BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan purba yang bersifat laten dan aktual sekaligus. Ia telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun (Suharto E, 2006). Kemisikinan juga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, dan kematian dini. Problema buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan. Berbagai permasalahan serta kausalitas tentang kemiskinan tersebut dapat memacu setiap bangsa untuk tetap berupaya dalam mensikapi melalui berbagai kebijakan secara universal dan berkelanjutan agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Hingga saat ini bangsa Indonesia selalu saja mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur semenjak awal kemerdekaan sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Data Biro Pusat Statistik (BPS 2008) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 34.963,3 ribu jiwa atau 15,42 persen rakyat Indonesia tergolong miskin, data tersebut menunjukan besarnya tingkat kemiskinan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalaupun demikian maka sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Sementara itu penetapan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) secara terpisah sebatas wilayah, yang diantaranya adalah sebesar Rp. 204.896,- untuk daerah perkotaan dan Rp.161.831,- untuk daerah pedesaan sehingga rata-rata secara keseluruhan antara desa dan kota sebesar Rp. 182.638,-. Penetapan garis kemiskinan ini berlaku secara
nasional,
hanya
saja
di
berbagai
daerah
Propinsi
maupun
Kabupaten/kota juga mempunyai standar penetapan yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah masing-masing. Secara khusus Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah penelitian belum mempunyai ketetapan garis kemiskinan, namun secara struktural administrasi pemerintahan, maka Halmahera Barat berpedoman pada sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh wilaya tertinggi yaitu Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku Utara yang secara khusus menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp. 226.732,- untuk wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan sebesar Rp. 190.838,- maka ratarata secara keseluruhan antara desa dan kota sebesar Rp. 201.500,-. Kerja keras pemerintah dalam memerangi kemiskinan seolah dianggap sebelah mata dan tanpa memperoleh hasil yang berarti. Kemiskinan yang terlanjur meraksasa di Indonesia memang seolah-olah menjadi sebuah lingkaran benang kusut yang semakin sulit untuk diatasi, program-program dan berbagai kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan menjadi mandul dan tidak menampakkan keberhasilan yang berarti. Meskipun upaya penanggulangan kemiskinan bukan suatu usaha yang mudah, tetapi lewat berbagai diskusi dan penggagasan aksi-tindak tidak boleh surut kebelakang. Untuk menuju pada tingkat kesejahteraan rakyat, maka harus menyatukan segala pemikiran berupa pemahaman mengenai konsep dan strategi penanggulangan kemisikinan yang harus terus dikembangkan. Berbagai literatur dan media memperlihatkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di perkotaan. Hal ini bisa dimungkinkan karena sebagian besar penduduk Indonesia berdomisili di pedesaan yang bermata pencaharian utama adalah sektor pertanian, namun mereka tetap bertahan dengan kehidupan yang selalu terbatas dengan berbagai kebutuhan yang seakan-akan mereka jauh dari berbagai sentuhan kebijakan dari para pengambil keputusan disetiap waktu. Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi, beberapa sektor mengalami keterpurukan, namun sektor pertanian mampu bertahan pada kondisi krisis tersebut. Sektor pertanian telah membuktikan paling survivel pada krisis ekonomi yang terjadi pada era tahun 1997 sampai dengan sekarang, sektor ini yang paling tahan terkena badai krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Sektor
2
pertanian, mampu memberikan nilai tambah pendapatan bagi para petani yang cukup signifikan. Akan tetapi peningkatan harga komoditas pertanian tersebut disertai dengan peningkatan biaya beberapa input produksi dan biaya hidup sehingga peningkatan pendapatan dari komoditas ekspor tidak dapat dijadikan penyangga terhadap krisis (Sunderlin, et. al, 2000). Hal ini telah membuka kesadaran dan cakrawala baru bahwa sektor pertanian harus terus diupayakan sebagai basis untuk mengatasi krisis dan tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dengan perangkat peraturan-peraturan yang memudahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi melalui sektor pertanian yang sepenuhnya harus di dukung oleh pemerintah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, mengisyaratkan pemerintah harus bertindak kreatif dalam mengelolah potensi daerah agar dapat menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dituntut pemerintah memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemakmuran rakyat melalui kegiatan pembangunan di semua sektor, termasuk di dalamnya adalah pengembangan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan sebuah upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Gambaran di atas merupakan masalah umum yang terjadi hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk Propinsi Maluku Utara. Dimana jumlah keluarga miskin adalah tercatat sebanyak 86.345 KK (BPS Propinsi Maluku Utara, 2008) yang tersebar di delapan Kabupaten/kota, diantaranya berdomisili di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 10.887 rumahtangga/KK dari 26.642 KK atau sebesar 41% dari jumlah keseluruhan kepala keluarga di Kabupaten Halmahera Barat (BPS Kab. Halmahera Barat, 2008), yang sebagian besar bermukim di pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Maluku Utara adalah daerah agraris yang secara umum pekerjaan utama penduduknya adalah sektor pertanian. Sejalan dengan itu, diperlukan kebijakan dalam upaya untuk mengembangkan sektor pertanian di berbagai Kabupaten sePropinsi Maluku Utara, terutama komoditas yang berada pada sub-sektor
3
tanaman perkebunan, sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub-sektor peternakan, sub-sektor kehutanan dan sub-sektor perikanan. Dari kelima subsektor ini, secara berurutan sub-sektor perkebunan merupakan sub-sektor yang paling menonjol, yang memberikan kontribusi PDRB yang paling besar di Propinsi Maluku Utara. Urutan berikutnya adalah sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, kemudian diikuti oleh sub-sektor perikanan, sub-sektor kehutanan dan yang terakhir adalah sub-sektor peternakan (BPS Propinsi Maluku Utara, 2008). Keadaan seperti ini tampaknya sama dengan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2007, menunjukan pertumbuhan yang sangat berarti bagi perekonomian daerah yaitu sebesar 4,75%, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun adalah 3,93% yang disumbangkan oleh berbagai sektor, diantaranya sektor Pertanian 38,19%, Pertambangan dan Penggalian 0,15%, Industri Pengolahan 22,20%, Listrik dan Air Bersih 0,60%, Bangunan 0,68%, Perdagangan, Hotel dan Restoran 25,83%, Pengangkutan dan komunikasi 5,63%, Keuangan dan Persewaan 3,07%, dan Jasa – Jasa 3,80%, secara jelas dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 1 : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2007 (Juta Rupiah) Sektor Pertanian a. Tanaman Bahan makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan,Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keu.Persewaaan dan Js Perush Jasa-jasa PDRB
2005 79,610.47 11,175.38 47,706.67 9,952.87 2,843.81 7,931.74 249.46 45,608.65 1,324.23 1,163.87 52,031.12 11,842.13 6,140.00 7,984.30
2006 85,094.67 12,013.98 50,383.50 11,178.12 2,914.49 8,604.58 316.50 48,476.58 1,370.01 1,408.89 55,454.44 12,683.32 6,632.70 8,183.94
2007 90,686.53 12,931.47 53,747.01 11,344.72 3,102.58 9,560.74 360.78 52,968.56 1,431.58 1,644.90 61,620.87 13,438.21 7,314.40 9,061.86
205,954.23
219,621.05
238,527.69
Sumber Data : BPS Kabupaten Halmahera Barat, 2008
4
Berdasarkan tabel satu di atas, menunjukan bahwa sektor primer atau sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap fundamental ekonomi Halmahera Barat. Sementara itu, letak geografis, struktur alam, serta daya dukung lahan yang memadai maka Kabupaten Halmahera Barat mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dibutuhkan kreatifitas dari para pengambil kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian
yang
memperhatikan
merupakan serapan
basis
tenaga
ekonomi kerja
masyarakat,
yang
sangat
dengan memadai
disumbangkan oleh sektor ini, utamanya pada sub-sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan, sehingga kedepan perlu dikembangkan produk-produk unggulan yang mampu menguasai pasar lokal, regional dan nasional, bahkan jika dimungkinkan pada beberapa jenis produk dapat diorentasikan untuk ekspor. Secara terperinci bahwa kemampuan produksi pada sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Halmahera Barat sudah tidak dapat diragukan lagi dalam pengembangannya dan memang secara riil selalu diakui oleh masyarakat pada umumnya di Propinsi Maluku Utara terutama yang berdomisili di Kota Ternate, karena memang secara historis Kabupaten Halmahera Barat adalah daerah penyangga dan mempunyai kapasitas dalam menyediakan bahan pangan dan hortikultura (tanaman bahan makanan) yang dikenal sejak dahulu. Hal ini dapat terihat pada kapasitas produksi tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan data tahun 2005, bahwa jenis tanaman pangan dengan kapasitas produksi tertinggi adalah jenis tanaman ubi kayu yaitu 15.784 ton, dengan luas tanam 2.307 hektar, luas panen 1.835 hektar, yang hanya mencapai 3.386,4 ton, sehingga produktifitas 8,6 ton pertahun. Sedangkan untuk produksi padi sawah dengan produksi 775 ton, sedangkan padi ladang 1.560 ton pertahun, belum menunjukan produksi yang berarti, dengan produktivitas di bawah 10 ton pertahun, belum mampu mencukupi kebutuhan pangan Kabupaten Halmahera Barat. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
5
Tabel 2. Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Halmahera Barat No
Jenis Tanaman
1
2
Luas Tanam ( Ha ) 3
Luas Panen ( Ha ) 4
Produksi ( Ton ) 5
Produktivitas (Ton/Ha) 6
1
Padi Sawah
196
123
775
6,3
2
Padi Ladang
845
325
1,560
4,8
3
Jagung
1,208
1,017
2,949
2,9
4
Kedelai
59
50
75
1,5
5
Kacang Tanah
769
599
1,737
2,9
6
Kacang Hijau
32
29
41
1,4
7
Ubi Kayu
2,307
1835
15,784
8,6
8
Ubi Jalar
918
745
4,545
6,1
9
Talas Jumlah 2
404 4,431 3
345 5,068 4
1,829 29,295 5
5,3 39,8
1
6
1
Alpukat
8
6
8
1,3
2
Belimbing
3
2
2
1,0
3
Duku/Langsa
158
95
175
1,8
4
Durian
92
76
350
4,6
5
Jambu Biji
15
10
13
1,3
6
Jambu Air
81
35
17
0,5
7
Jeruk Siam/Keprok
75
25
420
16,8
8
Jeruk Besar
38
35
75
2,1
9
Mangga
66
40
150
3,8
10
Manggis
9
7
9
1,3
11
Nangka/Cempedak
30
17
63
3,7
12
Nenas
20
15
21
1,4
13
Pepaya
174
116
175
1,5
14
Pisang
13.734
12.964
25.000
1,9
15
Rambutan
100
75
278
3,7
16
Salak
75
61
25
0,4
17
Sukun
35
24
19
0,8
18
Semangka
23
21
79
3,8
13.624
26.879
51,7
Jumlah
14.736
6
Tabel 2. Lanjutan No
Jenis Tanaman
Luas Tanam ( Ha )
Luas Panen ( Ha )
Produksi ( Ton )
20
18
38
2,1
Produktivitas (Ton/Ha)
1
Bawang Merah
2
Kubis/Kol
5
5
3
0,6
3
Petsai/Sawi
27
19
23
1,2
4
Kacang Panjang
55
48
72
1,5
5
Cabe Besar
63
57
117
2,1
6
Cabe Rawit
60
58
63
1,1
7
Tomat
49
45
55
1,2
8
Terung
45
41
91
2,2
9
Buncis
22
18
39
2,2
10
Ketimun
38
35
68
1,9
11
Kangkung
79
77
80
1,0
12
Bayam Jumlah
41 504
40 461
41 690
1,0 18,1
1
2
3
4
5
6
1
Jahe
65
43
46
1,1
2
Laos/Lengkuas
26
23
14
0,6
3
Kencur
15
9
3
0,3
4
Kunyit
57
32
61
1,9
163
107
124
3,9
Jumlah
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Halbar Tahun 2005
Produksi padi sawah tahun 2005, sebanyak 775 ton, jika perbandingan luas lahan 196 hektar dan luas panen menunjukan produktivitas sebesar 6,3 ton perhektar, dengan kapasitas produksi serta produktivitas yang rendah pada jangka panjang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan, melalui peningkatan produksi padi dengan perbaikan pola tanam dan memanfaatkan sumber makanan pokok pengganti padi seperti sagu, ubi, dan makanan pokok sumber karbohidrat
lainnya yang dikenal masyarakat. Disamping itu perlu
dilakukan pengolahan bahan makanan sehingga terdapat variasi makanan yang secara ekonomis memiliki nilai tambah (value added) dan memiliki komposisi gizi yang seimbang. Disisi lain Kabupaten Halmahera Barat, merupakan wilayah yang mampu memproduksi tanaman hortikultura terbesar di Provinsi Maluku Utara, jenis hortikultura dengan kapasitas produksi yang tinggi pertahun seperti
7
durian, duku/langsa, pisang, dan rambutan perlu terus ditingkatkan dengan menjaga sirkulasi produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik untuk konsumsi lokal maupun regional. Posisi wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang strategis karena sangat berdekatan dengan Kota Ternate dan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, perlu didorong pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura, yang dapat mencegah aliran masuknya barang-barang konsumsi dari kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif, Kabupaten ini memiliki 9 (sembilan) kecamatan yang mempunyai potensi utama adalah sektor pertanian, karena didukung oleh keadaan iklim dan tanah yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman pertanian. Mengingat luas areal pertanian masih dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, maka kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura juga diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan (stake holder) terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk mengembangkan sektor pertanian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pembangunan wilayah. Sub-sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Halmahera Barat adalah merupakan mata pencaharian utama kedua setelah tanaman perkebunan bagi masyarakat, sehingga apabila tidak ada kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian ini, maka dimungkinkan rumah tangga petani tanaman pangan dan hortikultura akan terpuruk pada kondisi kemiskinan. 1.2. Perumusan Masalah Ketika arus globalisasi semakin tidak terbendung, semangat regionalisasi dari berbagai daerah semakin menguat, terutama daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Semangat ini muncul sebagai perlawanan terhadap sistem sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Semangat regionalisasi tersebut akhirnya ditanggapi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang berlaku efektif mulai 1 Januari tahun 2001 dan dipandang sebagai proses awal bangkitnya semangat desentralisasi pada sistem pemerintahan Indonesia.
8
Di era otonomi daerah sekarang ini masing-masing daerah dituntut untuk mengembangkan
perekonomiaan
daerahnya,
sehingga
diharapkan
dapat
mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan sehingga
terwujud
pembangunan
yang
berimbang.
Pembangunan
yang
berorientasi pertumbuhan ekonomi melalui pemacuan satu atau beberapa sektor ekonomi kunci tanpa memperhatikan keterkaitan antar sektor perekonomian yang lain seringkali akan membawa dampak kesenjangan antar sektor perekonomian maupun kesenjangan antar wilayah serta selalu diikuti pula dengan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat. Dengan berkembangnya sektor pertanian akan mampu mendorong berkembangnya sektor perekonomian yang lain, karena sektor pertanian sebagai sektor primer, yang menjadi input bagi kegiatan sektor lain, sehingga memiliki daya dorong yang besar (forward lingkages) jika diikuti oleh pengembangan sektor sekunder yang berbasis pertanian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum. Dari uraian di atas, sektor pertanian merupakan salah sektor unggulan bagi Kabupaten Halmahera Barat khususnya. Akan tetapi sejauh mana peran dari sektor ini terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah serta peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga petani harus mendapat kajian lebih lanjut. Hal ini penting terutama menunjang perencanaan pembangunan wilayah khususnya untuk pengembangan di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Selain terbatasnya sarana-prasarana, mutu pelayanan publik dan sumber daya manusia, tantangan yang harus dihadapi oleh sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah tingkat harga komoditas tanaman ini sangat ditentukan oleh tingkat harga di pasar. Pergerakan harga tersebut seharusnya dapat dipantau langsung oleh para petani, akan tetapi kebanyakan petani tidak mempunyai akses ke sumber informasi tersebut sehingga harga ditentukan oleh pedagang pengumpul atau pedagang perantara antar daerah. Berkembangnya sektor pertanian akan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga khususnya petani tanaman pangan dan hortikultura, sehingga kemiskinan akan
9
dapat teratasi. Berdasarkan ulasan tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dan membutuhkan sebuah tinjauan kritis yang perlu diteliti lebih lanjut, diantaranya : 1. Bagaimana peran sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Halmahera Barat ? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat pendapatan dan kemiskinan bagi rumahtangga petani tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Halmahera Barat ? 3. Sejauhmana strategi dan kebijakan dalam pengembangan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat ? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menganalisis peranan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Halmahera Barat. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan dan kemiskinan bagi rumahtangga tani tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Halmahera Barat. 3. Merumuskan rekomendasi kebijakan dalam mengembangkan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat. 1.4. Manfaat Penelitian Pada prinsipnya penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan suatu strategi kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang lebih bermanfaat dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara. Penelitian ini juga merupakan wahana informasi sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penerapan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang relevan sebagai dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya.
10
