BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan pendidikan pada dasarnya merupakan dari tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi
penyelenggaraan
pendidikan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku juga wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, Serta Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya setiapn tahun. Pendidikan adalah salah satu komponen masukan yang sangat penting untuk memajukan SDM, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melkasanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi
1
dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan
pendidikan
secara
terencana,
terarah,
dan
berkesinambungan. Dalam setiap pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan tujan yang besifat kuantitatif maupun kualitatif ,biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mennyatakan bahwa 1. setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan 2. setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya 3. pemerintah mengusahakan dan menyelengarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhalak mulia dalam rangka mecerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UndangUndang 4. negara mempriritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional 5. pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan berbagai program
pembangunan
pendidikan,
dibarengi
dengan
tekad
untuk
memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN dan APBD). Biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat
2
dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. biaya pendidikan memilki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga, misalnya iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik, buku dan guru juga adalah biaya, bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan
persoalan
pembiayaan atau pendanaan pendidikan. Besar kecilnya biaya pendidikan berhubungan dengan berbagai indicator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, dan prestasi belajar sisiwa. Oleh sebab itu, dalam koneksi perencanaan pembiayaan pendidikan sangatlah penting,antara lain meliputi
sumber-sumber pembiayaan
pendidikan, sisitem dan mekanisme pengalokasiannya. Hal ini dapat dijelaskan pada PP Nomor 48 tahun 2008 yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggara dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. biaya menguraikan secara terperinci mengenai definisi dan komponen biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dialokasikan dalam APBN dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendidikan, faktor ekonomi bukanlah penentu utama dalam pencapaian tujuan pendidikan, akan tetapi factor ekonomi juga memegang peranan yang cukup signifikan dalam menetukan keberhasilan pendidikan, Salah satu konsep pembiayaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah melalui Dana Bantuan Operasional Siswa atau lebih dikenal dengan nama Dana Program BOS. Dana Program BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Buku Panduan BOS).
3
Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, sehingga dengan adanya program BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam usaha penuntasan wajib belajar sembilan tahun, jadi sasaran program BOS adalah semua sekolah baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia. Dengan adanya pembiayaan pendidikan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD dimasudkan untuk menunjang ketersediaan dana bagi setiap pembangunan sekolah setiap tahunnya seperti fasilitas sekolah,serta sarana dan prasarana sekolah guna menjamin mutu pendidikan disetiap daerah. Hal ini juga terjadi dikabupaten boalemo dimana pemerintah daerah membiayai pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD untuk menunjang ketersediaanya sarana dan dan prasarana setiap sekolah baik Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai sekolah menengah atas (SMA). Pemerintah kabupaten boalemo menyediakan pendanaan pendidikan juga untuk menunjang pembangunan disemua sector pendidikan, berupa fasiliatas yang diperlukan oleh setiap sekolah tenaga pengajar dan sebagainya. dalam pengalokasian anggaran pendidkan pemerintah kabupaten boalemo masih memilik tantang dan permasalahan yang dihadapi, tantangannya yaitu berupa meningkatkan pembangunan sekolah guna menunjang
siswa-siswi untuk
berprestasi dan teciptanya SDM yang kompetitif. Tapi
dalam
pengalokasian
anggaran
pendidikan
masih
memiliki
permasalahan yang dihadapi yaitu berupa belum meratanya biaya alokasi anggaran pendidikan pada setiap sekolah dan sehingga mengakibatkan masih banyak sekolah belum mempunyai fasilitas sarana dan prasaran yang dibutuhkan oleh sekolah.
4
Dari
uraian
latar
belakang
diatas
saya
tertarik
meneliti
tentang
pengalokosian anggaran pendidikan dikabupaten boalemo, dimana saya ingin mengetahui apakah dengan pengalokasian anggaran pendidikan dari APBD akan menjamin mutu pendidikan didaerah kabupaten
boalemo.untuk itu saya
mengambil judul “ANALISIS ALOKASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN di DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO”
1.2 Rumusan Masalah 1. Berapa besar jumlah alokasi anggaran pendidikan dikabupaten boalemo untuk tahun 2010 dan 2011…? 2. Apa sajakah komponen yang dibiayai dalam alokasi anggaran pendidikan tersebut untuk tahun 2010 dan 2011…?.
1.3 Tujuan Penelitian Adapaun tujuan utama penelitian dari penulis yaitu sebagai berikut: 1. untuk mengetahui seberapa besar alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan dikabupaten bolemo untuk tahun 2011 dan 2012. 2. Untuk mengetahui komponen-komponen yang dibiayai dalam alokasi anggaran pendidikan. 3. 1.4 Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis penelitian diharapakan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan teutama dibidang anggaran daerah. a. Manfaat Praktis penelitian
ini
diharapkan
menjadi
subangsih
pemikiran
dalam
mengimplementasikan penggunaan anggaran disektor pendidikan dalam upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
5
1.5 Sumber Data a. Data Sekunder Yaitu data yang dipeoleh dari informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni berupa data jumlah alokasi anggaran pendidikan
6
