BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana kerja mengacu pada Renstra hasil Revieu dalam rangka penyesuaian Visi dan Misi Gubernur dan Prioritas Daerah periode 2016-2021. Rencana Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu memiliki nilai strategis dan penting, dengan peruntukan diantaranya : 1.
Pedoman arah tujuan, sasaran dan target kinerja selama 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari Renstra (Rencana Strategis).
2.
Sebagai alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
3.
Alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.
Renja ini telah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD (Renja Kerja Pemerintah Daerah), Penyusunan Renja telah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan berdasarkan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan hasil evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Penyusunan Renja ini dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: Tahapan persiapan dan perumusan rancangan Renja SKPD; Tahap penyajian rancangan dan penetapan Renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1.
Pengolahan data dan informasi;
2.
Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3.
Mereview hasil evaluasi pelaksanaan berdasarkan Renstra SKPD;
4.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5.
Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6.
Perumusan tujuan dan sasaran;
7.
Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8.
Perumusan kegiatan prioritas;
9.
Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
Renja
SKPD
tahun
lalu
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; 11. Pembahasan forum SKPD; dan 1
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Renja Dinas TPHP Tahun 2018 bab-1
Page 2
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4; 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2) 21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu; 23. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021; 24. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017; 25. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.3
Maksud dan Tujuan Renja disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
1.
Maksud penyusunan Renja adalah agar pembangunan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Propinsi Bengkulu terarah, terukur dan sejalan dengan pembangunan nasional, serta sesuai dengan Renstra 20162021 dan telah menampung aspirasi berbagai pihak terkait.
Renja Dinas TPHP Tahun 2018 bab-1
Page 3
2.
Tujuan penyusunan Renja adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan pembangunan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Propinsi Bengkulu tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu terdiri dari 4 (empat) Bab; BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV. BAB I terdiri dari Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Pada Latar belakang dikemukakan pengertian Renja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), fungsi Renja OPD serta keterkaitan Renja OPD dengan RKPD, Renja K/L dan RPJMD provinsi. Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. Maksud dan tujuan menguraikan penyusunan Renja OPD dan Sistematika penulisan dijelaskan dalam format dan isi penyajian. BAB II memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Telaah atas usulan Masyarakat. Pada bagian Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD memuat informasi tentang Target Kinerja Renstra dan Perkiraan Capaian Target Kinerja Tahun 2017. Pada bagian Analisis Kinerja Pelayanan OPD mengulas secara ringkas Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci. Bagian Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD memuat Tantangan dan Peluang serta dampaknya terhadap pencapaian Visi Misi Gubernur, Pencapaian Tujuan rensta KL, Pencapaian Tujuan Rensta Kab/Kota dan Pencapaian Tujuan MDGs (Millenium Development Goals). Bagian Review terhadap Rancangan Awal RKPD menguraikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada renja OPD. Bagian Telaah atas usulan Masyarakat menguraikan program dan kegiatan usulan masyarakat hasil dari forum OPD. BAB III terdiri dari Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, serta Program dan Kegiatan OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Bagian Telaah terhadap Kebijakan Nasional menguraikan kebijakan, strategi dan sasaran yang berkaitan dengan tanaman pangan dan hortikultura dari Kementerian Pertanian dan target kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu tahun 2018. Bagian Program Renja Dinas TPHP Tahun 2018 bab-1
Page 4
dan Kegiatan OPD menguraikan tentang program, kegiatan target kinerja, pagu indikatif tahun 2018 beserta perkiraan kebutuhan anggaran di tahun 2019. BAB IV berisikan uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan dan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan. Pada bagian akhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD serta nama dan tanda tangan Kepala OPD, serta cap pemerintah daerah.
Renja Dinas TPHP Tahun 2018 bab-1
Page 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu periode 2016-2021. Kegiatan tahun 2017 terdiri dari sumber dana APBD dan APBN. Kegiatan sumber Dana APBD terdiri dari Kegiatan Utama yang berasal dari empat program dan kegiatan pendukung yang berasal dari empat program. Pada program utama terdapat kegiatan yang belum mencapai target, kegiatan yang telah memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target. Capaian tiap program disajikan sebagai berikut:
Program dan Kegiatan APBD Program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu selama tahun 2016-2021, sebanyak 8 (Delapan) Program, terdiri dari 2 (dua) program utama dan 6 (enam) Program Pendukung/Rutin. Capaian
Program
Program
Peningkatan
Produksi
Tanaman
pangan,
Hortikultura dan Perkebunan dipastikan tidak akan 100% karena terdapat rasionalisasi anggaran dalam rangka penyesuaian dengan visi dan misi Gubernur terpilih. Capaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan, belum ada (0%) karena merupakan program baru hasil penyesuaian dengan visi dan misi gubernur terpilih dan belum terdapat anggaran yang dialokasikan di tahun 2016. Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak akan 100% karena terjadi penyesuaian anggaran. Perkiraan capaian akhir tahun 2016 sebesar 72,10%. Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur akan nol (0%) karena tidak terdapat anggaran yang dialokasikan di tahun 2016. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan diperkirakan tercapai 100%.
6
3.3.2.
Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN
Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura diperkirakan akan 100%.
7
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu s.d. Tahun 2017
Kode
(1)
Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Output Kegaitan
Target Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan (2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja (%)
(7)
(8)
Target Kinerja 2017
Perioritas ke
Unit Kerja (Bid/UPTD)
Lokasi
(12)
(13)
(14)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan
16
16
16
16
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat terkirim (Paket)
15.020
1.619
1.619
6.925
4
Sekre tariat
Prov Bkl
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya langganan telepon, air dan listrik kantor yang dibayar (Tahun)
6
1
1
1
4
Sekre tariat
Prov Bkl
3
Penyediaan jasa administrasi keuangan
90
5
5
17
4
Sekre tariat
Prov Bkl
4
Penyediaan alat tulis kantor
29.580
1.316
1.316
23.000
4
Sekre tariat
Prov Bkl
153.870
150
150
153120
4
Sekre tariat
Prov Bkl
1.802
171
171
947
4
Sekre tariat
Prov Bkl
122
1
1
1
4
Sekre tariat
Prov Bkl
17.218
1
1
1
4
Sekre tariat
Prov Bkl
180
30
30
30
4
Sekre tariat
Prov Bkl
376
54
54
106
4
Sekre tariat
Prov Bkl
376
54
54
106
4
Sekre tariat
Prov Bkl
50
10
10
0
4
Sekre tariat
Prov Bkl
5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pertanian
Jumlah Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang dibayar honornya (Orang) Jumlah alat tulis Kantor yang disediakan (Unit) Jumlah Barang Cetakan yang disediakan (Unit) Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Kantor yang disediakan (Unit) Jumlah Peralatan rumah tangga kantor yang disediakan (Paket) Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Paket) Jumlah Rumusan hasil pertemuan/rapat (Kali) Jumlah Jasa Administrasi pendukung yang dibayar honornya (Orang) Jumlah pelaksanaan Administrasi kantor yang dibayar honornya (Orang) Jumlah Publikasi Hasil Kegiatan ke Media Massa (cetak dan elektronik) (Kegiatan)
(9)
Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Realisasi Capaian Tingkat Program Capaian dan Realisasi Kegiatan Target s.d. Tahun Kinerja (%) 2017 (10) (11)
8
Kode
(1) 13 14 15
Program dan kegiatan
(2) Validasi dan inventarisasi urusan kepegawaian dan kearsipan Penataan aset pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Operasional Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik SKPD
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Output Kegaitan
(3) Data kepegawaian dan kearsipan yang telah divalidasi (Laporan) Data legalitas aset yang telah divalidasi (Laporan)
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang direhab/diadakan/ dipelihara (unit)
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakann (paket) Gdeung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit) Kenderaan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit) Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (bulan) Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit) Jumlah Jaringan Teknologi dan Informasi yang dipelihara (jaringan web) Jumlah aparatur yang ditingkatkan disiplinnya (orang) Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompeternsinya (orang) Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
4
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5 6 III IV 1
Rehabilitasi Sedang Berat Gedung/Kantot Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
6
4
Sistem e-gov yang diterapkan (sistem)
3
7
48
Pengembangan sistem egovernment
2
(4)
Persentase pelaksanaan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ()
16
1
Target Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan (2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015
223
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target Kinerja 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Realisasi Capaian Tingkat Program Capaian dan Realisasi Kegiatan Target s.d. Tahun Kinerja (%) 2017 (10) (11)
Perioritas ke
Unit Kerja (Bid/UPTD)
Lokasi
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja (%)
(5)
(6)
(7)
(8)
(12)
(13)
(14)
-
1
2
4
Sekre tariat
Prov Bkl
-
1
1
4
Sekre tariat
Prov Bkl
0
4
Sekre tariat
Prov Bkl
4
Sekre tariat
Prov Bkl
-
(9)
22
37
24
1
3
4
Sekre tariat
Prov Bkl
16
3
1
4
Sekre tariat
Prov Bkl
99
4
19
4
Sekre tariat
Prov Bkl
72
12
12
4
Sekre tariat
Prov Bkl
6
1
1
4
Sekre tariat
Prov Bkl
6
1
1
4
Sekre tariat
Prov Bkl
4
Sekre tariat
Prov Bkl
120
25
20
100
120
25
20
20
9
Kode
(1) V
1 2
Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Output Kegaitan
Target Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan (2021)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 (5)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja (%)
(6)
(7)
(8)
Target Kinerja 2017
(9)
Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Realisasi Capaian Tingkat Program Capaian dan Realisasi Kegiatan Target s.d. Tahun Kinerja (%) 2017 (10) (11)
Perioritas ke
Unit Kerja (Bid/UPTD)
Lokasi
(12)
(13)
(14)
(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan
(3)
(4)
Jumlah dokumen rencana anggaran dan pelaporan yang disusun (dokumen)
11
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Monitoring dan evaluasi kegiatan APBD dan Kegiatan DAK bidang pertanian
Renstra, Renja, RKA, DPA, KAK/LK, Laptah dan RUP
39
4
4
7
4
Sekre tariat
Prov Bkl
Laporan Monev APBD/TEPRA, Laporan Kinerja/TAPKIN,
24
4
4
4
4
Sekre tariat
Prov Bkl
Sistem Informasi berbasis IT yang diterapkan (Sim LTT Pajale)
1
Sistem informasi luas tambah tanam padi jagung kedelai (sistem)
1
2&4
Sekre
Prov Bkl
Dokumen Master Plan Kawasan Pertanian
1
1&2
BBIPP
Kelobak, Kepahiang
1&2
BBIPP
Kelobak, Kepahiang
1&2
BBIH
1&2
BBIH
11
JUMLAH APBD MISI-1
1 2
2
1
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan sistem informasi numerik-spasial luas tambah tanam Padi Jagung Kedelai Penyusunan Master Plan Kawasan Pertanian UPT-Balai Benih Induk Padi Palawija Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan benih tanaman pangan di BBIPP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana UPT
Jumlah produksi benih sumber padi dan palawija (ton) Jumlah Produksi Benih Sumber Padi dan Palawija (Ton) Jumlah sarana dan prasarana yang direhab/diadakan/ dipelihara (unit) Jumlah Sarana dan prasarana dibangun/direhab/diadakan (Kegiatan)
1
95
13
13
13
95
13
13
13
4
1&2
-
4
-
-
UPT-Balai Benih Induk Hortikultura Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Jumlah produksi benih Dasar pokok Hortikultura (batang)
16.000
4.000
2.000
2.000
Jumlah tanaman koleksi, pohon induk, Blok Fondasi Hortikultura (batang)
3.900
1.775
1.875
2.000
1
Pengembangan benih hortikultura di BBIH
Produksi benih pokok buah-buahan (batang)
16.000
4.000
2.000
2
Pengembangan Pohon
Jumlah pohon induk/Tanaman koleksi/Blok
3.900
1.775
1.875
Talang Aling, Bkl Tengah Talang
10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.1.1. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian
Sasaran strategis Kementerian Pertanian dalam periode 2015-2019 adalah: 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik
Terdapat dua Sasaran strategis yang berkaitan langsung dengan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yaitu: Swasembada padi, jagung dan Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan
daya saing komoditi pertanian difokuskan pada: (1) peningkatan
produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.
Strategi Kementerian Pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi Pangan dan Hortikultura meliputi: 1. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, 2. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, 3. Pengembangan agroindustri perdesaan, 4. Penguatan
kemitraan
antara
petani
dengan
pelaku/pengusaha 77
pengolahan dan pemasaran, 5. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi,
sumber-
sumber
pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar 6. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.
Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan yang berkaitan langsung dengan Tupoksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dua Strategi yaitu: 1. Peningkatan
ketersediaan
pangan
melalui
penguatan kapasitas
produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, cabai dan bawang merah. 2. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan. 3. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.
Sasaran Kinerja Kementerian Pertanian Alokasi Provinsi Bengkulu
Perencanaan pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait dengan NAWACITA sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian tahun 20152019 telah menetapkan alokasi sasaran untuk Provinsi Bengkulu. Sasaran pengembangan sarana dana prasarana pertanian antara lain perluasan sawah, perluasan lahan hortikultura, tambahan areal yang terlayani jaringan irigasi, tambahan areal SRI, Desa mandiri benih, Desa pertanian organik, dan pengolahan hasil pertanian.
Selama tahun 2015-2019, alokasi target Provinsi Bengkulu yaitu: perluasan sawah seluas 3.600 hektar, Perluasan Lahan Hortikultura sebesar 4.800 hektar, areal yang terlayani jaringan irigasi 65.500 hektar, Optimasi lahan seluas 48.950 hektar, Areal SRI 16.900 hektar, Desa Mandiri Benih 25 desa, Desa Organik tanaman pangan 50 desa, desa organik hortikultura 2 desa, pasar tani 4 lokasi, Taman sain pertanian 1 lokasi dan taman tekno pertanian 3 lokasi. Target produksi tanaman pangan selama tahun 2015-2019, berdasarkan alokasi Renstra Kementerian Pertanian yaitu Padi sebesar 2,27 %/tahun, jagung sebesar 2,49 %/tahun dan Kedelai sebesar 22,39 %/tahun.
78
Target peningkatan produksi tanaman Hortikultura selama tahun 20152019, berdasarkan alokasi Renstra Kementerian Pertanian rata-rata per tahun tertinggi pada Bawang Merah yaitu 4,04 %/tahun, diikuti Jeruk siam sebesar 3,14 %/tahun dan Cabe Merah sebesar 2,27 %/tahun. Alokasi Target Sasaran Renstra Kementan untuk Provinsi Bengkulu tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:
3.1.2. Strategi Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian telah menyusun Tujuh
Strategi
Utama Penguatan
Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut : 1.
Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2.
Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3.
Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4.
Penguatan kelembagaan petani
5.
Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6.
Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7.
Penguatan jaringan pasar produk pertanian
Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut : 1.
Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2.
Peningkatan dukungan perkarantinaan
3.
Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4.
Pelayanan informasi publik
5.
Pengelolaan regulasi
6.
Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7.
Pengelolaan perencanaan
8.
Penataan dan penguatan organisasi
9.
Pengelolaan sistem pengawasan
3.1.3 Kebijakan Kementerian Pertanian
3.1.3.1. Kebijakan Umum
1)
Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedelai
2)
Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri 79
3)
Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaan dan ketahanan pangan.
4)
Kebijakan pengembangan kawasan pertanian Langkah-langkah pengembangan kawasan, yaitu sebagai berikut: (1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2) penguatan kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4) penguatan sumber daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; dan (6) percepatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergi, (7) pengembangan industri hilir.
5) Kebijakan fokus komoditas strategis Fokus komoditas yang dikembangkan terdiri dari delapan kelompok produk, yaitu: Bahan makanan pokok nasional: padi, jagung, kedelai. Bahan makanan pokok lokal: sagu, jagung, umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar) Produk pertanian penting pengendali inflasi: cabai, bawang merah, bawang putih Bahan baku industri (konvensional): ubi kayu. Bahan baku industri: sorgum, gandum, tanaman obat. Produk industri pertanian (prospektif ): aneka tepung dan jamu Produk energi pertanian (prospektif ): biodiesel, bioetanol, biogas Produk pertanian berorientasi ekspor dan subtitusi impor: buah-buahan (nanas, manggis, salak, mangga, jeruk), kambing/ domba, babi, florikultura
6) Kebijakan
pengembangan
sarana,
infrastruktur dan agroindustri di
perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan: Implementasi UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemanfaatan Lahan Terdegradasi dalam Aspek Ekologi/ Lingkungan Pembangunan dan optimalisasi Pengelolaan air irigasi pertanian Konservasi, Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan Pertanian Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (benih/bibit, alat dan mesin pertanian pupuk, obat-obatan dll)
7) Kebijakan tatakelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
80
3.1.3.2. Kebijakan Teknis Operasional
1) Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman.
Sasaran dari adaptasi perubahan iklim subbidang ketahanan pangan meliputi:
Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim,
Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission)
Pengembangan sistem ketahanan pangan petani dan masyarakat dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, serta terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum.
Sedangkan strategi yang ditempuh dalam adaptasi perubahan iklim yaitu: Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim. Optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan, air dan genetik. Penguatan peran semua pemangku kepentingan melalui rembug petani di tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam serentak yang mengadopsi kalender tanam dan antisipasi perubahan iklim.
Beberapa langkah dalam mengantisipasi dan menangani bencana alam dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan diantaranya melalui: 1) Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso atau banjir. 2) Pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani. 3) Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. 4) Penerapan pengendalian hama terpadu melalui brigade proteksi tanaman. 5) Revitalisasi gudang pestisida, penyediaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman. 6) Penguatan
Pengendali
Organisme
Pengganggu Tanaman- Pengamat
Hama dan Penyakit (POPT-PHP). 81
2). Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian Sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, sistem air, sumberdaya manusia serta adanya saling ketergantungan antar produk adalah melalui budidaya beragam jenis tanaman yang terintegrasi. Salah satu pola integrasi dapat berupa Sistem Integrasi Tanaman, Hewan dan Hutan. Salah satu isu yang berkembang saat ini adalah kelangkaan energi. Limbah pertanian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bio- fuel (bioenergi) untuk menjawab permasalahan ini. Limbah pertani- an dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk lain seperti sum- ber bioenergi, produk sampingan, produk lain yang bernilai tinggi.
3) Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian (1) fokus pada penyediaan benih sumber melalui kerjasama dengan UPT dan UPTD perbenihan untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah serta penguatan jalur benih antar lapang; (2) fokus pada peningkatan produksi dan penerapan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, yaitu padi inbrida dan hibrida, jagung komposit dan hibrida dan kedelai melalui kerjasama produksi dengan penangkar benih lokal sebagai upaya mendorong tumbuhnya industri perbenihan yang mandiri; (3)
fokus pada penerapan teknologi rekomendasi spesifik lokasi dengan mendorong peningkatan penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui subsidi harga dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik di tingkat petani;
(4) fokus pada keluwesan perubahan pagu alokasi subsidi antar daerah, antar waktu dan antar sub-sektor yang didukung dengan upaya peningkatan pengawasan produksi dan peredaran benih dan pupuk melalui peningkatan kinerja komisi pengawasan benih dan pupuk untuk menjamin terlaksananya prinsip 6 Tepat; serta (5) fokus pada pembinaan dan bimbingan teknis kelompok tani dalam penyusunan rencana pengajuan usulan benih dan pupuk bersubsidi (penyusunan RDKK)
4). Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangun pertanian 82
Pengarusutamaan gender (PUG) mengarah kepada aspek kesetaraan dan keadilan
petani
(laki-laki
dan
perempuan)
dengan
memperhatikan
kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman, peran dan tanggung jawab serta dampaknya pada seluruh pelaku
pembangunan.
5) Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
3.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
A. Visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi
Bengkulu 2016-2021 yaitu mendukung terwujudnya Visi Gubernur 2016-2021. Visi Gubernur 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing Tinggi”. Berdasarkan Visi Gubenur tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
merumuskan Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Sistem
Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
yang Maju dan
Berdaya Saing Tinggi”.
Visi RPJMD Provinsi Bengkulu “Mewujudkan Bengkulu
Rancangan Visi Dinas TPHP
Yang Maju,
“Terwujudnya Sistem Produksi Tanaman
Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang
Saing Tinggi”.
Maju dan Berdaya Saing Tinggi”.
Pokok-pokok Visi Sistem Produksi
Makna Visi Keterkaitan antar berbagai faktor sebagai satu kesatuan saling mempengaruhi dalam menghasilkan produksi, aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah secara berkelanjutan.
Maju
Menghindari pemborosan sumberdaya, menerapkan prinsif reuse, reduce, recycle dan terintegrasi sebagai satu kesatuan menghasilkan aneka produksi.
Berdaya Saing
Produk yang unggul, spesifik, berkualitas dan kompetitif ditingkat regional, nasional dan internasional.
83
B. Misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi
Bengkulu yaitu Mendukung terlaksana Misi Gubernur Terpilih, yang berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , yaitu sebagai berikut:
C. Tujuan Strategis
Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu berkaitan dalam rangka mewujudkan Misi tersebut, yaitu sebagai berikut: 1)
Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. perke
2)
Mewujudkan pola usahatani secara berkelanjutan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
D. Sasaran Strategis Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu berkaitan dalam dalam rangka mewujudkan Misi tersebut, yaitu sebagai berikut:
84
BAB IV PENUTUP
Progam dan Kegiatan yang diusulkan tersebut untuk mencapai sasaran pada RPJMD Provinsi Bengkulu yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional. Indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 ditampilkan dalam Tabel 4.1. Tabel 4.1 Indikator dan Target Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Mendukung Pencapaian Indikator RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2018
No
Misi
Sasaran
-1 1
-2 Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
-3 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar
2
Indikator Sasaran -4 Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (m) Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m) Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (M) Luas Jaringan irigasi usaha tani yang diperbaiki/dibangun (Ha)
Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan
Cetak sawah baru (ha) Nilai Tukar Petani (NTP) Produksi Tanaman Pangan ( ton) : a. padi b. Jagung c. Kedelai Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun Produksi Tanaman Hortikultura ( ton) : d.Cabe Merah e. Bawang Merah f- Jeruk Produksi Perkebunan unggulan (ton) a. Kelapa Sawit b.Karet c. Kopi d. Pala Jumlah Bibit Kelapa Kopyor yang tersalur ke petani (batang) Jumlah Bibit Kelapa Pandan wangi yang tersalur ke petani (batang)
2018 -5 2,000 0 1,500.00 96,66-101,66 668.140-695.021 99.640-104.381 5.388 - 5.949 2 47.826-48.458 630-693 7.286-8.488 553,519-601,177 99,403-102,465 71,793-81,018 75-127 -
Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani
1:14
Jumlah Penyuluh Yang ditingkatkan Kompetensinya
120
119
Demikian Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Provinsi Bengkulu tahun 201 2018. Bengkulu, April 2017 Kepala Dinas Dinas,
Ir. BUYUNG AZHARI Pembina Utama Madya NIP 19640508 199203 1 004
120
