dari gaya-gaya yag berlainan tersebut terhadap iklim sosial dan produktivitas. Ketiga gaya tersebut, sebagaimana sudah umum diketahui, adalah gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan Laissez Fraire. Berikut ini akan dipaparkan penjelasan satu persatu dari gaya-gaya kepemimpinan yang disebutkan diatas.
1. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Mencerminkan gambaran
manusia yang negative, pesimis dan mengecilkan hati.
Pemimpin tipe ini mengeksploitir ketergantungan pengikutnya dengan cara menentukan kebijaksanaan kelompok tanpa mengkonsultasikan dahulu pada anggota kelompok. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Lebih kepada mendikte
tugas
pada
kelompok,
menetapkan
prosedur
dalam
mencapainya, menguji dan mengkritik anggota secara subjektif serta menganut sikap yang mngambil jarak dan formal. Perjalanan komunikasi dalam kelompok pada dasarnya dilakukan melalui pemim pin; para P a g e 179 | 195
anggota tidak dianjurkan untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain 2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Pandangan seorang pemimpin yang demokratis terhdap orang lain lebih optimis dan positif dibanding
pemimpin
otoriter.
Setiap
ada
permasalahan
selalu
mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah
yang
dihadapi.
Pemimpin
non-direktif
menjauhi
usaha
mendominasi kelompok dan mendorong anggota-anggota kelompok untuk lebih bertanggung jawab. Namun, pemimpin non-direktif melakukan hal ini dengan cara berkomunikasi dengan anggota kelompok. Bisa dikatakan, kemana arah kelompok ini akan berjalan ditentukan oleh anggotanya, bukan oleh pemimpinnya.
Berikut ini akan disajikan sebuah bagan yang memperlihatkan rentang gaya kepemimpinan di atas, dengan mengetengahkan indikasi masingmasing gaya tersebut. Perhatian pokok dari ahli komunikasi kelompok adalah penyelidikan, bukan dukungan, meskipin adakalanya gaya kepemimpinan atau prosedur harus ditentukan peringkatnya sehingga suatu sikap mau tidak mau harus diambil.
Salah
satu
bahaya
dalam
mendukung
suatu
strategi
kepemimpinan tertentu adalah kemunkinan bahwa hal tersebut tidak akan P a g e 180 | 195
bekerja sebagaimana mestinya dalam situasi yang telah ditetapkan untuk itu. Adanya kesadaran yang semakin berkembang tentang fakta ini mengakibatkan terjadinya pengembangan pendekatan situasi terhadap kepemimpinan.
3.3 Perspektif Fungsional Pendekatan fungsional terhadap kepemimpinan menyadari kesukaran untuk mengidentifikasi seorang anggota kelompok tertentu sebagai pemimpin kelompok. Oleh sebab itu pendekatan fungsional membahas masalah tersebut dengan mengalihkan perhatian dari individu yang disebut pemimipin kea rah tingkah laku yang ditunjukkan oleh semua anggota kelompok. Tingkah laku yang membimbing, mempengaruhi, mengarahkan atau mengendalikan orang lain, dianggap merupakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan fungsi-fungsi kepemimpinan dapat dan seringkali dikemukakan oleh banyak anggota kelompok, jadi bukan hanya pada mereka yang mendapat predikat sebagai “pemimpin”.
Pendekatan fungsional terhadap kepemimpinan lebih menarik perhatian banyak ahli ilmu sosial daripada pendekatan pembawaan, karena dalam hal tertentu, lebih empiris. Di antara berbagai hal lain, pendekatan tersebut lebih memungkinkan para ahli ilmu sosial untuk menangani tingkah laku dalam kelompok yang sebenarnya telah berperan dalam mempengaruhi orang lain, terlepas dari apakah dilakukan atau tidak oleh pemimpin yang diangkat, pendekatan tersebut juga menyajikan kepada peneliti suatu definisi yang lebih operasional tentang kepemimpinana.
Mengingat bahwa pendekatan fungsional menuntut identifikasi dari kegiatan-kegiatan atau tingkah laku kepemimpinan yang berpengaruh P a g e 181 | 195
dalam suatu kelompok, si peneliti diharuskan mengembangkna sistemsistem klasifikasi yang akan memungkinkan mereka membedakan antara tindakan yang berpengaruh dalam suatu kelompok dengan yang tidak berpengaruh. Sejumlah kategori tingkah laku yang pada umumnya berpengaruh kemudian dikenal sebagai fungsi-fugsi kepemimpinan.
3.4 Perspektif Situasional Karya Lewin dan kawan-kawannya selama ini telah menarik sejumlah besar perhatian terhadap gaya kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan Preston dan Heintz, Gordon, Selvin, Likert, dan lain-lain dalam bidang ilmu ini cenderung menegaskan suatu seneralisasi bahwa anggota-anggota kelompok akan lebih puas dan produktif di bawah kondisi yang melibatkan tingkah laku kepemimpinan yang lebih dekat dengan pola demokratis daripada dengan pola otoriter atau laissez faire. Walaupun demikia, Lewin juga telah mempengaruhi perlkembangan dari pendekatan yang selama kurang 10 tahun terakhir memerlukan suatu penelitian dan interpretasi ulang terhadap literature mengenai gaya kepemimpinan.
Pendekatan situasional terhadap kepemimpinan mengemukakan bahwa efektivitas dari seperangkat cirri pembawaan dalam kepemimpinan, maupun dari suatu gaya kepemimpinan, atau dari suatu tingkah laku atau fungsi kepemimpinan tertentu dapat dipahami secara baik dengan cara hati-hati meneliti konteks dari kejadian tersebut. Pendekatan situasional tumbuh
dari
semakin
meningkatnya
kesadaran
bahwa
posisi
kepemimpinan dalam suatu kelompok tidak dapat diihat sebagai suatu peranan yang homogeny, yang memotong silang berbagai situasi kelompok yang terlepas dari factor-faktor seperti persepsi-persepsi dan pola hubungan pemimpin dengan pengikut. Sudut pandang ini diperkuat oleh studi-studi yang jelas-jelas mengungkapkan bahwa yang menjadi P a g e 182 | 195
pemimpin di dalam kelompok sering tergantung pada sifat dari tugas kelompok. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang dipilih oleh seseorang untuk dianutnya, sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang kredibilitas bawahannya. Pilihan ini juga didukung oleh penemuan bahwa kepribadian para anggota kelompok mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diinginkan para anggota kelompok maupun kepuasan anggota terhadap pengalaman kelompok mereka.
Menurut kaum “situasionalis”, untuk memahami gejala kepemimpinan seseorang harus memperhitungkan hubungan yang ada di antara pemimpin atau pemimpin-pemimpin kelompok para pengikutnya, serta situasi dimana mereka berada. Situasi sehubungan dengan ini termasuk juga factor-faktor seperti besarnya kelompok, tugas kelompok, cara kelompok terstruktur, norma-norma kelompok, sumber daya dari setiap anggota kelompok serta latar belakang sejarah kelompok.
Pentingnya situasi dalam menentukan tingkah laku dan efektivitas kepemimpinan lebih lanjut didukung oleh hasil-hasil penelitian yang berhubungan
dengan
akibat-akibat
terhadap
produktivitas
dan
pengambilan keputusaan dari berbagai jaringan atau jaringan kerja komunikasi.
3.5 Perspektif Kontingensi Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristis watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan fariabelfariabel situasional.
P a g e 183 | 195
Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi / variable situasional dengan watak atau tingkah laku dan criteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987).
Fiedler (1967) beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektifitas
kinerja
kelompok
tergantung
pada
cara
atau
gaya
kepemimpinan dan sesuai situasi yang dihadapinya. Menurutnya ada tiga factor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiganya ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin, ketiga faktor tersebut adalah:
Hubungan antara pemimpin dan bawahan, yaitu sampai sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh bawahan untk mengikuti petunjuk pemimpin.
Struktur tugas yaitu sampai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai sejauh mana tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baku. Kekuatan posisi, yaitu sampai sejauh mana kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, karena posisinya diterapkan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting dan nilai dari
tugas-tugas
mereka
masing-masing.
Kekuatan
posisi
juga
menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin menggunakan otoritasnya
P a g e 184 | 195
dalam memberikan hukuman dan penghargaan, promosi dan penurunan pangkat.
Walaupun model kepemimpinan kontingensi dianggap lebih sempurna dibandingkan
model-model
sebelumnya
dalam
memahami
aspek
kepemimpinan dalam organisasi, namun demikian model ini belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara
karakteristik pribadi,
tingkah
laku
pemimpin
dan
variable
situasional.
Saat ini, gaya kepemimpinan kontingensi (situasional) sangat populer karena lebih rasional, fleksibel dan bisa dipelajari serta diterapkan pada hampir segala situasi. Namun, akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk menengok kembali pada “trait” atau karakter istimewa yang harus dimiliki oleh seseorang, misalkan kharisma.
4. Kepemimpinan dan Kredibilitas Bagaimanapun juga figure seorang pemimpin dalam melaksanakan kewajibannya
selaku
pemimpin,
sangat
berpengaruh
terhadap
bawahannya. Pengaruh ini mencuat pada setiap anggota kelompok dengan menempatkan kredibilitas kepemimpinan seorang pemimpin. Banyak kajian-kajian yang menelaah mengenai kredibilitas pemimpin yang menjadi karakteristik yang mesti dipenuhi dan dituntut oleh para anggotanya, seperti yang diajukan oleh aristoteles sebagaimana yang ditransfer oleh Cooper, 1932; menekankan segi etos seorang pemimpin. Kredibilitas seorang pemimpin sangat ditentukan oleh etos yang dimiliki pemimpin tersebut. Begitu juga dengan kejujuran (Griffin, 1968;Griffin dan Barnes, 1976), juga menekankan segi kharisma, citra, dan prestise. P a g e 185 | 195
Masing-asing istilah ini mengacu pada pengertian sikap yang biasa dari Parson kepada orang lain yang sangat berarti pada persepsi masingmasing anggota kelompok terhadap pemimpinnya.
Ada tiga karakteristik yang ikut menentukan seorang pemimpin mendapat penghargaan dari anggotanya, yaitu: Keahlian Reabilitas dan dependenbilitas Dinamis
Keahlian, mengacu pada intelegensi dan kekuatan yang bersifat keahlian yang dimiliki seorang pemimpin.
Reabilitas dan depenbilitas, berhubungan dengan kehendak baik seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggota kelompoknya.
Dinamis, berhubungan dengan seseorang yang beraktivitas, terbuka dan berantusias yang tinggi.
Sejalan dengan itu, suatu penelitian yang dilakukan Hovland, Jannis, dan Kelley (1953), mereka tertarik pada penerimaan masyarakat terhadap seseorang sebagai sumber kredibilitas. Dalam hal ini ia menemukan kredibilitas tersebut termasuk dalam tiga pengertian, yaitu: Kualifikasi Rasa aman P a g e 186 | 195
Dinamis
Sedangkan McCrosky (1966) mengidentifikasikan lima dimensi sikap para audiens terhadap tukang pidato (orator), yaitu: Kompeten Karakter Intense Kepribadian Dinamis
Dengan melihat pembahasan mengenai kredibilitas ini, dapatlah ditarik suatu garis tegas, bahwa kredibilitas berkaitan dengan kewibawaan seorang pemimpin. Sebagian besar hasil penelitian di bidang ini yang mengidentifikasikasn beberapa dimensi kredibilitas dapat dijadikan sandaran untuk penelaahan teori-teori kepemimpinan.
Seorang pemimpin yang diakui memiliki kredibiloitas tinggi dalam kelompok tersebut akan dengan mudah mempengaruhi para anggota kelompoknya untuk bertingkah laku guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dengan kredibilitas yang diakui pula seorang pemimpin
dapat
menggunakan
sumber
kekuasaan
yang
tidak
menonjolkan ke”aku”annya untuk mengatur hubungan atau interaksi dengan para anggota atau sesame anggota kelomppok.
5. Karakteristik Kepemimpinan Yang Efektif Dalam Kelompok
P a g e 187 | 195
Efektivitas kepemimpinan berdasarkan konsekuensi tindakan pemimpin sebagai pengikut dan komponen lainnya dalam kelompok. Berbagai jenis hasil yang digunakan kinerja dan pertumbuhan kelompok tersebut, kesiapannya untuk menghadapi tantangan, kepuasan pengikut terhadap pemimpin, komitmen pengikut terhadap tujuan kelompok, kesejahteraan dan perkembangan psikologis para pengikutnya, bertambahnya status pemimpin dalam kelompok dan kemajuan pemimpin ke posisi wewenang yang lebih tinggi dalam organisasi. Untuk mengukur efektivitas pemimpin adalah seberapa jauh unit organisasi tersebut berhasil mencapai tugas pencapaian sasarannya. Contoh ukuran kinerja yang objektif mengenai pencapaian kinerja adalah keuntungan, margin keuntungan, peningkatan penjualan, pangsa pasar, biaya yang bekaitan dengan anggaran pengeluaran dan sebagainya. Sedangkan ukuran subyektifnya adalah tingkat efektifitas yang dihasilkan oleh pemimpin tertinggi, para pekerja atau bawahan.
Sikap para pengikut terhadap pemimpin adalah indikator umum lainnya dari pemimpin yang efektif. Seberapa baik pemimpin memenuhi kebutuhan pengikut? Apakah pengikut menyukai menghormati dan menghargai pemimpinnya? Sikap pengikut biasanya diukur dengan kuesioner atau wawancara. Perilaku pengikut juga indikator tidak langsung dari ketidakpuasan terhadap pemimpin. Efektivitas pemimpin biasanya diukur berdasarkan kontribusi pemimpin pada kualitas proses kelompok yang dirasakan oleh para pengikut atau pengamat dari luar. Apakah pemimpin mampu meningkatkan efektifitas kohesivitas kelompok, kerjasama anggota? Apakah pemimpin dapat memperbaiki
kualitas
kerja?
Dan
perkembangan
psikologis
para
pengikutnya?
P a g e 188 | 195
Sangat sulit untuk mengevaluasi pemimpin yang efektif karena terdapat banyak alternatif ukuran efektifitas dan tidak jelas ukuran mana yang paling relevan. Beberapa peneliti berusaha mengkombinasikan beberapa ukuran menjadi satu kriteria gabungan, tapi pendekatan ini membutuhkan penilaian subyektif tentang bagaimana memberikan bobot pada penilaian ke setiap ukuran. Kriteria ganda biasanya menyulitkan ketika ukuran tersebut memiliki korelasi negatif yang artinya terdapat pertukaran antar kriteria. Dimana bila yang satu naik maka yang lainnya menurun. Namun ada satu kriteria yang bisa kita gunakan untuk mengukur efektivitas pola kepemimpinan seseorang, terutama dalam menciptakan suasana yang positif psikologi dalam sebuah perusahaan, sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan yaitu emosi positif seorang pemimpin.
http://communicationdomain.wordpress.com/2010/12/18/pemimpindan-kepemimpinan/
P a g e 189 | 195
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan 3.1.1 DPR dan DPD sebagai lembaga legislative di Indonesia yang tergabung dalam MPR adalah Produk hasil dari Pemilihan Umum legislative. DPR sebagai lembaga legislative yang berasal dari daerah-daerah sebagai perwakilan rakyat yang di calonkan oleh partai politik 3.1.2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislative yang anggotanya berasal dari utusan partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum legislative. Anggota DPR berjumlah 560 orang yang berasal dari partai politik. Keanggotaan anggota DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu kota negara Republik Indonesia dan memiliki masa jabatan 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR baru mengucapkan sumpah/janji.Dewan
Perwakilan
Rakyat
memiliki
susunan
kepengurusan yang diatur oleh undang-undang. 3.1.4 Anggaran pelantikan anggota DPR/DPD RI periode 20142019 sungguh sangat fantastis dan jauh dari efisiensi anggaran. Betapa tidak, acara pelantikan ini menghabiskan biaya Rp 16 miliar lebih. Besarnya alokasi anggaran pelantikan yang begitu besar mengundang kritik pedas dari para penggiat anti korupsi dan pengamat politik anggaran.
5.2 Kata Penutup P a g e 190 | 195
Alhamdulillah
diucapkan
kehadirat
Allah
SWT
yang
telah
memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Selanjutnya penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan makalah ini. Hanya do’alah yang dapat penulis kirimkan semoga segala pengorbanan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin Yarobbal’alamin. Wassalamu’alaikum, Wr. Wb
Daftar Pustaka Sumber : Website P a g e 191 | 195
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2010/02/enam-cara-untukmeningkatkan-kualitas.html?m=1 http://humanpedia.weebly.com/komunikasi-non-verbal.html http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_nonverbal http://penakulangkahku.blogspot.com/2012/01/komunikasi-verbal-dannon-verbal.html?m=1 http://edwiniskan.blogspot.com/2012/11/hambatan-komu-ikasi-dancara.html?m=1 http://egizulebid.wordpress.com/2012/11/30/komunikasi-verbal-dannonverbal/ http://khusnia.wordpress.com/pengantar-ilmu-komunikasi/07-komunikasinonverbal/ http://psychology.about.com/od/nonverbalcommunication/a/nonverbaltype s.htm http://www.deltabravo.net/cms/plugins/content/content.php?content.367 http://www.spring.org.uk/2011/12/what-the-eyes-reveal-10-messages-mypupils-are-sending-you.php http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-tugas-fungsi-hakdpr.html http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat http://www.dpr.go.id/ http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/sejarah http://adityasani.wordpress.com/sejarah-dpr/ https://angelinasinaga.wordpress.com/tag/dpr-makalah-lln/
P a g e 192 | 195
http://gendutporeper.blogspot.com/2014/05/makalah-tentang-dewanperwakilan-rakyat.html http://sahabatdaniel.blogspot.com/2010/10/peranan-fungsi-sertahubungan-dpr-dan.html file:///E:/Link/Kompasiana.htm http://www.edisinews.com/berita-pelantikan-anggota-dpd-dan-dpr-terpilihrp16-milihttp://sinarharapan.co/news/read/140918055/kpu-tangguhkanpelantikan-dpr-bermasalah-span-span-span-span-ar-sudah-siahtml http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-tugas-fungsi-hakdpr.html http://news.detik.com/read/2014/10/01/091842/2706065/10/ini-5-anggotadpr-dan-2-anggota-dpd-yang-pelantikannya-ditangguhkan?9922022 http://politik.kompasiana.com/2014/10/01/anggota-dpr-baru-jaga-amanahjangan-korupsi-ya-677742.html http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140923_dpr_jela ng_pelantikan http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2113019/anggota-dpr-ini-adutampil-cantik-saat-pelantikan http://nasional.sindonews.com/read/905272/18/pelantikan-anggota-dpryang-tersangkut-korupsi http://communicationdomain.wordpress.com/2010/12/18/pemimpin-dankepemimpinan/ http://news.detik.com/read/2014/10/01/091842/2706065/10/ini-5-anggotadpr-dan-2-anggota-dpd-yang-pelantikannya-ditangguhkan?9922022 http://thekompasiana.blogspot.com/2014/09/wow-biaya-pelantikan-dpr-ri16-milliar.html P a g e 193 | 195
https://www.google.co.id/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&cad=rja&uact=8&ved=0CFQ QFjAHODI&url=http%3A%2F%2Fsinarharapan.co%2Fnews%2Fread %2F140918055%2Fkpu-tangguhkan-pelantikan-dpr-bermasalah-spanspan-span-span&ei=JM9NVOjDOIO2mQWe04CwAg&usg=AFQjCNFeV9eBSBkDoa6zkyt MrLcgNyx74A&bvm=bv.77880786,d.dGY
Sumber : Buku Pengantar Ilmu Komunikasi; Prof. Deddy Mulyana, M.A.,Ph.D. Pengantar Ilmu Komunikasi; Prof. Dr. H. Hafied Cangara,M.Sc. Komunikasi Bisnis (edisi tiga); Djoko Purwanto, M.B.A Komunikasi Bisnis dan Profesional; Dan B. Curtis, James J.Floyd, & J.L.Winsor Teori-teori Komunikasi; B. Aubrey Fisher Psikologi Komunikasi; Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc. Cangara, Hafied. Pengantar ilmu komunikasi. Jakrta : Rajawali pers,1998 Cangara, Hafied. Ilmu Komunikasi dalam Lintasan Sejarah dan Filsafat. Surabaya :Karya Anda, 1996 Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. ; ilmu komunikasi suatu pengantar ; PT Remaja Rosdakarya ; Bandung Hogan, K., Stubbs, R. (2003). Can't get Through 8 Barriers to Communication. Grenta, LA: Pelican Publishing Company.
P a g e 194 | 195
Cherry, K. (diakses 2012). Types of Nonverbal Communication: 8 Major Nonverbal Behaviors. Jaskolka, A. (2011). The Picture Book of Body Language: The only language in which people can't lie. S.P.A.R.C. (diakses 2013). Examples of Body Language. PsyBlog. (15 Desember 2011). What The Eyes Reveal: 10 Hasibuan, Malayu, S.P., 1996. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua, Jakarta: Toko Gunung Agung. Rakhmat, Jalaluddin., 2011. Psikologi Komunikasi, cetakan keduapuluhtujuh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Liliweri, Alo., 1991. Komunikasi Antarpribadi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
P a g e 195 | 195
