BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam Undang - Undang RI No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, salah satu pokok bahasan yang diatur adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia. Sistem penyediaan air minum di Indonesia ini bahkan diatur lebih rinci lagi melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2005. Sejauh ini, pengelolaan air minum di Indonesia ditangani oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), namun dalam perjalanannya, tingkat pelayanan kepada publik secara rata – rata masih tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat dari prosentase daerah cakupan layanan dari PDAM selaku Badan Usaha Pemerintah Daerah yang mengelola pengadaan air minum yang masih rendah, kualitas air pun secara rata – rata masih dalam kategori air bersih. Rendahnya cakupan daerah layanan ini juga dialami oleh kota – kota di Jawa Tengah, salah satunya adalah Kota Ungaran yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Semarang. PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran belum bisa secara optimal melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Ungaran, cakupan pelayanan baru mencapai sekitar 40 % saja. Kota Ungaran sendiri diarahkan menjadi kota Industri (RDRTK Ungaran, 2002), sehingga kebutuhan air tiap tahun bisa meningkat, hal ini juga ditandai dengan laju perkembangan Kota yang begitu pesat, pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, serta dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, sebagai ibu kota Kabupaten Semarang, Kota Ungaran juga diarahkan menjadi kota menengah dan menjadi pusat pengembangan regional, serta mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, pusat pengembangan industri dan pusat pengembangan permukiman bagi wilayah Kabupaten Semarang. Implikasi dari fungsi tersebut adalah kecenderungan makin meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan bertambah luasnya kawasan industri. Adanya beberapa hal ini menuntut berbagai peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dasar. Salah satunya adalah kebutuhan air minum tersebut. Kondisi Kota Ungaran pada saat ini masih mempunyai cukup ketersediaan air baku yang cukup tetapi hanya sebagaian kecil penduduk kota Ungaran mendapat layanan dari

1

jaringan PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran. Karena peningkatan kebutuhan air bersih di kota Ungaran dalam jangka waktu sekarang dan yang akan datang, maka perlu diupayakan peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan sistem yang sudah ada dari segala keterbatasan yang ada. Pengembangan sistem penyediaan air bersih untuk masyarakat kota Ungaran memerlukan adanya konsep perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan operasional pekerjaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, keadaan fisik daerah dan tata guna lahan perkotaan. Demikian juga permasalahan PDAM se-Indonesia yang komplek sebagai badan usaha sekaligus public service sering kali mengalami permasalahan yang bersinggungan dengan masalahmasalah sosial yang berimplikasi pada kinerja PDAM itu sendiri. PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran telah melakukan segala upaya dalam meningkatkan pelayanan dari segi teknis dan non teknis, akan tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan manajerial kinerja PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran sendiri. 1.2.

Permasalahan Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diambil pokok permasalahan yakni

peningkatan pelayanan dari PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran baik dari segi teknis maupun non teknis agar dapat memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat umum di Kota Ungaran. Ketersediaan air baku di Kota Ungaran sebenarnya terbilang sudah cukup, namun belum maksimal dalam pengelolaan, sehingga masih sebagian kecil saja yang mendapat layanan dari PDAM tersebut. Rencana peningkatan pelayanan PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran ini juga harus sesuai rencana pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) seperti yang tertuang di Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005. 1.3.

Kerangka Pemikiran Dalam upaya pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota

Ungaran diperlukan pengembangan PDAM secara optimal. Pengembangan ini tentunya berdasarkan kondisi eksisting yang ada, baik faktor teknis dan non teknis perlu ditingkatkan. Pengembangan tersebut tentunya dengan memanfaatan berbagai sumber daya yang ada.

2

Untuk penyediaan air minum perlu diketahui besarnya kebutuhan air untuk berbagai keperluan, ketersediaan berbagai jenis sumber daya air yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya. 1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dengan penataan jaringan dan pengembangan jaringan distribusi air minum, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas jaringan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum, serta memperbaiki permasalahan non teknis, meliputi aspek kelembagaan, aspek keuangan, operasional dan administrasi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana kesiapan PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran dalam upayanya memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Ungaran sampai dengan tahun 2018, beserta hambatan dan potensinya. 1.5

Pembatasan Masalah Ruang lingkup permasalahan ini dibatasi pada institusi PDAM Kabupaten

Semarang Cabang Ungaran dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat umum Kota Ungaran, meliputi ; 1. Penilaian terhadap kinerja baik teknis maupun non teknis 2. Analisa kebutuhan air minum tahun 2006-2018 3. Penataan Jaringan Distribusi Eksisting 4. Pengembangan Jaringan Distribusi 5. Pembenahan

sektor

non

fisik

meliputi

;

kelembagaan,

manajemen,

administrasi, keuangan, peran masyarakat dan hukum.

3

1.6

Sistematika Pembahasan Sesuai dengan tujuan studi dan pendekatan yang akan ditempuh, pembahasannya

dibagi menjadi 6 Bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan Bab ini membahas mengenai latar belakang, permasalahan yang terjadi, kecenderungan peningkatan peningkatan kebutuhan air minum dan membahas pendekatan, kerangka studi, dan tujuan penelitian. BAB II. Pendekatan Teoritik Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritik mengenai sumber daya air khususnya untuk perencanaan air minum, serta kerangka konseptual untuk memecahkan permasalahan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. BAB III. Metodologi Penelitian Bab ini merupakan tahapan – tahapan penelitian yang dilakukan agar lebih terarah dan memiliki langkah penyelesaian yang sistematis mulai dari penetapan tujuan penelitian, pendekatan konseptual teoritik, identifikasi metode penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan interplasi, serta kesimpulan dan saran BAB IV. Pengumpulan dan Pengolahan Data Bab ini berisi tentang pengumpulan dan pengolahan data teknis dan non teknis yang membahas potensi dan kendala dalam mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Ungaran. BAB V. Analisa dan Pembahasan Data Bab ini merupakan hasil analisa dari berbagai data, sekaligus perencanaan dan pengembangan wilayah layanan, perencanaan teknis, dan gambaran perbaikan sektor analisa non teknis yang meliputi kelembagaan, keuangan, operasional dan administrasi. BAB VI. Kesimpulan dan Saran Dalam bab ini disimpulkan hasil analisis dan pembahasan, serta rekomendasi dalam rangka pengembangan SPAM di Kota Ungaran.

4

Sumber : RDRTK Ungaran 2002-2022 Gambar 1.1 Peta Situasi Kota Ungaran

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Umum 2.1.1. Fungsi air Air memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan keutuhan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, maupun untuk keperluan proses produksi. Dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu rumah tangga peranan air mencakup tiga hal yang berkaitan dengan kesehatan manusia, yaitu konsumsi minimal untuk kelangsungan hidup secara fisik, kesehatan dan kenyamanan. Bila kepentingan untuk fisik dan kesehatan terpenuhi, maka fungsi untuk peningkatan kenyamanan kemudian tumbuh sejalan dengan cara hidup. Sulit untuk menyatakan kebutuhan air untuk kenyamanan, karena cenderung makin tinggi derajat sosial akan semakin banyak membutuhkan air. Fungsi air dalam proses produksi, terlihat dalam penggunaannya oleh kegiatan industri. Kebutuhannya sendiri beragam menurut jenis industrinya, secara garis besar air dibutuhkan oleh industri untuk proses produksi, pendinginan, pembilas maupun dijadikan bahan baku untuk air mineral. Diluar kebutuhan sumber daya air untuk perkotaan, maka peranan air di bidang pertanian dan pedesaan mencakup berbagai keperluan, mulai dari kebutuhan air untuk ternak, pertanian maupun untuk keperluan rumah tangga. Ditinjau peranannya sebagai sumber daya, kebutuhan air bersih untuk perkotaan sesungguhnya hanya merupakan porsi yang kecil saja dibandingkan kebutuhan lainnya seperti irigasi dan lainnya. Namun faktor kuantitas yaitu penyediaan sejumlah besar air secara kontinyu, menyebabkan sumber daya air untuk kebutuhan perkotaan seringkali merupakan suatu masalah, karena sebagian besar air tersebut berada di luar kawasan perkotaan. Kemampuan pengadaannya dihadapkan pada berbagai kendala, baik karena terbatasnya dana maupun terhadap kualitas lingkungan, sedangkan kebutuhan air di perkotaan cenderung selalu meningkat.

6

2.1.2. Sumber Air Baku Untuk memahami pengertian mengenai sumber air, kita dapat mempelajarinya dari siklus hidrologi yaitu siklus kejadian pembentukan air yang secara alami berulang sepanjang masa. Siklus ini secara umum mencakup air laut dan air di daratan yang mengalami penguapan oleh sinar matahari., kemudian membentuk awan yang pada ketinggian dan kondisi tertentu awan tersebut berubah menjadi hujan. Air hujan jatuh kembali ke lautan dan daratan dan air hujan yang turun di daratan sebagian akan menyerap ke dalam tanah, sebagian kecil diuapkan dan sisanya mengalir di permukaan melalui sungai dan saluran lainnya dan kembali ke laut. Air yang meresap ke dalam tanah sebagian akan di simpan dalam lapisan pembawa air (aquifer) berupa airtanah dalam dan airtanah dangkal. Lapisan aquifer ini bila terpotong topografinya akan muncul sebagai mata air yang mengalir ke dalam sungai dan akhirnya kembali terkumpul di laut. Pemahaman mengenai daur hidrologi ini diperlukan untuk membantu menerangkan rangkaian ketersediaan sumber daya air. Berdasarkan Undang – Undang Sumber Daya Air RI No 7 tahun 2004, dijelaskan bahwa sumber air adalah sebuah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah. Sehingga pada dasarnya ada dua jenis sumber air yang biasa dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih yaitu airtanah dan air permukaan, yang keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pemanfaatannya. Sumber - sumber Air meliputi : i. Air Permukaan Air permukaan dapat diperoleh melalui sungai maupun danau. Karena kualitas fisiknya yang kurang baik maka sebelum dipergunakan air permukaan dijernihkan dahuiu dengan suatu proses penjernihan serta proses lainnya untuk memperbaiki kualitas kimiawi air. Di daerah hulu pemenuhan kebutuhan air secara kuantitas dan kualitas dapat disuplai oleh air sungai, sedangkan didaerah hilir pemenuhan kebutuhan air secara sudah tidak dapat disuplai lagi, karena faktor lingkungan seperti sedimentasi dan tingkah laku manusia sehingga sumber air menjadi cemar dan bahkan langka. Sumber air baku dari sungai tersebut sebelum digunakan harus memenuhi syarat fisik dan syarat kimia. Dengan demikian biasanya, pengelolaan ari permukaan memerlukan

biaya

investasi, operasi dan pemeliharaannya tinggi di bandingkan dengan pemanfaatan airtanah. Air permukaan biasanya dipilih jika tidak ada alternatif lain untuk penyediaan air bersih.

7

Sistem transmisi dari air permukaan suatu sistem yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari sumber air (sungai/danau) ke ground reservoir kemudian didistribusikan kedaerah yang membutuhkan air bersih. Cara penyaluran air bersih itu tergantung pada lokasi sumber air itu berada. Cara Penyaluran sistem air bersih itu sebagai berikut : a) Sistem Gravitasi Sistem gravitasi adalah sistem pengaliran air dari sumber ketempat reservoir dengan cara memanfaatkan energi potensial gravitasi yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber dengan dengan lokasi reservoir. b) Sistem Pompa Sistem pompa pada prinsipnya adalah menambah energi pada aliran sehingga dapat mencapai tempat yang lebih tinggi. Hal ini dengan pertimbangan bahwa antara lokasi distribusi dan lokasi sumber tidak mempunyai perbedaan ketinggian yang cukup untuk mengaliri air. c) Sistem Gabungan Sistem gabungan yaitu sistem pengaliran air dari sumber ketempat reservoir dengan cara menggabungkan dua sistem transmisi yaitu sistem pompa dan sistem gravitasi secara bersama - sama. Sedangkan Sistem distribusi adalah suatu cara penyaluran dan pembagian air dari reservoir ke konsumen . Sistem distribusi terdiri dari : a) Sistem Tower Yaitu cara penyaluran air dari Ground Reservoir hingga sampai ke konsumen melalui tower yang dipasang disetiap beberapa rumah. Tower dapat berupa tangki beton, pada permukaan tanah ataupun dengan ketinggian tertentu dan permukaan tanah, baik dengan gravitasi maupun pemompaan dari Ground Reservoir. b) Sistem Pipa Distribusi Sistem pipa distribusi adalah sistem penyaluran atau pembagian air kepada konsumen melalui pipa :

8

Sistem yang dilaksanakan pada sistem pipa distribusi adalah : •

Sambungan Rumah (SR)

•

Sambungan Keran Umum (SKU)

•

Hidran Umum (HU)

ii. Air Tanah Sumber air tanah adalah sumber air yang terjadi melalui proses peresapan air permukaan ke dalam tanah. Air tanah biasanya mempunyai kualitas yang baik karena zat zat pencemar air tertahan oleh lapisan tanah. Contoh sumber air tanah adalah mata air, air tanah terbagi atas air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal pada dasarnya adalah air yang muncul di suatu permukaan tanah. Air tanah kadang - kadang terkurung oleh lapisan kedap air. Jika lapisan ini berhasil ditembus maka air tanah tersebut akan memancar keluar sehingga mencapai ketinggian tekanan statis setempat atau setinggi permukaan air rata-rata. Sumber air tersebut atau disebut dengan Artesis. Cara pengambilan air tanah ini dengan mengebor yang kemudian akan ditemukan sampai kedalaman berapa air tersebut dapat disedot dengan pompa yang akhirnya debitnya dapat mencukupi kebutuhan air di suatu daerah. Air tanah mempunyai keunggulan dalam kualitas sehingga merupakan prioritas utama dalam pemilihan sumber air, namun tidak setiap wilayah mempunyai potensi airtanah yang cukup, tergantung dari kondisi geologi setempat. Muka airtanah secara periodik bergerak naik atau turun, yaitu bila ada tambahan air maka muka airtanah akan naik dan akan turun bila musim kemarau. Pengembalian airtanah berarti mengambil sejumlah air dari simpanan air tanah yang semula terakumulasi. Pengambilan air tanah melalui pemompaan dari sumur bor dapat mempengaruhi tinggi muka airtanah. Bila pengambilan air tanah melebihi besarnya peresapan maka muka airtanah akan turun. Pengabilan airtanah melalui sumur-sumur tersebut berarti mengubah sistem alami, dengan demikian diperlukan adanya pengendalian dalam pemanfaatan airtanah untuk melestarikan sumber daya airtanah dan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang. Dampak dari aktivitas manusia terhadap sistem airtanah perlu ditanggulangi dengan kebijaksanaan dalam manajemen dan perencanaan rasional dari sumber daya air.

9

2.1.3. Sistem Penyediaan Air Minum Sistem penyediaan air minum untuk suatu kota ada dua sistem, yaitu ; 1. Sistem Jaringan Non Perpipaan 2. Sistem Jaringan Perpipaan Sistem Jaringan Non Perpipaan atau bisa juga disebut sistem saluran terbuka biasanya disalurkan melalui saluran – saluran terbuka. Yang termasuk dalam kategori non perpipaan diantaranya adalah sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. Sistem Jaringan Perpipaan atau bisa juga disebut sistem saluran tertutup yakni distribusi air dengan menggunakan pipa – pipa distribusi. Untuk menentukan diameter pipa dan kecepatan aliran digunakan nomogram Hazen-William dengan debit dan kemiringan sudah diketahui. Rumus yang digunakan adalah :

i = h/l ----- (2.1) Keterangan : i = Kemiringan saluran h = Beda tinggi l = panjang pipa Debit dan kemiringan diplotkan pada monogram sehingga diperoleh diameter pipa (mm) dan kecepatan aliran (m/dt) a. Perencanaan Pipa Air Sebagai dasar perhitungan perencanaan sistem perpipaan digunakan rumus HazenWilliams. Q = 0,279 * C * d2,63 * S0,54 V = 0,36464 * C * d2,63 * I0,54 I = 10,666 * C-1,85 * d-4,87 * Q1,85 d = 1,62558 * C-0,38 * Q0,38 * I0,205

10

keterangan : Q = debit air (m3/dt) V = kecepatan aliran (m/dt) C = koefisien kecepatan relatif Hazen-Williams d = garis tengah pipa bagian dalam (m) S = kemiringan gradien hidrolik = h/L h = head loses L = panjang pipa Faktor C bervariasi terhadap kondisi permukaan pipa, dan periode perencanaan. Faktor–faktor C untuk perhitungan hidrolis adalah pada Tabel 2.1 berikut ini Tabel 2.1 faktor berbagai jenis pipa

BAHAN PIPA

C

Beton (tak terpengaruh umur)

130

Besi Tuang : Besi tuang baru

130

Besi tuang umur 5 th

120

Besi tuang umur 20 th

100

Baja las, baru

120

Lempung

110

Baja Keling, baru

100

Semen Asbes

140

Pralon

130

Sumber : Teknik Sumber Daya Air, 2000

Kecepatan aliran dalam pipa transmisi berkisar antara 0,6 m/dt – 4,0 m/dt sedangkan pada pipa distribusi 0,3 m/dt – 2,0 m/dt. Diameter pipa dapat diketahui dengan rumus :

Σk Q1,85 D = - --------------Σ 1,85k Q0,65

----- (2.2)

11

Untuk penyediaan air berantai lebih rumit dapat dituliskan :

ΣLH) D = - ----------------- untuk setiap penyediaan ----- (2.3) 1,85 Σ (LH/Q0) b. Perhitungan Tekanan Perhitungan tekanan didasarkan pada kehilangan yang terjadi dalam pipa. Ada dua macam kehilangan pipa : - Mayor Losses (Hf) Mayor losses yaitu kehilangan tekanan yang terjadi dalam pipa akibat gesekan air dengan pipa selama pengaliran baik pada pipa lurus maupun pipa membelok. a) Pipa Lurus Hf = f * (L/D) * (v2/2g) ----- (2.4) Keterangan : f = faktor geskan pada pipa L = panjang pipa (m) D = diameter pipa (m) v = kecepatan rencana (m/dt) g = kecepatan gravitasi (9,8 m/dt2) b) Pipa Membelok Hf = k * (v2/2g) ------ (2.5) Dimana: f = koefisien sudut g = percepatan gravitasi (9,8 m/dt2) v = kecepatan rencana (m/dt) dengan nilai k berdasarkan besarnya pengaruh belokan seperti pada Tabel 2.2 dibawah ini Tabel 2.2 Nilai K Berdasarkan Besarnya Belokan

α

Nilai K

5 10o 15o 30o 45o 60o 90o

0,002 0,008 0,018 0,076 0,790 0,375 0,980

o

12

- Minor Losses Minor Losses yaitu kehilangan tekanan yang terjadi dalam pipa karena perubahan bentuk aliran dan perubahan arah aliran. Kehilangan tekanan ini biasanya karena adanya fitting seperti terkelupasnya kulit pipa bagian yang berakibat pecahnya gelembung – gelembung air. 2.1.4. Kualitas Standar Air Minum Dalam beberapa tahun mutu air minum yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya tercapai, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai mutu air minum. Adapun standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Standar Kualitas Air Minum berdasarkan PP No 16 tahun 2005 adalah mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan RI. Melalui keputusan menteri No 907/MENKES/SK/VII/2002 (terlampir). Beberapa hal diatur dalam peraturan menteri tersebut diantaranya air minum harus memenuhi berbagai persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik. Dalam mengawasi kualitas air di berbagai daerah, Menkes RI menugaskan Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten untuk melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk pada sumber air baku. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten juga melakukan penyuluhan bagi masyarakat. Secara Umum Kualitas Air Minum yang disyaratkan oleh Menteri Kesehatan RI adalah sebagai berikut ; a. Kualitas fisik : bau, rasa, warna, suhu dan kekeruhan b. Kualitas kimiawi : Inorganik : Baik yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan dan yang kemungkinan dapat menimbulkn keluhan pada konsumen ditoleransi hingga batas – batas tertentu Organik : Baik yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan dan yang kemungkinan dapat menimbulkn keluhan pada konsumen ditoleransi hingga batas – batas tertentu. Pestisida : Ditoleransi hingga batas – batas tertentu. Desinfektan dan hasil sampingannya : ditoleransi hingga batas – batas tertentu. c. Kualitas biologi : indikator pencemaran air oleh aktivitas domestik, contoh : bakteri eschericia coli

13

d. Kualitas radioaktif : Gross alpha activity kadar maksimal yang diperbolehkan adalah 0,1 Bq/liter sedangkan untuk Gross Beta activity kadar maksimal yang diperbolehkan adalah 1 Bq/liter 2.2. Penyediaan Air Minum di Perkotaan 2.2.1. Gambaran Umum Karekteristik penyedian air minum di perkotaan adalah adanya sistem yang terorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar air minum secara berkesinambungan dalam kualitas dan kuantitas tertentu. Dalam hal ini terkandung pengertian upaya memanipulasi kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan berbagai kebutuhan. Upaya pengadaan air ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan domestik di daerah perumahan, kegiatan industri, perkantoran niaga serta fasilitas umum lainnya. Oleh sebab itu upaya pengelolaan air bersih termasuk dalam kategori pelayanan umum (Kammerer, 1976). Di luar itu dijumpai pula pengadaan air yang diusahakan sendiri baik oleh industri, niaga, perkantoran, maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan cara membuat sumur gali atau pembuatan sumur bor dalam. Pelayanan yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah setempat dengan memanfaatkan berbagai sumber air yang tersedia meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan produksi airnya melalui jaringan pipa ke berbagai pihak pengguna (konsumen) dengan mengenakan sejumlah biaya. Dalam hal ini, pengelolaan air minum di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Industri-industri yang membutuhkan air dalam jumlah yang besar umumnya mengadakan sendiri air yang dibutuhkannya, walaupun diantaranya juga tetap memiliki sambungan dengan jaringan distribusi air dari pelayanan umum untuk kebutuhan domestik dan sanitasinya. Daerah perumahan yang tidak terlayani oleh sistem jaringan, mengusahakan sendiri pengadaan airnya melalui sumur gali atau sumur bor, bahkan untuk sebagian masyarakat berpenghasilan rendah memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Secara garis besar pengadaan air untuk kebutuhan domestik dapat dibedakan sebagai berikut (White, 1972) :

14

1. Pengambilan air dari badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu oleh pribadi/rumah tangga untuk kebutuhan rumah tangga yang bersangkutan. Pada golongan ini air diambil dari mata air, sungai, kolam atau airtanah yang dikelola secara individual. Misalnya pembuatan sumur dangkal untuk kebutuhan suatu keluarga. 2. Pengadaan air dengan mengambil dari badan air tanpa atau dengan pengolahan sederhana yang diusahakan dan dikelola oleh sekelompok rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sekelompok rumah tangga tersebut, misalnya pebuatan sumur, kolam dan sejenisnya untuk dipergunakan bersama oleh beberapa rumah. 3. Pengambilan air dengan mengambil dari badan air dengan pengolahan terlebih dahulu yang diusahakan dan dikelola oleh suatu lingkungan perumahan dan didistribusikan ke setiap rumah dalam lingkungan perumahan yang bersangkutan melalui sistem pipa. Misalnya sarana air bersih yang dibangun untuk lingkungan perumahan atau lembaga oleh lembaga yang bersangkutan. 4. Pengadaan air sebagai bagian dari pelayanan umum kota yang didistribusikan dengan sistem pipa melalui kran umum atau MCK untuk melayani kebutuhan air sekelompok rumah atau suatu lingkungan perumahan tertentu. 5. Pengadaan air sebagai bagian dari jaringan pelayanan umum kota yang didistribusikan dengan sistem pipa melalui sambungan yang melayani beberapa rumah atau seluruh rumah. Berbagai cara dipergunakan untuk menggolongkan kebutuhan dan penggunaan air. Kammerer (1976), membedakan menurut cara pemanfaatannya yaitu : − Pemanfaatan di tempat sumber air berada tanpa memindahkan mengalirkan ke tempat lain, misalnya untuk perikanan atau navigasi. − Pemanfaatan dengan mengalirkan air dari sumbernya ke tempat lain, misalnya untuk air minum dan irigasi. Penggolongan kebutuhan air pada dasarnya diperlukan untuk memperkirakan besar kebutuhan menurut karakteristik pengguna air. Penggolongan kebutuhan air perkotaan yang mencakup kebutuhan air untuk perumahan, kegiatan industri, perdagangan, penggunaan kepentingan umum seperti pemadam kebakaran, taman dan kolam kota, lazim digolongkan sebagai pemanfaatan air dengan cara mengalirkan dari sumbernya ke tempat pengguna. Pengertian ini tidak menutup kemungkinan terhadap kebiasaan yang masih ada

15

di indonesia, terutama di desa-desa dimana sebagian peduduk memenuhi kebutuhan air di tempat sumber air berada, misalnya mandi – cuci di sungai atau mata air. Beberapa pustaka menyatakan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi besar kebutuhan air diantaranya Kammerer (1976) dan Lavenson (1980) mengemukakan beberapa faktor sebagai berikut : − − − − − − − − −

Jenis dan besar lingkungan Iklim Kualitas Air Tekanan Aliran Air Ketersediaan saluran buangan air kotor Ketersediaan meter pengguna air Umur lingkungan Peraturan pembatasan penggunaan air Ongkos/tarif air

Aplikasi berbagai faktor di atas dalam memperkirakan besarnya kebutuhan air nyatanya bukan hal yang mudah, terlebih kebutuhan tersebut akan selalu berubah menurut perjalanan waktu. 2.2.2 Lembaga Pengelola Layanan Air Minum Di Indonesia instansi atau lembaga resmi yang mengelola pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Instansi ini bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat. Selain PDAM ada juga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penyediaan Air Minum di Kabupaten Aceh Jaya. Di Kabupaten Aceh Jaya pembentukan BLUD SPAM didasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Jaya No. 9 tahun 2008 tentang pembentukan badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Minum Aceh Jaya lengkap dengan struktur dan kebutuhan pegawainya. Sedangkan dasar hukum yang melandasi pengembangan kelembagaan penyediaan air minum di Kabupaten Aceh Jaya adalah : •

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

•

PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM, dan peraturan perundangundangan terkait.

•

PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah.

BLUD juga bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat melalui Sekretaris Daerah. 16

Baik BLUD maupun Perusda berhak mendapatkan bantuan dana dari APBD, namun memiliki prosedur dan tatacara yang sedikit berbeda. a. Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah baik kota / kabupaten maupun provinsi dengan sahamnya bisa semuanya dimiliki oleh pemerintah daerah atau sebagian dimiliki pemerintah daerah (saham mayoritas) dan sebagian lainnya dimiliki oleh pihak ketiga (UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pasal 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5). Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat antara lain: a) Memberi jasa b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum c) Mencari keuntungan atau memupuk pendapatan Tujuan didirikannya perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan di daerah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundang-undangan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, dikelola oleh Perusahaan Daerah (UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pasal 5 ayat 4), diantaranya mengelola sumber daya air yang ada di wilayahnya untuk dimanfaatkan sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat. Dalam upaya mencapai tujuannya, Perusahan Daerah dapat bekerjasama dengan swasta, koperasi, dan perusahaan negara lainnya. Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Pernerintah Daerah (BUMD) bisa berbentuk Perusahaan Daerah atau Perusahaan Daerah yang berbentuk Badan Hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT), dimana pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah dengan memisahkan sebagian kekayaan daerah sebagai saham pada Perseroan Terbatas (PT), selanjutnya perseroan terbatas tersebut diperlakukan dan tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas (UD No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Baik Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas adalah milik Pemerintah Daerah. Perusahaan daerah, tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah setempat, termasuk dalam hal investasi dan pengembangan. Pemerintah daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa menganggarkan penyertaan modal awal dalam 17

pembentukan perusahaan daerah, atau juga dapat memberikan bantuan untuk pengembangan perusahaan daerah atau BUMD. Untuk melaksanakan pembangunan prasarana pengelolaan sesumber air, sebagai modal investasi pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman, baik pinjaman dari pihak dalam negeri maupun dari pihak luar negeri (PP No 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3). Pinjaman tersebut bisa berbentuk pinjaman jangka panjang, karena untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat (PP No 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, pasal 3; pasal 4 ayat 1, dan ayat 2). b. Badan Layanan Umum i. Konsepsi Dasar BLU Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Beberapa hal penting yang terkait dengan operasional BLU adalah ; Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau yang disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

18

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang disebut RBA, merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidahkaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. ii. Tujuan dan Asas BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Adapun asas-asas dalam BLU adalah (1)

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah

untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. (2)

BLU

merupakan

bagian

perangkat

pencapaian

tujuan

kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. (3)

Menteri/pimpinan lembara/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. (4)

Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota. (5)

BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

(6)

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan

disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. (7)

BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang

sehat.

19

iii. Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPKBLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: a.

Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b.

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian

masyarakat atau layanan umum; dan/atau c.

Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan

kepada masyarakat. Persyaratan teknis terpenuhi apabila: a.

kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan

ditingkatkan

pencapaiannya

melalui

BLU

sebagaimana

direkomendasikan

oleh

menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan b.

kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana

ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; b. pola tata kelola; c.

rencana strategis bisnis;

d. laporan keuangan pokok; e.

standar pelayanan minimum; dan

f.

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Dokumen tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD untuk mendapatkan

persetujuan

sebelum

disampaikan

kepada

Menteri

Keuangan/

gubernur/bupati /walikota, sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai

persyaratan

administratif

diatur

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

20

Proses penetapan PPK-BLU adalah sebagai berikut: 1.

Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPKBLU

kepada

Menteri

Keuangan/gubernur/bupati/walikota,

sesuai

dengan

kewenangannya. 2.

Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLU.

3.

Penetapan tersebut dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU bertahap.

4.

Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan.

5.

Status BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

6. Status BLU-Bertahap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. 7. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 bulan sejak diterima dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD. Adapun penerapan PPK-BLU berakhir bila: a. dicabut

oleh

Menteri

Keuangan/gubernur/bupati/walikota

sesuai

dengan

kewenangannya; b. dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota berdasarkan usul dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya; atau c. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan penerapan PPK-BLU dilakukan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif. Pencabutan status dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu: 1.

Menteri


sesuai

dengan

kewenangannya, membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLU atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul diterima.

21

Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak. 2.

Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLU sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

3.

Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan, Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, menunjuk suatu tim penilai.

iv. Standard dan Tarif Layanan 1.

Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

2.

Standar pelayanan minimum tersebut dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.

3.

Standar pelayanan minimum harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Dalam hal tarif layanan, maka BLU: a..

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.

b.

Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

c.

Tarif layanan diusulkan oleh BLU kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.

d.

Usul tarif layanan dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD selanjutnya ditetapkan

oleh

Menteri


sesuai

dengan

kewenangannya. e. Tarif layanan harus mempertimbangkan: i. kontinuitas dan pengembangan layanan; ii. daya beli masyarakat; iii. asas keadilan dan kepatutan; dan iv. kompetisi yang sehat.

22

2.2.3 Keuangan Daerah Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

23

Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1.

Pendapatan asli daerah ( PAD), yang meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah;

2.

Dana perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan (c). Dana Alokasi Khusus; dan

3.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana hibah dan dana darurat)

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. 2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pengawasan

dan

24

pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. APBD terdiri atas: Anggaran pendapatan, yang terdiri dari PAD, dana perimbangan dan dana lain – lain yang sah. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah : A) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. B) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. D) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. E) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan

sumberdaya,

serta

meningkatkan

efisiensi

dan

efektifitas

perekonomian daerah. F) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. G) Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

25

2.3. Penilaian Terhadap Pengelolaan PDAM Secara Teknis Untuk mengevaluasi kinerja lembaga penyedian jasa air minum, dalam hal ini PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) diperlukan beberapa indikator yang jelas dan terperinci, melalui penilaian yang lengkap ini diharapkan pengembangan kedepan bisa lebih baik lagi. Adapun krtiteria penilaian terhadap pengelolaan PDAM, merupakan hasil olahan dari PERPAMSI, berikut disajikan pada tabel 2.2. berikut ini ; Tabel 2.2 Variabel Penilaian Terhadap Pengelolaan PDAM Secara Teknis KETERANGAN PENILAIAN TERHADAP TEKNIS PEMENUHAN AIR - Kuantitas layanan dan pengembangannya - Kuantitas air produk dan layanan - kontuinitas layanan 24 jam BAGAIMANA PROSES PRODUKSI AIR BERSIH - Ketersediaan sumber – sumber air - proses pengolahan yang digunakan - pengendalian kuantitas dan kualitas sumber, pengolahan dan produksi - penanganan resiko kemungkinan kekeringan sumber - penanganan resiko kemungkinan tercemarnya sumber - kebutuhan air perkapita eksisting dibanding debit rencana PENILAIAN ASPEK TEKNIS LAYANAN - Konsep dasar sistem layanan - Perpipaan / Sambungan Rumah (SR) - Reservoir - Hidran Umum PENILAIAN ASPEK TEKNIS LAYANAN PRODUKSI - Kapasitas produksi terpasang (l/dtk) - kapasitas produksi operasi (l/dtk) - pemanfaatan kapasitas produksi ( %) - penambahan kapasitas produksi (l/dtk) - kapasitas belum dimanfaatkan (l/dtk atau %). - target penurunan kehilangan air (%) - penyebab kebocoran / kehilangan air PENILAIAN TERHADAP ASPEK PENDUKUNG ASPEK TEKNIS - Aspek Biaya Produksi (biaya OP) - Aspek Biaya Operasi - Pengelola Infrastruktur Kota / PDAM - Pengembangan / Investasi PDAM - Konsep standar Layanan TOTAL NILAI Sumber : Olahan Perpamsi, 2009

26

2.4. Proyeksi Kebutuhan Air Minum 2.4.1. Estimasi Pertumbuhan Penduduk Penentuan besarnya kebutuhan air untuk keperluan domestik berbeda dengan penentuan besarnya keperluan untuk non domestik. Perkiraan besarnya kebutuhan air minum untuk domestik yang digunakan selama ini adalah data pertumbuhan jumlah penduduk di tempat tersebut. a. Angka Pertumbuhan Penduduk Angka pertumbuhan penduduk dihitung dalam prosen denga nrumus : Angka Pertumbuhan (%) = {Σ Pertumbuhan (%) / Σ Data} ----- (2.6)

b. Proyeksi Jumlah Penduduk Angka pertumbuhan dalam suatu prosen tersebut digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk untuk beberapa tahun mendatang. Pada kenyataannya tidak selalu tepat tetapi perkiraan ini dapat dijadikan sebagai perhitungan volume kebutuhan air di masa mendatang Ada beberapa metode yang digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk, yaitu : 1) Metode Geometrical Increase Pn = Po (1 + r)n ------ (2.7) Keterangan : Po = jumlah penduduk pada awal tahun r = prosentase pertumbuhan geometri penduduk tiap tahun n = periode waktu yang ditinjau 2) Metode Arithmatical Increase Pn = Po + nr ------ (2.8) R = ( Po – Pt ) / t Keterangan : Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n Po = jumlah penduduk pada awal tahun proyeksi Pt = jumlah penduduk akhir tahun proyeksi

27

r = angka pertumbuhan penduduk / tahun n = periode waktu yang ditinjau t = banyaknya tahun sebelum analisis 3) Metode Chi Square Y = a + b.x ------ (2.9) a = Σ ( Xi Y ) / n b = Σ( Xi Y ) / ΣXi2 keterangan : Y = jumlah penduduk pada tahun proyeksi ke-n a = jumlah penduduk pada awal tahun b = pertambahan penduduk rata – rata n = jumlah tahun proyeksi dasar x = jumlah tahun proyeksi mendatang Xi = variabel coding Yi = Data jumlah penduduk awal 2.4.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Faktor - faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan air minum : ~ Jumlah Penduduk yang berkembang setiap tahun ~ Tingkat pelayanan ~ Faktor kehilangan air Kebutuhan air minum dan air bersih untuk suatu kota didasrkan pada besarnya jumlah penduduk yang dilayani dikalikan tingkat pelayanan / kebutuhan penduduk perkapita perhari sesuai dengan klasifikasi kota dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk non domestik seperti sosial, komersil, industri, irigasi, serta faktor kehilangan air. Untuk klasifikasi kota dan kriteria kebutuhan air sektor non domestik dapat lihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 dibawah ini. Sedangkan untuk irigasi estimasi kebutuhannya bisa berdasarkan standar Departemen Pertanian RI, yaitu 2 liter/detik/Ha.

28

Tabel 2.3 Kriteria Perencanaan Air Minum Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk

Uraian

No

> 1.000.000

500.000–

100.000–

20.000-

< 20.000

1.000.000

500.000

100.000

Metro

Besar

Sedang

Kecil

Desa

I

II

III

IV

V

1

Konsumsi unit sambungan rumah (SR) (l/orang/hari)

190

170

150

130

100

2

Konsumsi unit hidran umum (HU) (l/orang/hari)

30

30

30

30

30

3

Konsumsi unit non domestik (%)

20-30

20-30

20-30

20-30

10-20

4

Kehilangan Air (%)

20-30

20-30

20-30

20-30

20

5

Faktor Max day

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

6

Faktor peak-hour

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

7

Jmlh jiwa-SR

5

5

6

6

10

8

Jmlh jiwa per-HU

100

100

100

100-200

200

9

Sisa tekan di jaringan distribusi (mka)

10

10

10

10

10

10

Jam operasi

24

24

24

24

24

11

Vol. Resevoir (% max day demand)

20

20

20

20

20

12

SR : HU

50:50 s.d 80:20

50:50 s.d 80:20

80:20

70:30

70:30

13

Cakupan Pelayanan

90*

90

90

90

70**

*) 60 % Perpipaan, 30 % non perpipaan **) 25 % perpipaan, 45 % non perpipaan Sumber : Ditjen Cipta Karya DPU, tahun 1994

29

Tabel 2.4 Perencanaan Kebutuhan Air Bersih sector Non Domestik

No

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sekolah Rumah Sakit Puskesmas Masjid Kantor Pasar Hotel Rumah Makan Kompleks Militer Kawasan Industri Kawasan Pariwisata

Kebutuhan Air 10 200 2 2 10 12 150 100 60 0,2 - 0,8 0,1 - 0,3

Satuan L/murid/hari L/tempat tidur/hari M3/hari M3/hari L/pegawai/hari M3/Ha/hari L/tempat tidur/hari L/tmp duduk/hari L/orang/hari L/dtk/Ha L/dtk/Ha

Sumber : Ditjen Cipta Karya DPU, 1994

2.4.3 Fluktuasi Penggunaan Air Fluktuasi penggunaan air minum adalah penggunaan air oleh konsumen

dari

waktu ke waktu dalam skala jam, hari, minggu, bulan maupun dari tahun ke tahun yang hampir secara terus menerus. Adakalanya penggunaan air lebih kecil dari kebutuhan rata – ratanya, adakalanya sama dengan kebutuhan rata - ratanya atau bahkan lebih besar dari kebutuhan rata - ratanya. Sesuai dengan keperluan perencanaan sistem penyediaan air bersih maka terdapat dua pengertian yang ada kaitanya dengan fluktuasi pelayanan air, yaitu: 1) Faktor Hari Maksimum / Maximum Day Factor Faktor perbandingan antara penggunaan hari maksimum dengan penggunaan air rata - rata harian selama setahun, sehingga akan diperoleh: Q hari maks = fmd * Q hari rata-rata Q hari maks = 1,1 * Q hari rata-rata ------ (2.10) 2) Faktor Jam Puncak / Peak Hour Factor Faktor perbandingan antara penggunaan air jam terbesardeop£ penggunaan air rata - rata selama hari maksimum , sehingga aka diperoleh: Q jam puncak = fjp * Q hari maks Q jam puncak = 1,1 * Q hari maks ------ (2.11)

30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.

Metode Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Ungaran. Secara sistematis dimulai dari studi pustaka, pengumpulan data, analisa data, analisa hasil perhitungan, serta kesimpulan dan saran. Langkah tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 bagan alir berikut : Perumusan Masalah

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

Data Layanan Eksisting PDAM Kab Semarang Cabang Ungaran

Data Kondisi Sosial dan Ekonomi Kota Ungaran Analisa Data

Proyeksi Peningkatan Kebutuhan Air Minum Masyarakat

Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Air Baku yang ada di Kota Ungaran

Proyeksi Pengingkatan Kebutuhan Air Minum Non Domestik -

Pencarian sumber baru bila kurang Perbaikan kinerja dan pembenahan sektor teknis - non teknis di PDAM Cabang Ungaran

Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Air Baku yang ada di Kota Ungaran

Rekomendasi dan Kesimpulan Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

31

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan Pengamatan Langsung (Observasi) dengan Dokumentasi. Adapun data yang dibutuhkan berdasarkan tujuan studi tersebut di atas adalah : ♦ Data Teknis dan non teknis PDAM Cabang Ungaran, meliputi kondisi eksisting cakupan layanan, ketersediaan, kualitas air, jaringan distribusi, jumlah pelanggan, dan data non teknis pendukung (keuangan, hutang piutang, operasional, dan adminsitrasi) ♦ Data yang ada kaitannya dengan pola kebijaksanaan pembangunan Kota Ungaran, dan mencakup wilayah diatasnya yang meliputi Pola Dasar Pembangunan Kota / Kabupaten, RUTRK, dan P3KT. ♦ Data dan informasi mengenai masalah sosial dan ekonomi meliputi : kependudukan, industri, irigasi, perkantoran, fasilitas umum dan social, penggunaan lahan, mata pencaharian penduduk dan penggunaan air di Kota Ungaran. ♦ Data dan informasi mengenai sumber air baku meliputi air permukaan dan air tanah, beserta kondisi eksisting pemanfaatan sumber air tersebut. ♦ Data tentang Undang – Undang RI No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum, Undang – Undang No 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Permendagri No 61 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ♦ Data tentang Syarat dan Standar Kualitas Air Minum oleh Menteri Kesehatan RI ♦ Data tentang dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dana alokasi untuk Pembangunan Fisik atau Pekerjaan Umum

3.2

Analisa Data Untuk pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Ungaran, dilakukan

pendekatan melalui analisa – analisa berikut ; • • • • • • • •

Analisis kinerja teknis PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran Analisis kinerja non teknis PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran Analisis potensi sumber air baku Analisis proyeksi peningkatan kebutuhan air minum. Analisis perkembangan wilayah, jumlah penduduk, dan perekonomian secara umum. Analisis mengenai rencana pembangunan yang ada dalam RUTRK dan P3KT. Analisis mengenai optimalisasi pemanfaatan sumber air baku. Analisis pencapaian target dalam rangka memenuhi standar SPAM

32

3.3

Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Perhitungan kebutuhan air minum adalah untuk masyarakat umum Kota Ungaran, namun tetap dengan mempertimbangkan kebutuhan air untuk sektor non domestik (sector industri, serta kebutuhan untuk pertanian / irigasi untuk tiap kecamatan. Adapun tahun atau waktu yang dipakai untuk perhitungan yaitu pada ; a.

Kondisi data eksisting, tahun 2006

b.

Kondisi 12 tahun kedepan, tahun 2018

Standar kebutuhan yang dipakai untuk menghitung kebutuhan secara total mengacu pada ; 1. Untuk perorangan (domestik) menggunakan standar Ditjen Cipta Karya DPU tahun 1994, berdasarkan klasifikasi kota (dalam lt / orang / hari) 2. Untuk Non Domestik (Fasiltas umum, fasilitas sosial, tempat ibadah, pariwisata, dan sektor industri menggunalam standar Ditjen Cipta Karya DPU 1994) 3. Sektor Pertanian, menggunakan standar Departemen Pertanian 1997 Proyeksi peningkatan penduduk akan menggunakan Model Pertumbuhan Eksponensial, adapun rumusnya sebagai berikut ; Pt = Po (1 + a)n Keterangan :

Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke – n Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar a = Tingkat pertumbuhan penduduk n = jangka waktu (tahun) 3.4

Tata Ruang Kota Ungaran

Berdasarkan RUTRK / RDTRK Ungaran tahun 2002, kota Ungaran akan dibagi kedalam 5 BWK (Bagian Wilayah Kota), data ini nanti bisa menjadi acuan dalam mengembangkan jaringan distribusi berdasarkan rencana perkembangan kota dan daerah potensi. 3.5

Penilaian Terhadap Operasional PDAM Secara Teknis Untuk melakukan penilaian terhadap kerja PDAM Kabupaten Semarang Cabang

Ungaran ecara teknsi didasarkan 5 aspek atau 5 variable utama, yakni ; Aspek Teknis

33

Pemenuhan Air, Aspek Proses Produksi Air Bersih, Aspek Teknis Layanan, Aspek Teknis Layanan Produksi, dan Aspek Pendukung Aspek Teknis Kelima variable tersebut juga meliputi berbagai sub variable, sehingga penilaian yang dilakukan diharapkan mampu merumuskan hasil kesimpulan yang paling baik. Namun penentuan kategori tersebut berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh PERPAMSI. Adapun variable dan sub variabelnya dijabarkan berikut ini ; Penentuan Bobot Penilaian Pada evaluasi dan penilaian kinerja secara teknis PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran akan menggunakan menggunakan Metode Perbedaan Semantik yaitu metode yang menilai suatu objek berdasarkan dua ajektif yang bertentangan. Dalam studi ini yang akan diukur berupa pilihan yang baik dan kurang baik. Namun untuk membuat lebih akurat jenjang skor dibuat menjadi jenjang 3, dengan rincian sebagai berikut ; 1. Pilihan yang Baik ------ (Poin 3) 2. Pilihan yang Sedang ------ (Poin 2) 3. Pilihan yang Kurang ------ (Poin 1) Agar penentuan jumlah poin tiap variable dan sub variabelnya semakin teliti, maka semua jenis sub varibel akan dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu ; Kualitatif (data yang diperoleh berdasarkan pendeskripsian atau berupa kata – kata) dan kuantitatif (data yang didapat berdasarkan pengukuran atau perhitungan). Penentuan jenis data disajikan pada tabel 3.1 berikut ini ;

34

Tabel 3.1 Varibel, Sub Varibel, Jenis Data dan Bobot Penilaian Variabel Aspek Teknis Pemenuhan Air Aspek Proses Produksi Air Bersih

Aspek Layanan

Teknis

Aspek Teknis Layanan Produksi

Aspek Pendukung aspek teknis

Sub Variabel - Kuantitas layanan dan pengembangannya - Kontuinitas layanan 24 jam - Kualitas air produk dan layanan - Ketersediaan sumber – sumber air - proses pengolahan yang digunakan - pengendalian kuantitas dan kualitas sumber, pengolahan dan produksi - penanganan resiko kemungkinan kekeringan sumber - penanganan resiko kemungkinan tercemarnya sumber - kebutuhan air perkapita yang dipakai dibanding debit rencana . - konsep dasar sistem layanan - perpipaan / sambungan rumah - Reservoir - Hidran Umum - Kapasitas produksi terpasang (l/dtk) - kapasitas produksi operasi (l/dtk) - pemanfaatan kapasitas produksi ( %) - penambahan kapasitas produksi (l/dtk) - kapasitas belum dimanfaatkan (l/dtk atau %). - target penurunan kehilangan air (%) - sebab kebocoran / kehilangan air

Jenis Data Kualitatif Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif Kualitatif

Bobot Maks 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Kualitatif

3.00

Kualitatif

3.00

Kualitatif

3.00

Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kualitatif

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

- Aspek Biaya Produksi (biaya OP) - Aspek Biaya Operasi (pegawai, energi, kimia, Bahan pembantu, pemeliharaan, retribusi air baku,) - Pengelolaan Infrastruktur Kota / PDAM - Pengembangan / Investasi PDAM - Konsep standar Layanan

Kuantitatif

3.00

Kuantitatif

3.00

Kualitatif Kuantitatif Kualitatif TOTAL

3.00 3.00 3.00 75.00

Sumber : Riduwan, Skala Pengukuran Variabel Penelitian, 2002

Penentuan poin 1,2 atau 3 bisa dilakukan dengan cara berikut ; - Kuantitatif Dengan cara nilai rata – rata, yang diperlukan dalam data ini adalah ; a. Nilai maksimal dan minimal b. Interval kelas, untuk menentukan batasan poin 1,2, dan 3 Interval = ( Nmax – Nmin ) / Jumlah Data Klasifikasi penilaian ; Poin 1 ----- (Nmin) < x < (Nmin + Interval) Poin 2 ----- (Nmin + Interval) < x < (Nmin + 2*Interval) Poin 3 ----- (Nmin + 2*Interval) < x < (Nmax)

35

- Kualitatif Penentuan poin untuk data yang bersifat kualitatif bisa di tentukan dengan membuat indicator tiap sub variable, dalam studi ini ada 10 data yang bersifat kualitatif, yaitu : kuantitas layanan dan pengembangannya ; Kualitas air produk dan layanan ; proses pengolahan yang digunakan ; pengendalian kuantitas dan kualitas sumber, pengolahan dan produksi ;

penanganan resiko kemungkinan

kekeringan sumber ; penanganan resiko kemungkinan tercemarnya sumber ; konsep dasar sistem layanan ; penyebab kebocoran / kehilangan air ; Pengelolaan Infrastruktur Kota / PDAM ; konsep standar Layanan. Untuk menentukan besarnya poin maka yang diberi penilaian adalah indicator tiap sub variable seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian penentuan poin dalam studi ini diharapkan bisa lebih teliti. Penilaian yang muncul berdasarkan jumlah skor yang ada dari semua jenis sub variable. Adapun kesimpulan yang muncul didasarkan kategori PDAM yang dikeluarkan oleh PERPAMSI. Yaitu kategori Sakit, Kurang Sehat dan Sehat. Kategori Sakit : Poin < 25.00 Kategori Kurang Sehat : Poin 25.00 – 50.00 Kategori Sehat : Poin > 50.00 3.6

Kajian Pengembangan SPAM di Ungaran Untuk menentukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota

Ungaran, aspek yang dikaji adalah aspek teknis dan non teknis a. Aspek Teknis Variable dari aspek teknis ini meliputi ; 1. Potensi sumber air ---Æ Volume kapasitas air yang bisa dimanfaatkan 2. Kemudahan pencapaian terhadap wilayah pelayanan, meliputi ; i. ii.

Jarak antar sumber dan daerah layanan Bangunan penghalang

3. Keandalan tiap sumber air, meliputi ; i. ii. iii.

Sistem pengisian kembali setelah pengambilan Debit aman Kualitas air

36

4. Sistem Pengolahan, meliputi ; i. ii.

Kebutuhan bangunan pengolahan air Kebutuhan bangunan pelengkap

5. Sistem Transmisi ---Æ Menggunakan system pemompaan atau cara gravitasi 6. Sistem Distribusi ---Æ Menggunakan system pemompaan atau cara gravitasi 7. Reservoir Pelayanan 8. Faktor Pemakaian Rata – Rata b. Aspek Non Teknis Variable dari aspek Non Teknis ini meliputi ; 1. Permasalahan kelembagaan, meliputi potensi dan kendala atau hambatan dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan penyediaan air minum 2. Permasalahan administrasi, meliputi hutang piutang, corporate perusahaan dan ketertiban organisasi 3. Biaya investasi, dengan parameter pembiayaan bangunan konstruksi yang diperlukan, biaya jaringan distribusi diperlukan, serta biaya pembebasan lahan. (standar PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran) 4. Biaya produksi tiap m3, dengan parameter volume produksi dasar, jarak, dan system distribusi (standar PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran) 5. Permasalahan Keuangan, meliputi pembayaran tagihan, rotasi bagi petugas pembaca meteran, rencana penggunaan aset, perbaikan rasio keuangan perusahaan 6. Permasalahan operasional, berupa peningkatan pelayanan dengan perbaikan jaringan dan meteran yang rusak, serta perlunya pencarian mitra dalam mengelola sumber air terkait dalam upaya penyediaan air minum bagi masyarakat Analisa dan perhitungan data yang ada akan digunakan untuk memprediksi rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Ungaran. Sehingga rekomendasi dan saran yang nantinya muncul dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Ungaran ini diharapkan bisa lebih teliti. Mengingat analisa yang dilakukan menggabungkan faktor – faktor teknis dan faktor – faktor non teknis serta juga dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Kota Ungaran.

37

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA Data – data yang didapat selama mengadakan study dan survey, baik data primer ataupun sekunder perlu dikumpkulkan selanjutnya untuk dilakukan proses pengolahan data. Adapun data – data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut : 1. Gambaran Umum Kota Ungaran 2. Data Kependudukan dan Kondisi Sosio Ekonomi 3. Tata Ruang Kota Ungaran 4. Data Sistem Pelayanan Air Bersih Eksisting 5. Data Fasilitas Sosial Ekonomi 6. Data Non Teknis 4.1 Gambaran Umum Kota Ungaran Kota Ungaran luas wilayahnya mencapai 73,95 km2. Kota Ungaran terdiri dari 21 kelurahan dan desa. Sebagai ibukota kabupaten, Ungaran memiliki berbagai potensi untuk menjadi

wilayah

yang

maju

perekonomiannya.

Adapun

batas-batas

wilayah

administrasinya adalah, Sebelah Utara : Kecamatan Gunungpati Sebelah Selatan : Kecamatan Klepu Sebelah Timur : Kecamatan Kedungjati Sebelah Barat : Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Boja (Kabupaten Kendal) Secara umum Kota Ungaran terbagi menjadi 2 wilayah, yakni, 1 Wilayah sebelah barat jalan raya (meliputi daerah kaki Gunung Ungaran yang merupakan daerah pertanian subur) 2. Wilayah sebelah timur jalan raya (bukan merupakan daerah subur, bahkan sebagian merupakan daerah gersang)

38

Kabupaten Semarang pada umumnya memiliki ketersediaan air yang cukup. Termasuk Kota Ungaran dan kota – kota sekitarnya, berdasarkan Peta CAT Propinsi Jateng, Dinas Pertambangan dan Energi Jateng, Tahun 2002, jumlah cekungan air tanah (CAT) di kota ini terdapat 2 CAT. Adapun data Cekungan Air Tanah (CAT) tersebut adalah CAT Ungaran yang memiliki potensi berjumlah 144,78 Juta m3 dan CAT Rawapening berjumlah 133,2 Juta m3. Selain itu mata air di Kota Ungaran ini juga memiliki debit yang relatif cukup tinggi. Potensi ini menandakan bahwa,

Kota Ungaran dan sekitarnya

sekiranya mampu memenuhi kebutuhan air bersih atau air minum bagi masyarakat umum dan untuk fasum, fasos dan instansi pemerintah lainnya. Sedangkan dilihat dari topografinya, Kota Ungaran termasuk pada wilayah berbukit, terutama disebelah barat Kota Ungaran. Kota ini terletak diatas ketinggian 362 meter dari permukaan air laut, serta berada di lereng Gunung Ungaran, dengan kelerengan bervariasi, antara 0 – 70 %. Secara rinci, kondisi topografi Kota Ungaran adalah sebagai berikut : a. Tanah dengan kemiringan 0-2 %, hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah Kota Ungaran, terdapat di Gedanganak. b. Tanah dengan kemiringan 2-8 %, terdapat pada sebagian Gedanganak, Genuk, dan Langensari. c. Tanah dengan kemiringan 8-15 %, meliputi sebagian besar wilayah Kota Ungaran, meliputi Kelurahan Ungaran, Sidomulyo, Kalirejo bagian utara, dan Genuk bagian Selatan. d. Tanah dengan kemiringan 15-40 %, berada di sebelah utara Kota Ungaran, bagian timur di sebagian besar Kalongan dan Leyangan, serta di sebagian besar Candirejo dan di Langensari. e. Tanah dengan kemiringan 40-45 %, terdapat di sebelah barat Kota Ungaran, yaitu di Lerep. f. Tanah dengan kemiringan lebih dari 45 %, terdapat di sekitar Gunung Sewakul, kawasan Penggaron di Susukan, dan disebagian kecil wilayah Kalirejo. Sebagaian besar wilayah Kota Ungaran adalah perbukitan, sehingga untuk sistem pelayanan air bersih, sistem yang digunakan sebagian besar dengan menggunakan sistem gravitasi. Hal ini juga mendukung kemudahan dalam melayani pengadaan air minum bagi

39

masyarakat Kota Ungaran. Berikut ini rincian data mengenai ketinggian tanah ditiap kelurahan dan desa di Kota Ungaran yang disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini : Tabel 4.1 Ketinggian Tanah Dari Permukaan Air Laut di Kota Ungaran

Kelurahan / Desa Gogik Langensari Beji Layengan Kalongan Kawengan Kalikayen Mluweh Susukan Kalirejo Sidomulyo Gedanganak Candirejo Nyatnyono Genuk Ungaran Bandarjo Lerep Keji Kalisidi Branjang JUMLAH

< 500 m 400 420 420 420 300 100 100 420 420 390 390 390 390 390 14

500 – 749 m 600 500 700 700 -500 550 600 7

> 750 m -

Sumber : BPS Kab Semarang Tahun 2007

40

4.2. Data Kependudukan dan Kondisi Sosio Ekonomi Kota Ungaran pada tahun 2006 memiliki penduduk sebanyak 119.550 jiwa, yang memiliki latar belakang kerja berbeda – beda, berikut ini data tentang jumlah penduduk tiap desa, luas wilayah, hingga mata pencarian penduduk, ditampilkan pada Tabel 4.2.1, Tabel 4.2.2 dan Tabel 4.2.3 dibawah ini. Tabel 4.2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2006

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kelurahan / Desa Gogik Langensari Beji Layengan Kalongan Kawengen Kalikayen Mluweh Susukan Kalirejo Sidomulyo Gedanganak Candirejo Nyatnyono Genuk Ungaran Bandarjo Lerep Keji Kalisidi Branjang TOTAL

Jumlah Penduduk (Jiwa) 3.045 7.327 7.278 3.605 7.386 5.991 3.209 3.597 6.082 3.188 3.264 12.226 2.339 5.758 6.322 11.678 9.357 8.709 1.895 4.661 2.543 119.550

Sumber : BPS Kabupaten Semarang 2007

41

Tabel 4.2.2. Data Luas Wilayah

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kelurahan / Desa Gogik Langensari Beji Layengan Kalongan Kawengen Kalikayen Mluweh Susukan Kalirejo Sidomulyo Gedanganak Candirejo Nyatnyono Genuk Ungaran Bandarjo Lerep Keji Kalisidi Branjang TOTAL

Luas Wilayah (km2) 1,49 1,67 2,17 2,03 8,68 7,48 3,23 4,25 3,04 3,04 1,17 2,90 2,12 4,25 1,58 1,66 2,25 6,82 1,83 7,96 4,33 73,95

Sumber : BPS Kabupaten Semarang 2007

Tabel 4.2.3. Data Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mata Pencarian Petani Buruh Tani Pengusaha Buruh Bangunan Pedagang Angkutan PNS / TNI Pensiunan Buruh Industri Lain – Lain JUMLAH

Jumlah (jiwa) 8535 7.395 998 5.729 10.456 3.435 5.882 1.273 12.903 24.821 71.456

Sumber : BPS Kab. Semarang Tahun 2007

42

4.3.

Tata Ruang Kota

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) atau Rencana detail Tata Ruang Kota Ungaran, Kota Ungaran dibagi kedalam 5 (lima) bagian Wilayah Kota (BWK), dengan rincian sebagai berikut : •

BWK I merupakan wilayah pusat Kota Ungaran

•

BWK II merupakan wilayah di sebelah barat laut kota Ungaran

•

BWK III merupakan wilayah di sebelah timur laut kota Ungaran

•

BWK IV merupakan wilayah disebelah tenggara Kota Ungaran

•

BWK V merupakan wilayah di sebelah barat daya Kota Ungaran

Adapun tata guna lahan sesuai dengan karateristik BWK dapat dilihat pada Tabel 4.3. dan Gambar 4.1 berikut ini : Tabel 4.3. Rencana Tata Guna Lahan Kota Ungaran

Penggunaan

BWK I

BWK II

BWK III

BWK IV

BWK V

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

Perkantoran

50,40

76,60

50,00

10,00

20,00

Perdagangan

-

50,00

20,00

20,00

-

Pendidikan

35,00

-

66,00

10,00

-

Campuran

15,00

11,00

8,00

30,00

13,00

Agro Industri

70,00

-

-

-

-

7,20

26,00

71,00

122,80

Konversi

Lahan

dan 10,00

Kawasan Perumahan

114,00

117,00

134,00

225,00

88,00

Cadangan

61,20

-

10,50

111,00

233,80

Jaringan Jalan

89,40

66,20

45,00

213,00

82,00

Wisata Alam

-

-

60,00

-

-

Bangunan Umum

-

-

-

20,00

-

Industri

-

-

-

70,00

-

Pengembangan

Sumber : RUTRK / RDTRK Kota Ungaran 2002

43

Sumber : RDRTK Ungaran 2002-2022 Gambar 4.1 Tata Guna Lahan Kota Ungaran

44

4.4 Sistem Pelayanan Air Bersih Eksisting 4.4.1 Umum Secara umum, sistem penyediaan air bersih oleh PDAM Kabupaten Semarang terbagi menjadi 3 cabang, Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Masing – masing cabang memiliki sistem yang terpisah dan tidak saling berhubungan, dimana setiap area pelayanan memiliki sumber air sendiri – sendiri, termasuk untuk Kota Ungaran, yang terlayani oleh PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran. Sebagian besar air berasal dari mata air dan didistribusikan secara gravitasi ke wilayah pelayanannya. Sebagian besar pipa transmisi di Kota Ungaran juga berfungsi sebagai pipa distribusi. Beberapa bak pelepas tekan ditempatkan dibeberapa lokasi pada pipa transmisi untuk menghindari adanya tekanan yang terlalu tinggi pada pipa. 4.4.2 Kondisi Eksisting Penanganan air bersih di Kota Ungaran dikelola oleh PDAM Kabupaten Semarang cabang Ungaran adalah sistem IKK (instalasi kota kecamatan). Dari data distribusi air bersih Kota Ungaran (Data PDAM Kabupaten Semarang, 2007-2008) dapat disimpulkan bahwa kondisi pelayanan air bersih di Kota Ungaran adalah sebagai berikut : a. Data Air Air Yang Diproduksi

: 4.699.227 m3 /thn

2. Air Yang Terdistribusi

: 4.570.271 m3 /thn

3. Air Yang Terjual

: 2.344.790 m3 /thn = 6424 m3 / hari

1

b. Data Secara Umum 1. Cakupan pelayanan air

: 45,63%

2

Cakupan penduduk

: 43.480 jiwa.

3

Kapasitas terpasang

: 210 lt/det

4

Produksi aktual

: 165 lt/dtk

5

Tingkat Kebocoran

: 46 %

6

Jumlah Sambungan Rumah

: 8696 buah

7

Jumlah Sambungan HU

: 46 buah

8. Standar Pemakaian Air (90 : 10) : 133 lt/hari/jiwa Produksi actual yang berasal dari sumber air yang saat ini dikelola oleh PDAM Kabupaten Cabang Ungaran dapat dilihat pada Gambar 4.2. Sedangkan produksi

45

aktual yang berasal dari sumber air yang saat ini dikelola oleh PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran tercantum pada Tabel 4.4. berikut ini :

Sumber : RDRTK Ungaran 2002-2022 Gambar 4.2 Peta Eksisting Jaringan Air Bersih

46

Tabel 4.4. Sumber Air untuk PDAM Ungaran

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sumber Air MA Kalidoh Kecil MA Gogik MA Sendang Putri MA Lempuyang Bawah MA Ngablak MA Siwarak SDP Langensari SDP PUK SDP DPRD SDP Setda Taping Mapangan STU Wujil STU Karangjati TOTAL

Debit (liter / detik) 14,5 12 1,4 23,7 12,3 20 2,5 9 15 5 10,2 30,8 8,69 165

Sumber : PDAM Ungaran 2007

Sedangkan sistem pendistribusian sumber air eksisting terbagi menjadi 2 bagian, yaitu, Wilayah yang tidak digilir (air terdistribusi selama 24 jam), dan Wilayah yang digilir (air terdistribusi antara < 20 jam). a. Wilayah Yang Tidak Digilir a.1. IKK Klepu (STU Karangjati) Debit

: 8,69 l/dtk

Sistem

: Gravitasi

Jumlah SR

: 424 pelanggan

Tingkat Kebocoran : 55 % Wilayah Pelayanan : Ngempon, Karangjati, Sidoerejo, Klepu, Pringapus, Perum Jaladiwana, dan Perum Klepu Asri. Pipa Transmisi

: PVC diameter 150 mm – Panjang 3500 m

Pipa Distribusi

:

•

PVC diameter 100 mm – Panjang 1400 m

•


•


•


•


47

a.2. MA Lempuyang Bawah Debit

: 23,7 liter / detik

Sistem

: Gravitasi

Jumlah SR

: 1829 pelanggan

Tingkat Kebocoran : 23 % Wilayah Pelayanan : Pasar Babadan, Perumahan Selamarta, Perum Niti Buana, Beji, perum Bukit Layengan Damai, Perum Ungaran Baru, dan Kalirejo Pipa Transmisi

:

•

PVC Diameter 250 mm – panjang 1874 m

•


•


•

STEEL Diameter 160 mm – panjang 22 m

•


Pipa Distribusi

:

•


•


•


•


•

GIP Diameter 100 mm – panjang 158 m

•


•


•


•


•


•


48

a.3 MA Gogik, MA Kalidoh Kecil, SDP Langensari dan STU : Air dari MA Gogik + 4 liter/detik, MA Kalidoh Kecil 3 liter/detik,

Debit

secara gravitasi dilairkan ke reservoir Langensari. Demikian pula dengan air dari SDP Langensari (2,5 liter/detik) di pompa ke reservoir Langensari. Gabungan ketiga sumber tersebut kemudian dipompa dan ditambah aliran STU yang masuk reservoir Wujil secara gravitasi (21 liter/detik) namun yang dipakai hanya 6 liter/detik. Sistem

: Gravitasi

Jumlah SR

: 716 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 45 %

Wilayah Pelayanan

: Rumah Dinas PLN, Jatisari, Mijen, Perumda G Anank, Pundung

Putih, Gowongan, Genuk, dan Perum Gedang Anak. a.4. MA Ngablak Debit

: 12,3 liter/detik

Sistem

: Gravitasi

Jumlah SR

: 483 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 70 %

Wilayah Pelayanan

: Belakang Masjid Genuk, Komplek SDLB, Komplek

Imanuel,

Jalan Slamet Riyadi, Sambungan Tengah, Sambungan Utara. Pipa Transmisi

:

• PVC Diameter 250 mm – panjang 50 m • ACP Diameter 200 mm – panjang 1000 m • ACP Diameter 250 mm – panjang 2225 m Pipa Distribusi

:

• ACP Diameter 150 mm – panjang 3350 m • PVC Diameter 100 mm – panjang 2740 m • PVC Diameter 75 mm – panjang 1775 m • PVC Diameter 60 mm – panjang 1847 m • PVC Diameter 50 mm – panjang 4416 m • PVC Diameter 25 mm – panjang 200 m

49

a.5. MA Siwarak, MA Kalidoh Kecil, dan SDP Setda Debit

:

Air dari MA Siwarak dipompa + 20 liter/detik, dari SDP Setda juga dipompa +

5

liter/detik, ditambah aliran gravitasi dari MA Kalidoh Kecil + 1 liter/detik Sistem

: Pompa dan Gravitasi

Jumlah SR

: 1226 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 42 %

Wilayah Pelayanan

: Perumahan Sebantengan, Jl. Legoksari, Jl. Setenan, jl. Kaligarang,

Alun – alun, Jl. Terbayan, Jl. Kauman, Jl. Jagalan, Jambon, Jl. Ngablak, Perumahan Graha Yasa, Sisemut, Kompleks Perkantoran DPU, dan Cemungsari Bawah. Pipa Distribusi : •


•


•


a.6. SDP DPU Debit

: 5 liter/detik

Sistem

: Pompa

Jumlah SR

: 608 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 35 %

Wilayah Pelayanan

: Perumahan Bulusari, Cemungsari Atas, Jl. Semeru Barat, Kantor

PPA, Jl. Sindoro Raya Bagian Barat, dan Kowera Bawah. Pipa Distribusi

:

•


•


•


•


50

a.7. MA Sendang Putri Debit

: 1,4 liter/detik

Sistem

: Gravitasi

Jumlah SR

: 67 Pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 37 %

Wilayah Pelayanan

: Perumahan Perikanan Blanten, Kompleks Masjid LDII, Depan

DPD Partai Golkar, dan Perempatan Belakang Pegadean. Pipa Distribusi

:

•


•


•


•


a.8. SDP DPRD Debit

: 1 liter/detik

Sistem

: Pompa

Jumlah SR

: 35 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 66 %

Wilayah Pelayanan

: Perumahan Kutilang Sari

Pipa Distribusi

:

•


•


•


•


•


•


51

b. Wilayah Yang Digilir b.1 MA Gogik, MA Kalidoh, dan STU Debit

:

Air dari MA Gogik + 8 liter/detik, dan MA Kalidoh Kecil + 10 liter/detik, secara gravitasi dialirkan ke Reservoir Langensari, ditambah dari aliran STU + 17,8 liter/detik, yang masuk reservoir Wujil. Sistem

: Gravitasi

Jumlah SR

: 2637 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 45 %

Wilayah Pelayanan

: Perumahan Gedang Asri Bawah, Gedang Anak bagian utara dan

bagian Selatan, Perumahan Korpri, Gedang Asri bawah via Selatan, Gedang Asri bawah Gang 1 dan Gang 2, Jl. Kalimantan, Karangwetan, Sumbo, Paren, Sidomulyo Muneng, Perum Sidosari, Susukan Ngemplak, Susukan Krajan, dan Susukan Mojo Bagian Selatan.

b.2. SDP DPU Debit

: 4 liter/detik

Sistem

: Pompa

Jumlah SR

: 512 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 35 %

Wilayah Pelayanan

: Susukan Peting, Susukan Siroto, Kompleks BIP, Kompleks BLPP,

Jl. Panjaitan, SMA Masehi kearah barat, dan Jl. Brigjend Katamso. Pipa Distribusi

:

•


•


•


•


52

b.3. Taping di Mapagan Debit

: + 10 liter/detik

Sistem

: Gravitasi

Jumlah SR

: 579 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 40 %

Wilayah Pelayanan

: Perumahan Mapagan dan Perumahan Puri Asri

b.4. SDP DPRD Debit

: 14 liter/detik

Sistem

: Pompa

Jumlah SR

: 1094 pelanggan

Tingkat Kebocoran

: 66 %

Wilayah Pelayanan

: Kuncen Lama, Jl. Jalak, Jl. Moh Yamin, Jl. Kepodang, Jl. Garuda,

Perumahan Kepodang Asri, Putaran umbo, Jl. Letjen Suprapto, dan Jl. Ahmad Yani. Pipa Distribusi

:

•


•


•


•


•


•


53

4.5.

Data Fasilitas Sosial Ekonomi

4.5.1 Fasilitas Pendidikan Fasilitas pendidikan meliputi sekolah, universitas, dan akademi pendidikan lain yang ada di Kota Ungaran. Kebutuhan air dianalisa berdasarkan jumlah pelajar dan jumlah mahasiswa. Tabel 4.5 Fasilitas Pendidikan di Kota Ungaran

Jenis Pendidikan

Jumlah

Jumlah Pelajar & Mahasiswa

Taman Kanak – kanak

48

33.274

Sekolah Dasar-MI

83

42.102

SMP-MTs

16

13.441

SMA-MA

7

22.823

Perguruan Tinggi

4

3.220

JUMLAH

114.860

Sumber : BPS Kab Semarang, 2007

4.5.2 Fasilitas Kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Ungaran cukup memadai dari segi jumlah, secara keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini : Tabel 4.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan

Jenis Fasilitas Kesehatan

Jumlah Fasilitas

Rumah Sakit

1

Rumah Bersalin

13

Puskesmas

3

Puskesmas Pembantu

5

JUMLAH

22


54

4.5.3 Fasilitas Peribadatan Fasilitas peribadatan tentunya juga membutuhkan air yang cukup, terutama mushola dan masjid. Keberadaan fasilitas peribadatan ini tersebar diberbagai penjuru Kota Ungaran, sehingga fasilitas ini harus diperhitungkan. Jumlah fasilitas peribadatan dapat dilihat dari Tabel 4.7 berikut ini Tabel 4.7 Jumlah Fasilitas Peribatan

Jenis Fasilitas Peribadatan

Jumlah Fasilitas

Masjid

121

Mushola

309

Gereja

24

Pura

-

Vihara

1

JUMLAH

455


4.5.4 Fasilitas Pasar Area komersil atau pasar merupakan tempat berkumpulnya orang banyak, baik untuk keperluan pasar itu sendiri maupun untuk mendukung aktivitas pasar. Debit air yang dibutuhkan dihitung berdasarkan jumlah fasilitas. Jumlah keseluruhan fasilitas pasar dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini ; Tabel 4.8 Fasilitas Pasar

Jenis Fasilitas

Jumlah Fasilitas

Pasar Umum

3

Pasar Hewan

-

Kios dan Warung

631

Toko

247


55

4.6.

Data Aspek Non Teknis

4.6.1. Data Pinjaman (Hutang) dan Perolehan Laba a. Data Pinjaman (Hutang) Sebagai perusahaan daerah atau BUMD, PDAM Kabupaten Semarang beserta Kantor Cabangnya seharusnya memberikan keuntungan atau pemasukan pada PAD Kabupaten Semarang, namun pada kenyataannya, PDAM Kabupaten Semarang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Semarang. Malah sama seperti kebanyakan PDAM seluruh Indonesia yang sebagian besar merugi. Data dari Seri Pelayanan Manajemen Publik USAID tahun 2009, disebutkan jumlah PDAM yang sehat hanya sekitar 50 PDAM dari lebih 300 PDAM se-Indonesia. Bahkan dari 50 PDAM yang sehat, hanya 18 PDAM saja yang memberikan kontribusi PAD pada daerah masing – masing. PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran merupakan cabang terbesar, sehingga permasalahan PDAM Kabupaten Semarang diasumsikan juga dialami oleh PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran. Berdasarkan data yang ada PDAM Kabupaten Semarang juga mengalami kerugian, dalam tiga tahun terakhir (2006-2008) jumlah hutang makin bertambah setiap tahunnya. Di Jawa Tengah, PDAM Kabupaten Semarang menempati urutan ketiga dalam hal banyaknya hutang, setelah PDAM Kota Semarang dan PDAM Kab Wonosobo (Laporan PDAM Kabupaten Semarang, 2007). Adapun hutang tersebut berasal dari Direktorat Dana Investasi (DDI) dan ADB Loan (Program P3KT). Bertambahnya jumlah hutang PDAM Kabupaten Semarang, disebabkan akibat bunga pinjaman, tunggakan denda, dan biaya administrasi bank. Dalam kurun waktu 2006 hingga 2008, PDAM Kabupaten Semarang tidak mampu menyicil hutang tersebut.

Bahkan bila kondisi ini terus terjadi akan terus semakin menambah beban

hutang. Hingga akhir tahun 2008, total hutang PDAM Kabupaten Semarang mencapai Rp 57,6 Milyar, yang terdiri dari pokok hutang sebesar Rp 22 Milyar, serta bunga dan denda tunggakan sebesar Rp 35,7 Milyar. Adapun data jumlah hutang sejak tahun 2006 hingga 2008 disajikan pada Gambar 4.3 dibawah ini :

56

60 50 40 2006 2007 2008

30 20 10 0 Jumlah Hutang (dlm Milyar)

Gambar 4.3 Grafik Kenaikan Jumlah Hutang PDAM Kab Semarang Th 2006-2008

Data rincian jumlah hutang PDAM Kabupaten Semarang ; 1. Hutang tahun 2006 – Rp 47,8 Milyar 2. Hutang tahun 2007 – Rp 53 Milyar 3. Hutang tahun 2008 – Rp 57,6 Milyar b. Data Perolehan Laba Bersih Selain permasahan hutang yang semakin bertambah banyak, PDAM Kabupaten Semarang juga mengalami kerugian dalam setiap tahunnya. Berdasarkan Data Laporan Keuangan PDAM Tahun 2008, nilai kerugian yang dialami oleh PDAM Kabupaten Semarang pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 3,28 Milyar. Adapun rincian perolehan laba-rugi bersih selama tahun 2008, ditampilkan pada Tabel 4.9 berikut ini :

57

Tabel 4.9 Perolehan Laba-Rugi PDAM Kab. Semarang Tahun 2008 (Dalam Rupiah)

Bulan

Pendapatan

Pengeluaran

Laba

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember TOTAL

Rp 1.120.341.314 Rp 996.114.114 Rp 1.049.073.467 Rp 1.018.222.378 Rp 2.640.721.310 Rp 1.129.279.464 Rp 1.440.835.245 Rp 1.241.156.493 Rp 1.271.201.955 Rp 1.496.203.776 Rp 1.220.134.938 Rp 1.128.668.773

Rp 3.378.184.865 Rp 787.618.944 Rp 865.898.609 Rp 1.072.452.435 Rp 1.713.526.103 Rp 1.437.191.185 Rp 3.774.257.675 Rp 960.953.748 Rp 1.437.171.204 Rp 1.178.202.213 Rp 2.185.020.197 Rp 1.128.441.937

- (Rp 2.257.843.551) Rp 208.495.170 Rp 183.174.857 - (Rp 54.230.057) Rp 927.195.207 - (Rp 307.911.721) - (Rp 2.333.422.429) Rp 280.202.744 - (Rp 165.969.248) Rp 318.001.563 - (Rp 964.885.259) Rp 880.427.754 - (Rp 3.287.016.273)

Sumber : Laporan Keuangan PDAM Kab Semarang 2008

Pada tahun 2008, PDAM Kabupaten Semarang memperoleh dana subsidi dari APBD Kabupaten Semarang sebesar Rp 3,5 Milyar, sedangkan pada Bulan Desember 2009 juga memperoleh dana kemitraan sebesar Rp 880.000.000. Penggunaan dana APBD tersebut tidak serta merta dipakai untuk menutup kerugian, sedangkan dana kemitraan bisa langsung dipakai untuk operasional dan produksi PDAM Kabupaten Semarang. 4.6.2. Permasalahan Keuangan 1 Secara keseluruhan perusahaan masih mengalami kerugian, biaya operasional lebih tinggi dibanding dari pendapatan 2 Manajemen Keuangan masih belum efisien, salah satunya adalah tingginya biaya umum yang biasanya dipakai untuk perjalanan dinas. 3 Penggunaan beban daya listrik dan peralatan lain juga harus belum sesuai dengan kebutuhan, kebanyakan masih lebih besar dari kebutuhan, sehingga membebankan keuangan perusahaan. 4 Likuiditas perusahaan masih kurang. 5 Jangka waktu penagihan piutang dan efektifitas penagihan belum maksimal. 4.6.3. Permasalahan dan Data Operasional 1 Kinerja pelanggan terbilang cukup efisiensi 2 Rasio perbandingan antara karyawan dan jumlah pelanggan cukup efisien

58

4.6.4. Permasalahan Administrasi 1 Belum memiliki Corporate Plan 2 Pedoman – pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan sudah ada, namun pedoman tersebut belum dipakai semuanya, baru sebagian saja yang dipakai 3 Sebagai badan usaha daerah, citra PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran masih kurang. 4 Sistem pelaporan belum dilaksanakan tepat waktu. 5 Sebagai perusda PDAM, belum memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam kurun waktu tahun 2006-2008, PDAM Kabupaten Semarang, mengajukan bantuan dana APBD untuk pengembangan program kerjanya. 4.6.5. Data APBD Kabupaten Semarang APBD Kabupaten Semarang, merupakan salah satu kunci dalam pembangunan di Kabupaten tersebut, salah satunya adalah untuk pembiayaan pembangunan sector fisik, sehingga tetap terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran. Sekalipun PDAM merupakan Perusda dan memiliki kekayaan yang sudah dipisahkan, tetap saja APBD Kabupaten Semarang bisa digunakan untuk membantu pengembangan dari PDAM, namun tetap sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Berikut Tabel 4.10 yang merupakan data APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Semarang selama 3 tahun terakhir (2006-2008). Tabel 4.10 Dana APBD Kabupaten Semarang 2006-2008

Tahun

Nilai APBD

Anggaran Bidang

Prosentase

Pekerjaan Umum 2006

Rp 643.499.954.000,-

Rp 52.852.000.000,-

8,3 %

2007

Rp 700.585.172.000,-

Rp 59.540.000.000,-

8,5 %

2008

Rp 794.396.000.000,-

Rp 66.273.000.000,-

8,3 %

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Semarang tahun 2007- 2009

59

Dari data yang ada anggaran bidang pekerjaan umum di Kabupaten Semarang secara rata – rata antara 8,3 – 8,5 %. Jumlah ini sudah termasuk untuk pekerjaan jalan dan jembatan, air minum (air bersih), perumahan dan gedung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dana APBD sebenarnya bisa digunakan untuk memberikan subsidi pada perusahaan daerah, tetapi perlu menempuh prosedur yang tepat. Pemberian sudisidi ini juga dibatasi, artinya selain menempuh prosedur dan mekanisme yang berlaku, perusda yang bersangkutan juga haru memiliki program atau rencana kerja yang jelas. 4.6.6. Data Harga Air PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran Berikut ini adalah data perkembangan kenaikan tarif dasar air PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran. •

Tahun 2005-2006 Tarif Dasar Rp 570 / m3

•

Tahun 2007 Tarif Dasar Rp 900 / m3

•

Tahun 2008 Tarif Dasar Rp 1000 / m3

PDAM juga mengenakan tarif progresif untuk pemakaian mulai 0 – 10 m3, >10-20 m3, >20-30 m3 dan seterusnya. Berdasarkan perhitungan PDAM Kabupaten Semarang pada tahun 2008, biaya produksi air bersih sebesar Rp 2370 tiap meter kubiknya. Ini berarti, biaya yang dikenakan kepada pelanggan masih dibawah biaya produksi.

60

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN DATA Dalam bab ini, hasil analisis dan pembahasan dari data yang diperoleh akan disajikan, yakni dengan menganalisa kebutuhan air minum dengan memproyeksikan hingga tahun 2018 dengan memperhitungkan eksisting kapasitas produksi sumber, tingkat kebocoran, tingkat pelayanan, dan berbagai data pendukung lainnya. Selain itu, rencana untuk pemenuhan kebutuhan air minum ini akan didasarkan analisa dari kondisi saat ini dan mengacu pada PP No 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Garis Besar Analisa dan Pembahasan Sebagai Berikut : 1. Penilaian terhadap PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran secara teknis, meliputi teknis pemenuhan air, proses pruduksi air minum, teknis layanan, teknis layanan produksi, aspek pendukung aspek teknis. 2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik sampai dengan tahun 2018 (berdasarkan standar kebutuhan air minum dan proyeksi jumlah pada tahun 2018), serta proyeksi kebutuhan air non domestik sampai dengan tahun 2018. 3. Analisa Kinerja PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran secara Non Teknis, meliputi kelembagaan, keuangan, operasional dan adminsitrasi. 4. Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Air Minum Kota Ungaran 5.1 Penilaian terhadap PDAM Kabupaten Semarang Cabang Secara Teknis 5.1.1 Penilaian Terhadap Teknis Pemenuhan Air Minum Prasarana Dasar (PSD) air minum menyangkut aspek Kuantitas, kualitas dan kontuinitas layanan a. Kuantitas layanan dan pengembangannya b. Kuantitas air produk dan layanan c. Kontuinitas layanan 24 jam (belum semua, masih sebagian saja) Berdasarkan pengumpulan data sebelumnya, maka didapat data teknis PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran pada tabel 5.1 berikut ini 61

Tabel 5.1. Data Teknis PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran tentang kuantitas, kualitas, dan kontuinitas layanan. No

Sumber Air

Kapasitas Debit (liter/dtk) 17,9

Kebocoran

1

MA Kalidoh Kecil

2 3

SDP Langensari MA Gogik

2,50 7,60

45 % 45 %

4 5 6

0,50 9,97 21,10

37 % 40 % 23 %

7 8 9 10 11

MA Sendang Putri Tapping Mapagan MA Lempuyang Bawah IKK Klepu MA Ngablak MA Siwarak SDP Setda SDP DPUK

8,54 10,90 20,00 5,00 20,00

51,60 % 70 % 42 % 42 % 35 %

12

SDP DPRD

15,00

66 %

45 %

13 Reservoir Wujil 29,70 23 % Sumber : Olahan data PDAM Kabupatan Semarang, 2007

Lama Pengaliran Sebagian 24 jam dan sebagian lagi dibawah 24 jam 24 jam Sebagian 24 jam dan sebagian lagi dibawah 24 jam 24 jam 16 – 20 jam 24 jam 24 jam 24 Jam 24 jam 24 jam Sebagian 24 jam dan sebagian lagi dibawah 24 jam Sebagian 24 jam dan sebagian lagi dibawah 24 jam 24 jam

Standar Kesehatan Air Minum Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi Belum memenuhi

Berdasarkan PP 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), maka PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran masih harus melakukan pembenahan dalam hal teknis, misalnya :

Harus mampu menjamin pengaliran air kemasyarakat selama 24 jam (pasal 10 butir 3)

Harus mampu menghasilkan produk air minum sesuai standar menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan (pasal 6 butir 1)

Penyediaan air minum atau air bersih saat ini masih menggunakan sistem perpipaan, bukan atau non perpipaan belum dimanfaatkan maksimal (pasal 5 butir 1)

Pembenahan dalam pengelolaan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan (pasal 5 butir 2).

Dari olahan data diatas diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kebocoran rata – rata mencapai 46 %, dengan range terendah sebesar 23 % dan tertinggi mencapai 70 %. Selain itu, kapasitas produksi masih dibawah kebutuhan masyarakat, masih jauh dari harapan,

62

baru terpenuhi sekitar 15 % saja. Selain itu, area pelayanan juga belum menjangkau kesemua kelurahan atau desa yang berada di wilayah Kota Ungaran, baru mencapai 45,63 % wilayah area pelayanan saja. a. Kontuinitas. Seperti yang telah disebutkan diatas, lama pengaliran air ke unit sambungan rumah juga belum maksimal, masih bervariasi, ada yang 16 - 20 jam, 18 – 24 jam, serta 24 jam penuh. Sesuai dengan standar pelayanan air minimum, maka penyelenggara dalam hal ini PDAM wajib menjamin pengaliran selama 24 jam Hambatan : Kapasitas produksi masih belum maksimal, tingkat kebocoran yang sangat besar, diperlukan dana investasi yang relatif besar untuk menambah produksi atau mencari alternatif sumber air baku baru untuk memenuhi target pengaliran 24 jam. b. Kualitas Khusus untuk kualitas air yang sesuai dengan standar air minum belum semuanya terpenuhi, saat ini jumlah sumber yang dipakai sebanyak 13 sumber air baku. Secara kualitas baru mencapai air bersih. Untuk itu perlu diolah lagi dari air bersih menjadi air minum Hambatan : Untuk mengolah air bersih menjadi air siap minum diperlukan unit pengolahan baru. Pengelolaan tersebut meliputi pengelolaan unit air baku, pengelolaan unit produksi, dan pengelolaan unit distribusi. Untuk itu setiap sumber air yang ada harus segera dilengkapi dengan memperhatikan ketentuan teknis seperti yang disyaratkan pada PP No 16. Selain itu, semua unit air baku harus dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana Sanitasi (baik air limbah maupun persampahan). Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sanitasi ini diatur secara rinci mulai pasal 15 sampai dengan pasal 22 PP No 16 Tahun 2005 tersebut. PDAM Kabuapten Semarang Cabang Ungaran, tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun unit pengelolaan baru sekaligus membangun sarana dan prasarana sanitasi yang di maksud. c. Kuantitas Saat ini kondisi riil dari sumber air baku baru mencapai 165 liter/detik dengan tingkat kebocoran mencapai 45 %, namun kondisi terpasang sebesar 210 liter/detik. Perlu adanya

63

pemanfaatan secara maksimal dari kondisi yang telah terpasang, dan secara bertahap meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan ideal, sekaligus menekan angka kebocoran hingga seminimal mungkin atau maksimal 15 %. Hambatan : Sumber air baku yang ada, tidak bisa dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran, karena sumber air baku di kabupaten tersebut juga digunakan (kerjasama) dengan Kota Semarang. Selain itu, sumber – sumber air baku yang lain, juga dimanfaatkan oleh orang atau swasta untuk dijadikan air minum dalam kemasan (AMDK), dan pemanfaatan lainnya. 5.1.2. Penilaian terhadap Proses Produksi Air Minum a. Ketersediaan Sumber – sumber air Kota Ungaran dan sekitarnya memiliki sumber air baku yang cukup memadai, sumber air mata air yang ada sekarang ini relatif cukup. Belum lagi dengan potensi cekungan air tanah (CAT) sangat melimpah. Sangat wajar jika masyarakat Kota Ungaran mendapatkan layanan air minum secara optimal. b. Proses pengolahan yang digunakan Pengolahan air baku pada PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran, masih berupa pengolahan standar air bersih belum mencapai standar air minum. c. Pengendalian kuantitas dan kualitas sumber, pengolahan dan produk. Air yang telah diolah siap untuk didistribusikan kepada para pemakai. Sarana yang digunakan semua menggunakan perpipaan, dikenal sebagai jaringan distribusi air minum. Selama perjalanannya dari reservoir penampung air, sampai ke keran air di pelangggan, kualitas air harus tetap terjaga. Biasanya dilakukan pengecekan sisa khlor di titik dalam jaringan, agar dijamin tidak ada bakteri patogen yang masuk selama perjalanannya. d. Penanganan resiko kemungkinan kekeringan sumber Sebagian besar sumber adalah mata air dan sumur dalam, sehingga dengan curah hujan tahunan yang ada sekarang ini diharapkan mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya kekeringan sumber. e. Penanganan resiko kemungkinan tercemarnya sumber Belum ada cara penanganan secara terperinci dan terpadu mengenai kemungkinan tercemarnya sumber. Walaupun di Kota Ungaran banyak berdiri pabrik, tapi adanya

64

Rencana Tata Ruang Kota, serta peraturan letak pabrik, setidaknya bisa mengurangi dampak tercemarnya sumber. Kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga juga perlu ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan tercemarnya sumber air baku f. Kebutuhan air perkapita yang dipakai dibandingkan dengan debit rencana Untuk kebutuhan air kota type sedang, debit air yang dibutuhkan adalah 150 liter/hari/jiwa, namun kebutuhan eksisting baru mencapai 133 liter/hari/jiwa. 5.1.3. Penilaian Aspek Teknis Layanan a. Konsep dasar sistem layanan. Sistem layanan air minum PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran, sebagian besar dengan cara gravitasi dan gabungan antara pompa dan gravitasi yang ditempatkan pada reservoir, baru kemudian didistribusikan kerumah – rumah dan hidran umum. b. Perpipaan / sambungan rumah Sambungan pipa (SR) yang ada saat ini mencapai 8696 SR, idealnya dengan jumlah penduduk 119.550 jiwa, jumlah SR-nya mencapai sekitar 17.930 SR, dengan asumsi 1 SR untuk 6 orang, dan perbandingan SR : HU (90 : 10). Jumlah SR masih jauh dari angka kebutuhan ideal. c. Reservoir Unit reservoir di PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran hanya ada 2 unit, yakni Reservoir Wujil dan Reservoir Langensari. Kebutuhan atau penambahan unit reservoir sejalan dengan peningkatan jumlah produksi air dan d. Hidran Umum Hidran umum (HU) yang ada pada saat ini sebanyak 46 HU, yang ideal adalah 119 HU, dengan asumsi 1 HU melayanai 100 orang, dan perbandingan SR : HU (90:10). Jumlah ini masih jau dari kebutuhan ideal. 5.1.4. Aspek Teknis Layanan Produksi a. Kapasitas produksi terpasang sebesar 210 l/dtk b. kapasitas produksi operasi sebesar 165 l/dtk c. pemanfaatan kapasitas produksi sebesar 78,6 % d. penambahan kapasitas produksi sebesar 30 l/dtk

65

e. kapasitas belum dimanfaatkan sebesar 45 l/dtk atau 21,4 % f. rata – rata pemakaian air /SL (22,16 m3/bln) g. Kehilangan air sebesar 46 %, nilai ini masih tergolong tinggi, walau di Indonesia secara umum kebocoran air juga tinggi. h. Strategi menurunkan kebocoran / kehilangan air, dengan cara penggantian meter air yang rusak, peningkatan mutu pembacaan meter air, serta Penggantian pipa distribusi yang rusak atau bocor 5.1.5 Penilaian Terhadap Aspek Pendukung Aspek Teknis a. Aspek Biaya Produksi (biaya OP) PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran merupakan kantor cabang terbesar pada PDAM Kabupaten Semarang, sehingga untuk biaya produksi identik dengan biaya produksi milik PDAM Kabupaten Semarang. Secara rerata selama tahun 2008, biaya produksi PDAM Kabupaten Semarang sebesar Rp 22,49 Milyar/tahun sedangkan penerimaan dari penjualan hanya sebesar Rp 15,40 Milyar/tahun. Harga produksi air bersih tiap meter kubiknya sebesar Rp 2370, sedangkan harga air yang dikenakan pada konsumen antara Rp 570 – Rp 1000. b. Aspek Biaya Operasi (pegawai, energi, kimia, bahan pembantu, pemeliharaan, retribusi air baku)

Biaya operasional yang dipakai selama ini masih boros, biaya perjalanan dinas yang tergolong tinggi, penggunaan bahan kimia dan bahan pembantu yang melebihi kebutuhan, pemakaian energi yang lebih besar. Biaya operasi ini sebenarnya bisa ditekan lebih efisien lagi. c. Pengelola Infrastruktur Kota / PDAM

Minimnya dana PDAM menyebabkan pemeliharaan tidak bisa terlaksana dengan maksimal, untuk opersional saja PDAM masih rugi, sehingga pemeliharan tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Bahkan sebagian pipa distribusi yang ada merupakan peninggalan jaman Belanda yang seharusnya sudah diganti, karena mengakibatkan kebocoran. d. Pengembangan / Investasi PDAM Sepanjang kurun waktu 2007-2008, PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran sulit mendapatkan dana investasi, kondisi keuangan yang merugi dan beban hutang yang besar, serta tidak adanya subsidi yang signifikan dari APBB Kabupaten Semarang menyebabkan pengembangan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan

66

baik. Penambahan jumlah pelanggan berdasarkan permintaan, dengan biaya dibebankan kepada pelanggan. e. Konsep standar Layanan Standar pelayanan yang diberikan berupa layanan air 24 jam, pengaduan 24 jam, dan penggantian meter yang rusak,

namun standar pelayanan ini belum terlaksana

maksimal. Kesimpulan terhadap penilaian PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran ini dirangkum dalam tabel matrik 5.2 berikut ini, dengan menggunakan 25 kriteria. Adapun pembobotan atau pemberian nilai dalam interval 1 sampai 3 Keterangan : Nilai 1 = Kurang Nilai 2 = Cukup Nilai 3 = Baik Kesimpulan dari jumlah nilai tersebut, Point < 25 = Kategori Sakit Point 25 – 50 = Kategori Kurang Sehat Point > 50 = Kategori Sehat

67

Tabel 5.2. Matrik Penilaian Aspek Teknis Operasional PDAM Kabuapten Semarang Cabang Ungaran.

KETERANGAN PENILAIAN TERHADAP TEKNIS PEMENUHAN AIR - Kuantitas layanan dan pengembangannya - Kuantitas air produk dan layanan - kontuinitas layanan 24 jam BAGAIMANA PROSES PRODUKSI AIR BERSIH - Ketersediaan sumber – sumber air - proses pengolahan yang digunakan - pengendalian kuantitas dan kualitas sumber, pengolahan dan produksi - penanganan resiko kemungkinan kekeringan sumber - penanganan resiko kemungkinan tercemarnya sumber - kebutuhan air perkapita eksisting dibanding debit rencana PENILAIAN ASPEK TEKNIS LAYANAN - Konsep dasar sistem layanan - Perpipaan / Sambungan Rumah (SR) - Reservoir - Hidran Umum PENILAIAN ASPEK TEKNIS LAYANAN PRODUKSI - Kapasitas produksi terpasang (l/dtk) - kapasitas produksi operasi (l/dtk) - pemanfaatan kapasitas produksi ( %) - penambahan kapasitas produksi (l/dtk) - kapasitas belum dimanfaatkan (l/dtk atau %). - target penurunan kehilangan air (%) - penyebab kebocoran / kehilangan air PENILAIAN TERHADAP ASPEK PENDUKUNG ASPEK TEKNIS - Aspek Biaya Produksi (biaya OP) - Aspek Biaya Operasi - Pengelola Infrastruktur Kota / PDAM - Pengembangan / Investasi PDAM - Konsep standar Layanan TOTAL NILAI

Bobot Maks. 3.00 3.00 3.00 Maks. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Nilai 1.00 2.00 2.00 Nilai 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00

3.00 3.00 3.00 3.00 Maks. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Maks 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 75.00

2.00 1.00 2.00 1.00 Nilai 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Nilai 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 43.00

Berdasarkan matrik penilaian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek operasional teknis PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran termasuk kategori Kurang Sehat (point 43.00).

5.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum 5.2.1 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik

68

Untuk memperkirakan kebutuhan air minum pertumbuhan jumlah penduduk merupakan aspek penting, sehingga perlu diproyeksikan jumlah pertumbuhan penduduk. Dengan menggunakan analisa geometrik sebagai berikut ; Rumus Proyeksi Pertumbuhan Penduduk : Pn = Po (1+r)n Dimana :

Pn = jumlah petunjuk yang ditinjau Po = jumlah penduduk awal r = rasio n = jumlah tahun peninjauan (tahun ke-n)

dengan perhitungan, maka diperoleh data persamaan sebagai berikut : Pn = 119.550 (1+0,0103)n Nilai r diperoleh berdasarkan nilai rata – rata pertumbuhan penduduk tahun sebelumnya (tahun 2004, 2005 dan 2006). Berikut laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2018 yang disajikan pada Tabel 5.3 berikut ini : Tabel 5.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Hingga 2018 N

Tahun

0 2006 1 2008 2 2010 3 2012 4 2014 5 2016 6 2018 Sumber : Analisis 2008

Laju Pertumbuhan Penduduk 119.550 jiwa 121.120 jiwa 122.680 jiwa 124.240 jiwa 126.010 jiwa 128.270 jiwa 130.300 jiwa

Dari analisa diatas, dapat ditarik kesimpulan, pada tahun 2006 jumlah penduduk Kota Ungaran adalah 119.550 jiwa dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 130.300 jiwa. Dengan demikian Kota Ungaran dapat dikategorikan sebagai Kota Sedang, sehingga kebutuhan air minum untuk rumah tangga berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU adalah ; 150 liter/orang/hari. Sedangkan untuk Hidran Umum (HU) adalah 30 liter/orang/hari. Bila dibanding dengan standar kebutuhan eksisting, maka berdasarkan hasil analisis sebelumnya adalah standar kebutuhan eksisting sebesar 133 liter/orang/hari. Angka standar yang dipakai untuk proyeksi adalah angka maskimal.

69

Sehingga proyeksi kebutuhan air minum untuk Kota Ungaran pada 2018 didasarkan pada ; jumlah penduduk tahun proyeksi, perbandingan SR:HU (tingkat layanan), dan standar kebutuhan air. Sehingga diketahui ; Jumlah Penduduk Tahun Proyeksi

= 130.300 jiwa

Perbandingan SR : HU

= 90 : 10

Standar Kebutuhan Air SR (Kota Sedang)

= 150 l/hari

Standar Kebutuhan Air HU (Kota Sedang) = 30 l/hari Proyeksi Kebutuhan Air Minum Rumah Tangga =Σ penduduk X Standar Kebutuhan Air Minum X Prosentase Layanan = 130.300 x 150 x 90 % = 17.590.500 liter/hari atau 204 liter/detik. Proyeksi Kebutuhan Air Minum melalui Hidran Umum =Σ penduduk X Standar Kebutuhan Air Minum X Prosentase Layanan = 130.300 x 30 x 10 % = 390.900 liter/hari atau 4,52 liter/detik. Sehingga kebutuhan total air minum bagi masyarakat umum di Kota Ungaran pada tahun 2018 sebesar 208,52 liter / dtk 5.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Non Domestik Selain melayani pelanggan langsung ke rumah – rumah PDAM Cabang Ungaran juga melayani pelanggan dari berbagai lembaga, seperti lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komersil, sebagai industri, dan beberapa tempat ibadah. Adapun proyeksi perkembangan jumlah fasilitas sosial ekonomi sampai dengan 2018 ada pada Tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.4 Proyeksi Perkembangan Fasilitas Sosial Ekonomi TAHUN

Lembaga Pendidikan (Σ siswa)

Faslitas Kesehatan (unit)

Masjid (unit)

Mushola (unit)

Gereja (unit)

Vihara/P ura (unit)

Pasar & Fas. Komersil (m2)

Industri (Ha)

70

2006

49.214

23,39

128

328

25

1,06

146.555

233,75

2008

51.269

24,36

134

342

26

1,10

152.674

241,25

2010

53.959

25,64

141

360

27

1,16

160.685

251,25

2012

57.374

27,27

149

383

29

1,23

170.854

261,25

2014

61.632

29,29

161

411

31

1,34

183.535

273,75

2016

66.887

31,79

174

446

34

1,44

199.183

286,25

2018

73.336

34,85

191

489

38

1,58

218.388

301,25

Sumber : Olahan BPS Kota Ungaran 2007

Sehingga proyeksi kebutuhan air sektor non domestik pada tahun 2018 dihitung sebagai berikut : a. Fasilitas Pendidikan = 73.336 x 10 = 733.360 = 8,49 liter/dtk b. Fasilitas Kesehatan = 34,85 x 2000 = 69.715 = 0,81 liter/dtk c. Masjid = 191 x 3000 = 575.155 = 6,66 liter/dtk d. Mushola = 489 x 2000 = 979.191 = 11,33 liter/dtk e. Gereja = 38 x 1000 = 3800 = 0,44 liter/dtk f. Pure/vihara = 1,58 x 1000 = 1580 = 0,02 liter/dtk g. Pasar = 218.388 x 1,2 = 262.065 = 3,03 liter/dtk h. Industri = 301,25 x 0,4 = 120,5 liter/dtk Sehingga perhitungan kebutuhan air non domestik pada tahun 2018 sebanyak a + b + c + d + e + f + g + h = 150,28 liter/dtk 5.2.3 Analisisa Kekurangan Air Minum Kebutuhan air total adalah jumlah keseluruhan dari sektor domestik ditambah non domestik, total adalah ; = 208,52 liter/dtk + 150,28 liter/dtk = 358,8 liter / dtk

Namun, jika dihitung berdasarkan kebutuhan air pada hari max, maka kebutuhan air adalah ; = 358,8 liter/dtk X faktor hari max 71

= 358,8 liter/dtk x 1,25 = 448,5 liter/dtk Jika analisa dilakukan berdasarkan kebutuhan air pada jam puncak ; = 358,8 liter/dtk X faktor jam puncak = 358,8 liter/dtk x 1,75 = 627,9 liter/dtk Pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa kapasitas produksi PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran baru mencapai 165 liter/detik atau sebesar 14.256.000 liter/hari, dengan tingkat kebocoran mencapai 45 %. Sehingga produksi air riil hanya sebesar 7.840.000 liter / hari atau 90,75 liter/detik Adapun secara ringkas, data mengenai perbandingan produksi air miunm dengan proyeksi kebutuhan adalah sebagai berikut : Kebutuhan Air 2018 (rata-rata)

= 358,8 liter/detik

Produksi Aktual (2007)

= 165 liter/detik

Produksi Aktual Netto

= 90,75 liter/detik

Selisih Kekurangan Air

= 268,05 liter/detik

Dengan demikian dalam upayanya memenuhi SPAM tahun 2018, PDAM Cabang Ungaran harus meningkatkan produksinya sampai 600 liter/detik (asumsi kebocoran 45%). Bila terhitung mulai tahun 2007, maka setiap tahunnya PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran harus meningkatkan kapasitas debit produksinya sekitar 55 liter/detik. Adapun langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai produksi sesuai kebutuhan rata – rata pada tahun 2018 adalah ; 1. Menekan tingkat kebocoran dari 46 % hingga seminimal mungkin, atau idealnya tidak melebihi 15 % (Pengantar Pengolahan Air, 2009). Dengan cara : • • •

penggantian meter air yang rusak peningkatan mutu pembacaan meter air Penggantian pipa distribusi yang rusak atau bocor 72

•

Membentuk satuan tugas penurunan kehilangan air

2. Secara bertahap menambah produksi air minum, mengingat kapasitas kondisi terpasang saat ini telah tersedia 210 liter/detik namun yang baru terealisasi sebanyak 165 liter/detik. Dengan cara : • • •

Mencari sumber – sumber baru air baku Pembangunan IPA baru Pembangunan sumur dalam di lerang Gunung Ungaran, Bergas dan Rawa Pening

3. Menambah kapasitas produksi sekaligus memperluas jaringan distribusinya.

5.3 Analisa Kinerja PDAM Kab Semarang Cabang Ungaran Aspek Non Teknis 5.3.1. Aspek Kelembagaan

73

Secara kelembagaan, PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran adalah kantor cabang yang memiliki kapasitas produksi paling besar serta memiliki jumlah pelanggan terbanyak. Sehingga, penilaian terhadap PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran diasumsikan identik dengan penilaian dari PDAM Kabupaten Semarang secara umum. Sebagai perusahaan daerah, kajian terhadap tingkat keberhasilan PDAM dirangkum pada Tabel 5.5 berikut ini ; Table 5.5. Rangkuman Tingkat Keberhasilan PDAM Kab Semarang Cabang Ungaran No

Tujuan Perusda

1

Memberi Jasa Penyediaan Air Belum Minum

Tingkat Keberhasilan

2

Menyelenggarakan kemanfaatan umum

3

Memberi keuntungan daerah

Keterangan

Kualitas air yang terdistribusi pada masyarakat baru sebatas air bersih. Belum sepenuhnya, Yang mendapat pelayanan, tingkat layanan baru sebagian besar yang berada di mencapai 46 % daerah perkotaan Belum Hutang semakin bertambah setiap tahun

Sumber : Olahan Data PDAM Tahun 2007

Dengan kondisi diatas, secara umum tingkat keberhasilan PDAM sebagai perusahaan daerah belum bisa dikatakan berhasil. Beban hutang yang tinggi akan semakin menyebabkan perusahaan rugi dan bisa menghambat pengembangan PDAM itu sendiri. Hingga tahun 2008 saja, PDAM Kabupaten Semarang memiliki hutang sebesar 57,6 Milyar, yang secara rata – rata sejak tahun 2006 naik sebesar 9 %. Sedangkan nilai kerugian PDAM Kabupaten Semarang pada tahun 2008 sebesar Rp 3,28 Milyar. Berdasarkan UU No 5 Tentang Perusda, dijelaskan bahwa APBD bisa membantu peyertaan modal awal serta membantu pengembangan dari perusda, namun berdasarkan PP No 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bantuan dana APBD terhadap perusahaan daerah atau BUMD dibatasi. Hal ini berarti, PDAM akan kesulitan dalam mengembangan layanan SPAM di Kota Ungaran. Terlebih PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran belum memiliki keuntungan atau laba bersih. Sementara pengembangan penyediaan air minum melalui dana APBD juga terbatas, sepanjang tahun 2006 hingga 2008, dana APBD untuk sektor pekerjaan umum (jalan, jembatan, perumahan, air minum, dan fasilitas umum) hanya berkisar Rp 52,8 Milyar – Rp 66,2 Milyar. Artinya alokasi dana APBD Kabupaten Semarang sangat terbatas untuk membantu pengembangan SPAM. Sebagai perbandingan, dana untuk pengembangan guna penambahan kapasitas produksi 30 liter/detik pada tahun 2007 saja mencapai Rp 20,35 Milyar (Laporan PDAM

74

Kabupaten Semarang, 2007). Sehingga diasumsikan untuk menaikan debit 1 liter/detik dibutuhkan biaya sebesar Rp 0,68 M. Pada analisa sebelumnya, setiap tahun PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran harus menambah debit air 55 liter/detik, berdasarkan asumsi maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp 37,3 Milyar/tahun. Berikut gambaran perbandingan nilai APBD Kabupaten Semarang Bidang Pekerjaan Umum (Diagram A) dan Asumsi Kebutuhan Dana Untuk Peningkatan Debit Air (Diagram B), ditampilkan pada grafik Gambar 5.1 berikut ; 70 60 50 40 Dalam Milyar Rupiah

30 20 10 0

A

B

Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Nilai APBD dengan Dana Kebutuhan Keterangan : A = Rp 66,3 Milyar (Nilai APBD Sektor Pekerjaan Umum) B = Rp 37,3 Milyar (Asumsi Kebutuhan Dana Guna Menambah Produksi Debit Air)

Kebutuhan dana untuk menambah debit air dalam setiap tahunnya setara dengan 55 % nilai APBD sector pekerjaan umum. Dana APBD diperuntukan untuk pembangunan fisik meliputi sector jalan dan jembatan, fasilitas umum, air bersih dan perumahan. Dengan kondisi ini, sangat tidak mungkin PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran menggunakan dana APBD untuk penambahan produksi debit air. Alternatif mencari pinjaman kemungkinan tidak bisa dilakukan mengingat beban hutang yang terus bertambah. Dengan atau tanpa meminjam saja, PDAM Kabupaten Semarang secara umum, hutangnya terus bertambah, apalagi bila menambah pinjaman hutang. Dengan kondisi demikian, dapat disimpulkan PDAM Kabupaten Semarang sulit untuk melakukan pengembangan jika tidak memiliki terobosan dan program yang jelas dan terpadu. Hambatan terbesar PDAM Kabupaten Semarang dalam mengembangkan potensi pengelolaan SPAM adalah tidak adanya dana serta beban hutang yang sangat besar.

75

Adapun langkah yang mungkin diambil oleh PDAM Kabupaten Semarang secara umum adalah ; i. Meningkatkan tarif kepada pelanggan, agar keuangan bisa lebih sehat ii. Ikut program restrukturisasi hutang PDAM iii. Mencari mitra swasta atau investor baru untuk membantu mengembangkan PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran iv. Meminta bantuan Pemerintah RI atau Pemkab Semarang untuk membayar hutang – hutangnya. Namun langkah – langkah tersebut memiliki kelemahan yang mendasar dan bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tentang Pengembangan SPAM. Pada PP No 16 Pasal 60 ayat 2 disebutkan antara lain perhitungan dan penetapan tarif air minum harus didasarkan pada prinsip – prinsip ; 1. 2. 3. 4. 5. 6.

keterjangkauan dan keadilan mutu pelayanan pemulihan biaya efisiensi pemakaian air transparansi dan akuntabilitas, dan perlindungan air baku

Jadi kenaikan tarif tidak bisa dilakukan dilakukan secara sepihak, harus disetujui oleh DPRD, dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Sementara untuk mutu pelayanan, PDAM Kabupaten Cabang Ungaran masih rendah, demikian juga dengan transparansi dan akuntabilitas yang belum dijalankan dengan baik. Sedangkan ikut program restrukturisasi hutang (penjadwalan kembali hutang) juga bisa dilakukan, akan tetapi PDAM harus dituntut memperbaiki kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI, yang salah satu syaratnya adalah tarif harus diatas biaya produksi. Kenaikan tarif bisa saja membebani masyarakat, terlebih bila kinerja dan mutu layanan PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran masih rendah, tentunya hal ini akan mendapat respon negatif dari masyarakat. Untuk itu perlu ada program subsidi silang dalam penetapan tarif. Sementara, penghapusan hutang merupakan program yang memiliki resiko paling sedikit, namun program ini harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, akan tetapi program ini sulit direalisasikan. Perlu dianggarkan secara khusus oleh Pemerintah RI dalam APBN dan perlu mendapat persetujuan DPR RI. Sulit direalisasikan karena sebagian besar PDAM yang ada di Indonesia termasuk Jawa Tengah memiliki beban hutang yang sangat

76

besar, sehingga subsidi atau penghapusan hutang ini perlu dijabarkan lebih rinci lagi dalam peraturan menteri atau peraturan pemerintah. Dari data dan analisa diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa PDAM sebagai Perusahaan Daerah penyedia air minum belum bisa menjalankan programnya secara maksimal. Untuk itu, perlu ada yang diperbaiki, bahkan jika diperlukan adalah meninjau kembali efektivitas kerja PDAM. Untuk itu perlu diajukan alternatif dari lembaga penyelenggara penyedia air minum. Badan Layanan Umum Daerah merupakan salah satu bentuk alternatif yang perlu dikaji sebagai organisasi yang mengurusi SPAM di Kota Ungaran. Adapun kajian bentuk kelembagaan Penyedia Air Minum di Kota Ungaran ini, disajikan pada Tabel 5.6 berikut ini ; Tabel 5.6. Perbandingan Bentuk Alternatif Lembaga Penyedian Air Minum

No

Keterangan

PERUSDA

BLUD

1

Organisasi

2

Praktek Bisnis

3

APBD

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Ya dan mengedepankan efisiensi dan efektivitas Masuk di dalam APBD

4

Keuntungan (pendapatan)

Unit bisnis untuk pelayanan umum Ya dan mengutamakan keuntungan Terpisah APBD, sebagai perusda memiliki kekayaan yang dipisahkan, tapi tetap menjadi asset bagi pemerintah kabupaten Pendapatan bisa langsung dibelanjakan untuk keperluan operasi

5

Badan Hukum

Ya

6

Cash Flow

Seharusnya lancar (tapi kenyataannya tidak)

7 8 9

Orientasi Keuntungan Kepemilikan Saham Manajemen

Ya Ya Non PNS

10

Keberadaan Dewan Pengawas Acuan Program Kerja

Ya

11

Berdasarkan RKAP

Bila menerima pendapatan bukan pajak, bisa langsung langsung dibelanjakan untuk keperluan operasi Tidak (badan hukumnya adalah Pemda sendiri) Ada subsidi (diharapkan seminimal mungkin agar tidak membebani APBD) Tidak Tidak Gabungan Profesional dan PNS Ya Berdasarkan rencana bisnis dan anggaran

Sumber : UU No 62 th 1962 tentang Perusda dan Permendagri No 61 th 2007 tentang PK BLUD

Dari perbandingan data diatas, serta disesuaikan dengan PP No 16 tentang SPAM, khususnya tentang peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah (pasal 40), dalam hal 77

ini Pemkab Semarang, menunjukan bahwa Pemkab wajib menyusun kebijakan dan strategi didaerahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi. Selain itu, pemkab juga wajib memenuhi kebutuhan air minum di daerahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Pemkab juga dapat membentuk BUMD sebagai penyelenggara SPAM, serta pemkab wajib menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM di wilayahnya. PDAM (BUMD/Perusda) yang ada sekarang ini masih rugi, hutang terus bertambah, keuntungan tidak ada, dan terpisah dari APBD, sedangkan dalam PP 16, kewenangan dan campur tangan Pemkab sangat besar, karena kebutuhan air menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga untuk menambah peran Pemkab, ada baiknya keberadaan PDAM Kabupaten Semarang Cabang Semarang sebagai penyelenggara jasa pelayanan air minum diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SPAM yang merupakan bagian Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dengan berada dibawah Pemkab Semarang, lembaga baru tersebut bisa mendapat subsidi dari APBD. Aset yang sudah dimiliki, baik atas nama perusda/BUMD dengan BLUD tetap sama – sama milik pemkab setempat. Sedangkan SDM yang telah ada, yang profesional tetap bisa berperan dibantu dengan PNS lingkup setempat. Keuntungan menjadi BLUD setidaknya ada beberapa hal ; 1. efektivitas dan efisiensi bisa lebih maksimal (operasional dan SDM) 2. bisa memperoleh dana subsidi APBD secara rutin, namun ditekan sekecil mungkin 3. beban lembaga tidak terlampau berat, karena tidak diwajibkan memberikan kontribusi terhadap PAD (tidak berorientasi pada keuntungan) 5.3.2. Aspek Keuangan, Administrasi, dan operasional Aspek lain yang dibahas dalam non teknis adalah aspek, keuangan, aspek administrasi, dan aspek operasional. i. Aspek Keuangan

Idealnya pembayaran tidak melebihi jangka waktu 60 hari

Perlu adanya rotasi penugasan, khususnya bagi pembaca meter

Melakukan analisis sebab terjadinya keterlambatan pembayaran tagihan

Menyusun strategi dan melaksanannya untuk meningkatkan penggunaan asset

78

Berusaha secara terus menerus untuk memperbaiki rasio keuangan yang kurang baik untuk meningkatkan citra positif perusahaan.

ii. Aspek Administrasi

Menyusun Corparate Perusahaan

Meningkatkan tertib adminstrasi

iii. Aspek Operasional

Peningkatan pelayanan dengan memperbaiki jaringan yang sudah tua dan rusak, penggantian meteran yang sudah rusak, dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung.

Pencarian mitra dalam mengelola sumber air terkait upaya penyediaan air minum bagi masyarakat.

5.4 Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Ungaran Pengembangan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air minum Kota Ungaran pad a tahun

79

2018 harus mengedepankan beberapa hal, yaitu pengembangan jaringan distribusi yang berorientasi pada sumber air baku yang tersedia, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya keseimbangan antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, serta tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. 5.4.1 Strategi Perencanaan Pengembangan SPAM Aspek - aspek yang mendukung dalam suatu kriteria perencanaan pengembangan perlu mempertimbangkan : 1) Keandalan sumber air baku, pertama, sumber mata air yang bila pada musim kemarau mengalami penurunan dan untuk menutupi kekurangan yang ada perlu adanya pasokan dari sumber lain, kedua, sumur - sumur dalam yang setiap tahunnya debit berkurang sekitar 3 %. 2) Sistem Transmisi, sistem transmisi berfungsi sebagai sarana pipa untuk mengalirkan air dari unit produksi air ke reservoir distribusi dan pipa penghubung antar reservoir tersebut. Direncanakan sistem transimisi ini disesuaikan dengan rencana pengembangan unit produksi air dan pembangunan reservoir. 3) Kehandalan Pelayanan Pada Sistem Distribusi, kehandalan distribusi diharapkan mencapai 100 % sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 16 Tahun 2005 tentang SPAM. Salah satu kelemahan utama pada sistem distribusi di Indonesia adalah kurangnya interkoneksi dan jaringan tertutup. Pengembangan sistem distribusi hendaknya sesuai dengan pedoman dibawah ini : • Diameter minimal pipa untuk kawasan kota dengan kepadatan sedang adalah 80 mm. Pipa dengan diameter yang lebih kecil dapat digunakan pada jalan jalan yang pendek, interkoneksi jaringan tertutup dan didaerah pedesaan. Untuk keperluan kawasan komersial dan industri, diameter minimal adalah 100 mm • Seluruh distribusi hendaknya didesain sebagai jaringan tertutup. Jaringan utama dengan pipa cabang yang buntu hendaknya dihindari, meskipun untuk kondisi yang bersifat sementara • Pipa pelayanan hendaknya dipasang terpisah dihubungkan secara paralel dengan pipa distribusi utama dan transmisi yang berdiameter 500 mm dan

80

lebih besar. Pipa paralel (dual) hendaknya disediakan pada jalan-jalan kota yang sibuk / padat. Pipa paralel hendaknya tersambung pada kedua ujungnya • Interkoneksi yang sering dan memadai hendaknya disediakan antara pipa transmisi dan pipa suplai utama dalam sistem distribusi. Tidak kurang dari dua sambungan antara sistem retikulasi dan pipa utama hendaknya disediakan . • Penempatan katup hendaknya dilakukan untuk tidak lebih dari 60 layanan (lebih baik bila kurang dari 40 layanan) yang diperbolehkan pada jaringan distribusi yang tak dapat dipisahkan, dengan maksimum jarak katup untuk wilayah kota adalah 300 m. • Komponen - komponen baja atau besi yang tidak dilapisi seperti mur dan baut hendaknya tidak digunakan. Seluruh komponen logam yang yang dipendam dibawah tanah hendaknya dilapisi sesuai dengan standar AWWA atau hendaknya berupa baja stainless atau perunggu. Semua logam - Iogam yang tidak sarna hendaknya dipisahkan. 4) Reservoir pelayanan Penyediaan Reservoir pada lokasi pelayanan, akan menghemat masyarakat dan tempat fasilitas sosial dalam penyediaan reservoir lokal yang belum menjamin dari kualitas dan kebersihan dari air itu sendiri. Sistem penampungan 25% dari rata-rata kebutuhan harian (6 jam, yaitu 4 jam pada bak air bersih di instalasi pengolahan dan 2 jam pada reservoir pelayanan). 5) Faktor pemakaian puncak Faktor-faktor jam puncak berdasarkan kebutuhan rata-rata harian secara tahunan (ADD) yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang bervariasi pula. Q hari maximum 1,25 X ADD [ Annual Daily Demand] Q jam puncak

l,75X ADD [Annual Daily Demand]

81

5.4.2. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Layanan a. Pembagian Wilayah Sebelum menentukan layout jaringan distribusi air minum, yang perlu diperhatikan adalah letak, fungsi, wilayah cakupan, luas dan jumlah penduduk tiap tiap Bagian Wilayah Kota Ungaran berdasarkan program pengembangan wilayah oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kota Ungaran. Perencanaan secara berkala oleh BAPPEDA Kabupaten Semarang untuk kota Ungaran sebagai acuan dalam memprediksi peningkatan jumlah penduduk disuatu lokasi di wilayah rencana pengembangan Kota Ungaran. Dengan rincian rencana Program Umum Tata Ruang Kota Ungaran disajikan pada Tabel 5.7. dibawah ini: Tabel 5.7. Program Umum Tata Ruang Kota Ungaran No BWK Letak Fungsi Lahan Wilayah Cakupan Desa Luas (Ha) 1

BWK I

Pusat Kota

Perdagangan Pemerintahan Pemukiman Pendidikan Campuran Perkantoran Pendidikan Wisata Pemukiman

2

BWK II

Barat Laut

3

BWK III

Timur Laut

Wisata Pemukiman Pendidikan Pertanian

4

BWK IV

Tenggara

Pertanian Pendidikan Pemukiman Terminal Transit Industri

5

BWK V

Barat Daya

Pertanian Pemukiman Wisata Perdagangan Olahraga Campuran

Ungaran Sidomulyo Bandarjo Genuk Gedanganak Ungaran Bandarjo Lerep Nyatnyono Genuk Bandarjo Kalirejo Susukan Sidomulyo Gedanganak Kalirejo Langensari Beji Genuk Leyangan Kalongan Gedanganak Genuk Candirejo Gedanganak Nyatnyono Langensari

132,500 55,400 49,625 85,655 7,500 33,500 130,250 250,500 27,575 6,000 45,125 143,500 219,250 61,380 45,250 15,000 83,165 217,340 13,000 204,140 111,875 215,357 53,125 212,000 21,750 226,488 83,750

Luas BWK (Ha) 330,680

447,825

514,505

859,877

597,113

Jumlah Penduduk (Jiwa) 11.229 3.139 8.997 6.079 11.756 11.229 8.997 8.367 5.537 6.079 8.997 3.065 5.848 3.139 11.756 3.065 7.045 6.998 6.079 3.466 7.102 11.756 6.079 2.249 11.756 5.537 7.045

Sumber : BAPPEDA Kab Semarang 2002

82

Disamping dari segi tata guna lahan, ada hal yang penting yang perlu diperhatikan. Tingkat pelayanan fasilitas air bersih perlu mempertimbangkan : • Tingkat kesulitan dalam pengembangan sumber air. • Kondisi sistem penyediaan air bersih. • Kepadatan penduduk • Tingkat sosial ekonomi • Cakupan layanan • Standar dan kriteria layanan air minum b. Perkiraan Wilayah Pengembangan Berdasarkan Pelanggan Potensial Profit oriented merupakan salah satu dasar untuk mengembangkan jaringan. Salah satu pertimbangan adalah kondisi geografis, sosial ekonomi penduduk, cost atau biaya pengembangan jaringan. Hal tersebut bukan menjadikan lembaga pengelola SPAM selalu mengejar income dan yang perlu diperhatikan adalah kepentingan sosial yang harus dipenuhi, melalui Hidran Umum untuk kalangan penduduk dengan tingkat ekonomi yang minimum. Kepadatan penduduk dapat menjadi acuan dan dasar pertimbangan menentukan node (titik tingkat kebutuhan air bersih) sebagai langkah awal dasar perencanaan pengembangan jaringan distribusi air bersih yang dikorelasikan dengan tingkat ekonomi masyarakat. Data mengenai segi karakteristik sosial ekonomi masyarakat terkait dalam menentukan

jaringan

distribusi

yang

akan

direncanakan

ataupun

yang

akan

dikembangkan. Melalui data tersebut gambaran potensi pengembangan jaringan distribusi air minum dikota Ungaran. Wilayah wilayah yang berpotensi sebagai wilayah pengembangan jaringan distribusi air minum sebagai berikut : • Wilayah Ungaran Tata guna lahan diperuntukkan kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan, pusat kota, dan pusat ekonomi. • Wilayah Bandarjo Tata guna lahan diperuntukkan kawasan pemukiman, perkantoran, dan pendidikan. •

Wilayah Lerep Tata guna lahan diperuntukkan kawasan pemukiman, pendidikan, penelitian,

83

dan perdagangan. •

Wilayah Langensari Tata guna lahan diperuntukkan kawasan pendidikan, perdagangan, sumber air.

•

Wilayah Beji Tata guna lahan diperuntukkan kawasan pemukiman, dan perdagangan.

• Wilayah Gedanganak Tata guna lahan diperuntukkan kawasan pemukiman, perdagangan, pcrekonomian, dan pendidikan. • Wilayah Genuk Tata guna lahan diperuntukkan kawasan perdagangan, perkantoran, Transit dan sebagai pioner bagi pengembangan wilayah Nyatnyono sebagai kawasan pusat industri. c. Orientasi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Layanan Dalam perencanaan teknis tersebut lebih berorientasi pada pengembangan jaringan pada wilayah yang padat penduduk dan berpotensi dari segi ekonomi yang berkelanjutan pada program pengembangan wilayah Kota Ungaran. Pengadaan jaringan baru sebagai langkah awal dalam mengembangkan suatu potensi daerah.

Hal tersebut diharapkan

dengan pengembangan jaringan eksisting diharapkan tepat pada sasaran dan efektif dari segi ekonomis dan sosial. 5.4.3. Perencanaan Teknis Dalam perencanaan Teknis, jaringan yang dipakai adalah jaringan lama milik PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran, dan untuk pengembangan salah satu langkah perencanaannya adalah dengan mempertimbangkan faktor teknis dan non teknis. Dengan memadukan kedua faktor ini diharapkan pengembangan sistem jaringan air minum bagi masyarakat dapat efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Berikut ini pada Tabel 5.8

ditampilkan rencana teknis pengembangan lokasi jaringan distribusi air minum.

84

Tabel 5.8. Keterangan Lokasi Jaringan Distribusi Air Minum Kota Ungaran

NODE

Status

Keterangan BWK

LETAK

FUNGSI

1

Eksisting

BWK II

Barat Laut

Kawasan Perkantoran, Pendidikan & Penelitian, wisata kota, dan pemukiman

2 3

Eksisting Eksisting

BWK II

Barat Laut

Kawasan Perkantoran, Pendidikan & Penelitian, wisata kota, dan pemukiman

7 8 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26

Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting

BWK III

Timur Laut

Kawasan Wisata, Pemukiman, pendidikan, dan kawasan pertanian hias

4 5 6 9 10 11 12 13 14 19 22 27 28 29 30 31

Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting

BWK III

Timur Laut

Kawasan Wisata, pemukiman, pendidikan, dan kawasan pertanian hias

33 43 32 35 37 38 34

Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting

BWK V

Barat Daya

Kawasan pertanian, pemukiman, industri pariwisata, perdagangan, pertanian, pusat olahraga, dan campuran

39 53

Eksisting Eksisting

85

54 55 41

Eksisting Eksisting Eksisting

BWK IV

Tenggara

Kawasan Pertanian Kota, Pendidikan, terminal trnasit, dan industri wisata

42 44 45 46 88 89 90 91 92 93 40

Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting

BWK IV

Tenggara


47 48 49 50 99 51 52 59 64 67 56

Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Baru Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting

BWK V

Barat Daya

Kawasan pertanian, pemukiman, industri pariwisata, perdagangan, pertanian, pusat olahraga, dan campuran

57 58 65 66 60

Baru Baru Eksisting Eksisting Eksisting

BWK IV

Tenggara


61 62 63 69 70 94 77 98 68

Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Baru Eksisting Baru Eksisting

BWK IV

Tenggara


71 72 73 74 75 76 78

Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting 86

79 80 81 82 83 97 84

Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Eksisting Reservoir Eksisting

BWK IV

Tenggara


85 86 87

Eksisting Eksisting Eksisting

BWK IV

Tenggara


95 96

Reservoir Reservoir

Keterangan : Sistem distribusi ini cukup luas, maka digunakan model jaringan untuk menganalisa dan merancang system pendistribusiannya. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis, permukaan tanah, dan kontur tekanan air pada system. Sumber matar air dan sumur dalam di daerah Kota Ungaran mensuplai kebutuhan air. Perhitungan jaringan distribusi dengan Metode EPANET (Model menggunakan Software EPANET 2.0 yang dikeluarkan oleh Environment Protection Agency USA) Input Data Jumlah Pendudukdaerah pelayanan Tingkat pelayanan Jumlah Penduduk yang dilayani Perbandingan SR : HU Jumlah penduduk yang terlayani SR Jumlah penduduk yang terlayani HU Jumlah SR Jumlah HU

: 130.300 jiwa : 85 % : 110.755 jiwa : 90 : 10 : 99.680 jiwa : 11.076 jiwa : 19.936 SR : 111 HU

Hasil Utama : • • • •

Tekanan Tiap Simpul Kecepatan Aliran Kehilangan tekanan dalam pipa Rancangan jaringan

87

Gambar 5.2 Nomor Node Jaringan Distribusi Air Minum

88

Gambar 5.3 Nomor Pipa Jaringan Distribusi Air Minum

89

Tabel 5.9. Input Jaringan Air Minum Network Table – Links at 00:00 Hrs Link ID Length Diameter m mm Pipe 2 850 75 Pipe 3 500 50 Pipe 4 369 50 Pipe 5 4.31 50 Pipe 6 1.93 75 Pipe 7 2.9 100 Pipe 8 84 100 Pipe 9 150 75 Pipe 10 4.16 50 Pipe 11 300 75 Pipe 12 257 100 Pipe 13 290 50 Pipe 14 94 100 Pipe 15 4.39 50 Pipe 16 250 100 Pipe 17 417 100 Pipe 18 359 100 Pipe 19 550 75 Pipe 20 280 100 Pipe 21 713 100 Pipe 22 589 100 Pipe 23 494 50 Pipe 24 650 100 Pipe 25 983 100 Pipe 26 161 100 Pipe 27 437 100 Pipe 28 300 50 Pipe 29 163 150 Pipe 30 50 150 Pipe 31 75 150 Pipe 32 2.38 50 Pipe 33 332 50 Pipe 34 2.18 75 Pipe 35 2.62 100 Pipe 36 1151 100 Pipe 37 5.05 100 Pipe 38 881 100 Pipe 39 242 50 Pipe 40 3.65 150 Pipe 41 250 100 Pipe 42 320 100 Pipe 43 2.68 100 Pipe 44 2 180

Flow LPS -6.5 -1.88 -1.77 -3.06 -4.75 -10.21 -11.25 -4.96 -1.32 -9.36 -13.01 -3.08 -16.37 -3.31 -10.92 -17.56 -8.87 -6.3 -18.66 -18.74 -28.32 -1.24 -20.5 -21.88 -6.16 -29.74 -3.08 -25.22 7.6 10.68 -26.51 -2.08 -33.64 -20.82 -12.63 -49.35 -12.33 -2.44 -38.94 -14.07 -11.79 -29.07 -32.15

Velocity m/s 1.47 0.96 0.9 1.56 1.07 1.3 1.43 1.12 0.67 2.12 1.66 1.57 2.08 1.69 1.39 2.24 1.13 1.43 2.38 2.39 3.61 0.63 2.61 2.79 0.78 3.79 1.57 1.43 0.43 0.6 13.5 1.06 7.62 2.65 1.61 6.28 1.57 1.24 2.2 1.79 1.5 3.7 1.82

Status Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open

90

Pipe 45 Pipe 46 Pipe 47 Pipe 48 Pipe 49 Pipe 50 Pipe 51 Pipe 52 Pipe 53 Pipe 55 Pipe 56 Pipe 57 Pipe 58 Pipe 59 Pipe 60 Pipe 61 Pipe 62 Pipe 63 Pipe 64 Pipe 65 Pipe 66 Pipe 68 Pipe 69 Pipe 70 Pipe 71 Pipe 72 Pipe 73 Pipe 74 Pipe 75 Pipe 76 Pipe 77 Pipe 79 Pipe 80 Pipe 81 Pipe 82 Pipe 83 Pipe 84 Pipe 85 Pipe 86 Pipe 88 Pipe 89 Pipe 90 Pipe 91 Pipe 92 Pipe 93 Pipe 94 Pipe 95

140 3.76 4.63 200 236 383 114 3.46 5.89 3.08 3.43 921 328 467 644 61 427 1021 2.18 423 2.5 2.62 6.04 1.69 1.81 1.99 7.54 1.87 4.16 770 3.39 9.81 3.45 1.59 496 209 2.68 386 349 6.5 349 3.32 8.79 1.64 0.49 300 1.7

150 150 75 150 150 200 150 100 200 75 200 200 150 75 75 100 50 75 200 100 200 150 150 200 200 200 150 75 200 50 200 150 200 300 50 200 200 50 200 200 200 200 300 200 200 50 250

-23.9 -1.37 18.05 -4.62 -11.58 -19.37 7.67 -42.9 -104.22 -4.72 -47.06 -35.57 -24.36 -8.95 -8.13 -14 -3.08 0.96 -54.87 -1.98 -55.97 -8.84 -58.35 -138.71 -77.37 -95.03 -29.72 12.24 -31.95 -3.86 -65.5 12.68 -83.93 -127.55 -3.08 -10..6 -13.68 -6.16 -1.36 -50.65 3.32 -57.04 -114.46 -84.78 -84.54 -3.08 -90.7

1.35 0.08 4.09 0.26 0.66 0.62 0.43 5.46 3.32 1.07 1.5 1.13 1.38 2.03 1.84 1.78 1.57 0.22 1.75 0.25 1.78 0.5 3.3 4.42 2.46 3.02 1.68 2.77 1.02 1.97 2.08 0.72 2.67 1.8 1.57 0.34 0.44 3.14 0.04 1.61 0.11 1.82 1.62 2.7 2.69 1.57 1.85

Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open

91

Pipe 96 Pipe 97 Pipe 98 Pipe 100 Pipe 101 Pipe 102 Pipe 103 Pipe 104 Pipe 105 Pipe 106 Pipe 107 Pipe 110 Pipe 112 Pipe 114 Pipe 115 Pipe 116 Pipe 117 Pipe 118 Pipe 119 Pipe 120 Pipe 121 Pipe 126 Pipe 122 Pipe 111 Pipe 113 Pipe 109 Pipe 87 Pipe 67 Pipe 54 Pipe 1 Pipe 108 Pipe 124 Pipe 78 Pipe 127 Pipe 128 Pipe 129 Pipe 123 Pipe 125

4.6 1.61 4.8 1.93 1.9 2.07 2.18 2.83 4.55 1.87 4.98 350 498 941 1259 196 394 500 250 277 6.39 400 7.76 1214 1536 9.61 6.6 3.93 3.74 250 7.76 1000 4.52 100 200 150 5.4 5.4

50 200 300 200 100 50 50 50 300 75 350 50 150 150 100 100 100 50 75 75 350 75 350 150 150 2000 150 50 50 50 350 12 300 50 50 50 350 350

-3.08 -96.86 -125.94 -29.08 -12.32 -6.16 -3.08 -2.33 -243.84 -5.41 -254.6 -3.08 -24.46 -19.26 -16.18 -13.1 -10.02 -0.33 -1.33 -1.33 -289.94 -1.11 -151.05 -27.62 -21.38 -33.79 4.8 -3.78 -0.82 -3.41 -60.5 0 -68.17 -3.08 -3.08 -3.08 -14.3 -1.3

1.57 3.08 1.78 0.93 1.57 3.14 1.57 1.19 3.45 1.22 2.65 1.57 1.38 1.09 2.06 1.67 1.28 0.17 0.3 0.3 3.01 0.25 1.57 1.56 1.31 1.08 0.27 1.92 0.42 1.74 0.63 0 0.96 1.57 1.57 1.57 0.15 0.15

Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open

92

Tabel 5.10. Output Jaringan Pengembangan Air Minum Network Table - Nodes at 0:00 Hrs Elevation Base Dem Node ID m LPS

Demand LPS

Head m

Pressure m

Junc 1 Junc 2 Junc 3 Junc 4 Junc 5 Junc 6 Junc 7 Junc 8

314.69 312.47 351.56 332.02 337.49 337.8 324.31 321.74

-3.41 -3.09 -3.65 -3.06 -11.9 -4.73 -3.08 -3.08

-3.41 -3.09 -3.65 -3.06 -11.9 -4.73 -3.08 -3.08

671.69 640.79 722.41 709.37 708.94 708.87 701.88 696.73

357 328.32 370.85 377.35 371.45 371.07 377.57 374.99

Junc 9 Junc 10 Junc 11 Junc 12 Junc 13 Junc 14 Junc 15 Junc 16 Junc 17 Junc 18 Junc 19 Junc 20

334.56 336.63 327.59 269.85 324.4 332.71 321.46 312.65 307.76 310.6 319.07 306.62

-3.08 -3.08 -3.08 -3.31 -3.33 -3.42 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08

-3.08 -3.08 -3.08 -3.31 -3.33 -3.42 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08

705.64 708.84 738.53 692.98 692.47 701.59 692.69 663.32 592.65 665.16 655.8 589.09

371.08 372.21 410.94 423.13 368.07 368.88 371.23 350.67 284.89 354.56 336.73 282.47

Junc 21 Junc 22 Junc 23 Junc 24 Junc 25 Junc 26 Junc 27 Junc 28 Junc 29 Junc 30 Junc 31 Junc 32 Junc 33 Junc 34 Junc 35 Junc 36 Junc 37 Junc 38 Junc 39 Junc 40

309.93 306.55 311.57 310.85 310.39 310.16 309.76 309.02 306.24 307.86 310.98 317 313.71 309.69 308.24 319.15 309.44 310.94 315.97 315.65

-3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -17.91 -27.96 -3.08 -3.08 -8.18 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -4.88 -8.61 -3.16 -7.47 -3.08 -11.96 -5.54

-3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -17.91 -27.96 -3.08 -3.08 -8.18 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -4.88 -8.61 -3.16 -7.47 -3.08 -11.96 -5.54

591.12 621.83 487.21 487.08 486.72 473.6 471 525.95 467.21 483.33 469.66 470.26 473.28 467.02 468.76 468.55 469.88 469.58 467.99 468.19

281.19 315.28 175.64 176.23 176.33 163.44 161.24 216.93 160.97 175.47 158.68 153.26 159.57 157.33 160.52 149.4 160.44 158.64 152.02 152.54

93

Junc 41 Junc 42 Junc 43 Junc 44 Junc 45 Junc 46 Junc 47 Junc 48 Junc 49 Junc 50 Junc 51 Junc 52 Junc 53 Junc 54 Junc 55 Junc 56 Junc 57 Junc 58 Junc 59 Junc 60 Junc 61 Junc 62 Junc 63 Junc 64 Junc 65 Junc 66 Junc 67 Junc 68 Junc 69 Junc 70 Junc 71 Junc 72 Junc 73 Junc 74 Junc 75 Junc 76 Junc 77 Junc 78 Junc 79 Junc 80 Junc 81 Junc 82 Junc 84 Junc 85 Junc 86

311.91 313.76 306.95 318.2 318.05 321.79 324.7 328.11 335.75 337.04 340.9 335.28 326.81 332.21 302.83 343.03 346.53 349.75 348.13 417.67 389.76 383.24 372.48 350.12 352.58 356.06 364.64 366.62 372.49 368.94 369.33 369.28 376.9 375.59 376.86 381.02 376.34 385.08 384.71 390.97 393.25 415.47 402.67 402.17 408.13

-10.68 -3.08 -3.08 -3.08 -9.96 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -2.99 -3.22 -3.06 -0.34 -3.86 -3.83 -1.29 -3.08 -1.52 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -2.09 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -2.68 0 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -5.35 -2.66 -3.09 -3.08 -3.16

-10.68 -3.08 -3.08 -3.08 -9.96 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -2.99 -3.22 -3.06 -0.34 -3.86 -3.83 -1.29 -3.08 -1.52 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -2.09 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -2.68 0 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -5.35 -2.66 -3.09 -3.08 -3.16

468.16 485.71 478.38 533.54 537.06 580.77 468.09 468.04 467.39 467.98 467.29 467.38 467.52 467.17 789.41 467.14 467.02 467 467.06 517.81 466.79 467.03 467.04 467.04 466.9 466.81 466.94 466.92 497.63 609.67 467.35 466.88 466.69 466.77 466.78 466.87 467.63 467.09 466.55 466.38 466.31 466.17 466.27 502.09 500.52

156.25 171.95 171.43 215.34 219.01 258.98 143.39 139.93 131.64 130.94 126.39 132.1 140.71 134.96 486.58 124.11 120.49 117.25 118.93 100.14 77.03 83.79 94.56 116.92 114.32 110.75 102.3 100.3 125.14 240.73 98.02 97.6 89.79 91.18 89.92 85.85 91.29 82.01 81.84 75.41 73.06 50.7 63.6 99.92 92.39

94

Junc 87 Junc 88 Junc 89 Junc 90 Junc 91 Junc 92 Junc 93 Junc 95 Junc 97 Junc 96 Junc 94 Junc 98 Junc 99 Resvr 83

383.95 325.74 381.09 330.85 315.77 318.36 318.66 455.86 352.63 320 368.94 368.94 337.04 465.86

-3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 140 28.6 60.5 -3.08 -3.08 -3.08 #N/A

-3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 -3.08 140 28.6 60.5 -3.08 -3.08 -3.08 151.05

511.75 538.72 552.34 647.42 657.43 670.52 669.68 465.94 466.81 467 630.14 482.99 478.21 465.86

127.8 212.98 171.25 316.57 341.66 352.16 351.02 10.08 114.18 147 261.2 114.05 141.17 0

Evaluasi Perencanaan Teknis : 1. Jaringan eksisting masih memenuhi syarat untuk rencana pengembangan hingga tahun proyeksi 2018 2. Pada Node sisa tekanan terlalu tinggi sehingga perlu penggunaan BPT (bak pelepas tekanan), PSV (Pressure Reducing Valve), dan penambahan zoning pelayanan (Reservoir distribusi) 3. Untuk tahun proyeksi 2018, terjadi peningkatan produksi, sehingga Q naik yang berakibat sisa tekan turun dan kecepatan aliran naik 4. Tekanan system distribusi sebaiknya 10-60 mka (PVC) dengan Kecepatan antara 0,3 – 3 m/dtk

95

BAB VI KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan Dari analisa data dan pembahasan dalam Kajian Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ; Studi Kasus PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kondisi pelayanan air minum atau saat ini masih kategori air bersih belum mencapai standar kualitas air minum, diperlukan pengolahan lebih lanjut agar bisa sesuai dengan standar yang diharapkan. 2. Tingkat Pelayanan untuk tahun 2007 baru mencapai 45 % saja. 3. Ketersediaan air belum bisa mengalir 24 jam, sebagian masih ada yang mengalir antara 12-18 jam, sebagian lagi mengalir dibawah 12 jam 4. Sumber air baku, kapasitas terpasang pada tahun 2007 sebesar 210 liter/detik, namun yang dapat diproduksi secara aktual hanya 165 liter/detik, inipun memiliki tingkat kebocoran yang cukup tinggi, yakni mencapai 45 % 5. Proyeksi kebutuhan air minum pada tahun 2018 adalah sebesar 358,8 liter/detik, sedangkan proyeksi kebutuhan air minum pada hari puncak sebesar 448,5 liter/detik, serta proyeksi kebutuhan air minum pada jam puncak mencapai 627,9 liter/detik. Untuk memenuhi kebutuhun air minum normal diperlukan peningkatan produksi hingga 600 liter/detik (dengan asumsi tingkat kebocoran 45%) 6. Pada Node jaringan distribusi terdapat sisa tekanan yang terlalu tinggi 7. Pembayaran tagihan bulanan pelanggan air di PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran masih banyak yang melebihi jangka waktu 60 hari 8. Tertib administrasi dan layanan pada pelanggan masih kurang, misal banyak meteran rusak tapi tidak langsung diganti. 9. Secara keseluruhan perusahaan masiih dalam kondisi merugi 10. Jumlah hutang PDAM Kabupaten Semarang, setiap tahun bertambah, hingga tahun 2008, jumlah hutang mencapai Rp 57,6 Milyar, setiap tahun terus 96

bertambah sekitar 9 %, akibat tunggakan denda dan bunga bank. Kondisi hutang seperti ini juga dialami oleh sebagian besar PDAM se-Indonesia 11. PDAM Kabupaten Semarang dan Kantor Cabang Ungaran kesulitan untuk memperoleh bantuan dana dari APBD, karena dasar hukumnya tidak terlalu kuat. Selain itu, dana APBD Kabupaten Semarang untuk sector pekerjaan umum juga terbatas, hanya berkisar Rp 53 Milyar – 66 Milyar saja tiap tahun, Jika PDAM Kabupaten Semarang Cabang Ungaran bisa menggunakan dana APBD, maka penggunaannya pun tidak bisa maksimal, mengingat alokasi dana tersebut terbagi untuk semua jenis pekerjaan fisik. 6.2. Saran dan Rekomendasi 1. Untuk memenuhi kebutuhan air minum pada tahun 2018, maka diperlukan penambahan debit produksi 300 liter/detik. Dengan catatan dapat menekan tingkat kebocoran hingga < 15 %. 2. Untuk mencapai standar SPAM di Kota Ungaran diperlukan penambahan produksi, perluasan jaringan distribusi, pembangunan infrastruktur pendukung SPAM, dan pencarian sumber baru. 3. Dengan adanya penambahan debit produksi, Q naik, berakibat tekanan bisa turun, dan kecepatan aliran bisa naik, untuk itu disarankan penambahan diameter pipa dan peningkatan zone pelayanan. 4. Antisipasi sisa tekanan yang terlalu tinggi pada node, diperlukan penggunaan BPT (Bak PelepasTekan) dan PSV (pressure reducing valve), serta zoning pelayanan 5. Diperlukan peningkatan kualitas air minum, beserta pengawasan dan pembinaan sesuai yang dianjurkan pada PP 16 tahun 2005, standar kualitas air minum mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907 tahun 2002. 6. Perlunya penyuluhan kepada masyarakat umum, tentang penggunaan air minum secara bijak. 7. Perbaikan masalah non teknis, seperti masalah keuangan (keterlambatan pembayaran tagihan pelanggan), peningkatan pelayanan kepada pelanggan, memiliki coorporate perusahaan, semakin tertib administrasi. 8. Perlunya menggandeng pihak swasta (investor) untuk mengembangkan institusi secara maksimal agar bisa menjalankan standar di dalam SPAM

97

semakin optimal. 9. Diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah RI untuk menangani masalah pembayaran hutang PDAM Kabupaten Semarang kepada Pemerintah RI 10 Direkomendasikan bagi PDAM Kabupaten Semarang dan kantor cabangnya, atau PDAM yang memiliki permasalahan sejenis yang saat ini berstatus sebagai perusahaan daerah, sebaiknya lebih mengarah menjadi badan layanan umum (BLUD) SPAM Kabupaten Semarang, sekaligus lebih memprioritaskan pelayanan air minum kepada masyarakat umum (domestik) dan hanya fasilitas umum-sosial, misal Rumah Sakit, Puskesmas, serta Sekolah. Sebab untuk menjangkau pelayanan air minum disemua sektor cukup berat, baik secara teknis maupun non teknis.

98

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents