BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan enam tahunan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kab. Tanah Bumbu.

RENSTRA SATPOL PP DAN LINMAS 2016-2021FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1


1.2

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mencakup: 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.



Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);





Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 

Ttg pp 6 ttg satpol



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 20 );



Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);



Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tananh Bumbu Tahun 2011- 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);





Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembetukan, Kedudukan, Tugas POkok dan Susunan Organisasi lembaga Tekniks Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) Sebagai Mana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Lembaga

Teknis Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bmbu Tahun 2015 Nomor 1); 

Permendagri

1.3 Maksud dan Tujuan Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup: 

Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan



Pedoman dalam menyusun Renja SKPD



Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu: BAB I Pendahuluan mencakup:

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Struktur Organisasi SKPD, Pelayanan SKPD,

Sumber

Tugas, Daya

Fungsi, SKPD,

dan Kinerja

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD



Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L,

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan

Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH BUMBU Dalam pelaksanaan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2016-2021 melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu berhubungan langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan kewenangnya pengawasan dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di masyarakat. 2.1

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 1. Tugas Menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat 2. Fungsi a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;



b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat di daerah

ketertiban

umum

dan

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f.

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan

g. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; h. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; i.

pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

j.

membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

k. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan l.

pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang 1. Melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah. 2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 4. Melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. 5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah 4. Kewajiban 1. Menjunjung tinggi norma hukum, agama, hak asasi manusia dan norma hukum lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. 2. Menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. 3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Mengkoordinasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya

atau

patut

diduga

adanya

tindak

pidana

dan

menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah. 5. Tata Kerja Organisasi Susunan

Organisasi

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang susunannya terdiri dari : Unsur Pimpinan : Kepala Satuan Unsur Pembantu terdiri dari : RENSTRA SATPOL PP DAN LINMAS 2016-2021FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8


I.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

II.

Kepala Seksi Operasional dan Penindakan

III.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

IV.

Kepala Seksi Penyidikan Penuntutan

V.

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

VI.

Kelompok Jabatan Fungsional

Unsur–Unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana terdapat pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2012, mempunyai tugas dan program kerja masing–masing, yaitu : a.

Kepala Satuan Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan;

b. Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan dalam melaksanakan ketatausahaan Satuan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasian penyususnan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan penyusunan anggaran; c. Pengolahan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian; d. Pengelolaan barang/jasa serta sarana dan prasarana; e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; f. Pengelolaan Keuangan; dan g. Pengolahan situs web c.

Seksi Operasional dan Penindakan



Seksi Operasional dan Penindakan mempunyai tugas untuk membantu Kepala

Satuan

dalam

melaksanakan

pengelolaan

pengendalian

operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Seksi Operasional dan Penindakan mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

b.

Penyusunan rencana program pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

c.

Pengelolaan Pembinaan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

d.

Pengkoordinasian operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Prlindungan Masyarakat;

e.

Pengendalian dan evaluasi kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan

f.

Mobilisasi

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dan

Perlindungan

Masyarakat dalam Penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan kegiatan pembinaan kententraman dan ketertiban serta penyuluhan bagi masyarakat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : a.

Menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

b.

Penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

ketentraman dan ketertiban umum serta penyuluhan. c.

Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah serta perundang–undangan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah.



d.

Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

e.

Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait di bidang kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.

f.

Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

g. e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Penyidikan Penuntutan Seksi Penyidikan Penuntutan mempunyai tugas menyusun pedoman dan

petunjuk

pemeriksaan,

teknis penyidikan

serta dan

mengkoordinasikan penuntutan

terhadap

pelaksanaan pelanggaran

Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang–undangan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah. Seksi Penyidikan Penuntutan mempunyai fungsi : a.

Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penyidikan dan penuntutan.

b.

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis secara umum pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan.

c.

Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyidikan dan penuntutan serta pengkoordinasian PPNS lingkup pemerintah daerah.

d.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah serta peraturan

perundang–undangan

yang

menjadi

kewenangan

Kepala Daerah. e.

Mengumpulkan bahan dan data untuk proses pemeriksaan dan penyidikan

terhadap

pelanggaran

Peraturan

Daerah

dan



Peraturan/Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang– undangan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah. f.

Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penyidikan dan penuntutan.

g.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas.

h.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

f.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas satuan sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

g.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Satuan

Kasubbag Tata Usaha

Jafung

Kasi

Kasi

Kasi

Kasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Operasional dan Penindakan

Penyidikan Penuntutan

Perlindungan Masyarakat

Gambar 1. Struktur Organisasi Satpol pp dan Linmas

2.2

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat



2.2.1 Sumber Daya Manusia Pembagian

Tugas

dan

Kewenangan

masing–masing

unsur

Pejabat

Esselonnering pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlah

personil

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu saat ini sebanyak 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) orang (data pada tahun 2015) dengan data sebagai berikut : -

31 (Tiga Puluh Satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-

14 (Empatbelas) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

-

102 (Seratus Dua) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)

-

10

(Sepuluh) orang Tenaga Kontrak (KONTRAK)

2.2.2 Data Asset Daerah yang dikelola Data Asset daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu meliputi : No.

Nama Asset

Jumlah

1.

Lemari

10 buah

2.

Meja

30 buah

3.

Kursi Lipat

35 buah

4.

Printer

20 unit

5.

Fling Besi

5 buah

6.

Kursi Putar

35 buah

7.

Laptop

7 unit

8

TV

2 unit

9

PC. Unit/ Komputer

11 unit

10

Mesin Tik

2 unit

11

Brankas

2 unit

12

Helm Dalmas

30 buah



13

Rompi Pelindung Dalmas

30 buah

14

Tameng Dalmas

30 buah

15

Unit Power Suplai

6 unit

16

Kursi Kerja

4 buah

17

Meja Partisi

10 buah

18

Tenda

1 buah

19

Feltbet

20 buah

20

Papan Visuil

3 buah

21

Tangga Aluminium

1 buah

22

Camera Elektronik

4 unit

23

Sepeda Motor

21 unit

24

Minibus

1 unit

25

Mobil Truk

2 unit

26

Pick Up

2 unit

27

Borgol

13 buah

28

Sangkur

41 buah

29

Pentungan

69 buah

30

HT

24 unit

31

Unit Pranciper Uhf Stationary

9 unit

32

Antenna VHF/ FM Portable

7 unit

33

Power Suplay

1 unit

34

Kursi tamu

1 set

35

Jam elektronik

3 unit

36

Kipas angin

2 unit

37

Piring

10 bh

38

Gelas

10 bh

39

Sendok

10 bh

40

Dispenser

1 unit

41

Tandon

2 unit

42

Lemari es

1 unit



43

Penghancur kertas

1 unit

44

Papan pengumuman

1 unit

45

Megaphone

2 unit

46

Proyektor

2 unit

47

Hard Disk

2 unit

2.3

Kinerja Pelayanan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu pelayanan membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Bentuk pelayanan tersebut adalah : 1.

Administrasi Perkantoran.

2.

Melaksanakan

penertiban

terhadap

pelanggaran

K3

(ketertiban,

ketentraman, keindahan) di Kabupaten Tanah Bumbu. 3.

Meningkatkan

ketentraman,ketertiban,

keindahan

dilingkup

wilayah

Kabupaten Tanah Bumbu. 4.

Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan

Peraturan

Bupati

serta

mengamankan

kebijakan

Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu. 5.

Melaksanakan Patroli wilayah terhadap gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan

dan

pelanggaran

Perda

dilingkup

wilayah

Kabupaten

Tanah Bumbu. 6.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, bukan hanya peningkatan secara kuantitas tapi juga segi kualitas sesuai perhitungan rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk.



Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah harus diupayakan secara persuasive, dimana semua personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dituntut

kemampuannya

untuk dapat menguasai dasar hukum

dan pokok

permasalahan yang dihadapi harus juga sedapat mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, aparatur dan badan hukum yang berkepentingan. Adapun indikator dalam rangka menjalankan bentuk pelayanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah :

Tabel Indikator Makro Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) No.

Indikator

Satuan

Kondisi Saat Ini 2015

Target 2019

Target 2020

1.

Rasio jumlah / 10.000 Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

(150/305633) (182/305633) (184/305633) x 10.000 = x 10.000 = x 10.000 = 4,9 5,955 6,020

2.

Jumlah Linmas / 10.000 per jumlah 10.000 penduduk

(1625/305633 (2400/305633 (2600/30563 ) x 10.000 = ) x 10.000 = 3) x 10.000 = 53,17 78,53 85,07

3.

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan

4.

Penegakan PERDA

5.

Cakupan Patroli petugas Satpol PP

936:150

%

Jumlah Patroli

1300:150

1400:150

84/175x100% 356/356x100 = 48% % = 100%

428/428x100 % = 100%

6 orang ( 3 kali dalam 24 jam) perhari





6.

7.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kabupaten

16/64x100% = 25%

28/64 x100% = 44%

32/64 x100% = 50%

1625 / 305825 = 0,53%

2400/305633 = 0,79%

2600/305633 = 0,85%

%

% di





2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.3.2.





2.4

Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pelayanan Kabupaten Tanah Bumbu dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan

positip dalam membangun daerah, begitu pula tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu masih banyak menyisakan aneka persoalan diberbagai bidang kehidupan. Namun tidak semua tantangan itu dianggap sebagai suatu masalah akan tetapi dapat dijadikan sebagai peluang dalam pengembangan pelayanan ke depan. Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang bisa dijadikan sebagai peluang dalam pengembangan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut : 1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 8 Tahun 2007 dan beberapa Pasal yang dipergunakan Satpol pp Tanah Bumbu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas diantaranya -

Pasal 13 Tentang kegiatan usaha perdagang kaki lima dapat dilaksanakan didaerah

-

Pasal 28 Tentang Badan Usaha yang memelihara hewan wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas serta membiarkan hewanya lepas sehingga hewanya berkeliaran di jalanan yang dapat merusak pemandangan dan membahayakan lalulintas umum dan mengganggu lingkungan.

-

Pasal 35 Tentang Larangan Menjemur, Memasang, Menempelkan atau menggantungkan benda- benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umun kecuali diijinkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

-

Pasal

40

Tentang Dilarang Melakukan Usaha/ kegiatan meminta- minta/

mengemis, pengamen atau usaha lain yang sejenis.



2. Adanya Peraturan Perundang–undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja keberadaannya sangat kuat dan strategis, karena keberadaannya telah ditetapkan di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148, di samping itu mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban serta Kewenangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pelaksana juga telah diatur di dalam Permendagri, termasuk masalah Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan. Hal ini merupakan satu peluang untuk berperannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat secara maksimal dalam mengemban tugas. 3. Dalam perkembanganya Kabupaten Tanah Bumbu mengalami pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Yang bisa memungkinkan adanya perpindahan penduduk dari daerah lain untuk mencari sumber penghidupan yang baru. Dengan ini lebih cendrung menimbulkan ketidak pahaman penduduk urbanisasi terhadap peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu. Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melakukan sosialisai terhadap peraturan daerah yang berlaku tersebut. 4. Banyaknya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh beberapa pengusaha niaga dalam hal penentuan tataruang bagunan. 5. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang perlu dikawal dan ditegakan

pelaksanaannya.

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Bupati

merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan. 6. Masih adanya pedagang yang menggelar daganganya di jalur hijau tanpa mengindahkan plang larangan yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.



7. Adanya peraturan kepala daerah tentang ketentuan waktu penyelenggaraan tempat hiburan malam di Kabupaten Tanah Bumbu dan surat keputusan tentang penutupan lokalisasi tahun 2015.

BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH BUMBU Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini. 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi Misi: 1.Menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan *elabuhan sebagai Terminal Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pegelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi RENSTRA SATPOL PP DAN LINMAS 2016-2021FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 23


kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional 3. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang

berkelanjutan,

berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan 4. Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal 5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif, dan bersih Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat akan mendukung pelaksanaan misi keempat dan misi kelima sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

menyajikan faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1





3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimatan Selatan maka Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah : Visi : Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing” Misi : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil 2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik 3. Memantapkan

Kondisi

Sosial

Budaya

Daerah

yang

Berbasiskan Kearifan Lokal 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 5. Mengembangkan Berbasis

Daya

Sumberdaya

Saing

Ekonomi

Lokal,

dengan

Daerah

yang

Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan A. Tujuan 1: Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas daya saing RENSTRA SATPOL PP DAN LINMAS 2016-2021FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 26


sumber daya manusia baik di taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Selatan secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan. Guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka

harapan hidup. 3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator

angka pengangguran. B. Tujuan 2: Meningkatakan kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah Daerah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Otonomi daerah atau desentralisasi memberikan

kesempatan

bagi

pemerintah

daerah

untuk

membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai, karena pemerintah daerah mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:



1. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, dengan indikator paritas daya beli masyarakat, gini ratio, dan laju inflasi. 2. Menurunnya jumlah masyarakat miskin, dengan indikator angka kemiskinan. C. Tujuan 3: Meningkatkan daya saing perekonomian Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini, menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global. Masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat yang berkelanjutan maka perlu untuk dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berasas “win-win solution”. Guna meningkatkan daya saing perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 1. Meningkatnya nilai tambah produk daerah dan investasi dalam aktivitas perekonomian, dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dengan indikator nilai PDRB terhadap pertanian. D. Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



Untuk

mewujudkan

tata

kelola

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang

dapat

menjamin

kelancaran,

serta

keserasian

dan

keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu, tata kelola penyelenggaraaan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat yang

mempunyai

hak

untuk

mencari,

memperoleh,

dan

memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih

lanjut,

guna

mewujudkan

sistem

pelayanan

pemerintahan yang akuntabel, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 1. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih dan bebas

KKN, dengan indikator opini BPK. 2. Meningkatnya Kualitas Layanan publik, dengan indikator

indeks kepuasan masyarakat. E. Tujuan 5: Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan asri Tidak dapat dipungkiri, lingkungan yang sehat dan asri merupakan dambaan bagi semua orang. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Komponenkomponen di dalam lingkungan hidup yang membentuk suatu sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Suatu ekosistem akan menjamin keberlangsungan kehidupan apabila lingkungan itu dapat mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan organisme.



Lebih lanjut, guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan asri, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 1. Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan

hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L



3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.





3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4





3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi

4.1.1 Visi Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : “Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Mewujudkan Tanah Bumbu yang Maju Sejahtera dan Berintelektual Tinggi” Visi satuan polisi pamong praja kabupaten tanah bumbu tersebut mempunyai makna yaitu satuan polisi pamong praja dapat mewujudkan kondisi nyaman dan tentram serta tegaknya peraturan kepala daerah..



4.1.2 Misi Untuk mewujudkan Visi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Meningkatkan kondisi lingkungan yang tentram, tertib dan bebas dari

penyakit masyarakat 3. Meningkatkan pengembangan pemberdayaan dan bina potensi masyarakat

4.2

Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan

:

Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku demi terlaksananya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Sasaran : - Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur, badan hukum. - Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Indikator Sasaran : -

Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Aparatur, Badan Hukum

-

Penurunan tingkat pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah RENSTRA SATPOL PP DAN LINMAS 2016-2021FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 37


Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.2.



4.3

Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan Selanjutnya misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan untuk dapat mewujudkan citacita yang ingin dicapai dari pernyataan visi. 4.3.1 Misi 1

:

Menegakkan Peraturan Daerah (PERDA), Keputusan Bupati dan Produk Hukum lainnya.

a.

Strategi dan Kebijakan : Strategi meningkatkan pengkajian dan menetapkan skala prioritas target operasi

penertiban

terhadap

aktivitas-aktivitas

masyarakat

yang

melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah maupun produk hukum daerah lainnya. Kebijakan peningkatan penertiban terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah b.

Program dan Kegiatan :



-

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.. -

Kegiatan

Pelaksanaan

Operasional

dan

Pengawasan

terhadap

Pelanggaran Peraturan Daerah.

-

-

Kegiatan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda

-

Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Perda*

-

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) - Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaaan Minuman Keras dan Narkoba -

4.3.2 Misi 2

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

:

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum dan ketentraman

serta

perlindungan,

baik

untuk

Aparatur

Pemerintah maupun masyarakat. a.

Strategi dan Kebijakan : Strategi terciptanya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Tanah Bumbu yang kondusif. Kebijakan peningkatan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten Tanah Bumbu

b.

Program dan Kegiatan :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. -

4.3.2 Misi 3

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

:

Meningkatkan

pengembangan

pemberdayaan

dan

bina

potensi masyarakat. a.

Strategi dan Kebijakan : Strategi Melatih masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kebijakan Pelatihan anggota Satlinmas

b.

Program dan Kegiatan : RENSTRA SATPOL PP DAN LINMAS 2016-2021FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 40


-

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. -

Kegiatan Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

-

Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

-

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.3.4

Misi 4

:

Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan Linmas dan kerjasama

dengan

instansi

terkait

dalam

penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah a.

Strategi dan Kebijakan : Strategi Mengikut sertakan Aparatur dalam Diklat formal dan non formal sesuai kebutuhan. Kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kebijakan Melatih Aparatur Satpol PP dan Linmas dalam Diklat Formal dan Non Formal serta ikut serta bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Program dan Kegiatan : -

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, - Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.3.





BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK DAN SASARAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini









BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polis Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam enam tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.





BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu disusun sebagai arah atau panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu dan Wakil Bupati Tanah Bumbu dalam rangka meraih keberhasilan kinerja periode 2016 sampai dengan 2020 mendatang yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros Maritim utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi”.

Program–program Strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten RENSTRA SATPOL PP DAN LINMAS 2016-2021FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 49


Tanah Bumbu muaranya adalah mampu mewujudkan kondisi masyarakat secara umum yang kondusif, aman, tertib, tentram dan damai, patuh dan taat pada perundang–undangan yang berlaku.

Berbagai landasan hukum telah dipergunakan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai acuan untuk menganalisis pembuatan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dengan harapan mampu menjawab berbagai kendala dan ancaman yang akan muncul di masa mendatang dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sangat berat dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya. Namun dengan segala daya dan upaya serta menggunakan potensi yang telah dimiliki dan peningkatan jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terkait, Insya Allah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupten Tanah Bumbu akan memperoleh hasil yang maksimal.

Batulicin, 30 Mei 2016 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu,

Drs. HERLAMBANG, M.IP Pembina Tk.I / IV b NIP. 19660331 199403 1 010




Indikator yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021

No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

75,38

76

78,13

79,5

80,88

82,25

82,25

4,91 53,17 936:150 48 3

5,76 58,89 6,67 100 3

5,82 65,44 7,33 100 3

5,89 71,98 8,00 100 3

5,95 78,53 8,67 100 3

6,02 85,07 9,33 100 3

6,02 85,07 9,33 100,00 3,00

25

25

31,25

37,5

43,75

50

50,00

0,53

0,59

0,65

0,72

0,79

0,85

0,85

g

Indikator Kinerja Utama(IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat Indikator IKK Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

3

Indikator Renstra

a

Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Aparatur, Badan Hukum

36

36

36

36

36

36

36

b

Penurunan tingkat pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

100

80

60

40

20

0

0

1 a 2 a b c d e f

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2022 Target Renstra SKPD Tahun ke -

Realisasi Capaian Tahun ke -

Rasio Capaian pada Tahun ke -

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKU

Target Indikator Lainnya

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

100%

15

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

100%

100%

100%

100%

100%

2

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

03.10

1095

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

100%

100%

100%

100%

100%

3

Cakupan rasio petugas Linmas

1,95

2600

0,59

0,65

0,72

0,79

0,85

0,59

0,65

0,72

0,79

0,85

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021

Uraian (1) BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung Belanja langsung

Anggaran pada tahun ke 1 (2)

2 (3)

3 (4)

4 (5)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke -

Realiasasi Anggaran pada tahun ke 5 (6)

6 (7)

1 (8)

2 (9)

3 (10)

4 (11)

5 (12)

6 (13)

1 (14)

2 (15)

3 (16)

4 (17)

5 (19)

5 (20)

Rata - rata pertumbuhan Anggaran (21)

Realisasi (22)

2.860.803.222

3.432.963.866

4.119.556.640

4.943.467.968

5.932.161.561

7.118.593.873

2.860.803.222

3.432.963.866

4.119.556.640

4.943.467.968

5.932.161.561

7.118.593.873

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.734.591.188

4.734.591.188,37

5.093.123.700

11.222.695.800

14.496.947.300

13.045.135.100

14.375.536.900

14.375.536.900

5.093.123.700

11.222.695.800

14.496.947.300

13.045.135.100

14.375.536.900

14.375.536.900

100% 100% 100% 100% 100% 100%

12.101.495.950

12.101.495.950,00

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tabel 3.1 Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi No

(1)

1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

(2)

Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD

(3)

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Misi : Menyelenggarakan Tata Kelola Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

Program : 1. Pengembangan aparatur dan lembaga pemerintahan 2. pengembangan pemberdayaan masyarakat

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah

aparatur Satpol PP dan petugas perlindungan masyarakat yang kurang terlatih sehingga tidak dapat mendukung tegaknya Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

dilaksanakannya pelatihan bagi aparatur satpol pp dan petugas perlindungan masyarakat sehingga dapat mendukung tegaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat dicapai

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Tabel 3.2

No (1) 1

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi (2) Terwujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.

Meningkatnya Kualitas Layanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat.

2

Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)

Sebagai Faktor Penghambat (4)

Pendorong

(5) Peraturan Daerah maupun Peraturan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah harus ditegakan dan Pelanggaran Peraturan Daerah dan kepala daerah tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan dengan baik. Terhadap Peraturan kepala daerah merupakan dilaksanakan, maka kewibawaan Peraturan Daerah dan Peraturan ancaman bagi Pemerintah Daerah Pemerintah akan menurun dan tingkat Bupati yang tidak sesuai dengan kepercayaan masyarakat menjadi rendah tuntutan keadaan segera dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan adanya patroli secara rutin terjadinya pelanggaran-pelanggaran maka pelanggaran pelanggaran menurunnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban yang dilakukan oleh masyarakat ketertiban, ketentraman dan menjaga ketertiban, katentraman dan yang berdampak pada menurunnya kenyamanan yang berdampak kepada kenyamanan lingkungan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan bertambahnya kerusakan lingkungan bisa diminimalisir

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Tabel 3.3 No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

1

terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan suatu bentuk permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Faktor Penghambat (4)

apabila penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidak ditegakkan maka ketertiban, ketentraman dan kenyaman tidak dapat diwujudkan sehingga berdampak kepada terhambatnya penataan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan

Pendorong (5)

denagn tegaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Tabel 3.4 Faktor yang Mempengaruhi No

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

48%

SPM

Patroli adan pengawasan

kerjasama dengan aparat keamanan

Permasalahan Pelayanan SKPD

(7)

masih perlu kesadaran masyarakat akan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 s.d 2021 Tabel 4.2 No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Awal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku demi terlaksananya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu

Meningkatnya kesadaran Peningkatan Kesadaran masyarakat, aparatur, badan Masyarakat, Aparatur, Badan kasus hukum Hukum

36

Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

100

Penurunan tingkat pelanggaran Peraturan % daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

80

2016

2017

2018

2019

2020

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

36

36

36

36

36

60

40

20

0

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 s.d 2021 Tabel 4.2 No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2 3

4

Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu

Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kabupaten Masyarakat, aparatur dan badan hukum yang patuh dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tanah Bumbu serta mampu menjunjung tinggi supremasi hukum. - Meningkatnya pendapatan daerah melalui ketaatan masyarakat serta badan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu

Terciptanya ketentraman dan ketertiban Menciptakan lingkungan yang tentram, tertib dan nyaman umum dilingkungan perkantoran, rumah Meningkatkan pengembangan pemberdayaan dan bina potensi masyarakat sehingga Meningkatnya kualitas Sumber Daya terlatih dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Manusia yang terlatih dalam hal

Meningkatkan kapasitas Aparatur,Satuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan bekerjasama dengan Instansi terkait sehingga cakap dan mampu

Meningkatnya pengetahuan Aparatur tentang tugas pokok dan fungsi Satuan

Lingkungan perkantoran, rumah dinas pejabat daerah,dan lokasi kegiatan acara pemerintah daerah yang tentram, Masyarakat yang terlatih dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Aparatur Satpol PP dan Linmas yang berpengetahuan , terlatih dan disiplin serta Peraturan daerah dan Peraturan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke 1

2

3

4

5

6

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

36 Patroli

36 Patroli

36 Patroli

36 Patroli

36 Patroli

36 Patroli

1095 Penertiban

1095 Penertiban

1095 Penertiban

1095 Penertiban

1095 Penertiban

1095 Penertiban

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

12 Kasus

65 Orang

80 Orang

95 Orang

110 Orang

110 Orang

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1025 orang

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

1020 OB

1020 OB

1020 OB

1020 OB

1020 OB

10 kec

10 kec

10 kec

10 kec

10 kec

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2016 s.d 2021 Tabel 4.3 Visi : Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Mewujudkan Tanah Bumbu yang Maju Sejahtera dan Berintelektual Tinggi Misi : 1. Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2. Meningkatkan kondisi lingkungan yang tentram, tertib dan bebas dari penyakit masyarakat 3. Meningkatkan pengembangan pemberdayaan dan bina potensi masyarakat 4. Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan Linmas dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur dan yang berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu serta mampu menjunjung tinggi supremasi badan hukum di Kabupaten Tanah Bumbu untuk hukum. mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah dan - Meningkatnya pendapatan daerah melalui ketaatan masyarakat serta badan usaha di Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Kabupaten Tanah Bumbu menjalankan usahanya.

Menciptakan lingkungan yang tentram, tertib dan nyaman

Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan perkantoran, rumah dinas pejabat daerah, lokasi kegiatan acara pemerintah daerah. ● Sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah daerah. ● Terciptanya aksi atau demontrasi massa yang ter b dan terkendali. ● Terlaksananya evakuasi dan bantuan logis k apabila terjadi bencana alam.

Meningkatkan pengembangan pemberdayaan dan bina potensi masyarakat sehingga terlatih dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam hal pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatkan kapasitas Aparatur,Satuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan bekerjasama dengan Instansi terkait sehingga cakap dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai bidang dan tugasnya. Serta meningkatkan kualitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melalui kerjasama dengan instansi terkait

Meningkatnya pengetahuan Aparatur tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melalui pelatihan formal maupun non formal. ● Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ● Meningkatnya kualitas penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Peraturan Kepala Daerah

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan pengkajian dan menetapkan skala prioritas target Peningkatan penertiban terhadap aktivitas-aktivitas operasi penertiban terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat yang masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah maupun produk hukum daerah lainnya.

Terciptanya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten Tanah Bumbu yang kondusif.

Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten Tanah Bumbu

Melatih masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelatihan anggota Satlinmas

Mengikut sertakan Aparatur dalam Diklat formal dan non formal sesuai kebutuhan. Mendisiplinkan Pegawai sesuai dengan kompetensinya. Kerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Melatih Aparatur Satpol PP dan Linmas dalam Diklat Formal dan Non Formal serta ikut serta bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021

Tujuan

-1


Sasaran

-2

Indikator Sasaran

Kode

-3

-4

Program dan Kegiatan

-5

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)

-6

-7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016

2018

2019

213 item

3.534.500

100 item

1.653.000

307 item

5.089.700

368 item

1.19.1.19.03.01.09

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor

5.550.000

29 unit

10.650.000

15 unit

4.950.000

42 unit

15.336.000

1.19.1.19.03.01.10

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

46.500.200

1395 item

43.989.400

469 item

13.233.600

2009 item

1.19.1.19.03.01.11

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

31.987.500

71716 item

47.005.000

3772 item

13.325.000

1.19.1.19.03.01.12

Kegiatan penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat listrik/penerangan bangunan Listrik/Penerangan kantor

13.648.700

148 item

15.476.600

52 item

1.19.1.19.03.01.13

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan Kerja

-

38 unit

127.400.000

1.19.1.19.03.01.14

Kegiatan penyediaan Peralatan rumah Tangga

Terpenuhinya peralatan rumah tangga

-

-

1.19.1.19.03.01.17

Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman

Jasa Administrasi Perkantoran

62.620.000

12 bulan

30.950.000

12 bulan

1.19.1.19.03.01.18

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

56.080.700

12 bulan

233.200.000

12 bulan

1.19.1.19.03.01.19

Kegiatan penyediaan jasa tenaga Non PNS

Jasa Tenaga Non PNS

1.19.1.19.03.01.22

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

1.19.1.19.03.02

Program Peningkatan Sarana Tingkat kelengkapan sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur

1.19.1.19.03.02.10

Kegiatan Pengadaan Meubeleur

1.19.1.19.03.03

Tingkat kedisilinan aparatur Program peningkatan disiplin dalam kehadiran dan aparatur penggunanaan atribut pegawai

1.19.1.19.03.03.02

Meningkatnya Kewibawaan Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Disiplin Aparatur Dinas dan Perlengkapannya Satpol.PP dan Linmas

187.506.000

165 steel

189.155.000

167 steel

1.19.1.19.03.03.05

Meningkatnya Kewibawaan Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Disiplin Aparatur Khusus Hari-Hari Tertentu Satpol.PP dan Linmas

-

156 steel

62.400.000

158 steel

1.19.03.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

0 %

-

1.19.03.05.02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksannya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

-

0 Kasus

-

0 Kasus

-

1.19.03.05

kajian ilmiah tentang Peratuan Daerah

terlaksananya kajian ilmiah tentang peraturan daerah

-

0

-

0 kali

-

24 buah

26 unit

12 bulan

0

1521 OB 12 bulan

3.491.210.500

2.280.000

220.000.000

104.100.000

2.602.550.000 50.075.000

100% 0

100%

100 %

20 %

Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.03.15.05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan

100%

12 bulan

-

251.555.000

2.280.000

100%

100%

6.847.837.900

80

unit

780.000.000

12 bulan

179.884.800

12

bulan

215.861.800

752.050.600

Satpol PP dan Linmas

Tanah Bumbu

6.107.700

442

item

7.329.300

1.429 item

23.714.200


Tanah Bumbu

50 unit

18.403.200

60

unit

22.083.900

196 unit

71.423.100


Tanah Bumbu

63.345.000

2411 item

76.014.000

2.893

item

91.216.800

9.176 item

287.798.800


Tanah Bumbu

10333 item

67.687.200

12400 item

81.224.700

14.880

item

97.469.700

113.102 item

306.711.600


Tanah Bumbu

4.660.600

item

22.286.400

256 item

26.743.700

307

item

32.092.500

763 item

101.259.800


Tanah Bumbu

0 unit

-

55 unit

183.456.000

66 unit

220.147.200

79

unit

264.176.700

237 unit

795.179.900


Tanah Bumbu

0 unit

-

83 unit

12.000.000

83 unit

12.000.000

83

unit

12.000.000

249 unit

36.000.000


Tanah Bumbu

30.050.000

12 bulan

44.568.000

12 bulan

53.481.600

12

bulan

64.178.000

60 bulan

223.227.600


Tanah Bumbu

244.250.000

12 bulan

335.808.000

12 bulan

402.969.600

12

bulan

483.563.600

60 bulan

1.699.791.200


Tanah Bumbu

4.127.450.000

2.769

17.715.100.000


Tanah Bumbu

86.529.600

12

472.748.200


Tanah Bumbu

312.000.000


Tanah Bumbu

312.000.000


Tanah Bumbu

12 bulan

102.300.000

1846 OB

2.730.200.000 160.200.000

470.000.000

12 bulan

149.904.000

2145 OB 12 bulan

3.619.150.000 72.108.000

2457 OB 12 bulan

100%

-

100%

104.000.000

100%

104.000.000

100

0 unit

-

30 unit

104.000.000

15 unit

104.000.000

15

100%

259.700.000

100%

299.895.000

100%

330.745.000

196.500.000

198 steel

220.695.000

218 steel

243.545.000

238

63.200.000

198 steel

79.200.000

218 steel

87.200.000

238

100 %

35.000.000

100 %

35.000.000

100

35.000.000

12

-

-

12 Kasus

0

35.000.000

-

12 Kasus

0

OB

38.280.000

100%

625.000.000

52 unit

12 bulan

5.954.236.100

66 unit

258.500.000

38.280.000

100%

bulan

29 unit

12 bulan

5.099.018.300

12

4.635.750.000

bulan

103.835.600

%

104.000.000

unit

104.000.000

100%

60 bulan

253 unit

60 bulan

10.738 OB 60 bulan

100% 60

unit

361.595.000

100%

1.503.490.000


Tanah Bumbu

steel

266.395.000

986 steel

1.116.290.000


Tanah Bumbu

steel

95.200.000

968 steel

387.200.000


Tanah Bumbu

%

35.000.000

100 %

Kasus

35.000.000

36 Kasus

-

0

35.000.000


Tanah Bumbu

105.000.000


Tanah Bumbu

-


Tanah Bumbu

1.085.308.200

36 kasus

0

3.565.602.200

38.280.000

12 bulan

-

Menurunnya gangguan kamtrantibmas

1.19.03.15.03

Tanah Bumbu

-19

2.817.000

-


Rp

-18

Terpenuhinya Jasa dan Alat Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2.353.500.000

Target

-17

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan

Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tanah Bumbu

Rp

-16

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.19.03.15.01


Target

-15

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

119.400.000

Rp

-14

1.19.1.19.03.01.08

Program peningkatan Petugas Perlindungan keamanan dan kenyamanan Masyarakat lingkungan

Tanah Bumbu

Target

-13

1.19.1.19.03.01.07

55.000.000


Rp

-12

KegiatanPenyedian jasa Tersedianya Pemeliharaan pemeliharaan dan perizinan Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan dinas/ operasional Dinas/Operasional Aparatur

Terpenuhinya Peralatan Kerja

24.957.905.000

Target

-11

1.19.1.19.03.01.06

177.211.000

-21

Rp

-10

Tersedianya media Kegiatan Penyedia jasa cetak/Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Listrik

2.242.251.500

-20

Target

-9

1.19.1.19.03.01.02

90.250.000

Lokasi

Rp

100%

132.512.600

Unit Kerja SKPD Penaggungjawab Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

-8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.850.000

2020

Target

1.19.1.19.03.01

Meningkatnya kesadaran Peningkatan Kesadaran masyarakat, aparatur, badan Masyarakat, Aparatur, Badan 1.19.03.15 hukum Hukum

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

2017

-

99.090.000

1025 orang

620.648.200

851.380.000

12 bulan

464.660.000

0

10 Kali

100 %

677.740.000

36 kasus

7.620.280.000

36 kasus

5.282.400.000

-

1020 OB

3.366.000.000

1020 OB

3.366.000.000

79.800.000

10 Kali

2.969.400.000

10 Kali

332.000.000

12 bulan

1.200.000.000

12 bulan

597.940.000

1.500.000.000

36 kasus

1.020

5.588.350.000

36 kasus


Tanah Bumbu

5.588.350.000


Tanah Bumbu

OB

3.366.000.000

3.060 OB

10.098.000.000


Tanah Bumbu

10 Kali

462.300.000

1.065 Kali

4.464.148.200


Tanah Bumbu

5.262.600.000


Tanah Bumbu

12

bulan

1.500.000.000

148 bulan

1.19.03.15.06


Penurunan tingkat pelanggaran Peraturan 1.19.03.16 daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

Program Pemeliharaan Penertiban Pelanggaran Kantrantibmas dan Perda Pencegahan Tindak Kriminal Penyelesaian pelanggaran perda

0

1095 kali

-

0 Dokumen

-

10 Dokumen

84.880.000

49,14 %

199.450.000

50,29

%

51,43 %

Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP

Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP

-

0

-

0 orang

-

80 orang

1.19.03.16.02

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Jumlah Kerjasama Lintas SKPD, ataupun dengan Instansi Vertikal

-

0

-

0 bulan

-

12 kali

400.000.000

1.19.03.16.03

kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan

Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan

-

0

-

0 kali

-

2 kali

372.894.000

299.211.000

36 kali penertiban dan 1095 patroli wilayah

pelaksanaan operasional dan pengawasan terhadap Jumlah pelanggaran Perda pelanggaran perda

1.19.03.16.08

pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda

Jumlah penyidikan pelanggaran perda

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat


1.19.03.20.01

Jumlah Kegiatan Penyuluhan Penyuluhan Pencegahan Pencegahan Peredaran/Penggunaaan Peredaran/Penggunaaan Minuman Keras dan Narkoba Minuman Keras dan Narkoba

1.19.03.20.02

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

54.000.000

12 Kasus

84.400.000

10 Dokumen

260.050.000

30 Dokumen

429.330.000

230.050.000

48%

1.19.03.16.01

1.19.03.16.07

10 Dokumen

172.500.000

57.550.000

36 kali penertiba n dan 1095 patroli wilayah 12 Kasus

0,00 %

153.850.000

45.600.000

-


100,00 %

15.000.000

172.500.000

60.000.000

278.360.000

95 orang

1.060.394.000

15.000.000

52,57 %

110

orang

1.160.394.000

52,57 %

15.000.000

285 orang


Tanah Bumbu


Tanah Bumbu

1.160.394.000


Tanah Bumbu

45.000.000


Tanah Bumbu

12 kali

400.000.000

12 kali

500.000.000

36 kali

1.300.000.000


Tanah Bumbu

4 kali

372.894.000

4

372.894.000

10 kali

1.118.682.000


Tanah Bumbu

843.850.000


Tanah Bumbu

60 Kasus

283.150.000


Tanah Bumbu


12 Kasus

100,00 %

172.500.000


60.000.000

12

278.360.000

100,00

0,00 %

-

-

0

-

0 kali

-

6 kali

136.680.000

6 kali

136.680.000

-

0

-

0 kali

-

6 kali

141.680.000

6 kali

141.680.000

kali

Kasus

172.500.000

60.000.000

5.655

patroli dan penertiban

%

278.360.000

100 %

278.360.000


Tanah Bumbu

6

kali

136.680.000

18 kali

410.040.000


Tanah Bumbu

6

kali

141.680.000

18 kali

425.040.000


Tanah Bumbu


Tujuan

-1


Sasaran

-2

Indikator Sasaran

Kode

-3

-4


-5



-6

-7


2016

2018

2019

213 item

3.534.500

100 item

1.653.000

307 item

5.089.700

368 item

1.19.1.19.03.01.09



5.550.000

29 unit

10.650.000

15 unit

4.950.000

42 unit

15.336.000

1.19.1.19.03.01.10

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor


46.500.200

1395 item

43.989.400

469 item

13.233.600

2009 item

1.19.1.19.03.01.11



31.987.500

71716 item

47.005.000

3772 item

13.325.000

1.19.1.19.03.01.12


13.648.700

148 item

15.476.600

52 item

1.19.1.19.03.01.13



-

38 unit

127.400.000

1.19.1.19.03.01.14



-

-

1.19.1.19.03.01.17



62.620.000

12 bulan

30.950.000

12 bulan

1.19.1.19.03.01.18



56.080.700

12 bulan

233.200.000

12 bulan

1.19.1.19.03.01.19


Jasa Tenaga Non PNS

1.19.1.19.03.01.22



1.19.1.19.03.02


1.19.1.19.03.02.10


1.19.1.19.03.03


1.19.1.19.03.03.02

Meningkatnya Kewibawaan Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Disiplin Aparatur Dinas dan Perlengkapannya Satpol.PP dan Linmas

187.506.000

165 steel

189.155.000

167 steel

1.19.1.19.03.03.05

Meningkatnya Kewibawaan Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Disiplin Aparatur Khusus Hari-Hari Tertentu Satpol.PP dan Linmas

-

156 steel

62.400.000

158 steel

1.19.03.05



-

0 %

-

1.19.03.05.02



-

0 Kasus

-

0 Kasus

-

1.19.03.05



-

0

-

0 kali

-

24 buah

26 unit

12 bulan

0

1521 OB 12 bulan

3.491.210.500

2.280.000

220.000.000

104.100.000

2.602.550.000 50.075.000

100% 0

100%

100 %

20 %



1.19.03.15.05



100%

12 bulan

-

251.555.000

2.280.000

100%

100%

6.847.837.900

Tanah Bumbu

12 bulan

80

unit

780.000.000

12 bulan

179.884.800

12

bulan

215.861.800

215.861.800


Tanah Bumbu

6.107.700

442

item

7.329.300

442 item

7.329.300


Tanah Bumbu

50 unit

18.403.200

60

unit

22.083.900

60 unit

22.083.900


Tanah Bumbu

63.345.000

2411 item

76.014.000

2.893

item

91.216.800

2893 item

91.216.800


Tanah Bumbu

10333 item

67.687.200

12400 item

81.224.700

14.880

item

97.469.700

14880 item

97.469.700


Tanah Bumbu

4.660.600

item

22.286.400

256 item

26.743.700

307

item

32.092.500

307 item

32.092.500


Tanah Bumbu

0 unit

-

55 unit

183.456.000

66 unit

220.147.200

79

unit

264.176.700

79 unit

264.176.700


Tanah Bumbu

0 unit

-

83 unit

12.000.000

83 unit

12.000.000

83

unit

12.000.000

83 unit

12.000.000


Tanah Bumbu

30.050.000

12 bulan

44.568.000

12 bulan

53.481.600

12

bulan

64.178.000

12 bulan

64.178.000


Tanah Bumbu

244.250.000

12 bulan

335.808.000

12 bulan

402.969.600

12

bulan

483.563.600

12 bulan

483.563.600


Tanah Bumbu

4.127.450.000

2.769

4.635.750.000


Tanah Bumbu

86.529.600

12

12 bulan

103.835.600


Tanah Bumbu

100%

104.000.000


Tanah Bumbu

104.000.000


Tanah Bumbu

12 bulan

102.300.000

1846 OB

2.730.200.000 160.200.000

470.000.000

12 bulan

149.904.000

2145 OB 12 bulan

3.619.150.000 72.108.000

2457 OB 12 bulan

100%

-

100%

104.000.000

100%

104.000.000

100

0 unit

-

30 unit

104.000.000

15 unit

104.000.000

15

100%

259.700.000

100%

299.895.000

100%

330.745.000

196.500.000

198 steel

220.695.000

218 steel

243.545.000

238

63.200.000

198 steel

79.200.000

218 steel

87.200.000

238

100 %

35.000.000

100 %

35.000.000

100

35.000.000

12

-

-

12 Kasus

0

35.000.000

-

12 Kasus

0

OB

38.280.000

100%

625.000.000

52 unit

12 bulan

5.954.236.100

66 unit

258.500.000

38.280.000

100%

bulan

29 unit

12 bulan

5.099.018.300

12

4.635.750.000

bulan

103.835.600

%

104.000.000

unit

104.000.000

100%

12 bulan

2769 OB

15

unit

361.595.000

100%

361.595.000


Tanah Bumbu

steel

266.395.000

238 steel

266.395.000


Tanah Bumbu

steel

95.200.000

238 steel

95.200.000


Tanah Bumbu

%

35.000.000

100 %

35.000.000


Tanah Bumbu

Kasus

35.000.000

35.000.000


Tanah Bumbu

-


Tanah Bumbu

-

12 Kasus

0

1.085.308.200

36 kasus

0

3.565.602.200

38.280.000

12 bulan

-


1.19.03.15.03


-19

2.817.000

-

780.000.000

Rp

-18



80 unit

Target

-17



Tanah Bumbu

Rp

-16


1.19.03.15.01


Target

-15


-

38.280.000

Rp

-14

1.19.1.19.03.01.08

Program peningkatan Petugas Perlindungan keamanan dan kenyamanan Masyarakat lingkungan

Tanah Bumbu

Target

-13

1.19.1.19.03.01.07

55.000.000


Rp

-12



6.847.837.900

Target

-11

1.19.1.19.03.01.06

177.211.000

-21

Rp

-10

Tersedianya media Kegiatan Penyedia jasa cetak/Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dan Listrik

2.242.251.500

-20

Target

-9

1.19.1.19.03.01.02

90.250.000

Lokasi

Rp

100%

132.512.600

Unit Kerja SKPD Penaggungjawab Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

-8


7.850.000

2020

Target

1.19.1.19.03.01



2017

-

99.090.000

1025 orang

620.648.200

851.380.000

12 bulan

464.660.000

0

10 Kali

100 %

677.740.000

36 kasus

7.620.280.000

36 kasus

5.282.400.000

-

1020 OB

3.366.000.000

1020 OB

3.366.000.000

79.800.000

10 Kali

2.969.400.000

10 Kali

332.000.000

12 bulan

1.200.000.000

12 bulan

597.940.000

1.500.000.000

36 kasus

1.020

5.588.350.000

36 kasus


Tanah Bumbu

5.588.350.000


Tanah Bumbu

OB

3.366.000.000

1020 OB

3.366.000.000


Tanah Bumbu

10 Kali

462.300.000

10 Kali

462.300.000


Tanah Bumbu

1.500.000.000


Tanah Bumbu

12

bulan

1.500.000.000

12 bulan

1.19.03.15.06





-


0

1095 kali

-

0 Dokumen

-

10 Dokumen

84.880.000

49,14 %

199.450.000

50,29

%

51,43 %



-

0

-

0 orang

-

80 orang

1.19.03.16.02



-

0

-

0 bulan

-

12 kali

400.000.000

1.19.03.16.03



-

0

-

0 kali

-

2 kali

372.894.000

299.211.000



1.19.03.16.08






1.19.03.20.01


1.19.03.20.02



54.000.000

12 Kasus

84.400.000

10 Dokumen

260.050.000

10 Dokumen

260.050.000

230.050.000

48%

1.19.03.16.01

1.19.03.16.07

10 Dokumen

172.500.000

57.550.000


0,00 %

153.850.000

45.600.000

-


100,00 %

15.000.000

172.500.000

60.000.000

278.360.000

95 orang

1.060.394.000

15.000.000

52,57 %

110

orang

1.160.394.000

52,57 %


Tanah Bumbu


Tanah Bumbu

1.160.394.000


Tanah Bumbu

15.000.000

110 orang

15.000.000


Tanah Bumbu

12 kali

400.000.000

12 kali

500.000.000

36 kali

500.000.000


Tanah Bumbu

4 kali

372.894.000

4

372.894.000

4 kali

372.894.000


Tanah Bumbu

36 kali penertiban dan 1095 patroli wilayah 172.500.000


Tanah Bumbu

60.000.000


Tanah Bumbu

278.360.000


Tanah Bumbu


12 Kasus

100,00 %

172.500.000


60.000.000

12

278.360.000

100,00

0,00 %

-

-

0

-

0 kali

-

6 kali

136.680.000

6 kali

136.680.000

-

0

-

0 kali

-

6 kali

141.680.000

6 kali

141.680.000

kali

Kasus

172.500.000

60.000.000

12 Kasus

%

278.360.000

100 %

6

kali

136.680.000

6 kali

136.680.000


Tanah Bumbu

6

kali

141.680.000

6 kali

141.680.000


Tanah Bumbu

Indikator yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020

No.

Indikator

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100

100

100

100

100

100

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

100

100

100

100

100

100

Indikator Kinerja Program Misi Pertama dalam RPJMD : 1

2

3

Penegakan Perda

Indikator Kinerja Program Misi Ketiga dalam RPJMD : Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Indikator Kinerja Program Misi Keenam dalam RPJMD : Penegakan Perda

5,202

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

A


Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya media cetak

2 3 4 5

Tersedianya Pemeliharaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Aparatur Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Terpenuhinya Jasa dan Alat Kantor Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Peralatan Kerja

INDIKATOR

24

26 12 213 29

6

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


1395

7

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


7176

8

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Alat Listrik/Penerangan

9 10 11 12

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan penyediaan Peralatan rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


148 38


0


12


12

13

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jasa Tenaga Non PNS

14

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

1521 12

2016

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI TAHUN 2016-2020

2016 INDIKATOR ANGGARAN

buah

INDIKATOR

2.280.000

24 buah

2017 ANGGARAN

2.736.000

TARGET INDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN 2018 INDIKATOR

24 buah

unit

220.000.000

29 unit

283.500.000

32 unit

bulan

104.100.000

12 bulan

124.920.000

12 bulan

item

3.534.500

256 item

4.241.400

307 item

unit

10.650.000

35 unit

12.780.000

42 unit

item

43.989.400

1674 item

52.787.400

2009 item

item

47.005.000

8611 item

56.406.000

10333 item

item

15.476.600

178 item

18.572.000

213 item

unit

127.400.000

46 item

152.880.000

55 item

-

1 unit

2.000.000

2 unit

bulan

30.950.000

12 bulan

37.140.000

12 bulan

bulan

233.200.000

12 bulan

279.840.000

12 bulan

OB bulan

2.602.550.000 50.075.000

1833 OB 12 bulan

3.110.850.000 60.090.000

2145 OB 12 bulan

NDIKATOR KINERJA DAN ANGGARAN 2018 INDIKATOR ANGGARAN

3.283.200

24 buah

2019 ANGGARAN

3.939.900

INDIKATOR

24 buah

2020 ANGGARAN

4.727.900

347.000.000

35 unit

410.500.000

38 unit

474.000.000

149.904.000

12 bulan

179.884.800

12 bulan

215.861.800

5.089.700

368 item

6.107.700

442 item

7.329.300

15.336.000

50 unit

18.403.200

60 unit

22.083.900

63.345.000

2411 item

76.014.000

2893 item

91.216.800

67.687.200

12400 item

81.224.700

14880 item

97.469.700

22.286.400

256 item

26.743.700

307 item

32.092.500

183.456.000

66 item

220.147.200

79 item

264.176.700

2.400.000

3 unit

2.880.000

4 unit

3.456.000

44.568.000

12 bulan

53.481.600

12 bulan

64.178.000

335.808.000

12 bulan

402.969.600

12 bulan

483.563.600

3.619.150.000 72.108.000

2457 OB 12 bulan

4.127.450.000 86.529.600

2769 OB 12 bulan

4.635.750.000 103.835.600

NO B 1

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Meubeleur

INDIKATOR Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Peralatan Kerja

INDIKATOR

0

2016



INDIKATOR

-

30 unit

2017 ANGGARAN

145.500.000


36 unit


174.600.000

43 unit

2019 ANGGARAN

209.520.000

INDIKATOR

52 unit

2020 ANGGARAN

251.424.000

NO

C

1

2

PROGRAM/KEGIATAN

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

INDIKATOR

INDIKATOR

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Satpol.PP dan Linmas

Meningkatnya Kewibawaan dan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Disiplin Aparatur Satpol.PP dan Perlengkapannya Linmas Meningkatnya Kewibawaan dan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus HariDisiplin Aparatur Satpol.PP dan hari Tertentu Linmas

165

156

2016



INDIKATOR

2017 ANGGARAN


steel

189.155.000

178 steel

197.845.000

198 steel

steel

62.400.000

178 steel

71.200.000

198 steel


2019 ANGGARAN

INDIKATOR

2020 ANGGARAN

220.695.000

218 steel

243.545.000

238 steel

266.395.000

79.200.000

218 steel

87.200.000

238 steel

95.200.000

NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

D

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

Kegiatan Pelatihan Pengendalian keamanan Terbinanya anggota Satlinmas Kab. dan kenyamanan lingkungan Tanah Bumbu

2

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

INDIKATOR

Petugas Perlindungan Masyarakat

Penjagaan, Pengawalan dan Pengamanan terhadap Kepala Daerah, Tamu Pejabat Daerah dan Pelaksanaan acara Nasional/ Daerah

1025

12

2016



orang

620.648.200

bulan

464.660.000

INDIKATOR

2017 ANGGARAN



2019 ANGGARAN

INDIKATOR

2020 ANGGARAN

NO E 1

2

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Meningkatkan Penegakan Produk Pencegahan Tindak Kriminal Hukum Daerah Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan Satpol PP Satpol PP Kegiatan kerjasama pengembangan Terlaksananya pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja kemampuan dan kesamaptaan dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan anggota Satpol PP dan Linmas

3

Kegiatan pelaksanaan operasional dan pengawasan terhadap pelanggaran perda

Menurunkan Kasus Pelanggaran PERDA

4

Kegiatan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda

Menurunkan Kasus Pelanggaran PERDA

5

Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Perda*

Terlaksannya Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda*

F


1

INDIKATOR

2016

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksannya Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan


12



INDIKATOR

2017 ANGGARAN


15.000.000


Kasus

3 kali

28.350.000

3 kali

12 Kasus

60.000.000

12 Kasus

172.500.000

57.550.000

40.000.000

35.000.000


15.000.000

2019 ANGGARAN

INDIKATOR

15.000.000

2020 ANGGARAN

15.000.000

34.020.000

3 kali

40.824.000

3 kali

48.988.800

60.000.000

12 Kasus

60.000.000

12 Kasus

60.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

1521 OB

2.602.550.000

1833 OB

3.110.850.000

2145

13 156 936 26 13 169 13 13

13 13 13 13 13 13 13 13

1 12 72 2 1 13 1 1

117 260 1040 130 117 273 117 117

1550000 1500000 1750000 1700000 1600000 1850000 1800000 1800000

181.350.000 390.000.000 1.820.000.000 221.000.000 187.200.000 505.050.000 210.600.000 210.600.000

13 117 13 39

13 13 13 13

1 9 1 3

117 221 117 143

1400000 1500000 1500000 1600000

163.800.000 331.500.000 175.500.000 228.800.000 10.350.000 4.635.750.000

2769

OB

3.619.150.000

2457 OB

4.127.450.000

2769 OB

4.635.750.000

26 unit

220.000.000

1 6 6 25

17500000 30000000 30000000 2000000

17.500.000 180.000.000 180.000.000 50.000.000

25 1500000

37.500.000 9.000.000

38

474.000.000

29 unit

283500000

32 unit

347000000

35 unit

410500000

38 unit

474000000

165 steel 156 steel 456 12 12 48 12

38 1 1 4 1

189155000 62400000 38 1 1 4 1

178 steel 178 steel 38 1 1 4 1

13 156 936 26 13 169 13 13

1 12 72 2 1 13 1 1

3 14 74 4 3 15 3 3

5 16 76 6 5 17 5 5

7 18 78 8 7 19 7 7

13 117

1 9

3 11

5 13

7 15

158

178

198

218

165 steel

189155000

178 steel

1

OP

250.000

250.000

1

OP

200.000

200.000

1

OP

150.000

150.000

226986000 71200000

197845000

-

59

Org/Stel

400.000

23.600.000

- Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH )

179

Org/Stel

450.000

80.550.000

- Belanja Pakaian Dinas Lapangan ( PDL )

-

198 steel 198 steel 38 1 1 4 1

198 steel

-

179

Buah

110.000

19.690.000

59

Buah

75.000

4.425.000

- Baret + Logo Satpol.PP - Pangkat

179

Buah

125.000

22.375.000

- Kopel Kuningan

179

Buah

50.000

8.950.000

- Dahrem

179

Buah

40.000

7.160.000

- Talikur

179

Buah

350.000

62.650.000

Buah

300.000

1.800.000

Topi Pet Pejabat/Upacara

Buah

60.000

3.540.000

- Topi Pet + Logo Satpol.PP

Buah

65.000

3.835.000

- Sabuk

Buah

300.000

17.700.000

Buah

40.000

9.520.000

6

59 59 59

238

266.395.000

- Sepatu PDL II

- Sepatu PDH - Kaus Kaki

L H L L L

272383200 79200000 38 1 1 4 1

218 steel 218 steel

326859900 87200000

238 steel 238 steel

392231972 95200000 400000

9 20 80 10 9 21 9 9 9 17 238

220695000

- PPTK (1 org x 3 bln) - Staf PPTK (1org x 3 bln)

218 steel

243545000

3

OB

500.000

3

OB

350.000

- makan minum acara bela negara (6*11*60)

3960

Org/Keg

25.000

- snack acara bela negara (6*11*60 orang)

3960

Org/Keg

10.000

Belanja dan Jasa

Barang

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minum Acara bela negara

238 steel

266395000

-makan minum pembukaan dan penutupan acara bela negara (2*100 orang)

200

sewa gedung (1 unit*11 keg) 11 spanduk besar

1

spanduk kecil (1 bh *11 keg) 11 dokumentasi (1 paket * 11 11keg) Belanja Pakaian Khusus dan Harihari Tertentu

Org/kali

35.000

unit/keg

5.000.000

bh

500.000

bh

300.000

paket

250.000

- pakaian olah raga 525 orang

525

stell

350.000

- topi 525 orang

525

bh

50.000

- sarung tangan 525 orang

525

pasang

25.000

1650

oj

75.000

Honorarium Non PNS Honorarium Tim/Panitia Honorarium instruktur kegiatan (10*15 jam*11 kegiatan)


Tujuan

-1


Sasaran

-2

Indikator Sasaran

Kode

-3

-4


-5



-6

-7


Unit Kerja SKPD Penaggungjawab

Lokasi

-20

-21


Tanah Bumbu

2.280.000


Tanah Bumbu

29 unit

258.500.000


Tanah Bumbu

12 bulan

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

1.19.1.19.03.01



1.19.1.19.03.01.02

Kegiatan Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya media cetak/Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.19.1.19.03.01.06


1.19.1.19.03.01.07



102.300.000


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.08



2.817.000

213 item

3.534.500

100 item

1.653.000


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.09



5.550.000

29 unit

10.650.000

15 unit

4.950.000


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.10

Kegiatan penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis kantor kantor

46.500.200

1395 item

43.989.400

469 item

13.233.600


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.11


31.987.500

71716 item

47.005.000

3772 item

13.325.000


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.12


13.648.700

148 item

15.476.600

52 item

4.660.600


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.13



-

0 unit

-


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.14



-

0 unit

-


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.17



62.620.000

12 bulan

30.950.000

12 bulan

30.050.000


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.18



56.080.700

12 bulan

233.200.000

12 bulan

244.250.000


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.19


Jasa Tenaga Non PNS

2.730.200.000


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.01.22



160.200.000


Tanah Bumbu

1.19.1.19.03.02


1.19.1.19.03.02.10


1.19.1.19.03.03




100%

7.850.000

132.512.600

90.250.000

24 buah

2.280.000

26 unit

220.000.000

12 bulan

2.242.251.500

38 unit

177.211.000

12 bulan

100% 55.000.000

127.400.000

-

2.602.550.000

1846 OB

50.075.000

12 bulan

-

0

100%

12 bulan

104.100.000

0

1521 OB

100%

3.491.210.500

-

251.555.000

100%

-


Tanah Bumbu

0 unit

-


Tanah Bumbu

100%

259.700.000


Tanah Bumbu

189.155.000

167 steel

196.500.000


Tanah Bumbu

156 steel

62.400.000

158 steel

63.200.000


Tanah Bumbu

0 %

-


Tanah Bumbu

0 Kasus

-


Tanah Bumbu

0 kali

-


Tanah Bumbu

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

1.19.1.19.03.03.05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Meningkatnya Kewibawaan dan Disiplin Aparatur Satpol.PP dan Linmas

1.19.03.05



-

1.19.03.05.02



-

0 Kasus

-

1.19.03.05



-

0

-

-

-

165 steel

1.19.1.19.03.03.02

Meningkatnya Kewibawaan dan Disiplin Aparatur Satpol.PP dan Linmas

187.506.000

3.565.602.200

100 %


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Petugas Perlindungan Masyarakat

-

20 %

1.085.308.200



1.19.03.15.01



1.19.03.15.03



1.19.03.15.05



1.19.03.15.06




36 kasus

-

-

99.090.000

1025 orang

620.648.200

851.380.000

12 bulan

464.660.000

-


0

0

1095 kali

0

10 Kali

100 %

-

0 Dokumen


Tanah Bumbu

677.740.000


Tanah Bumbu

-


Tanah Bumbu

79.800.000


Tanah Bumbu

597.940.000


Tanah Bumbu

-


Tanah Bumbu


Tanah Bumbu

230.050.000

199.450.000


Tanah Bumbu

1.19.03.16.01



-

0

-

0 orang

-


Tanah Bumbu

1.19.03.16.02



-

0

-

0 bulan

-


Tanah Bumbu

1.19.03.16.03



-

0

-

0 kali

-


Tanah Bumbu

1.19.03.16.07


153.850.000


Tanah Bumbu

1.19.03.16.08



45.600.000


Tanah Bumbu



-


Tanah Bumbu


48%

49,14 %


299.211.000

54.000.000

12 Kasus

36 kali penertiba n dan 1095 patroli wilayah

172.500.000

57.550.000

12 Kasus

0,00 %

-

0,00 %

1.19.03.20.01


-

0

-

0 kali

-


Tanah Bumbu

1.19.03.20.02


-

0

-

0 kali

-


Tanah Bumbu


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents