BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kemacetan sudah menjadi momok yang harus dihadapi hampir oleh seluruh kota-kota besar di dunia. Tolley dan Turton (1995), mendefinisikan kemacetan kendaraan sebagai kondisi penundaan suatu kendaraan untuk mendapatkan servis prasarana jalan yang disebabkan oleh kendaraan lainnya. Ditinjau dari ilmu transportasi, antrian kendaraan ini terjadi karena jumlah kendaraan yang akan melintas telah melampaui besar daya tampung yang dimiliki oleh jalan tersebut. Tidak hanya itu, berkurangnya ruang efektif jalan juga bisa menjadi sebab terjadinya antrian kendaraan. Berkurangnya ruang efektif jalan ini dapat disebabkan oleh parkir kendaraan pada bahu jalan atau terambilnya ruang jalan untuk aktifitas lain seperti pedagang kaki lima dan sebagainya. Selain itu, kemacetan juga dipengaruhi oleh guna lahan perkotaan itu sendiri. Webster (1958) menjelaskan bahwa tata guna lahan berfungsi dalam membentuk pola dari zona bangkitan, zona tujuan, dan volume lalu lintas. Fenomena tata guna lahan di sebuah kota adalah setiap guna lahan terkonsentrasi pada satu titik. Hal ini mengakibatkan volume lalu lintas dari zona bangkitan pada pagi hari sangat besar karena titik bangkitannya menjadi satu. Sehingga yang terjadi adalah terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami over capacity. Meskipun menjadi sebuah masalah yang tiada akhir, setiap kota selalu berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengatasi masalah ini. Hal ini dikarenakan kemacetan selalu memberi dampak buruk baik itu dari segi individu pengemudi (sosial), ekonomi, bahkan hingga ke lingkungan. Pengemudi yang sering terkena macet dapat mengalami stress di jalan. Stress dapat memicu lonjakan emosional sehingga yang terjadi adalah seringnya pengguna kendaraan yang saling marah di jalanan. Dari segi ekonomi, sudah sangat jelas bahwa 1

kemacetan juga membawa efek negatif yang cukup besar. Waktu perjalanan yang semakin lama membuat banyak waktu pengendara yang terbuang percuma karena dihabiskan di jalan. Lamanya waktu yang digunakan untuk berkendara membuat pemakaian bahan bakar kendaraan menjadi meningkat. Hal ini berarti biaya transportasi masyarakat perkotaan akan semakin besar. Dari segi lingkungan adalah meningkatnya kadar CO (karbon monoksida) di udara. Banyaknya kadar CO di udara membuat udara perkotaan menjadi tidak sehat dan berimbas pada tingkat kesehatan masyarakat. Maka tidaklah mengherankan jika penduduk perkotaan rata-rata memiliki kandungan timbal di dalam tubuhnya. Kandungan timbal yang tinggi dapat memicu penyakit kanker. Selain polusi udara, kemacetan juga dapat meningkatkan polusi suara yang dihasilkan oleh deru mesin kendaraan dalam jumlah banyak. Hal ini kadang diperparah dengan bunyi klakson kendaraan yang disebabkan oleh kondisi pengemudi yang mulai mengalami stress. Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan juga tidak lepas dari masalah yang satu ini. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.339.374 jiwa (BPS, 2010), kondisi jalan-jalan protokol di kota ini selalu mengalami kemacetan terutama pada saat peak hour. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk yang beraktifitas di kota ini menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai tempat kerjanya dari lingkungan rumah tinggalnya. Sehingga pada waktu peak hour atau pada pukul 7-9 pagi serta pada pukul 3-5 sore, terjadi penumpukan kendaraan pada jalan-jalan utama yang menghubungkan tempat tinggal dan tempat bekerja. Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan AP Pettarani merupakan beberapa ruas jalan protokol yang paling sering mengalami kemacetan. Tingginya

kepemilikan

kendaraan

pribadi

yang

ditandai

dengan

pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup pesat yaitu mencapai angka 6.700 unit kendaraan perbulan (Samsat Makassar), menandakan bahwa angkutan umum di kota ini masih kalah pamor dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Padahal angkutan umum utama di kota ini yang berupa metromini (pete’-pete’) memiliki jumlah sebesar 4.113 unit (Dishub Kota Makassar, 2013) yang tersebar dan

2

melayani jalan-jalan utama yang ada di Kota Makassar. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa jumlah angkutan umum yang ada di Kota Makassar ternyata juga cukup banyak. Untuk jalan-jalan lingkungan terdapat beberapa angkutan umum alternatif yaitu ojek, becak, dan yang saat ini sedang populer di lingkungan permukiman adalah angkutan becak motor (bentor) dengan jumlah sekitar 1.000 unit yang tersebar hampir di setiap sudut permukiman Kota Makassar. Masalah kemacetan tidak hanya menimpa Kota Makassar, banyak kotakota besar lainnya yang juga mengalami hal tersebut. Berbagai kebijakan juga telah dikeluarkan mulai dari yang berbentuk regulasi seperti jalur 3 in 1 dan car free day hingga yang sifatnya implementasi seperti penambahan/pelebaran jalan dan penerapan sistem angkutan massal modern bus rapid transit. Namun demikian, kemacetan tersebut tetap ada bahkan semakin parah seolah-olah kebijakan yang telah dikeluarkan tidak memiliki dampak apa-apa. Di Kota Makassar sendiri, beberapa kebijakan dalam bentuk regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk mengatasi kemacetan yang ada. Beberapa kebijakan tersebut adalah pelarangan angkutan bentor untuk masuk ke jalan-jalan protokol, pelarangan parkir pada bahu jalan, pelebaran beberapa jalan protokol, pembuatan jalur middle ringroad (sedang proses pembangunan), pembangunan jalan tol, car free day serta pembangunan flyover. Terdapat juga rencana untuk mengadakan sistem angkutan massal monorail yang juga tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi di Kota Makassar. Namun demikian, jika ditinjau dengan sedikit sikap kritis yang ada, maka akan timbul pertanyaan bahwa apakah regulasi yang ada memang mampu untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi. Mengingat jika kita bercermin ke kota-kota lain yang menerapkan kebijakan serupa, namun masih tetap saja berkutat dengan masalah kemacetan yang seakan tidak ada habisnya. Regulasi-regulasi yang diterapkan pada jalan protokol Kota Makassar akan menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Regulasi tersebut adalah kebijakan

3

tersebut adalah pelarangan angkutan bentor di jalan-jalan protokol, pelarangan parkir pada bahu jalan, dan pelebaran jalan protokol. Dalam kasus Kota Makassar, jalan protokol yang akan dijadikan sebagai sampel adalah Jalan Urip Sumoharjo, Jalan A.P. Pettarani, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Alasannya adalah ketiga jalan ini merupakan tempat implementasi dari ketiga kebijakan yang telah disebutkan di atas. Peristiwa kemacetan merupakan suatu hal yang tidak lagi asing bagi ketiga jalan protokol ini. Pada jam-jam puncak seperti saat pagi dan sore hari, kendaraan-kendaraan yang ada di jalan ini baik itu kendaraan pribadi maupun umum akan mengantri untuk melalui jalan-jalan ini. Jalan Andi Pangeran Pettarani atau yang disingkat A.P. Pettarani merupakan salah satu jalan protokol Kota Makassar. Jalan ini merupakan jalan yang berada pada salah satu pusat kegiatan di Kota Makassar. Sekolah, kampus, perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga perumahan dihubungkan oleh jalan ini. Sebagai salah satu muara dari berbagai aktifitas yang ada inilah yang mengakibatkan ruas jalan ini selalu dihampiri dengan kemacetan.

Gambar 1.1 Suasana Kemacetan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Sumber : Survey Lapangan, 2013 Jalan protokol selanjutnya adalah Jalan Urip Sumoharjo. Jalan ini merupakan salah satu jalan utama yang berada di pusat kegiatan Kota Makassar. Maka tidaklah mengherankan jika jalan ini juga sering mengalami kemacetan yang cukup panjang. Berikut adalah kondisi Jalan Urip Sumoharjo saat mengalami penumpukan kendaraan di jalan :

4

Gambar 1.2 Suasana Kemacetan di Jalan Urip Sumoharjo Sumber : Survey Lapangan, 2013 Hal yang sama juga terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan yang merupakan jalan yang terpanjang di Kota Makassar ini juga mengalami hal yang sama dengan dua jalan protokol yang telah disebutkan sebelumnya. Titik kemacetan yang paling parah terjadi di titik sekitar kilometer 7 hingga kilometer 8 bahkan kadangkala mencapai kilometer 9. Berikut adalah beberapa bukti dokumentasinya :

Gambar 1.3 Suasana Kemacetan di Jalan Perintis Kemerdekaan Sumber : Surey Lapangan, 2013 Ketiga jalan protokol ini masih saja dilanda kemacetan. Padahal jika ditelisik lebih jauh, pemerintah daerah kota sebenarnya sudah melakukan tindakan atas apa yang terjadi. Ketiga jalan protokol ini telah diperluas kapasitasnya dengan dilakukannya pelebaran jalan sehingga lajur kendaraan pada tiap jalur bertambah. Selain itu untuk mempertahankan kecepatan rata-rata kendaraan, 5

diberlakukan larangan bagi angkutan bentor (becak motor) dan pelarangan parkir pada bahu jalan. Namun demikian, kemacetan masih saja ada seolah-olah regulasi yang ada terkesan tidak ada atau tidak pernah dikeluarkan. Berhasil atau tidaknya regulasi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ruas jalan ini akan memberikan gambaran mengenai keberhasilan fungsi dari regulasi itu sendiri. Regulasi yang baik haruslah regulasi yang mampu untuk mengatasi persoalan yang ada dan memperbaiki masalah tersebut ke arah yang lebih baik. Begitu pula halnya dengan regulasi untuk kemacetan seharusnya mampu untuk mengatasi kemacetan yang ada. Regulasi untuk mengatasi kemacetan selalu berbentuk regulasi parsial, artinya regulasi tersebut hanya mengatur satu aspek dari sekian aspek penyebab kemacetan. Akan tetapi dengan beragam regulasi dari beragam aspek penyebab kemacetan maka diharapkan masalah kemacetan inipun dapat terpecahkan.

1.2 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, muncul pertanyaan yang akan dijadikan sebagai pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana pengaruh kebijakan transportasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan transportasi (regulasi) dalam mengurai permasalahan kemacetan di ruas-ruas jalan protokol Kota Makassar. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah :

6

1. Menjelaskan pengaruh kebijakan tersebut dalam mengatasi kemacetan di jalan-jalan protokol Kota Makassar yaitu Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. 2. Menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi kebijakan transportasi di jalan-jalan protokol Kota Makassar yaitu Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini secara umum diharapkan mampu membawa manfaat bagi perkembangan kebijakan mengenai pengaturan sistem transportasi di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membantu para stakeholder terkait dalam merumuskan sebuah kebijakan atau program yang menyangkut permasalahan transportasi terutama kemacetan.

1.5 Batasan Penelitian Dari segi lokasi, penelitian ini akan berfokus di Kota Makassar. Dari segi substansi, penelitian ini akan berfokus pada kebijakan-kebijakan pemerintah kota dalam mengatasi kemacetan di Kota Makassar yaitu pelarangan angkutan bentor di jalan-jalan protokol, pelarangan parkir pada bahu jalan, dan pelebaran jalan protokol. Kebijakan yang ditinjau adalah kebijakan dalam bentuk regulasi yang mempunyai kaitan dengan penanganan kemacetan di Kota Makassar terutama pada Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, serta Jalan Perintis Kemerdekaan yang merupakan jalan-jalan protokol (utama) di kota ini.

7

1.6 Keaslian Penelitian Peneliti memang belum menemukan penelitian lain yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan. Walaupun terdapat beberapa penelitian mengenai evaluasi kebijakan, tetapi penelitian yang membahas mengenai evaluasi kebijakan transportasi masih sangat kurang atau jarang. Peneliti berhasil menemukan beberapa penelitian yang pembahasannya juga menyentuh aspek efektifitas, implementasi, dan atau transportasi. Penelitian-penelitian tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Sebelumnya Nama Peneliti Tahun

Instansi

Judul

Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi IMB dan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan implementasi IMB di Kota Manokwari Fokus penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektifitas program kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pemberdayaan usaha kecil dan kooperasi di Kota Pekanbaru dan menjelaskan faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas program tersebut di Kota Pekanbaru Fokus kajiannya adalah meninjau UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dikhawatirkan akan mengakibatkan

Irman Murafer

2012

Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada

Efektifitas Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Manokwari

Rizwandi

2008

Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada

Efektifitas Implementasi Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Kota Pekanbaru

Octadia 2000 Pratiwanggono

Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada

Kajian Kebijakan Transportasi Jalan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

8

Syahruddin

1998

Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Tata Guna Lahan Studi Kasus Wilayah Kota H Kotamadya Ujung Pandang

terjadinya pengkotakkotakan transportasi yang mengarah pada ketidakmaksimalan pelayanan jaringan jalan nasional dan provinsi Fokus kajiannya adalah mengidentifikasi / mengungkap faktor yang mempengaruhi implementasi rencana tata ruang / rencana tata guna lahan bagian wilayah H Kotamadya Ujung Pandang

Sumber : Hasil Analisis, 2013 Berdasarkan dari tabel di atas, peneliti berkesimpulan bahwa untuk penelitian mengenai evaluasi kebijakan transportasi merupakan penelitian yang tergolong baru dari segi fokus kajian dan ruang lingkup penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam laporan dengan susunan bab sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang diadakannya penelitian ini, tujuan serta manfaat yang diharapkan, batasan atau ruang lingkup tempat penelitian ini diadakan, dan bukti keaslian penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat baru dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi teori-teori yang terkait dengan fokus pembahasan penelitian ini. Teori-teori inilah yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam melakukan penelitian yang ilmiah. Selain itu terdapat bagian kerangka pemikiran

9

yang menjabarkan mengenai alur pemikiran peneliti dalam memahami teori serta menerapkannya dalam penelitian. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi paradigma atau pendekatan yang dilakukan peneliti, unit amatan dan unit analisisnya, istrumen penelitian yang digunakan, cara dan langkah-langkah pengumpulan data, metode menganalisis serta tahapan yang digunakan dalam penelitian ini. BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN Bab ini menggambarkan kondisi fisik dan non-fisik wilayah amatan penelitian. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini mebahas mengenai hasil-hasil analisis data yang didapatkan selama melakukan penelitian. BAB VI PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan, saran , serta rekomendasi

10