BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Selaras dengan Undang – Undang nomor 22 tahun1999, tentang Pemerintahan Otonomi Daerah dan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment,
maka
menjadi
sebuah
tuntutan
bagi
Pemerintah
Propinsi/Kabupaten/Kota untuk dapat mengelola penyelenggaraan pemerintahan maupun menggali potensi yang ada di daerah secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang disebut dengan electronic government atau e-Government. Secara sederhana, e-Government dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintah yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Pembangunan e-Government meliputi aspek yang sangat luas mencakup seluruh sistim dan prosedur penyelenggaraan pemerintah. Aplikasi dan layanan eGovernment yang berfungsi membantu instansi pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat, mengatur aset pemerintah, mengorganisasi kegiatan pemerintah secara internal, diantaranya keuangan, kepegawaian dan pelayanan masyarakat. Pemerintah yang good governance bertujuan dapat mempercepat terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif. Salah satu upaya pemerintah yang good governance adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang popular disebut e-Government. Pengembangan sumber keuangan atau potensi ekonomi pada suatu daerah, khususnya PAD agar memenuhi syarat minimum otonomi, sering menemui kendala. Hal ini karena pengenaan atau penarikan PAD harus memperhatikan tolok ukur seperti hasil, keadilan, efisiensi, kemampuan dan kecocokan objek sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, seringnya timbul permasalahan dalam melaksanakan suatu kebijakan publik, maka dalam proses pelaksanaannya sering kali tidak dapat memuaskan semua pihak. Institusi yang inovatif tidak mungkin 1
bergerak sendiri dalam melakukan pembangunan daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah akan berlangsung dengan sukses jika organisasi atau lembaga tersebut mempunyai kapasitas yang memadai, dan lingkungan sumber daya manusia yang terlibat dalam mengelola PAD mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan, khususnya tranparansi antar sub bagian pengelolaan PAD. dimana DISPENDA atau Bagian Keuangan merupakan salah satu komponen yang ada didalamnya terutama berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan keuangan daerah secara maksimal. Penerapan pengelolaan/pengendalian sumber-sumber PAD secara manual suatu daerah dilihat dari struktur organisasi berbeda-beda, baik dari proses pelayanan publik yang menghasilkan PAD, maupun pengumpulan hasil dari PAD. Perencanaan hasil dari Sumber PAD yang didapat, hingga ke bagian penagihan, sering tidak menghasilkan suatu bentuk pelaporan yang riil antar proses, sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidaksinkronan antara proses-proses pada struktur organisasi tersebut. Implemetasi Government to Government / Administration to Adminstration (G2G/A2A) sangat memungkinkan untuk diterapkan secara bottom-up, dengan maksud ada keterlibatan antara kepala daerah (dalam bentuk pelaporan riil), dinas/bagian pengelola sumber-sumber PAD, dan pelaksana pelayanan masyarakat/publik di tingkat kecamatan yang ada di kabupaten/kota. Pembangunan infrastruktur dengan biaya yang besar sering dilakukan oleh Pemerintah
Daerah
dalam
penggunaan
teknologi
informasi
tanpa
mempertimbangkan biaya operasional pemeliharaan dari infrastruktur tersebut, bahkan sumber daya manusia sebagai operator penggunaan teknologi informasi memiliki kemampuan yang terbatas, yang pada akhirnya penggunaan egovernment tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa alternatif teknologi yang dapat dipergunakan dalam proses tranfer data, yaitu : Remoting (Web Service, RMI, HTTPInvoker), Messaging (JMS, E-mail), File (Shared Folder, FTP, SSH/SCP), Database (Shared Database, Replikasi Database). Jaringan publik melalui internet sangat tidak reliable dan memiliki banyak keterbatasan, penggunaan port tidak dapat 2
digunakan secara bebas, karena mungkin saja diblokir ketika sedang melakukan pengiriman data (RMI, JMS, Replikasi MySQL). Menggunakan protokol yang terlalu kompleks membutuhkan transfer data yang sering. Konsumsi Bandwidth yang besar juga menjadi pertimbangan dalam proses transfer data (contoh : web service). Jaringan yang on-line juga menuntut level keamanan yang baik dan disibukkan dengan pembangunan
infrastruktur
jaringan
yang
kompleks
(HTTPInvoker, FTP, SSH/SCP). Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kecamatan di 15 kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, diketahui dan didapatkan jenis operator Global System Mobile (GSM) yang dapat diterima di 15 kecamatan yang ditampilkan pada Tabel 1.1. Dengan menggunakan sinyal GSM yang diterima di kecamatan-kecamatan dan untuk menghemat biaya operasional dan bandwidth dalam pengiriman data, sangat memungkinkan pengiriman data transaksi pembayaran PBB dilakukan dengan menggunakan e-mail. Selain itu email dapat diakses pada level jaringan data GPRS dan EDGE.
Tabel 1.1 Operator jaringan GSM di kecamatan No
Kecamatan
operator
Metode
1
Menggala
Simpati
Interview
2
Menggala Timur
Simpati
Interview
3
Gedung Aji
Simpati
Interview
4
Banjar Agung
Simpati
Interview
5
Penawar Aji
Simapti
Interview
6
Meraksa Aji
Simpati
Interview
7
Banjar Margo
Smart fren
Interview
8
Dente Teladas
Simpati
Interview
9
Gedung Aji Baru
Smart fren/Simpati
Interview
10
Gedung Meneng
Simpati
Interview
11
Banjar Baru
Simpati/Smart fren
Interview
12
Penawar Tama
Simpati
Interview
13
Rawa Pitu
Simpati
Interview
14
Rawa Jitu Selatan
Simpati/Smart fren
Interview
15
Rawa Jitu Timur
Simpati
Interview
Untuk menghemat bandwidth, file yang akan di-attachment bisa
3
dikompresi. Kantor instansi terkait/dinas/bagian dan kecamatan bisa online secara terjadwal (time scheduling) atau tidak terjadwal, dan akan tetap menerima pesan. Banyaknya hasil penelitian tentang e-goverment, lebih ditujukan kepada pelayanan publik yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau stakeholder (G2C, G2B), dan kurang menyentuh kepada pimpinan daerah atau instansi (G2G/A2A) untuk menggendalikan/monitoring hasil penerimaan keuangan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pelaporan yang riil.
1.2 Rumusan Masalah Monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh kepala daerah dilakukan pada triwulan ketiga dan keempat. Prosedur
manual dilakukan dengan memanggil
Kepala DP2KA untuk
memberikan laporan realisasi penerimaan PBB disemua kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang. Cara manual ini, rawan terhadap manipulasi data, yang terkesan terlalu memaksakan data pelaporan telah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Selain itu, data pelaporan PBB dari kecamatan tidak dapat langsung di sharing ke kepala daerah sebagai bahan evaluasi kinerja camat dalam mencapai target penerimaan PBB. Pembangunan awal infrastruktur jaringan sebagai media transfer data memerlukan biaya yang besar. Selain itu, untuk jangka waktu yang panjang diperlukan juga biaya perawatan yang besar. Biaya pembangunan awal dan perawatan infrastruktur sangat tergantung kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jika biaya perawatan infrastruktur jaringan tidak dianggarkan pada APBD, dapat dipastikan infrastruktur jaringan tidak dapat berjalan yang berdampak terhentinya pelaksanaan e-goverenment. Permasalahan ini sering terjadi di pemerintah daerah. Sulitnya sinyal operator seluler yang dapat ditangkap di kecamatankecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, menjadikan suatu permasalahan didalam proses pengiriman data dan perlu dilakukan pengujian jenis sinyal yang dapat diterima di tiap-tiap kecamatan. Memilih e-mail sebagai media transfer data, memungkinkan untuk tidak 4
disibukan dalam mengelola infrastruktur sendiri, serta biaya operasional yang relatif kecil. Penggunaan layanan g-mail yang gratis, berkapasitas besar, dan memiliki implementasi protokol POP3, IMAP, dan SMTP menjadikan alternatif pilihan e-mail sebagai transfer data.
1.3 Keaslian Penelitian Beberapa penelitian tentang e-government telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian-penelitian tersebut dijelaskan berikut ini. Menurut Bo [1], melakukan penelitian menggunakan pendekatan mediator-wrapper, sistem basis data extensible, amos II, yang memungkinkan berbagai jenis sumber daya data didistribusikan untuk di tampilkan atau dibaca. Hal ini telah diperluas dengan suatu tipe aliran data menjadi query yang memungkinkan aliran data menjadi tidak terhingga yang sesuai dengan fungsi yang ada pada Data Stream Management System (DSMS). Pengembangan pembaca aliran data JSON sebagai wrapper amos II, memungkinkan aliran data menjadi lebih mudah untuk dilakukan query dan dikelola oleh DSMS. Manfaat yang lebih besar dari pengembangan wrapper ini terdapat pada jaringan sosial aliran data twitter. Pada hasil penelitian, JSON stream querying system (JSQ) adalah suatu ekstensi amos II yang merupakan bagian fungsi dari DSMS pada basis data amos II yang memberikan kemudahan kepada user untuk melakukan query dan manipulasi aliran data dalam format JSON. Menurut Min et al [2], pada Markup Language Extensible (XML) data GIS terdapat sejumlah besar data redundansi. Metode kompresi data XML memiliki aplikasi universal yang sangat rendah, dan sulit digunakan dalam aplikasi WebGis dan permasalahan yang lainnya. Pada saat sekarang ini, GIS berbasis JSON merupakan
metode
yang
baru
untuk
pertukaran
informasi
dan
data.
Membandingkan struktur XML berbasis data GIS, struktur dengan basis JSON lebih efektif dan dapat langsung dipergunakan
oleh klien, dengan aplikasi
universal yang tinggi dan nilai yang praktis. Dengan kelebihan yang dimilki oleh JSON, data diekspresikan dengan suatu kumpulan pasangan nama/nilai. Dari hasil uji simulasi, format data JSON dapat meningkatkan efisiensi pertukaran data GIS. 5
Menurut Ute [3], e-government yang membutuhkan manajemen dan pengontrolan, mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat persaingan dan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Untuk membangun dan mendirikan sistem e-government yang terkendali dibutuhkan manajemen yang efektif, standarisasi dan integrasi yang meliputi instrument, metode, sistem pengawasan, proses, indikator kerja, dan pelaporan. Rutecki [4], melakukan penelitian merancang dan mengimplementasikan Data Acquisition Module (DAM) pada suatu jaringan secara riil, dengan beberapa kriteria rancangan DAM sebagai berikut: a) jenis protokol yang digunakan pada transfer data, yaitu GPRS dan ethernet; b) metode enkapsulasi data, dengan menggunakan JSON; c) merancang perangkat lunak akuisisi data; d) menggunakan basis data mysql. hasil penelitian tersebut, menggambarkan modul DAM bertanggungjawab dalam menerima data yang dikumpulkan oleh konsentrator dan selanjutnya mengkoreksi untuk disisipkan pada basis data. Keoduangsine et al [5], penelitian ini dilakukan untuk peramalan dan sistem peringatan banjir di 32 titik stasiun hidrologi terpencil sepanjang aliran sungai Lower Mekong River Basin (LMRB). Data hidro-meteorologi harus dikumpulkan secara real-time dan dikirim kepusat kontrol untuk analisis dan pengolahan. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana mengumpulkan dan mengirimkan data hidrologi tepat waktu dengan menggunakan General Pocket Radio Service (GPRS) melalui jaringan telepon selular dari statsiun remote hidrologi Lower Mekong River Basin (LMRB) ke pusat data. Pada penelitian ini terdapat delay sekitar 1 jam antara level air dan waktu yang ditentukan disebabkan oleh pemrosesan data atau transmisi data. Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan mendasar pada pemilihan protokol tranmisi data yang dan format data yang dikirim, hal ini tergantung pada requirement dan constraint yang berbeda pula. Beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pengiriman data adalah dengan cara remoting (web service, Java RMI, HTTPInvoker), messaging (e-mail, JMS), file (Shared Folder, 6
FTP, SSH/SCP), dan database (Shared database, Replikasi database). Penelitian ini menggunakan teknik pengiriman data messaging (e-mail) dengan perangkat lunak pendukung PHP, Javascript dan JSON sebagai format data yang akan dikirim. PHP sebagai bahasa yang bebas platform dan berorientasi obyek, sedangkan JSON sebagai platform bagi pengiriman data terdistribusi. Metode pengiriman data objek pajak menggunakan e-mail. Dengan menggunakan PHP, Javascript dan JSON pada aplikasi ini, membuat aplikasi yang dikembangkan menjadi aplikasi yang bebas platform baik secara kode maupun data serta biaya yang murah. Selain itu, lokasi dari objek server transparan terhadap client.
1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1. Menganalisa dan merancang suatu model sistem informasi berbasis e-mail dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang Lampung yang memungkinkan jumlah transaksi, total penerimaan PBB, jumlah objek pajak yang belum membayar PBB dan jumlah objek pajak di semua kecamatan dapat dimonitor oleh kepala daerah dan DP2KA. 2. Data-data hasil transaksi yang terjadi dikecamatan dikirim melalui layanan email yang selanjutnya disimpan pada basis data DP2KA. 3. Memberikan solusi dan mengimplementasikan salah satu cara aplikasi eGovernment dengan biaya yang murah dan open source tanpa harus disibukkan dengan pembangunan infrastruktur yang mahal dan kemampuan sumber daya manusia yang tinggi sebagai operator pelaksana.
1.5 Manfaat Penelitian Manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bagian penting, yaitu sebagai berikut: a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam hal implementasi sistem informasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
7
b. Bagi pemerintah, dapat melakukan manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang terpusat, Dapat memonitor setiap transaksi pelayanan yang terjadi ditiap kecamatan, Dapat dijadikan salah satu data acuan bagi kepala daerah untuk pengambilan keputusan arah pembangunan kedepan dan leadership,
Dapat
dijadikan
sebagai
data
pendukung
(sekunder),
Mempermudah berbagai proses input dan output data, Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik, Mengefisienkan pemakaian bahan dan alat dokumentasi data serta efisiensi waktu, Meningkatkan kualitas pengamanan data, baik dari pemakaian ilegal maupun kerusakan karena waktu dan kecelakaan tertentu, Mengotomatisasi proses manajemen rutin kependudukan dan pelayanan, Mempermudah pengaksesan dan pemanfaatan data untuk tindakan manajerial, Memudahkan komunikasi data antara kabupaten dengan kecamatan maupun dengan pihak lain, dengan pemakaian data bersama maupun tukar informasi secara langsung dengan aman, Meningkatkan citra dan kredibilitas pemerintahan daerah dalam bentuk pelayanan prima, Menyediakan landasan untuk pengembangan sistem manajerial global di masa datang, Sebagai asset Pemerintah Daerah untuk mengembangkan teknologi informasi di masa yang akan datang, sebagai pemerintahan berbasis eGovernment. c. Bagi masyarakat, memperkecil rantai birokrasi pelayanan masyarakat dan proses pelayanan yang cepat dan mudah. d. Bagi dunia pendidikan, menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
8
