BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan
kehidupan
masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penyelenggara
pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010- 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015. Penyusunan Renstra Bappeda untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 20052010, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.
Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015
== I-1 ==
1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rencana strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015
== I-2 ==
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri , Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 15. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 050/915/11/Bangda tanggal 3 Maret 2011 perihal Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD dan RKPD;
Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015
== I-3 ==
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025. 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20082013 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8
Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunaan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027; 27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; 28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015; 29. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015
== I-4 ==
Maksud penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Bappeda Kabupaten Bandung, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 -2015 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 20010 – 2015, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung.
BAB III
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten Bandung Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan Visi, Misi Bappeda, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda, Strategi dan Kebijakan
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015
== I-5 ==
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII
: PENUTUP
Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015
== I-6 ==
