BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah,
Pemerintah
Daerah
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah. Dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD merupakan tanggungjawab Kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan
Renstra-SKPD
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Padang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota
Padang
Nomor
.............
Tahun
2014
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014
1
dan diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimanana tertuang dalam RPJMD Kota Padang namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai salah satu Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan kegiatan. Dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain dinyatakan bahwa Renstra-SKPD disiapkan dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, sedangkan rancangan RPJM Daerah disusun dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Dengan demikian dokumen RenstraSKPD tidak bisa dipisahkan dari keberadaan 2 (dua) dokumen yang lain yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Adapun secara substansi Renstra-SKPD juga terkait dengan perencanaan
sebelumnya
dalam
artian
merupakan
perencanaan-
perencanaan yang telah ada. 1.2 Landasan Hukum Landasan
hukum
penulisan
rencana
strategis
Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Padang adalah sebagai berikut : Landasan operasional adalah sebagai berikut; 1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2
3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional ; 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta ng Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 20042020;
10.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Keja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor..... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 20142019;
12.
Peraturan
Walikota
Padang
Nomor
40
Tahun
2012
tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
3
1.3 Maksud Tujuan Maksud
:
Maksud
disusunnya
Renstra
SKPD adalah sebagai
pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan
:
Tujuan
disusunnya
mengoptimalkan
Renstra
peran
Bagian
SKPD
adalah
untuk
Kesejahteraan
Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Padang dalam pencapaian misi, Pemerintah Kota
visi,
sesuai dengan tugas dan fungsi
Bagian Kesejahteraan Rakyat agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. 1.4 Sistimatika Penulisan BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud Tujuan Penulisan
1.4.
Sistimatika Penulisan
GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAGIAN KESRA 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2.
Sumber Daya
2.3.
Kinerja Pelayanan
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2.
Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
4
3.3.
Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota
3.4.
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. BAB IV
Penentuan Isu-isu Stategis
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
4.1.
Visi dan Misi Bagian Kesra
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Kesra
4.3.
Strategi dan Kebijakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAGIAN KESRA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu Bagian dibawah jajaran Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisaasi Sekretariat Daerah. Untuk itu Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu unsur staf Walikota Padang memiliki peran penting dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Padang yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bagian dari Sekretariat daerah haruslah mampu menyusun dan melaksanakan suatu rencana dengan baik agar dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pembangunan Kota Padang. Sebagai salah satu unsur staf di Sekretariat Daerah Kota Padang, Struktur Organisasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh 3 (tiga) Subag yaitu : a. Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan b. Sub Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat c. Sub Pendidikan dan Kebudayaan 2. Secara umum tugas dari Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah membantu Walikota dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di bidang Agama, Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta Pendidikan dan Kebudayaan. Dari tugas yang telah ditetapkan, Bagian Kesejahteraan Rakyat telah menjalankan tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Sub. Bagian masing-masing.
6
Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang meliputi Pembinaan Mental dan Keagamaan yaitu : a.
Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Mental dan Keagamaan serta kehidupan beragama, urusan Ibadah Haji.
b.
Menyiapkan
bahan
pembinaan
dan
pembinaan
Mental
serta
Keagamaan. c.
Menyiapkan pedoman dan penyusunan program/rencana bantuan Pembinaan Mental dan Keagamaan.
d.
Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan relisasi bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah/ pendidikan agama serta pembinaan Mental Keagamaan lainnya.
e.
Menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organisasi keagamaan.
f.
Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan mental keagamaan dan kehidupan beragama.
g.
Melaksanakan
koordinasi
dengan
unit
kerja
terkait
dalam
pelaksanaan kegiatan Bina Mental dan Keagamaan. h.
Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Bina Kesra dan PPM Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang meliputi Kesejahteraan Sosial,
7
Keehatan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, Penyakit Masyarakat dan Korban Bencana Alam yaitu : a.
Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Pembinaan Pelayanan bantuan dan Bimbingan Sosial serta penanggulangan Penyakit Masyarakat.
b.
Menyiapkan bahan pembinaan dan Bimbingan Kesejahteraan Rakyat serta Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
c.
Menyiapkan pedoman dan penyusunan program/rencana bantuan pembinaan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, Penyakit Masyarakat dan Korban Bencana Alam.
d.
Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi bantuan sarana dan parasarana kesejahteraan social, Pahlawan Daerah, Peningkatan Kesejahteraan Sosial, bantuan dang anti rugi Korban Bencana Alam, Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Undian dan Usaha Pengumpulan Uang dan Barang, Peningkatan Kesehatan Masyarakat serta Peningkatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K.3).
e.
Menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organiasi soial kemasyarakatan.
f.
Memberikan bantuan setiap korban bencana alam yang terjadi, fakir miskin dan anak yatim.
g.
Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui Operasi Pasar Khusus (OPK).
h.
Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan
pelayanan
bantuan
dan
bimbingan
social
serta
penanggulangan penyakit masyarakat. i.
Melaksanakan
koordinasi
dengan
unit
kerja
terkait
dalam
pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. j.
Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8
k.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang meliputi Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan. b. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan Pendidikan serta Kebudayaan Daerah. c. Menyiapkan pedoman dan penyusunan program/rencana bantuan Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan. d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan relisasi bantuan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan serta Kesenian Daerah. e. Menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organisasi Pendidikan dan Kebudayaan. f. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan. g. Melaksanakan
koordinasi
dengan
unit
kerja
terkait
dalam
pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan. h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Struktur Organisasi Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap sub bagian serta posisi yang ada pada suatu Bagian dalam menjalankan kegiatan
operasional
untuk
mencapai
tujuan.
Struktur
Organisasi
9
menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu sub bagian dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang mencakup hal – hal sebagai berikut: 1. Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan 2. Sub Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat 3. Sub Pendidikan dan Kebudayaan
2.2
Sumber Daya SKPD Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/ perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai berikut: a. Tingkat Pendidikan Kualitas Sumber Daya Manusia PNS dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman dalam bekerja. Pada tabel dibawah ini
10
dapat dilihat jumlah pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut : No.
1 2 3 4
Tingkat
Jumlah 5
S2 D4/ S1
7
D3
2
SMA
6
b. Jumlah Pegawai dilihat dari golongan ruang NO.
JUMLAH (ORANG) 2 9 10 2 20
GOLONGAN
1. Golongan IV 2. Golongan III 3. Golongan II 4. Golongan I 5. Peg. Sukarela Jumlah ......................
Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16
Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka Badan Kepagawaian Daerah Kota Padang, yang disetujui oleh pimpinan daerah, telah memformulasikan pegawai yang akan mengemban tugas pokok dan fungsi yang ada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang. Sedangkan semua Pegawai yang ada dilingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang dengan formasi sebagai berikut: NO 1
NAMA PEGAWAI Al Amin, S.Sos, MM
NIP 19660629 199703 1 004
GOL
JABATAN
IV/b
Kepala Bagian
A. SUB BAGIAN BINA MENTAL DAN KEAGAMAAN NO
NAMA PEGAWAI
NIP
GOL
JABATAN
1
Ponco Ananta Yogo, S.Pd
19621607 198505 1 001
III/d
Kasubag
2
Nelli Djamar
19600701 196603 2 003
III/b
Pelaksana
3
Desrita
19651028 199003 2 005
III/b
Pelaksana
4
Yenovita ,S,Sos
19721112 199803 2 008
III/b
Pelaksana
5
Zul Asfi, MA
19780913 201001 1 007
III/A
Pelaksana
11
6
Rosnely
19790719 200901 2 001
II/c
Pelaksana
7
Yudi Herman
19721028 200801 1 003
II/b
Pelaksana
8
Ardianus
19781210 201212 1 003
II/a
Pelaksana
9
Maizon Ermana
NON PNS
Pelaksana
B. SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PPM
NO
NAMA PEGAWAI
NIP
GOL
JABATAN
1
Erniwati
19701220 199303 2 008
III/b
Plh Kasubag
2
M. Hanif
19661007 200701 1 005
II/b
Pelaksana
3
Anifa Dahlan, SE, MM
19720309 199903 2 002
III/b
Pelaksana
4
Komeldi.
19731010 200501 1 008
II/b
Bend. Pengeluaran
5
Gustir
19750310 201001 1 004
II/b
Pelaksana
C. SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANN NO 1
NIP
GOL
JABATAN
Jamilus, S.Ag Drs.H.Lenggam Masturah, MA
19680919 199703 1 003
III/d
Kasubag
19580919 198903 1 002
IV/A
Pelaksana
3
Yulvira,SH
19730707 199403 2 003
III/b
Pelaksana
4
Huryazi Zaira, A.Md
19850929 201101 1 002
II/c
Pelaksana
5
Musral
19731020 200701 1 005
II/b
Pelaksana
6
H. Ahmad Riza
II/A
Pelaksana
7
Drs.H.Syafwan Diran
2
2.3
NAMA PEGAWAI
NON PNS
Pelaksana
Kinerja Pelayanan Bagian Kesra Pelayanan yang diselenggarakan Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Bina Mental dan Keagamaan. Pelayanan Bina Mental dan Keagamaan Bina Mental dan Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang meliputi Pembinaan Mental dan Keagamaan yaitu:
12
a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Mental dan Keagamaan serta kehidupan beragama, urusan Ibadah Haji. b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pembinaan Mental serta Keagamaan. c. Menyiapkan
pedoman
dan
penyusunan
program/rencana
bantuan Pembinaan Mental dan Keagamaan. d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan relisasi bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah/ pendidikan agama serta pembinaan Mental Keagamaan lainnya. e. Menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organisasi keagamaan. f.
Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan mental keagamaan dan kehidupan beragama.
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan Bina Mental dan Keagamaan. h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Keehatan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, Penyakit Masyarakat dan Korban Bencana Alam yaitu :
13
a. Mengumpulkan
data
dan
bahan
yang
berkaitan
dengan
Pembinaan Pelayanan bantuan dan Bimbingan Sosial serta penanggulangan Penyakit Masyarakat. b. Menyiapkan bahan pembinaan dan Bimbingan Kesejahteraan Rakyat serta Penanggulangan Penyakit Masyarakat. c. Menyiapkan bantuan
pedoman
pembinaan,
dan
penyusunan
Kesejahteraan
program/rencana
Sosial,
Kesehatan
Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, Penyakit Masyarakat dan Korban Bencana Alam. d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi bantuan sarana dan parasarana kesejahteraan social, Pahlawan Daerah, Peningkatan Kesejahteraan Sosial, bantuan dang anti rugi Korban Bencana Alam, Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Undian dan Usaha Pengumpulan Uang dan
Barang,
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
serta
Peningkatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K.3). e. Menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organiasi soial kemasyarakatan. f.
Memberikan bantuan setiap korban bencana alam yang terjadi, fakir miskin dan anak yatim.
g. Melaksanakan
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan
rakyat,
melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). h. Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan pelayanan bantuan dan bimbingan social serta penanggulangan penyakit masyarakat. i.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
j.
Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
14
3. Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang meliputi Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan. b. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan Pendidikan serta Kebudayaan Daerah. c. Menyiapkan
pedoman
dan
penyusunan
program/rencana
bantuan Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan. d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan relisasi bantuan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan serta Kesenian Daerah. e. Menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organisasi Pendidikan dan Kebudayaan. f.
Menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan.
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan. h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. 2.4
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Kesra Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap
potensi
tantangan
dan
peluang
dalam
pengembangan
pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut : Tantangan, meliputi :
15
a. Peralatan kantor masih belum mamadai b. Pemanfaatan teknologi informasi kurang maksimal. c. Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat. d. Program UKS belum terlaksana dengan baik di sekolah-sekolah. e. Memberdayakan dan melestarikan pepatah ABS – SBK. Peluang, meliputi : a. Dengan adanya pembagian tugas yang merata dan, kemampuan dan kualitas aparatur akan meningkatkan kualitas kerja. b. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, akan meningkatkan ketertiban administrasi pelayanan. c. Cakupan tugas dan wewenang perencanaan pembangunan yang cukup luas memungkinkan untuk menumbuhkembangkan kreatifitas bagi segenap aparatur perencanaan. d. Rencana pembangunan daerah memerlukan sinergi dan keterpaduan agar menghasilkan suatu rencana yang komprehensif. e. Semakin
intensifnya
keterlibatan
masyarakat
dalam
proses
perencanaan pembangunan akan meningkatkan interkoneksi dengan organisasi. f.
Adanya perguruan tinggi negeri maupun swasta membuka peluang peningkatan kerjasama pendidikan dan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas rencana pembangunan.
e. Semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebijakan pembangunan daerah.
16
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Kesra Permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi
dalam
pelayanan Bagian Kesra beserta faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain : 1. Semakin tingginya minat masyarakat untuk berurusan di Bagian Kesra. 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terutama komputer dan laptop bagi aparatur utuk mendukung pelaksanaan tugas di Bagian Kesra. 3. Masih banyak masyarakat miskin belum termasuk data base calon penerima beras miskin. 4. Masih kurangnya perhatian Tim Pembina dan pihak sekolah untuk memahami peran dan fungsi Program UKS untuk peningkatan mutu pendidikan. 5. Belum tertatanya lembaga adat yang baik di Kota Padang. 6. Masih kurangnya peran dan fungsi lembaga adat dalam pelestarian dan menjaga nilai-nilai adat, budaya dan kesenian Minangkabau. 3.2.
Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Sejahtera Religius Dan Berbudaya. Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu :
17
1.
Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasan sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memamfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat memamfaatkan dan memelihara potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga kegiatan produksi dan kualitas; lingkungan hidup dapat ditingkatkan.
2.
Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam Provinsi Suamatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi Kota
yang
dapat
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
dan
kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk mendorong kegiatan perdagangan tersebut. 3.
Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memamfaatkan pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merukapan potensi Kota Padang sangat pendting disamping perdagangan, Khareteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan
dan
jasa
akan
memungkinkan
pengembangan
pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya terkait sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efesian. 4.
Aspek agama (Relegius), baik Islam dan agama lainnya
yang
dianut warga kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa kepada
18
Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat. 5.
Tata kehidupan masyarakatnya di dasarkan pada budaya lokal, khusunya
Budaya
Minangkabau
dalam
rangka
mewujudkan
masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4.
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dan
pengembangan
keuangan kerakyatan. 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. SEPULUH PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH YAITU : 1.
Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.
2.
Menyelenggarakan
pendidikan,
pesantren
ramadhan,
kegiatan
keagamaan, seni budaya dan olah raga yang berkualitas. 3.
Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam dua tahun serta penataan transportasi Kota yang lebih baik.
4.
Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan di Puskesmas / RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin.
19
5.
Membangun pasar raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu.
6.
Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT serta guru TPQ/TQA/ MDA menjadi 200%.
7.
Memberikan santunan kematian Rp. 1000.000,- bagi Kota Padang.
8.
Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan.
9.
Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah.
10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah PNS
Berdasarkan visi dan misi serta program unggulan Walikota dan Wakil Walikota periode 2014 – 2019, maka terdapat beberapa program yang terkait dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang
adalah
sebagai berikut : 1. Dalam visi terdapat kata sejahtera, Relegius dan berbudaya. Dalam struktur Bagian Kesejhateraan Rakyat Setda Kota Padang terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yang bertugas langsung untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota periode 2014 – 2019, yaitu Sub Bagian Bina Mental Keagamaan, Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Sub Bagian Bian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dalam 10 (sepuluh) Program unggulan walikota dan wakil walikota periode 2014 – 2019 terdapat 3 (tiga) program yang berkaitan langsung dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat, antara lain : a. Menyelenggarakan
pendidikan,
pesantren
Ramadhan,
kegiatan
keagamaan dan seni budaya yang berkualitas. b. Peningkatan dana operasional / insentif guru-guru TPQ/TQA/MDA.
20
c. Memberikan santunan kematian Rp.1.000.000,- bagi warga Kota Padang. 3.3.
Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota. Sesuai dengan visi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang yaitu “ Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Relegius, Sejahtera Pendidikan dan berbudaya”
dimana sasarannya
adalah terealisasinya Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk keseluruhan program Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dialokasikan dalam APBD Kota Padang pada setiap akhir
tahun
anggaran berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik sehingga memberikan konstribusi positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) secara keseluruhan. 3.4.
Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan daerah yang bersifaat strategis yang di miliki oleh Bagian Kesra, merupakan isu strategis Pemko Padang. antara lain yaitu : isu Strategis reformasi birokrasi sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Padang tahun 2014 – 2019, dimana pelaksanaan RPJM Kota Padang maka Bagian Kesra melaksanakan misi ke 6 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan melayani. Dengan tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat, dan didasarkan pada budaya lokal, khususnya budaya Mianangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat. meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Kota
Padang
pelaksanaan kegiatan keagamaan, kesejahteraan dan pendidikan dan kebudayaan. Dengan sasaran yang hendak dicapai terpelihara dan
21
lestarinya nilai budaya religius dan tradisi lokal yang berada di Kota Padang. Mengacu kepada 10 (sepuluh) Program Unggulan Walikota Padang, maka bisa disimpulkan bahwa program yang berkaitan dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan
penddikan,
pesantren
Ramadhan,
kegiatan
keagamaan dan seni budaya yang berkualitas 2. Peningkatan dana operasional/ insentif guru-guru TPQ/TQA/MDA. 3. Memberikan santunan kematian Rp.1.000.000,- bagi warga Kota Padang. 4. Pemberdayaan dan pelestarian nilai adat dan budaya di Kota Padang.
22
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi . Visi dan Misi Unit Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Visi adalah pandangan jauh kedepan, dimana instansi pemerintah akan dibawa kemana, sehingga keberadaannya selalu eksis, antifatif, aspiratif, motifatif dan dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat sendiri. Berpedoman kepada Visi Kota Padang yakni Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Padang Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang sejahtera Religius dan Berbudaya, maka visi Bagian Kesejahteraan Rakyat menetapkan visi sebagai berikut : “TERCIPTANYA
MASYARAKAT
YANG
RELEGIUS,
SEJAHTERA DAN
BERBUDAYA“. Misi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai dengan baik berhasil guna dan berdaya guna, sehingga visi akan semakin dapat diwujudkan, maka kami menyimpulkan misi sebagai berikut : a)
Mewujudkan suasana kehidupan beragama yang damai dan kondusif.
b) Mengkoordinasikan penyaluran Beras Miskin dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang ditimpa musibah. c)
Meningkatkan kualitas pendidikan Non Formal melalui program Usaha Kesehatan Sekolah.
d) Mengaplikasikan dan melestarikan seni dan budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat.
23
e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Kesra Tujuan merupakan implemetasi dari pernyataan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai. Adapun tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang yang ingin dicapai tahun 2014 sebagai penjabaran Renstra Bagian Kesra Setda Kota Padang 2013-2014 dan disesuai dengan tupoksi sesuai dengan peraturan Walikota No 11 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Pokok Setda Kota Padang adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat, dibidang agama dan dibidang pendidikan kebudayaan. 2. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelayanan dan bantuan sosial, dibidang kesejahteraan rakyat, dibidang agama dan dibidang pendidikan kebudayaan 3. Mengumpulkan dan mengolah data seerta menyiapkan saran dan pertimbangan
dalam
kesejahteraan
rakyat,
peningkatan dibidang
kesejahteraan
agama
dan
rakyat,
dibidang
dibidang pendidikan
kebudayaan 4. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat, dibidang agama dan dibidang pendidikan kebudayaan Sejalan dengan tujuan yang telah di tetapkan maka hasil yang akan dicapai oleh
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
Sekretariat
Daerah
Kota
Padang
ditetapkan dalam bentuk sasaran. 1. Pelaksanaan kegiatan yang baik dibidang keagamaan, kesejahteraan rakyat, dan pendidikan kebudayaan yang berkualitas. 2. Pelaksanaan peningkatan dana operasional guru TPQ/TQA dan MDA melalui sertifikasi guru TPQ/TQA dan MDA.
24
3. Pelaksanaan pemberian santunan kematian warga Kota Padang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Pelaksanaan peningkatan peran dan fungsi lembaga adat. 4.3
Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi Analisa SWOT
Internal
Eksternal Peluang (O) 1 Ibu Kota Provinsi 2 Komitmen Pemko Tinggi 3 Perhatian masyarakat cukup tinggi terhadap agama Masyarakat Kota 4 Padang masih menjunjung pepatah ABS-SBK Ancaman (T) 1 Mobilitas tinggi 2 Tingkat urbanisasi tinggi 3 Daerah rawan bencana 4 Pengaruh kebudayaan luar tinggi 5 Penyakit masyarakat masih cukup tinggi
Kekuatan (S) 1 Jumlah Tenaga Kerja mencukupi 2 Komitmen Pemko Tinggi 3 Kerja sama dengan Stackholder cukup baik Strategi (SO) 1 Pendistribusian Tenaga sesuai dengan pemetaan dan kebutuhan
Strategi (ST) 1 Meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan 2 meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Adat
1 2 3 4 1 2 3
Kelemahan (W) Peralatan kantor masih kurang Tenaga ahli komputer masih kurang distribusi tenaga kerja tidak merata Pemanfaatan TI masih kurang Strategi (WO) Regulasi SDM Meningkatan Pemanfaatan TI Adakan pelatihan komputer
Strategi (WT) 1 Meningkatkan jumlah sarana 2 Peningkatan kemampuan pemuka masyarakat dan agama
Bagian Kesejahteraan Rayat adalah sebagai unit kerja Pemerintah Kota Padang memiliki arah kebijakan dalam pembangunan mental keagamaan
25
untuk mencapai visi dan misi dalam upaya mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, mengatasi berbagai kelemahan dan meminimalkan faktor-faktor yang mengancam. Beberapa strategi yang dihasilkan adalah : 1.
Menciptakan iklim kehidupan yang kondusif sehingga terbinanya kerukunan hidup beragama dan semakin berkembangnya pendidikan agama sejak dini melalui peran keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2.
Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama yang terpadu dengan system pendidikan nasional serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3.
Memprioritaskan pengembangan nilai-nilai agama kepada anak remaja dan generasi muda, terutama terhadap ancaman krisis moral, narkoba, HIV, budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai agama dan adat.
4.
Meningkatkan fungsi dan peran agama sesuai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara dan otonomi daerah dengan mengupayakan segala Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan lainnya sehingga tidak bertentangan dengan moral agama.
5.
Meningkatkan fungsi dan peran lembaga dan tokoh agama, baik formal maupun non formal yang mendukung kreatifitas dan landasan kehidupan bernegara.
6.
Melakukan penataan metode dan sistem pendidikan agama melalui peran tokoh agama, peningkatan sarana dan prasarana agama.
7.
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, Penyakit Masyarakat dan Korban Bencana Alam.
8.
Melakukan pembinaan kesehatan anak didik dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait
9.
Meningkatkan Pembinaan dan Penanggulangan terhadap penyakit masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan
10.
Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Adat dan Lembaga seni .
26
4.3.2 Kebijakan
Untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan arah kebijakan pembangunan yang meliputi : a. Meningkatnya
pemahaman
keagamaan
dan
budaya masyarakat Kota Padang. b. Meningkatnya pengalaman agama dan budaya masyarakat Kota Padang. c. Menciptakan kerukunan antar umat beragama. d. Meningkatkan kualitas pendidikan non formal melalui program UKS e. Mengkoordinasikan bantuan
kepada
penyaluran masyarakat
Raskin yang
dan
ditimpa
musibah.
27
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.
Rencana Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Melalui UKS. 6. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 7. Program Peningkatan Pemahaman & Pelaksanaan Agama 8. Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah 5.2.
Rencana Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Melalui UKS 1 Penunjang Operasional Sekretariat UKS 2 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang 3 Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial 1 Operasional Raskin di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan 2 Biaya Transportasi Raskin pada Titik Distribusi dan Titik Bagi untuk Kecamatan dan Kelurahan (110 titik) 3 Sosialisasi Pekat bagi Generasi Muda 4 Santunan kematian (Uang Duka) Program Peningkatan Pemahaman Agama 1 Master of Trainer (MOT)Instruktur Pesantren Ramadhan 2 Peningkatan Syiar Agama 3 Makan Tambahan Santri Didikan Subuh 4 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 5 Penunjang Operasional guru TPQ/TQA dan MDA
28
6 Peringatan Hari-hari Besar Islam 7 Pengadaan Sertifikat Kegiatan Keagamaan Kota Padang 8 Tim Pembina Haji Daerah 9 Pengadaan Buku Panduaan dan Bahan Ajar 10 Pelatihan Management TPQ/TQA dan MDA 11 Penilaian TPQ/TQA dan MDA Tergiat 12 Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Masjid dan Mushalla di Kota Padang 13 Evaluasi Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 14 Penunjang Pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Prov. Sumatera Barat 15 Pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Kota Padang 16 Penunjang Operasional Guru Pondok Pesantren tamatan Mesir 17 Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru-guru TPQ dan MDA 18 Penilaian Lembaga Didikan Subuh 19 Pelatihan Kader Ulama 20 Kunjungan Safari Jum'at Walikota Padang 21 Pengadaan Buku Keagamaan Program pengembangan Seni dan Budaya Daerah 1 Lomba Penilaian Kantor KAN Terbaik 2 Penunjang Operasional Lembaga Adat 3 Penguatan Lembaga Adat Kota Padang 4 Lomba Petatah-petitih antar Kecamatan se-Kota Padang
29
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Program
Kerja
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
yang
merupakan
implementasi dari kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan wajib adalah : 1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Melalui UKS. 2. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah. 4. Program Peningkatan Pemahaman & Pelayanan Agama. Indikator Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD tahun 2014 – 2019 adalah : Target Kinerja
Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Melalui UKS 1 Penunjang Operasional Sekretariat UKS 2 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang 3 Pelatihan Usaha Kesehatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
11 Sekretariat
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target
Target
Target
Target
Target
11
11
11
11
11
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
11
Sekretari at
Sekretari at
Sekretari at
Sekretari at
Sekretari at
Sekretari at
88 Sekolah
44 Sekolah
44 Sekolah
44 Sekolah
44 Sekolah
44 Sekolah
264 Sekolah
400 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
1150 Orang
30
Sekolah Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial 1 Operasional Raskin di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan 3 Biaya Transportasi Raskin pada Titik Distribusi dan Titik Bagi untuk Kecamatan dan Kelurahan (110 titik) 3 Sosialisasi Pekat bagi Generasi Muda 4 Santunan kematian (Uang Duka) Program Peningkatan Pemahaman Agama 1 Master of Trainer (MOT)Instrukt ur Pesantren Ramadhan 2 Peningkatan Syiar Agama 4 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 5 Penunjang Operasional guru TPQ/TQA
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
-
110 Titik
110 Titik
110 Titik
110 Titik
110 Titik
110 Titik
-
160 Orang
160 Orang
160 Orang
160 Orang
-
-
2376 Jenazah
2614 Jenazah
2875 Jenazah
440 Orang
440 Orang
440 Orang
440 Orang
440 Orang
440 Orang
440 Orang
165 Masjid/ Mushalla
33 Masjid/ Mushall a 24 Kali
33 Masjid/ Mushall a 24 Kali
33 Masjid/ Mushall a 24 Kali
33 Masjid/ Mushall a 24 Kali
33 Masjid/ Mushall a 24 Kali
330 Masjid/ Mushall a 24 Kali
3700 orang
3700 orang
3700 orang
3700 orang
3700 orang
3700 orang
24 Kali
3700 orang
160 800 Orang Orang 3163 13. 188 Jenazah Jenazah
31
dan MDA 6 Peringatan Hari-hari Besar Islam 7 Pengadaan Sertifikat Kegiatan Keagamaan Kota Padang 8 Tim Pembina Haji Daerah 9 Pengadaan Buku Panduaan dan Bahan Ajar 10 Pelatihan Management TPQ/TQA dan MDA 11 Penilaian TPQ/TQA dan MDA Tergiat 12 Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Masjid dan Mushalla di Kota Padang 14 Penunjang Pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Prov. Sumatera Barat 15 Pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Kota Padang 17 Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru-guru TPQ dan MDA 18 Penilaian Lembaga Didikan Subuh
5 Hari Besar
5 Hari Besar
5 Hari Besar
5 Hari Besar
5 Hari Besar
5 Hari Besar
5 Hari Besar
145.122 orang
145.122 orang
145.122 orang
145.122 orang
145.122 orang
145.122 orang
145.122 orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
2 Orang
67.500 Buku
67.500 Buku
67.500 Buku
67.500 Buku
67.500 Buku
67.500 Buku
67.500 Buku
208 Orang
416 Orang
-
-
22 Masj/M us 33 Kali
22 Masj/M us 33 Kali
22 Masj/M us 33 Kali
33 Kali
33 Kali
-
60 Orang
60 Orang
550 orang
- 424 Orang 22 Masj/M us 33 Kali
88 Masj/M us 33 Kali
60 Orang
60 Orang
550 orang
550 orang
3700 Orang
3700 Orang
3700 Orang
3700 Orang
3700 Orang
3700 Orang
3700 Orang
-
11 LDS
11 LDS
11 LDS
11 LDS
11 LDS
11 LDS
32
21 Pengadaan Buku Keagamaan Program pengembangan Seni dan Budaya Daerah 1 Lomba Penilaian Kantor KAN Terbaik 3 Penguatan Lembaga Adat Kota Padang
1 set Buku
1 set Buku
0
0
1 set Buku
0
3 Set Buku
7 Kali
7 Kali
7 Kali
7 Kali
7 Kali
7 Kali
7 Kali
120 Orang
120 Orang
120 Orang
120 Orang
120 Orang
120 Orang
120 Orang
33
BAB VII PENUTUP
Demikian Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang yang merupakan pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang 2014 -2019 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum dan diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (rolling plan) dalam kurun waktu lima tahun tersebut. Renstra ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang baik ditingkat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat maupun ditingkat nasional. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Renstra ini, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Padang, Juni 2014 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Al Amin, S.Sos, MM
Pembina Tk. I, NIP. 19690629 199703 1 004
34
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
Tujuan
Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah melalui UKS
Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Data Capaian Program pada Tahun Awal (Outcome dan Kegiatan Output) Perencanaan
Tahun 1 Target
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Melalui UKS
Rp. 15.953.662.200 181.101.000
50.824.000
Tahun 2 Target
Rp. 14.487.369.070 199.211.100
Target
Rp. 19.179.502.977 219.132.210
Target
Rp. 17.747.216.575 241.045.431
Target
Rp. 23.172.014.632 265.149.974
Target
Lokasi
Rp. 90.539.765.454 1.105.639.715
400 Orang
150 Orang
40.851.000
150 Orang
44.936.100
150 Orang
49.429.710
150 Orang
54.372.681
150 Orang
59.809.949
1150 Orang
249.399.440 Kota Padang
3 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang
Jumlah Sekolah yang dibina
88 Sekolah
44 Sekolah
89.426.000
44 Sekolah
98.368.600
44 Sekolah
108.205.460
44 Sekolah
119.026.006
44 Sekolah
130.928.607
264 Sekolah
545.954.673 Kota Padang
244.350.000
Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial
12 kali
12 kali
244.350.000
268.785.000
12 kali
15.301.068.700
Program Peningkatan Pemahaman Agama
268.785.000
11 Sekretaria t
295.663.500
12 kali
13.769.516.220
295.663.500
11 Sekretaria t
325.229.850
12 kali
18.389.864.842
74.411.418
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
Jumlah Pembina UKS Sekolah yang dibina
11 Sekretaria t
67.646.744
Tahun 5
2 Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah
Sekretaria t
61.497.040
Tahun 4
Jumlah Sekretariat 11 Sekretariat 11 Sekretaria UKS Kecamatan t yang dibina
11
55.906.400
Tahun 3
1 Penunjang Operasional Sekretariat UKS
1 Operasional Raskin Jumlah monitoring di 11 Kecamatan dan pendistribusian 104 Kelurahan Beras Miskin Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Agama
Target Kinerja
325.229.850
11 Sekretaria t
357.752.835
12 kali
16.878.614.626
357.752.835
310.285.602 Kota Padang
1.491.781.185
12 kali
22.216.552.489
1.491.781.185 Kota Padang
86.555.616.877
1 Peningkatan Syiar Agama
Jumlah Masjid/Mushalla yang menerima sistem penayangan digital
165 Masjid/ Mushalla
33 Masjid/ Mush
541.819.500
33 Masjid/ Mush
596.001.450
33 Masjid/ Mush
655.601.595
33 Masjid/ Mush
721.161.755
33 Masjid/ Mush
793.277.930
33 Masjid/ Mush
3.307.862.229 Kota Padang
2 Pengadaan Buku Panduaan dan Bahan Ajar
Jumlah buku panduan dan bahan ajar Pesantren Ramadhan
67.500 Buku
5704 Buku
164.250.000
5704 Buku
180.675.000
5704 Buku
198.742.500
5704 Buku
218.616.750
5704 Buku
240.478.425
28.520 Buku
1.002.762.675 Kota Padang
3 Tim Pembina Haji Daerah
Jumlah pembina haji daerah
2 Orang
2 Orang
86.000.000
2 Orang
94.600.000
2 Orang
104.060.000
2 Orang
114.466.000
2 Orang
125.912.600
2 Orang
525.038.600 Kota Padang
4 Pengadaan Sertifikat Kegiatan Keagamaan Kota Padang
Jumlah pelajar yang memiliki sertifikat Wirid Remaja dan Didikan Subuh
158500 orang
158500 orang
161.500.000
158500 orang
177.650.000
158500 orang
195.415.000
158500 orang
214.956.500
158500 orang
236.452.150
792.500 orang
985.973.650 Kota Padang
5 Hari Besar
5 Hari Besar
800.928.000
5 Hari Besar
881.020.800
5 Hari Besar
969.122.880
5 Hari Besar
1.066.035.168
5 Hari Besar
1.172.638.685
5 Hari Besar
4.889.745.533 Kota Padang
5 Peringatan Hari-hari Jumlah Peringatan Besar Islam Hari-hari Besar Islam
6 Master of Trainer (MOT)Instruktur Pesantren Ramadhan
Jumlah Instruktur Pesantren Ramadhan yang dibina
7 Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Masjid dan Mushalla di Kota Padang
Jumlah Pertemuan silaturrahmi Pemko Padang dengan pemuka dan masyarakat
8 Penilaian Lembaga Didikan Subuh
Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang dibina
9 Penunjang Pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Prov. Sumatera Barat
Jumlah Qari/ah Kota Padang yang mengikuti MTQ tk. Provinsi
10 Penunjang Operasional guru TPQ/TQA dan MDA
Jumlah guru TPQ/TQA dan MDA yang dibina
11 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan Keagamaan
12 Pelaksanaan Jumlah guru-guru Sertifikasi bagi Guru- TPQ/TQA dan guru TPQ dan MDT MDA yang Dibina 13 Sosialisasi Penyakit Jumlah remaha Masyarakat (Pekat) masjid yang mengikuti sosialisasi penyakit masyarakat 14 Pengadaan Buku Jumlah buku Keagamaan keagamaan yang tersedia
370 Orang
370 Orang
84.475.000
370 Orang
92.922.500
370 Orang
102.214.750
370 Orang
112.436.225
370 Orang
123.679.848
1.850 Orang
515.728.323 Kota Padang
33 Kali
33 Kali
98.610.000
33 Kali
108.471.000
33 Kali
119.318.100
33 Kali
131.249.910
33 Kali
144.374.901
165Kali
602.023.911 Kota Padang
-
11 LDS
61.036.500
11 LDS
67.140.150
11 LDS
73.854.165
11 LDS
81.239.582
11 LDS
89.363.540
55 LDS
372.633.936 Kota Padang
-
60 Orang
2.931.997.500
-
60 Orang
3.518.397.000
-
60 Orang
4.222.076.400
180 Orang
10.672.470.900 Kota Padang
3700 orang
3700 orang
9.621.565.200
3700 orang
10.583.721.720
3700 orang
11.642.093.892
3700 orang
12.806.303.281
3700 orang
14.086.933.609
3700 Orang
58.740.617.703 Kota Padang
24 Kali
24 Kali
103.200.000
24 Kali
113.520.000
24 Kali
124.872.000
24 Kali
137.359.200
24 Kali
151.095.120
24 Kali
630.046.320 Kota Padang
3700 Orang
3700 Orang
309.825.000
3700 Orang
340.807.500
3700 Orang
374.888.250
3700 Orang
412.377.075
3700 Orang
453.614.783
3700 Orang
1.891.512.608 Kota Padang
160 Orang
47.901.000
160 Orang
52.691.100
160 Orang
57.960.210
160 Orang
63.756.231
160 Orang
1 set Buku
172.422.000
0
-
0
-
1 set Buku
220.000.000
0
-
2 Set Buku
392.422.000 Kota Padang
-
1 set Buku
70.131.854 800 Orang
292.440.395 Kota Padang
15 Pelatihan Management TPQ/TQA dan MDA
Jumlah Pengurus Kepala TPQ/TQA dan Mda yang dibina
245 Orang
63.745.500
245 Orang
170.000.000
245 Orang
187.000.000
245 Orang
205.700.000
245 Orang
226.270.000
1225 Orang
852.715.500 Kota Padang
16 Penilaian TPQ/TQA dan MDA Tergiat
Jumlah TPQ/TQA dan MDA yang Dibina
22 /TPQ /TQA dan MDT
51.793.500
22 /TPQ /TQA dan MDT
60.295.000
22 /TPQ /TQA dan MDT
66.324.500
22 /TPQ /TQA dan MDT
72.956.950
22 /TPQ /TQA dan MDT
80.252.645
110 Masj/Mu s
331.622.595 Kota Padang
17 Pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Kota Padang
Jumlah Qari/ah Kota Padang yang dibina
550 orang
250.000.000
550 orang
300.000.000
550 orang
550.000.000 Kota Padang
0
-
Terwujudnya Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
162.064.500
Program pengembangan Seni dan Budaya Daerah
1 Lomba Penilaian Jumlah pembinaan Kantor KAN Terbaik terhadap KAN
2 Penguatan Lembaga Jumlah pengurus Adat Kota Padang Kantor Lembaga Adat yang dibina
Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat
215.707.850
237.278.634
989.419.979
7 Kali
53.329.500
7 Kali
58.662.450
7 Kali
64.528.695
7 Kali
70.981.565
7 Kali
78.079.721
7 Kali
325.581.930 Kota Padang
120 Orang
150 Orang
108.735.000
150 Orang
119.608.500
150 Orang
131.569.350
150 Orang
144.726.285
150 Orang
159.198.914
750 Orang
663.838.049 Kota Padang
65.078.000
Jumlah Lembaga atau Masyarakat yang diteliti
196.098.045
7 Kali
Program Pendidikan Politik Masyarakat
1 Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik Lembaga dan Masyarakat
178.270.950
7 Kali
65.078.000
71.585.800
7 Kali
71.585.800
78.744.380
7 Kali
78.744.380
86.618.818
7 Kali
86.618.818
95.280.700
7 Kali
95.280.700
397.307.698
7 Kali
397.307.698 Kota Padang
