BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mengakibatkan
terjadinya
perubahan
dalam
pengelolaan
pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Sebagai pengganti guna menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran serta menjamin tercapainya tujuan Negara, telah diterbitkan Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab terhadap penyusunan Rencana Strategis SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan pada SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Lebih terinci lagi dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 dinyatakan bahwa “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun”.
Renstra SKPD ditetapkan dengan
peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Dalam Undang – undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan beberapa hal yang bersifat substantive seperti Pembentukan Alat – Alat kelengkapan
1
DPRD, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar. Kesemuanya itu menjadi bagian yang mesti difasilitasi oleh SKPD Sekretariat DPRD sebagai salah satu Sistem Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD. Berkenaan dengan telah diterbitkannya berbagai regulasi baru sebagaimana disebutkan di atas, tentunya mengandung implikasi terhadap berbagai dukungan fasilitasi dari Sekretariat DPRD berupa sarana prasarana, peningkatan kapasitas /pengetahuan maupun mekanisme dukungan kerja serta dukungan teknis lainnya.Hal tersebut terjadi di seluruh pelosok tanah air, tidak terkecuali DPRD Kabupaten Lamandau. Berbagai keterbatasan peralatan, pengetahuan dan prosedur kerja dirasakan masih belum memadai bagi upaya optimalisasi kinerja DPRD, terlebih lagi dengan adanya perubahan peran yang diemban oleh alat – alat Kelengkapan Dewan dan unsure – unsure pendukung lainnya. Oleh karena itu Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau 2013 - 2018, memberikan arah, panduan dan acuan bagi upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD maupun kelembagaan DPRD Kabupaten Lamandau, termasuk penataan kawasan dan penyediaan pembangunan gedung DPRD beserta peralatannya, disamping juga aspek - aspek lain yang perlu mendapatkan prioritas untuk diimplementasikan. Dengan demikian, semakin jelas bahwa Renstra SKPD sangat penting dan strategis dalam system perencanaan daerah. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau 2013 - 2018 akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dalam proses penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing - masing. Selain itu Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau juga merupakan tolak ukur pengukuran
kinerja
instansi
pemerintah.
Keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan yang dilakukan olehSekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dapat diukur dengan melakukan pengukuran kinerja Renstranya.
2
Selain kewajiban menyusun Renstra untuk periode 2013 - 2018, SKPD pun berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari Renstra. Program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dan lebih detail dalam Renja SKPD. Pada akhirnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau 2013 - 2018 diharapkan mampu mewadahi program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang menjadi prioritas untuk direalisasikan dalam kurun waktu 2013 - 2018, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018.
1.2. LANDASAN HUKUM Bahwa dalam rangka memenuhi amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Nasional,
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan maka Landasan Ideal Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018 adalah Pancasila, dan Landasan Konstitusional adalah Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta landasan operasional adalah Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dan DPRD Kabupaten Lamandau, Peraturan perundang – undangan terkait Kedudukan keuangan dan Protokoler DPRD serta peraturan pelaksanaan lainnya yakni: 1.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4180);
3
2.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3.
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014;
4
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Lamandau Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E).
5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 bermaksud agar Sekretariat DPRD memiliki dokumen rencana program dan kegiatan lima tahunan yang akan menjadi pedoman sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan lima tahun ke depan. Serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2013, 2014, 2015,2016, 2017 dan tahun anggaran 2018
guna optimalisasi kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah di Kabupaten Lamandau dan juga untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja SKPD yang sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai. Selain maksud tersebut di atas, penyusunan rancangan rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 bertujuan sebagai berikut : 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan indikasi kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode Tahun 2013 – 2018; 2. Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten
Lamandau Tahun 2013. 1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RENJA SKPD.
6
1.2. LANDASAN HUKUM, memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur
organisasi,
tugas
dan
fungsi,
kewenangan SKPD. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. TUGAS,
FUNGSI,
DAN
STRUKTUR
ORGANISASI SKPD, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD. 2.2. SUMBER DAYA SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal. 2.3. KINERJA
PELAYANAN
SKPD,
berisi
uraian
singkat mengenai jenis pelayanan dan kelompok sasaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau. BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
7
3.1
INDENTIFKASI BERDASARKAN
PERMASALAHAN TUGAS
DAN
FUNGSI
PELAYANAN SKPD, menguraikan permasalahanpermasalahan pelayan SKPD beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Indentifikasi permasalahan berdasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan SKPD. 3.2
ISU – ISU STRATEGIS, memuat tentang review kembali faktor – fakrtor dari pelayanan SKPD di tinjau dari gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD. 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD, pada bagian ini di kemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 4.3. STRATEGISDANKEBIJAKAN
BAB V
RENCANA
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA,
DAN KELOMPOK
KEGIATAN, SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
8
