BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Jombang. Pembangunan bidang kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Jombang merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur maupun Pembangunan Nasional, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan petani khususnya pekebunan dan masyarakat desa hutan. Rancangan Kerja (RENJA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) adalah rencana kerja tahun berjalan yang merupakan arahan kegiatan pembangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Lima Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Penyusunan RENJA SKPD tidak boleh bertentangan dengan RENJA Kementerian/Lembaga maupun RENJA Provinsi Jawa Timur. Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibuat sebagai bagian dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekaligus untuk menentukan arah pembangunan Kehutanan dan Perkebunan tahun 2015. 1.2. Landasan Hukum 1. Permendagri nomer 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2014, tanggal 16 Desember 101 tentang tentang APBD Tahun 2015. 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2014, tanggal 16 Desember 2014 tentang penjelasan APBD Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD adalah sebagai arahan/acuan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Dinas
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
1
Kehutanan dan Perkebunan tahun 2015, agar sesuai alur dan terget capaian yang telah ditetapkan. 1.4 Sistematika Rencana Kerja BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Perbahan Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJASKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 s/d Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun 2015 s/d triwulan II adalah sebagai berikut: No 1 1
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
REALISASI
3
4
5
2 Produksi hasil hutan (kayu) dan non kayu
Terwujudnya produksi hasil hutan rakyat (m3) madu (kg)
4268,31
500
98
produksi s/d 30 Juni 2015
2589
produksi s/d 30 Juni 2015
10.000
Penatausahaan Hasil Hutan
6 produksi s/d 30 Juni 2015
2.200
bambu (btg)
2
CAPAIAN KINERJA
umbi - umbian/emponempon (ton umbi basah)
100
20
produksi s/d 30 Juni 2015
Pembinaan Industri Primer (kecamatan/unit)
21
5
Kec. Mojowarno (2 Desa /Catakgayam dan Wringinpitu) Kec. Ploso (semua desa di Kec. Ploso) Kec. Kudu (Semua Desa di Kec. Kudu dan Ngusikan) Kab Jombang (Di Kantor Dinas) berasal dari unsur Industri Primer hasil hutan kayu, primer lanjutan dan kelompok tani hutan rakyat (45 orang)
Meningkatnya jumlah industri hasil hutan bersertifikat SVLK(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)(unit)
Tercapainya target Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH (Rp.000)
3
Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan Lahan rawan bencana serta Lahan hutan rakyat dengan fungsi penyangga
Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional (ha).
1
270.203,660 1.200.000
22.980,57 22.980,57
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
3
-
Kec. Mojowarno dan di Dinas (sosialisasi SVLK) masih dalam proses penilaian. Direncanakan ada 6 kelompok yang dnilai (masing-masing kelompok terdiri dari 5 perusahaan) sudah terbit 4 SPP PSDH (KPH JOMBANG) dan 1 SPP PSDH (KPH MOJOKERTO) dengan total nilai Rp.270.203,660,luas hutan rakyat belum bertambah karena belum ada penanaman, sekitar bulan Desember baru dilaksanakan penenaman untuk kegiatan tahun 2015.
Tercapainya pembangunan Sumur Resapan (unit)
8
-
Tidak bisa dilaksanakan (tidak sesuai dengan JUKNIS DAK Kehutanan)
Tercapainya pembangunan dam penahan (unit) Tercapainya pembangunan Gully plug (unit) Penyelamatan Tebing (unit)
8
-
perencanaan selesai
10
-
perencanaan selesai
2
-
550
-
Tidak bisa dilaksanakan (tidak sesuai dengan JUKNIS DAK Kehutanan) belum ada, masih persiapan lapangan, penanaman dilaksanaka pada awal musim penghujan
110,8
-
4
-
Persiapan lapangan
-
lahan kritis yang direhabilitasi(ha)
4
Sekolah Lapang/pelatihan/pembinaan petani /magang serta Membangun kemitraan dan pemasaran antara petani perkebunan dengan dunia usaha
Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan (Nilai Tukar Petani/NTP Perkebunan) dan Meningkatnya jumlah kemitraan pemasaran hasil produksi perkebunan Terwujudnya demplot budidaya tanaman perkebunan (kelompok) Terwujudnya kemitraan produk perkebunan (unit)
3,262
-
PT. Brahmara ANOSAMA(kemitraan cengkeh) sudah berjalan, sedangkan kemitraan tembakau masih dalam proses awal bersamaan dengan musim tanam tembakau.(yang direncanakan ada 4 perusahaan yang akan bermitra yaitu PT. SADHANA ARIF NUSA, PT. DJARUM,PT. NOROJONO, PT. BENTOEL) SL perkebunan (dana APBD) sudah berjalan sekitar 30%, sedangkan SL komoditi tembakau sudah 30% (fokus untuk petani tembakau) perencanaan selesai
2,542
-
perencanaan selesai
4
-
perencanaan selesai
Meningkatnya produksi tebu (ton tebu)
961.446
33.104
Meningkatnya produksi tembakau (ton daun
52.142
Terwujudnya peningkatan SDM petani dalam penanganan panen dan pasca panen komoditi perkebunan (kelompok)
5
Peningkatan infrastruktur pada kawasan perkebunan
Pengelolaan lahan pada kawasan perkebunan (panjang jalan usaha tani yang dibangun /km) Pengelolaan lahan pada kawasan perkebunan panjang (jaringan irigasi yang dibangun/ km) pembuatan sumur dangkal (unit)
6
Produksi komoditi perkebunan
1
1
-
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
4
awal tanam
basah) Meningkatnya produksi cengkeh (ton bunga kering) Meningkatnya produksi kopi (ton ose kering) Meningkatnya produksi kakao (ton ose kering) 7
Produktivitas komoditi perkebunan
Meningkatnya produktivitas tebu (kg/ha/th batang tebu) Meningkatnya produktivitas tembakau (kg/ha/th daun basah) Meningkatnya produktivitas kopi (kg/ha/th ose kering Meningkatnya produktivitas cengkeh (kg/ha/th bunga kering)
8
Masyarakat Desa Hutan / masyarakat pengelola hutan rakyat (MDH)
9
Kelompok Tani perkebunan
842
232
520
235
154
98
82.650
82.760 -
784
418
420
567
900
2 KTHR
2 KTHR
2 kelompok
-
Kelompok lanjut
6 kelompok
-
kelompok mandiri
6 kelompok
-
Jumlah kelompok tani binaan yang bermitra
awal tanam
13.500
635
Meningkatnya produktivitas kakao (kg/ha/th ose kering) Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan kelompok
produksi s/d 30 Juni 2015
produksi s/d 30 Juni 2015 s/d tanggal 30 April telah dilakukan pembinaan di KTHR Desa Wonosalam, Kec. Wonosalam dan KTHR Desa Plandaan Kec. Plandaan. Untuk tahun 2015 ini telah dilakukan inventarisasi kembali KTHR berdasaarkan Permenhut no 57 tahun 2014 PT. Brahmara ANOSAMA(kemitraan cengkeh) sudah berjalan, sedangkan kemitraan tembakau masih dalam proses awal bersamaan dengan musim tanam tembakau.(yang direncanakan ada 4 perusahaan yang akan bermitra yaitu PT. SADHANA ARIF NUSA, PT. DJARUM,PT. NOROJONO, PT. BENTOEL)
peningkatan status kelompok tani binaan
Faktor penyebab terpenuhinya target penetapan kinerja adalah adanya upaya memaksimalkan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan dukungan instansi terkait.
Sedangkan faktor yang menyebabkan
tidak tercapainya target penetapan kinerja:
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
5
1. Sektor kehutanan: a.
Pembangunan konservasi berupa sipil teknis, penyebab tidak terpenuhinya
target
keterlambatan
adalah
terbitnya
keterbatasan
Petunjuk
anggaran
Teknis/JUKNIS
dan
(khusus
kegiatan yang di danai DAK Kehutanan), sehingga ada kegiatan (Sumur resapan dan penyelamat tebing) yang tidak dapat dilaksanakan, karena tidak sesuai JUKNIS. 2. Sub Sektor Perkebunan a. Produksi dan produktivitas komoditi perkebunan ada yang memenuhi target penetapan kinerja dan ada yang tidak memenuhi target. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target penetapan kinerja khususnya untuk produksi dan produktivitas komoditi perkebunan antara lain disebabkan hama penyakit, cuaca/iklim, budidaya yang kurang optimal, kesuburan lahan menurun dan adanya konversi lahan misalnya dari tebu ke padi, dari tembakau ke jagung serta adanya alih fungsi lahan dari lahan perkebunan dijadikan tempat pemukiman. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis SKPD dimana terdapat pergeseran target pembangunan yang telah ditetapkan dengan realisai pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu diprioritaskan
pada
kegiatan
pembangunan
tahun
berikutnya.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah memprioritaskan kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan pada kegiatan tahun berikutnya. Secara keseluruhan tahun 2015 pembangunan vegetatif belum dilaksanakan karena menunggu musim penghujan (akhir Nopember , awal Desember). Sedangkan realisasi penyerapan tahun anggraan 2015 s/d triwulan II disajikan lampiran 1 dan evaluasi RENJA s/d triwulan II disajikan pada lampiran 2 di bagian belakang buku ini. Dalam menentukan hasil kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengacu pada program kerja yang telah ditentukan melalui atau dengan memasyarakatkan gerakan disiplin pada masing-masing pegawai, sehingga dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai antara lain : PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
6
a.
PNS mengetahui tugas, fungsi, pekerjaan dan kedudukannya dalam organisasi dinas.
b.
Kegiatan lebih terarah sesuai dengan perkembangan keadaan.
c.
Kemampuan dan produktivitas kerja PNS meningkat.
d.
Pelayanan penerbitan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), Surat Ijin Tebang Kayu Rakyat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
e.
Pengurusan di bidang kepegawaian lancar dan tepat waktu.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan disajikan pada lampiran 3 pada bagian belakang buku ini. 2.3.
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Hambatan dalam pelaksanaannya tugas dinas adalah jumlah staf dibidang Administrasi utama tenaga yang mengusai Teknologi Informasi dalam hal ini operator komputer dirasakan masih kurang. Upaya pemecahannya adalah memberikan beban tugas yang lebih banyak pada petugas yang ada, sambil mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menambah PNS hasil perekrutan Pemerintah Kabupaten Jombang Berdasarkan
hasil
analisis
pelayanan
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah: 1. Kehutanan a)
Belum optimalnya pelaksanaan regulasi pembangunan
b)
Belum optimalnya akurasi data lahan kritis berdasarkan aspek biofisik maupun ketersediaan
c)
Belum
optimalnya
pemanfaatan
hutan
rakyat
untuk
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat d)
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan non kayu masih rendah
e)
Kapasitas dan kelembagaan kelompok masyarakat sekitar hutan masih rendah
f)
Kapasitas dan kelembagaan penyuluh kehutanan relatif rendah
g)
Pemberdayaanpenyuluh kehutanan belum optimal
h)
Pemberdayaan kelembagaan masyarakat hutan belum optimal
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
7
i)
Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan bagi masyarakat.
j)
Masih adanya illegal logging hasil hutan di Kabupaten Jombang
2. Perkebunan a)
Tingginya alih fungsi/konversi lahan perkebunan rakyat
b)
Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
c)
Masih maraknya peredaran bibit tanaman perkebunan yang tidak bersertifikat
d)
Masih rendahnya upaya pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi
e)
Masih rendahnya kualitas produksi tanaman perkebunan
f)
Terbatasnya
ketersediaan
infrastruktur perkebunan rakyat
(irigasi tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani (JUT)) g)
Terbatasnya
sarana
dan
prasarana
budidaya
(alsintan)
perkebunan h)
Lambat/belum optimalnya transfer teknologi kepada petani
i)
Terbatasnya akses petani terhadap permodalan (pola pinjaman permodalan dan tingkat suku bunga masih belum pro petani)
j)
Masih tingginya tingkat kehilangan produk saat panen
k)
Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
l)
Pengembangan
agroindustri
yang
belum
optimal
dalam
pengolahan dan pemasaran m)
Pengembangan perkebunan rakyat masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis
n)
Masih lemahnya kerjasama kemitraan antar pelaku usaha tani maupun antara pelaku usaha tani dengan pelaku usaha industri hilir menengah/besar
o)
Adanya kecenderungan terjadinya proses levelling off pada produk pertanian tanaman pangan
p)
Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai
q)
Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
r)
Terbatasnya akses informasi pasar dan pemasaran bagi petani
s)
Lemahnya kapasitas dan kelembagaan penyuluh pertanian
t)
Posisi tawar petani perkebunan masih rendah
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
8
u)
Rendahnya Nilai Tukar Petani sub sektor Perkebunan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan
awal
RKPD
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat (kelompok tani, Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Perkebunan Lapangan). Sebetulnya usulan yang dialokasikan dalam bentuk kegiatan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan belum bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat perkebunan dan kehutanan yang ada di Kabupaten Jombang. Pelaksanaan
pembangunan
kehutanan
dan
perkebunan
dilaksanakan melalui pentahapan pembangunan yang dilakukan berdasarkan analisa kekuatan anggaran Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan harus dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Diharapkan dengan adanya pentahapan ini pelaksanaan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perubahan
anggaran
pada
rencana
P-APBD
tahun
2015
dimaksudkan untuk memaksimalkan capaian kinerja yang telah ditargetkan semula.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014 berasal dari usulan masyarakat langsung, usulan masyarakat (lewat penyuluh kehutanan dan perkebunan), musrenbang
Kecamatan
dan
Musrenbang
Kabupaten,
pengumpulan
informasi dari Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur maupun informasi dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas (BP DAS Brantas). Dari semua usulan yang masuk kemudian ditampung dan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Jombang. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten akan menyesuaikan dengan anggaran APBD yang tersedia dan disesuaikan dengan
masing-masing
prioritas
pembangunan
daerah.
Keterbatasan
anggaran merupakan salah satu faktor kendala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Usulan kegiatan dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
9
Kehutanan dan perkebunan adalah: 1.
Penyusunan, perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan.
2.
Pelaksanaan usaha tani terpadu dan evaluasi pengembangan kegiatan dibidang kehutanan dan perkebunan.
3.
Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman kehutanan dan perkebunan.
4.
Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan rehabilitasi lahan kritis kehutanan dan perkebunan.
5.
Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengolahan perijinan dibidang usaha sektor kehutanan dan perkebunan.
6.
Perumusan,
perencanaan
dan
pelaksanaan
teknis
operasional,
pemungutan iuran, pelayanan umum, pengembangan, rehabilitasi dan perlindungan dibidang perkebunan, kehutanan serta konservasi tanah. 7.
Pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan dibidang penghijauan dan konservasi sumberdaya alam meliputi : tanah, air, persutraan alam, perlebahan, pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu, perlindungan hutan dan pelatihan ketrampilan.
8.
Pelaksanaan penyusunan program pengendalian dan pengawasan dibidang kehutanan dan perkebunan.
9.
Pelaksanaan urusan kesekretariatan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Usulan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebelum P-APBD sebesar Rp. 16.198.055.532,- dan usulan P-APBD menjadi Rp. 16.896.555.532,(bertambah Rp. 698.500.000,-) yang terinci sebagai berikut: No
Prioritas
nama program
output seblm perubahan
1. Mendukung ketahanan pangan
output stelah perubahan
11.812.668.232 36.000.000
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Program pengelolaan lahan tanaman perkebunan Program Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan Program pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan
sebelum PAPBD
Pembangunan jaringan irigasi sebanyak 42 unit
bertambah/be rkurang
12.332.168.232
519.500.000
36.000.000
-
852.000.000
852.000.000
-
86.500.000
86.500.000
-
3.013.900.000
500.000.000
2.513.900.000
Pembangunan jaringan irigasi sebanyak 45 unit
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
10
setelah PAPBD
Program peningkatan produksi perkebunan
2.
DAK Kehutanan
3.
4.
Mendukung kelembagaan kelompok tani
398.383.900
bibit kelapa 10.000 btg, pala 1.400 btg, kakao 10.000 btg
399.883.900
1.500.000
Program peningkatan kualitas bahan baku
5.498.994.982
5.498.994.982
-
Program pembinaan lingkungan sosial
961.502.750
961.502.750
-
105.000.000
105.000.000
-
1.048.986.600
18.000.000
59.400.000
59.400.000
-
270.000.000
270.000.000
-
3.214.056.200
3.254.061.200
40.005.000
577.022.000
605.022.000
28.000.000
515.984.400
515.984.400
-
135.850.000
137.850.000
2.000.000
1.995.204.800
10.005.000
180.238.600
233.073.600
52.835.000
130.238.600
183.073.600
52.835.000
50.000.000
50.000.000
-
1.077.252.500
86.160.000
Program pembangunan/rehab ilitasi Sapras Sumur Dangkal perkebunan=55 Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan
Mendukung kawasan strategis dan cepat tumbuh Mendukung penguatan daya dukung lingkungan hidup APBD Kabupaten
bibit kelapa 10.000 btg, pala 1.400 btg, kakao 10.000 btg
terlaksananya pemberian bantuan sarana mekanisasi tebu sebanyak 1 paket
Program rehabilitasi Infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan Pengembangan kawasan agropolitan cluster perkebunan
Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Program Rehabilitasi hutan dan lahan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Terlaksananya penanaman di wilayah lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 200 ha dan pembangunan sipil teknis (dam penahan 8 unit, gully plug 10 unit, sumur resapan 8 unit, tebing 2 unit), pemanfaatan lahan di bawah tegakan 1 paket.
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebuna n lapangan Pembinaan kelembagaan KTHR
1.030.986.600
1.985.199.800
terlaksananya pemberian bantuan sarana mekanisasi tebu sebanyak 1 paket
Terlaksananya penanaman di wilayah lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 200 ha dan pembangunan sipil teknis (dam penahan 16 unit, gully plug 10 unit), pemanfaatan lahan di bawah tegakan 1 paket.
Belanja rutin 991.092.500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya pelayanan jasa tenaga administrasi teknis/tenaga honorer 9 orang Terpenuhinya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik Koordinasi dalam dan luar daerah Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 35 unit
802.627.500
Tersedianya pelayanan jasa tenaga administrasi teknis/tenaga honorer 9 orang
Terpenuhinya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik
Koordinasi dalam dan luar daerah Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 35 unit
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
11
831.187.500
28.560.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tertib adminiatrasi keuangan Pengadaan ATK Barang cetak dan penggandaan Penerangan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (untuk BPP Perak dan BPP Kabuh) Penyediaan bahan bacaan Penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas Penyediaan makanan dan minuman kursi kerja 4 buah, meja kerja 6 buah, printer 4 buah, lap top 3 unit, komputer PC 1 unit, mesin pemotong rumput 1 unit. AC 5 unit, meja rapat 5 buah, kursi rapat 50 buah, gorden 19 meter
Tertib adminiatrasi keuangan Pengadaan ATK Barang cetak dan penggandaan Penerangan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (untuk BPP Perak dan BPP Kabuh)
Penyediaan bahan bacaan Penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas
Penyediaan makanan dan minuman 163.465.000
3 unit (kantor dinas, BPP Perak dan BPP Kabuh)
Program peningkatan disiplin aparatur
kursi kerja 4 buah, meja kerja 6 buah, printer 4 buah, lap top 3 unit, komputer PC 1 unit, mesin pemotong rumput 1 unit. AC 5 unit, meja rapat 5 buah, kursi rapat 50 buah, gorden 19 meter, CCTV 1 paket,taplak meja 1 paket, korden 1 paket.
57.600.000
3 unit (kantor dinas, BPP Perak dan BPP Kabuh)
25.000.000
JUMLAH
221.065.000
16.198.055.532
25.000.000
16.896.555.532
-
698.500.000
Rincian selengkapnya disajikan di lampiran 4 pada bagian belakang buku ini.
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
12
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan Kehutanan berpedoman pada amanat RPJMN 20152019 (rancangan teknokratik) dengan arah kebijakan dan strategi: 1. Meningkatkan tata kelola kehutanan: a. Pemisahan regulator dan operator b. Penerapan prinsip PHL c. Pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produknya d. SDM yang berkompeten 2. Peningkatan produksi dan produktivitas a. Penerapan IPTEK dan pengembangan nilai tambah b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat (HTR, Hr, HKm, HD) 3. Pengembangan industri pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah a. Deregulasi dan de-bottlenecking b. Optimalisasi pemanfaatan industri hulu-hilir 4. Pengelolaan daerah hulu a. Peningkatan pemahaman dan koordinator antar pemangku wilayah b. Rehabilitasi lahan sangat kritis dan kritis c. Pengelolaan DAS terpadu, percepatan penyelesaian RPDAS terpadu dan peningkatan kualitas 4 DAS prioritas nasional 5. Percepatan pengukuhan kawasan hutan 6. Pembentukan dan mewujudkan unit manajemen yang handal 7. Peningkatan kapasitas pengelola KPH 8. Peningkatan sarana dan prasarana 9. Membangun hubungan yan saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah dan pengelola hutan yang menjadi dasar pembangunan sektor kehutanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Pertanian tahun 2014-2019 memprioritaskan pada dua hal yaitu: 1. Peningkatan agroindustri Peningkatan agroindustri sebagai bagian dari agenda Nawa Cita (meningkatkan
produktivitas
rakyat
dan
daya
saing
international). Sasaran dan peningkatan agroindustri adalah: PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
13
pasar
a. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan makanan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang di ekspor, dan c. Berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, akakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nanas, manggis, salak dan kentang.
Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor,potensial untuk ekspor dan substitusi
impor;dan
(2)
mendorong
pengembangan
industri
pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi: a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, b. Peningkatan
mutu,
pengembangan
standarisasi
mutu
hasil
pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, c. Pengembangan agroindustri perdesaan, d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran, e. Peningkatan
aksesibilitas
petani
terhadap
teknologi,sumber-
sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar, f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif. 2. Peningkatan kedaulatan pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemaandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestik).
Kedaulatan
pangan
dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri,yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
14
pelaku
utama
pangan,
terutama
petani
dan
nelayan.
Selanjutnya,dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan
faktor
utama
terutama
untuk
meningkatkan
dan
memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan,sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi ditingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5(2019). d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan. e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju sesuai dengan laju deteriorasi. f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha. g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
15
pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi: a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula,cabai dan bawang merah. b. Peningkatan kualitas distribusi Distribusi Pangan dan Aksebilitas Masyarakat terhadap Pangan. c. Perbaikan kualitas Konsumsi pangan dan Gizi Masyarakat d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan. e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam mencapai target pembangunan lima tahun ke depan dapat dilihat pada lampiran 5 di bagian belakang buku ini: Sedangkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi. Berikut uraian tujuan dan sasaran tiap misi: Misi 1:
Mengoptimalisasikan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi,
fungsi
lindung
dan
fungsi
produksi
untuk
mencapai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang seimbang dan lestari Tujuan 1 : Meningkatnya produksi sumberdaya hutan Sasaran 1: Produksi hasil hutan (kayu) dan non kayu Sasaran 2: Pengembangan agropolitan subsektor kehutanan Tujuan 2: : Meminimalisir terjadinya ileggal logging Sasaran 1: Penatausahaan Hasil Hutan Tujuan 3: Mempertahankan/meningkatkan luas hutan rakyat dan kualitas sumber daya hutan dan lahan Sasaran 1: Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan Lahan rawan bencana serta Lahan hutan PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
16
rakyat dengan fungsi penyangga Misi 2: Mendorong terwujudnya agrobisinis dibidang perkebunan Tujuan 1: Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan Sasaran 1: Sekolah Lapang/pelatihan/pembinaan petani /magang serta Membangun kemitraan dan pemasaran antara petani perkebunan dengan dunia usaha Sasaran 2: Peningkatan infrastruktur pada kawasan perkebunan Tujuan 2: Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan Sasaran 1: Produksi komoditi perkebunan Sasaran 2: Produktivitas komoditi perkebunan Sasaran
3:
Pengembangan
agropolitan
subsektor
perkebunan Misi 3: Meningkatkan peran kelembagaan kehutanan perkebunan dan strategi pengembangan perkebunan Tujuan 1: Meningkatkan peran Masyarakat Desa Hutan (MDH) di sekitar kawasan hutan Sasaran
1: Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok Tujuan 2: Penguatan kelembagaan petani perkebunan Sasaran
1:
Meningkatnya
klas
pengelola
kelompok
petani
perkebunan Misi 4: Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung Tujuan 1: Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung Sasaran 1: Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia
serta Sarana dan Prasarana
aparatur.
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
17
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan 3.3.1 Program Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Dari visi ini dijabarkan dalam beberapaa misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau. 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Baik dan bersih Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkaitan dengan visi dan misi (khususnya misi 3 dan 4) Kepala Daerah tersebut adalah : 1.
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Mangacu
pada
misi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
akan
menigkatkan perekonomian dari sektor perkebunan dengan perbaikan infrastruktur dengan konsep lingkungan. 2.
Mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang pelaksanaannya dijabarkan pada program rehabilitasi hutan dengan bentuk kegiatan pembangunan vegetatif dan sipil teknis untuk mengurangi luasan lahan kritis dan perbaikan kondisi dan fungsi lingkungan hidup dan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan untuk
menumbuhkan
kesadaran
masyarakat
mengenai
dampak
kerusakan hutan. 3.
Pengentasan kemiskinan dijabarkan dalam program Peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
pada
kegiatan
pengembangan
diversifikasi tanaman dengan sasaran kegiatan adalah masyarakat miskin di Kabupaten Jombang by name by adress dalam bentuk pemberian bantuan tanaman kelapa dan empon-empon 4.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan dengan indikator ketersediaan cadangan pangan dalam bentuk penguatan cadangan pangan dengan target tahun 2014 sebesar 60%.
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
18
5.
Pendayagunaan potensi ekomoni daerah khususnya yang berbasis agribisnis, yaitu mendorong usaha perkebunan dan kehutanan dengan cara memberikan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan peningkatan SDM bagi pelaku usaha perkebunan dan kehutanan. Pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan 19 (sembilan belas)
program (tidak ada perubahan program, tambah 5 kegiatan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4 pada bagian belakang buku ini. :
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
19
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada hakekatnya adalah rencana capaian kinerja tahunan dengan memperhatikan program dan kegiatan dalan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2015 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 maka ditetapkanlah Program dan Kegiatan tahunan serta kebijakan atau strategi untuk meminimalisir kendala dalam pancapaian visi dan misi dimaksud. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 di tekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat kehutanan dan perkebunan guna meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan serta peningkatan produksi komoditi kehutanan serta peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan guna menyediakan bahan baku industri, serta upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan meminimalisir terjadinya bencana alam. Disamping program kegiatan yang dilaksanakan untuk pembangunan kehutanan dan perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga menangani SPP Provisi Sumber Daya Hutan (SPP_PSDH) dari PERUM PERHUTANI. Rencana tindak lanjut agar pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan adalah dengan: 1. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan 2. Persiapan lapangan yang matang 3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 4. Aktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait 5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan, manfaat dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyaraka. 6. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan. PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
20
Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015 ini disusun, dengan harapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
Jombang, Juli 2015 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG
Ir. ILHAM HERO KOENTJORO M.Si Pembina Tk. I NIP. 19611110 199003 1 006
PERUBAHAN RENJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015
21
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Jl. Pangeran Puger Telp./Fax. (0321) 863884 JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 900 / / 415.32 / 2015 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah
di
perkebunan,
bidang
pembangunan
diperlukan
rencana
kehutanan Kerja
dan
sebagai
penjabaran dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap; b. bahwa agar Rencana Kerja dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan
Rencana
Kerja
(Renja)
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2015 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
Memperhatikan: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang
Nomor
Pemerintah Daerah;
32
Tahun
2004
tentang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem Keuangan Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsntrasi dan Tugas Pembantuan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006
tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah Kabupaten Jombang. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah; 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 tahun 2014, tanggal 16 Desember 2014 tentang Pejelasan APBD Tahun 2015. 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 tahun 2014, tanggal 4 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PERKEBUNAN
KEPALA
DINAS
KABUPATEN
KEHUTANAN JOMBANG
DAN
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA ) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ini, yang dimaksud dengan : (1) Daerah adalah Kabupaten Jombang. (2) Kabupaten adalah Kabupaten Jombang. (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam tahun 2015. (6) Perubahan
Rencana
PERUBAHAN RENJA
Kerja
yang
selanjutnya
disebut
adalah penjabaran dari Rencana
Kerja SKPD untuk jangka waktu sekitar (empat) bulan.
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Perubahan Renja SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. (2) Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ini.
Pasal 3 Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah.
BAB III PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENJA SKPD Pasal 4 (1) Program
pembangunan
kehutanan
dan
perkebunan
Kabupaten Jombang tahun 2015 dilaksanakan sesuai Perubahan Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. (2) Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
BAB II :
PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
BAB III :
PERUBAHAN
TUJUAN,
SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV :
PENUTUP
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 Kepala
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
sesuai
kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja SKPD.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 (1) Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : Juli 2015 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG
ILHAM HERO KOENTJORO
