BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Perkembangan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus- menerus
dalam pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Untuk dapat menciptakan pembangunan ke segala arah yang lebih baik dibutuhkan adanya peran serta masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih baik dibutuhkan dana yang cukup untuk memperlancar pelaksanaan program-program yang telah direncanakan pemerintah. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya adalah berasal dari pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber-sumber lain. Salah satu unsur untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Berdasarkan pengelolaannya pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak P usat adalah pendapatan yang diterima untuk mengisi kas negara dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Pajak Daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor-kantor operasional daerah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah di tingkat propinsi dikelola
oleh
Dinas
Pendapatan
Daerah
Propinsi,
sedangkan
di
tingkat
Kabupaten/Kota oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Rekla me, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan, dan Pajak Parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 tahun 2004, penyelenggaraan pajak parkir merupakan suatu objek yang dapat dikenakan pajak, oleh karena itu timbul suatu kegiatan yang dinamakan pelaksanaan pemungutan pajak parkir, penyesuaian dan pengaturan kembali pemungutan pajak parkir di dalam pajak daerah, selain untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat juga dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah khususnya pajak Parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir yang objeknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, pemerintah telah mengeluarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Tarif pajak parkir yang terangkum dalam peraturan daerah ini lebih disesuaikan dengan kondisi dari masing- masing jenis tempat parkir yang terusmenerus berkembang sejalan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi dan perekonomian daerah. Menyadari bahwa penerimaan dari sektor pajak parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial, maka untuk meningkatkan
pemasukan ke kas daerah secara maksimal perlu adanya penyempurnaan dalam mekanisme pemungutannya. Penerimaan pendapatan dari sumber pajak parkir dari tahun ke tahun di kota Bandung cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari daftar target realisasi dan penerimaan/penyetoran pajak-pajak daerah tahun anggaran 2007-2008 yaitu sebagai berikut : realisasi untuk tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 4.215.171.840 dari target realisasi sebesar Rp. 4.030.541.604 dengan persentase 104.58% tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 5.059.274.720 dari target sebesar Rp. 5.206.427.588 dengan persentase 97.17%. Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pajak parkir dengan mengadakan penelitian dan membahas masalah ini sebagai bahan untuk penyusunan laporan tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BANDUNG”. 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat
perumusan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana tata cara pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2.
Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
3.
Bagaimana upaya- upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
1.3
Maksud dan Tujuan Tugas Akhir Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan serta mengolah data
dan informasi yang diperoleh sebagai tambahan pengetahuan yang tidak didapat penulis selama mengikuti perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga
dapat disajikan bahan yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang akhir diploma III Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi D3 Universitas Widyatama. Adapun tujuan dari penelitian adalah : 1.
Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Kota Bandung
2.
Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung
3.
Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Tugas Akhir Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain : 1. Bagi penulis sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak parkir Kota Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 2. Bagi pihak lain, mudah- mudahan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi yang membutuhkan informasi tentang pelaksanaan pajak parkir di Kota Bandung.
1.5
Metodologi Tugas Akhir Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu
metode Deskriptif menurut Moch. Nazir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1.
Studi Lapangan (Field Research) Yaitu bentuk pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di tempat objek yang diteliti yakni dengan melakukan : 1) Pengamatan (Observasi) Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang dijadikan pembahasan. 2) Wawancara (Interview) Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak atau sumber yang memiliki pengetahuan dan menguasai mengenai segala permasalahannya.
2.
Studi Kepustakaan (Library Research) Yaitu menggunakan literatur yang ada sebagai landasan teori yang menjadi dasar untuk pengumpulan data serta bahan perbandingan dari data yang diperoleh.
1.6
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitia pada
Dinas Pendapatan Kota Bandung yang bertempat di Jln. Wastukencana No.2 Bandung. Adapun waktu kerja praktik dilaksanakan pada bulan Juli 2009 sampai dengan selesai.
