BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

dalam

rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, dimana Dinas Kesehatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui

indikator kinerja (parameter) yang telah

ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber dana Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016 berasal dari APBD Kabupaten Bogor, DAK, APBD Propinsi dan APBN tahun anggaran 2016. Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor/APBD Propinsi/APBN, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Kesehatan tahun 2016 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016, disajikan dalam diagram 1.1.

LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

1

Sasaran Strategis Kab . Bogor 2016

Sasaran Dinas Kesehatan

Tahun 2016

Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja

Program

Kegiatan

LK Dinas Kesehatan

TAHUN 2016

IK : Input,Output/ Outcome

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja Metode penyusunan LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 ini menggambarkan indikator kinerja output (grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama tahun 2016 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016. 1.2.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

1.2.1. Tugas Pokok Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.

1.2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

2

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.3. Susunan Organisasi Susunan dan tugas unsur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas : 1.

Kepala Dinas (dr.Hj.Camalia W Sumaryana, MKM)

2.

Sekretariat (Drs. Erwin Suriana, MSi), membawahi : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan (Dini Priyantini, SKM) b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (H. Mardani, SPd, MM) c. Sub Bagian Keuangan (Heri Heryana, SKM, MARS)

3.

Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan (Ir. Sri Basuki Dwi Lestari, MKM), membawahi : a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (M. Lintang, SKM, MKes) b. Seksi Promosi Kesehatan (dr Dion Rivardin Iskandar) c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan (Adang Mulyana, SKM, M.Epid)

4.

Bidang Pelayanan Kesehatan (dr Agus Fauzi), membawahi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (dr Trisna Dewi Bangun) b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) (Runny R. P, S.Si, Apt) c. Seksi Pelayanan Upaya Kesehatan (dr Dedi Syarif)

5.

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, (Drg Rosnila Davy Siregar) membawahi : a. Seksi Gizi (Dewi Dwinurwati, SKM, MKM) b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak & Keluarga Berencan (dr Dede Agung Priatna) c. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia (Wayan Sri Agustina, S.Sit M.Kes)

6.

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (dr Kusnadi), membawahi : a. Seksi Penyehatan Lingkungan (Didik Supriyono, SKM. MKes) b. Seksi Pemberantasan Penyakit (dr. Intan Widiyati) c. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (dr Yesi Desputri) LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

3

7.

UPT ; dan

8.

Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor digambarkan dalam diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2008)

Kepala Dinas

dr.Hj. Camalia W Sumaryana, MKM Sekretaris Drs Erwin Suriana, MSi

Kelompak Jabatan Fungsional Wayan Sri Agustini, M.kes

Bidang Promkes & SDK

Bidang Pelayanan Kesehatan

Ir. Sri Basuli Dwi Lestari, MKM

Dr. Agus Fauzi, M.Kes

Sub. Bag. Umum & Kepegawaian

Dini Priyantini, SKM

H. Mardani, SPd, MM

Sub. Bag. Keuangan

Heri Heryana,SKM. MARS

Bidang Binkesmas

Bidang P2PKL

Drg Rosnila Davy S

Dr.Kusnadi

Sie.Promkes

Sie Yandasruj

Sie.Gizi

Sie. SEPIM

Dr Dion Rivardin Iskandar

Dr. Trisna Dewi Bangun

Dewi Dwi N, SKM.M.Kes

Dr. Yesi Desputri

Sie PSDK

Sie PUK

Sie Kes.Remaja&Lansia

Sie P2M

M.Lintang,SKM, MKes

1.3.

Sub. Bag. Program Pelaproan

Dr Dedi Syarif

Sie Data & SIK

Sie Farmasi&POM

Adang Mulyana, SKM, M.Epid

Runny.R.P, S.Si, Apt

Wayan Sri A, S.Sit MKes

Dr Intan Widiyati

Sie KIA & KB

Sie Peny. Lingkungan

Dr Dede Agung Priyatna

Didik. Supriyono, SKM,MKes

UPT

ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan peran dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016 terutama :


4

1.3.1. Derajat Kesehatan Derajat kesehatan merupakan hasil dari berbagai keadaan sosial ekonomi antara lain pendidikan, daya beli dan lingkungan yang tidak sepenuhnya dapat diintervensi oleh sektor kesehatan. Indikator yang digunakan untuk dapat menggambarkan derajat kesehatan adalah : Tabel 1 Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Bogor NO

Indikator Derajat Kesehatan

Angka

1

Angka Kematian Ibu ( AKI )

359/100.000 KH (SDKI 2012 )

2

Angka Kematian Bayi ( AKB )

41,82/1000 KH ( BPS Kab Bogor dari 2011 - 2015 )

3

Angka Harapan Hidup ( AHH )

70,35 ( BPS 2010-2015 )

1) Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate (IMR) atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, kondisi AKB meskipun lambat menunjukkan kecenderungan menurun. Untuk mengurangi AKB yang masih tinggi di Kabupaten Bogor dan untuk mencapai target MDGs tahun 2016 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup, maka pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya perlu ditingkatkan karena hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit. Angka kematian neonatal berdasarkan SDKI 2007 yaitu sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan target nasional (2014) : 15 per 1.000 kelahiran hidup (RPJMD 2010-2014). Bila dilihat dari jumlah data kematian neonatal, bayi dan balita di Kabupaten Bogor berdasarkan pencatatan dari Data Dasar Kesehatan Anak yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan/puskesmas yang ada pada tahun 2016 sebanyak 129 kasus, neonatal (0-6 hari) sebanyak 113 kasus, neonatal (7 – 28 hari) sebanyak 16 kasus. Data laporan puskesmas jumlah kematian bayi umur (29 hari – 11 bulan) sebanyak 16 kasus yang terdiri dari 3 kasus akibat Pneumonia, 1 kasus akibat Diare dan 12 kasus akibat penyakit lainnya. Selain itu jumlah kematian balita (12 – 59 bulan) sebanyak 9 kasus terdiri dari ISPA 2 kasus, DBD 2 kasus dan LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

5

penyakit lain-lainnya sebanyak 5 kasus. Jumlah kematian bayi neonatal umur 0-<1 tahun dari Rumah Sakit pada tahun 2015 sebanyak 644 bayi dan umur 1- 4 tahun sebanyak 154 bayi. Penyebab kematian bayi neonatal umur 0 – 28 hari berdasarkan laporan puskesmas sebagian besar disebabkan oleh Asphyxia sebanyak 29 bayi, BBLR sebanyak 60 bayi, Infeksi sebanyak 11 bayi, kelainan congenital sebanyak 15 bayi, Tetanus Neonatorum sebanyak 1 bayi, Ikterus sebanyak 1 bayi dan kematian disebabkan hal lainnya sebanyak 12 bayi. Oleh karena itu kematian bayi dengan berbagai penyebabnya masih menjadi suatu masalah serius yang masih tetap harus menjadi perhatian utama. 2)

Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menunjukkan jumlah

kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka ini berguna untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama pada saat ibu hamil, melahirkan dan pada saat nifas. AKI khusus untuk Kabupaten Bogor sampai saat ini belum ada, karena untuk menghitung AKI ini diperlukan denominator 100.000 kelahiran hidup (KH). Menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, 36 % ibu hamil / bersalin mengalami komplikasi sewaktu hamil, bersalin atau nifas dan 22 % komplikasi paling sering timbul pada waktu bersalin. Hasil survey BPS Jawa Barat tahun 2003 menunjukan bahwa umumnya kematian ibu terjadi pada saat melahirkan yaitu sebanyak 60,87 % sedangkan yang meninggal waktu nifas sebesar 30,43 % dan meninggal waktu hamil adalah 8,70 % ( Profil Kesehaatan Jawa Barat, Tahun 2005 ). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007 menyebutkan bahwa AKI untuk periode 5 tahun sebelumnya survei (2003-2007) sevesar 228/100.000 kelahiran hidup. Penyebab tidak langsung yang berperan dalam tingginya AKI ini antara lain faktor pendidikan ibu yang rendah, status gizi ibu yang kurang serta usia ibu saat hamil masih terlalu dini. Kasus Kematian Ibu yang dilaporkan berdasarkan laporan puskesmas (SP3) pada tahun 2016 sebanyak 58 terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 22 orang, kematian ibu bersalin sebanyak 15 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 21 orang. Pada penanganan kasus sering ditemukan Trias Tiga Terlambat yang akan memperbesar angka kematian ibu diantaranya : 1. Terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kegawat daruratan obstetri. 2. Terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan oleh keadaan geografis dan masalah transportasi.


6

3. Terlambat memperoleh penanganan yang adekuat ditempat rujukan karena kurangnya sumber daya dan fasilitas kesehatan di pusat rujukan. Melihat data-data di atas, permasalahan kematian ibu menjadi sangat kompleks karena selain faktor dari penanganan langsung pada saat ibu melahirkan kematian ibu disebabkan pula oleh faktor sosial ekonomi bahkan budaya masyarakat sehingga dalam mengatasinya tidak hanya dibutuhkan peran sektor kesehatan saja namun juga keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait. 3)

Status Gizi Status gizi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan derajat kesehatan.

Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi status gizi penduduk golongan rawan gizi yaitu anak-anak berumur dibawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui. Hasil kegiatan pemantauan status gizi melalui Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2016 menunjukan ada sebesar 0,92 % balita termasuk dalam gizi dengan BB sangat kurang, 5,29 % balita dengan BB kurang, 92,09 % balita dengan BB normal dan 1,70 % balita dengan BB lebih. Prevalensi balita dengan Kurang Energi Protein (KEP) yang diperoleh dari penjumlahan balita dengan BB sangat kurang dan balita dengan BB kurang adalah sebesar 6,21 %. Bila dibandingkan dengan hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2015, balita dengan BB sangat kurang (0,68 %) mengalami peningkatan sebesar 0.24 %, Balita dengan BB kurang (5,06 %) mengalami peningkatan sebesar 0,23 % dan BB normal (92,96 %) sehingga mengalami penurunan sebesar 0,87 % dan BB lebih sebesar 1,3 % sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,4 %. Dimana pada tahun 2016 untuk balita dengan BB sangat kurang masih dalam keadaan kondisi (0,92 %) sedikit meningkat dibanding dengan tahun 2015 (0,68 %) sehingga permasalahan gizi pada balita masih menjadi masalah utama yang harus tetap di ditangani. 4)

Angka Kesakitan Angka kesakitan di peroleh melalui survei rumah dan untuk tahun terkini belum

diperbaharui sehingga masih mengacu pada hasil surveu kesehatan rmah tangga (SKRT) Tahun 1980 dan Tahun 1986 yang menunjukan bahwa angka kesakitan nasional masingmasing adalah 11,5 % dan 8,3 % sementara menurut SDKI 2003 angka kesakitan nasional sebesar 19,03 %. Angka Kesakitan Bayi sedikit meningkat dari 15,7 % (Tahun 1980) menjadi 23,9 % (Tahun 1986) sedangkan angka kesakitan pada kelompok anak balita (1-4 Tahun) menurun dari 19,4 % menjadi 18,3 %. Berdasarkan dari hasil laporan puskesmas di Kabupaten Bogor 2016 pola penyakit terbanyak di Puskesmas pada bayi (0 - <1 Tahun) urutan satu sampai tiga masih berkisar pada Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut (ISPA) sebanyak 43.354 kasus (36,44 %), LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

7

Nasofaringitis Akut (Common Cold) sebanyak 23.132 kasus (19,44 %) dan Penyakit kulit & Jaringan Subkutan sebanyak 11.763 kasus (9,89 %) dari seluruh penderita sebanyak 118.985 kasus. Penyakit-penyakit tersebut masih berkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang buruk, hal ini termasuk juga dengan pola asuh ibu terhadap anaknya. Pola penyakit terbanyak yang diamati di puskesmas juga menurut kelompok umur 1-4 tahun yaitu Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak Spesifik sebanyak 82.331 kasus (31,02 %), Nasofaring Acut (Common Cold) sebanyak 42.942 kasus (16,18 %) dan Diare dan Gastroenteritis sebanyak 35.617 kasus (13,42 %) dari seluruh penderita sebanyak 265.391 kasus. Demikian pula pada kelompok umur 5-15 tahun rangking pertama Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak Spesifik sebanyak 102.339 kasus (25,42 %), penyakit kulit dan jaringan subkutan sebanyak 59.145 kasus (14,69 %) dan

diare dan ganstroenteritis

sebanyak 37.584 kasus (9,34 %) dari seluruh penderita sebanyak 402.534 kasus, sedangkan kelompok umur 15-44 tahun yaitu penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak Spesifik sebanyak 114.903 kasus (16,35 %), Diare & Ganstroenteritis sebanyak 77.452 (11,02 %) dan Penyakit Kulit & Jaringan Subkutan sebanyak 63.906 (9,09 %) dari seluruh penderita sebanyak 702.941 kasus dan pada kelompok umur 45-75 tahun yaitu penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaringan Ikat sebanyak 121.284 kasus (18,02 %), Hipertensi sebanyak 101.027 kasus (15,01 %) dan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak Spesifik sebanyak 68.594 kasus (10,19 %) dari seluruh penderita 673.040 kasus, dan pola penyakit pada semua golongan umur rangking pertama adalah mendominasi lagi pada penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak Spesifik sebanyak 411.461 kasus (20,59 % ) dari seluruh penderita sebanyak 1.998.114 kasus. Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) sebanyak 11 kali terdiri dari 4 jenis KLB (Keracunan Makanan sebanyak 4 kali, Difteri sebanyak 5 kali, Hepatitis A sebanyak 1 kali dan Campak 1 kali di Pondok Pesantren An Nawawi Albar Desa Cibadug, yang menyerang 7 desa tersebar di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi, Parung, Cigudeg, Cileungsi, Caringin, Pamijahan dan Cigombong. Sedangkan lainnya yang secara bergantian muncul/sporadis (peningkatan kasus potensi) adalah KLB DBD, Diare, Chikungunya dan Hepatitis. Berdasarkan data dan kejadian luar biasa di atas pola penyakit masih didominasi oleh penyakit infeksi yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, kasus penyakit seperti TB Paru mulai menunjukkan peningkatan kembali (re-emerging disease) sedangkan penyakit baru (new emerging disease) seperti HIV-AIDS perlu pula mendapatkan perhatian yang utama. Penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular meskipun berada pada urutan bawah namun perlu peningkatan penanganannya seperti penyakit-penyakit pada gigi, penyakitpenyakit kulit khususnya pada masyarakat di daerah industri, dan penyakit kebutaan karena katarak. LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

8

1.4.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun

2014 mengacu kepada : 1.

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

6.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

2.1.1. Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA” Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ” Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk bersikap dan berperilaku hidup sehat. Berdasarkan Visi dan Misi

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

dan Visi Dinas

Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (2013 – 2018). 2.1.2. Misi Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dan Visi Dinas Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (2013-2018) sebagai berikut :


10

Misi Pertama : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dituntut kemandiriannya di dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional demi memperoleh pelayanan kesehatan yang akuntabel. Misi Kedua : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan hidup sehat. Misi Ketiga : Meningkatkan daya Dukung Pelayanan Kesehatan Misi ini mengandung makna bahwa dalam mendukung pencapaian misi pertama dan pencapaian visi dibutuhkan ketersediaan sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan yang akuntabel. 2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor

telah dirumuskan dalam adalah : A. Tujuan Misi ; 1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi semua orang. 2) Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat dalam Bentuk Jampesehat. 3) Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan


11

B. Sasaran : 1) Meningkatnya cakupan pelaynaan kesehatan bagi masyarakat 2) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat 3) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat 4) Terselenggaranya pelayanan kseshatan melalui Jampesehat 5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedik 6) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan. Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:  MISI PERTAMA : Tujuan : Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam Jaminan kesehatan Nasional Sasaran : 1). Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.  MISI KEDUA : Tujuan : 1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta PHBS 2) Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan puskesmas BLUD. Sasaran : 1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular


12

8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.  MISI KETIGA : Tujuan : 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana kerja serta kualitas aparatur. 2) Meningkatkan fungsi

koordinasi, regulasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan

pemerintah, swasta dan lintas sektor. 3) Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan Sasaran : 1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.

2.1.3. SASARAN STRATEGIS Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya yang dituangkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :


13

a) Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan b) Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan. c) Strategi 3. Menyusun Sistem kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Bogor d) Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat. e) Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan f)

Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yg tinggi

g) Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat.

2.2.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016. RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indobesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya. Secara lengkap RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 disajikan dalam Lampiran 1. 2.3.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja (Jankin) Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani oleh Bupati Bogor. Jankin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Jankin ini merupakan tolok ukur evaluasi LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

14

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Jankin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016 disusun sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2016 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2016 perubahan. Jankin Dinas Kesehatan memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016. Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2016, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016, tercantum dalam belanja langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 479.524.400.000,-


15

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN

A. UTAMA 1 Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

1 Persentase pengadaan obat essensial

100 %

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas

2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

68

%


19,054,200,000

2,699,350,000 Seksi Farmasi dan POM

3

1.2

2 Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)


3

1.2

3 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (DAK)


3

1.2

4 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Pendukung (DAK)


3

1.2

5 Rapat Kerja Program Obat dan BMHP

114,750,000 Seksi Farmasi dan POM

3

1.2

6 Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)


3

1.2

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

227,308,948,000

1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan Jaringannya

559,470,000 UPT Puskesmas Cibinong

1

1.2

2 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan Madang dan Jaringannya

328,026,000 UPT Puskesmas Babakan Madang

1

1.2

3 Pelayanan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Gunung Putri dan Jaringannya

512,420,000 UPT Puskesmas Gunung Putri

1

1.2

4 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya

633,815,000 UPT Puskesmas Sukaraja

1

1.2

5 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan Jaringannya

472,123,000 UPT Puskesmas Citeureup

1

1.2

6 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya

440,479,000 UPT Puskesmas Cileungsi

1

1.2

7 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan Jaringannya

711,504,000 UPT Puskesmas Jonggol

1

1.2

16


8 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan Jaringannya

364,604,000 UPT Puskesmas Cariu

1

1.2

9 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur dan Jaringannya

356,638,000 UPT Puskesmas Sukamakmur

1

1.2

10 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal dan Jaringannya

298,297,000 UPT Puskesmas Klapanunggal

1

1.2

11 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan Jaringannya

495,978,000 UPT Puskesmas Ciomas

1

1.2

12 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya

405,602,000 UPT Puskesmas Dramaga

1

1.2

13 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya

544,135,000 UPT Puskesmas Ciampea

1

1.2

14 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya

376,751,000 UPT Puskesmas Pamijahan

1

1.2

15 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang dan Jaringannya

515,252,000 UPT Puskesmas Cibungbulang

1

1.2

16 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya

503,460,000 UPT Puskesmas Rumpin

1

1.2

17 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan Jaringannya

276,409,000 UPT Puskesmas Leuwiliang

1

1.2

18 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya

514,986,000 UPT Puskesmas Cigudeg

1

1.2

19 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang dan Jaringannya

491,344,000 UPT Puskesmas Parung

1

1.2

20 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya

373,294,000 UPT Puskesmas Tenjo

1

1.2

21 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya

549,040,000 UPT Puskesmas Jasinga

1

1.2

22 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan Jaringannya

332,617,000 UPT Puskesmas Sukajaya

1

1.2

17


23 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan Jaringannya

349,049,000 UPT Puskesmas Nanggung

1

1.2

24 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan Jaringannya

241,214,000 UPT Puskesmas Kemang

1

1.2

25 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan Jaringannya

389,890,000 UPT Puskesmas Bojonggede

1

1.2

26 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan Jaringannya

385,473,000 UPT Puskesmas Parung

1

1.2

27 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya

269,260,000 UPT Puskesmas Rancabungur

1

1.2

28 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur dan Jaringannya

360,272,000 UPT Puskesmas Gunung Sindur

1

1.2

29 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya

305,537,000 UPT Puskesmas Ciseeng

1

1.2

30 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan Jaringannya

415,970,000 UPT Puskesmas Ciawi

1

1.2

31 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya

308,356,000 UPT Puskesmas Cijeruk

1

1.2

32 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung dan Jaringannya

355,641,000 UPT Puskesmas Megamendung

1

1.2

33 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan Jaringannya

239,684,000 UPT Puskesmas Cisarua

1

1.2

34 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan Jaringannya

329,422,000 UPT Puskesmas Caringin

1

1.2

35 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan Jaringannya

305,252,000 UPT Puskesmas Tamansari

1

1.2

36 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan Jaringannya

441,556,000 UPT Puskesmas Cigombong

1

1.2

37 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya

164,541,000 UPT Puskesmas Tenjolaya

1

1.2

38 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan Jaringannya

265,945,000 UPT Puskesmas Tajurhalang

1

1.2

39 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan Jaringannya

301,654,000 UPT Puskesmas Tanjungsari

1

1.2

40 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng dan Jaringannya

222,170,000 UPT Puskesmas Leuwisadeng

1

1.2

41 Pelayanan Kesehatan Kerja UPT Kesehatan Kerja

135,999,000 UPT Pusyankesja

1

1.2

42 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

326,656,000 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

1

1.2

43 Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat

43,506,000 Seksi Yandasruj

1

1.2

44 Pelayanan Kesehatan dalam rangka P3K


3

1.2

18

45 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD



1

1.2

46 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Jasinga

3,587,957,000 Puskesmas Jasinga

1

1.2

47 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bagoang

1,224,624,000 Puskesmas Bagoang

1

1.2

48 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Curug

1,727,272,000 Puskesmas Curug

1

1.2

49 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cigudeg

2,840,958,000 Puskesmas Cigudeg

1

1.2

50 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Lebakwangi

1,908,953,000 Puskesmas Lebakwangi

1

1.2

51 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bunar

872,951,000 Puskesmas Bunar

1

1.2

52 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukajaya

2,459,729,000 Puskesmas Sukajaya

1

1.2

53 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kiarapandak

2,006,058,000 Puskesmas Kiarapandak

1

1.2

54 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Parung Panjang

3,432,312,000 Puskesmas Parung Panjang

1

1.2

55 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Dago

1,370,764,000 Puskesmas Dago

1

1.2

56 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tenjo

2,592,437,000 Puskesmas Tenjo

1

1.2

57 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pasar Rebo

1,706,036,000 Puskesmas Pasar Rebo

1

1.2

58 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Nanggung

3,418,444,000 Puskesmas Nanggung

1

1.2

59 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Curugbitung

1,477,726,000 Puskesmas Curugbitung

1

1.2

60 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Leuwiliang

4,779,150,000 Puskesmas Leuwiliang

1

1.2

61 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Puraseda

2,385,606,000 Puskesmas Puraseda

1

1.2

62 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Leuwisadeng

1,469,408,000 Puskesmas Leuwisadeng

1

1.2

63 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sadeng Pasar

1,938,511,000 Puskesmas Sadeng Pasar

1

1.2

64 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Rumpin

2,046,554,000 Puskesmas Rumpin

1

1.2

65 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Gobang

2,055,545,000 Puskesmas Gobang

1

1.2

66 Pelayanan Kesehatan Jaminan

2,058,869,000 Puskesmas

1

1.2

19

Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cicangkal


Cicangkal

67 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibungbulang

2,489,519,000 Puskesmas Cibungbulang

1

1.2

68 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cijujung

1,063,793,000 Puskesmas Cijujung

1

1.2

69 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Situ Udik

1,714,083,000 Puskesmas Situ Udik

1

1.2

70 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pamijahan

2,207,491,000 Puskesmas Pamijahan

1

1.2

71 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciasmara

1,351,631,000 Puskesmas Ciasmara

1

1.2

72 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibening

1,920,284,000 Puskesmas Cibening

1

1.2

73 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciampea

2,418,486,000 Puskesmas Ciampea

1

1.2

74 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciampea Udik

1,320,402,000 Puskesmas Ciampea Udik

1

1.2

75 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pasir

807,826,000 Puskesmas Pasir

1

1.2

76 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cihideung Udik

743,539,000 Puskesmas Cihideung Udik

1

1.2

77 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tenjolaya

3,359,902,000 Puskesmas Tenjolaya

1

1.2

78 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciomas

2,596,641,000 Puskesmas Ciomas

1

1.2

79 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Laladon

661,849,000 Puskesmas Laladon

1

1.2

80 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciapus

941,951,000 Puskesmas Ciapus

1

1.2

81 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kota Batu

1,210,618,000 Puskesmas Kota Batu

1

1.2

82 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sirnagalih

1,931,223,000 Puskesmas Sirnagalih

1

1.2

83 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tamansari

1,061,234,000 Puskesmas Tamansari

1

1.2

84 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukaresmi

790,136,000 Puskesmas Sukaresmi

1

1.2

85 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Darmaga

1,413,277,000 Puskesmas Darmaga

1

1.2

86 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kampung Manggis

1,321,857,000 Puskesmas Kampung Manggis

1

1.2


1,050,171,000 Puskesmas

1

1.2

20

Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Purwasari 88 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cangkurawok

478,049,000 Puskesmas Cangkurawok

1

1.2

89 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cisarua

1,832,709,000 Puskesmas Cisarua

1

1.2

90 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibulan

1,679,885,000 Puskesmas Cibulan

1

1.2

91 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Megamendung

2,082,733,000 Puskesmas Megamendung

1

1.2

92 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukamanah

1,095,371,000 Puskesmas Sukamanah

1

1.2

93 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciawi

2,647,089,000 Puskesmas Ciawi

1

1.2

94 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Banjarsari

1,097,571,000 Puskesmas Banjarsari

1

1.2

95 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Citapen

954,800,000 Puskesmas Citapen

1

1.2

96 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Caringin

2,960,419,000 Puskesmas Caringin

1

1.2

97 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciderum

2,132,334,000 Puskesmas Ciderum

1

1.2

98 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cinagara

1,091,900,000 Puskesmas Cinagara

1

1.2

99 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cigombong

2,884,434,000 Puskesmas Cigombong

1

1.2

100 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciburayut

1,228,082,000 Puskesmas Ciburayut

1

1.2

101 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cijeruk

3,836,869,000 Puskesmas Cijeruk

1

1.2

1

1.2

102 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukaharja


Purwasari

618,517,000 Puskesmas Sukaharja

103 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kemang

2,586,806,000 Puskesmas Kemang

1

1.2

104 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Jampang

1,162,280,000 Puskesmas Jampang

1

1.2

105 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bantar Jaya

2,415,287,000 Puskesmas Bantar Jaya

1

1.2

106 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Rancabungur

1,199,310,000 Puskesmas Rancabungur

1

1.2

107 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Parung

4,149,996,000 Puskesmas Parung

1

1.2


1,064,695,000 Puskesmas Cogreg

1

1.2

21

Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cogreg


109 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciseeng

3,472,461,000 Puskesmas Ciseeng

1

1.2

110 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibeuteung Udik

1,657,440,000 Puskesmas Cibeuteung Udik

1

1.2

111 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Gunung Sindur

2,274,238,000 Puskesmas Gunung Sindur

1

1.2

112 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Suliwer

1,200,851,000 Puskesmas Suliwer

1

1.2

113 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bojong Gede

4,628,909,000 Puskesmas Bojong Gede

1

1.2

114 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kemuning

1,745,771,000 Puskesmas Kemuning

1

1.2

115 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ragajaya

819,319,000 Puskesmas Ragajaya

1

1.2

116 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tajurhalang

3,516,288,000 Puskesmas Tajurhalang

1

1.2

117 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cirimekar

1,269,770,000 Puskesmas Cirimekar

1

1.2

118 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibinong

2,414,303,000 Puskesmas Cibinong

1

1.2

119 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pabuaran Indah

1,964,000,000 Puskesmas Pabuaran Indah

1

1.2

120 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Karadenan

1,619,728,000 Puskesmas Karadenan

1

1.2

121 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cimandala

2,388,556,000 Puskesmas Cimandala

1

1.2

122 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukaraja

2,204,300,000 Puskesmas Sukaraja

1

1.2

123 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cilebut

1,622,684,000 Puskesmas Cilebut

1

1.2

124 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Citeureup

1,985,304,000 Puskesmas Citeureup

1

1.2

125 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Leuwinutug

1,154,835,000 Puskesmas Leuwinutug

1

1.2

126 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tajur

1,295,282,000 Puskesmas Tajur

1

1.2

127 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sentul

790,640,000 Puskesmas Sentul

1

1.2

128 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Babakan Madang

970,069,000 Puskesmas Babakan Madang

1

1.2


731,832,000 Puskesmas Cijayanti

1

1.2

22

Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cijayanti 130 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Gunung Putri

1,289,894,000 Puskesmas Gunung Putri

1

1.2

131 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bojong Nangka

497,263,000 Puskesmas Bojong Nangka

1

1.2

132 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciangsana

753,858,000 Puskesmas Ciangsana

1

1.2

133 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Karanggan

476,648,000 Puskesmas Karanggan

1

1.2

134 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cileungsi

2,172,594,000 Puskesmas Cileungsi

1

1.2

135 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pasir Angin

691,042,000 Puskesmas Pasir Angin

1

1.2

136 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Gandoang

774,915,000 Puskesmas Gandoang

1

1.2

137 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Klapanunggal

1,481,027,000 Puskesmas Klapanunggal

1

1.2

138 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bojong

985,157,000 Puskesmas Bojong

1

1.2

139 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Jonggol

3,220,533,000 Puskesmas Jonggol

1

1.2

140 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukanegara

882,164,000 Puskesmas Sukanegara

1

1.2

141 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Balekambang

821,407,000 Puskesmas Balekambang

1

1.2

142 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukamakmur

3,285,281,000 Puskesmas Sukamakmur

1

1.2

143 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukadamai

1,835,546,000 Puskesmas Sukadamai

1

1.2

144 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cariu

1,301,420,000 Puskesmas Cariu

1

1.2

145 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Karyamekar

411,027,000 Puskesmas Karyamekar

1

1.2

146 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tanjungsari

1,663,598,000 Puskesmas Tanjungsari

1

1.2

147 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP BKTK

2,395,795,000 BKTK

1

1.2

148 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (DAK)

1,569,013,000 Dinas Kesehatan

1

1.2

3

1.2

149 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Jasinga (DAK)


317,811,000 Puskesmas Jasinga

23


150 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Bagoang (DAK)

208,934,000 Puskesmas Bagoang

3

1.2

151 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Curug (DAK)

215,799,000 Puskesmas Curug

3

1.2

152 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cigudeg (DAK)

318,359,000 Puskesmas Cigudeg

3

1.2

153 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Lebakwangi (DAK)

284,287,000 Puskesmas Lebakwangi

3

1.2

154 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Bunar (DAK)

195,483,000 Puskesmas Bunar

3

1.2

155 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sukajaya (DAK)

286,858,000 Puskesmas Sukajaya

3

1.2

156 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Kiarapandak (DAK)

235,469,000 Puskesmas Kiarapandak

3

1.2

157 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Parung Panjang (DAK)

362,180,000 Puskesmas Parung Panjang

3

1.2

158 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Dago (DAK)

229,388,000 Puskesmas Dago

3

1.2

159 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Tenjo (DAK)

272,743,000 Puskesmas Tenjo

3

1.2

160 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Pasar Rebo (DAK)

222,427,000 Puskesmas Pasar Rebo

3

1.2

161 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Nanggung (DAK)

305,845,000 Puskesmas Nanggung

3

1.2

162 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Curugbitung (DAK)

252,611,000 Puskesmas Curugbitung

3

1.2

163 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Leuwiliang (DAK)

327,108,000 Puskesmas Leuwiliang

3

1.2

164 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Puraseda (DAK)

213,532,000 Puskesmas Puraseda

3

1.2

165 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sadeng (DAK)

226,194,000 Puskesmas Sadeng

3

1.2

166 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas

207,957,000 Puskesmas Sadeng Pasar

3

1.2

24

Sadeng Pasar (DAK)


167 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Rumpin (DAK)

242,943,000 Puskesmas Rumpin

3

1.2

168 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Gobang (DAK)

253,747,000 Puskesmas Gobang

3

1.2

169 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cicangkal (DAK)

267,724,000 Puskesmas Cicangkal

3

1.2

170 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cibungbulang (DAK)

336,720,000 Puskesmas Cibungbulang

3

1.2

171 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cijujung (DAK)

213,315,000 Puskesmas Cijujung

3

1.2

172 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Situ Udik (DAK)

202,281,000 Puskesmas Situ Udik

3

1.2

173 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Pamijahan (DAK)

235,071,000 Puskesmas Pamijahan

3

1.2

174 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciasmara (DAK)

220,950,000 Puskesmas Ciasmara

3

1.2

175 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cibening (DAK)

239,162,000 Puskesmas Cibening

3

1.2

176 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciampea (DAK)

242,349,000 Puskesmas Ciampea

3

1.2

177 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciampea Udik (DAK)

215,814,000 Puskesmas Ciampea Udik

3

1.2

178 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Pasir (DAK)

198,499,000 Puskesmas Pasir

3

1.2

179 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cihideung Udik (DAK)

175,551,000 Puskesmas Cihideung Udik

3

1.2

180 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Tenjolaya (DAK)

308,531,000 Puskesmas Tenjolaya

3

1.2

181 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciomas (DAK)

224,749,000 Puskesmas Ciomas

3

1.2

182 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Laladon (DAK)

175,961,000 Puskesmas Laladon

3

1.2

183 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan

187,634,000 Puskesmas Ciapus

3

1.2

25

Manajemen Puskesmas Ciapus (DAK) 184 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Kota Batu (DAK)

193,910,000 Puskesmas Kota Batu

3

1.2

185 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sirnagalih (DAK)

225,329,000 Puskesmas Sirnagalih

3

1.2

186 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Taman Sari (DAK)

141,157,000 Puskesmas Tamansari

3

1.2

187 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sukaresmi (DAK)

165,106,000 Puskesmas Sukaresmi

3

1.2

188 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Darmaga (DAK)

203,510,000 Puskesmas Darmaga

3

1.2

189 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Kampung Manggis (DAK)

164,868,000 Puskesmas Kampung Manggis

3

1.2

190 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Purwasari (DAK)

177,070,000 Puskesmas Purwasari

3

1.2


156,844,000 Puskesmas Cangkurawok

3

1.2

192 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cisarua (DAK)

276,716,000 Puskesmas Cisarua

3

1.2

193 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cibulan (DAK)

266,636,000 Puskesmas Cibulan

3

1.2

194 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Megamendung (DAK)

254,456,000 Puskesmas Megamendung

3

1.2

195 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sukamanah (DAK)

271,747,000 Puskesmas Sukamanah

3

1.2

196 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciawi (DAK)

255,816,000 Puskesmas Ciawi

3

1.2

197 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Banjarsari (DAK)

244,376,000 Puskesmas Banjarsari

3

1.2

198 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Citapen (DAK)

181,969,000 Puskesmas Citapen

3

1.2

199 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Caringin (DAK)

282,727,000 Puskesmas Caringin

3

1.2

Manajemen Puskesmas Cangkurawok (DAK)


26

200 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciderum (DAK)

199,146,000 Puskesmas Ciderum

3

1.2

201 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cinagara (DAK)

195,065,000 Puskesmas Cinagara

3

1.2

202 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cigombong (DAK)

331,160,000 Puskesmas Cigombong

3

1.2

203 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciburayut (DAK)

235,326,000 Puskesmas Ciburayut

3

1.2

204 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cijeruk (DAK)

335,103,000 Puskesmas Cijeruk

3

1.2

205 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sukaharja (DAK)

182,661,000 Puskesmas Sukaharja

3

1.2


263,044,000 Puskesmas Kemang

3

1.2

207 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Jampang (DAK)

198,049,000 Puskesmas Jampang

3

1.2

208 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Bantar Jaya (DAK)

193,766,000 Puskesmas Bantar Jaya

3

1.2

209 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ranca Bungur (DAK)

170,569,000 Puskesmas Rancabungur

3

1.2

210 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Parung (DAK)

340,643,000 Puskesmas Parung

3

1.2

211 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cogreg (DAK)

201,482,000 Puskesmas Cogreg

3

1.2

212 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciseeng (DAK)

328,022,000 Puskesmas Ciseeng

3

1.2

213 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Cibeuteung Udik (DAK)

201,622,000 Puskesmas Cibeuteung Udik

3

1.2

214 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Gunung Sindur (DAK)

308,216,000 Puskesmas Gunung Sindur

3

1.2

215 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Suliwer (DAK)

218,571,000 Puskesmas Suliwer

3

1.2

216 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas

367,399,000 Puskesmas Bojong Gede

3

1.2

Manajemen Puskesmas Kemang (DAK)


27

Bojong Gede (DAK) 217 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Kemuning (DAK)

204,856,000 Puskesmas Kemuning

3

1.2

218 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ragajaya (DAK)

201,959,000 Puskesmas Ragajaya

3

1.2

219 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Tajur Halang (DAK)

341,674,000 Puskesmas Tajur Halang

3

1.2

220 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cirimekar (DAK)

256,490,000 Puskesmas Cirimekar

3

1.2


234,903,000 Puskesmas Cibinong

3

1.2

222 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Pabuaran Indah (DAK)

295,949,000 Puskesmas Paburan Indah

3

1.2

223 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Karadenan (DAK)

273,934,000 Puskesmas Karadenan

3

1.2

224 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cimandala (DAK)

301,711,000 Puskesmas Cimandala

3

1.2

225 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sukaraja (DAK)

280,653,000 Puskesmas Sukaraja

3

1.2

226 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cilebut (DAK)

188,141,000 Puskesmas Cilebut

3

1.2

227 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Citeureup (DAK)

337,826,000 Puskesmas Citeureup

3

1.2

228 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Leuwinutug (DAK)

244,860,000 Puskesmas Leuwinutug

3

1.2

229 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Tajur (DAK)

226,902,000 Puskesmas Tajur

3

1.2

230 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sentul (DAK)

247,370,000 Puskesmas Sentul

3

1.2

231 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Babakan Madang (DAK)

218,358,000 Puskesmas Babakan Madang

3

1.2

232 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cijayanti (DAK)

201,985,000 Puskesmas Cijayanti

3

1.2

233 Pelayanan Kesehatan

336,035,000 Puskesmas

3

1.2

Manajemen Puskesmas Cibinong (DAK)


28

Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Gunung Putri (DAK)

Gunung Putri

234 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Bojong Nangka (DAK)

268,464,000 Puskesmas Bojong Nangka

3

1.2

235 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Ciangsana (DAK)

363,331,000 Puskesmas Ciangsana

3

1.2


242,570,000 Puskesmas Karanggan

3

1.2

237 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cileungsi (DAK)

401,870,000 Puskesmas Cileungsi

3

1.2

238 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Pasir Angin (DAK)

259,557,000 Puskesmas Pasir Angin

3

1.2

239 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Gandoang (DAK)

337,062,000 Puskesmas Gandoang

3

1.2

240 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Klapanunggal (DAK)

322,143,000 Puskesmas Klapanunggal

3

1.2

241 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Bojong (DAK)

223,497,000 Puskesmas Bojong

3

1.2

242 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Jonggol (DAK)

447,429,000 Puskesmas Jonggol

3

1.2

243 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sukanegara (DAK)

178,076,000 Puskesmas Sukanegara

3

1.2

244 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Balekambang (DAK)

254,893,000 Puskesmas Balekambang

3

1.2

245 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sukamakmur (DAK)

291,157,000 Puskesmas Sukamakmur

3

1.2

246 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Sukadamai (DAK)

216,155,000 Puskesmas Sukadamai

3

1.2

247 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Cariu (DAK)

312,585,000 Puskesmas Cariu

3

1.2

248 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Karyamekar (DAK)

228,243,000 Puskesmas Karyamekar

3

1.2

249 Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas Tanjung Sari (DAK)

402,327,000 Puskesmas Tanjung Sari

3

1.2

Manajemen Puskesmas Karanggan (DAK)


29

ebutuhan dan Paramedis

3 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 4 Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit DBD

5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Sarana dan ehatan baik maupun

6 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

82 %

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

2,684,775,000

418,563,000 Seksi Pemberantasan Penyakit Menular

3

1.2

99,826,000 Seksi Surveilans Epid dan Imunisasi

3

1.2

3 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji


3

1.2

4 Penatalaksanaan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis


3

1.2

5 Penatalaksanaan dan Penanggulangan Penyakit Diare ISPA


3

1.2

6 Penatalaksanaan dan Penanggulangan Penyakit Kusta


3

1.2

7 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (HIV/Aids)


3

1.2

8 Surveilans Acute Flaccid Paralisys (AFP)


3

1.2

9 Pelayanan Imunisasi


3

1.2

10 Rapat Kerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Surveilans Epidemiologi


3

1.2

11 Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis


3

1.2

12 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis VCT HIV


3

1.2

100 %

100 %

1 : 9,247

7 Cakupan Puskesmas

252.5 %

8 Cakupan Pembantu Puskesmas

31,57 %

2 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah

4 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

52,532,277,000

1 Pengadaaan Puskesmas Keliling (DAK)

4,264,310,000 Seksi Yandasruj

1

1.2

2 Pengadaan Ambulance Puskesmas (DAK)


1

1.2

3 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Puskesmas (DAK)


1

1.2

4 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Puskesmas (DAK)


1

1.2

5 Pengadaan Lemari Es Vaksin Puskesmas (DAK)

1,258,710,000 Seksi Surveilans Epid dan Imunisasi

1

1.2

1

1.2

6 Pengadaan PPTM Kit di Puskesmas (DAK)


7 Pengadaan Generator (DAK)


1

1.2

8 Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas (DAK)

1,437,936,000 Seksi Data dan Infokes

1

1.2

1

1.2

9 Pengadaan Mebeulair Puskesmas



30

10 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Puskesmas


1

1.2

11 Pembangunan Puskesmas Pembantu Batok


1

1.2

12 Revitalisasi Pagar Pustu Pasir Jambu


1

1.2

13 Pemagaran Puskesmas Sukajaya


1

1.2

14 Revitalisasi Puskesmas Kiarapandak


1

1.2

15 Rehabilitasi Puskesmas Ciseeng


1

1.2


1

1.2

17 Revitalisasi Puskesmas Pamijahan


1

1.2

18 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mampir


1

1.2

19 Pemagaran Halaman UPF Puskesmas Bojong Nangka


1

1.2

20 Pemagaran Puskesmas Sukamakmur


1

1.2

21 Pembangunan Puskesmas Pembantu Sindang Reret


1

1.2

22 Pembangunan Puskesmas Pembantu Sukaresmi


1

1.2

23 Pembangunan Puskesmas Pembantu Ciasihan


1

1.2

24 Pemasangan Turap Penahan Tanah Puskesmas Pembantu Harapan Jaya


1

1.2

25 Pembangunan Ruang Pratical Aproch To Lung dan Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Cibeuteung Udik


1

1.2

26 Revitalisasi Puskesmas Pembantu Bojong Kulur


1

1.2

27 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kelurahan Tengah


1

1.2

28 Revitalisasi puskesmas Ragajaya


1

1.2

29 Revitalisasi Puskesmas Lebakwangi


1

1.2

30 Revitalisasi Puskesmas Gandoang


1

1.2

31 Revitalisasi Puskesmas Rancabungur


1

1.2

32 Rehabilitasi Puskesmas Cirimekar


1

1.2

33 Pemagaran Puskesmas Pembantu Pasir Angin


1

1.2

34 Penataan Area Parkir Puskesmas Pembantu Pasir Angin


1

1.2


1

1.2

16 Penataan Halaman Parkir Puskesmas Tanjungsari

35 Revitalisasi Puskesmas Balekambang


31

36 Pemasangan Turap Penahan Tanah Puskesmas Cilebut


1

1.2

37 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Cadas Ngampar


1

1.2

38 Pengadaan Lemari Es Vaksin Puskesmas


1

1.2

1

1.2

39 Pengurusan Surat Ijin Operasional Puskesmas

19,328,000 Seksi PUK

40 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Cibunian


1

1.2

41 Rehabilitasi Gedung UPF Puskesmas Banjarsari


1

1.2

42 Pembangunan Halaman Puskesmas Ciangsana


1

1.2

43 Pembangunan Halaman Puskesmas Jasinga


1

1.2

44 Pembangunan Turap Puskesmas Tajur


1

1.2

45 Revitalisasi Puskesmas DTP Parung Panjang


1

1.2

46 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Jasinga (DAK)

550,800,000 Seksi Kesling

1

1.2

47 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Cigudeg (DAK)


1

1.2

48 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Citeureup (DAK)


1

1.2

49 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Ciampea (DAK)


1

1.2

50 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPF Puskesmas Sukaraja (DAK)


1

1.2

51 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Parung (DAK)


1

1.2

52 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Parung Panjang (DAK)


1

1.2

53 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Jonggol (DAK)


1

1.2

54 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Cigombong (DAK)


1

1.2

55 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Cileungsi (DAK)


1

1.2

56 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Ciawi (DAK)


1

1.2

57 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Bantarjaya (DAK)


1

1.2

58 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPF Puskesmas Karadenan (DAK)


1

1.2


32

9 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 10 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 11 Cakupan kunjungan bayi 12 Angka kelangsungan hidup bayi

81,25 %

91,25 %

95 % 67,41 %

59 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Leuwiliang (DAK)


1

1.2

60 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Sentul (DAK)


1

1.2

61 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah UPT Puskesmas Dramaga (DAK)


1

1.2

5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Pengiriman Peserta Bimtek Asuhan Persalinan Normal (APN)

195,000,000 Seksi KIA dan KB

3

1.2

2 Peningkatan Kemitraan Puskesmas PONED Dengan Rumah Sakit


3

1.2

3 Pengiriman Peserta Bimtek Penatalaksanaan Asfixia Bayi Baru Lahir


3

1.2

4 Pengiriman Peserta Bimtek Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON)


3

1.2

5 Pengiriman Peserta Bimtek Pelayanan Obstetric dan Neonatus Emergency Dasar (PONED)


3

1.2

6 Penyediaan Pelayanan Call Center/ SMS Gateway Program EMAS


3

1.2


3

1.2

8 Pengiriman Peserta Bimtek Simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK)


3

1.2

9 Pengiriman Peserta Bimtek Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBS/MTBM)


3

1.2

8,642,800,000 Seksi KIA dan KB

3

1.2

26,950,000 Seksi Remaja dan Lansia

3

1.2

2 Bimtek Geriatri bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas


3

1.2

3 Gerakan Sehat Lanjut Usia


3

1.2

4 Workshop TOT Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Penggerak Lansia


3

1.2

3

1.2

7 Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja

10 Jaminan Persalinan (DAK)

13 Angka Usia Harapan Hidup

70.9 tahun

10,687,059,000

6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja 1 Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja


376,950,000

375,417,000


33

14 Rasio dokter per satuan penduduk

1 : 3,788

15 Rasio tenaga medis per satuan penduduk

1 : 2,576

2 Pemantapan Peran KKR (Kader Kesehatan Remaja) dalam Peningkatan Kesehatan Remaja di Sekolah


3

1.2

3 Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja pada Guru SMP/SMA Pembina KKR


3

1.2

4 Workshop Peningkatan Kemampuan Pengelola Petugas Kesehatan Reproduksi Remaja


3

1.2

5 Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak bagi Petugas


3

1.2

8 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

188,164,000 Sub Bag. Program dan Pelaporan

-

1.2

2 Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan

292,185,000 Seksi Data dan Infokes

-

1.2

3 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta

107,938,000 Seksi PUK

-

1.2

4 Jasa Pelayanan Kesehatan

14,010,000,000 Sub Bag Umum dan Kepegawaian

-

1.2

5 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program

116,660,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan

-

1.2

3

1.2

6 Akreditasi Puskesmas

16 Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 %

nya Jaminan i Masyarakat Miskin dan ng Tenaganya

18 Cakupan Rumah dengan bebas jentik 19 Persentase TTU yg

100

%

95 %

78,72 %

1,335,177,000 Seksi PSDK

7 Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas

211,390,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan

-

1.2

8 Seleksi dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan

260,727,000 Seksi PSDK

-

1.2

3

1.2

9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 Pelayanan Operasi Katarak

17 Cakupan pengawasan terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya

16,522,241,000

117,870,444,000


2 Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah

82,663,076,900 Seksi PSDK

2

1.2

3 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Propinsi Jawa Barat (Banprop 2015)

4,005,798,000 Seksi PSDK

2

1.2

4 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Banprop)

31,090,362,100 Seksi PSDK

2

1.2

10 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

140,789,000

1 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga


3

1.2

2 Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan (SPPIRT)


3

1.2

3

1.2

11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Pengawasan Hygiene dan


552,879,000


34

h Pemda

memenuhi syarat

Kesadaran Bersih dan

Sanitasi Tempat-Tempat Umum

20 Persentase TPM yg memenuhi syarat

90,46 %

21 Cakupan JAGA memenuhi syarat

71,63 %

22 Cakupan SAB memenuhi syarat

71,57 %

23 Cakupan Desa Siaga Aktif

85 %

24 Rasio Posyandu per Satuan Balita

11.79 %

2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM )


3

1.2

3 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan


3

1.2

4 Rapat Kerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat


3

1.2

12 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan

715,102,000 Seksi Promkes

3

1.2

2 Penyuluhan Kesehatan


3

1.2

3 Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor dan UKBM


3

1.2

3

1.2


3

1.2

1,000,000,000 Seksi Promkes

3

1.2


3

1.2

4,200,547,000 Seksi Gizi

3

1.2

2 Rapat Kerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat

42,362,000 Seksi Gizi

3

1.2

3 Penanggulangan Balita Gizi Buruk dan Kurang (Banprop 2015)


3

1.2

4 Pengiriman Peserta Bintek Tatalaksana Balita Gizi Buruk


3

1.2

5 Pengiriman Peserta Bintek Konselor Menyusui


3

1.2

6 Pengiriman Peserta Bintek Pemantauan Pertumbuhan


3

1.2

4 Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK 5 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 6 Pengadaan Set Promosi Kesehatan (DAK) 7 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Implementasi Perda KTR 25 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 26 Persentase balita gizi buruk

Kelancaran ugas Pokok dan -Masing

1 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

100 %

0,018 %

15 kegiatan

2,750,617,000

13 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin

14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55,000,000 Seksi PSDK

4,765,909,000

19,662,850,000

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

543,550,000 Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

-

6.1

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


-

6.1

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


-

6.1

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

6.1

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


-

6.1

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


-

6.1

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


-

6.1


35

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


-

6.1

9 Penyediaan Makanan dan Minuman


-

6.1

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah


-

6.1

17,069,244,000 Sub Bag Umum dan Kepegawaian

-

6.1

12 Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD


-

6.1

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian


-

6.1

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang


-

6.1

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor


-

6.1

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

3 Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas

2 Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Regulasi dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Swasta dan Lintas Sektor

4 Terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan

8 kegiatan

16 kegiatan

8 kegiatan


15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3,153,998,000

1 Pengadaan Mebeleur


-

6.1

2 Pengadaan Peralatan Kantor


-

6.1

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


-

6.1

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


-

6.1

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


-

6.1

6 Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Ciasmara


-

6.1

7 Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Dago


-

6.1

8 Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Karadenan


-

6.1

9 Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Tenjo


-

6.1

10 Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Sukadamai


-

6.1

11 Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Cirimekar


-

6.1

12 Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor

191,675,000 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-

6.1

13 Penyediaan Kendaraan Bermotor Dinas (DAK)


-

6.1

14 Penyediaan Peralatan Kantor (DAK)


-

6.1

16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

185,828,000

1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur


-

6.1

2 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan


-

6.1

17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

899,219,000

36


1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


-

6.1

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

43,993,000 Sub Bag. Keuangan

-

6.1

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


-

6.1

4 Penyusunan perencanaan anggaran


-

6.1

5 Penatausahaan Keuangan SKPD


-

6.1

6 Publikasi Kinerja SKPD


-

6.1

7 Penyusunan Renja SKPD


-

6.1

8 Penyusunan Renstra SKPD


-

6.1

37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran

Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setelah pengukuran kinerja kemudian dilakukan evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini

juga

menunjukkan

bahwa

realisasi

melampaui

target.

Analisis

efektivitas

yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcome). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 disajikan dalam Lampiran 2, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 disajikan dalam Lampiran 3. 3.2.

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Kebijaksanaan Sektor Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan kelompok prioritas pembangunan ke dua yaitu peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus kebijakannya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 2. Peningkatan status gizi masyarakat LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

38

3. Peningkatan kualitas ibu, anak, remaja dan lansia 4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan 5. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut ; Misi-1 1. Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional ; Misi-2 1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, yaitu : No

1.

Target

Realisasi

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

%

91,25

88,01

96,45

%

81,25

78,20

96,25

Cakupan kunjungan bayi

%

95,00

96,21

101,27

Cakupan puskesmas

%

252,50

252,50

100,0

Cakupan pembantu

%

31,57

35,02

110,93

%

68,00

70,81

104,13

Sasaran Strategis UTAMA :

Prosentase pengadaan obat

Meningkatkan

essensial

Indikator Kinerja

Satuan

% Capaian

cakupan Kepesertaan

Cakupan pelayanan

Masyarakat

kesehatan rujukan pasien

dalam JKN.

masyarakat miskin Cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

puskesmas Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

39

No

Satuan

Target

Realisasi

%

100,0

100,0

100,0

Cakupan desa siaga aktif

%

85,00

67,97

79,96

Presentase Balita gizi buruk

%

0,018

0,017

105,56

dan Gizi

Cakupan Balita gizi buruk

%

100,0

100,0

100,0

Masyarakat

mendapat perawatan %

11,79

8,53

72,35

%

95,00

96,86

100,91

%

78,72

79,03

100,39

%

90,46

90,67

100,23

%

71,63

72,68

101,47

%

71,57

71,84

100,38

%

82,00

97,49

118,89

%

100,0

100,0

100,0

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Cakupan pengawasan

% Capaian

terhadap obat dan makanan berbahaya

2.

Meningkatkan Cakupan pelayanan Kesehatan

serta PHBS Rasio Posyandu per Satuan Balita

Cakupan Rumah dengan bebas jentik Persentase TTU yang memenuhi syarat Persentase TPM yang memenuhi syarat

Cakupan JAGA yang memenuhi syarat Cakupan SAB yang memenuhi syarat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan pendrita penyakit DBD LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

40

Sasaran Strategis

No

Indikator Kinerja Cakupan Desa/kelurahan

Satuan

Target

Realisasi

%

100,0

93,08

93,08

1:

1:

34,91

9.247

15.266

1:

1:

195.519

206.940

Rasio

1 : 3.788

1 : 3.869

97,86

Rasio

1 : 2.576

1 : 3.352

69,88

% Capaian

Universal Child Immunisation (UCI)

3.

Meningkatkan

Rasio puskesmas, poliklinik,

Puskesmas

pustu per satuan penduduk

Rasio

Terakreditasi dan

Rasio rumah sakit per satuan

mempersiap

penduduk

Rasio

62,30

kan puskesmas

Rasio dokter per satuan

BLUD

penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rata – rata

93,89

Untuk mendukung pencapaian Misi ke-satu dan ke-tiga telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, 13 program dan 378 kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 93,89 % Rincian pencapaian dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1.

Sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam JKN dengan indikator kinerjanya adalah : a.

Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat dengan indikator kinerja prosentase pengadaan obat esensial dari target 100 % realisasi pencapaiannya 100 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yang juga mencapai 100 % menunjukkan bahwa adanya konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan obat esensial dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan. Indikator prosentase pengadaan obat essensial ditunjang oleh Program obat dan perbekalan kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan DAK + pendamping APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 19.054.200.000,- dengan realisasi Rp. 15.624.675.543,- (82,00 %) pada program ini ada sisa anggaran dari efisiensi penawaran harga dari E Catalog sebesar Rp.3.429.524.457,- Pogram ini


41

terdiri dari 6 kegiatan yaitu : pengadaan bahan habis pakai laboratorium puskesmas, pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar (DAK), pengadaan bahan Medis pakai Habis/BMPH (DAK), pengadaan perlengkapan Bahan Medis Pakai Habis/BMPH pendukung (DAK), rapat kerja program obat dan BMPH dan Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi farmasi (DAK). b.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari target 100 % realisasi pencapaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang juga mencapai 100 % hal ini dikarenakan sudah adanya anggaran khusus untuk program pelayanan kesehatan penduduk miskin sehingga rujukan bagi pasien masyarakat miskin terlayani. Indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ditunjang oleh Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sebesar Rp. 117.870.444.000,- dengan realisasi Rp. 95.063.186.993,- ( 80,65 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 22.807.257.007,- diantaranya dari kegiatan Pelayanan operasi katarak Rp. 16.507.000,-

dan

Kegiatan

Jaminan

Kesehatan

Pelayanan

Daerah

Rp.

22.790.680.907,- oleh karena jumlah yang dibayarkan sesuai dengan verifikasi yang telah dilaksanakan, bukan berdasarkan klaim dari Rumah Sakit. Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

pelayanan operasi katarak, jaminan pelayanan kesehatan

daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (Banprop 2015) dan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (Banprop 2016) c.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari target 91,25 % realisasi pencapaiannya sebesar 88,01 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,45 % meskipun belum mencapai 100 % namun berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 97,67 % maka terjadi penurunan sebesar 1,22 %. Belum tercapainya target cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan disebabkan oleh karena masih tingginya persalinan oleh paraji yang dirasakan lebih dekat secara kekeluargaan, dan masih banyak anggapan masyarakat apabila kehamilan tidak berisiko maka pemeriksaan kehamilan dan persalinan tidak perlu tenaga kesehatan. Tingginya minat masyarakat

terhadap paraji

ini

juga

ditunjukkan

dengan

melihat

cakupan

pemeriksaan ibu pada saat kehamilan dimana cakupannya cukup tinggi yaitu sebesar 99,5 % namun pada saat persalinan, ibu hamil dan keluarganya lebih memilih LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

42

ditolong oleh paraji, sehingga cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 88,1 %. Salah satu upaya yang akan terus dikembangkan adalah kemitraan bidan dengan paraji, dimana paraji tetap membantu dalam tahapan pasca persalinan dan lebih difungsikan pada perawatan ibu dan bayi setelah persalinan, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan organisasi profesi, pembentukan kelas ibu dan optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil di desa dan pemberdayaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya melalui program perencanaan persalinan daan pencegahan komplikasi (P4K). d.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari target 81,25 % realisasi pencapaiannya sebesar 78,20 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 96,25 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai 97,63 % maka terjadi penurunan yaitu sebesar 1,38 %. Pencapaian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kurang dari 100 % hal ini karena belum seluruhnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya mengetahui tentang tanda bahaya

atau

komplikasi

dan

segera

mendapatkan

tindakan/tatalaksana

kegawatdaruratan oleh petugas kesehatan, salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan ibu hamil, ibu nifas dan ibu bersalin dan keluarganya melalui program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). e.

Cakupan kunjungan bayi dengan target 95,00 % realisasi pencapaiannya 96,21 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,27 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang sebesar 101,16 % maka terjadi peningkatan sebesar 0,11 %. Keberhasilan capaian kinerja cakupan kunjungan bayi sebesar 101,27 % oleh karena kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan bayi sudah mengalami peningkatan. Disamping itu petugas kesehatan yang aktif melakukan kunjungan rumah atau melalui kegiatan posyandu dan kegiatan sweeping posyandu, menunjukan adanya kesadaran para ibu yang mempunyai bayi untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan. Indikator cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan kunjungan bayi ditunjang oleh Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 10.687.059.000,- dengan realisasi Rp. 1.977.751.375,- (18,51 %) pada program ini


43

ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.709.307.625,- Ada kegiatan yg tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sebesar Rp. 8.642.800.000,- oleh karena tidak ada kesesuaian kode rekening untuk transpot masyarakat dari rumah tinggal ke rumah singgah. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan DAK tahun 2016 sebesar Rp. 10.687.059.000,- dengan realisasi Rp. 1.977.751.375,- (18,51 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.709.307.625,- Program ini terdiri dari 10 kegiatan yaitu : Pengiriman peserta bimtek Asuhan Persalinan Normal (APN), peningkatan kemitraan puskesmas PONED dengan Rumah Sakit, pengiriman peserta bimtek Asfixia Bayi Baru Lahir, pengiriman peserta bimtek Pertolongan Persalinan Pertama Gawat Darurat Obsetri & Neonatal (PPGDON), pengiriman peserta bimtek Pelayanan Obsetric dan Neonatal Emergency Dasar (PONED), belanja operasional call center/SMS Gatway program EMAS, rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja, Jaminan Persalinan/JAMPERSAL (DAK), pengiriman peserta bimtek Simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pengiriman peserta bimtek Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBS/MTBM), Program Peningkatan Kesehatan Lansia. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor Tahun 2016 sebesar Rp. 376.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 375.346.250,(99,57 %), program ini terdiri dari 4 kegiatan : Rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan, Bimtek Geriatri bagi dokter dan perawat di puskesmas, Gerakan sehat lanjut usia dan Worshop TOT peningkatan kemampuan sumber daya penggerak lansia. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor Tahun 2016 sebesar Rp. 375.417.000,dengan realisasi sebesar Rp. 371.616.800,- (98,99 %) efisiensi anggaran dari penawaran harga sebesar Rp. 3.800.200,- Program ini terdiri dari 5 kegiatan : Rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan remaja, peningkatan kemampuan KKR/Peer Konselor, orientasi kesehatan reproduksi remaja pada guru SMP/SMU Pembina KKR, Workshop peningkatan kemampuan pengelola petugas reproduksi remaja dan pelatihan penanganan kekerasan terhadap anak bagi petugas. f.

Cakupan puskesmas dengan target 252,50 % realisasi pencapaiannya 252,50 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan capaian kinerja cakupan puskesmas sebesar 100 % bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang juga mencapai 100 % menandakan tidak adanya penambahan jumlah baik jumlah puksesmas maupun kecamatan.


44

g.

Cakupan pembantu puskesmas dengan target 31,57 % realisasi pencapaiannya 35,02 % sehingga realisasi pencapaian kinerjanya sebesar 110,93 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Capaian kinerja cakupan puskesmas pembantu lebih dari 100 % yaitu sebesar 110,93 %, bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yang sebesar 97,01 % maka terjadi peningkatan 13,92 %. Hal ini disebabkan tahun 2016 pemerintah Kabupaten Bogor menambah pembangunan jumlah pustu sebanyak 4 pustu sehingga dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan akan berusaha terus dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengoptimalkan kegiatan

puskesmas

keliling

(pusling)

ke

daerah-daerah

yang

sulit

dijangkau/sulit pemenuhan pelayanan kesehatan. h.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dari target 68,00 % dengan realisasi 70,81 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 104,13 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 104,13 % hal ini disebabkan karena masyarakat sebagian besar sudah memiliki jaminan kesehatan (BPJS) yang berhak mendapatkan pelayanan pertama di puskesmas, sehingga kunjungan puskesmas meningkat. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang sebesar 86,73 % maka terjadi peningkatan yaitu sebesar 17,40 %. Karena dengan adanya pelayanan BPJS masyarakat hampir seluruhnya menggunakan faskes pertama di puskesmas sehingga kunjungan faskes pertama puskesmas mengalami peningkatan. Salah satu upaya yang akan dilakukan terus meningkatkan promosi kesehatan di puskesmas dan masyarakat. Dan diharapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mengerti dan paham sehingga datang ke pelayanan kesehatan (puskesmas). Indikator cakupan pelayanan kesehatan kesehatan ditunjang oleh Program upaya kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 227.308.948.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.151.950.013,- (71,78 %) pada prgram

ini

ada

efisiensi

atau

kegiatan

yang

tidak

diserap

sebesar

Rp.

64.076.962.835,- diantaranya dari kegiatan biaya penunjang pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional FKTP di 101 puskesmas oleh karena dana luncuran tahun 2015 baru masuk dalam perubahan reguler (bulan November) sehingga waktu sangat terbatas untuk merealisasikan kegiatan. Program ini terdiri dari 249 kegiatan yaitu : Operasional di UPT Puskesmas dan jaringannya sebanyak 40 UPT Puskesmas, Operasional UPT Kesja dan jaringannya (BKKM), Operasional UPT


45

Labkesda, Rapat kerja program upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dalam rangka P3K dan pengiriman peserta Bimbingan tehnis PPGD, pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional FKTP di 101 puskesmas, dukungan manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada puskesmas (DAK) dan pelayanan kesehatan masyarakat dan dukungan manajemen di 101 puskesmas. Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya dari target 100 % dengan realisasi 100,0 % maka pencapaian kinerjanya sebesar 100,0 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka tidak terjadi baik peningkatan maupun penurunan, oleh karena adanya sistem yang baik dalam pengadministrasian Apotik, IRTP dan Toko Obat sudah mulai tertib maka pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga capaian kinerja tidak melebihi dari target. Indikator cakupan pengawasan obat dan makanan berbahaya ditunjang oleh Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 140.789.000,- dengan realisasi Rp. 140.784.500,- (100 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.500,- kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu : kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga dan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka produk sertifikasi produk pangan (SPPIRT). 2.

Sasaran kedua, yaitu : Meningkatkan Cakupan pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta PHBS dengan indikator kinerjanya adalah : a.

Prosentase balita gizi buruk dari target 0,018 %

terealisasi 0,017 % sehingga

pencapaian kinerjanya sebesar 105,56 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, dimana prosentase pencapaian balita gizi buruk mencapai 0,019 % dengan capaian kinerja 100 % maka telah terjadi peningkatan sebesar 5,56 %. Bila dilihat dari target maka dikarenakan adanya kenaikan target dari 0.019 % menjadi 0,018 %. Akan tetapi hal ini dimungkinkan bila melihat cakupan keluarga yang telah sadar gizi (Kadarzi) dimana hal tersebut menunjukan adanya peningkatan kesadaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi terutama untuk balitanya. Disamping itu dengan adanya program dan kegiatan pemberian PMT bagi balita gizi buruk sehingga kasus balita gizi buruk mengalami penurunan. b.

Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan dari target 100 % terealisasi 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai


46

maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, yang juga mencapai 100 % . Hal ini menunjukan adanya penanganan balita gizi buruk secara komprehensip melalui pengembangan pelayanan rujukan ke klinik gizi di puskesmas maupun Litbang gizi serta ke Rumah Sakit disamping pelaksanaan pemantauan secara terus menerus baik dalam proses penanganan kasus maupun pasca penanganan dan adanya program pemberian PMT bagi balita. c.

Rasio posyandu per satuan balita dari target 11,79 % terealisasi 8,53 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 72,35 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori cukup. Capaian kinerja rasio posyandu per satuan balita belum mencapai 100 % hal ini disebabkan karena jumlah posyandu yang sedikit sehingga tidak sebanding dengan pertambahan jumlah balita di Kabupaten Bogor. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, maka terjadi penurunan capaian sebesar 4,00 %. Salah satu upaya yang akan dilakukan menggerakan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada di desanya, seperti ikut serta dalam kegiatan posyandu. Indikator prosentase balita gizi buruk, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan dan Rasio posyandu per satuan balita ditunjang oleh Program perbaikan gizi masyarakat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat tahun 2016 sebesar Rp. 4.765.909.000,- dengan realisasi Rp. 6.764.670.400,- (99,97 %) pada program ini ada efisiensi anggaran dari penawaran harga sebesar Rp. 1.238.600,- program ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu : kegiatan pengadaan makanan tambahan dan vitamin, rapat kerja program perbaikan gizi masyarakat, penanggulangan balita gizi buruk dan balita kurang gizi (Banprop 2015), pengiriman bimtek tatalaksana Balita Gizi Buruk, pengiriman bimtek konselor menyusui dan pengiriman bimtek pemantauan pertumbuhan.

d.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari target 82,00 % dengan realisasi 97,49 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 118,89 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Target penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA nasional adalah masih sebesar 80,0 %, bila dibandingkan dengan target tersebut pencapaian Kabupaten Bogor telah melampaui target nasional sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang sebesar 101,96 % artinya terjadi peningkatan capaian sebesar 16,93 %. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sarana kesehatan terutama Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan/Klinik Swasta, dokter praktek ikut dalam pelaksanaan program P2TB dengan menggunakan


47

strategi DOTS, maka pasien yg berobat tercatat seluruhnya dan sistem pencacatan dan pelaporan program TB berubah dari sistem manual menjadi komputerisasi sehingga data-data dapat terlaporkan. e.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari target 100 % realisasi capaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan pencapaian kinerja 100 % ini oleh karena DBD merupakan salah satu penyakit yang diamati dan dapat menimbulkan wabah sehingga sistem kewaspadaan dini (SKD) telah dilakukan dengan baik, selain itu penaganan kasus DBD sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sehingga bila ditemukan kasus secara langsung dapat ditangani mulai dari pelacakan kasus, pengamatan, penyemprotan titik dimana kasus ditemukan sampai dengan rujukan ke Rumah Sakit, sehingga semua kasus dapat ditangani.

f.

Peningkatan cakupan universal child imunization (UCI) desa/kelurahan dari target 100 % dengan realisasi 93,08 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 93,08 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dimana pencapaiannya sebesar 92,40 % maka ada peningkatan sebesar 0,68 %. Capaian UCI belum mencapai 100 % hal ini

disebabkan oleh karena masih adanya orangtua/sekelompok

masyarakat yang menolak dengan alasan kehalalan vaksin, disamping itu juga dengan ditemukannya kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) diwilayah Kabupaten Bogor, masyarakat menjadi resah dan enggan untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Namun bila dibandingkan dengan target cakupan UCI Nasional maupun Propinsi sebenarnya hanya 80,00 % sehingga capaian kita telah melebihi target Nasional dan Propinsi. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dan dampak ikutan dari kasus imunisasi sehingga masyarakat lebih tenang untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ditunjang oleh Program Pencengahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 2.684.775.000,- dengan realisasi Rp. 2.486.378.458,- (92,61 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 198.396.542,- Program ini terdiri dari 12 kegiatan yaitu : penyemprotan/fogging sarang nyamuk, peningkatan survailance epidemiologi dan penanggulangan wabah, pemeriksaan calon jemaah LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

48

haji,

fasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

program

P2TB,

penatalaksanaan

dan

penanggulangan penyakit Diare Ispa, pelaksanaan penanggulangan penyakit Kusta, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual (HIV/AIDS), survailans acut flaccid paralisys (AFP), pelayanan imunisasi, rapat kerja program pencegahan pemberantasan penyakit serta survailance epidemiologi, Pemberian obat masal pencegahan (POMP) Filariasis dan pengiriman peserta bimtek tekhnis VCT HIV. g.

Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis, dari target 95,00 % realisasi pencapaiannya 95,86 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,91 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 100,06 % maka capaian

kinerja

tahun

2016

mengalami

peningkatan

sebesar

0,85

%.

dikarenakan meningkatnya peran serta aktif dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan jentik secara berkala (PJB) khususnya di daerah yang endemis sehingga akan dapat memutuskan mata rantai pembiakan nyamuk dan mencegah penyebaran penyakit secara lebih luas. h.

Cakupan TTU yang memenuhi syarat dari target 78,72 % dengan realisasi 79,03 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,39 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 100,05 % maka capaian kinerja tahun 2015 maka capaian

kinerja

mengalami

peningkatan

sebesar

0,34

%.

Keberhasilan

meningkatnya capaian kinerja dikarenakan meningkatnya pembinaan petugas kepada masyarakat khususnya penanggung jawab tempat-tempat umum disamping itu juga meningkatnya kesadaran masyarakat

sendiri

akan

pentingnya sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. i.

Cakupan TPM yang memenuhi syarat dari target 90,46 % dengan realisasi 90,67 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,23 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 100,21 % maka capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar

0,02

%.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

masyarakat

khususnya

pemilik/penanggung jawab tempat pengelolaan makanan telah memahami , sadar dan sukarela memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditentukan dalam mengelola jasa pengelolaan makanannya. j.

Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan sarana air bersih (SAB) yang memenuhi syarat kesehatan dari target 71,57 % dengan realisasi 71,84 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,38 % berdasarkan standar yang dipakai maka


49

pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2015 yaitu sebesar 100,18 % maka capaian realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2 %. k.

Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan Jamban Keluarga (JAGA) dari target 71,63 % dengan realisasi 72,68 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,47 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 yaitu sebesar 102,17 % maka capaian tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,7 %. Cakupan Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga (JAGA) dengan capaian kinerja lebih dari 100 %. Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan sarana air bersih (SAB) dan Cakupan Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga (JAGA) dengan capaian kinerja lebih dari 100 %, dikarenakan keberhasilan petugas dalam pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya penyediaan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu adanya koordinasi dengan SKPD yang terkait dalam pembangunan rumah sehat / layak huni yang juga meningkatkan jumlah sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Indikator cakupan rumah dengan bebas jentik, prosentase TTU yang memenuhi syarat, prosentase TPM yang memenuhi syarat, cakupan JAGA yang memenuhi syarat dan cakupan SAB yang memenuhi syarat ditunjang oleh Program pengembangan lingkungan sehat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 552.879.000,- dengan realisasi Rp. 511.278.400,- (92,48 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 41.600.600,- program ini terdidiri dari 4 kegiatan yaitu : pengawasan hygiene sanitasi tempat-tempet umum, sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), pengawasan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan rapat kerja program pengembangan lingkungan sehat. Peningkatan cakupan desa siaga aktif, dari target yang ditetapkan yaitu 85,00 % terealisasi 67,97 % (295 desa siaga) sehingga capaiannya 79,96 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana capaiannya 79,20 % mengalami peningkatan sebesar 0,76 % (dari 275 desa siaga menjadi 295 desa siaga) di Kabupaten Bogor. Penetapan target desa siaga memang dilakukan secara bertahap mengingat proses pelaksanaannya tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja namun melibatkan sektor lain dan peran serta aktif masyarakat sendiri. Pencapaian kinerja mencapai 79,96 % menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dengan adanya kebijakan Kementrian Kesehatan bahwa seluruh desa harus melaksanakan program desa siaga meskipun secara


50

bertahap dan untuk Kabupaten Bogor menjadi salah satu indikator kinerja yang tertuang di dalam RPJMD. Indikator cakupan desa siaga aktif ditunjang oleh Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 2.750.617.000,- dengan realisasi Rp. 2.537.727.360,- (92,26 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 212.889.640,- Program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu : penyediaan media penyuluhan kesehatan, penyuluhan kesehatan, peningkatan kesehatan Lintas Sektor dan UKBM, rapat kerja bidang promosi dan SDK, peringatan hari kesehatan nasional (HKN), pengadaan set promosi kesehatan (DAK) dan penyusunan peraturan Bupati tentang Implementasi Perda KTR. 3.

Sasaran ketiga, yaitu : Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan mempersiap kan puskesmas BLUD dengan indikator kinerjanya adalah : a.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk target 1 : 195.519 realisasi pencapaiannya 1 : 206.940 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 62,30 %, maka pencapaiannnya termasuk dalam katagori kurang. Akan tetapi jika target 2016 dibandingkan dengan target tahun 2015 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1 : 205.948 maka target Rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami peningkatan artinya bila pada tahun 2015, satu rumah sakit dapat melayani penduduk sebanyak 205.948 jiwa maka pada tahun 2016 satu rumah sakit melayani 195.519 jiwa.

b.

Rasio dokter per satuan penduduk dari target 1 :3.788 dengan realisasi 1 : 3.869 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 97,86 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Pencapaian kurang dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah dokter di Kabupaten Bogor dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang akan dilakukan dengan menambah jumlah tenaga dokter di puskesmas.

c.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk dari target 1 : 2.576 dengan realisasi 1 : 3.352 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 69,88 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori cukup. Pencapaian kurang dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah tenaga medis di Kabupaten Bogor dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya dan dibarengi dengan adanya kebijakan Moratorium CPNS 2015-2019 MenPan “mengkaji tentang Moratorium (pengehentian) perekrutan CPNS selama 5 tahun kedepan sehingga tidak ada penambahan pegawai.


51

Indikator Rasio dokter per satuan penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk ditunjang oleh Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu : penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 185.828.000,dengan realisasi Rp. 180.403.500,- ( 97,08 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.424.500,- Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu : pembinaan mental dan rohani bagi aparatur dan penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan. d.

Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan penduduk dari target 1 : 9.247 dengan realisasi 1 : 15.266 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 33,91 %. Berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori sangat kurang. Bila dibandingkan dengan target tahun 2015 ada peningkatan dari target dari 1 : 9.394 menjadi 1 : 9.247, akan tetapi pencapaian mengalami penurunan sebesar 7,93 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 52,60 %. Oleh karena Balai Pengobatan yang masa berlakunya sampai dengan tahun 2015 belum memperpanjang menjadi ijin Klinik yang harus berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 sehingga capaian menjadi turun, upaya yang akan dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi ke klinik-klinik yang belum memperpanjang masa berlakunya. Indikator cakupan puskesmas, cakupan puskesmas pembantu dan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk ditunjang oleh program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 52.532.277.000,- dengan realisasi Rp. 46.137.984.540,- ( 87,83 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran tidak diserap sebesar Rp. 6.394.292.460,- diantaranya dari kegiatan pengadaan puskesmas keliling (DAK) pengadaan pusling double garden tidak direalisasikan oleh karena tidak ada dalam e catalog kemudian diadakan pengadaan langsung akan tetapi tidak cukup waktu, pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas (DAK), pengadaan Generator (DAK) dan revitalisasi pagar pustu pasir jambu. Program ini terdiri dari 61 kegiatan yaitu : pengadaan puskesmas keliling (DAK), pengadaan ambulance (DAK), pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas (DAK), pengadaan alat-alat laboratorium puskesmas (DAK), pengadaan lemari Es Vaksin puskesmas (DAK), pengadaan PTM Kit di puskesmas (DAK), pengadaan generator (DAK), pengadaan peralatan sistem informasi kesehatan di puskesmas (DAK), pengadaan meubelair puskesmas,


52

pengadaan alat-alat kedokteran pukesmas, pembangunan puskesmas pembantu sebanyak 4 buah (batok, Sukaresmi, sindang reret dan ciasihan), revitalisasi pagar pustu pasir jambu, revitalisasi/rehab puskesmas sebanyak 10 buah ( Puskesmas ragajaya,

lebakwangi, gandoang,

rancabungur,

cirimekar,

balekambang

dan

banjarsari, Kiarapandak, ciseeng, pamijahan), revitalisasi/rehab pustu sebanyak 5 buah (Bojong kulur, kelurahan tengah, mampir, cadas ngampar dan cibunian) pemagaran puskesmas/pustu sebanyak 4 puskesmas (pasir angin, sukajaya, Bojong Nangka dan sukamakmur), penataan halaman parkir puskesmas Tanjungsari, pemasangan turap penahan tanah pustu Harapan Jaya, pembangunan ruang practical to Lunch dan ruang Unit Gawat Darurat pusk Cibeuteung Udik, penataan area parkir pustu pasir angin, pemasangan turap puskesmas cilebut, pengadaan lemari es vaksin puskesmas, pengurusan surat ijin operasional puskesmas, pembangunan halaman puskesmas ciangsana, pembangunan puskesmas jasinga, pembangunan turap puskesmas tajur, rehabilitasi puskesmas DTP Parung dan pembangunan instalasi pegolahan air limbah UPT sebanyak 16 puskesmas (jasinga, cigudeg, citeureup, ciampea, sukaraja, parung, parung panjang, jonggol, cigombong, cileungsi, ciawi, bantarjaya, karadenan, leuwiliang, Sentul dan dramaga) Misi-3 1. Meningkatnya daya dukung pelayanan kesehatan. No

1.

Sasaran Strategis PENUNJANG

Indikator Kinerja

Meningkatkan

Terwujudnya

kapasitas

kelancaran

sumber daya

pelayanan

sarana dan

administrasi

prasarana kerja

perkantoran

Satuan

Target

Realisasi

%

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

% Capaian

serta kualitas aparatur

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

2.

Meningkatkan

Terwujudnya

fungsi

peningkatan


53

No

Sasaran Strategis koordinasi,

Indikator Kinerja kapasitas dan

regulasi dan

kinerja sumber

fasilitas

daya aparatur

Satuan

Target

Realisasi

%

100,0

100,0

% Capaian

pelayanan kesehatan pemerintah, swasta daan lintas sektor 3.

Meningkatkan

Tersusunnya

jejaring

perencanaan

pelayanan

dan laporan

kesehatan

yang akuntabel

100,0

100,0

Untuk mendukung Misi 2 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, 4 program dan 39 kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 100,0 %. Rincian pencapaian dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut : 1)

Sasaran pertama, meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan indikator kinerja terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100 % tercapai 100 % dan terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

dengan target 100 % tercapai 100 %,

berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan penunjang adminsitrasi perkantoran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran ditunjang oleh Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten

tahun

2016

sebesar

Rp.

19.662.850.000,-

dengan

realisasi

Rp.

19.273.163.693,- ( 98,02 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 389.686.307,- dari penawaran harga lelang. Program ini terdiri dari 15 kegiatan yaitu, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

54

peraturan perundangan-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran, pelayanan dokumentasi dan

arsip

SKPD,

penyediaan

pelayanan

administrasi

kepegawaian,

pelayanan

administrasi barang dan pelayanan keamanan kantor. Indikator terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur ditunjang oleh Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 3.153.998.000,- dengan realisasi Rp. 2.728.590.304,- ( 86,51 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran sebesar Rp. 425.407.696,- diantaranya dari kegiatan rehabilitasi rumah dinas puskesmas Sukadamai oleh karena ditinggal pihak ke tiga. Program kegitan ini terdiri dari 14 kegiatan yaitu : pengadaan meubelair, pengadaan peralatan kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, reitalisasi rumah dinas Puskesmas Ciasmara, rehabilitasi rumah dinas Puskesmas Dago, Karadenan, Tenjo, Sukadamai dan Cirimekar, pemasangan partisi dan peralatan interior kantor dinas, penyediaan kendaraan bermotor dinas (DAK) dan penyediaan peralatan kantor (DAK). 2)

Sasaran kedua, meningkatnya jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan dengan indikator kinerjanya terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur dengan target 100 % pencapaiannya 100 %. Pencapaian tersebut dikontribusikan dengan adanya penambahan sarana mobilitas darat , sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja. Indikator terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur ditunjang oleh Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 185.828.000,- dengan realisasi Rp. 180.403.500,- ( 97,08 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.424.500,- Program ini terdidiri dari 2 kegiatan yaitu : pembinaan mental dan rohani bagi aparatur dan penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan.

3).

Sasaran ketiga, terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD dengan indikator kinerjanya tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel dengan target kinerja 100 % dan pencapaian 100 %, berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Indikakator tersusunya perencanaan dan laporan yang akuntabel ditunjang oleh Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 899.219.000,- dengan realisasi LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016

55

Rp. 845.097.625,- ( 93,98 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 54.121.375,- program kegiatan ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu : penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan keauangan SKPD, publikasi kinerja dan penyusunan renja SKPD. Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 16.522.241.000,- dengan realisasi Rp. 15.833.020.275,- ( 95,83 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 689.220.725,- diantaranya dari kegiatan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) puskesmas. Program ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu : monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan dan pengembangan data kesehatan, pembinaan sarana institusi swasta, jasa pelayanan kesehatan, rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan program, akreditasi puskesmas, persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seleksi dan pembinaan tenaga kesehatan teladan. 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam tahun 2016 Pendapatan Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp. 134.296.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 147.146.404.639,- atau tercapai 109,57 %. Belanja

Dinas

Kesehatan

tahun

2016

dialokasikan

sebesar

Rp.

600.228.436.000,- terealisasi sebesar Rp. 492.394.249.438,- atau terserap 82,03 %. Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2016 sebagai berikut : No

Uraian

A.

PENDAPATAN Retribusi pelayanan kesehatan

B.

BELANJA 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2. BELANJA LANGSUNG (BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN) - Belanja Pegawai - Belanja barang dan

% Realisasi

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

134.296.680.000,-

147.146.404.639,-

109,57

120.704.036.000,-

120.310.588.257,-

99,67

120.704.036.000,-

120.310.588.257,-

99,67

479.524.400.000,-

372.083.661.181,-

77,59

29.284.749.000,347.208.171.000,-

27.679.101.250,271.535.746.379,-

94,52 78,21


56

No

C.

Uraian

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Realisasi

Jasa - Belanja Modal

103.031.480.000,-

72.868.420.148,-

70,72

JUMLAH BELANJA

479.524.400.000,-

372.083.267.777,-

77,59

(465.938.406.000,-)

(344.343.288.395,-)

73,99

SURPLUS / (DEFISIT)

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2016 sebesar Rp. 479.524.400.000,- terealisasi sebesar Rp.372.083.661.181,- atau terserap 77,59 %. Tidak terserapnya dana belanja langsung tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dari selisih penawaran pihak ketiga, tidak dilelangkan (karena waktu yang tidak cukup), pemutusan kontrak, efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah terintegrasi dengan sumber dana lain dan adanya beberapa kegiatan yang memang tidak direalisasikan oleh karena disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan seperti kejadian luar biasa yang memang sesuai dengan kejadian yang terjadi serta kegiatan Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Nasional FKTP puskesmas oleh karena dana luncuran tahun 2015 baru masuk dalam perubahan reguler (bulan November) sehingga waktu sangat terbatas untuk merealisasikan kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi APBD (LRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 disajikan dalam Lampiran : 4.


57

IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Bogor

dalam

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama tahun 2016, sehingga beberapa program / kegiatan belum dapat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2016, antara lain : Kendala pencapaian kinerja sasaran : a. Masih adanya daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau oleh petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara rutin karena kondisi geografis dan keterbatasan sarana serta tenaga di puskesmas setempat sehingga beberapa cakupan program kesehatan belum memenuhi target atau harapan. b. Belum tercakupnya seluruh pelaporan dari pelayanan kesehatan swasta menyebabkan pencapaian

indikator

sasaran

belum

sepenuhnya

menggambarkan

kondisi

yang

sebenarnya, seperti cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, c. Penetapan target khususnya yang berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan realisasi jumlah penduduk yang ada sehingga pada pencapaian hasilnya terjadi kesenjangan yang cukup besar. Kendala pencapaian kinerja kegiatan : a. Beberapa

kegiatan

yang

tidak

terealisasi

oleh

karena

belum

terpenuhinya

persyaratan/kejelasan tentang kondisi yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.


58

Upaya pemecahan masalah : a. Meningkatkan pembinaan teknis ke pelayanan kesehatan swasta untuk pelaporan dan mengupayakan adanya surat intruksi dari penentu kebijakan untuk mekanisme sistem pelaporan di sarana pelayanan kesehatan swasta yang dikaitkan dengan insentif kemudahan maupun sanksi bagi pelayanan kesehatan swasta. b. Meningkatkan

koordinasi

lintas

program

dalam

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan dalam rangka keterpaduan program c. Mereview target dengan perhitungan proyeksi yang lebih tepat diselaraskan dengan pertumbuhan penduduk sehingga memperkecil kesenjangan pencapaian d. Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016 secara tepat waktu.


59


60

. RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LK) merupakan amanat Peraturan Presiden Rebuplik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pemerintah kepada masyarakat. LK disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor adalah Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat. Penetapan visi ini dimaksud bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungan untuk bersikap dan berprilaku hidup sehat. Keterjangkauan dan kemandirian masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan tidak terbatas pada pemanfaatan sarana kesehatan pemerintah saja tetapi juga sarana kesehatan swasta. Pada tahun 2016, dari dana APBD Kabupaten Bogor telah ditetapkan anggaran kesehatan sebagai berikut : anggaran pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 134.296.680.000,- Anggaran belanja Dinas Kesehatan tahun 2016 sebesar Rp. 600.228.436.000,- terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp. 120.704.036.000,- (20,10%) dan belanja langsung (BL) sebesar Rp. 479.524.400.000,- (79,95%) Pada belanja tidak langsung (BTL) terdiri dari belanja pegawai Rp. 120.704.036.000,- (100%) sedangkan pada belanja langsung (BL) proporsi terbesar adalah untuk belanja Barang dan Jasa Rp.347.208.171.000,(72,41%) belanja Modal Rp. 103.031.480.000,- (21,48 %) kemudian belanja pegawai Rp. 29.284.749.000,- (6,11%). Dalam APBD termasuk juga anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Propinsi/Bantuan Gubernur sebesar Rp. 35.200.460.000,- dan APBN (DAK) sebesar Rp. 81.659.582.000,Pencapaian indikator sasaran seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut : Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar ; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per penduduk mencapai 1: 15.266 dari target 1:9.247 Rasio Rumah Sakit per penduduk 1:206.940 dari target 1:195.519, Prosentase pengadaan obat essensial mencapai 100 % dari target 100 %, cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin mencapai 100 % dari target 100 %, cakupan pelayanan kesehatan masyarakat mencapai 70,81 % dari target 68,00 %, Cakupan pengawasan obat dan makanan berbahaya mencapai 100 % dari target 100 %, Prosentase balita gizi buruk mencapai 0.017 % dari target 0.018 %, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai 100 % dari target 100 %, Rasio posyandu per Satuan Balita baru mencapai 8,53 % dari target 11,79 %, Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru mencapai 88,01 % dari target 91,25 %, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 78,20 % dari target 81,25 %, Cakupan kunjungan bayi 96,21 % dari target 95,00 %, Cakupan puskesmas 252,50 % dari

target 252,50 %, Cakupan puskesmas pembantu 31,11 % dari target 35,02 %, Cakupan UCI mencapai 93,08 % dari target 100,00 %, Rasio dokter per satuan penduduk mencapai 1:4.989 dari target 1:3869 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1 : 4.259 dari target 1:3.352, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 97,49 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100 % dari target 100 %, Rumah dengan bebas jentik didaerah endemis mencapai 95,86 % dari target 95,00 %, Prosentase TTU yang memenuhi syarat mencapai 79,03 % dari target 78,72 %, Prosentase TPM yang memenuhi syarat telah mencapai 90,67 % dari target 90,46 %, cakupan Sarana Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 71,84 % dari target 71,57 %, cakupan Jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi syarat mencapai 72,68 % dari target 71,63 % dan peningkatan Cakupan desa siaga aktif mencapai 63,36 % dari target 85,00 %. Untuk mendukung pencapaian Misi ke-satu dan ke-tiga telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, 13 program dan 378 kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 91,09 % Rincian pencapaian dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1. Sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam JKN dengan indikator kinerjanya adalah : a. Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat dengan indikator kinerja rosentase pengadaan obat esensial dari target 100 % realisasi pencapaiannya 100 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yang juga mencapai 100 % menunjukkan bahwa adanya konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan obat esensial dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan. Indikator prosentase pengadaan obat essensial ditunjang oleh Program obat dan perbekalan kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan DAK + pendamping APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 19.054.200.000,- dengan realisasi Rp. 15.624.675.543,- (82,00 %) pada program ini ada sisa anggaran dari efisiensi penawaran harga dari E Catalog sebesar Rp.3.429.524.457,- Pogram ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu : pengadaan bahan habis pakai laboratorium puskesmas, pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar (DAK), pengadaan bahan Medis pakai Habis/BMPH (DAK), pengadaan perlengkapan Bahan Medis Pakai Habis/BMPH pendukung (DAK), rapat kerja program obat dan BMPH dan Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi farmasi (DAK). b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari target 100 % realisasi pencapaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang juga mencapai 100 % hal ini dikarenakan sudah adanya anggaran khusus untuk program pelayanan kesehatan penduduk miskin sehingga rujukan bagi pasien masyarakat miskin terlayani. Indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ditunjang oleh Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sebesar Rp. 117.870.444.000,- dengan realisasi Rp. 95.063.186.993,- ( 80,65 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan

kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 22.807.257.007,- diantaranya dari kegiatan Pelayanan operasi katarak Rp. 16.507.000,- dan Kegiatan Jaminan Kesehatan Pelayanan Daerah Rp. 22.790.680.907,- oleh karena jumlah yang dibayarkan sesuai dengan verifikasi yang telah dilaksanakan, bukan berdasarkan klaim dari Rumah Sakit. Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu : pelayanan operasi katarak, jaminan pelayanan kesehatan daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (Banprop 2015) dan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (Banprop 2016) c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari target 91,25 % realisasi pencapaiannya sebesar 88,01 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,45 % meskipun belum mencapai 100 % namun berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 97,67 % maka terjadi penurunan sebesar 1,22 %. Belum tercapainya target cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan disebabkan oleh karena masih tingginya persalinan oleh paraji yang dirasakan lebih dekat secara kekeluargaan, dan masih banyak anggapan masyarakat apabila kehamilan tidak berisiko maka pemeriksaan kehamilan dan persalinan tidak perlu tenaga kesehatan. Tingginya minat masyarakat terhadap paraji ini juga ditunjukkan dengan melihat cakupan pemeriksaan ibu pada saat kehamilan dimana cakupannya cukup tinggi yaitu sebesar 99,5 % namun pada saat persalinan, ibu hamil dan keluarganya lebih memilih ditolong oleh paraji, sehingga cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 88,1 %. Salah satu upaya yang akan terus dikembangkan adalah kemitraan bidan dengan paraji, dimana paraji tetap membantu dalam tahapan pasca persalinan dan lebih difungsikan pada perawatan ibu dan bayi setelah persalinan, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan organisasi profesi, pembentukan kelas ibu dan optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil di desa dan pemberdayaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya melalui program perencanaan persalinan daan pencegahan komplikasi (P4K). d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari target 81,25 % realisasi pencapaiannya sebesar 78,20 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 96,25 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai 97,63 % maka terjadi penurunan yaitu sebesar 1,38 %. Pencapaian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kurang dari 100 % hal ini karena belum seluruhnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya mengetahui tentang tanda bahaya atau komplikasi dan segera mendapatkan tindakan/tatalaksana kegawatdaruratan oleh petugas kesehatan, salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan ibu hamil, ibu nifas dan ibu bersalin dan keluarganya melalui program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). e. Cakupan kunjungan bayi dengan target 95,00 % realisasi pencapaiannya 96,21 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,27 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang sebesar 101,16 % maka terjadi peningkatan sebesar 0,11 %. Keberhasilan capaian kinerja cakupan kunjungan bayi sebesar 101,27 % oleh karena kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan bayi sudah mengalami peningkatan. Disamping itu petugas kesehatan yang aktif melakukan kunjungan rumah atau melalui kegiatan posyandu dan

kegiatan sweeping posyandu, menunjukan adanya kesadaran para ibu yang mempunyai bayi untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan. Indikator cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan kunjungan bayi ditunjang oleh Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 10.687.059.000,- dengan realisasi Rp. 1.977.751.375,(18,51 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.709.307.625,- Ada kegiatan yg tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sebesar Rp. 8.642.800.000,- oleh karena tidak ada kesesuaian kode rekening untuk transpot masyarakat dari rumah tinggal ke rumah singgah. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan DAK tahun 2016 sebesar Rp. 10.687.059.000,- dengan realisasi Rp. 1.977.751.375,(18,51 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.709.307.625,- Program ini terdiri dari 10 kegiatan yaitu : Pengiriman peserta bimtek Asuhan Persalinan Normal (APN), peningkatan kemitraan puskesmas PONED dengan Rumah Sakit, pengiriman peserta bimtek Asfixia Bayi Baru Lahir, pengiriman peserta bimtek Pertolongan Persalinan Pertama Gawat Darurat Obsetri & Neonatal (PPGDON), pengiriman peserta bimtek Pelayanan Obsetric dan Neonatal Emergency Dasar (PONED), belanja operasional call center/SMS Gatway program EMAS, rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja, Jaminan Persalinan/JAMPERSAL (DAK), pengiriman peserta bimtek Simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pengiriman peserta bimtek Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBS/MTBM), Program Peningkatan Kesehatan Lansia. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor Tahun 2016 sebesar Rp. 376.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 375.346.250,- (99,57 %), program ini terdiri dari 4 kegiatan : Rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan, Bimtek Geriatri bagi dokter dan perawat di puskesmas, Gerakan sehat lanjut usia dan Worshop TOT peningkatan kemampuan sumber daya penggerak lansia. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor Tahun 2016 sebesar Rp. 375.417.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 371.616.800,- (98,99 %) efisiensi anggaran dari penawaran harga sebesar Rp. 3.800.200,- Program ini terdiri dari 5 kegiatan : Rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan remaja, peningkatan kemampuan KKR/Peer Konselor, orientasi kesehatan reproduksi remaja pada guru SMP/SMU Pembina KKR, Workshop peningkatan kemampuan pengelola petugas reproduksi remaja dan pelatihan penanganan kekerasan terhadap anak bagi petugas. f. Cakupan puskesmas dengan target 252,50 % realisasi pencapaiannya 252,50 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan capaian kinerja cakupan puskesmas sebesar 100 % bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang juga mencapai 100 % menandakan tidak adanya penambahan jumlah baik jumlah puksesmas maupun kecamatan. g. Cakupan pembantu puskesmas dengan target 31,57 % realisasi pencapaiannya 35,02 % sehingga realisasi pencapaian kinerjanya sebesar 110,93 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Capaian kinerja cakupan puskesmas pembantu lebih dari 100 % yaitu sebesar 110,93 %, bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 yang sebesar 97,01 % maka terjadi peningkatan 13,92 %. Hal ini

disebabkan tahun 2016 pemerintah Kabupaten Bogor menambah pembangunan jumlah pustu sebanyak 4 pustu sehingga dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan akan berusaha terus dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengoptimalkan kegiatan puskesmas keliling (pusling) ke daerah-daerah yang sulit dijangkau/sulit pemenuhan pelayanan kesehatan. h. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dari target 68,00 % dengan realisasi 70,81 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 104,13 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 104,13 % hal ini disebabkan karena masyarakat sebagian besar sudah memiliki jaminan kesehatan (BPJS) yang berhak mendapatkan pelayanan pertama di puskesmas, sehingga kunjungan puskesmas meningkat. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang sebesar 86,73 % maka terjadi peningkatan yaitu sebesar 17,40 %. Karena dengan adanya pelayanan BPJS masyarakat hampir seluruhnya menggunakan faskes pertama di puskesmas sehingga kunjungan faskes pertama puskesmas mengalami peningkatan. Salah satu upaya yang akan dilakukan terus meningkatkan promosi kesehatan di puskesmas dan masyarakat. Dan diharapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mengerti dan paham sehingga datang ke pelayanan kesehatan (puskesmas). Indikator cakupan pelayanan kesehatan kesehatan ditunjang oleh Program upaya kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 227.308.948.000,dengan realisasi sebesar Rp. 163.151.950.013,- (71,78 %) pada prgram ini ada efisiensi atau kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 64.076.962.835,- diantaranya dari kegiatan biaya penunjang pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional FKTP di 101 puskesmas oleh karena dana luncuran tahun 2015 baru masuk dalam perubahan reguler (bulan November) sehingga waktu sangat terbatas untuk merealisasikan kegiatan. Program ini terdiri dari 249 kegiatan yaitu : Operasional di UPT Puskesmas dan jaringannya sebanyak 40 UPT Puskesmas, Operasional UPT Kesja dan jaringannya (BKKM), Operasional UPT Labkesda, Rapat kerja program upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dalam rangka P3K dan pengiriman peserta Bimbingan tehnis PPGD, pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional FKTP di 101 puskesmas, dukungan manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada puskesmas (DAK) dan pelayanan kesehatan masyarakat dan dukungan manajemen di 101 puskesmas. Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya dari target 100 % dengan realisasi 100,0 % maka pencapaian kinerjanya sebesar 100,0 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka tidak terjadi baik peningkatan maupun penurunan, oleh karena adanya sistem yang baik dalam pengadministrasian Apotik, IRTP dan Toko Obat sudah mulai tertib maka pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga capaian kinerja tidak melebihi dari target. Indikator cakupan pengawasan obat dan makanan berbahaya ditunjang oleh Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 140.789.000,- dengan realisasi Rp. 140.784.500,- (100 %) pada program ini ada efisiensi anggaran

sebesar Rp. 4.500,- kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu : kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga dan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka produk sertifikasi produk pangan (SPPIRT). 2. Sasaran kedua, yaitu : Meningkatkan Cakupan pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta PHBS dengan indikator kinerjanya adalah : a. Prosentase balita gizi buruk dari target 0,018 % terealisasi 0,017 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 105,56 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, dimana prosentase pencapaian balita gizi buruk mencapai 0,019 % dengan capaian kinerja 100 % maka telah terjadi peningkatan sebesar 5,56 %. Bila dilihat dari target maka dikarenakan adanya kenaikan target dari 0.019 % menjadi 0,018 %. Akan tetapi hal ini dimungkinkan bila melihat cakupan keluarga yang telah sadar gizi (Kadarzi) dimana hal tersebut menunjukan adanya peningkatan kesadaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi terutama untuk balitanya. Disamping itu dengan adanya program dan kegiatan pemberian PMT bagi balita gizi buruk sehingga kasus balita gizi buruk mengalami penurunan. b. Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan dari target 100 % terealisasi 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, yang juga mencapai 100 % . Hal ini menunjukan adanya penanganan balita gizi buruk secara komprehensip melalui pengembangan pelayanan rujukan ke klinik gizi di puskesmas maupun Litbang gizi serta ke Rumah Sakit disamping pelaksanaan pemantauan secara terus menerus baik dalam proses penanganan kasus maupun pasca penanganan dan adanya program pemberian PMT bagi balita. c. Rasio posyandu per satuan balita dari target 11,79 % terealisasi 8,53 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 72,35 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori cukup. Capaian kinerja rasio posyandu per satuan balita belum mencapai 100 % hal ini disebabkan karena jumlah posyandu yang sedikit sehingga tidak sebanding dengan pertambahan jumlah balita di Kabupaten Bogor. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, maka terjadi penurunan capaian sebesar 4,00 %. Salah satu upaya yang akan dilakukan menggerakan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada di desanya, seperti ikut serta dalam kegiatan posyandu. Indikator prosentase balita gizi buruk, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan dan Rasio posyandu per satuan balita ditunjang oleh Program perbaikan gizi masyarakat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat tahun 2016 sebesar Rp. 4.765.909.000,- dengan realisasi Rp. 6.764.670.400,- (99,97 %) pada program ini ada efisiensi anggaran dari penawaran harga sebesar Rp. 1.238.600,program ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu : kegiatan pengadaan makanan tambahan dan vitamin, rapat kerja program perbaikan gizi masyarakat, penanggulangan balita gizi buruk dan balita kurang gizi (Banprop 2015), pengiriman bimtek tatalaksana Balita Gizi Buruk, pengiriman bimtek konselor menyusui dan pengiriman bimtek pemantauan pertumbuhan. d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari target 82,00 % dengan realisasi 97,49 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar

118,89 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Target penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA nasional adalah masih sebesar 80,0 %, bila dibandingkan dengan target tersebut pencapaian Kabupaten Bogor telah melampaui target nasional sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang sebesar 101,96 % artinya capaian tidak ada kenaikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sarana kesehatan terutama Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan/Klinik Swasta, dokter praktek ikut dalam pelaksanaan program P2TB dengan menggunakan strategi DOTS, maka pasien yg berobat tercatat seluruhnya dan sistem pencacatan dan pelaporan program TB berubah dari sistem manual menjadi komputerisasi sehingga data-data dapat terlaporkan. e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari target 100 % realisasi capaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan pencapaian kinerja 100 % ini oleh karena DBD merupakan salah satu penyakit yang diamati dan dapat menimbulkan wabah sehingga sistem kewaspadaan dini (SKD) telah dilakukan dengan baik, selain itu penaganan kasus DBD sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sehingga bila ditemukan kasus secara langsung dapat ditangani mulai dari pelacakan kasus, pengamatan, penyemprotan titik dimana kasus ditemukan sampai dengan rujukan ke Rumah Sakit, sehingga semua kasus dapat ditangani. f.

Peningkatan cakupan universal child imunization (UCI) desa/kelurahan dari target 100 % dengan realisasi 93,08 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 90,78 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dimana pencapaiannya sebesar 92,40 % maka ada peningkatan sebesar 0,68 %. Capaian UCI belum mencapai 100 % hal ini disebabkan oleh karena masih adanya orangtua/sekelompok masyarakat yang menolak dengan alasan kehalalan vaksin, disamping itu juga dengan ditemukannya kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) diwilayah Kabupaten Bogor, masyarakat menjadi resah dan enggan untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Namun bila dibandingkan dengan target cakupan UCI Nasional maupun Propinsi sebenarnya hanya 80,00 % sehingga capaian kita telah melebihi target Nasional dan Propinsi. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dan dampak ikutan dari kasus imunisasi sehingga masyarakat lebih tenang untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ditunjang oleh Program Pencengahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 2.684.775.000,- dengan realisasi Rp. 2.486.378.458,- (92,61 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 198.396.542,- Program ini terdiri dari 12 kegiatan yaitu : penyemprotan/fogging sarang nyamuk, peningkatan survailance epidemiologi dan penanggulangan wabah, pemeriksaan calon jemaah haji, fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2TB, penatalaksanaan dan penanggulangan penyakit Diare Ispa, pelaksanaan penanggulangan penyakit Kusta, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual (HIV/AIDS), survailans acut flaccid paralisys (AFP), pelayanan imunisasi, rapat kerja

program pencegahan pemberantasan penyakit serta survailance epidemiologi, Pemberian obat masal pencegahan (POMP) Filariasis dan pengiriman peserta bimtek tekhnis VCT HIV. g. Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis, dari target 95,00 % realisasi pencapaiannya 95,86 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,91 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 100,06 % maka capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,85 %. dikarenakan meningkatnya peran serta aktif dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan jentik secara berkala (PJB) khususnya di daerah yang endemis sehingga akan dapat memutuskan mata rantai pembiakan nyamuk dan mencegah penyebaran penyakit secara lebih luas. h. Cakupan TTU yang memenuhi syarat dari target 78,72 % dengan realisasi 79,03 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,39 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 100,05 % maka capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,34 %. Keberhasilan meningkatnya capaian kinerja dikarenakan meningkatnya pembinaan petugas kepada masyarakat khususnya penanggung jawab tempat-tempat umum disamping itu juga meningkatnya kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. i.

Cakupan TPM yang memenuhi syarat dari target 90,46 % dengan realisasi 90,67 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,23 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 100,21 % maka capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,02 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat khususnya pemilik/penanggung jawab tempat pengelolaan makanan telah memahami , sadar dan sukarela memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditentukan dalam mengelola jasa pengelolaan makanannya.

j.

Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan sarana air bersih (SAB) yang memenuhi syarat kesehatan dari target 71,57 % dengan realisasi 71,84 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,38 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2015 yaitu sebesar 100,18 % maka capaian realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,2 %.

k. Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan Jamban Keluarga (JAGA) dari target 71,63 % dengan realisasi 72,68 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,47 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 yaitu sebesar 102,17 % maka capaian tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,7 %. Cakupan Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga (JAGA) dengan capaian kinerja lebih dari 100 %. Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan sarana air bersih (SAB) dan Cakupan Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga (JAGA) dengan capaian kinerja lebih dari 100 %, dikarenakan keberhasilan petugas dalam pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya penyediaan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu adanya koordinasi dengan SKPD yang terkait dalam

pembangunan rumah sehat / layak huni yang juga meningkatkan jumlah sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Indikator cakupan rumah dengan bebas jentik, prosentase TTU yang memenuhi syarat, prosentase TPM yang memenuhi syarat, cakupan JAGA yang memenuhi syarat dan cakupan SAB yang memenuhi syarat ditunjang oleh Program pengembangan lingkungan sehat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 552.879.000,- dengan realisasi Rp. 511.278.400,- (92,48 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 41.600.600,- program ini terdidiri dari 4 kegiatan yaitu : pengawasan hygiene sanitasi tempat-tempet umum, sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), pengawasan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan rapat kerja program pengembangan lingkungan sehat. Peningkatan cakupan desa siaga aktif, dari target yang ditetapkan yaitu 85,00 % terealisasi 67,97 % (295 desa siaga) sehingga capaiannya 79,96 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana capaiannya 79,20 % mengalami peningkatan sebesar 0,76 % (dari 275 desa siaga menjadi 295 desa siaga) di Kabupaten Bogor. Penetapan target desa siaga memang dilakukan secara bertahap mengingat proses pelaksanaannya tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja namun melibatkan sektor lain dan peran serta aktif masyarakat sendiri. Pencapaian kinerja mencapai 79,96 % menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dengan adanya kebijakan Kementrian Kesehatan bahwa seluruh desa harus melaksanakan program desa siaga meskipun secara bertahap dan untuk Kabupaten Bogor menjadi salah satu indikator kinerja yang tertuang di dalam RPJMD. Indikator cakupan desa siaga aktif ditunjang oleh Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 2.750.617.000,- dengan realisasi Rp. 2.537.727.360,- (92,26 %) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 212.889.640,- Program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu : penyediaan media penyuluhan kesehatan, penyuluhan kesehatan, peningkatan kesehatan Lintas Sektor dan UKBM, rapat kerja bidang promosi dan SDK, peringatan hari kesehatan nasional (HKN), pengadaan set promosi kesehatan (DAK) dan penyusunan peraturan Bupati tentang Implementasi Perda KTR. 3. Sasaran ketiga, yaitu : Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan mempersiap kan puskesmas BLUD dengan indikator kinerjanya adalah : a. Rasio rumah sakit per satuan penduduk target 1 : 195.519 realisasi pencapaiannya 1 : 206.940 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 62,30 %, maka pencapaiannnya termasuk dalam katagori kurang. Akan tetapi jika target 2016 dibandingkan dengan target tahun 2015 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1 : 205.948 maka target Rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami peningkatan artinya bila pada tahun 2015, satu rumah sakit dapat melayani penduduk sebanyak 205.948 jiwa maka pada tahun 2016 satu rumah sakit melayani 195.519 jiwa. b. Rasio dokter per satuan penduduk dari target 1 :3.788 dengan realisasi 1 : 3.869 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 97,86 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Pencapaian kurang dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah dokter di Kabupaten Bogor dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang akan dilakukan dengan menambah jumlah tenaga dokter di puskesmas.

c. Rasio tenaga medis per satuan penduduk dari target 1 : 2.576 dengan realisasi 1 : 3.352 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 69,88 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori cukup. Pencapaian kurang dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah tenaga medis di Kabupaten Bogor dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya dan dibarengi dengan adanya kebijakan Moratorium CPNS 2015-2019 MenPan “mengkaji tentang Moratorium (penghentian) perekrutan CPNS selama 5 tahun kedepan sehingga tidak ada penambahan pegawai. Indikator Rasio dokter per satuan penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk ditunjang oleh Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu : penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 185.828.000,- dengan realisasi Rp. 180.403.500,- ( 97,08 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.424.500,- Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu : pembinaan mental dan rohani bagi aparatur dan penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan. d. Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan penduduk dari target 1 : 9.247 dengan realisasi 1 : 15.266 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 34,91 %. Berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori sangat kurang. Bila dibandingkan dengan target tahun 2015 ada peningkatan dari target dari 1 : 9.394 menjadi 1 : 9.247, akan tetapi pencapaian mengalami penurunan sebesar 17,69 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 52,60 %. Oleh karena Balai Pengobatan yang masa berlakunya sampai dengan tahun 2015 belum memperpanjang menjadi ijin Klinik yang harus berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 sehingga capaian menjadi turun, upaya yang kan dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi ke klinik-klinik yang belum memperpanjang masa berlakunya. Indikator cakupan puskesmas, cakupan puskesmas pembantu dan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk ditunjang oleh program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 52.532.277.000,- dengan realisasi Rp. 46.137.984.540,- ( 87,83 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran tidak diserap sebesar Rp. 6.394.292.460,diantaranya dari kegiatan pengadaan puskesmas keliling (DAK) pengadaan pusling double garden tidak direalisasikan oleh karena tidak ada dalam e catalog kemudian diadakan pengadaan langsung akan tetapi tidak cukup waktu, pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas (DAK), pengadaan Generator (DAK) dan revitalisasi pagar pustu pasir jambu. Program ini terdiri dari 61 kegiatan yaitu : pengadaan puskesmas keliling (DAK), pengadaan ambulance (DAK), pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas (DAK), pengadaan alat-alat laboratorium puskesmas (DAK), pengadaan lemari Es Vaksin puskesmas (DAK), pengadaan PTM Kit di puskesmas (DAK), pengadaan generator (DAK), pengadaan peralatan sistem informasi kesehatan di puskesmas (DAK), pengadaan meubelair puskesmas, pengadaan alat-alat kedokteran pukesmas, pembangunan puskesmas pembantu sebanyak 4 buah (batok, Sukaresmi, sindang reret dan ciasihan), revitalisasi pagar pustu pasir jambu, revitalisasi/rehab puskesmas sebanyak

10 buah ( Puskesmas ragajaya, lebakwangi, gandoang, rancabungur, cirimekar, balekambang dan banjarsari, Kiarapandak, ciseeng, pamijahan), revitalisasi/rehab pustu sebanyak 5 buah (Bojong kulur, kelurahan tengah, mampir, cadas ngampar dan cibunian) pemagaran puskesmas/pustu sebanyak 4 puskesmas (pasir angin, sukajaya, Bojong Nangka dan sukamakmur), penataan halaman parkir puskesmas Tanjungsari, pemasangan turap penahan tanah pustu Harapan Jaya, pembangunan ruang practical to Lunch dan ruang Unit Gawat Darurat pusk Cibeuteung Udik, penataan area parkir pustu pasir angin, pemasangan turap puskesmas cilebut, pengadaan lemari es vaksin puskesmas, pengurusan surat ijin operasional puskesmas, pembangunan halaman puskesmas ciangsana, pembangunan puskesmas jasinga, pembangunan turap puskesmas tajur, rehabilitasi puskesmas DTP Parung dan pembangunan instalasi pegolahan air limbah UPT sebanyak 16 puskesmas (jasinga, cigudeg, citeureup, ciampea, sukaraja, parung, parung panjang, jonggol, cigombong, cileungsi, ciawi, bantarjaya, karadenan, leuwiliang, Sentul dan dramaga). Untuk mendukung Misi 2 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, 4 program dan 39 kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 100,0 %. Rincian pencapaian dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut : 1) Sasaran pertama, meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan indikator kinerja terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100 % tercapai 100 % dan terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur dengan target 100 % tercapai 100 %, berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan penunjang adminsitrasi perkantoran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran ditunjang oleh Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 19.662.850.000,- dengan realisasi Rp. 19.273.163.693,- ( 98,02 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 389.686.307,- dari penawaran harga lelang. Program ini terdiri dari 15 kegiatan yaitu, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran, pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi barang dan pelayanan keamanan kantor. Indikator terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur ditunjang oleh Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 3.153.998.000,dengan realisasi Rp. 2.728.590.304,- ( 86,51 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran sebesar Rp. 425.407.696,- diantaranya dari kegiatan rehabilitasi rumah dinas puskesmas Sukadamai oleh karena ditinggal pihak ke tiga. Program kegitan ini terdiri dari 14 kegiatan yaitu : pengadaan meubelair, pengadaan peralatan kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, reitalisasi rumah dinas Puskesmas

Ciasmara, rehabilitasi rumah dinas Puskesmas Dago, Karadenan, Tenjo, Sukadamai dan Cirimekar, pemasangan partisi dan peralatan interior kantor dinas, penyediaan kendaraan bermotor dinas (DAK) dan penyediaan peralatan kantor (DAK). 2) Sasaran kedua, meningkatnya jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan dengan indikator kinerjanya terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur dengan target 100 % pencapaiannya 100 %. Pencapaian tersebut dikontribusikan dengan adanya penambahan sarana mobilitas darat , sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja. Indikator terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur ditunjang oleh Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 185.828.000,- dengan realisasi Rp. 180.403.500,- ( 97,08 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.424.500,- Program ini terdidiri dari 2 kegiatan yaitu : pembinaan mental dan rohani bagi aparatur dan penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan. 3). Sasaran ketiga, terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD dengan indikator kinerjanya tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel dengan target kinerja 100 % dan pencapaian 100 %, berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Indikakator tersusunya perencanaan dan laporan yang akuntabel ditunjang oleh Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 899.219.000,- dengan realisasi Rp. 845.097.625,- ( 93,98 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 54.121.375,- program kegiatan ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu : penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan keauangan SKPD, publikasi kinerja dan penyusunan renja SKPD. Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2016 sebesar Rp. 16.522.241.000,- dengan realisasi Rp. 15.833.020.275,- ( 95,83 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 689.220.725,- diantaranya dari kegiatan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) puskesmas. Program ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu : monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan dan pengembangan data kesehatan, pembinaan sarana institusi swasta, jasa pelayanan kesehatan, rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan program, akreditasi puskesmas, persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seleksi dan pembinaan tenaga kesehatan teladan. LK Dinas Kesehatan disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi perlu dukungan dan pertisipasi masyarkat serta stakeholder terkait dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents