Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 2014 - 2019

Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan adalah sebuah perubahan terencana dalam mewujudkan visi sebuah tatanan. Perubahan terencana tersebut ditandai oleh terbukanya ruang bagi unsurunsur penyusun tatanan untuk menyuarakan aspirasinya dan menentukan pilihannya didalam berkontribusi terhadap proses pencapaian visi tatanan. Agar kontribusi setiap unsur bisa efektif mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan maka diperlukan sebuah koridor dalam bentuk dokumen perencanaan. Kota Makassar terbentuk sebagai entitas kesatuan wilayah dan pemerintahan yang otonom dengan mandat untuk mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi terhadap perkembangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah perencanaan jangka menengah sebagai arahan pembangunan tentang kondisi lima tahun yang hendak diwujudkan dan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Makassar disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Makassar tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018. Dokumen RPJM Daerah wajib dibuat oleh Kabupaten/Kota yang telah melakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam rangka tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. RPJMD periode 20142019 disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan serta Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. RPJM Daerah bukan hanya merupakan penjabaran ke dalam program-program pembangunan sektor yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar saja, tetapi juga merupakan program pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di wilayah Kota Makassar. Dengan kata lain, RPJMD ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kota Makassar dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun ke depan. RPJM Daerah ini tidak saja menjadi acuan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, tetapi juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran

PENDAHULUAN 1


(KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar agar pembangunan dapat saling-terkait dan saling-menunjang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing dalam kerangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Daerah. Penyusunan RPJM Daerah melibatkan serangkaian proses yakni proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik, dan proses bottom-up, top-down. Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi daerah dan menganalisis isu-isu strategis daerah. Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses, dimana para pihak terkait memberikan masukan ke dalam substansi program-program pembangunan daerah selama lima tahun. Proses bottom up-top down dimaksudkan bahwa dalam penyusunan RPJM Daerah ini selain mengakomodir masukan yang sifatnya dari bawah, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni program-program prioritas pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari RPJM Daerah yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi bottom up-top down, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2014 - 2019 didasarkan pada sejumlah landasan hukum sebagai berikut. 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

PENDAHULUAN 2


9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

PENDAHULUAN 3


24. 25.

26.

27.

28.

29.

30. 31.

32.

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 243 Tahun 2008); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 243 Tahun 2009); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006, Nomor 6 Seri E Nomor 3); Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Makassar Tahun 2005 – 2015. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009); Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu dan memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Makassar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan serta Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan aspirasi masyarakat. Dokumen lainnya yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Makassar adalah RTRW Kota Makassar. Selain itu RPJMD ini juga memperhatikan RPJMD dan RTRW daerah tetangga sehingga tercipta sinergisitas perencanaan dalam pembangunan kewilayahan, serta mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

PENDAHULUAN 4


RPJM Daerah Kota Makassar merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders. RPJM Daerah Kota Makassar kemudian dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian, diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJM Daerah ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen RPJMD dan Dokumen perencananaan lainnya

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN 5


Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Bab III

: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Bab IV

: Analisis Isu-Isu Strategis

Bab V

: Visi, Misi, tujuan dan Sasaran

Bab VI

: Strategi dan Arah kebijakan

Bab VII

: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab VIII

: Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab IX

: Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab X

: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab XI

: Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2014 - 2019 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan guna terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2014 – 2019. RPJMD Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1.

Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2014 – 2019;

2. Penjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta Rencana Kerja (Renja) SKPD selama tahun 2014 – 2019; 3. Tolok ukur penilaian keberhasilan SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah; 4. Pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Makassar; 5. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders).

PENDAHULUAN 6

Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents