Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam membuat rencana strategis, disamping mengacu pada Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa : 1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. 2. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis
Perangkat
diselaraskan
Daerah
dengan
sebagaimana
pencapaian
dimaksud
sasaran,
program,
pada dan
ayat
(2)
kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah
non
kementerian
untuk
tercapainya
sasaran
pembangunan nasional. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
menyusun dan
menetapkan Renstra Disparbud Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya pedoman
Renstra dalam
Disparbud
menyusun
yang
telah ditetapkan
harus
menjadi
Renja Disparbud yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Renstra merupakan komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan
kebijakan
penyelenggaraan
pemerintahan
khususnya
dalam
kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu ‘Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing’. 1.2
Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Tahun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2016 – 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
5.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
No.10
tahun
2009
tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11) ; 7.
Undang -Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130) ;
8.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815). 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
13.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
3
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
17.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.
18.
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaskanaan Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kebupaten Lamongan;
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 20112031.
22.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025.
23.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.
24.
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
4
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta jajarannya. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah : 1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; . 2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas
Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; 3. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima (5) tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 2016-2021 disusun sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan sistematika penulisan; Bab 2 Gambaran Pelayanan PD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD;
5
Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis; Bab 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terdiri atas : tujuan, dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah; strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Tujuan merupakan penjabaran visi Bupati Lamongan yang lebih spesifik dan terukur. Rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan. Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; Bab 6 Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Bab 7 Penutup memuat kesimpulan dan sasaran yang diambil dalam rangka penyempurnakan penyusunan dokumen.
6
