BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai pelaksanaan dari Undang- undang U No. 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka
Kecamatan Tualang sebagai salah satu
Satker Daerah menyusun RPJMD yang selanjutnya disebut dengan rencana strategis kantor Kecamatan Tualang yang merupakan dokumen Perencanaan Kantor Kecamatan Tualang selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijaksanaan, program dan kegiatan kantor Kecamatan Tualang. Renstra Kecamatan Tualang berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan di lingkup satker kantor Kecamatan Tualang, dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh kantor Kecamatan Tualang.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3902) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4274). 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389). 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak. 10. Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud: Adapun maksud penyusunan Renstra ini adalah untuk mengoptimalkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tupoksi satker kecamatan tualang. Tujuan : Sedangkan tujuannya adalah sebagai referensi, arah dan pedoman bagi satker kecamatan tualang dalam melaksanakan kegiatan jangka menengah dalam menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tupoksi satker kecamatan tualang.
1.4 Sistematika Penulisan BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TUALANG 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Tualang
2.2.
Sumber Daya Kecamatan Tualang
2.3.
Kinerja Pelayanan Kecamatan Tualang
2.4.
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Kecamatan Tualang BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tualang
3.2.
Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.
Telahaan Renstra K/L dan Kabupaten Siak
3.4.
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV
3.5.
Penentuan Isu-isu Strategis
VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Kecamatan Tualang
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tualang
4.3. BAB V
Strategi dan Kebijakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
KECAMATAN
TUALANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.
YANG
BAB II.
2.1.
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TUALANG
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 32
Tahun
2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak, sebagai pelaksananan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah maka dibentuklah Susunan
Organisasi Pemerintah Kecamatan Tualang
sebagai berikut : Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari : a.
Camat;
b.
Sekretaris Kecamatan, terdiri dari : 1.
Subbagian Penyusunan Program;
2.
Subbagian Keuangan;
3.
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.
Seksi Tata Pemerintahan;
d.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f.
Seksi Kesejahteraan Sosial;
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun Uraian Tugas dan Fungsi serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan, sebagai berikut :
a. Camat 1.
Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati;
2. Pelimpahan urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati; 3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a.
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.
Mengkoordinasikan ketertiban umum;
upaya
penyelenggaraan
ketenteraman
dan
c.
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
d.
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f.
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
g.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
b. Sekretaris Kecamatan (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum; b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kecamatan. 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas,
memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan. 2) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian; d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
1. Sub bagian Penyusunan Program
1) Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluasi
dan
melaporkan
tugas
dibidang
penyusunan program, perencanaan dan pelaporan. 2) Rincian tugas dimaksud, sebagai berikut : a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian penyusunan program; b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staff; c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staffnya; d. Menyusun rencana perjalanan dinas; e. Mengendalikan rencana tahunan; f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan; g. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku; i.
Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
2. Sub bagian Keuangan 1)
Sub
bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
merencanakan
operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan
melaporkan
urusan
keuangan,
kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2) Rincian tugas dimaksud, sebagai berikut : a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian Keuangan; b. Membuat daftar usulan kegiatan; c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; g. Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati; i.
Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
j.
Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
k. Melaksanakan
kegiatan
menandatangani
Surat
meneliti,
mengoreksi
Pertanggungjawaban
(SPJ)
dan atas
penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l.
Mengevaluasi hasil Program Kerja;
m. Membuat Laporan hasil kegiatan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
1) Sub
bagian
merencanakan
umum
dan
kepegawaian
operasionalisasi,
memberi
mempunyai tugas,
tugas
memberi
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian. 2) Rincian tugas dimaksud sebagai berikut : a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas,
pelaksanaan
administrasi
penggunaan
dan
pemakaian
kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor; c. Melaksanakan
pengaturan
urusan
rumah
tangga
dan
keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas kantor; d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan,
mengelola,
dan
menyimpan
data
kepegawaian dinas; e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan
pangkat, gaji berkala pegawai,
penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas; g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; h. Melaksanakan
pengurusan,
pengadaan,
penyimpanan,
pendistribusian, inventarisasian perlengkapan dinas; i.
Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
j.
Menyelenggarakan
administrasi
kepegawaian
meliputi
penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala; k. Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai; l.
Membuat
laporan
kepegawaian
dan
Daftar
Urutan
Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; m. Mengevaluasi hasil Program kerja; n. Menyusun laporan hasil kegiatan; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
c. Seksi Tata Pemerintahan 1) Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
2) Rincian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut : a. Menyusun program dan kegiatan seksi tata pemerintahan; b. Menyelenggarakan
penilaian
lomba
desa/kelurahan
tingkat
kecamatan; c. Menyelenggarakan
fasilitasi
kerjasama
antar
kelurahan
dan
penyelesaian perselisihan antar kelurahan; d. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayahnya; e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier; f. Merencanakan dan menyusun serta menyelenggarakan programprogram kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan; g. Mempersiapkan bahan dan data untuk penyelenggaraan pemilihan umum; h. Mempersiapkan bahan dan data untuk pembinaan ideology Negara, kesatuan bangsa dan peningkatan pastisipasi politik masyarakat lintas kelurahan; i.
Melaksanakan
pembinaan
keagrarian
dalam
rangka
tertib
pertanahan; j.
Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan dan memberikan solusi pemecahan;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; l.
Membuat
laporan
sebagai
bahan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu
camat
dalam
membina,
mengkoordinasikan
dan
melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan; b. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Melaksanakan
pelayanan
kepada
masyarakat
di
bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. Membantu koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana dalam wilayah kelurahan; e. Melaksanakan
pembinaan
dan
pengembangan
usaha
perekonomian; f. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayahnya; g. Mengkoordinasikan
kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengawasan pembangunan dalam wilayah kecamatan; h. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan temu karya unit daerah kerja pembangunan; i.
Merencanakan dan menyusun program pelaksanaan kegiatan perekonomian dan usaha kecil masyarakat lintas kelurahan;
j.
Melaksanakan pemantauan, evaluasi kelancaran produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat;
k. Membantu instansi terkait dalam penataan dan pemuktahiran data masyarakat miskin; l.
Memfasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga lintas kelurahan;
m. Melaksanakan
pembinaan
terhadap
lembaga
keagamaan,
pemberian bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah; n. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam; o. Mengkoordinasikan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; p. Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan; q. Melaksanakan pembinaan kegiatan peningkatan partisipasi dan peranan wanita; r. Memberi saran dan pertimbangan kepada Camat;
s. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; t. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu
camat
dalam
membina,
mengkoordinasikan
dan
melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2) Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut : a. Menyusun program dan kegiatan; b. Menyelenggarakan
pembinaan
ketentraman
dan
ketertiban,
ideology, kesatuan bangsa serta kemasyarakatan; c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan koordinasi apar keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan; d. Menyelenggarakan fasilitasi pasrtisipasi masyarakat dan pembinaan rukun warga dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum; e. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama; f. Membantu satuan polisi pamong praja dalam menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan bupati serta perundang-undangan; g. Memberi saran dan pertimbangan kepada Camat; h. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; i.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
f. Seksi Kesejahteraan Sosial
1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu camat dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
di
bidang
pemberian
Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat. 2) Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman; b. Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait dengan kesejahteraan sosial; c. Memfasilitasi kegiatan perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan perbankan; d. Mendorong dan memberdayakan kelompok-kelompok tani dan peternak. e. Melayani dan memberdayakan organisasi keagamaan, PKK dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya; f. Mendorong dan memberdayakan organisasi profesi; g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan pada sekretaris kecamatan; h. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; i.
Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan karir;
j.
Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tualang
Berikut adalah dengan data Sumber Daya Manusia dikantor Kecamatan Tualang, Data Kepegawaian menurut pangkat dan golongan per Agustus 2013 NO
PANGKAT/GOLONGAN
JUMLAH
1
Pembina
1 Orang
2
Penata Tk 1
3 Orang
3
Penata
2 Orang
4
Penata Muda Tk 1
4 Orang
5
Penata Muda
5 Orang
6
Pengatur Tk 1
1 Orang
7
Pengatur
1 Orang
8
Pengatur Muda Tk 1
3 orang
9
Pengatur Muda
1 orang
10
Juru Muda
1 orang
8
Non PNS
8 Orang
-
Data Kepegawaian menurut Tingkat Pendidikan per Agustus 2013 NO
PENDIDIKAN
JUMLAH
1
PASCA SARJANA
1 Orang
2
SARJANA
11 Orang
3
DIII
1 Orang
4
SMA/SMK/MA
16 Orang
5
SD
1 Orang
Data Kepegawaian menurut Eselon Jabatan Struktural per September 2011 NO
JABATAN ESELON
JUMLAH
1
III.A
1 Orang
2
III.B
1 Orang
3
IV.A
4 Orang
4
IV.B
2 Orang
5
Staf dan Sekdes PNS
14 Orang
6
NON PNS
8 Orang
Jumlah
30 Orang
Adapun Alokasi Anggaran Belanja yang dikelola oleh kantor Kecamatan Tualang Tahun 2007 s/d 2012 adalah sebagai berikut :
NO
2.3
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
Belanja Daerah
12.211.504.063.00
2
Belanja Tidak Langsung
4.445.290.463.00
3
Belanja Langsung
7.766.213.600.00
Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tualang Kecamatan sebagai pusat pelayanan dituntut untuk memberikan Pelayanan yang baik kepada masyarakat. Baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan tergantung pada kinerja pegawai kantor kecamatan. Ditinjau dari formasi kepegawaian di Kantor Kecamatan Tualang, seluruh jabatan yang ada telah terisi. Idealnya berarti Pelayanan di Kecamatan Tualang bisa berjalan lancar. Disamping fungsi pelayanan, kecamatan juga melaksanakan fungsi pemerintahan dan fungsi pembangunan. Kecamatan sebagai perangkat daerah harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain termasuk juga memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan/Desa. Namun hal ini belum didukung dengan disiplin pegawai, SDM yang masih kurang, sarana prasarana yang masih kurang sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tualang
1. Tantangan Internal Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapian tujuanya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah : a. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Kabupaten. b. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia c. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas camat d. Sangat terbatasnya personil yang ada dikecamatan e. Kualitas Sumber Daya Manusia yang sangat minim. 2. Kekuatan Internal Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah : a. Struktur organisasi Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak. b. Suasana kerja di Kecamatan Tualang yang kondusif melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis. c. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi d. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Tualang Kab. Siak sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari e. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah masih terbatas hanya sebagai pelaksana teknis kewilayahan. f. Hubungan dinamis dalam masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisifasif atas bawah (top down) dan bawah atas (botton up). 3. Tantangan Internal a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor didalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah. b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan c. Semakin trasnfarannya informasi melalui media elektronik
d. Tumbuhnya daya saing Sumber Daya Kecamatan e. Tuntunan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. 4. Kekuatan Eksternal a. Perubahan paradigm system pemerintahan sdemokratis berdasarkan Undangundang No. 32 Tahun 2004 b. Perubahan paradigm juga terjadi pada Permandagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tualang untuk memacu dan memotifasi menjawab tantangan dan masalah di masa depan d. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tualang.
a. Bahwa sebagai SKPD kantor Kecamatan Tualang yang langsung berhubungan dengan masyarakat dimana segala hal/sektor/bidang kegiatan yang ada di masyarakat Kecamatan tersebut harus melibatkan pihak kecamatan. Ini mengakibatkan pihak kecamatan akan mendapat penilaian lebih dulu bila menjadi permasalahan atas hal/sektor/bidang kegiatan tersebut. b. Peran vital ini belum diimbangi oleh alokasi dana, sarana prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM yang memadai
3.2
Telaahan Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
Adapun Visi kabupaten siak 2011-2016 adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SIAK YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA MELAYU SERTA MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK DI PROPINSI RIAU TAHUN 2016”
Misi Kabupaten Siak 2011-2016 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan , kesehatan, kebudayaan dan keagamaan. 2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikaan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbaru. 3. Menanggulangi
kemiskinan
melalui
pemberdayaan
ekonomi
kerakyatan,
pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembanguna sektor tenaga kerja serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.
4. Membangun, mningkatkan dan meratakan pembangunan insfrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan. 5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean goverment dan good governance) serta menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan. Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang berusaha untuk turut serta mewujudkan visi misi dari kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang kemudian menjadi visi misi Kabupaten Siak sesuai dengan tupoksi dan peraturan perundangan yang ada. 3.3
Telaahan Renstra SKPD yang terkait dengan Kecamatan Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak mengadakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada tercapainya visi tersebut yang melibatkan beberapa Satker sebagai pelaksana kegiatan dan kecamatan sebagai peserta pada kegiatan. Tentunya untuk kegiatan tersebut telah disediakan anggarannya di masing-masing kecamatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh Kecamatan yang terkait dengan Satker lain, yaitu sebagai berikut :
1. Melalui
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Setda
Kabupaten
Siak,
Kecamatan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa atau yang lebih dikenal dengan Program Hibah Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (HKKD/K); 2. Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial, Kecamatan sebagai peserta MTQ Tingkat Kabupaten; 3. Kegiatan Siak Bermadah, POPDA, PORDA, yang terkait dengan Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah raga; 4. Kegiatan O2SN, yang terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Kecamatan berkoordinasi dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Tualang. 5. Kegiatan PORKAB yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan KONI. Beberapa kegiatan tersebut di atas diikuti oleh kecamatan dengan alokasi dana yang dianggarkan dalam DPA Kecamatan.
Disamping itu juga pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat, merupakan factor yang strategis untuk mengoptimalkan peran dan fungsi
kecamatan
dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat. Telaahan ini mengikuti analisa SWOT yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga menghasilkan beberapa hal yang harus dipenuhi agar terwujud Visi Misi tersebut yaitu sebagai berikut : a.
Kualitas dan kuantitas motivasi pegawai
b.
Komitmen kuat dari legislatif dan eksekutif untuk penguatan peran
kecamatan melalui alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung tupoksi. c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. d. Peran masyarakat dan swasta dalam mendukung program yang ada.
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan rencana tata ruang bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD sehinga kita dapat menentukan arah geografis pengembangan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan selama 5 tahun ke depan. Dengan begitu SKPD dapat program dan target yang disesuaikan dengan RT RW tersebut. Dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kecamatan dapat melakukan pengendalian terhadap tata ruang wilayah di kecamatan terutama dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun rekomendasi IMB. Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Camat dapat mengeluarkan IMB untuk bangunan dengan klasifikasi kecil dari 150 M2. Selain itu, masih banyak kewenangan-kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat. Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah analisa sistematis, menyeluruh dan partisipatif bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program.
3.5
Penentuan Isu Strategis Yaitu proses pengolah faktor-faktor tersebut diatas dengan cara mencari kombinasi yang terbaik. Ada 4 strategi yang dapat ditempuh oleh Kecamatan Tualang untuk dapat memperoleh kombinasi terbaik, yaitu sebagai berikut :
a. Strategi Strengtht Opportunities/SO, dengan cara mengoptimalkan Strengtht untuk dapat menangkap peluang/opportunities 1. Memanfaatkan kemajuan teknologi 2. Dapat mendasarkan kebijakan diatas pedoman dan juknis yang ada 3. Memanfaatkan peran swasta untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana 4. Mengembangkan kemampuan pegawai dengan memanfaatkan teknologi b. Strategi ST yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman a. Memanfaatkan jumlah pegawai yang ada untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat desa b. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengubah prilaku masyarakat dalam mendukung program yang ada dan menurunkan angka kemiskinan. c. Strategi WO yaitu memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan a. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan Bimtek yang ada b. Memanfaatkan kebijakan Pemkab untuk melengkapi sarana dan prasarana c. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan, peningkatan motifasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran d. Strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman Optimalisasi dengan baik SDM, sarana dan prasarana yang ada dalam menghadapi dan mengatasi ancaman yang ada.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Kecamatan Tualang Visi SKPD merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang diinginkan terwujud di masa depan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 5 tahun kedepan. Adapun visi kantor Kecamatan Tualang tahun 2012-2016 adalah : “ Tempat pelayanan terbaik Kabupaten Siak Tahun 2016 “.
Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai apa saja yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan untuk mewujudkan visinya. Maka kantor Kecamatan Tualang telah merumuskan beberapa hal yang menjadi misi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi kantor Kecamatan Tualang dalam selama 2012-2016 yaitu : 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pegawai 2. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawai 3. Meningkatkan inisiatif pegawai 4. Mengembangkan pengalaman dan pengetahuan pegawai sesuai bidang keahliannya 5. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab 6. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran desa
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tualang Yang dimaksud dengan tujuan adalah pernyataan atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, mencari solusi atas permasalahan dan mengelola isu strategis Kecamatan Tualang dalam upaya mencapai visi misinya, yaitu : 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum 3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Terciptanya kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Yang dimaksud dengan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Adapun sasaran yang ditetapkan oleh kantor Kecamatan Tualang adalah : a. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisifasi masyarakat. b. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum c. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa d. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat e. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera
4.3
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tualang Yang dimaksud dengan strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, direncanakan secara konseptual, analistis, realistis dan rasional, juga berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun beberapa strategi yang telah disusun untuk mencapa tujuan dan sasaran kantor Kecamatan Tualang sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance and clean government) b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur c. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan d. Meningkatkan partisifasi aktif masyarakat dan swasta. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah menentukan arah yang akan diambil melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Adapun kebijakan yang ditempuh kantor Kecamatan Tualang meliputi : 1. Kebijakan internal, berkaitan dengan peningkatan tugas pokok dan fungsi yaitu : a. Peningkatan kualitas aparatur b. Penyediaan sarana dan prasarana memadai c. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas d. Penegakan aturan yang berlaku
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh satker dalam rangka mengatur, mendorong dan menfasilitasi kegiatan masyarakat, meliputi : a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan swasta untuk berkontribusi dalam bangunan b. Peningkatan koordinasi antar instansi seKecamatan Tualang c. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka singkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Tualang dengan RPJM Daerah Kabupaten Siak, maka program kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2011 – 2016 lebih sebagai bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah di dukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJM Daerah. Adapun program dan kegiatan untuk tahun 2012-2016 sebagaimana terlampir.
BAB. VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menjelaskan melalui tabel, untuk menunjukan indikator yang menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh satker selama 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel, terlampir.
