Bab - I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Bab - I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia telah

memberikan berbagai pengaruh terhadap

sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh elemen yang ada dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal. Berbagai

Perubahan

kebijakan

disahkannya

amandemen

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, revisi Undang-Undang tentang

Republik

Pemerintahan

Indonesia Daerah

No.

22

melalui

tahun

1999

Undang-Undang

Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, serta berlakunya Undang-Undang

Republik

Indonesia

No.

33

tahun

2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merevisi dan menggantikan Undang undang No. 25 tahun 1999. Di

tingkat

lokal

terjadi

perubahan

penyelenggaraan

pemerintahan di Provinsi Jawa Timur dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode 2014 -2019 hasil proses pemilihan kepala daerah dan ditetapkannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014 - 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 tanggal 27 Maret 2014 yang digunakan

sebagai

landasan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan pembangunan di Jawa Timur. Perkembangan

dan

perubahan-perubahan

tersebut

telah

mendorong Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa

RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019

Page 1

Timur untuk melakukan re-orientasi dan proses pengkajian kembali terhadap visi, misi, tujuan maupun sasaran -sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai penyempurnaan, penyesuaian atau perkembangan dan perubahan yang terjadi sesuai kebutuhan dan tantangan masa depan. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dalam

menterjemahkan

maupun

perubahan

seluruh

fenomena

perkembangan

dalam penyelenggaraan

pemerintahan

tersebut dengan membuat rencana strategis maupun rencana / program

kerja

pengembangan

lembaga

(satuan

kerja

perangkat daerah) secara proporsional dan implementatif. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan di daerah telah diatur melalui pasal 151 UU No. 32/2004. Menurut pasal tersebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,

strategi,

pembangunan berpedoman

kebijakan,

sesuai pada

program

dengan

RPJM

tugas

daerah

dan

dan dan

kegiatan fungsinya,

bersifat

indikatif.

Renstra-SKPD dimaksud, dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana

strategis

(Renstra)

SKPD

merupakan

produk

perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas

pelayanan

kesejahteraan

publik

masyarajat.

dalam

rangka

Perencanaan

peningkatan

strategis

adalah

pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range,


Page 2

menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku

kepentingan

untuk

memastikan

terdapatnya

perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan

analisis

yang

mendalam

dan

comprehensive

dalam

perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan,

namun

saling

melengkapi.

Perencanaan

strategis menetapkan arah dan tujuan k emana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Terdapat 5 (lima) agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur

sesuai

dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014 – 2019 yang meliputi : (1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; (2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis / agroindustri dan industrialisasi;

(3)

Meningkatkan

pembangunan

yang

berkelanjutan dan penataan ruang; (4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; (5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah : 1) Undang-Undang Perencanaan

No.

25

Pembangunan

tahun

2004

Nasional

Republik Indonesia Tahun 2004

tentang

Sistem

(Lembaran

Negara

Nomor

164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Page 3

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor

59,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 7) Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2006

Nomor

25,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik


Page 4

Indonesia Nomor 4663); 9) Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Pemerintah

Daerah

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan Provinsi

dan

antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan

Pemerintah

Nomor

28

Tahun

2012

tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286); 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur; 14) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur; 15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.


Page 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. MAKSUD Penyusunan

Dokumen

Renstra

Badan

Perpustakaan

dan

Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan sebagai satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai

suatu

seharusnya

dokumen

pemerintah

rencana daerah,

yang

DPRD

penting dan

sudah

masyara kat

memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan, tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. 1.3.2. TUJUAN Dokumen rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD. Tujuan penyusunan rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggangaran

dan

pelaksanaan

pembangunan

Badan

Perpustakaan dan Kearsipan dengan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD. Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan dalam

menerjemahkan,

mengoperasionalkan,

dan

mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah Terpilih selama masa kepemimpinannya. Rencana

Strategis (

Renstra

)

Badan

Perpustakaa n

dan

Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagai


Page 6

pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB – I

Pendahuluan

1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan BAB – II

Gambaran Pelayanan Badan Perpustakaan dan

Kearsipan 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan 2. Sumberdaya Badan Perpustakaan dan Kearsipan 3. Kinerja Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan BAB – III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Telaahan Renstra K/L 4. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB – IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan 1. Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perpustakaan dan Kearsipan 3. Strategi dan Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan


Page 7

BAB – V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB – VI Indikator Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) BAB – VII Penutup


Page 8

Bab - II 2.1.

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

TUGAS,

FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Nomenklatur baru Organisasi dan Manajemen Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. Diagram struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan dapat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini : KEPALA BADAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KEARSIPAN

Page 9

SUB BIDANG PEMASYARAKATAN KEARSIPAN

SUB BIDANG PENGOLAHAN & PENYIMPANAN

BIDANG PENYELAMATAN ARSIP STATIS

SUB BIDANG PENGOLAHAN & PELESTARIAN

SUB BIDANG LAYANAN PERPUSTAKAAN


SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BIDANG AKUISISI

BIDANG PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF

SUB BIDANG PENYUSUTAN & PEMELIHARAAN

BIDANG LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

SUB BIDANG OTOMASI PERPUSTAKAAN

BIDANG PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN & PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

BIDANG DEPOSIT PENGEMBANGAN & PENGOLAHAN

SUB BIDANG DEPOSIT & PRESERVASI BAHAN PUSTAKA

SUB BIDANG JASA KEARSIPAN

SUB BIDANG PUBLIKASI, PROMOSI PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

BIDANG PUBLIKASI, PROMOSI PERPUSTAKAAN & JASA KEARSIPAN

SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA & PEMASYARAKATAN. BUDAYA BACA

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BIDANG PEMBINAAN

PUSTAKAWAN ARSIPARIS

Berdasarkan pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, melalui Sekretaris Daerah. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut : 1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 2. Tugas Pokok Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Daerah

yang

bersifat

spesifik

yaitu

dibidang

perpustakaan dan kearsipan. 3. Fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. Lebih lanjut pengaturan uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian, sub bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 tahun 2008 tentang struktur Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut : - Unsur pimpinan atau top management dalam hal ini adalah Kepala - Unsur

Pimpinan

dalam

manajemen

menengah

(middle

management) ada 1 (satu) sekretaris dan 7 (tujuh) Bidang yang dikembangkan sesuai dengan fungsi organisasi yang terdiri dari :


Page 10

 Fungsi Kesekretariatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan  Fungsi Bidang Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Jasa Kearsipan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu, Sub Bidang Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Sub Bidang Jasa Kearsipan  Fungsi Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka membawahi : Sub Bidang Deposit dan Preservasi dan Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka  Fungsi Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan  Fungsi

Bidang

Layanan

Perpustakaan

dan

Informasi,

membawahi Sub Bidang Layanan Perpustakaan dan Sub Bidang Otomasi Perpustakaan  Fungsi Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif, membawahi Sub Bidang Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Inaktif dan Sub Bidang Penyusutan dan Pemeliharaan  Fungsi Bidang Penyelamatan Arsip Statis, membawahi Sub Bidang Akuisisi dan Sub Bidang pengolahan dan Pelestarian  Fungsi Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan, membawahi Sub Bidang Pembinaan Kearsipan dan Sub Bidang Pemasyarakatan Kearsipan. - Unsur Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis sebagai cerminan dari

kelompok keahlian profesional dalam

bidang perpustakaan dan kearsipan. 2.2.

SUMBER DAYA ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya cukup memadai dan telah mendukung berbagai


Page 11

kegiatan yang berlangsung di masing-masing bidang, baik di perpustakaan maupun arsip. Sumber daya utama yang perlu diinformasikan

dalam

Renstra ini antara lain sumber daya

manusia yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, sarana prasarana pendukung yang dimiliki, besarnya anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada serta koleksi bahan pustaka di perpustakaan maupun di arsip. Uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait sumber daya organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, yang antara lain : 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dengan

pemberlakukan

PP

Nomor

41

tentang

Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur bahwa Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki sumberdaya manusia yang cukup karena terjadinya penggabungan 2

(dua)

lembaga.

Kondisi

sumberdaya

manusia

Badan

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur akan diklasifikasi atas dasar jumlah personil untuk setiap kelompok fungsi yang terdapat pada bidang perpustakaan dan bidang arsip, juga akan dibedakan status, golongan/ruang serta tingkat pendidikan SDM. Khusus kelompok jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis akan diklasifikasi berdasarkan status dan jenjang profesionalisme dalam bidang keahliannya. Sumber daya manusia Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur semuanya berjumlah

216 orang bila

diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada bidang dan sub bidang

dimaksudkan

pelaksanaan

akan

sangat

program-program

mendukung

yang

sudah

kelancaran

direncanakan.

Komposisi SDM Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan Golongan / Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :


Page 12

Tabel 2.1. Komposisi Personil Berdasarkan Fungsi No. 1 2

3

4

5

6

7

8

9

Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan Kepala ( Top Manajemen ) 1 1 Sekretaris 1 1 a Sub Bagian Tata Usaha 34 11 45 b Sub Bagian Penyusunan Program 4 4 8 c Sub Bagian Keuangan 6 5 11 Bidang Promosi, Publikasi dan Jasa Kearsipan 1 1 a Sub Bidang Promosi dan Publikasi 7 6 13 b Sub Bidang Jasa Kearsipan 4 5 9 Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan 1 1 a Sub Bidang Deposit 6 4 10 b Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan 7 9 16 Bidang Pembinaan 1 1 a Sub Bidang SDM 5 2 7 b Sub Bidang kelembagaan 4 3 7 Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi 1 1 a Sub Bidang Layanan 9 12 21 b Sub Bidang Otomasi 3 4 7 Bidang Penyelamatan Arsip Statis 1 1 A Sub Bidang Pengolahan dan pelestarian 4 5 9 B Sub Bidang Akuisisi 7 1 8 Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif 1 1 A Sub Bidang Pengolahan dan penyimpanan 10 4 14 B Sub Bidang Penyusutan dan pemeliharaan 5 3 8 Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan 1 1 A Sub Bidang Pemasyarakatan Kearsipan 3 5 8 B Sub Bidang Pembinaan Kearsipan 5 2 7 JUMLAH 126 90 216 (Sumber : Sub Bagian Tata Usaha) Bagian/Bidang/Sub Bidang

Tabel 2.2. Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian Status Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil - Jabatan Struktural 26 - Jabatan Fungsional Pustakawan 37 - Jabatan Fungsional Arsiparis 14 - Staf 127 Pegawai Kontrak 12 Jumlah 216 (Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)


% 12,04 17,13 6,48 58,80 5,56 100,00

Page 13

Tabel 2.3. Komposisi personil berdasarkan Golongan / Ruang No. Golongan Ruang 1 2 3 4

A

B

C

D

E Jumlah

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

2 2 26 29 8 1 12 48 24 27 15 9 0 1 0 Jumlah (Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)

Dalam

rangka

mengoptimalkan

%

4 64 111 25 204

pelayanan

1,97 31,37 54,41 12,25 100,00

publik

Badan

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, perlu didukung oleh 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, yaitu : Pustakawan dan Arsiparis. Jumlah pejabat fungsional dimaksud berjumlah 51 orang dengan komposisi 37 orang Pustakawan dan 14 orang Arsiparis. Berdasarkan jenjang jabatan, komposisi dua jabatan fungsional secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.4. Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Tahun 2014 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur No.

Jenjang jabatan

1

PUSTAKAWAN Tingkat Terampil - Pustakawan Pelaksana - Pustakawan Pelaksana Lanjutan - Pustakawan Penyelia Tingkat Ahli - Pustakawan Pertama - Pustakawan Muda - Pustakawan Madya - Pustakawan Utama


Golongan II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/c Jumlah

-

-

1 1 -

1 -

-

3 -

6

2

-

-

2 4 8

-

-

-

-

-

3 2 -

2 -

9 -

4

3

3 13 7

-

-

-

-

JUMLAH

-

-

-

37

Page 14

No. 2

Golongan II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/c Jumlah

Jenjang jabatan ARSIPARIS Tingkat Ketrampilan - Arsiparis Pelaksana - Arsiparis Pelaksana Lanjutan - Arsiparis Penyelia

-

-

1 -

-

Tingkat Keahlian - Arsiparis Pertama - Arsiparis Muda - Arsiparis Madya - Arsiparis Utama

-

-

-

-

-

4 -

2

-

-

-

1 4 2

- 2 - 3 JUMLAH (Sumber : Sub Bagian Tata Usaha)

1 -

1 -

-

2 4 1 14

2.2.2. Sarana dan Prasarana Secara makro, sumberdaya pendukung berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, masih sangat kurang, baik dilihat dari sisi kuantitas maupu kualitas. Jika dibandingkan dengan cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta tanggung jawab & kewenangan yang dimiliki sesuai dengan

Undang-Undang

No.

43

tahun

2007

tentang

perpustakaan, Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 2012, UU No. 7 Tahun 2007 serta Perda No. 10 Tahun 2009. Adapun sarana dan prasarana yang berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, meliputi: Gedung,

Depo

Arsip,

Gedung

Pusat

Arsip,

kendaraan

operasional, komputer, koleksi bahan pustaka , khazanah arsip dan sarana simpan arsip.


Page 15

a. Gedung, Depo Arsip dan Pusat Arsip Gedung

kantor

Badan

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Provinsi Jawa Timur berdiri di atas tanah seluas 7.000 m2 dengan luas bangunan gedung sekitar 2.700 m 2, berlokasi di Jalan Menur Pumpungan 32 Surabaya. Di samping itu terdapat beberapa bangunan gedung kantor dan Depo Arsip dengan luas Gedung A: 672 m2 Gedung B: 1114 m2 Gedung C: 1075 m2, Luas tanah yang berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo No. 350 Surabaya adalah

5.750 m2 . Masih ada 1 (satu) lagi

Gedung Pusat Arsip yang terletak di Jalan By Pass Pandaan. b. Koleksi Buku Jumlah koleksi buku dan non-buku Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebanyak 101.651 judul 401.732 eksemplar, dengan rincian seperti terdapat dalam tabel berikut : Tabel 2.5. Koleksi Umum Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Jumlah Judul Satuan 1. 000 Karya Umum 8.297 24.598 eks. 2. 100 Filsafat 5.255 19.898 eks. 3. 200 Agama 9.280 40.338 eks. 4. 300 Pengetahuan Sosial 18.841 77.363 eks. 5. 400 Bahasa 5.901 22.850 eks 6. 500 Pengetahuan Murni 8.161 30.160 eks 7. 600 Pengetahuan Praktis 17.762 72.698 eks 8. 700 Kesenian 6.748 26.131 eks 9. 800 Kesusastraan 11.255 48.236 eks 10. 900 Sejarah 10.151 39.640 eks JUMLAH 101.651 401.732 eks (Sumber : Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan)

No.

Golongan / Klasifikasi Buku


Page 16

Koleksi Deposit sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam/KCKR, dengan rincian seperti terdapat dalam tabel berikut : Tabel 2.6. Koleksi Deposit Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur No. Jenis Jumlah 8.433 eks. 1. Buku 4.960 eks. 2. Majalah 67 eks. 3. Jurnal 463 eks. 4. Tabloid 148 eks. 5. Buletin 2.766 eks. 6. Laporan 135 eks. 7. Brosur 451 keping 8. Kaset/CD/VCD 49 eks. 9. Peta 40 eks. 10. Koran (Sumber : Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan) c. Khasanah Arsip Khasanah arsip yang tersimpan terdiri dari arsip in aktif yang tersimpan di Pusat Arsip dan Khasanah arsip statis yang tersimpan di Depo Arsip 1) arsip inaktif, dengan rincian seperti terdapat dalam tabel sesuai dengan Instansi Asal Arsip Tabel 2.7. Khasanah Arsip Inaktif Berdasarkan Instnsi Asal Arsip Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Jumlah No. Instansi Asal arsip Keterangan Berkas 1. Biro – biro di Setdarov. Jatim 68.935 2. Badan/Bakorwil 10.890 3. Dinas-dinas 15.032 4. Kantor & eks kantor 25.418 5. Rumah Sakit – rumah sakit 229.794 6. Pemilu 3.380 Jumlah 353.449 (Sumber : Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif) 2) Khasanah arsip statis, terdiri dari : Khasanah arsip statis dibedakan :


Page 17

NO 1

2

3

4

A. Berdasarkan jenisnya JENIS ARSIP Tekstual / kertas a. Arsip Masa Hindia Belanda b. Arsip Masa Pemerintahan RI c. Arsip Swasta/BUMN d. Arsip Organisasi e. Arsip Perorangan Jumlah

KURUN WAKTU

JUMLAH (ML)

JUMLAH (BERKAS)

1816-1941 105 ML 9.550 berkas 1947-2008 293,2 ML 22.727 berkas 1901-2000 122 ML 3.931 berkas 1974-2009 42 ML 1.353 berkas 1949-1990 10 ML 275 berkas 572,2 ML 37.836 berkas

Arsip Audio Visual a. Arsip Foto (positif, negative) 1890-2013 b. Arsip Video (Betacam, VHS, miniDV) 1980-2007 c. Arsip film 16 mm 1975-1980 d. Mikrofilm 1920-1945 e. Rekaman Suara 1974-2010 f. VCD 1945-2009

222.012 lembar 5.624 kaset 23 roll 32 reel 1.345 kaset 561 keping

Arsip Kartografi dan Kearsitekturan a. Arsip Peta b. Arsip Gambar Teknik

1915-1999 1944-2001

755 lembar 182 bendel

Arsip elektronik / Digital a. CD (foto digital) b. Naskah (hasil scaning) c. Foto (dalam HD computer)

2004-2010 1900-1942 1890-2013

d. Video (hasil reproduksi)

2000-2010

805 keping 65.185 ekspose 236.679 ekspose 221 ekspose

(Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)


Page 18

B. Berdasarkan lembaga pencipta arsip NO

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur SKPD JUMLAH KURUN WAKTU

1 2 3 4 5 6

Biro Umum Setdaprov Biro Bina Sosial Biro Perekonomian Biro Tata Pemerintahan Biro Bina Otoda Biro Humas dan Protokol

7 8 9 10

Biro perlengkapan Biro Pemerintahan Desa Biro Adm. Kemasyarakatan Sekretariat DPRD

550 boks 418 berkas 859 berkas 765 berkas 21 berkas 20 bok foto neg, 648 CD foto Dgt 132 MiniDV, 903 foto positif 819 berkas 490 berkas 21 berkas 450 boks

11 12 13 14 15

Pemb. Gub. Surabaya Pemb. Gub. Pamekasan Dinas Pengairan BPDE Bakesbang

438 berkas 146 bendel GT 16 bok, 46 brk 44 berkas 4.163 berkas

16 17 18 19

BadanPenanaman Modal 1.015 berkas 1972-1999 Dinas Kominfo 980 foto 2009 Dinas Koperasi dan UKM 5.366 berkas 1960-2000 Badan Pemberdayaan 109 berkas 2000-2006 Perempuan dan KB Balitbang 299 brk 1987-2010 Bapemas 20 boks 2000-2006 PU Bina Marga 181 berkas 1985-2000 Bawasprov/inspektorat 244 berkas (Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)

20 21 22 23


TH. AKUISISI

1892-1941 1967-1994 1969-1991 1962-1994 1987-2010 1987-2008

2000 2010 2008 2010 2007 2006-2009, 2011

1981-2008 1980-2002

2012 2012 2012 2006, 2008, 2010, 2012 2008 1999 2005, 2012 2008 2005, 2007, 2009, 2011 2010, 2011, 2012 2010 2003 2012

1990-2008

1947-1984 1990-2000 2001-2008 1980-2005

2012 2012 2012 2012

Page 19

2. Lembaga vertical NO SKPD

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bakorstanasda Kanwil Deppen Kanwil Dep. Koperasi Kanwil DPU Kanwil Dep. Tenaga Kerja Kanwil Dep. Pertanian Kanwil Dep Kesehatan Kanwil Dep Kehutanan Kanwil Dep. Disperindag Kanwil Dep. Sosial Kanwil Pariwisata Kanwil Dep Transmigrasi PPH BP7 KPU Pengadilan Tinggi Surabaya Balai Besar sungai Brantas Bakosurtanal ANRI

19 20

PNRI Kodam V/Brawijaya

21 22

Musium Trowulan 1925-1940 Balai Riset dan Standarisasi 1973-2008 Industri Surabaya (Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)


1.009 berkas 200.000 foto 860 berkas 532 berkas 247 berkas 156 berkas 304 berkas 384 berkas 265 berkas 918 berkas 237 berkas 443 berkas 1810 berkas 1,190 berkas 3.251 berkas 132 bendel GT 366 peta 16 mikrofilm, 50 kaset, 500 foto 100 foto 1 mikrofilm, 4 video, 10 kaset, 80 foto 158 foto 200 berkas

KURUN WAKTU TH. AKUISISI 1972-1989 1951-1990 1968-1998 1974-2000 1995-2001 1980-1999 1980-2000 1962-2000 1965-2000 1970-2000 1963-1998 1975-1999 1982-1999 2004 1951-1970 2000

1945-1950 1960-1980

Page 20

2001 1999 2001 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004, 2008 2002 2009 2005 2008 2010 2000, 2002, 2005 2010 2007

2005 2012

3. BUMN / Lembaga Fungsional NO SKPD JUMLAH KURUN WAKTU TH. AKUISISI 1 PT. Garam 44 ML 1904 - 2006 1999 - 2000 2 Perum Jasa Tirta II 5 ML 1968 - 1989 2000 3 P3GI Pasuruan 32 ML 1912 - 1972 2003 4 PB PON 2000 23 ML 1998 - 2000 2006 5 Kwarda Pramuka Jatim 58 berkas 1982 - 1999 2009 6 MUI 0,2 ML 1997 - 2000 2006 7 PMI 1 ML, 284 brk 1999 - 2005 2006, 2010, 2012 8 DHD 45 Jatim 1 ML 1976 - 1977 2004 9 PUSKUD Jatim 1,5 ML 1975 - 2004 2006 10 TVRI 39 video 1993 - 2008 2001, 2003, 2007 11 RRI 50 kaset 1998 - 2005 2005 12 JTV 5.000 video 2003 - 2007 2009 (Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis) 4. Ormas / Orsospol / Perorangan NO SKPD JUMLAH KURUN WAKTU TH. AKUISISI 1 PW NU Jatim 1 boks 1982-1999 2008 2 PW Muhammadiyah Jatim 2 boks 1971-1972 2008 3 Al Irsyad 1 boks 2000-2003 2008 4 Arsip-arsip PARPOL 5 boks 2000-2005 2007 5 Arsip-arsip PONPES 5 boks 2005-2008 2006-2008 6 Arsip-arsip Lembaga Sosial 5 boks 1976-2008 2002-2007 /Kemasyarakatan 7 Tokoh / Pelaku sejarah 50 boks 1974 - 1998 2000 - 2005 (Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis) 5. Hasil Dokumentasi / Peliputan NO PERISTIWA / MASALAH FOTO VIDEO REK. SUARA 1 Pemilu 1999 di Surabaya 225 20 2 Mukhtamar NU di Lirboyo Krediri, 1999 72 4 3 Pon XV 2000 di Sidoarjo 70 3 4 Bangunan-bangunan Bersejarah Jatim 975 5 5 Petilasan Wali Songo 60 2 6 Kota-kota di Jawa Timur 1.000 4 7 Lumpur Lapindo Sidoarjo 450 8 8 Pemancangan dan Peresmian Jembatan 70 2 4 Suramadu 16 9 Pemilu dan Pemilukada 300 12 10 Dan lain-lain (Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis)


Page 21

C. Berdasarkan Periodisasi dan Masalah 1. MASA VOC, HINDIA BELANDA a. Residentie Surabaya : tentang pemerintahan karesidenan Surabaya b. Pemerintahan Povinsi Jawa Timur (1928-1949), arsip kepegawaian, pengairan, dll c. Arsip Perkebunan Gula : penelitian gula, laporanlaporan Pabrik Gula d. Arsip PT. Garam : perkembangan kelembagaan, produksi dan pemasaran pegaraman e. Staatsblad, Bijblad, Provinciaalblad (buku peraturan perundangan) f. Foto-foto koleksi KIT dan KITLV (Jawa Timur Tempo Dulu) 2. MASA PENDUDUKAN JEPANG Data sangat sedikit (dalam arsip PT. Garam) 3. MASA REVOLUSI 1945 - 1950 a. Situasi Jawa Timur : Madura tahun 1947, Negara Jawa Timur, situasi politik Jawa Timur, criminal, dll. b. Perisiwa Madiun 1948 ( naskah laporan, transkripsi hasil wawancara sejarah lisan) c. Foto-foto (pertempuran Surabaya, Clash Belanda II, Kedatangan Belanda di beberapa daerah, kunjungan Presiden soekarno 1947, kunjungan Jend. Soedirman, Gerilya Jend. Soedirman, serah terima kedaulatan di jawa timur) d. Wawancara Sejarah Lisan 100 kaset : Sekitar Pertempuran Surabaya sampai Clash Belanda II e. Film documenter : perjuangan 4. MASA 1950-1967 (ORDE LAMA) a. Foto koleksi deppen 1951-1970 tentang Politik dan Pemerintahan, Pertahanan, Ekonomi, Sosial Budaya dan foto penerangan. b. Arsip pemerintahan : Pengadilan Tinggi Surabaya 1951-1970 (kasus perdata, pidana) c. Wawancara sekitar peristiwa G30S/PKI 1965 5. MASA 1967-1998 (ORDE BARU) a. Foto Koleksi Deppen 1971-1998 b. Arsip-arsip Lembaga vertical yang dilikuidasi / dimerger c. Arsip Peristiwa Nipah RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019

Page 22

d. Arsip laporan situasi kantibmas di Jawa Timur (arsip Bakorstanasda sampai Ditsospol) e. Arsip administrasi lembaga Pemerintah Provinsi f. Arsip Peta Wilayah se-Jawa Timur g. Arsip Pemilu, Pilpres dan Pilkada 6. MASA REFORMASI (1998-sekarang) a. Arsip Risalah Sidang DPRD Jawa Timur b. Arsip Siaran Pemberitaan dari TVRI dan JTV c. Foto-foto kegiatan Gubernur Jawa Timur d. Arsip PON XV 2000. e. Hasil administrasi/kegiatan SKPD Provinsi Jawa Timur. (Sumber : Bidang Penyelamatan Arsip Statis) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatannya didukung dengan 3 unit untuk Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)

dan 1 unit untuk Mobil Sadar

Arsip serta 2 Mobil Dongeng. Sarana komputer di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berjumlah 108 unit, yang terdistribusi di setiap bagian dan bidang. Sedangkan perlengkapan-perlengkapan inventaris lainnya terbagi secara merata dan terbatas pada setiap unit kerja yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.


Page 23

2.3.

KINERJA PELAYANAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR Tabel 2.8. Capaian Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2009 – 2014 Program (1)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Indikator Kinerja Program (outcome) (2) Jumlah SDM pengelola kearsipan Jumlah peraturan / pedoman standart kearsipan Jumlah unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan Jumlah penambahan khasanah arsip statis Jumlah arsip yang diperbaiki Jumlah arsip yang disusutkan Jumlah arsip inaktif yang diolah Jumlah pengguna arsip

Capaian Kinerja Program 2010

2011

2012

2013

2014

Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Target

(4) 201

(5) 120

(6) 366

(7) 469

(8) 585

1

1

2

2

2

45

45

50

50

50

2.525

2.709

4.387

4.353

3.800

2.900

4.000

6.000

6.500

4.500

6.469

1.500

9.000

10.750

9.000

134.274

5.000

5.000

9.250

5.000

942

3.352

3.500

555

1.250

Jumlah SDM pengelola 1.000 320 220 785 1.476 perpustakaan 15.000 Jumlah koleksi 7.901 6.000 18.851 23.033 1.300 Jumlah koleksi E-Book 200 300 800 1.600 Jumlah koleksi 326.000 156.000 156.000 124.000 125.000 perpustakaan desa Jumlah pemustaka 607.303 866.294 1.224.733 1.008.641 1.500.000 Jumlah koleksi yang 1.805.689 2.661.751 3.230.279 2.987.025 2.000.000 dibaca 78,50 Nilai IKM 77,32 77,5 78,11 78,3


Page 24

Tabel 2.9.

Target

Capaian

Kinerja

Badan

Perpustakaan

dan

Kearsipan Tahun 2014 – 2019

Program

(1)

Indikator Kinerja Program (outcome)

(2) Jumlah SKPD yang Program telah menerapkan arsip Perbaikan secara baku Sistem Jumlah SDM Pengelola Administrasi Kearsipan Kearsipan Jumlah arsip yang Program menjadi bahan Penyelamatan informasi dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Jumlah Pengguna Program Layana Jasa Kearsipan Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM) Informasi Layanan Jasa Kearsipan Kearsipan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)

2015

2016

2017

2018

2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target

Target

Target

Target

Target

Target

(3) 9

(4) 10

(5) 10

(6) 10

(7) 10

(8) 10

(9) 59

100

120

120

120

120

120

700

72

6

6

6

6

6

106

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.500

77,90

78

78,10

78,20

78,25

78,30

78,30

Indeks Minat dan 57 58 60 62 64 66 Program Budaya Baca Pengembangan Indeks Kepuasan 78 78,30 78,35 78,40 78,45 78,50 Budaya Baca Masyarakat (IKM) dan Pembinaan Layanan Perpustakaan Perpustakaan Jumlah Pemustaka 1.250.000 1.375.000 1.512.500 1.663.750 1.830.125 2.000.000 (pengunjung) Perbandingan Judul 1 : 4,5 1 : 5 1 : 5,5 1 : 6 1 : 6,5 1 : 7 Buku dengan Koleksi Perpustakaan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan perpustakaan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 masuk ke Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilaksanakan adalah Meningkatkan Minat Baca dengan Arah kebijakan Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kapasitas


Page 25

66 78,55

2.000.000

1 : 7

kelembagaan secara terpadu. Program yang dilaksanakan untuk menunjang Misi 1 adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan meliputi Jumlah pengunjung perpustakaan dan Indeks Minat Baca. Indikator-indikator kinerja tersebut diakomodir dalam Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan menjadi target capaian Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019. Urusan kearsipan masuk ke dalam Misi 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta profesionalisme pelayanan publik. Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas. Strategi yang dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal. Arah kebijakan yang diambil yaitu Peningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara professional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif. Program-program yang dilaksanakan meliputi Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan. Pengukuran Program-Program untuk Urusan Kearsipan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan Indikator Kinerja Pengelolaan Arsip secara baku dan SDM Pengelola Kearsipan. Indikator-indikator kinerja tersebut diakomodir dalam Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan menjadi target capaian Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019.


Page 26

2.4.

TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

BADAN

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR 2.4.1. Tantangan a. Perkembangan jumlah penduduk Jumlah penduduk Jawa Timur terus bertambah. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, jumlah penduduk tahun 2014 adalah sekitar 38.120.000 jiwa, angka tersebut akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Keseluruhan jumlah masyarakat Jawa Timur yang begitu besar merupakan pemustaka potensial (potential user) yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat Jawa Timur dan membuat semuanya menjadi pemustaka riil (actual user) diperlukan

usaha

yang

terencana,

sistematis

dan

berkesinambungan. b. Peningkatan IPM Provinsi Jawa Timur Indeks

Pembangunan

peningkatan

kualitas

Manusia hidup.

(IPM)

Peningkatan

merupakan IPM

potret

menunjukkan

keberhasilan dalam usaha pembangunan manusia. IPM Jawa Timur selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan IPM tahun 2012 adalah 72,54. Usaha untuk meningkatkan IPM berkaitan erat dengan pola pikir masyarakat. Jika masyarakat memiliki kegemaran membaca, mereka akan mendapat banyak informasi yang benar yang dapat mempengaruhi pola pikir dan kemampuannya sehingga program-program pemerintah apa pun yang dilaksanakan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi akan berhasil. Keberhasilan tersebut akan tercermin dalam peningkatan IPM Jawa Timur. c. Pengembangan sektor pendidikan dan SDM Jawa Timur Pembangunan pendidikan di Jawa Timur diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan


Page 27

yang bermutu bagi seluruh masyarakat, dan kemudian dapat terserap dalam lapangan kerja. Taraf pendidikan di Jawa Timur terus mengalami peningkatan diukur dari menurunnya angka buta huruf dan meningkatnya angka partisipasi sekolah, namun demikian kualitas tenaga kerja di Jawa Timur relatif masih rendah hal itu ditunjukkan dengan struktur tenaga kerja yang masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar. d. Bencana alam Banyaknya bencana alam di negara kita menimbulkan tantangan baru dan sekaligus menjadi hambatan yang sangat krusial dalam penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain seperti pencurian, kebakaran, kerusuhan / demonstrasi massa, serta faktor lain yang disebabkan oleh manusia. Isu-isu inilah yang ke depan harus segera diprediksi dari awal. Kita harus

menghadapi

dan

mencari

solusi

di

mana

lebih

mengedepankan kebijakan pada kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang. 2.4.2. Peluang Perkembangan jumlah penduduk Jawa Timur diprediksi pada tahun 2014 berjumlah 38.120.000 jiwa, meningkat menjadi 38.692.000 Jiwa pada tahun 2019, dan akhirnya menjadi 38.962.000 jiwa pada akhir 2025. Berdasarkan standar pelayanan dan pengelolaan yang ada, maka perlu diantisipasi serta diperkirakan tingkat kebutuhan akan sarana/prasarana serta fasilitas pendukung kerja maupun jumlah staf pengelola, sesuai dengan rasio ideal yang ada. Agar proses pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan standar ideal/normal yang berlaku.


Page 28

Proyeksi angka IPM yang terus meningkat di Jawa Timur dari 77,77 pada tahun 2014 menjadi 85,75 pada tahun 2019, dan pada akhir tahun 2025 diperkirakan akan meningkat menjadi

92,95. Angka-

angka tersebut termasuk dalam kelompok Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, sehingga dibutuhkan dukungan penyediaan sarana, prasarana serta fasilitas pendukung terkait yang memadai, sesuai dengan kualitas hidup manusia/penduduk Indonesia yang terus membaik untuk menuju kepada kondisi ideal dengan IPM di atas 90 selaras dengan IPM negara-negara maju. Jumlah orang yang melek huruf di Jawa Timur dan angka partisipasi sekolah dari data-data yang ada menunjukkan selalu terjadi peningkatan. Kondisi ini memerlukan suatu persiapan khusus terkait penyediaan sarana prasarana serta fasilitas pendukung yang dibutuhkan, terutama dari sisi kualitas SDM. Peningkatan

jumlah

ketersediaan

informasi

baik

berupa

peningkatan jumlah penerbitan bahan perpustakaan tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, brosur dan lain-lain, bahan terekam seperti CD/DVD maupun bahan yang tersedia secara online dalam jaringan internet dapat dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan kepustakawanan. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga perpustakaan dan kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari SKPD-SKPD

serta

membuka/membina

perpustakaan

yang

tersebar di seluruh pelosok Provinsi Jawa Timur. Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis maupun statis di setiap SKPD.


Page 29

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga perpustakaan dan kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari SKPD-SKPD

serta

membuka/membina

perpustakaan

yang

tersebar di seluruh pelosok Provinsi Jawa Timur. Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis maupun statis di setiap SKPD. Dengan banyaknya perpustakaan yang dibuka, berarti membutuhkan lebih banyak koleksi pustaka baik terbitan dalam maupun

luar negeri

untuk

menambah

koleksi. Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahan pustaka yang lebih banyak dan berkualitas. Di antara peluangpeluang yang ada, sebaliknya juga muncul sejumlah ancaman, seperti : - Masih

rendahnya

pemahaman

dan

kesadaran

aparatur

terhadap pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja - Muncul banyaknya peraturan perundangan yang berdampak pada pengelolaan kearsipan, juga banyaknya jasa commercial records

center

yang

dikelola

pihak

swasta,

sehingga

mengurangi peran penting lembaga kearsipan. - Kemiskinan dan pengangguran menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik. - Tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi problem khusus dalam mendapatkan layanan informasi


Page 30

Bab - III 3.1.

ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD 3.1.1. DINAMIKA INTERNASIONAL Deklarasi Millenium PBB yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium atau Millenium Summit yang berlangsung di markas besar PBB New York pada September 2000, sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan absolut dan meningkatkan kapasitas serta kualitas hidup Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh dunia melalui kemitraan global, telah menetapkan beberapa sasaran pencapaian sampai dengan akhir tahun 2015; yang dikenal sebagai Sasaran Pembangunan Milenium atau MDGs (Millenium Development Goals). Deklarasi tersebut disepakati dan ditetapkan oleh sekitar 189 negara deklarator, yang hampir sebagian besar direpresentasi langsung oleh para kepala negara bersangkutan termasuk Indonesia. Secara prinsip, telah ditetapkan delapan butir-butir pokok

sasaran

pembangunan

milenium,

yang

meliputi:

(i)

mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, (ii) pendidikan universal, (iii) kesetaraan gender, (iv) kesehatan anak, (v) kesehatan ibu, (vi) penanggulangan HIV/AIDS, (vii) kelestarian lingkungan, dan (viii) kemitraan global. Esensi dari delapan sasaran tersebut di atas, adalah untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas hidup SDM agar dapat mandiri serta terlepas dari kondisi ketidak-berdayaan maupun kemiskinan yang ekstrim; dengan menggunakan ukuran berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Meskipun sasaran MDGs tersebut akan berakhir pada tahun 2015, tetapi harapan agar target-target MDGs dimaksud bagi kualitas manusia Indonesia di masa-masa mendatang adalah untuk RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019

Page 31

dapat terus berlanjut; sehingga seluruh insan/manusia Indonesia akan menjadi insan pembelajar yang mandiri bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia di masa-masa mendatang. Sejalan dengan berlangsungnya proses tersebut, tugas lembagalembaga yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan SDM perlu bergeser dari tempat pengajaran (teaching university) menjadi penyedia pengetahuan (knowledge server); bahkan menjadi mitra jasa dalam bidang kajian/penelitian dan inovasi (research & innovation). Dalam kondisi seperti itu, diprediksikan kelak pada masa-masa mendatang lembaga-lembaga terkait pendidikan dan pengembangan SDM tidak hanya menampung pelajar/murid-murid aktif (real students); tetapi juga menjaring murid-murid yang tidak nyata (virtual students) untuk melahirkan berbagai inovasi. Tantangan inovasi mendatang adalah akan berupa upaya bertahan hidup (survivability) bagi kehidupan manusia di muka bumi untuk mengelola dinamika alamiah yang terjadi; seperti: peningkatan jumlah penduduk, adanya perubahan iklim serta kebutuhan untuk ketersediaan pangan secara terpadu. Pendidikan menuju upaya untuk mengelola/mengatasi kondisi seperti itu, perlu dipikirkan dan dikembangkan dengan berbasis pada konsep menjadikan bumi ini sebagai tempat yang humanis (humanosphere). Konsep ini tidak menjadikan dunia harus terpisah-pisah, sehingga kemungkinannya kemajuan pada satu komponen akan mempengaruhi secara negatif perubahan pada komponen lainnya. Tetapi inovasi yang terbangun diharapkan mampu menciptakan dunia beragam yang harmonis, agar kemajuan satu komponen dapat memacu komponen yang lainnya untuk juga bergerak maju. Sehingga diharapkan terjadi proses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menuju insan pembelajar yang sejati dan mandiri serta berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan.


Page 32

Disamping

itu,

adanya

kecenderungan

di

sebagian

besar

wilayah/belahan dunia terhadap kebutuhan masyarakat akan pemberian pelayanan publik yang baik dan bertanggung jawab. Pelayanan publik yang dimaksudkan dalam konteks ini, terutama adalah tertuju pada masalah kemanusiaan, seperti: dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan maupun bidang kesejahteraan sosial dan teknis profesional; dalam bentuk-bentuk riset, evaluasi serta analisis sistem. Paradigma baru dalam pelayanan publik sangat dipengaruhi

oleh

perkembangan

teknologi

informasi

dan

komunikasi yang sangat cepat serta eksklusif dalam dasawarsa terakhir ini. Sebagai konsekuensinya, informasi dengan cepat menjadi salah satu sumberdaya masyarakat yang paling langka. Sehingga diperlukan suatu strategi dan cara penggunaan yang kooperatif dan tidak kompetitif, dengan cara monopoli dan penguasaan secara sepihak, agar hasil pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini secara optimal. Secara sederhana dapat dijelaskan, bahwa lingkungan masyarakat pada saat ini dan masalahnya telah berubah secara cepat dan dinamis. Usaha-usaha untuk mengembangkan prosedur baru dengan lebih baik, melalui hasil informasi yang dapat memberikan sumbangan kepada pemecahan permasalahan publik, untuk selanjutnya bukan hanya menjadi tugas intelektual ataupun tugas ilmiah semata; tetapi pada dasarnya lebih bersifat politis dan menjadi tanggungjawab dari seluruh institusi pemerintahan yang ada. 3.1.2. DINAMIKA NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan

Negara


Indonesia

yang

tercantum

dalam Page 33

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah

mencerdaskan

Indonesia,

memajukan

kehidupan

bangsa,

kesejahteraan

dan

ikut

umum,

melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah

Pembangunan

Nasional. RPJP Nasional

sebagaimana

dimaksud, menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap

perencanaan

pembangunan

dalam

periodisasi

perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 20052009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung

oleh

rakyat.

RPJM

Nasional

memuat

strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas kementerian / lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian / lembaga, lintas kementerian/lembaga


Page 34

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam

rangka

menjaga

kesinambungan

pembangunan

dan

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden

yang

sedang

memerintah

pada

tahun

terakhir

pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005-2025. Visi Pembangunan Nasional 2005 - 2025 Sesuai dengan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025 adalah: “ INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR “ Visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan,


Page 35

sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan

senantiasa

perimbangannya,

maupun

berubah, nilai-nilai

baik yang

konstelasinya, mendasari

dan

mempengaruhinya. Bangsa

mandiri

adalah

bangsa

yang mampu

mewujudkan

kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing

menjadi

kunci

untuk

mencapai

kemajuan

bangsa

tercermin,

antara

sekaligus

kemandirian. Kemandirian

suatu

lain,

pada

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam

menjalankan

tugasnya;

ketergantungan

pembiayaan

pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak


Page 36

membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut: (1) Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. (2) Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. (3) Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan. (4) Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya

keutuhan

wilayah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (5) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. (6) Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari. (7) Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. (8) Terwujudnya

peranan

Indonesia

yang

meningkat

dalam

pergaulan dunia internasional.

Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang (1) RPJM ke-2 , 2010 – 2014: Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019

Page 37

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur

dan

struktur

pertahanan

negara

serta

peningkatan

kemampuan lembaga keamanan negara. Kondisi

itu

sejalan

dengan

meningkatnya

kesadaran

dan

penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah. Kesejahteraan

rakyat

terus

meningkat

ditunjukkan

oleh

membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan


Page 38

dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok

masyarakat,

dan

antardaerah;

dipercepatnya

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan

kesadaran

masyarakat

yang

ditandai

dengan

berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya

ke

dalam

dokumen

perencanaan

pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) RPJM ke-3, 2015 – 2019 : Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan


Page 39

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri

melalui

pemberdayaan

industri

pertahanan

nasional.

Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi

dengan

nondiskriminasi

menitikberatkan

dan

kemitraan

pada

dan

prinsip

semakin

toleransi, mantapnya

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;


Page 40

meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan

oleh

terjaganya

daya

dukung

lingkungan

dan

kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan

ekonomi

secara

serasi,

seimbang,

dan

lestari;

terus

membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya

ketersediaan

infrastruktur

yang

didukung

oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

(3) RPJM ke-4, 2020 – 2024: Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan


Page 41

pembangunan

di

berbagai

bidang

dengan

menekankan

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh

rakyat;

Kesatuan

serta

Republik

terjaganya

Indonesia

keutuhan

dan

wilayah

kedaulatan

Negara

negara

dari

ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

yang

berdasarkan

hukum,

serta

birokrasi

yang

profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi gobal. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien

dan

efektifnya


manajemen

pelayanan

pendidikan; Page 42

meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif,

berakhlak

mulia,

bermoral

berdasarkan

falsafah

Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan

sehingga

penggerak

bagi

masyarakat

konsep

mampu

pembangunan

berperan

berkelanjutan

sebagai dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN SDM NASIONAL JANGKA PANJANG Pengembangan Sektor Pendidikan


Page 43

Taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang, antara lain, diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas; meningkatnya rata-rata lama sekolah; dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Walaupun demikian, kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang makin ketat pada masa depan. Hal tersebut diperburuk oleh tingginya disparitas taraf pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, dan disparitas gender. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahan penduduk nasional yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode tahun 2020–2030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SD, dalam 20

tahun

diperkirakan

ke

depan

akan

komposisi

didominasi

pendidikan oleh

angkatan

angkatan

kerja

kerja yang

berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak. Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup


Page 44

tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hinggá akhir hayat. Kualitas SDM menjadi makin baik yang, antara lain, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia menjadi 0,697 pada tahun 2003 (Human Development Report, 2005). Secara rinci nilai tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir (66,8 tahun), angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (87,9 persen), angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (66 persen), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar

USD

3.361.

Indeks

pembangunan

manusia

(IPM)

Indonesia menempati urutan ke-110 dari 177 negara. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan RENSTRA BAPERSIP (Revisi) 20014-2019

Page 45

rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. 3.1.3. DINAMIKA REGIONAL RPJPD Provinsi Jawa Timur Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri. Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 adalah sebagai pusat

agrobisnis

terkemuka,

berdaya

saing

global

dan

berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak. Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur, meliputi: (1) mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis agro;

(2) mewujudkan

SDM

yang

handal,

berakhlak

mulia

dan

berbudaya; (3) mewujudkan

kemudahan

memperoleh

akses

untuk

meningkatkan kualitas hidup; (4) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; (5) mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi; (6) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.


Page 46

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut : Misi Pertama, mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis

diarahkan

pengembangan sumberdaya

pada

sistem

agrobisnis;

transformasi

informasi

sistem

agrobisnis;

pembinaan

agrobisnis;

pengembangan

sumberdaya

manusia;

pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian; penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri; optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM; optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan, percepatan investasi, serta pengembangan pariwisata; Misi Kedua, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya

diarahkan

pada

pembangunan

pendidikan;

pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan; pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan; serta pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa; Misi Ketiga, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kesehatan;

kualitas hidup pembangunan

ketenagakerjaan;

diarahkan pada

pembangunan

kependudukan;

pembangunan

pembangunan

kesejahteraan

sosial,

serta

penanggulangan kemiskinan; Misi Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan energi; pendayagunaan sumber daya alam,pendayagunaan sumber daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya kelautan; serta penanganan kebencanaan; Misi Kelima, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolan sumber


Page 47

daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah; serta penyelenggaraan penataan ruang; Misi Keenam, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan

pada

pembangunan

hukum;

penyelenggaraan

pemerintahan; pembangunan politik; pembangunan komunikasi dan informasi;

pembangunan

keamanan

dan

ketertiban

;

serta

pembangunan keuangan daerah. Periodisasi pelaksanaan RPJPD Provinsi terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (a) Tahap Pertama tahun 2005-2009); (b) Tahap Kedua tahun 2010-2014; (c) Tahap Ketiga tahun 2015-2019); dan (d) Tahap Keempat tahun 2020-2024. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2009-2014 berangkat dari landasan Visi: Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan

dapat

terwujud.

Masyarakat

makmur

adalah

masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat,

dan

terpenuhi

hak-hak

dasarnya,

bebas

mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera merupakan

keniscayaan.

Pencapaian

kemakmuran

dan

kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas


Page 48

pemahaman

agama

dan

kehidupan

beragama)

yang

diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan

akhlak

akan

menuntun

mengembangkan

kerukunan

memahami

mengamalkan

dan

hidup

individu

lebih

antar-umat

prinsip-prinsip

mampu

beragama,

kebersamaan,

kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jawa Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu, visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai penegasan komitmen terhadap konsep

negara

kebangsaan

Indonesia

yang

telah

menjadi

ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara Kesatuan

Republik

Indonesia.

Pembangunan

Jawa

Timur

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran,

dan

kesejahteraan

bangsa

Indonesia

secara

keseluruhan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah: Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas dan

kualitas

pelayanan

kebutuhan

dasar

rakyat

dan

penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan perdesaan; melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan


Page 49

serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. Tujuan dan Sasaran dalam Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, dan bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa melu gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976, R.P.H. Mohammad

Noer.

Tujuan

kemerdekaan

adalah

untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat wong cilik bisa melu gemuyu.

Wong

cilik

atau

rakyat

kecil

merupakan

subyek

pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 20092014,

adalah

mereka

yang

mengalami

ketidakberdayaan

(powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing). Mereka yang, karena berbagai alasan, terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya. Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri pada misi Makmur bersama Wong Cilik, melalui APBD untuk Rakyat, yang bermakna APBD pro-rakyat, pro-mereka yang termarginalisasi, terdevaluasi, dan mengalami deprivation,


Page 50

serta pembungkaman (silencing). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus

ditujukan

untuk

kepentingan

publik,

dan

harus

dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus

bermanfaat

sebesar-besarnya

bagi

peningkatan

kesejahteraan rakyat. Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi

alokasi

dimaksudkan

agar

APBD

digunakan

untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur

yang

memadai.

Pemerataan

pendapatan

dan

pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. Sementara fungsi stabilitas ditujukan menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesarbesarnya untuk belanja pelayanan dasar, terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja, yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Sasaran orientasi pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik. Sebab, kemakmuran tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati oleh segelintir orang. Tabel 3.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis


Page 51

Isu-Isu Strategis No. Dinamika Regional / Dinamika Internasional Dinamika Nasional Lokal (1) (2) (3) (4) Mengakhiri kemiskinan menekankan mengembangkan dan kelaparan pencapaian daya perekonomian saing kompetitif modern Jawa Timur perekonomian berbasis agro; berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Lain-Lain (5) Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

Pendidikan universal

mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya;

Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Kesetaraan gender

mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;

Intensitas Gemar Membaca

mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi;

Pengarusutam aan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan

Kesehatan anak

Kesehatan ibu

Pengembanga n Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan

Isu-Isu Strategis No. (1)

Dinamika Internasional Dinamika Nasional (2) Penanggulangan HIV/AIDS


(3)

Dinamika Regional / Lokal (4) mengembangkan tata kelola pemerintahan

Lain-Lain (5) Penyelamatan Sumbersumber Primer Page 52

yang baik.

dan Sekunder Pasca Bencana

Kelestarian lingkungan Kemitraan global

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Penghambat Pendorong SKPD (3) (4) (5) (6) Satu desa satu Anggaran Setiap Terbatasnya perpustakaan terbatas daerah Perpustakaan berhak Desa / mendapatkan Kelurahan layanan dan SDM perpustakaan Pengelola

Aspek Capaian / Standar yang Kajian Kondisi Saat Ini Digunakan (1)

(2) Masih Minimnya Kelembagaan Perpustakaan Desa / Kelurahan beserta SDM pengelola perpustakaan Masih rendahnya minat baca di Jawa Timur

Masih Minimnya SDM pengelola arsip

3.2.

1 orang membaca 10 buku pertahun

Anggaran terbatas

Setiap lembaga/organ isasi memiliki 1 orang pengelola arsip

Anggaran terbatas

Terbitan di Indonesia banyak dan harus tersedia di perpustakaan

Terbatasnya ruang dan anggaran dalam pengadaan buku baru Formasi SDM arsiparis tergantung BKD/BKN

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Berpedoman pada visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014 – 2019, yaitu : “ Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,


Page 53

Berdaya Saing dan Berakhlak “ yang diwujudkan melalui lima misi dengan bingkai judul : “ Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik ” menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan

visi

tersebut

bersifat inklusif

dan

berkeadilan,

termasuk bagi wong cilik atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara social ekonomi. Wong cilik yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (marginalized); keterampasan

(powerless) terdevaluasi

(deprivation);

akibat

(devalued);

termarginalisasi dan

serta pembungkaman

mengalami (silencing)

dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40 % terendah. Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi 3. Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dan Penataan Ruang 4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial Untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Timur 2014 – 2019, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung visi dan misi tersebut beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan melalui Program dan Kegiatan yang sesuai tugas


Page 54

pokok dan fungsi pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam Misi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan Misi Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

dan

Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Informasi Kearsipan. Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendukung visi dan misi beserta tujuan sasaran yang telah dirumuskan, terdapat faktor pendukung dan penghambat pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu :

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. (1)

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih (2)

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)


Faktor Penghambat Pendorong (4) (5)

Page 55

1.

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.

Misi 2 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Penyediaan bahan - Kondisi bacaan dan geografis, promosi - Perhatian perpustakaan pemerintah belum menjangkau akan seluruh lapisan keberadaan masyarakat perpustakaan masih sangat kurang, - Banyak desa terpencil yang belum terlayani perpustakaan Banyak perangkat pemerintah masih memandang sebelah mata arti penting arsip SDM pengelola Formasi arsiparis kearsipan masih jarang diperlukan sangat terbatas oleh BKN dan BKD Sarana dan prasarana pelestarian arsip kurang memadai Penyediaan informasi kearsipan belum maksimal

Anggaran terbatas

Anggaran terbatas

Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kab./ Kota dalam memberikan perhatian kepada perpustakaan

Pemerintah sudah menyadari pentingnya arsip bagi SKPD / Lembaga / Organisasi SDM pengelola kearsipan sangat dibutuhkan oleh SKPD/Lembaga/ Organisasi Arsip merupakan asset bangsa

Masyarakat pengguna informasi berhak mendapatkan informasi kearsipan secara cepat dan akurat

3.3. TELAAHAN RENSTRA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 3.3.1. TELAAHAN RENSTRA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Page 56

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. (1) 1. 1.1.

1.2.

Faktor Sasaran Jangka Permasalahan Menengah Renstra K/L Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong (2) (3) (4) (5) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Terwujudnya Badan Perpustakaan - Belum adanya Masyarakat Perpustakaan dan Kearsipan kesadaran dari Jawa Timur / Nasional sebagai Provinsi Jawa Timur penerbit pengguna perpustakaan deposit sudah melakukan pemerintah / informasi yang mencerminkan penghimpunan swasta untuk mengharapkan seluruh terbitan seluruh terbitan Jawa melaksanakan Badan Indonesia berupa Timur berupa karya undang-undang Perpustakaan karya tulis, karya tulis, karya cetak dan - Kurang dan dan Kearsipan cetak dan / atau karya / atau karya rekam belum Provinsi Jawa rekam termasuk sesuai perundangmenyeluruh Timur sebagai naskah kuno / undangan yang Sosialisasi yang pusat deposit / manuskrip berlaku namun belum dilakukan penyimpanan semua terbitan dapat koleksi daerah diserahkan / Jawa timur disimpan di perpustakaan. Menjadikan Badan Perpustakaan Anggaran terbatas Masyarakat Perpustakaan dan Kearsipan pengguna Nasional sebagai Provinsi Jawa Timur informasi sangat perpustakaan rujukan belum menjadi mengharapkan yang lengkap dan perpustakaan Jawa Timur mutakhir terlengkap dan memiliki mutakhir perpustakaan yang lengkap dan mutakhir

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (1) (2) 1.3. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan No.

Permasalahan Pelayanan SKPD (3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur belum banyak


Faktor Penghambat Pendorong (4) (5) Anggaran terbatas Masyarakat pengguna informasi sangat mengharapkan Page 57

penelitian melalui pengembangan koleksi nasional dan ketersediaan koleksi digital sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat

1.4. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai pusat pelestarian pustaka melalui penguatan sarana prasarana preservasi dan konservasi karya tulis, karya cetak dan karya rekam serta naskah kuno / manuskrip 1.5. Menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai pembina semua jenis perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia

memiliki koleksi digital

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan konservasi dan preservasi koleksi perpustakaan meskipun masih terbatas jumlahnya.

Anggaran terbatas

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah menjadi Pembina bagi seluruh jenis perpustakaan di daerah

Masih sulit berkoordinasi dengan DinasPendidikan untuk Perpustakaan sekolah, Dikti untuk perpustakaan perguruan tinggi dll

Sasaran Jangka Permasalahan Menengah Renstra K/L Pelayanan SKPD (1) (2) (3) 2. Arsip Nasional Republik Indonesia

No.

2.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur


Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki koleksi digital sesuai perkembangan Tehnologi informasi yang ada. Jawa Timur harus memiliki koleksi perpustakaan yang dilestarikan baik isi dan bentuk fisik sebagai asset budaya bangsa.

Perpustakaan di Jawa Timur ratarata sudah dikelola sesuai kaidah ilmu perpustakaan

Faktor Penghambat Pendorong (4) (5) Anggaran terbatas, SDM terbatas

Setiap SKPD harus mendukung

Page 58

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2.2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

2.3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

sendiri telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sehingga akan mendukung jalannya pemerintahan yang clean governant namun perlu pendampingan bagi SKPD agar melakukan mengelolaan arsip secara baku dan baik. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah melakukan usaha-usaha peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat walaupun masih banyak kekurangan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah melakukan usaha-usaha peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja walaupun masih banyak kekurangan

pemerintahan yang bersih dengan melakukan tertib arsip.

Anggaran terbatas

Kepentingan pengguna arsip harus lebih diutamakan.

Anggaran terbatas

Masyarakat berhak atas pelayanan public yang lebih baik.

3.3.2. TELAAHAN RENSTRA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR Tabel.T-IV.C.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Kabupaten / Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No.

Sasaran Jangka

Permasalahan


Faktor

Page 59

Menengah Renstra Pelayanan SKPD SKPD Kabupaten/Kota (1) (2) (3) Peningkatan minat Upaya-upaya baca didaerah peningkatan minat baca terus dilakukan Pembangunan dan Mendorong pengembangan terbentuknya perpustakaan sampai lembaga-lembaga ke desa/kelurahan perpustakaan di daerah Meningkatkan Upaya-upaya masyarakat sadar sosialisasi tentang arsip arti penting arsip Pengembangan SDM Penyelenggarakan kearsipan bimbingan teknis bagi pengelola kearsipan

Penghambat (4) Anggaran terbatas

Anggaran terbatas, wilayah Jawa Timur yang sangat luas Anggaran terbatas Anggaran terbatas, SDM terbaatas

Pendorong (5) Masyarakat berhak menerima layanan/fasilitas dari pemerintah Masyarakat berhak menerima layanan / fasilitas dari pemerintah Arsip adalah penyelamat bangsa Setiap lembaga / organisasi harus memiliki tenaga pengelola kearsipan agar tata kelola kearsipan bertata dengan baik

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberatasan KKN secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapanannya, perlu ada perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi melayani masyarakat/meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada


Page 60

pembinaan,

pengembangan,

pembuatan

kebijakan

serta

penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu-isu strategis. Adapun Permasalahan yang dihadapi Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut : - Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan Sumber Daya manusia utama yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang

punggung

bagi

pembinaan

dan

pengembangan

perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh provinsi Jawa Timur. Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui SDM perpustakaan yang

dimiliki

transformasi

harus yang

mampu

menjadikan

mendorong

terjadinya

perpustakaan

sebagai

proses media

pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya.


Page 61

Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan. Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi. Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemprov. Jatim menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional

Arsiparis.

Kebijakan

ini

meliputi

peningkatan

kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance.


Page 62

Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam. Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undangundang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik. Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan. Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam memenuhi

kebutuhan

informasi

publik.

Karena

itu

sudah

sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar


Page 63

kinerja

perpustakaan

dan

kearsipan

dapat

berhasil

dan

berdayaguna dengan baik. - Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. E- Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget

dewasa

ini.

E-Library

memungkinkan

pengunjung

perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang ke perpustakaan. Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan. Peraturan perundangan tentang kearsipan, masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Jawa Timur. Karena itu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Provinsi Jawa Timur. Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap SKPD. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap SKPD, maka manajemen kearsipan

dapat

diterapkan

sesuai

yang

diharapkan.

Dan

pemerintahan yang baik dan bersih , seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud. Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun


Page 64

swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan

lembaga

kearsipan

melakukan

penilaian

dan

pengakusisian terhadap arsip-arsip tersebut. Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap SKPD bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsiparsip

yang

dimiliki.

Arsip

yang

masih

memiliki

nilai

bagi

kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedang arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilaiguna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi

lembaga

pencipta

maupun

lembaga

kearsipan,

dapat

dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan. Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan

petugas

ketika

melakukan

pendataan

hingga

penataan arsip di KPUD. Desa

sebagai

wilayah

administrasi

terkecil

dalam lembaga

kepemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Jawa Timur. Jika setiap SKPD dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai. Dengan

berjalannya

memerlukan

sarana

manajemen prasarana

kearsipan, yang

sudah

memadai

tentu untuk

penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan


Page 65

kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini

terjadi

pada

arsip-arsip

yang

bernilaiguna,

tentu

akan

membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya. Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan

akuntabilitas lembaga

publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut. - Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Pengarusutamaan

Gender

(PUG)

merupakan

strategi

untuk

mencapai keadilan dan kesetaraan gender , melalui kebijakan dan program

yang

memperhatikan

aspirasi,

kebutuhan

serta

permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan

dan

pembangunan,

termasuk

di

dalamnya

pembangunan perpustakaan dan kearsipan. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi berupaya mewujudkan kepeduliaan konkretnya

dengan mempercepat pelaksanaan

pengarusutamaan gender melalui kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan. Fakta yang ada saat ini, bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan. Pembangunan perpustakaan dan kearsipan masih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan. Hal ini tampak terlihat pada


Page 66

beberapa aspek yang tidak seimbang, seperti : data pengunjung, data buku koleksi maupun data sarana prasarana yang ada. Faktor utama yang sangat mempengaruhi ketidakseimbangan partisipasi perpustakaan dan kearsipan, adalah kondisi sosiokultural masyarakat. Laki-laki cenderung bebas beraktifitas di luar rumah, sedangkan wanita lebih banyak bekerja di sektor domestik. Ketidakseimbangan ini makin diperparah dengan keberadaan perpustakaan yang kurang memahami kebutuhan perempuan dan tidak berperspektif gender. Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan yang direncanakan, berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kegiatan telah dipersiapkan untuk meningkatkan partisipasi

perempuan

dibanding

laki-laki

dalam

bidang

perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan. Upaya mencukupi kebutuhan buku koleksi yang berperspektif gender terus dilakukan. Pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada

kebutuhan

perempuan

juga

diadakan,

dengan

cara

mendatangi kelompok perempuan terutama di wilayah marginal. Mobil

Perpustakaan

Keliling

(MPK)

menjadi

sarana

untuk

memobilisasi perpustakaan hingga ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Di lingkup intern, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sedang mempersiapkan terbentuknya women corner dan ruang layanan anak. Tujuannya adalah agar perpustakaan benarbenar mampu memberi ruang publik yang nyaman bagi kebutuhan gender dan anak. Tentu saja ini harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang juga berperspektif


Page 67

gender. - Intensitas Gemar Membaca Pemerintah melalui lembaga perpustakaan berupaya meningkatkan minat dan budaya masyarakat. Melalui Pencanangan Minat dan Budaya Baca Se Jawa Timur 2009 oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, upaya ini digantungkan. Hal ini harus dilakukan mengingat, membaca belum menjadi kebutuhan dan kebiasaan hidup di masyarakat.

Padahal membaca merupakan satu kunci

menuju sebuah peradaban dan kebudayaan yang lebih baik. Dengan

membaca,

cakrawala

berpikir

akan

terbuka

dan

meningkatkan ilmu pengetahuan. Kebiasaan

membaca

inilah

yang

harus

ditanamkan

pada

masyarakat sejak dini, sehingga dengan kesadaran membiasakan diri untuk membaca sebagai bagian dari hidupnya. Untuk lebih menggiatkan dan mendorong masyarakat menjadi gemar membaca, perpustakaan perlu mengintensifkan upaya untuk meningkatkan

kegiatan

perpustakaan.

gemar

Pembudayaan

membaca kegemaran

dan

pemanfaatan

membaca

dapat

dilakukan melalui penyediaan buku-buku berkualitas dan murah serta dengan mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana belajar non formal. Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan gemar membaca dapat

dilakukan

melalui

penyuluhan

secara

intens

kepada

masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan kegiatan yang terkait

dengan

perpustakaan

dan

perbukuan,

program

pengembangan TBM, serta inovasi lain dengan menggunakan teknologi informasi. Upaya mendorong terwujudnya pembudayaan gemar membaca dapat difokuskan pada parameter, antara lain: pemahaman semua pihak terhadap pembudayaan gemar membaca, terjadinya gerakan


Page 68

kebersamaan untuk menangani sumber daya perpustakaan dan minat baca, terjadinya kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta, serta terjaganya mekanisme kontrol sosial di mayarakat untuk mengembangkan konsep, tujuan dan sasaran pembudayaan gemar membaca. Animo masyarakat terhadap layanan perpustakaan, sebenarnya cukup tinggi. Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran yang menyediakan berbagai instrumen praktis bagi kebutuhan membaca masyarakat. Sayangnya, hal ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sementara kebutuhan masyarakat akan informasi yang bersifat mendidik makin tidak terbendung lagi. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bahwa perpustakaan harus mampu menjadi penyedia kebutuhan baca masyarakat, di manapun tempatnya. Bagi masyarakat terpelajar yang tinggal di wilayah perkotaan, tentu kebutuhan informasi mudah terpenuhi apapun caranya. Tetapi bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, baik secara sosial ekonomi maupun akses, tentu ini menjadi hambatan yang cukup signifikan. Ini menjadi ironi dalam mengakses layanan informasi perpustakaan.

Dampak

yang

ditimbulkan

adalah

terjadi

ketimpangan partisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial politik. Dalam kerangka pelayanan publik, perpustakaan harus memberikan layanan

yang

menyeluruh

hingga

menjangkau

masyarakat

marginal. Ini perlu untuk menggugah semangat membangun bagi diri dan lingkungannya. Di samping itu, perpustakaan perlu dilengkapi dengan buku-buku koleksi yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat yang dilayani. Hal ini perlu, agar potensi masyarakat di wilayah

marginal

dapat

dikembangkan.

Dengan

begitu

kesejahteraan sosial dan ekonominya dapat diperbaiki. Untuk menjangkau layanan perpustakaan hingga ke wilayah


Page 69

marginal, perlu sarana prasarana yang cukup. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) diharapkan mampu memobilisasi massa yang didatangi. Dengan buku pustaka yang mencukupi kebutuhan berbagai

segmen

masyarakat

setempat,

diharapkan

upaya

membangun minat dan budaya baca dapat terwujud. Layanan perpustakaan perlu dikembangkan hingga ke desa dan sekolah. Melalui program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) dan Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD), lembaga perpustakaan berupaya menjangkau pelayanannya sampai ke desa dan sekolah. Adapun jangkauan yang ingin dicapai adalah seluruh desa dan sekolah, bekerjasama

dengan Perpustakan Umum di

Kabupaten Kota se Jawa Timur. Untuk lebih menggiatkan budaya dan minat baca ini, perlu sosialisasi secara kontinyu dengan sasaran siswa organisasi wanita

sekolah,

maupun masyarakat luas. Upaya lain adalah

penyebaran brosur / leaflet serta lomba–lomba yang diikuti oleh siswa sekolah. - Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Layanan baca dan pinjam disediakan untuk pengunjung yang datang dengan berbagai kebutuhan buku di perpustakaan. Hal ini mendorong lembaga perpustakaan

untuk

senantiasa

meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas buku koleksi pustaka. Pada saat ini, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki koleksi umum sejumlah 101.651 judul (401.732 eksemplar). Koleksi Deposit yang merupakan hasil dari Undangundang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (KCKR) sebanyak 17.061 eksemplar dan 451 keping. Sayangnya, jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pengunjung. Apalagi dengan makin banyaknya buku baru yang


Page 70

dihasilkan oleh penerbit. Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga perpustakaan

dituntut memenuhi kebutuhan buku-buku

berkualitas bagi masyarakat. Karena itu upaya pengembangan koleksi penting dilakukan. Khasanah arsip statis yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan berasal dari masa kolonial yang berbahasa Belanda, masa Jepang yang berbahasa Jepang, masa Republik, masa Orde Baru dan Reformasi yang berbahasa Indonesia. Arsip-arsip tersebut terdiri dari arsip konvensional yang berupa arsip tekstual, gambar arsitektur dan kartografi. Arsip Media Baru terdiri dari foto, film, video, VCD/DVD, Microfilm, kaset/rekaman suara dan Arsip Elektronik. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya roda organisasi. Jika manajemen kearsipan diterapkan di setiap organisasi, ini artinya penambahan arsip akan terus berlangsung karena lembaga kearsipan akan dengan sendirinya menerima arsip dari lembaga-lembaga melalui akuisisi. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim menerima penyerahan arsip dari lembaga lain. Alih media dan reproduksi arsip yang tidak dimiliki juga merupakan upaya penambahan khasanah. Tercatat hingga saat ini ada sejumlah 572,2 ML (37.836 berkas) arsip tekstual, 222.012 lembar arsip foto (negatif dan positif), 5.624 kaset video, 23 roll arsip film 16 mm, 32 reel mikrofilm, 1.345 kaset rekaman suara dan wawancara sejarah lisan, 561 keping VCD/DVD dan 755 lembar dan 182 bendel peta kartografi dan gambar kearsitekturan.

- Penyelamatan Sumber-sumber Primer dan Sekunder

Pasca

Bencana Dari semua aset negara yang ada, arsip (sumber primer) adalah


Page 71

aset yang paling berharga, karena dari situlah suatu bangsa dapat dilihat eksistensinya. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang rawan terhadap bencana, baik karena ulah manusia maupun alam harus mempersiapkan diri menghadapi bahaya ini. Bagi lembaga perpustakaan dan kearsipan, dampak nyata dari bencana ini adalah rusak / hilangnya sejumlah informasi penting. Apalagi sebagian besar khasanah dan koleksi yang dimiliki dalam media kertas yang mudah rapuh. Oleh karena itu, upaya antisipasi harus lebih

didahulukan

dengan

memfokuskan

diri

pada

penyelamatan arsip sebelum terjadi bencana. Untuk penyelamatan arsip sebelum terjadinya bencana, dilakukan melalui beberapa kegiatan : a. Akuisisi arsip dari lembaga pemerintah, swasta, Ormas / Orsospol dan perorangan b. Menyelamatkan informasi arsip melalui alih media c. Penyelamatan fisik arsip melalui preservasi arsip Sejumlah kasus, seperti banjir di Bojonegoro, Trenggalek menjadi bukti. Banyak arsip dan buku-buku koleksi terendam banjir. Kerugian material immaterial tidak ternilai harus ditanggung jika bencana datang. Untuk mengantisipasi adanya bencana lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan kebijakan

yang tertuang dalam Keputusan

Gubernur Jawa Timur.Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelamatan Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bencana yang datang beruntun di berbagai wilayah di Indonesia, akhirnya juga membuat pemerintah melalui Menpan mengeluarkan kebijakan, seperti tertuang dalam Surat Edaran Aparatur

Negara

No.

Menteri Pemberdayaan

07/M.PAN/2005

tentang

Program

Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara terhadap Musibah/Bencana. Fenomena bencana yang banyak terjadi saat ini, menjadi moment


Page 72

penting

bagi

Badan

Perpustakaan

dan

Kearsipan

untuk

menyelamatkan arsip-arsip yang dimiliki dengan mendayagunakan depo penyimpanan arsip in aktif

(Records Center). Sasaran

pemanfaatan Records Center yang dibangun di Pandaan adalah lembaga baik pemerintah, swasta maupun organisasi massa yang ingin menyimpan dokumennya secara aman dan terpercaya. Untuk itu sejumlah fasilitas pendukung perlu ditambahkan agar Records Center ini dapat lebih bermanfaat di masa mendatang serta sosialisasi keberadaan Depo Pandaan pada masyarakat luas.


Page 73

Bab - IV 4.1.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI DAN MISI 4.1.1. Visi Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005 – 2025 dan berbagai capaian pembangunan periode 2009 – 2014 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis serta tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (2014 – 2019) sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menetapkan visi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu : “ Jawa Timur Gemar Membaca dan Tertib Kearsipan ” dengan penjelasan sebagai berikut : Jawa Timur Gemar Membaca Adalah

terwujudnya

peningkatan

Indeks

Minat

Baca

Masyarakat Jawa Timur dan meningkatnya kunjungan masyarakat pada perpustakaan. Peningkatan Indeks Minat Baca dan kunjungan masyarakat pada perpustakaan, menunjukkan bahwa membaca sudah menjadi budaya masyarakat dan menjadi sarana dalam mendapatkan ilmu pengetahuan diluar pendidikan formal. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawa Timur Gemar Membaca mewujudkan peningkatan Indeks Minat Baca Masyarakat Jawa Timur dan meningkatnya kunjungan masyarakat terhadap perpustakaan. Peningkatan Indeks Minat Baca Masyarakat dan meningkatnya kunjungan masyarakat terhadap perpustakaan menunjukkan bahwa membaca sudah


Page 74

menjadi

budaya

mendapatkan

masyarakat

ilmu

dan

pengetahuan

menjadi diluar

sarana

pendidikan

dalam formal.

Disamping itu juga menunjukkan bahwa perpustakaan merupakan tempat yang kini sudah diminati masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawa Timur Tertib Kearsipan Adalah terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal yang didukung dengan sistem kearsipan yang komprehensif. 4.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, maka misi pembangunan ditetapkan sebagai berikut : Misi Pertama

: Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Gemar Membaca

Misi ini untuk mewujudkan gemar membaca sebagai budaya masyarakat Jawa Timur, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kapasitas kelembagaan secara terpadu sebagai wujud dari pemerataan dan perluasan akses pendidikan non formal. Misi Kedua

: Mewujudkan tertib kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Misi ini untuk mewujudkan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government) melalui pengelolaan arsip pemerintah daerah


Page 75

yang tertib, rapi dan handal yang didukung dengan sistem kearsipan yang komprehensif. 4.2.

TUJUAN

DAN

SASARAN

JANGKA

MENENGAH

BADAN

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa

Timur

tetap

konsisten

dengan

misi

yang

dikembangkan dalam periode tersebut. 1. Tujuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu : a. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Jawa Timur b. Meningkatkan

pengembangan,

pendayagunaan

dan

pelestarian bahan perpustakaan c. Meningkatkan budaya baca masyarakat di Jawa Timur d. Meningkatkan

SDM

pengelola

kearsipan

dan

sistem

administrasi kearsipan yang berkualitas di Jawa Timur e. Meningkatkan

upaya

penyelamatan,

pelestarian

dan

pendayagunaan arsip yang bernilai guna 2. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang (sampai dengan akhir tahun 2019), terkait dengan perumusan tujuan di atas, diindikasikan sebagai berikut :


Page 76

Tabel. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 Visi : “Jawa Timur Gemar Membaca dan Tertib Kearsipan” MISI TUJUAN SASARAN MISI 1 : Mewujudkan 1. Meningkatkan sumber 1. Peningkatan pengelolaan masyarakat Jawa Timur daya perpustakaan di perpustakaan dan gemar membaca Jawa Timur pustakawan 2. Meningkatkan 2. Peningkatan koleksi pengembangan, perpustakaan pendayagunaan dan 3. Peningkatan koleksi pelestarian bahan lokal dan muatan lokal perpustakaan Jawa Timur 1. Meningkatkan budaya 4. Meningkatnya minat dan baca masyarakat di budaya baca Jawa Timur masyarakat MISI 2 : Mewujudkan 2. Meningkatkan SDM 5. Peningkatan sistem tertib kearsipan di pengelola kearsipan dan administrasi dan lingkungan Pemerintah sistem administrasi pengembangan SDM Provinsi Jawa Timur kearsipan yang kearsipan SKPD berkualitas di Jawa Timur 2. Meningkatkan upaya 6. Meningkatnya penyelamatan, penyelamatan dan pelestarian dan pelestarian arsip pendayagunaan arsip 7. Meningkatnya yang bernilai guna masyarakat sadar arsip Dari tabel di atas dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu : 1. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Jawa Timur, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kuantitas sarana prasarana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu 2. Meningkatkan

pengembangan,

pendayagunaan

dan

pelestarian bahan pustaka tercetak, dengan sasaran terukur meliputi:  Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan  Meningkatnya jumlah koleksi deposit  Meningkatnya jumlah koleksi muatan lokal Jawa Timur  Meningkatnya jumlah koleksi e-book


Page 77

3. Meningkatkan budaya baca masyarakat

di Jawa Timur,

dengan sasaran terukur meliputi :  Jumlah pemustaka  Jumlah buku yang dibaca di tempat  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  Indeks Minat dan Budaya Baca 4. Meningkatkan

SDM

pengelola

kearsipan

dan

sistem

administrasi kearsipan yang berkualitas di Jawa Timur, dengan sasaran terukur meliputi :  Jumlah pedoman kearsipan yang disusun  Kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan  Prosentase

SKPD

yang

menyelenggarakan

upaya

penyelamatan,

sistem

kearsipan 5. Meningkatkan

pelestarian

dan

pendayagunaan arsip yang bernilai guna, dengan sasaran terukur meliputi :  Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi  Meningkatnya jumlah pengguna arsip 4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Konsep dan kerangka strategi manajemen Badan perpustakaan dan

Kearsipan

Provinsi

Jawa

Timur,

disusun

atas

dasar

permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur. Secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan aspek eksternal.


Page 78

1. Strategi pendekatan eksternal Strategi

ini

digunakan

untuk

merespon

permasalahan-

permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun sebagai berikut : a. Implementasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang langsung

menyentuh

rakyat

melalui

kerjasama

antara

pemerintah kabupaten/kota dan lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah b. Melengkapi pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di bidang pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dan daerah c. Pelaksanaan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peran perpustakaan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah serta dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi / daerah 2. Strategi pendekatan internal Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi pendekatan eksternal di atas dirumuskan sebagai berikut : a. Memberikan dukungan operasional dan administratif melalui perencanaan dan koordinasi integratif kepada seluruh bidangbidang teknis yang ada di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dalam mengimplementasikan program kerja b. Memobilisasi sumberdaya internal serta mengembangkan jaringan informasi dan sistem komputerisasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi terhadap berbagai sumber data dan kebutuhan untuk peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas kerja. Mengacu pada strategi pembangunan Jawa Timur tahun 2014 s.d. 2019 agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta secara bersamaan dapat


Page 79

meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (dual track strategy). Berikut ini beberapa upaya penjabaran strategi dan prioritas pemerintah provinsi yang terkait dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan strategi dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, yaitu : a. Upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang akan ditempuh melalui :  Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

miskin

dan

mengurangi angka pengangguran  Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas  Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik b. Untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Jawa Timur perlu didukung dengan reformasi

birokrasi

melalui peningkatan

kualitas pelayanan publik. 3. Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas-tugas Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur : a. Kebijakan bidang perpustakaan: - Pembinaan kepada semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan,

peningkatan

kualitas

pengelolaan

dan

penelitian

dan

penyelenggaraan perpustakaan - Pengembangan

perpustakaan

melalui

pengkajian bidang perpustakaan; peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; pembentukan perpustakaan desa /

kelurahan;

dan

kerjasama

dan

kemitraan, dilakukan

berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi


Page 80

- melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan

mengoptimalkan

penggunaan

perpustakaan,

serta

pembudayaan kegemaran membaca - Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan - Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan, terutama pelestarian koleksi lokal dan muatan lokal Jawa Timur - Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat b. Kebijakan bidang kearsipan - Membangun

sistem

administrasi

kearsipan

dengan

pemanfaatan tekonologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi : Menyusun peraturan/pedoman

sistem

kearsipan;

Mengembangkan

kearah sistem administrasi kearsipan digital; Optimalisasi pelatihan–pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip - Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi : Akuisisi arsip statis baik di instansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol/ Ormas, Swasta maupun Perorangan; Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis; Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif - Optimalisasi

pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang

dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti : Pameran arsip; Promosi jasa kearsipan, Penerbitan naskah sumber dan buletin kearsipan; Pelayanan informasi arsip


Page 81

- Menyelenggarakan

tugas pelayanan

dengan

melakukan

optimalisasi SDM dan pelayanan publik; pembentukan posko pelayanan publik untuk bahan pustaka maupun arsip; melakukan

debirokratisasi

dan

deregulasi

dalam

meningkatkan pelayanan publik - Membantu

penyelenggaraan

kemiskinan

dan

upaya

ketidakberdayaan

untuk

mengurangi

dengan

mendukung

kegiatan regular Gerdu Taskin dan dukungan pada pilot pengembangan wilayah desa potensial Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan kebijakan terkait dengan reposisi peran perpustakaan dan arsip di waktu-waktu mendatang : a. Perpustakaan demokratis

dan

arsip

masyarakat

merupakan dalam

wadah

kerangka

pendidikan

mencerdaskan

kehidupan bangsa b. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak, terutama fasilitas dari pihak pemerintah c. Badan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan

dan

keinginan

masyarakat

terkait

dengan

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi d. Badan Perpustakaan dan kearsipan provinsi diarahkan untuk mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan


Page 82

secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat dan daerah f.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan menjadi pusat informasi penting se Jawa Timur yang menyediakan informasi bersejarah

yang

berguna

bagi

penelusuran

penulisan

kesejarahan


Page 83

Bab - V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Penyusunan program kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa

Timur

diorientasikan

terhadap

sasaran

yang

diharapkan dapat dicapai dalam periode 2014 - 2019. Rencana program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien dengan dukungan regulasi daerah serta SDM kearsipan yang profesional.

Program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas

dan kualitas standar operasional prosedur penyelenggaraan kearsipan dinamis dan statis, peningkatan kuantitas dan perbaikan kualitas dan kesejahteraan arsiparis dan sumber daya manusia bidang kearsipan di setiap SKPD Pemerintah Provinsi, perbaikan manajemen kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

pengawasan,

supervisi

kearsipan.

Kegiatan

yang

mendukung Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan adalah sebagai berikut : 1) Menyusun / Menyempurnakan Peraturan / Pedoman Standar Pelaksanaan Kearsipan 2) Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan 3) Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis 4) Pendidikan

Kemasyarakatan

Produktif

dalam

rangka

Kemasyarakatan

Produktif

dalam

rangka

Kearsipan 5) Pendidikan

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan Dengan indikator program : - Jumlah Pengelola SDM Kearsipan - Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku


Page 84

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Program penyelamatan arsip dan pelestarian dokumen /arsip daerah bertujuan untuk penyelamatan arsip baik fisik maupun informasi, yang berasal dari SKPD Pemprov Jatim, BUMN/BUMD, Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang. Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip, pengolahan, pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip yang bernilaiguna tinggi pada SKPD Pemerintah Provinsi, BUMD Pemerintah

Provinsi,

organisasi

sosial

politik,

organisasi

kemasyarakatan, swasta maupun perorangan sedini mungkin yang kelak berguna bagi kepentingan sejarah maupun generasi mendatang untuk menghindari kehilangan dan kerusakan arsiparsip atau informasi yang terekam di dalamnya. Kegiatan yang mendukung

Program

Penyelamatan

Arsip

dan

Pelestarian

Dokumen / Arsip Daerah adalah sebagai berikut : 1) Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk Informatika 2) Akuisisi Arsip Statis / Permanen dari Instansi Pemerintah, Swasta dan Perorangan 3) Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis 4) Penyusutan Arsip Inaktif 5) Pengolahan Arsip Inaktif 6) Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif Dengan indikator program : - Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi 3. Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Informasi

Kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kearsipan dari dan untuk masyarakat. Program ini diarahkan pada


Page 85

pelayanan dua arah, yaitu pelayanan dan pemasyarakatan kepada SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unit jaringan dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan pelayanan serta pemasyarakatan kepada organisasi sosial politik, pesantren, sekolah-sekolah/perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pers, publik, baik dalam bentuk apresiasi, pemberian penghargaan, pemberian layanan jasa kearsipan maupun layanan informasi arsip. Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip 2) Sosilisasi Kearsipan 3) Pelayanan Informasi Kearsipan Dengan indikator program : - Jumlah pengguna layanan informasi dan jasa kearsipan - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program

pengembangan

budaya

baca

dan

pembinaan

perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan budaya baca, Sastra Indonesia dan Sastra Daerah di Provinsi Jawa Timur. Adapun segmen yang dituju adalah peserta didik dan masyarakat luas, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan marginal. Hal ini dilakukan untuk membangun masyarakat marginal, agar menjadi masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan mandiri. Program ini diarahkan pada pengembangan, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka, pembinaan SDM dan perpustakaan di Jawa Timur. Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai berikut : o Pengembangan Minat dan Budaya Baca


Page 86

o Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah o Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca o Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan o Penyedian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah o Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur o Pendidikan

Kemasyarakatan

Produktif

dalam

rangka

Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca o Pendidikan

Kemasyarakatan

Produktif

dalam

rangka

Produktif

dalam

rangka

Pengelolaan Perpustakaan o Pendidikan

Kemasyarakatan

Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat o

Konservasi Koleksi dan Deposit

Dengan indikator program : - Indeks Minat Baca masyarakat Jawa Timur - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan

5.2 . INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 5.2.1. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja suatu organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk itu, indikator kinerja harus direncanakan sesuai dengan kondisi faktual organisasi sehingga memungkinkan organisasi mencapainya. Untuk mengukur kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 – 2019, maka indikator kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan direncanakan sebagai berikut :

Program

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)

(1)

(2)

(3)


Capaian Kinerja Program 2015

2016

2017

2018

2019

Target Target Target Target Target (4) (5) (6) (7) (8)

Page 87


Target (9)


Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD

100

120

120

120

120

120

700

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

9

10

10

10

10

10

59

76

6

6

6

6

6

106

77,70

77,85

78

78,10

78,20

78,25

78,25

57

58

60

62

64

66

66

78,30

78,35

78,50

78,55

78,55

Program Penyelamatan Jumlah arsip yang menjadi dan Pelestarian bahan informasi Dokumen/Arsip Daerah Indeks Kepuasan Program Peningkatan Masyarakat (IKM) Kualitas Pelayanan Layanan Jasa Kearsipan Informasi Kearsipan Indeks Minat dan Budaya Program Baca Pengembangan Indeks Kepuasan Budaya Baca dan Masyarakat (IKM) Layanan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan

78,40 78,45

5.2.2. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : a. Masyarakat, Pengguna Arsip, Pemustaka; b. Instansi Pemerintah, BUMN/D, Swasta, Perguruan Tinggi, SMU / SMK; c. Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial Politik ; d. SDM Pengelola Kearsipan / Arsiparis; e. SDM Pengelola Perpustakaan / Pustakawan ; f. Arsip Tekstual dan Arsip Media Baru ; g. Semua jenis Perpustakaan ; h. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota i. Kelurahan dan Desa 5.3 . PENDANAAN INDIKATIF Keberhasilan suatu rencana kerja sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan rencana kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu tahun 2014 – 2019, maka rencana pendanaannya sebagai berikut :


Page 88

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(4) 126 01

126

01

126

02

126

02

126

02

(5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

019

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 012

031

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Data Capaian Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output) (6) (7) Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang dipelihara


4.687

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4


Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(8) 100

(9) 7.871.000.000

(10) 100

(11) 8.107.130.000

(12) 100

(13) 8.350.343.900

(14) 100

(15) 8.600.854.217

(16) 100

(17) 8.858.879.844

(18) 100

(19) 41.788.207.961

100

7.871.000.000

100

8.107.130.000

100

8.350.343.900

100

8.600.854.217

100

8.858.879.844

100

41.788.207.961

100

100

100

100

100

100

2.464.000.000

100

2.537.920.000

100

2.614.057.600

100

2.692.479.328

100

2.773.253.708

100

13.081.710.636

50

1.125.000.000

50

1.188.750.000

50

1.254.412.500

50

1.320.078.000

50

1.391.406.221

4.937

6.279.646.721

32

100

1.339.000.000

32

100

1.349.170.000

32

100

1.359.645.100

32

100

1.372.401.328

32

100

1.381.847.487

32

Page 89

SKPD Penanggung Jawab

Rp

100

100

32

Tahun-3

6.802.063.915

(20)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Kode


(4)

(5)

126

07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

126

07

001

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

126

07

002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

126 08

Program Penyusunan,

Indikator Kinerja Data Capaian Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output) (6) (7) Persentase peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD yang dipelihara


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

Target (8) 100

Rp (9)

Target (10) 100

Rp (11)

Target (12) 100

Rp (13)

Target (14) 100

Rp (15)

Target (16) 100

Rp (17)

Target (18) 100

Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

100

1.304.000.000

100

1.343.120.000

100

1.383.413.600

100

1.424.916.008

100

1.467.663.488

100

6.923.113.096

100

304.000.000

100

313.120.0000

100

322.513.600

100

332.189.008

100

342.154.678

100

1.613.977.286

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal / nonformal sesuai dengan jabatannya (PP, Bendaharawan, dll)

100

Jumlah Dokumen


1.000.000.000

50

5

1.030.000.000

100

339.000.000

5

1.060.900.000

100

349.170.000

5

1.092.727.000

100

359.645.100

5

1.125.508.810

100

370.434.453

5

Rp (19)

5.309.135.810

100

381.547.487

75

Page 90

1.799.797.040

SKPD Penanggung Jawab (20)

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4) 08

001

Penyusunan Dokumen Perencanaan

126

08

002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

08

1

Meningkatkan tata kelola pemerintahan

124

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

(6) Jumlah dokumen perencanaan SKPD (RKARKPA, DPADPPA, Renja) yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan (LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja, LKPJ, Laporan Tahunan) yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiat an) yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran Jumlah Update database SKPD Jumlah SOP PDE yang tersusun

100

100

100

100

100

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Target

Tahun-2 Rp

Target

Tahun-3

Rp

Target

Tahun-4

Rp

Target


Tahun-5

Rp

Target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

25

5

189.000.000

5

194.670.000

5

200.510.100

5

206.525.403

5

212.721.165

50

1.003426.668

25

5

100.000.000

5

103.000.000

5

106.090.000

5

109.272.700

5

112.550.881

50

530.913.581

15

3

3

3

3

3

30

5

1

1

1

1

1

10

12

12

50.000.000

1

12

51.500.000

1

5.750.000.000

12

53.045.000

1

6.325.000.000

12

54.636.350

1

6.957.500.000

12

56.275.441

12

1

7.653.250.000


Jumlah SDM Pengelola Kearsipan


100

120

1.850.000.000

120

2.035.000.000

120

2.238.500.000

120

2.462.350.000

8.418.575.000

120

(19)

(20)

265.456.791

5

35.104.325.000

Kearsipan 15


Rp

(7)

Urusan Wajib

124 Meningkatnya SDM pengelolaan Pengelola arsip Kearsipan

003

100

Indikator Kinerja Data Capaian Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output)

(5)

126

126

.


Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

2.708.585.000

700

Page 91

Badan Perpustakaan 11.294.435.000 dan Kearsipan

yang baik (good pemerintah Pengelolaan governance) daerah yang Arsip secara dan bersih tertib, rapi dan Baku (clean handal governance) serta profesinalisme pelayanan publik

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

124

15

009

Menyusun / Menyempurnakan peraturan pedoman standar pelaksanaan kearsipan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(4)

Jumlah SKPD yang Menerapkan Arsip Secara Baku Jumlah peraturan kearsipan dan laporan hasil kajian

15

013

124

15

017

124

15

030

124

15

032

1

24

16

(6)

Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Penilaian Jabatan Jumlah Fungsional Arsiparis Penilaian angka kredit arsiparis Pendidikan Jumlah Kemasyarakatan Pengelola Produktif dalam Kearsipan Rangka Kearsipan terlatih Pendidikan Jumlah SDM Kemasyarakatan Pengelola Arsip Produktif dalam Rangka Pemilu Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Akuisisi Arsip statis /Permanen dari Badan Pemerintah Swasta dan Perorangan Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis Penyusutan Arsip Inaktif

10

7

4


(5)

124

9

10

250.000.000

4

10

275.000.000

10

4

302.500.000

4

10

332.750.000

5

59

366.025.000

28

1.526.275.000


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

9

10

250.000.000

10

495.000.000

10

551.500.000

10

630.650.000

10

713.715.000

59

2.640.865.000

49

35

200.000.000

40

220.000.000

45

242.000.000

50

266.200.000

55

292.820.000

55

1.221.020.000

1.317

300

900.000.000

130

770.000.000

130

840.000.000

130

900.000.000

130

970.000.000

2.137

4.380.000.000

358

100

250.000.000

120

275.000.000

140

302.500.000

160

332.750.000

180

366.025.000

1058

1.526.275.000

Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi

76 daftar inventaris

6 2.500.000.000 6 2.750.000.000 6 3.025.000.000 6 3.327.500.000 daftar daftar daftar daftar inventaris inventaris inventaris inventaris

Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan

2.500

350.000.000

385.000.000

423.500.000

465.850.000

512.435.000

2.136.785.000

Jumlah Arsip yang Diakuisisi

3.000

750.000.000

825.000.000

907.500.000

998.250.000

1.098.075.000

4.578.825.000

Jumlah Arsip yang Diolah

76 daftar inventaris

6

Jumlah Arsip Statis yang dipelihara Jumlah Arsip Inaktif yang Disusutkan

800 M3 (Meter Kubik)

800 M3 (Meter Kubik) 10.000


30.680 Berkas

6 400.000.000 400.000.000


6 440.000.000 440.000.000


6 484.000.000 484.000.000


6 3.660.250.000 106 15.262.750.000 daftar daftar inventaris inventaris

6 532.400.000 532.400.000


106 585.640.000 585.640.000

800 M3 (Meter Kubik) 85.680 Berkas

Page 92

2.442.040.000 2.442.040.000


(20)

Pengolahan Arsip Inaktif Pemeliharaan dan Perawatan arsip inaktif

Tujuan

(1)

Indikator Sasaran

Sasaran

(2)

Kode

(3)

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik


(4) 1

24

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Sosialisasi Kearsipan

Meningkatkan minat baca masyarakat

Meningkatnya Indeks Minat minat baca Baca masyarakat IKM Layanan Perpustakaan

26

1

26

162.913 Berkas

30.000

300.000.000

30.000

330.000.000

30.000

363.000.000

30.000

399.300.000

30.000

439.230.000

312.913 Berkas

1.831.530.000

5.000

1.000

300.000.000

1.000

330.000.000

1.000

363.000.000

1.000

399.300.000

1.000

439.230.000

10.000

1.831.530.000

Indikator Kinerja Program Data Capaian (outcome) dan pada Tahun Kegiatan Awal (output)

(5) 18

Pelayanan informasi kearsipan

1

Jumlah Arsip Inaktif yang Diolah Jumlah Arsip Pemilu yang Diakuisisi

(6)


Tahun-2 Rp

Target

Rp

Tahun-3 Target

Rp

Tahun-4 Target

Rp


Tahun-5 Target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

77,70

77,85

1.400.000.000

78,00

1.540.000.000

78,10

1.694.000.000

78,20

1.863.400.000

78,25

2.049.740.000

78,25

8.547.140.000

Jumlah Naskah Sumber Arsip

14 Judul

2

400.000.000

2

440.000.000

2

484.000.000

2

532.400.000

2

585.640.000

24 judul

2.442.040.000

Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Kearsipan IKM Layanan Jasa Kearsipan Pengunjung Layanan Arsip

1.000

500

500.000.000

550

550.000.000

525

605.000.000

600

665.500.000

725

732.050.000

3.900

3.052.550.000

77,70

77,85

500.000.000

78,00

550.000.000

78,10

605.000.000

78,20

665.500.000

78,25

732.050.000

78,25

3.052.550.000

3.000

3.100

3.300

3.400

3.500

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan minat dan budaya baca

Indeks Minat dan Budaya Baca Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun


57

58

78,30

78,35

1.250.000 pemustaka

1.375.000

7.461.000.000

60

8.207.100.000

78,40

600.000.000

1.512.500

62

9.027.810.000

78,45

660.000.000

1.663.750

64

9.930.591.000

78,50

726.000.000

1.830.125

66 78,55

798.600.000

2.000.000

(19)

(20)

3.500

Perpustakaan 15

Rp

IKM Layanan Jasa Kearsipan

3.200


10.923.650.100

66 78,55

878.460.000 2.000.000

Page 93

Badan Perpustakaan dan 45.550.151.100 Kearsipan 0

3.663.060.000

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

IKM Layanan Perpustakaan

78,30

78,50

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Didaerah Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Jumlah perpustakaan desa

2.456 perpustakaan desa

30

400.000.000

30

440.000.000

30

484.000.000

30

532.400.000

30

585.640.000

2.556

2.442.040.000

Jumlah pameran yang diikuti Jumlah Koleksi Buku yang di Perpustakaan Daerah

26 pameran

5

600.000.000

4

660.000.000

5

726.000.000

4

798.600.000

5

878.460.000

49

3.663.060.000

424.250 eksemplar

15.000

1.500.000.000

16.500

1.650.000.000

18.500

1.815.000.000

20.500

1.996.500.000

22.500

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur

Jumlah Perpustakaan


Jumlah Nomor Pokok Perpustakaan

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat Konservasi Koleksi dan Deposit

78,70

1.361.000.000 2.446 NPP


(5) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca

78,60

200

600.000.000

78,80

1.497.100.000 200

660.000.000

78,90

1.646.810.000 200

726.000.000

78,90

1.811.491.000 200

798.600.000

200

2.196.150.000 517.250

9.157.650.000

1.992.640.100

8.309.041.100

878.460.000

3.446

3.663.060.000


Tahun-2 Rp

Target

Rp

Tahun-3 Target

Rp

Tahun-4 Target

Rp


Tahun-5 Target

Rp

Target

(17)

(18)

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jumlah koleksi dibaca di tempat Jumlah Peserta Penyuluhan Pengembangan Budaya Baca Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan

3.000.000 pemustaka

4.000.000

800.000.000

4.400.000

880.000.000

4.840.000

968.000.000

5.324.000

1.064.800.000

5.875.000

2.456 orang

500

600.000.000

500

660.000.000

500

726.000.000

500

798.600.000

500

878.460.000

4.956

3.663.060.000

Jumlah kader penyuluh minat dan budaya baca

512

30

600.000.000

30

660.000.000

30

726.000.000

30

798.600.000

30

878.460.000

30

3.663.060.000

Jumlah koleksi yang dikonservasi

35.000 buku

10.000

600.000.000

10.000

660.000.000

10.000

726.000.000

10.000

798.600.000

10.000

878.460.000

85.000

3.663.060.000

100

100

31.139.000.000


100

33.438.170.000

100

35.942.815.100

38.672.749.553

(19)

1.171.280.000 5.875.000

100

4.884.080.000

500

41.649.747.040


180.842.481.693

Page 94

(20)

Bab - VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan Pemerintah Provinsi JawaTimur yang telah termuat dalam RPJMD tahun 2014 s.d. 2019 adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan

adalah

kemakmuran

bersama,

terutama wong cilik. Sedangkan sasaran dalam

peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan antara lain penduduk miskin dapat menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah 12 tahun, menurunnya jumlah buta huruf, meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat serta meningkatkan minat baca dan lainlain. Sasaran - sasaran tersebut di atas dioperasionalkan melalui program - program utama. Program utama yang sesuai dengan Tupoksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Indikator kinerja yang dipakai untuk program pengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan antara lain : Indikator Kinerja - Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD - Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku - Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Jasa Kearsipan - Jumlah judul buku


2015

2016

Target 2017

120

120

120

120

120

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

77,85

78

78,10

78,20

78,25

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2018

2019

Page 95

- Indeks Minat dan Budaya Baca 58 60 62 64 66 - Indeks Kepuasan Masyarakat 78,35 78,40 78,45 78,50 78,55 (IKM) Layanan Perpustakaan - Jumlah pemustaka 1.375.000 1.512.500 1.663.750 1.830.125 2.000.000 perpustakaan Orang Orang Orang Orang Orang

Bab - VII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 merupakan Rencana Jangka Menengah Badan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 – 2019. Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, diharapkan agar seluruh sistem organisasi dan lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi Renstra ini sebagai pedoman dan mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan.


Page 96

Bab - I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents