BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Transportasi
merupakan
salah
satu
kebutuhan
dan
kepentingan dari berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial,
budaya,
politik
dan
keamanan.
Transportasi
dalam
peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil – hasil
pembangunan
mutlak
harus
direncanakan,
diatur
dan
dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal. Transportasi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan urat nadi penunjang proses dan kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Transportasi dalam bentuknya sebagai pelayanan jasa transportasi berfungsi menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Permintaan ( demand ) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan ( supplay ) sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas dan tidak mampu mengimbanginya , sehingga permasalahan transportasi tidak mungkin dihindari. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka perencanaan transportasi suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta
mengacu
kepada
kebutuhan
dan
kondisi
daerah
yang
bersangkutan. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai instansi teknis pemerintah daerah Kabupaten Badung yang berkompeten menangani permasalahan – permasalahan di bidang transportasi dituntut agar senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan di bidang transportasi kepada atasan dan masyarakat pengguna jasa transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung.
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 1
Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang
berkembang
pesat
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika harus terus menerus mengalami perubahan – perubahan kearah
perbaikan.
Sesuai
dengan
Rencana
Strategis
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan Global dan Nasional, maka serangkaian
rencana
diimplementasikan
kegiatan
oleh
Dinas
yang
mendasar
Perhubungan,
harus
dapat
Komunikasi
dan
Informatika dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu terwujudnya transportasi
yang
mendukung
dan
andal,
nyaman
mendorong
dan
efisien
pertumbuhan
dalam
rangka
ekonomi
serta
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung Melalui Rencana Strategis juga diharapkan dapat terakomodasi segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang sarana dan prasarana transportasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari Rencana strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dinas secara nyata dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, selanjutnya disusun suatu laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan – kegiatan dinas tersebut
dalam bentuk Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) LKjIP
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten Badung Tahun 2014 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 2
Badung.
Maksud dan Tujuan 1. Maksud : Maksud Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten Badung adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program
dan
kegiatan
pembangunan
sektor
perhubungan,
komunikasi dan informatika Kabupaten Badung Tahun 2014. 2. Tujuan : a)
Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung selama Tahun Anggaran 2014;
b)
Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Badung untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
c)
Menyatakan
tingkat
keberhasilan dan
kegagalan
dalam
pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkupnya. d)
Dorongan
terciptanya
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya. 1.2
Gambaran
Umum
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Badung Sejarah terbentuknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung berangkat dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah XIV Departemen Perhubungan Provinsi Bali. Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung sebagai unsur pelaksana teknis dan angkutan jalan bergabung dengan Kantor Informasi
dan
Perhubungan,
Telematika Komunikasi
Kabupaten dan
Badung
Informatika
menjadi
Kabupaten
Dinas Badung
berdasarkan pada Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Badung no. 39 tahun 2008 LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 3
tentang uraian tugas dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Badung.
Informatika
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
dalam tugas pokok dan fungsinya melaksanakan dua
urusan yaitu URUSAN PERHUBUNGAN dan URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. URUSAN PERHUBUNGAN Transportasi
merupakan
salah
satu
kebutuhan
dan
kepentingan dari berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan.
Transportasi dalam
peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil – hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal. Transportasi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan urat nadi penunjang proses dan kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Transportasi dalam bentuknya sebagai pelayanan jasa transportasi berfungsi menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Permintaan (demand) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan (supplay) sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas
dan
permasalahan
tidak
mampu
transportasi
mengimbanginya
tidak
mungkin
,
sehingga
dihindari.
Dalam
mengatasi masalah transportasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika melakukan strategi – strategi lalu lintas. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Badung dalam pelaksanaan pemerintahannya tahun 2003 sudah memanfaatkan teknologi namun masih bersifat parsial belum efektif. Berdasarkan kajian berupa DED Informasi Kabupaten Badung tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Badung melalui
Dinas
Kabupaten
Perhubungan,
Badung
terpasang
Komunikasi jaringan
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 4
dan
Fiber
Informatika Optic
untuk
mengkoneksikan masing – masing gedung / SKPD di lingkungan Pusat
Pemerintahan
berkembang
untuk
Kabupaten seluruh
Badung,
SKPD
diluar
yang
nantinya
lingkungan
Pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan dan unit kerja kantor kepala desa. Saat ini Kantor Kecamatan terhubung dengan menggunakan Wearless. Dengan adanya jaringan Fiber Optic maka sistem – sistem yang dibangun dapat diintegrasikan. Untuk meningkatkan kwalitas dan kwantitas pelaksanaan E – Gov di Kabupaten Badung, Tahun 2014 dilakukan pengembangan Pemerintahan
pembangunan Kabupaten
Hotspot
Badung
di
serta
Kawasan
pemberian
Pusat
pelatihan
kepada tenaga pengelola Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung
yang
ada
pada
masing
–
masing
SKPD
sehingga
Pemerintahan Kabupaten Badung berbasis E – Government dapat tercapai. 1.3
Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Berdasarkan peraturan – peraturan tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Tugas Pokok : 1.
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Perhubungan, komunikasi dan Informatika.
2.
Melaksanakan
tugas
pembantuan
yang
diberikan
oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Fungsi : 1.
Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika.
2.
Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bali.
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 5
3.
Melaksanakan pembinaan operasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Badung.
Struktur
Organisasi
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh Sekretaris Dinas dan enam Kepala Bidang serta dua Unit Pelaksana Teknis. Adapun staf yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung seluruhnya berjumlah 218 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 216 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 2 orang dan tenaga kontrak yang ditempatkan di UPT. Pegawai Negeri Sipil di Terminal Tipe A Mengwi sebanyak 54 orang dan Pegawai Negeri Sipil di UPT. LLA Badung Selatan sebanyak 8 orang, dengan berbagai latar belakang pendidikan. Struktur Organisasi
Dinas
perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung secara jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014 6
Gambar 1.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG KEPALA DINAS I WAYAN WEDA DHARMAJA, S.IP, M.Si
SEKRETARIAT DRS. MADE ANANTA WIGUNA, MM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM I NYOMAN GUNAWAN, SmHk
BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG LALU LINTAS
BIDANG ANGKUTAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
TOFAN PRIYANTO, ATD, MT
I MADE WIDIANA, S.Sos, MSi
I GST. A. NGR. BGS. KUSUMAYADHI, SH
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN
SEKSI ANGKUTAN ORANG
NI PUTU SUKRESNING, SE
I NYOMAN BADRA, SH
I MADE JAYA, SH, M.Si
SEKSI MONITORING DAN PENGENDALIAN
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
SEKSI ANGKUTAN BARANG
SEKSI TERMINAL
I GST. AYU KADEK YUDIANI, S.Sos
SUSENO, SH
I KETUT SUDIRA, SP
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL I PUTU SUBAWA NADA, SH
I KETUT SARJANA, SE
A.A. YANIK CAHYANI, SE
SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI I.B. KETUT MUTER SUYASA, S.Sos
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Dra. A.A. KETUT SUMARNI
.I W A Y A
SUB BAGIAN KEUANGAN A.A. AYU SRI YULIAWATI, S.IP
BIDANG TEKNIK PENGUJIAN DAN PERAWATAN KENDARAAN
BIDANG INFORMASI DAN TELEMATIKA
SEKSI PENGUJIAN
SEKSI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI
DRS I KETUT SUJENDRA, SE
DEWA MADE ARDITA, SE, MSi
I MADE SUSENA, SH
I KETUT ALIT ASTAMAJA, S.Sos
SEKSI AKREDITASI DAN SARANA UJI
SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
Drs. A.A. MAYUN
I MADE SUBRATA, S.Sos
I MADE ADA ATMIKA, SH
SEKSI ANGKUTAN KHUSUS
SEKSI PERPARKIRAN
SEKSI TELEMATIKA
MADE AGUNG RAI PERMANA, SE, MT
SEKSI TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN
ROY EMERSON HIDIYA, S.Sos
A.A. NGR. PUTRA OYONG W, ST, MT
1. UPT. TERMINAL TIPE A MENGWI 2. UPT. LLA BADUNG SELATAN
LKjIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2014
I.B. WIRYAWAN, SE, MSi
7
LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Badung Tahun 2012
8