BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA –SKPD ) tahun 2015 ini adalah merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan, dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2015 dan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah. Renja-SKPD tahun 2015 memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaanya yang hendak dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam mengemban visi dan misi yang mengacu pada : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bitar tahun 2011 - 2016. Rencana strategis satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra - SKPD ) Badan Kesbangpol Kabupaten Blitar tahun 2011 - 2015. Hasil Musrenbang Kabupaten Blitar tahun 2014 yang membahas usulan program kegiatan SKPD tahun 2015.

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN. Maksud dan Tujuan disusunnya Renja – SKPD tahun 2015 ini adalah : Untuk menentukan arah kebijakan prosedur serta pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan. Agar kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi, teratur untuk menjadi landasan pengendalian dalam program kegiatan. Agar tercipta intregrasi, sinkronisasi dan sinergi program kegiatan dalam mewujudkan visi, misi yang telah dirumuskan sesuai Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar 2011 – 2016. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan. Agar tercapai sumber daya secara efektif dan efisien yang berkelanjutan.

1.3

DASAR HUKUM Beberapa landasan hukum yang mengatur dan menjadi pedoman dalam proses penyusunan Renja SKPD antara lain: Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Renja SKPD-2015 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

2 Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur No 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009 – 2015 Peraturan Pemerintah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar ( RPJPD ) Tahun 2005 – 2025 Peraturan Pemerintah Kabupaten Blitar No 29 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar ( RPJMD ) Tahun 2011 – 2016 Rencana Strategis SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015.


3

BAB II GAMBARAN UMUM 2.1

KONDISI SAAT INI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Blitar kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Blitar 01 Tugas Pokok Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Blitar adalah merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksakan tugas – tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pemantapan integrasi bangsa, pengembangan demokrasi dan Hak Azasi Manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan. 02 Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Badan Kesbangpol; b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asazi manusia; c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asazi manusia ; d. Faslitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, politik, demokrasi dan hak asazi manusia ; e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ; f.

Fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat, antar organisasi tersebut ;

g. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan / atau rekomendasi di bidang kesatuan bangsa dan politik ; h. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan hak asazi manusia ; i.

Pemantauan, pengkajian dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa, politik dan hak asazi manusia ;

j.

Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah ;


4 k. Penyediaan dan penataausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja ; l.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar ;

m. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 03 Dukungan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015, Kesatuan Bangsa, dan Politik memiliki SDM sbb: a. Berdasarkan Pendidikan NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

1 2 3 4 5

Pasca Sarjana ( strata 2 ) Sarjana ( strata 1 ) Sarjana Muda SLTA sederajat SMP sederajat

6 17 10 33

JUMLAH

KETERANGAN 1(satu) orang Tenaga Kontrak 1(satu) orang Tenaga Kontrak

b. Berdasarkan Kepangkatan NO.

PANGKAT/GOLONGAN

JUMLAH (ORANG)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/A) Penata Tingkat I (III/d) Penata (III/C) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a)

2 4 4 7 4 6 1 2

JUMLAH

31

KETERANGAN

c. Berdasarkan eselonering : NO.

1 2 3 4

Eselon

II – B III – A III – B IV – A Jumlah


Jumlah

Terisi

Kurang

Keterangan

1 1 4 11 17

1 1 4 11 17

-

-

5

04 Dukungan Prasarana dan Sarana Guna menunjang kelancaran tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar pada tahun 2015 didukung adanya prasarana dan sarana sebagai berikut : PRASARANA DAN SARANA Per 31 Desember 2013 KONDISI NO.

NAMA BARANG

JUMLAH

BAIK

SEDANG

RUSAK

KET.

1

2

3

4

5

6

7

I

PRASARANA

1 2

Tanah Bagunan Gedung Gedung Kantor - Kantor/ruang kerja - Gedung Garasi/Pool darurat - Tempat kerja lainnya Permanen

1.214 m²

Baik

2 Unit 1 Unit 1 Unit

1 Unit 1 Unit 1 Unit

1 bh 1 bh 18 bh 5 bh 2 bh 5 bh 2 bh 1 bh 4 bh 3 bh 9 bh 7 bh 2 bh 3 bh 53 bh 1 bh 65 bh 5 bh 1 bh

1 bh 1 bh 12 bh

II

SARANA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Pick up Toyota Inova Type G M/T Bensin Sepeda Motor Mesin ketik manual Lemari besi Filling Besi/Metal Brangkas Papan pengumuman Peta Alat Kantor Lainnya / Tandu Lemari kayu Rak kayu Size Meja rapat Meja tulis Meja telepon Kursi rapat kursi biasa. Kasur Meubelair Lainnya (penyangga panji) Jam mekanis AC Split Televisi Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden dan Wapres Alat Rumah tangga lain2/Terpal P.C Unit Note Book Laptop Personal Komputer lain-lain Printer Camera + Attachment Proyektor + Attachment Cassete Duplicator Digital Audio Tape Recorder Pesawat Telephon Unit Transciever SSB Portable Tugu Peringatan lainnya

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.


1 Unit

6 bh 1 bh 2 bh

5 bh

20 bh 20 bh

2 bh 1 bh 2 bh 3 bh 4 bh 7 bh 2 bh 3 bh 20 bh 1 bh 45 bh

2 bh 5 bh

13 bh

5 bh 1 bh

1 bh 1 bh 2 bh 1 bh 2 bh 1 bh 1 set 8 bh 2 bh 5 bh 1 bh 7 bh 3 bh 2 bh 1 bh 1 bh 1 bh 10 bh 8 bh

4 bh

1 bh 1 bh 2 bh 1 bh 2 bh 1 bh 1 set 2 bh 1 bh 5 bh 6 bh 3 bh 1 bh

6 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh

10 bh 8 bh

6 2.2

KONDISI YANG DIINGINKAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mempunyai tujuan terwujudnya kondisi sosial politik yang aman tertib, terlindungi, dinamis, bersatu dan sadar hukum, penegakan HAM dalam kerangka NKRI yang berdasarkan Pancasila. Selain itu sasaran yang ingin dicapai adalah kondisi masyarakat Kabupaten Blitar yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual dan etika pembangunan, terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia dan suksesi kepemimpinan Nasional maupun Daerah serta berjalannya pelaksanaan pemerintahan & pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan visi misi Kabupaten Blitar. Untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual dan etika pembangunan dicapai melalui strategi : a. Menciptakan suasana yang kondusif bagi umat beragama untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agamanya. b. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama. c. Peningkatan apresiasi terhadap budaya daerah. .


7

BAB III VISI DAN MISI 3.1. VISI Merupakan bentuk dan arah masa depan organisasi sehingga dapat mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan. Visi juga memberikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan sebagai gambaran masa depan yang diinginkan dalam periode perencanaan. Untuk mendukung dan mengawal visi Bupati Blitar Tahun 2011 – 2015 yaitu : ” TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN ”. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar pada tahun 2011 - 2015 menetapkan visi sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG DEMOKRATIS, RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA UNTUK MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG KOKOH DALAM KEBERSAMAAN ”. 3.2. MISI Adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan jajaran terkait dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar dalam mengemban misi sebagai berikut: a. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang berwawasan kebangsaan, berkerukunan dan berketahanan daerah yang kokoh. b. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi dan hak asazi manusia ( HAM ). c. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang memiliki nilai – nilai kewaspadaan dini d. Mewujudkan tatanan budaya politik yang positif bagi masyarakat Kabupaten Blitar e. Mewujudkan penguatan hubungan antar kelembagaan.


8 BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 4.1

Permasalahan Pokok Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dari pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka tugas kedepan BakesbangPol akan semakin luas dan sangat komplek. Oleh karena itu maka untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut maka diperlukan dukungan baik itu dana, sarana dan prasarana baik kemampuan dan jumlah serta kualitas SDM yang memadai. Lebih – lebih pada tahun 2015 dirasakan semakin maraknya aliran kepercayaan di masyarakat. Untuk mewujudkan keadaan yang kondusif maka hal-hal diatas diharapkan semua pihak ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan serta persatuan di wilayah masing–masing. dengan dukungan tersebut di atas maka diharapkan segala program dan kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dapat berjalan lancar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

4.2

Isu Strategis Dalam upaya meningkatkan peran kehidupan umat beragama dan kearifan lokal serta pengembangan wawasan kebangsaan dalam pembangunan di daerah, maka diperlukan upaya-upaya penanganan dan kewaspadaan terhadap isu-isu strategis yang sedang dan diperkirakan akan terjadi : a. Peningkatan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB). b. Maraknya tuntutan masyarakat terkait hak atas tanah eks perkebunan. c. Pertambangan (Sirtu, Pasir Besi dan lain-lain). Permasalahan penambangan pasir liar dan adanya tuntutan masyarakat untuk penutupan penambangan pasir besi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perijinan. d. Peraturan Daerah tentang peredaran minuman keras. e. Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Blitar. f.

4.3

Wilayah

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

PROGRAM PRIORITAS Tercapainya kondisi masyarakat Kabupaten Blitar yang kondusif dan suksesi kepemimpinan Nasional maupun Daerah serta berjalannya pelaksanaan pemerintah dan pembangunan selanjutnya. Tahun 2015 adalah tahun politik yang akan digelar Pemilihan Kepala Daerah sehingga kegiatan fasilitasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan serta untuk mengantisipasi situasi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi kondusifitas di wilayah menjadi prioritas program pada tahun 2015 Selain itu juga tetap melaksanankan program dan kegiatan rutin yang menjadi tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blitar.


9 4.4

Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan Program / Kegiatan Dalam mewujudkan tujuan, strategi dirancang secara konseptual, analisis, rasional, realitas dan komperensif. Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Blitar ditetapkan sbb: a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan dukungan peratuaran perundang-undangan yang berlaku b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah atau mengatasi ancaman -

Meningkatkan SDM dan kerja sama antara karyawan dan antar instansi terkait.

-

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

c. Strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. -

Meningkatkan SDM aparatur dan membangun komitmen bersama untuk mencapai tujuan dalam meminimalkan keluhan dari masyarakat dan perbaikan prosedur pelayanan.

-

Pemutakhiran data yang akurat.

d. Strategi meminimalkan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman Dengan memperhatikan kelemahan dan ancaman yang ada, maka dapat dilakukan antara lain membangun komitmen internal organisasi dan upaya peningkatan profesionalisme serta meningkatkan koordinasi antar organisasi dan instansi. 4.5

Prasyarat yang dibutuhkan Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Blitar, maka kunci keberhasilannya tergantung dari : - Adanya organisasi yang kuat dan dinamis. - Adanya komitmen antara pimpinan dengan staf / karyawan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. - Adanya koordinasi yang baik lintas sektoral instansi terkait. - Adanya dukungan dana /anggaran yang memadai. - Adanya dukungan sarana prasarana yang memadai. - SDM yang dimiliki oleh personil cukup tinggi. - Adanya kekuatan hukum dan perundangan yang mengayomi. - Adanya partisipasi masyarakat yang baik.


10

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Banyak sekali permasalahan yang berkembang di masyarakat saat ini, sehingga pemerintah mengambil tindakan yang kalau dilihat paradigmanya adalah cenderung ke arah fasilitasi terhadap integrasi bangsa, mencegah disintregrasi bangsa yang mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat yang berbasis pada partisipasi masyarakat . Oleh sebab itu maka untuk mendukung kebijakan dari pemerintah tersebut, maka kebijakan yang dilakukan / dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggarannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Peningkatan upaya sinergis komprensif dalam pemberantasan narkoba, perjudian dan tindak kejahatan serta pelanggaran hukum lainnya. 3. Peningkatan penerapan praktik penegakan hukum non diskriminatif sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun Community policing ( pemolisian masyarakat ). 4. Peningkatan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, serta peningkatan perilaku keteladanan dari jajaran pemerintah daerah dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. 5. Peningkatan budaya politik masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat melalui perwujudan kesadaran masyarakat dalam bela negara dan kesadaran dalam pelaksanaan pembangunan. 6. Peningkatan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan mempertegas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari seluruh kelembagaan pemerintah dan non pemerintahan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku. 7. Penguatan peran masyarakat sipil ( civil society ). 8. Pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat yang obyektif dan bertanggung jawab. 9. Pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan penanggulangan bencana.


11 BAB VI RENCANA KERJA TAHUN 2015 I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran.

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemantapan Kinerja dan Disiplin Aparatur Bakesbangpol

IV.

Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaopran Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaopran Keuangan Akhir Tahun

V.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

VI.

VII.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Pemantapan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK ) Pemantauan Orang Asing Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ( PAKEM ) Peningkatan Kapasitas FKDM

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Fasilitasi pelayanan perijinan pelaksanaan survei,Penelitian, Penembangan, Pengkajian dan Studi lapangan di Kabupaten Blitar. 2. Peningkatan Eksistensi KOMINDA di Kabupaten Blitar

Pendataan,

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Parpol Yang Mendapat Kursi di DPRD hasil Pemilu 2. Penyusunan/penyempurnaan Database secara berkala ( Parpol, Ormas dan LSM) 3. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat tentang undang-undang Politik 4. Workshop pengelolaan Keuangan bagi fungsionaris Parpol 5. Sosialisasi Pemahaman Budaya Politik di kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Blitar. 6. Fasilitasi Koordinasi Partai Politik dan Stake Holder. 7. Pembinaan Ormas 8. Peningkatan dan pengembangan kualitas politik bagi lembaga dan kader Parpol 9. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( ILPPD ) 10. Verifikasi data Ormas dan LSM di Kabupaten Blitar 11. Publikasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Blitar 12. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Blitar 13. Kegiatan RANHAN


12 BAB VII PENUTUP Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RENJA-SKPD ) Tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2016, RENSTRA SKPD 2011 – 2015, dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Dengan harapan Renja SKPD Tahun 2015 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan baik dalam mengemban visi dan misi yang ditetapkan. Demikian RENJA 2015 disusun serta dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Blitar pada tahun 2015 yang akan dicapai nantinya. Blitar,

Maret 2014

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

Drs. M U J I A N T O Pembina Tingkat I NIP. 19620815 199303 1 005


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents