SSK Kab.Ngawi 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Permasalahan sanitasi sampai saat ini masih belum menjadi prioritas dalam
pembangunan daerah. Kecenderungan pembangunan lebih mengarah pada bidang ekonomi berupa pencarian nilai ekonomis dalam pembangunan. Dalam hal ini dampak buruk yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk dapat berpengaruh pada penurunan citra kabupaten sebagai tujuan wisata, tujuan investasi maupun menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Disamping itu kesalahan pembangunan yang tidak seimbang dapat menyebabkan adanya beberapa permasalahan lingkungan baik berupa banjir, pencemaran, dan lain-lain. Permasalahan sanitasi yang dihadapi Kabupaten Ngawi pada umumnya hampir sama dengan kota-kota lainnya. Dibidang drainase masih adanya genangan-genangan air akibat dari pendangkalan dan lebar sungai yang tidak sesuai dengan tingginya curah hujan. Khusus kawasan permukiman padat perkotaan, genangan sering terjadi karena sistem drainase jalan dan kawasan permukiman kurang terawat dan tidak berfungsi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah pada sungai atau saluran. Permasalahan air limbah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat sekitar. Sumber air limbah dapat berasal dari air limbah pemukiman yang terdiri dari air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, sisa cuci, dapur, tinja manusia dan lain sebagainya dari lingkungan pemukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah ini perlu dikelola dengan benar agar tidak mencemari air permukaan dan air tanah, disamping untuk pencegahan terhadap berbagai jenis penyakit, seperti diare, thypus, kolera, dll. Di bidang persampahan masih belum semua kawasan perkotaan dan permukiman padat terlayani pengelolaan sampahnya dan masih banyaknya desa yang belum memiliki sistem penyediaan air bersih yang memadai, dan sistem sanitasi yang baik. Dari hal diatas, maka Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui program percepatan pembangunan sanitasi permukiman berusaha untuk memperbaiki kondisi ini dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan dapat melibatkan peran serta pemerintah, stakeholder dan masyarakat yang dimulai
1
SSK Kab.Ngawi 2016 dari tahap perencanaan, implementasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi. Dengan adanya peran serta dari masyarakat diharapkan timbul rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sehingga program ini dapat berhasil. Untuk itu diperlukan kumpulan data yang akurat terkait dengan sanitasi di Kabupaten Ngawi meliputi data dan kondisi faktual, potensi dan permasalahannya yang tertuang dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Ngawi Tahun 2012 sebagai profil dan gambaran pemetaan karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas/arah pengembangan kabupaten dan masyarakat Ngawi jangka menengah. Tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah memasuki periode RPJMN baru 2015-2019 yang menetapkan target baru yaitu 100% (universal access) akses sanitasi layak di akhir tahun 2019. Capaian sanitasi untuk Provinsi Jawa Timur saat ini adalah 63,48 % dengan target sanitasi 27,52 % sehingga capaian sanitasi 91 % di akhir 2019. Sedangkan capaian sanitasi Kabupaten Ngawi adalah 42% dengan target 48% sehingga capaian sanitasi 90% di akhir 2019.Dalam upaya untuk mencapai target tersebut dirasakan pentingnya Kabupaten Ngawi memiliki dokumen strategi sanitasi yang berkelanjutan. Untuk itu Pokja Sanitasi Kabupaten Ngawi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi tahap kedua melakukan Pemutakhiran SSK pada tahun 2016 ini. Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Ngawi tahun 2016-2020 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai universal access. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten, SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi.Keterkaitan dokumen sanitasi terhadap RPJMD adalah sesuai dengan visi yaitu “Ngawi Sejahtera Beraklak berbasis pembangunan pedesaan dan sebagai borometer Jawa Timur” . dari Visi tersebut dijabarkan dalam misi yang ada keterkaitan dengan dokumen sanitasi adalah misi ke 2 tentang pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serat berdaya saing dan misi ke 3 meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan funsi ruangan. Pada saat ini penyusunan dokumen
2
SSK Kab.Ngawi 2016 sanitasi sejalan dengan penyusunan dokumen RPJMD dimana saat ini sedang dalam proses penyusunan dan direncanakan akan diperdakan di bulan agustus. Hal
tersebut
sangat
terbuka
dalam
pengintegrasian
program
prioritas
pembangunan sanitasi yang tertuang dalam dokumen SSK ke dalam program prioritas yang ada di RPJMD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan renstra SKPD dan rencana tahunan tatau RKPD. Masa berlaku RPJMD adalah 5 tahun mulai tahun 2016 sampai 2021. Sedangkan keterkaitan daokumen SSK terhadap RTRW adalah dapat pada penentuan struktur ruang yaitu pembagian hirarki wilayah perkotaan dan pengembangan jaringan prasarana lingkungan meliputi persampahan, drainase dan air limbah. Pemutakhiran ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini: Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun. Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan. Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019. Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah. . Untuk memastikan dokumen Pemutakhiran SSK dapat diimplementasikan maka dalam proses penyusunannya disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di kabupaten seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang bersama pokja, program mana yang bisa di danai dan ditindak lanjuti yang digambarkan pada bagan berikut ini.
3
SSK Kab.Ngawi 2016
Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen Pemutakhiran SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber Petunjuk Praktis penyusunan dokumen SSK 2012
1.2.
Metodologi Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Ngawi disusun berdasarkan
karakteristik daerah dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kegiatan awal yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan dokumen ini berupa rapat internalisasi Pokja Sanitasi, lokakarya, dialog dan pertemuan dengan lembaga yang terkait. Diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja, jadwal, data, dukungan politis dan pendanaan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Ngawi. Jenis data yang digunakan oleh Pokja sebagai acuan dalam Penyusunan SSK, diantaranya : 1) Universal Akses 100% 2) Rencana Pembangunan Tata Ruang Kabupaten (RTRW) 3) RPJM Kabupaten, Provinsi, dan Nasional 4) RPIJM/RPI2JM Kabupaten Ngawi 5) Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 6) Rencana Strategis masing-masing SKPD, serta
SSK Kab.Ngawi 2016 7) Aturan aturan terkait pengembangan kota dan proses perencanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (misalnya yang terkait keuangan, penganggaran, dan monev).
Dengan demikian melalui dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ini Pokja sanitasi sekali lagi akan mengintegrasikan permasalahan intersektor sanitasi yang ada di Kabupaten Ngawi dengan tujuan agar Strategi Sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan memperhatikan empat ciri pendekatan yang dikembangkan, yaitu : 1) Skala Kabupaten, 2) Dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten sendiri, 3) Perpaduan Top-down dan bottom up, Berdasarkan bukti material (evidence based) yang ada di Kabupaten Ngawi.
Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Ngawi dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sumber Data 1) Data Sekunder Pengumpulan data dan dokumen dari masing-masing SKPD yang terkait, baik langsung atau tidak langsung seperti data statistik, laporan, tabel, foto dan peta. 2) Data Primer a)
Survey studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat.
b)
Studi Kajian Spesifik (Studi Keuangan dan Kelembagaan, Studi SSA (Supply Sanitation Assesment), Studi media dan Komunikasi, Studi PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dan Studi Sanitasi Sekolah).
3) Persepsi SKPD Persepsi hasil analisa SKPD baik dari instansi pemerintah yang terkait, pihak swasta, tokoh masyarakat dan masyakat sipil. b. Pengumpulan Data
5
SSK Kab.Ngawi 2016 1) Studi literatur dan data sekunder 2) Melakukan observasi dan wawancara responden 3) FGD (Focus Group Discussion) c. Analisa Data Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif yaitu membandingkan data dengan kondisi sebenarnya.Sedangkan analisia kuantitatif dihasilkan dari data penentuan area dengan resiko tinggi yaitu diperoleh dari studi atau survei EHRA. d. Review dokumen SSK awal. Dilakukan review pada data-data hasil kajian dan program kegiatan yang telah direalisasikan dari dokumen SSK awal selanjutnya dilakukan pemutakhiran data dan strategi untuk mencapai target universal access layanan layak sanitasi.
Untuk melakukan proses pemutakhiran SSK, terdapat lima (5) proses utama yang perlu dijalani oleh Pokja Kabupaten Ngawi. Proses tersebut adalah:
Gambar 1.2 Proses Pemuktakhiran Dokumen SSK Kabupaten Ngawi
Proses 1 Internalisasi dan Penyamaan Persepsi
Proses 2 Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi
Proses 3 Skenario Pembangunan Sanitasi
Proses 4 Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi
Proses 5 Finalisasi
Sumber petunjuk praktis penyusunan dokumen SSK tahun 2015
Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK ini dijadwalkan untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar. Bagian ke- 1 (satu) yaitu persiapan untuk bahan proses penganggaran dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, dan bagian ke-2 (dua) yang merupakan proses selama 5 bulan berikutnya untuk memfinalisasikan dokumen SSK. Berikut
6
SSK Kab.Ngawi 2016 proses, output dan intrumen yang digunakan dalam penyususnan dokumen SSK Kabupaten Ngawi. Proses Proses 1: Internalisasi dan Penyamaan Persepsi
Output
1
2 3 Proses 2: Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi
4
5 6
Proses 7 8
9 Proses 3: Skenario Pembangunan Sanitasi
10 11 12
13
Bab di dalam dokumen SSK
Terciptanya kesamaan persepsi anggota Pokja terkait pemutakhiran SSK dan Bab 1: Pendahuluan kesepakatan atas rencana kerja Pokja Tergambarkannya wilayah kajian serta profil wilayah kab/kota Hasil studi EHRA dan kajian lainnya Tergambarkannya profil sanitasi Kabupaten/Kota Bab 2: Profil Sanitasi Saat Ini Teridentifikasinya permasalahan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase) Ditetapkannya area berisiko sanitasi
Output Ditetapkannya visi dan misi sanitasi Ditetapkannya zona dan sistem sanitasi Ditetapkannya tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Analisa kemampuan pendanaan APBD kab/kota untuk sanitasi Dirumuskannya strategi pengembangan sanitasi Dihasilkannya daftar program dan kegiatan pembangunan sanitasi
Bab di dalam dokumen SSK
Instrumen
-
DSS
KKL Instrumen Profil Sanitasi
Instrumen Instrumen Profil Sanitasi
Bab 3: Kerangka Pengembangan Sanitasi KKL
Bab 4: Strategi Pengembangan SWOT Sanitasi KKL Instrumen Draft Bab 5 dan Lampiran 4: Perencanaan Program, Kegiatan dan Indikasi Sanitasi Pendanaan Sanitasi KKL Dirumuskannya strategi untuk Bab 6: Monitoring dan Evaluasi Monev SSK Capaian SSK
7
SSK Kab.Ngawi 2016 Proses
Output
Proses 4: Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi
14
Bab di dalam dokumen SSK
Instrumen
Pendanaan indikatif dari APBD Bab 5 dan Lampiran 4: Program, dan non-APBD di Kegiatan dan Indikasi Kabupaten/Kota Pendanaan Sanitasi -
Proses 5: Finalisasi
15
Bab 5: Program, Kegiatan dan Terlaksananya pembahasan Indikasi Pendanaan Sanitasi untuk pembangunan sanitasi Dokumen SSK ditandatangani oleh Bupati/Walikota
Gambar 1.3 Proses dan Output dalam dokumen SSK Sumber Petunjuk Praktis penyusunan dokumen
1.3.
Dasar Hukum Penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020
mengacu kepada peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berlaku saat laporan ini disusun. Peraturan dan perundangan maupun kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut: a. Peraturan Perundangan 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421). 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. 6. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota. 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
SSK Kab.Ngawi 2016 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 13. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah 1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
3)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
7)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
9)
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9
SSK Kab.Ngawi 2016 10) Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 12) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang PSDA. 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. 14) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. 15) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558). 18) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. c. Peraturan Presiden 1)
PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
2)
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
3)
Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4)
Peraturan
Presiden
No.
185
Tahun
2014
tentang
Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 5)
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
10
SSK Kab.Ngawi 2016 6)
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13)
d. Keputusan Presiden 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
e. Keputusan Menteri 1)
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih.
2)
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
829/MENKES/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 3)
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
4)
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 5)
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
852/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). f.
Peraturan Menteri 1)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/1992 Tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air
2)
Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman
3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mnteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011
4)
Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum
11
SSK Kab.Ngawi 2016 5)
Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan
6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
7)
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
No.1
Tahun
2014
tentang
Pembentukan Produk Hukum daerah. 8)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum.
9)
Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
10) Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 g. Instruksi Menteri Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8/1998 tentang Petunjuk Kerjasama antara PDAM dengan Pihak Swasta h. Surat Edaran 1)
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.660/4919/SJ Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah
2)
Surat Edaran Menteri Kesehatan No.184 Tahun 2015 tentang Pendanaan untuk Upaya Pelayanan Kesehatan dan
i.
Preventif di Provinsi
Kabupaten Kota.
Petunjuk Teknis 1)
Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
2)
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.
3)
Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK
4)
Petunjuk Tenis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Tenis Pembuatan Sumur Resapan
5)
Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area
12
SSK Kab.Ngawi 2016 Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 6)
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
7)
Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan
8)
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
9)
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
10) Pedoman Penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, 2016. 11) Panduan Praktis Pelaksanaan EHRA (Environmental Health Risk Assessment/Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan),April 2015.
j.
Perda dan Keputusan Gubernur Jawa Timur 1)
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.
2)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2010 tentang Sampah Regional.
3)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang pengendalian pencemaran air Provinsi Jawa Timur
4)
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Rumah Sakit.
5)
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Provinsi Jawa Timur.
6)
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
7)
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
13
SSK Kab.Ngawi 2016 8)
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/32/KPTS/013/2016 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Timur.
9)
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/42/KPTS/013/2016 tentang Kelompok Kerja Sanitasi dan Air Minum Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. .
k. Peraturan Daerah 1)
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2)
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 20102030.
3)
Peratuaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 08 tahun 2011 tentang Retribrusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
4)
Peratuaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah..
5)
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
6)
Peraturan Bupati Nomor : 27 tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2016.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Ngawi terdiri dari 6 Bab, sebagai berikut;
•
Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.
•
Bab kedua menyajikan profil sanitasi saat ini yang berisi gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, area beresiko dan permasalahan mendesak sanitasi.
14
SSK Kab.Ngawi 2016 •
Bab ketiga berisi tentang kerangka pengembangan sanitasi yang meliputi visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, kemampuan pendanaan sanitasi daerah.
•
Bab keempat berisi tentang strategi pengembangan sanitasi meliputi air
limbah
domestik,
pengelolaan
persampahan
dan
drainase
perkotaan.
•
Bab kelima berisi program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi yang meliputi dengan
ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi
sumber
pendanaan
pemerintah,
kebutuhan
biaya
pengemangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah, antisipasifunding gap.
•
Bab keenam berisi monitoring dan evaluasi capaian SSK.
15
