BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Semakin

meningkatnya

tuntutan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam berdayaguna,

rangka

meningkatkan

pelaksanaan

berhasil

guna,

dan

bersih

pemerintah

bertanggung

yang

jawab,

telah

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

adalah

perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Antapani selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan

dan

sasaran

pembangunan

yang

dilakukan

tidak

hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan

LKIP Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015

1

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan

negara

meliputi

kepastian

hukum,

azas

tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

Kecamatan

Antapani

Kota

Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


2

1.2

Gambaran Umum Kecamatan Kecamatan Antapani merupakan salah satu kecamatan dari 30

kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut :  Sebelah Utara

: Jl. Jend. A.H.

Nasution (Kec. Mandalajati);  Sebelah Timur

: Kali Cikeley

(Kec. Arcamanik);  Sebelah Selatan : Rel Kereta Api (Kec. Buah Batu);  Sebelah Barat

: Kali Cidurian

(Kec. Kiaracondong) Secara

geografis

Kecamatan

Antapani terletak disebelah Timur Kota Bandung dengan luas wilayah 400,543 ha. dengan kepadatan penduduk rata-rata 147 jiwa per ha. Wilayah Kecamatan terbagi dalam 4 kelurahan, 62 rukun warga dan 315 rukun tetangga. Adapun

kelurahan-kelurahan

yang ada di wilayah Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut : 1) Kelurahan Antapani Wetan 2) Kelurahan Antapani Kulon 3) Kelurahan Antapani Tengah 4) Kelurahan Antapani Kidul


3

1. Keadaan Penduduk Jumlah Kepala Keluarga

: 16.688 umpi

Jumlah Penduduk : Laki-laki

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

: 35.988 jiwa (51,33%)

Perempuan : 34.122 jiwa (48,67%) Jumlah

: 70.110 jiwa 49%

51%

LAKI LAKI

PEREMPUAN

Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan : WNI Pribumi : 70.090 orang WNA

:

20 orang

WNI ASING

20

WNI PRIBUMI

70090 0

20000

40000

60000

80000

Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama : Islam

: 66.127 orang

Kristen

: 2.316 orang

Katholik

: 1.097 orang

Hindu

:

61 orang

Budha

:

40 orang

Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama 3,33% 0,09% 0,06% 1,58%

94,95%

ISLAM


KRISTEN

KATHOLIK

HINDU

BUDHA

4

1.3

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007

tentang (SOTK SKPD) Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung , Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan

tugas

dan

kewajiban

tersebut

Kecamatan

memiliki

mempunyai fungsi : 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Kecamatan

dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: a) Kecamatan kewenangan

mempunyai

Tugas

pemerintahan

Pokok

yang

melaksanakan

dilimpahkan

sebagian

Walikota

kepada

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi: 1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3) mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; 4) mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; 5) mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

Tk.

Kecamatan; 6) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; 7) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. 2. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Kecamatan


5

dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: a. Camat 1) Camat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi : a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum; c) mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan; d) mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; dan e) membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya. b. Sekretariat Kecamatan 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a) pelaksanaan

penyusunan

rencana

program

kegiatan

kecamatan; b) pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kesekretariatan

kecamatan dan kelurahan; c) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e) fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan antapani f)

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

pelaporan

dan

pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan


6

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a) menyusun Bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b) pengelolaan meliputi

administrasi

pengelolaan

umum

naskah

dan

dinas,

kepegawaian penataan

yang

kearsipan

Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c) pelaporan

kegiatan

lingkup

administrasi

umum

dan

kepegawaian. d. Sub Bagian Program dan Keuangan 1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang program dan keuangan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi: a) penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan; b) pelaksanaan

pengendalian

program

meliputi

kegiatan

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;


7

c) pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan; dan d) pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan e. Seksi Pemerintahan 1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a) penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b) pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; c) pelayanan administrasi pertanahan ; d) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan; e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f)

pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mampunyai fungsi: a) penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban b) pembinaan ketentraman dan ketertiban; c) pembinaan potensi perlindungan masyarakat d) pemberdayaan

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan bencana; e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan


8

f)

pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban

g. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan 1. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a) penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan b) inventarisasi dan fasilitas masalah sosial kemasyarakatan; c) inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d) pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan Kelurahan e) fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f)

fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan

g) pelaporan

pelaksanaan

lingkup

bidang

pendidikan

dan

kemasyarakatan. h. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1. Seksi

Ekonomi,

mempunyai

Pembangunan

tugas

pokok

dan

Lingkungan

melaksanakan

Hidup

sebagian

tugas

Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan Hidup; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a) penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup;


9

b) fasilitasi

pembinaan

bidang

koperasi,

usaha

kecil

dan

menengah;; c) inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d) fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e) fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; f)

fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

ekonomi

dan

ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan g) pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. i. Seksi Pelayanan 1. Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a) penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b) pelayanan data dan informasi Kecamatan; c) pelayanan administrasi kependudukan; d) pelayanan administrasi umum lainnya; e) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait; dan f) 1.4

pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung dituntut lebih responsif,

kreatif

dan

inovatif

dalam

menghadapi

perubahan-

perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan

hendaknya

selalu

memperhatikan

isu-isu

dan

permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat


10

sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan

daerah.

Berkaitan

dengan

isu-isu

dan

masalah

pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1)

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2)

Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3)

Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 5) Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan. 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.


11

3) Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota

Bandung

dalam

menetapkan

kebijakan

strategis

dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar

atau

sebaliknya,

dalam

hal

tidak

dimanfaatkan,

akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan

hasil

analisis

terhadap

Kecamatan Antapani Kota Bandung dapat

isu

strategis

Pemerintah

diidentifikasi beberapa hal

sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik) Birokrasi menentukan

Pemerintah berjalannya

Daerah

merupakan

penyelenggaraan

faktor

yang

pemerintahan

sangat daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat

serta

dinamika

global

yang

senantiasa

mempengaruhi

manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.


12

Perwujudan

penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik

(good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi

menyangkut

pembenahan

seluruh

unsure

pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan

langkah-langkah

efisiensi

dan

efektifitas

birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 2. Pendayagunaan

Sumber

Daya

Aparatur

Daerah,

Pengelolaan

Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang


13

lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Antapani dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang

pada

penyempurnaan,

hakekatnya

penertiban,

merupakan pengawasan

upaya dan

pembinaan, pengendalian

manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama

secara

terkoordinasi

guna

mengambil

langkah

pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam rangka mewujudkan good governance, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.


14

Tuntutan

pembaharuan

sistem

keuangan

tersebut

adalah

agar

pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan,

penganggaran,

pengadaan,

pendistribusian

(termasuk

penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan,

penghapusan

barang

daerah

dan

sistem

pelaporan;

(2)

Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 1.5

Landasan Hukum LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan

NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.

Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


15

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6

Sistematika Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kecamatan

Antapani Kota Bandung Tahun 2014 adalah : BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi

Capaian

IKU,

Pengukuran,

Evaluasi

dan

Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV

PENUTUP


16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis 2.1.1 Rencana Strategis Rencana merupakan

Strategis

dokumen

Kecamatan

yang

disusun

Antapani melalui

Kota proses

Bandung

adalah

sistimatis

dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Antapani Kota Bandung. Rencana

Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung yang

ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Antapani Kota Bandung Nomor 800/026 – Kec. Atp Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.


17

Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Antapani Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Antapani Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Antapani Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi

adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Antapani Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “Mewujudkan Kecamatan Antapani Sebagai Wilayah Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan,

Menciptakan Pemerintah Yang Kredibel ,

Professional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat” 2. Misi Untuk

dapat

mewujudkan

Visi

tersebut,

Kecamatan

Antapani

mempunyai Misi sebagai Berikut :


18

1.

Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)

2.

Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tabel 2.1 TUJUAN Misi

Tujuan

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)

1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelyanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)

2 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran dari tujuan 1

a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. Sasaran dari tujuan 2 a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.


19

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam

rangka

meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

Kecamatan

dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar

penyusunan

Laporan

akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kecamatan Antapani Tahun 2014.

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Antapani Tahun 2013 - 2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan

reviu

Rencana

strategis

Kecamatan

di

lingkungan

Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung  Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.  Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. 2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


20

 Penggabungan

beberapa

indikator

menjadi

indicator

yang

dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan  Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan  Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya  Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja  Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masingmasing capaian kinerja. Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :


21

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja sebelum reviu dan setelah reviu Kecamatan Antapani Kota Bandung SEBELUM REVIU NO

TUJUAN

SETELAH REVIU

TARGET KINERJA PADA TAHUN

SASARAN INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

a Kepuasan Masyarakat Terhadap 1. Indeks Pelayanan Pelayanan / Indeks Publik Prima Kepuasan di Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

2. Meningkatny a kinerja penyelengga raan Tugas Umum Pemerintaha n Kecamatan

2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

B

1. Meningkatny

Meningka tkan Kepuasan Masyarak at Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamata n dan Kelurahan

INDIKATOR KINERJA

-

-

B

-

-

B

-

-

A

-

-


TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai

71,25

82,2

82,7

83,5

84

-

2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

-

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

850

875

900

925

950

%

60

75

80

85

90

%

60

75

80

85

90

A

1. Persentase

2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan,

SATUA N

-

-

-

-

pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

-

2. Persentase waktu

pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

22

SEBELUM REVIU NO

TUJUAN

SETELAH REVIU

TARGET KINERJA PADA TAHUN

SASARAN INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

INDIKATOR KINERJA 2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ketentraman dan ketertiban serta pelayanan

(10)

SATUA N

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

%

25

50

75

100

100

%

30,77

51,92

65,38

78,85

92,31

%

53,33

66,66

80

93,33

100

Rasio

1,2:1

1,3:1

1,5:1

1,6:1

1,8:1

50

60

70

75,1

78

100

100

100

100

100

3. Persentase

Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 4. Persentase RW

Juara 5. Persentase Lembaga

kemasyarakatan Aktif 6. Rasio Anggota

Linmas 2

Meningkatk an Akuntabilita s Kinerja

3. Meningkatnya 3. Nilai AKIP akuntabilitas kinerja Kecamatan

Kecamatan

CC

CC

B

B

1. Nilai AKIP

A

Nilai

Kecamatan

4. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

5. Tertib administrasi barang/asset daerah


100% 100% 100% 100%

100%

2. Persentase temuan

BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100%

100%

23

%

2.1.2 Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Kecamatan

serta menghasilkan

penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indicator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas Aktif, Nilai AKIP Kecamatan dan Persentase

temuan

BPK

/

Inspektorat

yang

ditindaklanjuti

karena

merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindak lanjuti; 3. Persen- tase pelayanan administrasi kepen-dudukan tepat waktu; 4. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu;


24

5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik; 6. Persen tase RW Juara; 7. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Antapani Kota Bandung tahun 2015 terlampir dalam lampiran Dokumen LKIP 2015 ini. 2.1.3 Rencana Kinerja 2015 Untuk

merealisasikan

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini. Tabel 2.4 Rencana Kinerja tahunan 2015 Kecamatan Antapani Sebelum Reviu Sasaran NO Strategis

Indikator Kinerja

PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Kinerja

Target

Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan

1

Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masya rakat

B


PROGRAM / KEGIATAN

Setelah Reviu

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Anggaran

Target

82

2. Prosentase Keluhan/peng aduan pelayanan administratif yang ditindaklanjut i

100

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

905


Rp. 1.013.654.129

25

2

3

2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintah an, Meningkat perekonomi nya kinerja an, penyelengg Pembangun araan an, Tugas Lingkungan Umum Hidup, Pemerintah Pendidikan an dan Kecamatan kemasyarak atan, ketentrama n dan ketertiban serta pelayanan

Meningkat nya Kapasitas dan akuntabilit as kinerja birokrasi

-

3. Nilai AKIP Kecamatan

CC

4. Prosen tase Temuan BPK/Inspek torat yang ditindaklanj uti

100%

5. Tertib administras i barang/ Aset Daerah

100%

Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

4. Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependuduka n tepat waktu

91,80

5. Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu

100

6. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

50

7. Prosentase RW Juara

51,61

8. Prosentase Lembaga kemasyarakat an Aktif

70

9. Rasio Anggota Linmas

1:1

10. Nilai AKIP Kecamatan

60

11. Persentase temuan BPK/Inspekt orat yang ditindaklanj uti


-

-

Program Fasilitasi Pemberdaya an

9.427.106.380

Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

41.580.000

100

2.1.4 Perjanjian Kinerja 2015 Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan


26

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Antapani Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015 NO (1)

1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

RENCANA ANGGARAN (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nilai

82

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Antapani

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

905

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

91,80

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

%

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

50

Persentase RW Juara

%

51,61

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

70

Rasio Anggota Linmas

Rasio

1:1

Nilai AKIP Kecamatan

nilai

60

Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti


%

1.013.654.129

100

9.427.106.380

100

41.580.000

100

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak

yang

berwenang

menerima

pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Antapani Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(SAKIP),

Keputusan

Kepala

LAN

Nomor

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 20132018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Antapani. 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan


28

PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaranPredikat

nilai

capaian

kinerjanya

dikelompokan

dalam

skala

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

2.

=100 %

Melebihi/Melampaui Target

3.

< 100 %

Sesuai Target Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab

tercapai

atau

tidak

tercapainya

kinerja

yang

diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Antapani Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun


29

2014 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2014, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1

terdiri dari 3 indikator

 Sasaran 2


 Sasaran 3


1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Antapani Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Kecamatan Antapani Melalui

Keputusan Camat Antapani Kota Bandung Nomor : 050/015Kec.Atp tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Antapani Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Antapani Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut:


30

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015 NO

-1

IKU/ INDIKATOR KINERJA

-2

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.

Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

3.

4.

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAI-AN (%)

-3

-4

-5

Nilai

82

%

%

%

REALISASI

RENSTRA (2018)

-2014

TARGE T

CAPAI-AN (%)

-6

-7

-8

-9

82,02

100,02%

80,02

82,9

98,94%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

91,8

93,91

102,29%

91,78

92,08

101,98%

100

100,00%

100

100

100,00%

100

5.


%

75

75

100,00%

50

100

75,00%

6.

Persentase RW Juara

%

51,61

77,96

151,06%

40,33

67,77

115,04%

7.


%

70

71,43

102,04%

62,5

87,5

81,63%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 106,69%, pada indikator Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, dengan capaian kinerja 107,98%, pada indikator

Prosentase RW

Juara, dengan capaian kinerja 125,02%, dan pada indikator Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan capaian kinerja 111,11%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti , dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja


31

100%, dan pada indikator Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya, dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% pada tahun 2014 di Kecamatan Antapani tidak ada.

2.2

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis Secara

umum

Kecamatan

Antapani

Kota

Bandung

telah

dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Antapani Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015 NO

-1

1.

2.

3.

4.


-2

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAI-AN (%)

-3

-4

-5

Nilai

82

%

REALISASI

RENSTRA (2018)

-2014

TARGE T

CAPAI-AN (%)

-6

-7

-8

-9

82,02

100,02%

80,02

82,9

98,94%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Nilai

905

906

100,11%

900

915

99,02%

%

91,8

93,91

102,29%

91,78

92,08

101,98%


32

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Anggota Linmas Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

%

75

75

100,00%

50

100

75,00%

%

51,61

77,96

151,06%

40,33

67,77

115,04%

%

70

71,43

102,04%

62,5

87,5

81,63%

Rasio

`1:1

`1:1,09

109,25%

0,94:1

`1:1,09

100,00%

Nilai

60

62,88

104,80%

53,33

71

88,56%

%

100

100

100,00%

100

100

100,00%

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

(2)

(3)

(1)

1.

Melebihi/ melampaui target

7 (Tujuh) Indikator sasaran/ 63,63%

2.

Sesuai target

4 (empat) Indikator sasaran/ 36,36%

3.

Tidak mencapai target

Tidak ada data / 00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:


33

No. 1 2

Tabel 3.4 Pencapaian target Misi Tingkat Pencapaian Jumlah Melampaui Belum Sesuai Target Indikator target Mencapai (100%) Sasaran (>100%) Target (<100%) Jumlah % Jumlah % Jumlah % 9 5 55 4 45 2 1 50 1 50 -

Misi Misi 1 Misi 2 Jumlah

11

6

54

5

46

Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran TINGKAT PENCAPAIAN NO

(1)

SASARAN

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

(2)

MELAMPAUI TARGET (>100%)

SESUAI TARGET (=100%)

BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Antapani

3

2

66,67

1

33,33

0

0

2.

Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

6

5

83,33

1

16,67

0

0

3.

Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

2

1

50

1

50

0

0


34

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara lain : - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Antapani Kota

Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2015

Tahun

%

2018 Target

%

100,02%

82,9

98,94%

Target Realisasi

1

Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat


Nilai

82

82,02

35

2 3

Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Rata-rata Capaian Kinerja

% 100

100

100,00%

100

100,00%

905

906

100,11%

915

99,02%

Nilai 103,93

97,44

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga ) indikator : Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat, Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI. Capaian

kinerja

nyata

indikator

Indeks

Pelayanan/Indeks

Kepuasan

Masyarakat adalah sebesar 82,04 dari target sebesar 82 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,02% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 82,02 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yaitu sebesar 82,9 maka capaian kinerjanya mencapai 98,94%. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi pernilaian mandiri oleh Tim yang dilakukan tiap triwulan pada tahun 2015. Adapun hasil perhitungan dari 14 Indikator Pelyanan adalah sebaagai berikut : Tabel 3.7 Nilai Unsur Pelayanan Di Kecamatan Antapani Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

UNSUR PELAYANAN

Prosedur Pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan Petugas Pelayanan Kedisiplinan Petugas Pelayanan Tanggung Jawa Petugas Pelayanan Kemampuan Petugas Pelayanan Pelayanan Kecepatan Keadilan Mendapatkan Pelayanan dan Keramahan Kesopanan Petugas Pelayanan

Tahun 2014 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN


3,17 3,09 3,14 3,09 3,11 3,41 3,04 3,07 3,27

Tahun 2015

NILAI INDEKS UNIT 0,22 PELAYANAN

0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,22 0,22 0,23

NILAI RATARATA UNSUR 3,48 PELAYANAN

NILAI INDEKS UNIT 0,25 PELAYANAN

3,42 3,3 3,16 3,18 3,44 3,14 3,3

0,24 0,23 0,22 0,23 0,24 0,22 0,23

3,16

0,22

36

10 11 12 13 14

Kewajaran Biaya Pelayanan Kepastian Biaya Pelayanan Kepastian Jadual pelayanan Kenyamanan Lingkungan Keamanan Pelayanan

3,05 4,00 3,22 3,26 3,27

45,18 IKM Unit Pelayanan Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan

0,22 0,28 0,23 0,23 0,23

3,21 80,20 B Baik

3,38 3,38 3,08 3,38 3,42 46,22

0,24 0,24 0,22 0,24 0,24 3,28 82,04 A Baik

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 secara keseluruhan indikator ini mengalami kenaikan, dan ada pula beberapa yang mengalami penurunan secarai penilaian diantaranya adalah Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kepastian Biaya Pelayanan dan Kepastian Jadual Pelayanan. Dari informasi yang dihimpun mengenai kepastian jadwal pelayanan itu disebabkan karena masyarakat yang datang sewaktu jam istirahat sehingga loket pelayanan sedang tutup ataupun masih melayani masyarakat sebelum jam pelayanan ditutup sementara. Adapun fluktuasi mengenai nilai nilai indikator pada Indeks Kepuasan Masyarakat bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :


37

Grafik 3.1 Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Kecamatan Antapani tahun 2015 dan 2014

3,48 3,17

4

3,42

3,09

3,3 3,14

3,16 3,09

3,18 3,11

3,44 3,41

3,14 3,04

3,3 3,27 3,16 3,07

3,38

3,22

3,05

3,263,38 3,27 3,42

3,08

3,38

Tahun 2014

Tahun 2015

Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

Nilai IKM yang tinggi tersebut ada tahun 2015 ini adalah karena

dalam

meningkatkan Kualitas Pelayanan kami membuat motto dalam melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Publik yaitu JUARA ( Jujur, Unggul, Adil, Ramah dan Amanah) dan hasil perhitungan

survey

kepuasan

Masyarakat

yang

berpedoman

kepada

Permenpan. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata unsur pelayanan tertinggi diperoleh dari Prosedur pelayanan sebesar 3,48 dan yang terendah adalah Kepastian Jadual Pelayanan sebesar 3.08 hal tersebut sesuai dengan hasil Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan masyarakat Versi OMBUDSMAN RI yang diperoleh dari self assestment (Bagian Orpad Pemerintah Kota Bandung) Variabel Penilaian : 1. Sistem Pelayanan Terpadu yaitu pelayanan dilakukan dengan metode satu


38

pintu hal tersebut dilakukan untuk menghindari para calo-calo pelayanan, jadi masyarakat bias langsung bertemu dengan petugas pelayanan dan menyerahkan berkas pelayanan secara langsung; 2. Standar Pelayanan yaitu Dasar hukum jelas, persyaratan terpampang, kejelasan prosedur (SOP), kejelasan tariff (pelayanan gratis), sarana dan prasarana menunjang (ruang tunggu, AC, tempat duduk, sarana antrian, toilet, televise, loket / meja pelayanan, tempat parkir yang memadai), Tata tertib, koede etik. Kecamatan Antapani berusaha untuk Menjalankan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 yang merupakan merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen Mutu / kualitas. Walaupun belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008 Kecamatan Antapani masih dapat bersaing dengan beberapa kecamatn lain yang telah memiliki sertifakasi ISO dimana hasil survey mandiri yang dilakukan terhadap Aspek Pelayanan yang tercantum dalam Permenpan memiliki nilai yang BAIK yaitu sebesar

82,04 yang berada dalam Kategori Mutu

SANGAT BAIK (A) Capaian Kinerja nyata Nilai IKM Kecamatan Antapani selalu meningkat pada setiap triwulan, dan pada triwulan IV ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari nilai 81,26 pada triwulan III menjadi 82,04 pada triwulan IV. Apabila dilihat pada perkembangan tiap triwulan pada tahun 2015 nilai IKM ini mengalami trend yang positif seperti yang terlihat pada table berikut ini :


39

Grafik 3.2 Grafik perkembangan Nilai IKM tiap Triwulan pada Tahun 2015

82,5

82,04 82

81,26

81,25

81,26

81,5 81 80,5

TW 1 Capaian

kinerja

TW 2 nyata

indikator

TW 3 Indeks

TW 4

Pelayanan/Indeks

Nilai IKM

Kepuasan

Masyarakat sebesar 82,04 bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut.


40

Grafik 3.3 Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung Kec. Cibeunying Kaler Kec. Andir Kec. Cinambo Kec. Ujung Berung Kec. Bojongloa Kaler Kec. Regol Kec. Babakan Ciparay Kec. Buahbatu Kec. Rancasari Kec. Antapani Kec. Bandung Wetan Kec. Lengkong Kec. Kiaracondong Kec. Gedebage Kec. Cicendo Kec. Cibiru Kec. Coblong Kec. Mandalajati Kec. Panyileukan Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kidul Kec. Sukasari Kec. Arcamanik Kec. Cidadap Kec. Bandung Kidul Kec. Sukajadi Kec. Sumur Bandung Kec. Cibeunying Kidul Kec. Batununggal Kec. Bandung Kulon

86,6 85,99 84,75

83,19 83 82,64 82,55 82,3 82,21

82.04

81,75 81,72 81,33 81,03 80,66 80,36 80,25 80,14 80,05 80,03 80,03 79,5 79,5 78,53 78,32 78,15

76,08 75,77 75 68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

Sumber : http://lakip.bandung.go.id

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Antapani sudah Tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang menempati peringkat ke 10, tetapi masih dibawah nilai IKM yang diperoleh oleh Kecamatan Rancasari, Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Cibeunying Kaler. Akan tetapi yang menjadi nilai posotif adalah Nilai IKM Kecamatan Antapani ini sudah melampaui nilai IKM beberapa Kecamatan yang sudah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2008. Walaupun belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008 Kecamatan Antapani masih dapat bersaing dengan beberapa kecamatn lain yang telah memiliki sertifakasi ISO dimana hasil survey mandiri yang dilakukan terhadap Aspek Pelayanan memiliki nilai yang SANGAT


41

BAIK yaitu sebesar 82,04 yang berada dalam Kategori Mutu SANGAT BAIK (A). Selanjutnya

adalah

Capaian

kinerja

nyata

indikator

Prosentase

Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun Kedua pelaksanaan Renstra, capaian tahun 2015 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100,00%. Indikator ini merupakan indikator hasil reviu IKU dan pengukurann hanya bersumber dari data Aplikasi LAPOR dan Sarana Pengaduan lainnya seperti kotak saran, sosial media dan buku laporan Data penunjang capaian kinerja tahun 2015 ini memperhitungkan pengaduan yang terpublikasi dari www.LAPOR.go.id, twiter, Facebook dan kotak saran didapat bahwa pengaduan Data penunjang capaian kinerja indikator Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif Yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebnesar 100%.

Kinerja nyata persentase keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti pada triwulan IV adalah 100 %, pada triwulan IV jumlah pengaduan yang ditujukan ke Kecamatan Antapani sejumlah 7 (Tujuh yaitu) melalui account twitter sebanyak 2 (Dua) pengaduan dan

melalui

situs

LAPOR

5

(Lima)

pengaduan

dan

semuanya

telah

ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja 100% tercapai sesuai target triwulan IV. Adapun total pengaduan melalui aplikasi LAPOR Pada tahun 2015 sebanyak 23 Pengaduan dan semuanya telah ditindaklanjuti. Adapun rekapitulasi Keluhaan dapat dilihat sebagaimana terlampir berikut : Tabel 3.8

NO 1 2 3 4 5

BIDANG Pemerintahan Trantib Ekbang LH Dikmas Pelayanan Jumlah

REKAPITULASI PENGADUAN KECAMATAN ANTAPANI TAHUN 2015 MEDIA PENGADUAN LANGSUNG FACEBOOK TWITTER LAPOR SMS 0 0 1 5 0 0 0 0 4 0 0 0 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 0 0 0 8 23 0


42

Adapun bukti otentik yang terpublikasi dalam aplikasi LAPOR dapat dilihat pada gambar berikut ini Gambar 3.1 Gambar pengaduan masyarakat dari aplikasi LAPOR

Sumber: https://www.lapor.go.id/statistik/baseonarea/statistik_area_laporan.html

Dari gambar diatas untuk periode keseluruhan pada tahun 2015 Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti yang diperoleh dari LAPOR.go.id selama tahun 2015 dari 23 keluhan telah dijawab dan ditindaklanjuti sebanyak 23 Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00% dengan demikian capaian kinerja mencapai 100%. Hal tersebut dapat dilihat dari Aplikasi LAPOR.go.id periode Januari sampai dengan Desember 2015 terlampir sebagai berikut : Apabila dibandingkan dengan Kecamatan lainya di Kota Bandung selama periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015 mengenai jumlah keluhan yang ditanggani oleh Kecamatan Antapani sebanyak 23 Keluhan yang


43

merupakan

pengaduan

yang

cukup

banyak

dalam

menerima

keluhan

masyarakat, tetapi semuanya dapat di tindaklanjuti dengan baik. Untuk data jumlah keluhan dan keluhan yang ditangani

serta keluhan yang belum

ditangani dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 3.4 Grafik Perbandingan indikator Prosentase Keluhan/pengaduan administratif yang ditindaklanjuti Kecamatan se Kota Badung

Data

diatas

merupakan

dasar

bagi

Kecamatan

pelayanan

Antapani

untuk

melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, RT, RW dan melakukan pembinaan kepada aparatur Kecamatan agar dapat menekan jumlah pengaduan pada tahun berikutnya. Capaian kinerja indikator Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan


44

administratif

yang

ditindaklanjuti

adalah

sebesar

100,00

bila

dibandingkan dengan Kecamatan lainnya Sekota Bandung adalah sebagai berikut. Grafik 3.5 Grafik Perbandingan indikator Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Se Kota Bandung SUMUR BANDUNG KIARACONDONG COBLONG CIDADAP CIBEUNYING KIDUL CIBEUNYING KALER BOJONGLOA KALER BANDUNG KULON BABAKAN CIPARAY BUAHBATU RANCASARI LENGKONG BATUNUNGGAL ARCAMANIK ANTAPANI CIBIRU ANDIR CICENDO ASTANA ANYAR UJUNGBERUNG PANYILEUKAN BOJONGLOA KIDUL BANDUNG WETAN SUKASARI REGOL SUKAJADI CINAMBO BANDUNG KIDUL MANDALAJATI GEDEBAGE

0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 32

30

21 20 19 19 18 18

23

28 27

16 16 15

13 11 4 3 0 0 0

5

10

15

20

25

30

35

40


Dari Tabel tersebut diatas diketahui bahwa semua Kecamatan di Kota Bandung telah menindalanjuti keluhan dan permasalahan yang ditujukan kepada

kecamatan

terkait.

Data

tersebut

diperoleh

dari

aplikasi

https://www.lapor.go.id yang pada tahun 2015 merupakan salah satu aplikasi yang

digunakan

untuk

mengukur

atau

menilai

prosentase

keluhan

masyarakat atas pelayanan administratif dan lainnya di tingkat kecamatan


45

disamping data penunjang lainnya yaitu Buku Pengaduan, papan saran dan sumber lainnya seperti sosial media twiter dan facebook

yang pada tahun

2015 ini dijadikan dasar untuk perhitungan pengukurannya. Hal tersebut dikarenakan adanya media tersebut digunakan untuk sarana informasi program dan kegiatan pemerintah dan sekaligus dijadikan sarana untuk

menanggapi

dan

menerima

pengaduan

ataupun

keluhan

dari

masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tagline Kota Bandung yaitu “SMART CITY” dan menjaadikan pemerintahan yang responsif dan juga aspiratif terhadap masyarakat. Hasil dari interview kepada narasumber bahwa media sosial seperti Twiter dan Facebook menjadi sarana pengaduan maasyarakat dan kontrol masyarakat dalam

menilai

kinerja Pelayanan dan kinerja

aparatur pada Kecamatan Antapani, selain itu masyarakat sangat senang dengan adanya media sosial yang digunakan oleh pemerintah karena dapat menyampaikan aspirasi dan juga berbagai permasalahan lingkungan hidup, pengairan, kemasyarakatan dan juga bidang ketentraman dan ketertiban, sehingga pemerintah kecamatan lebih responsif dalam menindaklanjuti semua laporan dari masyarakat. Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 906 dari target sebesar 905 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,11% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 906 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yang sebesar 915 maka capaian kinerjanya mencapai 99,02%, namun perlu dijadikan catatan perolehan nilai sebesar 906 tersebut adalah merupakan akumulasi dengan 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Antapani. 

Kinerja Nyata Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI diperoleh rata-rata nilai self assesment Kecamatan Antapani dan 4 (empat) Kelurahan dengan hasil sebagai berikut :


46

Grafik 3.6 Grafik nilai standar kepatuhan pelayanan publik

875 Kel. Ant Kidul

905 Kel. Ant Tengah

875

Kel. Ant Wetan

920 Kel. Ant Kulon

955 KEC. ANTAPANI

820

840

860

880

900

920

940

- Kecamatan Antapani 955 - Kelurahan Antapani Kulon 920 - Kelurahan Antapani Wetan 875 - Kelurahan Antapani Kidul 905 - Kelurahan Antapani Kidul 875 *) Maka diperoleh rata-rata nilai 906 Penilaian ini dilakukan pada triwulan IV untuk memproyeksikan kekurangan dan kendala yang bisa ditanggulangi sehingga pada tahun mendatang didapat nilai yang optimal, walaupun pada pengukuran triwulan IV ini sudah dapat mencapai target akhir tahun sesuai perjanjian kinerja tahun 2015. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pelayanan dapat dilihat berikut ini.


47

960

Tabel 3.9 Tabel Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Kecamatan Antapani NO

1

2

VARIABEL PENILAIAN

Sistem Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan

BOBOT NILAI VARIABEL

NILAI

Satu Atap/ Satu Pintu

60

60

1) Dasar hukum

50

50

2)

50

50

50

50

KOMPONEN INDIKATOR

KATEGORI

Utama

Persyaratan

PHOTO

Utama

3) Sistem mekanisme dan prosedur

a. SOP


48

b. Bagan Alur

50

50

4) Produk pelayanan

50

50

5) Jangka waktu penyelesaian

100

100

6)

100

100

Biaya/ tarif

7) Sarana, prasarana, atau fasilitas,



Ruang Tunggu

20

20



Pendingin Ruangan/ AC

10

10


49



Tempat duduk

20

20



Sarana Antrian (tiket)

10

10



Toilet

10

10



Televisi

10

10



Loket/Meja Pelayanan

10

10


50



Tempat Parkir yang memadai

10

10

8) Profile Pelaksana/ Jumlah pelaksana

20

20

9. A) Tata Tertib

10

10

10

10

B) Kode Etik


51

3

4

Maklumat Layanan

Sistem Informasi Pelayanan masyarakat

Utama

Ketersediaan Maklumat Pelayanan

Utama

Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan masyarakat secara manual atau elektronik (Booklet/Pamflet/B anner/Website, dsb)

50

50

100

100

Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :

5

6

Pelayanan Khusus

Pengelolaan Pengaduan

Utama

Utama



Ram

5

5



Jalur pemandu

5

0



Pegangan rambatan

5

5



Tombol Lift timbul & suara

5

0



Toilet khusus

5

5



Ruang khusus ibu menyusui dan anak

5

5



Loket khusus

5

5

1. Mempunyai unit pengaduan khusus yang mengelola unit pengaduan?

10

10

2. Pejabat Pengelola Pengaduan

20

20


52

7

8

9

Penilaian Kinerja

Visi Misi dan Moto

ISO 9001:2008

Utama

3. Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan

10

10

4. Sarana Pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll) pengaduan

20

20

5. Informasi prosedur/tata cara pengaduan

10

10

6. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan

10

10

20

20

Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

•

Visi dan Misi

20

20

•

Motto

10

10

•

Adopsi ISO 9001:2008

20

20

Tambahan

Tambahan


53

10

Atribut

1. Petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam?

10

10

2. Petugas penyelenggara layanan menggunakan ID card?

10

10

1000

955

Tambahan

TOTAL

Dari penilaian mandiri diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kriteria yang belum dapat dipenuhi sehingga tidak memiliki nilai tetapi banyak pula kriteria yang sudah meningkat khususnya di Kantor Kecamatan Antapani, yaitu sebagian besar terdapat pada kriteria pelayanan Khusus yaitu Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti terlihat berikut pada table penilaian pada tahun 2014 Tabel. 3.10 Tabel perbandingan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus tahun 2014 Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :

Pelayanan Khusus

Utama



Ram

5

0



Jalur pemandu

5

0



Pegangan rambatan

5

0




5

0



Toilet khusus

5

0




5

0



Loket khusus

5

0


54

Sumber : LKIP Kec. Antapani Tahun 2014

Tabel. 3.11 Tabel Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus tahun 2015 Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :

Pelayanan Khusus

Utama



Ram

5

5



Jalur pemandu

5

0



Pegangan rambatan

5

5




5

0



Toilet khusus

5

5




5

5



Loket khusus

5

5

Yang menjadi perhatian pada tahun yang akan datang adalah standar pelayanan publik versi ombudsman yang di kelurahan karena nilai nya masih relatif kurang untuk mendukung pencapaian target akhir Renstra Kecamatan Antapani pada Tahun 2018 nanti.

Dari beberapa point tersebut diharapkan

pada waktu yang akan datang kami dapat menfasilitasi kegiatan di Kelurahankelurahan agar dapat melengkapi dan menyempurnakan standar pelayanan yang

telah

dipublikasikan

diantaranya adalah

Pemasangan

Ram, Jalur

Pemandu, Pegangan rambatan, Toilet Khusus, Ruang Khusus Ibu menyusui dan Loket Khusus yang dapat direalisasikan melalui Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. Tetapi untuk Tombol Lift timbul dan suara masih belum

dapat

direalisasikan

karena

secara

eksisting

ataupun

rencana

pembangunan gedung kantor Kecamatan Antapani belum ada rencana untuk penambahan ruangan gedung kantor pada lantai atas, dan pelayanan Administratif serta kependudukan masih dilakukan di lantai dasar Gedung Kantor Kecamatan Antapani. Penilaian Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI ini telah dilakukan pada tahun 2014, tetapi belum dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 karena pada tahun 2015 ini penilaian dilakukan menyeluruh terhadap 4 (empat) Kelurahan dan Kantor Kecamatan untuk dicari


55

rata rata nilai ombudsmannya. sehingga apabila dibandingkan antara tahun 2014 dan tahun 2015 hanya dapat dibandingkan nilai ombudsman Kantor Kecamatan saja. Dan sebagai informasi Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI ini merupakan nilai rata rata bersama 4 (empat) Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Antapani. Pengukuran dilakukan terhadap masing-masing unit kerja agar memperoleh hasil yang relevan karena setiap unit di Kecamatan memiliki Gedung Kantor serta sarana dan prasarana pelayanan masing-masing. Untuk Kelurahan dilakukan penilaian dengan metode self assesment. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Antapani. Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 906 bila dibandingkan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut.


56

Grafik 3.7 Grafik Perbandingan indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung Kec. Coblong Kec. Sukajadi Kec. Gedebage Kec. Bandung Kulon Kec. Sukasari Kec. Lengkong Kec. Bojongloa Kidul Kec. Cinambo Kec. Cibiru Kec. Sumur Bandung Kec. Cidadap Kec. Bandung Wetan Kec. Andir Kec. Cibeunying… Kec. Bandung Kidul Kec. Arcamanik Kec. Astanaanyar Kec. Kiaracondong Kec. Babakan… Kec. Mandalajati Kec. Buahbatu Kec. Ujung Berung Kec. Cibeunying… Kec. Antapani Kec. Rancasari Kec. Batununggal Kec. Regol Kec. Panyileukan Kec. Cicendo Kec. Bojongloa Kaler

750

995 990 990 990 980 980 980 975 975

970 965 965 964 950 950 950 940 940 940 940 938 925 920

906 904 892 890

865 850 850 800

850

900

950

1000

1050


Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Kecamatan Antapani berada memiliki nilai yang cukup tinggi. Tetapi hal ini baru dapat dibandingkan dengan beberapa Kecamatan saja, karena baru beberapa Kecamatan yang telah melakukan penilaian Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI secara menyeluruh (nilai rata rata) terhadap kelurahan kelurahan yang ada di


57

lingkungannya

diantaramya

adalah

Kecamatan

Rancasari,

Regol

dan

Kecamatan Panyileukan. Dari penilaian rata-rata ombudsman ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombusdman, nilai

rata-rata

kecamatan

antapani

lebih

tinggi

dibandingkan

dengan

kecamatan lainnya, walaupun Kecamatan Antapani belum memiliki sertifikasi ISO 9001:2008. Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

dan

Kelurahan,

Fasilitasi

Peningkatan

Kualitas

Kehidupan

Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, Creative District Project, (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Satu Kecamatan Satu Lapangan Bola, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Satu Kecamatan Satu Lapangan Bola, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan Zero Waste Home, Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, Septic Tank Communal, Hemat Air dan Daur Ulang, River Green Wall, Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung Green N Clean, Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang,


58

Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir,Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh,

Kebinamargaan,

Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk

operasional

SATPOL

PP

Kecamatan,

Pembinaan

LINMAS,

SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT),

(termasuk operasional Pelayanan

masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program : No.

PROGRAM

URAIAN/ PENJELASAN

(1)

(2)

(3)

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukan dengan terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :


59

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Program dan Kegiatan

Anggaran

Program Pelayanan 858.826.110 Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, 67.373.670 sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 7.899.050 dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan 15.000.000 kantor Penyediaan alat tulis kantor 51.700.000 Penyediaan barang cetakan dan 77.128.140 penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 14.600.000 kantor Penyediaan peralatan dan 412.834.250 perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah 15.095.000 tangga Penyediaan makanan dan 71.215.000 minuman Rapat-rapat koordinasi dan 125.981.000 konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana 2.981.008.680 dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala 4 rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala 5 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala 6 kendaraan dinas/operasional 2


Realisasi Anggaran (Rp.)

%

818.805.301

95,34%

60.369.240

89,60%

6.073.100

76,88%

15.000.000 100,00% 51.699.600 100,00% 77.049.300

99,90%

14.600.000 100,00% 412.724.250

99,97%

15.083.000

99,92%

71.210.011

99,99%

94.996.800

75,41%

1.467.674.965

49,23%

1.500.000.000

-

0,00%

132.800.000

132.800.000 100,00%

135.613.400

126.165.260

93,03%

175.345.000

174.849.500

99,72%

610.159.560

608.219.028

99,68%

427.090.720

425.641.177

99,66%

60

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

2.981.008.680

1.467.674.965

49,23%

110.765.150

110.671.900

99,92%

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

47.782.700

47.693.450

99,81%

2

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

62.982.450

62.978.450

99,99%

66.095.000

62.095.000

93,95%

66.095.000

62.095.000

93,95%

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Pembinaan Kinerja Aparatur

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Pelayanan

masyarakat

disebabkan

faktor

pendukung

dan

penghambat sebagai berikut : Faktor Pendukung Capaian Kinerja a.

SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan

b. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan c.

Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Antapani

d. Anggaran

yang

memadai

ditunjang

oleh

swadaya

murni

masyarakat e.

Peran aktif masyarakat Kecamatan Antapani

f.

Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Antapani Faktor Penghambat Capaian Kinerja

a.

Penyerapan anggaran yang besar di akhir tahun anggaran, dikarenakan regulasi mengenai Honorarium Non PNS dan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber yang terlambat dan belum maksimal sehingga peyerapan anggaran terhambat.

b. Kurang Pahamnya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan


61

persyaratan dalam pelayanan public c.

Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya.

d. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah e.

Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat

f.

Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani

g.

Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang a.

Mengajukan tambahan SDM kepada BKD di Kecamatan Antapani

b. Penguatan Regulasi dan atau aturan ditetapkan lebih cepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP, Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan public akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat c.

Penetapanan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal.

d. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani lebih ditingkatkan.


62

Sasaran 2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani No 1.

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

93,91

102,29%

92,08

101,98%

100

100,00%

100

100,00%

75

75

100,00%

100

75,00%

51,61

77,96

151,06%

67,77

115,04%

70

71,43

102,04%

87,5

81,63%

`1:1

`1:1,09

109,25%

`1:1,09

100,00%

Rata-rata Capaian Indikator

117,85

-

%

Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

4.

Prosentase RW Juara

%

5.

Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

6.


100

Rasio

meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

Target

%

91,8

Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

Sasaran

Tahun 2018

Realisasi

%

3.

%

Target

Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

2.

Tahun 2015

Realisasi

-

Tugas

-

Umum

Pemerintahan Kecamatan Antapani dapat dilihat dari 6 (enam) indikator: Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu, Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, Prosentase RW Juara, Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif dan Rasio Anggota Linmas. Berikut ini akan dilakukan pembahasan dari masing masing indikator.


63

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu adalah sebesar 7.083 pelayanan KTP Tepat waktu dari 7.529 Pelayanan KTP yang ditangani selama bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dan 5.435 Pelayanan Permohonan KK tepat waktu dari total 5.797 Jumlah Permohonan KK yang dilayani selama periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, atau dengan kata lain Kinerja pelayanan KK dan KTP Tepat Waktu di Kecamatan Antapani sebesar 93,91% dari target sebesar 91,80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015, adapun persentase capaian kinerjanya adalah 102,29 % atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2015

adalah

kedua

dibandingkan

renstra, dengan

capaian target

tahun

akhir

kinerjanya mencapai 101,98%.

2015

renstra

sebesar

92,08

%

bila

kecamatan

maka

capaian

Adapun rekapitulasi pelayan administrasi

kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.14 Data Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu KARTU KELUARGA NO

BULAN

KARTU TANDA PENDUDUK

JUMLAH TEPAT WAKTU

JUMLAH TIDAK TEPAT WAKTU

JML PELAYAN AN KK

1

JANUARI

600

55

655

2

FEBRUARI

522

33

555

3

MARET

633

37

670

4

APRIL

500

50

550

5

MEI

559

23

582

6

JUNI

686

36

722

7

JULI

542

31

573

8

AGUSTUS

288

18

306

9

SEPTEMBER

263

20

283

10

OKTOBER

282

22

304

11

NOVEMBER

270

26

296


%

91,60% 94,05% 94,48% 90,91% 96,05% 95,01% 94,59% 94,12% 92,93% 92,76% 91,22%

JUMLAH TEPAT WAKTU

JUMLAH TIDAK TEPAT WAKTU

JML PELAYAN KTP

800

80

880

855

53

908

942

52

994

497

42

539

865

33

898

619

36

655

590

36

626

675

29

704

369

25

394

304

19

323

230

21

251

64

%

90,91% 94,16% 94,77% 92,21% 96,33% 94,50% 94,25% 95,88% 93,65% 94,12% 91,63%

12

DESEMBER JUMLAH

96,35%

290

11

301

5435

362

5797

93,76%

337

20

357

7083

446

7529

Sumber : Register dari KAsi Pelayanan Kec. Antapani Perhitungan tersebut bersumber dari data yang diperoleh dari Buku Register Pelayanan KK dan KTP Kecamatan Antapani dari Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Antapani seperti terlampir berikut ini : Capaian Kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu = ( 93,76% + 94,08% ) / 2 = 93,91% 

Permasalahan jumlah pelayanan administrasi kependudukan (KK/ KTP) tidak tepat waktu dapat diidentifikasi dari 2 (dua) permasalahan, yaitu faktor perangkat pendukung (tools) dan manusia (human error). Faktor tools yaitu perangakat komputer penunjang yang sering mengalami gangguan. Sedangkan faktor manusia (human error) yaitu sering terjadinya kesalahan entry data oleh operator.

 Solusi untuk mengatasi faktor tools dapat dilakukan dengan perbaikan SOP penerbitan

KTP/

KK

untuk

Kelurahan

dan

penambahan

anggaran

pemeliharaan peralatan komputer beserta jaringannya. Sedangkan untuk mengatasi faktor human error dapat dilakukan dengan penambahan operator atau SDM yang dapat membantu. Capaian sebesar 93,91% tersebut masih dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang, karena apabila dilihat dari 6,09 % yaitu terdiri dari 446 permohonan KTP yang terlambat dan 362 permohonan KK yang terlambat tersebut setelah ditelusuri lebih lannjut, ternyata terjadi karena adanya kesalahan cetak pada KK dan adanya gangguan teknis dari jaringan atau system yang digunakan. Dari hasil penelusuran tersebut didapat bahwa apabila kesalahan cetak (human error) yaitu sebanyak 89 permohonan dapat ditanggulangi maka akan meningkatkan capaian kinerja pelayanan KK di Kecamatan Antapani, dan permasalahan system sebanyak 273 permohonan.


65

94,40% 94,08%

Grafik. 3.8 Persentase Penyebab Keterlambatan Permohonan KK

Penyebab Keterlambatan Human ErrorKK Permohonan 21%

System 82%

Dan untuk keterlambatan permohonan KTP didapat permasalahan yang ada adalah kesalahan cetak (human error) yaitu sebanyak 101 permohonan dapat ditanggulangi maka akan meningkatkan capaian kinerja pelayanan KTP di Kecamatan Antapani, dan permasalahan system sebanyak 345 permohonan. Grafik. 3.9 Persentase Penyebab Keterlambatan Permohonan KTP

Human Error Penyebab Keterlambatan Permohonan 23% KTP System 77%

Waktu pelayanan yang ditentukan untuk pelayanan KTP sesuai SOP pelayan yang ada di Kecamatan Antapani adalah adalah 7 (tujuh) hari dan Kartu Keluarga selama 14 hari. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi


66

Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut. Capaian

kinerja

nyata

indikator

Prosentase

pelayanan

administrasi

kependudukan tepat waktu adalah sebesar 93,91% bila dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. Grafik 3.10 Grafik Perbandingan indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI dengan Kecamatan Lainnya 100

Kec. Astanaanyar Kec. Cinambo Kec. Cidadap Kec. Cibeunying Kidul Kec. Bojongloa Kidul Kec. Bandung Wetan Kec. Babakan Ciparay Kec. Gedebage Kec. Bandung Kulon Kec. Bandung Kidul Kec. Panyileukan Kec. Kiaracondong Kec. Sumur Bandung Kec. Sukajadi Kec. Sukasari Kec. Lengkong Kec. Mandalajati Kec. Ujung Berung Kec. Rancasari Kec. Antapani Kec. Coblong Kec. Regol Kec. Buahbatu Kec. Cicendo Kec. Arcamanik Kec. Batununggal Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibiru Kec. Andir Kec. Bojongloa Kaler

100 100 100 100 100 100 100 99,82 91,78 99,24 98,8 98,34 97,91 97,14 96,06 96 95,21 94,87

93,91

93,61 92,73 90,84 89,68 89,48 88,51 86,13 83,56 80,04 70,3

0

20

40

60

80

100

120


Dari grafik diatas terdapat hanya beberapa Kecamatan yang memiliki persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kependudukan diatas 90 %. Capaian kinerja Kecamatan Antapani dinilai sudah cukup baik karena mampu mencapai ketepatan waktu diatas 90%. Tetapi capaian kinerja


67

kecamatan antapani ini masih dapat ditingkatkan melalui pembinaan pegawai dan pelatihan lainnya sehingga pegawai menjadi lebih cermat dan teliti dalam memeriksa berkas permohonan Kartu Keluarga dan KTP, sehingga mampu mencapai nilai yang sepurna seperti beberapa Kecamatan yang dapat mencapai nilai ketepatan 100% yaitu Kec. Babakan Ciparay, Kec. Cibeunying Kidul, Kec. Cinambo dan Kec. Astanaanyar. Tetapi melihat potensi permasalahan yang ada yaitu karena masih adanya keterlambatan yang diakibatkan karena salah cetak atau karena Human Eror, tentunya masih bisa diatasi dengan meningkatkan ketelitian dalam verifikasi data permohonan sehingga pencapaian kinerja ketepatan waktu pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Antapani dapat ditingkatkan. Untuk Capaian kinerja

indikator Prosentase pelayanan administrasi

umum lainnya tepat waktu adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2014, sehingga perhitungan dilakukan pada periode Bulan Oktober sampai dengan Desember 2014. Adapun hasil perhitungan persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan bahwa lamanya layanan administrasi umum rata rata harus diselesaikan 10 menit atau 1 (Satu) hari kecuali untuk pelayanan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Ahli waris waktu penyelesaiannya selama 30 menit atau 1 (satu) hari. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari para kepala seksi dikecamatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.


68

Tabel 3.15

NO 1 2 3 4 5 6

Data Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Jangka Pelayanan Pelayanan Pro waktu Jumlah Sentase Jenis pelayanan tepat tidak tepat sesuai pelayanan (%) waktu waktu SOP Legalisasi

7 hari

Keterangan Tidak mampu Surat Keterangan Miskin

7 hari

SKCK Domisili Perusahaan Domisili kelembagaan Total

1523

1523

-

100

485

485

-

100

2350

2350

-

100

7 hari

1363

1363

-

100

14 hari

68

68

-

100

14 hari

6

6

5.795

5.795

7 hari

100

Cat : Data per triwulan IV(oktober s.d Desember)

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu adalah 5.795 pelayanan diselesaikan tepat waktu atau sebesar 100% data tersebut didapat dari buku register pelayanan Legalisasi, Keterangan tidak mampu, Surat Keterangan Miskin, SKCK, Domisili Perusahaan dan Domisili Kelembagaan dari jumlah pelayanan administrasi lainnya pada tahun 2015 sebanyak 5.795. Apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya capaian kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Indokator kinerja ini memiliki trend yang positif yaitu 100% pelayanan administratif dapat diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2015. Pelayanan administrasi umum lainnya dilakukan secara manual belum menggunakan

sistem

(tools),

sehingga

permasalahan

jumlah

pelayanan

administrasi lainnya tidak tepat waktu lebih kepada faktor manusia (human) seperti pejabat yang memiliki otoritas penandatanganan tidak ada di tempat hingga pada keterbatasan jumlah SDM. Persentase capaian terendah ada pada layanan penerbitan Domisili Perusahaan yang memerlukan survey lapangan


69

untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Solusi untuk mengatasi faktor human yaitu dengan mengajukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Kecamatan dan Kelurahan. Solusi lainnya adalah dengan membuat tools yang tepat sebagai alat bantu pelayanan, contoh : membuat aplikasi layanan berbasis web.

Grafik 3.11 Grafik persentase pelayanan administrasi umum lainnya di Kecamatan Antapani

Persentase Administrasi lainnya tepat waktu Domisili Domisili Perusahaan Kelembagaan 0,10% 1% Surat Keterangan 24%

Legalisir 26%

Ket. Miskin 41%

Ket. Tidak Mampu 8%

Capaian Kinerja ini bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.


70

Grafik 3.12 Grafik Perbandingan indikator Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan Kecamatan Lainnya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kec. Astanaanyar Kec. Sukasari

Kec. Sukajadi Kec. Regol Kec. Rancasari Kec. Mandalajati Kec. Lengkong Kec. Kiaracondong Kec. Cinambo Kec. Cidadap Kec. Cibiru Kec. Cibeunying Kidul Kec. Cibeunying Kaler Kec. Buahbatu Kec. Bojongloa Kidul Kec. Batununggal Kec. Bandung Wetan Kec. Bandung Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Ujung Berung Kec. Antapani

100

Kec. Arcamanik

99,88 99,38 97,72 97,72 97,45 93,19 86,75 81,03

Kec. Cicendo Kec. Panyileukan Kec. Bandung Kulon Kec. Sumur Bandung Kec. Coblong Kec. Andir Kec. Gedebage

73,1

Kec. Bojongloa Kaler

0

20

40

60

80

100

120


Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Antapani adalah merupakan salah satu dari 21 30 Kecamatan di Kota Bandung yang mampu mencapai kinerja pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu sebesar 100%. Hal tersebut cukup menggembirakan karena Kecamatan Antapani dapat


71

mensejajarkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008. Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Kelurahan memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 75 % dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 50%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Ebang LH terlampir berikut ini. Tabel 3.16 Data Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik NO 1

2

KRITERIA Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif

Antapani Kulon

KELURAHAN Antapani Antapani Wetan tengah

Antapani Kidul

V

v

v

v

V

-

v

v

3

Rasio Sumur Resapan min 1 : 1 baik

V

v

v

v

4

Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik (per KK)

V

-

v

v

5

Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun

V

v

v

v

6

Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan

V

v

v

v

6 (baik)

3 (belum)

6 (baik)

6 (baik)

JUMLAH KELURAHAN YANG MEMENUHI KRITERIA BAIK

Dari tabel diatas tadi dapat diketahui bahwa indikator yang belum dapat dicapai


72

oleh Kelurahan adalah Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu dan Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif. Hal tersebut pada periode yang akan datang

dapat ditingkatkan dan diperbaiki,

sehingga dpat memenuhi kriteria Kelurahan JUARA. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena dapat diperbaiki secara internal organisasi karena menyangkut dengan budaya kerja organisasi Kelurahan itu sendiri untuk memperbaiki kinerja nya. Data Sumur Resapan di Kecamatan Antapani ini masih dapat bertambah cukup signifikan karena data yang ditterima adalah data sumur resapan yang masih bersumber dari PNPM, DPA Kecamatan dan Kelurahan, sedangkann untuk Sumur Resapan yang dibuat oleh swadaya warga masyarakat dan persyaratan CPNS masih beum akurat datanya. Sedangkan untuk memenuhi kriteria jumlah Biofori dan Sumur Resapan itu sendiri dapat ditingkatkan dengan melakukan pengadaan barang dan jasa dari DPA Kelurahan atau mengeluarkan kebijakan atau anjuran kepada warga masyarakat untuk membuat sumur resapan dan Biofori, yang menjadi kendala disini adalah masih kurangnya pendokumentasian dan pendataan yang sering tidak akurat. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pendataan kembali dan mendokumentasikannya sehingga data jumlah biofori dan sumur resapan dapat diperbaharui kembali. Karena data sumur resapan dan biofori pada akhir tahun 2014 dinilai masih kurang akurat. Sehingga untuk periode masa yang akan datang diharapkan data tersebut bisa menjadi akurat dan dapat meningkatkan Capaian Kinerja Kelurahan di Kecamatan Antapani. Capaian kinerja nyata indikator Kelurahan memenuhi standar kriteria baik adalah 3 (Tiga) Kelurahan telah memenuhi kriteria baik dari 4 (empat) Kelurahan atau dapat dikatakan capaian kinerja Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 75%. Apabila

dibandingkan dengan

Kecamatan lainny di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut ini.


73

Grafik 3.13 Grafik Perbandingan indikator Kelurahan memenuhi standar kriteria baik dengan Kecamatan Lainnya

SUMUR BANDUNG COBLONG

CIDADAP CIBIRU CIBEUNYING KALER BOJONGLOA KALER BANDUNG KULON

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

KIARACONDONG

50,00% 50,00%

BANDUNG KIDUL

50

BABAKAN CIPARAY ASTANA ANYAR

50,00%

REGOL

50

SUKAJADI

60,00% 66,67% 66,67% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%

CICENDO BANDUNG WETAN RANCASARI PANYILEUKAN GEDEBAGE CINAMBO BATUNUNGGAL ARCAMANIK

75,00%

ANTAPANI UJUNGBERUNG

80,00% 83,33%

BOJONGLOA KIDUL SUKASARI

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

MANDALAJATI LENGKONG CIBEUNYING KIDUL BUAHBATU ANDIR

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%


Selanjutnya dalah perhitungan Capaian kinerja nyata indikator Prosentase RW Juara adalah sebesar 77,96%, dari target sebesar 51,61% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 151,06% atau melampaui dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2015


74

adalah tahun Kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 77,96% bila dibandingkan dengan target akhir renstra yitu sebesar 67,77 % maka capaian kinerjanya mencapai 115,04%, yang berarti sudah melebihi target akhir RENSTRA pada tahun 2018 nanti, dengan demikian maka perlu di reviu atau dilakukan lagi revisi mengenai target pada Perjanjian Kinerja tahun 2016 sehingga lebih rasional. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Ebang LH terlampir. Tabel 3.17 Prosentase RW Juara di Kecamatan Antapani Tahun 2014 RW KELURAHAN DI KECAMATAN ANTAPANI NO

1

2

3

PROSENTASE RW JUARA

KRITERIA

Antapani Kulon

Antapani wetan

Antapani Tengah

Antapani Kidul

JUMLAH

Jumlah RW

7

12

24

19

62

6

4

6

5

21

33,87 %

7

12

24

19

62

100 %

7

12

24

19

62

100 %

Memiliki metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat Menyampaik an laporan administratif RW Memiliki Kriteria RW Juara

JUMLAH

233,87 %

PERSENTASE RW JUARA = 233,85% : 3 KRITERIA = 77,96 % Dari tabulasi diatas diketahui bahwa kriteria yang rendah adalah kriteria mengenai adanya metode pengolahan sampah berbasis masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bahwa kriteria ini terhambat oleh keperluan lahan yang cukup luas. Karena rata rata lahan yang ada tidak cukup luas untuk melakukan pengolahan sampah di lingkungan RW.


75

Grafik 3.14 Grafik Peningkatan Prosentase RW Juara

90,00%

Grafik Prosentase RW Juara

80,00%

77,96%

70,00% 60,00% 50,00% 40,00%

51,61%

30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

2014

2015

Prosentase RW Juara

51,61%

77,96%

Target Renstra

32,22%

51,61%

2016

2017

2018

58,00%

65,00%

67,77%

Dari Grafik diatas dapat dilihat pencapaian sebesar 77,96% pada tahun 2015 menunjukan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 51,61 %. Peningkatan yang cukup berarti ini menunjukan bahwa peran pemerintah Kecamatan dan Kelurahan cukup baik dalam mensosialisasikan Roadmap Walikota dan menjadikan katalisator dalam program dan kegiatan di tingkat RW sehingga dapat sesuai dengan Janji Walikota dan Roadmap Walikota Bandung. Nilai kemajuan yang cukup besar ini didorong pula oleh Program Inovasi Pemberdayaan

Pembangunan

Kewilayahan,

dimana

program

tersebut

menunjang pembangunan di tingkat RW yang proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya langsung dilakukan oleh RT dan RW setempat serta


76

berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan. Dengan adanya koordinasi inilah pembangunan di tingkat RW dan RT menjadi lebih terprogram dan terarah sesuai dengan Roadmap Bandung Juara serta disesuaikan juga dengan kriteria RW Juara. Dengan demikian kriteria RW Juara di Kecamatan Antapani meningkat dengan cepat, hal ini membuktikan adanya sinergitas antara pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dengan para ketua RW dan RT. Solusi

untuk

pemenuhan

kriteria

ini

memang

diperlukan

peningkatan

partisipasi dari masyarakat, untuk itu pada tahun 2015 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan, seperti pengadaan alat biodigester untuk RW agar di tiap RW ada pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan partisipasi dan peran aktif masyarakat akan lebih meningkat. Untuk meningkatkan nilai indikator tersebut pada periode yang akan datang, kami akan bekerja sama dengan instasi terkait untuk mempermudah akselerasi pencapaian RW Juara, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan menawarkan kepada RW untuk menerima bantuan program pengolahan sampah berbasis RW dari Pemerintah Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Prosentase RW Juara adalah sebesar 77,96% bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut.


77

Grafik 3.15 Grafik Perbandingan indikator Prosentase RW Juara dengan Kecamatan Se Kota Bandung


Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Prosentase RW juara ini sangat beragam karena sangat tergantung pada jumlah RW di tiap Kecamatan. Perbedaan Jumlah RW antar kecamatan pun cukup signifikan, hal tersebut tentu saja menjadikan nilai capaian yang rendah dan beragam. Untuk di Kecamatan Antapani sendiri dari 62 RW terdapat ± 48 RW sudah memiliki kriteria JUARA. Selanjutnya

adalah

Capaian


kinerja

indikator

Prosentase

Lembaga

78

Kemasyarakatan aktif adalah sebesar 71,43% dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yaitu sebesar 70%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,04% atau melampaui dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2014 sebesar 56,25% dan pada tahun 2015 ini mencapai 71,43 % bila diperhatikan hal ini mengalami trend yang meningkat. Rumus Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

X

100%

Adapun perbadingan dengan capaian pada tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik 3. 16 Grafik Perbandingan capaian tahun tahun sebelumnya 100,00% Prosentas e Lembaga Kemasyar akatan Aktif

92,31%

90,00%

78,85%

80,00% 70,00%

71,43% 65,38%

62,50%

60,00%

51,92%

50,00% 40,00% Target Renstra

30,77%

30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

2014

2015

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

62,50%

71,43%

Target Renstra

30,77%

51,92%

2016

2017

2018

65,38%

78,85%

92,31%

Dari Grafik diatas dapat dilihat pencapaian sebesar 71,43% pada tahun 2015


79

menunjukan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 30,77 %. Peningkatan yang cukup berarti ini menunjukan bahwa peran pemerintah Kecamatan dan Kelurahan cukup baik dalam mensosialisasikan Roadmap Walikota dan menjadikan katalisator dalam program dan kegiatan di Karang Taruna Kelurahan, PKK Kelurahan dan LPM Kelurahan sehingga dapat sesuai dengan Janji Walikota dan Roadmap Walikota Bandung. Nilai kemajuan yang cukup besar ini didorong pula oleh Program Inovasi Pemberdayaan

Pembangunan

Kewilayahan,

dimana

program

tersebut

menunjang pembangunan Fisik dan Non fisik ( ekonomi, social, budaya) yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya langsung dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan setempat serta berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan. Dengan adanya koordinasi inilah pembangunan di Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintah menjadi lebih terprogram dan terarah sesuai dengan Roadmap Bandung Juara serta disesuaikan juga dengan kriteria Lembaga Kemasyarakatan Aktif. Dengan demikian kriteria Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Kecamatan Antapani meningkat dengan cepat, hal ini membuktikan adanya keseriusan dari lembaga kemasyarakatan dalam membuat program kerja dengan menyelaraaskan program kerja antara pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dengan program PKK, LPM dan Karang Taruna Kelurahan. Dalam

rangka

melaksanakan

Program

Inovasi

Pembangunan

dan

Pemberdayaan Kewilayahan ada 4 (empat) kegiatan untuk setiap LKK, yaitu kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna. Indikator keberhasilan PIPPK merupakan salah satu indicator kinerja sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, termasuk pada misi ketiga yaitu Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Indikator kinerjanya adalah Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan dengan target kinerja per tahunnya kriteria sedang pada Tahun 2015 dan 2016, kriteria tinggi pada Tahun 2017 dan 2018. Indikator tersebut menggambarkan political will Walikota untuk meningkatkan


80

pemberdayaan LKK sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan dan percepatan pelaksanaan pembangunan kewilayahan. Rencananya Target kinerja tahunan PIPPK akan diukur dengan melakukan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan program berbasis kewilayahan dengan menghubungkan kinerja 4 (empat) kelompok LKK dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan dasar

seperti

pendidikan,

kesehatan,

pekerjaan

umum,

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta SPM bidang sosial. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yaitu sebesar 87,5% maka capaian kinerjanya mencapai 81,63%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Dikmas terlampir Pada tabel berikut


81

Tabel 3.18 Tabel Cheklist Kemasyarakatan Aktif di Kecamatan Antapani Tahun 2015 LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF NO

1

2

3

KRITERIA AKTIF

Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan) Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan

LPM KELURAH AN ANTAPAN I TENGAH

KARANG TARUNA KELURAH AN ANTAPAN I TENGAH

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

TP PKK KELURAH AN ANTAPAN I KULON

TP PKK KELURAH AN ANTAPAN I WETAN

TP PKK KELURAH AN ANTAPAN I TENGAH

TP PKK KELURAH AN ANTAPAN I KIDUL

LPM KECAMAT AN

LPM KELURAH AN ANTAPAN I KULON

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

LPM KELURAH AN ANTAPAN I WETAN

KARANG TARUNA KELURAH AN ANTAPAN I WETAN

TP PKK KECAMATAN

LPM KELURAH AN ANTAPAN I KIDUL

KARANG TARUNA KELURAH AN ANTAPAN I KULON

v

KARANG TARUNA KELURAH AN ANTAPAN I KIDUL

4

Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan / lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan

5

Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ Kelurahan memenuhi kriteria/ cek list dari BKBPM dan Dinsos minimal 50%

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

3

4

4

3

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

TIDAK

BAIK

TIDAK

TIDAK

BAIK

BAIK

TIDAK

KERITERIA BAIK ( NILAI > 3 ATAU MEMENUHI MINIMAL 4 KRITERIA)


82

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif

Lembaga Kemasyarakatan

yang memenuhi kriteria aktif adalah 10 Lembaga Kemasyrakatan dari 14 Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2015 yang ada di Kecamatan Antapani. Dan dari tabel tersebut dapat diketahui sebagian besar tidak aktifnya Lembaga Kemasyarakatan ini adalah pada kriteria keaktifan dalam mengikuti Lomba Kejuaraan Tingkat Kota Bandung yang Hanya diikuti oleh PKK saja. Sedangkan sisanya adalah karena tidak berjalannya program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena program kerja yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah untuk tahun anggaran 2015. Dana anggaran Rp. 100.000.000,00- dari Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan yang dialokasaikan masing masing bagi LPM, PKK, dan Karang Taruna Kelurahan berhasil menjadi stimulan bagi lembaga kemasyarakatan untuk menyusun program kerja dan melaksanakannya, serta menjadi perangsang bagi lembaga kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam menunjang program pemerintah. Pada periode tahun yang akan datang diharapkan Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, PKK dan Karang taruna dapat berperan lebih banyak sehubungan

akan

bergulirnya

Program

Inovasi

Pemberdayaan

dan

Pembangunan (PIPPK), dimana untuk setiap Lembaga Kemasyarakatan tersebut akan dianggarkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00- berupa program dan kegiatan yang di anggarkan dalam DPA masing masing kelurahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran masingmasing lembaga. Sehingga diharapkan akan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Antapani secara keseluruhan. Karena indikator yang menjadi titik lemah pada tahun anggaran 2014 yaitu Lembaga Kemasyarakatan memiliki program kerja dan minimal 60% program kerja dapat direalisasikan oleh Lembaga Kemasyarakatan dapat tercapai pada tahun yang akan datang. Solusi Untuk peingkatan pencapaian indikator lembaga kemsyarakatan aktif memang diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari setiap kelompok masyarakat baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan, untuk


83

itu pada tahun 2015 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat menunjang

terhadap

aktivitas

setiap

kelompok

masyarakat,

seperti

penunjang pelaksanaan administrasi setiap lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM), anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan rutin lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) dan anggaran penunjang kegiatan lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang bersifat inovatif. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang menunjang aktivitas lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) lembaga masyarakat ini dapat berperan lebih aktif. Dengan adanya anggaran tersebut diharapkan Lembaga Kemasyarakatan memiliki program kerja yang dapat tersingkronisasi dan terdokumentasikan dengan jelas dengan program kerja dan rencana kerja Kecamatan Antapani. Capaian

kinerja

nyata

indikator

indikator

Prosentase

Lembaga

Kemasyarakatan aktif adalah sebesar 71,43%, adapun jika dibandingkan capaian kinerja Kecamatan Antapani dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut.


84

Grafik 3.17 Grafik indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan Kecamatan Se Kota Bandung 100 100 100 93,33 93,3 90,48 90,47 90,44 83,33

UJUNGBERUNG SUMUR BANDUNG LENGKONG RANCASARI SUKASARI ASTANA ANYAR COBLONG KIARACONDONG CIDADAP

83,33

BANDUNG WETAN

80,95

BOJONGLOA KIDUL ARCAMANIK

80

CIBEUNYING KIDUL

76,19 73,33 73,33 73,33 71,66

PANYILEUKAN CIBIRU CIBEUNYING KALER BUAHBATU

71,43

ANTAPANI

71,42 70,37 70 69,23 67 66,67 66,67 66,67 66,67

SUKAJADI BATUNUNGGAL BOJONGLOA KALER GEDEBAGE

BANDUNG KULON MANDALAJATI CINAMBO CICENDO ANDIR

50

BABAKAN CIPARAY

40 38,1

BANDUNG KIDUL REGOL

0

20

40

60

80

100

120


Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Antapani sudah cukup tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung, capaian kinerja ini lebih baik dibandingkan dengan Capaian kinerja Kecamatan Regol, Bandung Kidul, Babakan Ciparay, Andir, Cicendo,


85

dsn Kecamatan Sukajadi yang memiliki prosentase lebih kecil dari capaian kinerja Kecamatan Antapani pada indikator ini. Tetapi capain kinerja yang diperoleh oleh Kecamatan Antapani maasih belum bisa mencapai 100% seperti capaian kinerja Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Ujung Berung yang berarti semua lembaga kemasyarakatan di kecamatan tersebut sudah maasuk kriteria aktif. Hal tersebut membuktikan bahwa Kecamatan Antapani sudah cukup baik dalam

melakukan

pembinaan

dan

bermitra

dengan

Lembaga

Kemasyarakatan seperti LPM, PKK dan Karang Taruna yang berada di wilayah kerja Kecamatan Antapani, tetapi masih harus tetap ditingkatkan karena masih jauh dari nilai sempurna. Selanjutnya adalah analisis Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1:0,94 dari target sebesar 1:0,5 yang direncanakan dalam

Perjanjian

Kinerja

Tahun

2015,

sehingga

persentase

capaian

kinerjanya adalah 188,00% atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 1:1,09 bila dibandingkan

dengan

target

akhir

renstra

kecamatan

maka

capaian

kinerjanya mencapai 78,33%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Trantib terlampir pada tabel berikut ini Tabel 3.19 Rasio Anggota LINMAS di Kecamatan Antapani Tahun 2014 KELURAHAN NO

KRITERIA

Antapani Kulon

Antapani wetan

Antapani Tengah

Antapani Kidul

JUMLAH

1

Jumlah LINMAS

36

113

107

110

366

2

Jumlah RT

41

69

113

112

335

JUMLAH RT : RASIO LINMAS

1,09 : 1

Sumber : Kasi Trantib Kecamatan Antapani

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa rasio RT : Anggota Linmas di Kecamatan Antapani sudah melebihi rasio ideal 1 : 1, yang mana rasio 1:1 tersebut merupakan sebuah kondisi minimal yang ideal dalam melakukan pengamanan lingkungan. Dari data diatas terlihat untuk memenuhi kondisi ideal tersebut


86

diperlukan penambahan anggota linmas yang relatif sedikit, sedangkan Rasio yang telah dicapai Kecamatan Antapani adalah 1,09 :1 dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 109,25% terhadap targetyang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2015 yaitu sebesar 1:1. Akan tetapi menjadi perhatian selanjutnya adalah msih kurangnya kondisi ideal rasio linmas ini di Kelurahan Antapani Kulon, dimana hanya ada 36 anggota Linmas dari 41 RT yang ada di Kelurahan Antapani Kulon atau dengan kata lain Rasio nya sebesar 0,88 : 1. Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya anggota Linmas yang berada dilapangan. Selain itu kondisi lain yang menghambat adalah karena masih kurangnya swadaya masyarakat di tingkat RT ataupun RW, karena selama ini untuk honor ataupun gaji Linmas di RW dan RT dibayarkan melaui Kas yang bersumber dari iuran warga yang dikelola oleh Ketua RT dan RW setempat. Rasio Linmas terbesar di Kecamatan Antapani ada di Kelurahan Antapani Wetan dimana terdapat 113 Anggota Linmas dari 69 RT, dengan demikian rasionya adalah 1,64 : 1. Adapun untuk rasio Linmas di Kecamatan Antapani dapat dilihat pada Grafik berikut ini Grafik 3.18 Grafik Perbandingan indikator indikator Rasio Anggota Linmas di Kecamatan Antapani

Rasio Anggota Linmas per Kelurahan di Kecamatan Antapani Tahun 2015 1,64: 1 1,20

Rasio

1,00

0,88 : 1

0,95:1

0,80

0,98:1

0,60

0,40 0,20 0,00

Kel. Ankul

Kel. Anwet

Kel. Anteng

Kel. Ankid

Sumber : Kasi Tramtib Kecamatan Antapani Untuk Mengetahui fluktuasi peningkatan atau penurunan capaian kinerja indikator


87

ini dapat dilihat pada grafik berikut ini yang menggambarkan capaian kinerja tiap tahunnya.

Grafik 3.19 Grafik fluktuasi perbandingan capaian tahun tahun sebelumnya 1,4 Rasio Anggota Linmas

1,2 1

1,09

1,2

1,2

2016

2017

2018

1,08

1,2

1,2

1,08

0,94 1

0,8 0,6 Target Renstra

0,5

0,4 0,2 0

2014

2015


0,94

1,09

Target Renstra

0,5

1

Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1,09 : 1 bila dibandingkan dengan Kecamatan lainya di Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut.


88

Grafik 3.20 Grafik Perbandingan indikator indikator Rasio Anggota Linmas dengan Kecamatan Se Kota Bandung 1,9

Kec. Gedebage Kec. Cinambo Kec. Cidadap Kec. Cibeunying Kaler Kec. Buahbatu Kec. Bojongloa Kidul Kec. Andir Kec. Arcamanik Kec. Rancasari Kec. Ujung Berung Kec. Bandung Wetan Kec. Bandung Kidul Kec. Mandalajati Kec. Cibiru Kec. Sukajadi Kec. Lengkong Kec. Kiaracondong Kec. Antapani Kec. Astanaanyar Kec. Batununggal Kec. Bandung Kulon Kec. Panyileukan Kec. Cicendo Kec. Bojongloa Kaler Kec. Babakan Ciparay Kec. Regol Kec. Coblong Kec. Cibeunying Kidul Kec. Sumur Bandung Kec. Sukasari

1,64 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,31 1.2 1,2 1,2 1,19 1,14 1,1 1,1 1,1

1,09 1,07 1,06 1,05 1,01 1,01 1,01 1,01 1 1 1 0,94 0,71 0

0,5

1

1,5

2


Dari grafik diatas diketahui bahwa hampir seluruh Kecamatan yang telah memenuhi kondisi ideal 1 RT : 1 Anggota Linmas bahkan sudah melebihi ratio 1:1 termasuk Kecamatan Antapani. Kecamatan dengan rasio linmas tertinggi adalah Kecamatan Gede bage yaitu 1,9:1. Kondisi tersebut menjadi pemicu agar pada tahun yang akan datang untuk dapat meningkatkan jumlah linmas di Kecamatan Antapani. Kecamatan Antapani telah memiliki strategi yaitu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam melakukan penganggaran Program PIPPK di tingkat RW. Sehingga swadaya murni (kas RW) dapat digunakan untuk membayar Honor/ gaji bulanan Linmas di


89

tingkat RW dan RT sehingga jumlah anggota linmas di RT dan RW dapat bertambah yang akan berdampak pula pada keamanan dan ketertiban lingkungan di RW dan RT.

Tabel 3.20 Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Antapani Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018 NO

-1


SATUAN

TARGET

REALISASI 2015

CAPAI-AN (%)

-2

-3

-4

-5

91,8

REALISASI

RENSTRA (2018)

-2014

TARGET

CAPAIAN (%)

-6

-7

-8

-9

93,91

102,29%

91,78

92,08

101,98%

100

100,00%

100

100

100,00%

1.

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

2.

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

%

3.


%

75

75

100,00%

50

100

75,00%

4.

Persentase RW Juara

%

51,61

77,96

151,06%

40,33

67,77

115,04%

5.


%

70

71,43

102,04%

62,5

87,5

81,63%

6.


Rasio

`1:1

`1:1,09

109,25%

0,94:1

`1:1,20

90,83%

100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja rata-rata 94,08% yang berarti masih harus ada peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra. Realisasi pencapaian kinerja pada tahun 2015 ini dapat dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya Tahun 2014, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 belum dilaksanakan pengukuran mengenai sasaran ini. Capaian

kinerja

sasaran

Terwujudnya

Meningkatnya

Kinerja

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar didukung oleh Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan


90

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, Creative District Project, (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Satu Kecamatan Satu Lapangan Bola, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Satu Kecamatan Satu Lapangan Bola, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan Zero Waste Home, Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, Septic Tank Communal, Hemat Air dan Daur Ulang, River Green Wall, Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung Green N Clean, Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir,Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh,

Kebinamargaan,

Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk operasional SATPOL PP Kecamatan, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan) dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.


91

Kecamatan Antapani berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. OUTPUT dari kegiatan Ini adalah Terlaksananya pembinaan dan pelayanan dalam yang menjadi tupoksi Kecamatan sesuai dengan bidang masing-masing

diantaranya

Ekonomi,

Pendidikan

dan

Kemasyarakatan,

Lingkungan Hidup, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban dan Pelayanan Umum. OUT COME dari Program ini adalah terlaksananya Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan secara maksimal sesuai kewenangannya.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program : No.

PROGRAM

URAIAN/ PENJELASAN

(1)

(2)

(3)

1.

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, Creative District Project, (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Kampung Berkebun, Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan Zero Waste Home, Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, Septic Tank Communal, Hemat Air dan Daur Ulang, River Green Wall, Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung Green N Clean, Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir,Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh, Kebinamargaan, Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk operasional SATPOL PP Kecamatan, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)


92

2.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahanserta 6 (enam) Kegiatan didalamnya dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun sebesar Rp. 3.329.767.023,- dari Anggaran sebesar Rp. 3.359.305.060 dengan prosentase sebesar 99,12 %. Adapun rincian penyerapan anggaran sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.21

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani No. (1) 1.

Program (2) Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan

Pagu Anggaran

(3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan


(Rp) (4) 77,863,250

Realisasi Anggaran

Output

Dampak (baik/ kurang)

(6)

(7)

(Rp) (5) 69,018,150

Terbinanya (UKM, Koperasi/ Pra Koperasi), Tersedianya Produk Unggulan Kecamatan, Tersedianya data perekonomian masyarakat yang akurat, Meningkatnya wawasan warga akan peluang usaha, Tersedianya data laporan pelaksanaan Bawaku Makmur

93

Baik

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

638,216,500

610,139,700

Terbinanya Lembaga Kemasyarakat-an (PKK, PMI, Karang Taruna, LPM, Posyandu), Terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar keagamaan, Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama dengan DKM Se- Kecamatan Panyileukan, Tersedianya data valid Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan, Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat

Baik

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

979,139,200

929,872,825

Tersedianya dokumen laporan musrenbang tingkat kecamatan, Tersedianya bibit tanaman hias, pelindung dan produktif, Terjaganya kebersihan wilayah kecamatan, Tertatanya ligkungan kecamatan danKelurahan, Terpeliharanya saluran air dan jalan di lingkungan Kecamatan, Terlaksananya monitoring hasil pembangunan sadaya murni dan bantuan pemerintah

Baik

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

180,599,600

159,205,600

meningkatnya pemahaman warga tentang Perda K3, Terbinanya anggota LINMAS Kecamatan, Meningkatnya wawasan satwankar akan penanggulangan bencana kebakaran, Meningkatnya wawasan warga akan penanggulangan bencana alam, Tertibnya PKL di Lingkungan Kecamatan

Baik


94

1.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

740,172,000

728,056,550

Tersedianya data valid bidang kependudukan, Tersedianya data monografi dan profil Kecamatan dan Kelurahan, Terpilihnya kelurahan terbaik tingkat Kecamatan (lomba kelurahan), Meningkatnya wawasan warga mengenai PBB dan BPHTB, Meningkatnya Kualitas Administrasi RW dan RT, Meningkatnya wawasan warga mengenai Perda Administrasi Pertanahan

Baik

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

118,434,500

113,479,400

Meningkatnya wawasan warga mengenai mekanisme pelayanan dan perijinan yang diselenggarakan Kecamatan, Tersedianya Data valid pemohon KK dan KTP, Tersedianya Data valid WNA dan Penduduk Urban, Meningkatnya Kinerja RT/RW atas pelayanan kepada masyarakat

Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

0

0

n/a

Kurang Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK

0

0

n/a

Kurang Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

0

0

n/a

Kurang Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

0

0

n/a

Kurang Baik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: Faktor pendukung : 1. Anggaran yang tidak memadai, namun ditunjang oleh swadaya murni masyarakat 2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Antapani


95

Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah 2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani 3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Antapani, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan dan penganggaran yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal. 2. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani lebih ditingkatkan. 3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian

Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Secara garis besar pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi NO

-1

10.


SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAI-AN (%)

-2

-3

-4

-5

Nilai

60

62,88

Nilai AKIP Kecamatan


REALISASI

RENSTRA (2018)

-2014

TARGET

CAPAIAN (%)

-6

-7

-8

-9

104,80%

53,33

71

88,56%

96

11.

Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

Rata-rata Capaian Indikator

100,00%

100

102,40

100,98

100

100,00%

94,28

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator: Nilai evaluasi AKIP dan Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti. Berikut ini adalah analisis pencapaian kinerja dua indikator tersebut. Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 62,88 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

104,80% atau

melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. LKIP Tahun 2014 (penilaian tahun 2015) mengalami peningkatan dalam segi Nilai dibandingkan LKIP tahun 2014, dimana LKIP tahun 2015 Kecamatan Antapani memiliki Nilai Mutu

53,33.

Terdapat

peningkatan

pada

LKIP

Tahun

2015

yaitu

mendapatkan nilai mutu 62,88 tetapi masih dalam kategori mutu nilai CC. Adanya peningkatan dari nilai mutu LKIP tahun sebelumnya adalah karena adanya perbaikan dari sisi evaluasi kinerja tahun berjalan. Rendahnya nilai evaluasi AKIP ini disebabkan nilai perencanaan yang relatif kecil, yang artinya kurang sinkronnya perencanaan kinerja khususnya pada RENSTRA 2008-2013 dengan program kerja yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Antapani berdasarkan laporan hasil evaluasi terbatas atas Lakip Kecamatan Antapani tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.23 Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Antapani Tahun 2015 NO 1

KOMPONEN PENGUKURAN LKIP PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Strategis Pemenuhan RENSTRA Kualitas RENSTRA


NILAI 2014

BOBOT

% CAPAIAN 2014

16,00 4,84 0,83 2,60

35

45,71

NILAI 2015

24,58 9,43 2,50 4,43

%

BOBOT

CAPAIAN 2015

30

81,93

97

2

3

4

Implementasi RENSTRA Perencanaan Kinerja Tahunan Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan PENGUKURAN KINERJA Pemenuhan Pengukuran Kinerja Kualitas Pengukuran Kinerja Implementasi Pengukuran Kinerja PELAPORAN KINERJA Pemenuhan Pelaporan Kinerja Penyampaian Informasi Pelaporan Kinerja Pemanfaatan Informasi Pelaporan Kinerja EVALUASI INTERNAL Pemenuhan Evaluasi Kualitas Evaluasi

Pemanfaatan Evaluasi PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA 5 ORGANISASI NILAI HASIL EVALUASI TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA

1,41 11,16 3,19 5,16 2,81

2,50 15,15 4,28 7,50 3,38

9,28

12,54

3,13 4,15 2,00

20

46,40

10,71 3,75 3,21 3,75

3,00 6,54 3,00

25

50,16

15

65,47

10

44,20

20

57,65

9,82 15

71,40

2,75 4,82 2,25

4,42 17,33

10 71,40 20

53,33 CC

100

4,82 2,25 0,75

11,53 62,88 CC

100

Sumber : Kecamatran Antapani

Dari paparan diatas dapat diuraikan sebagai berikut : Perencanaan Kinerja -

Komponen perencanaan kinerja ini mendapatkan nilai 24,58 dari maksimal nilai 30 yang berarti hanya memenuhi 81,93 % dari nilai maksimal yang bisa diperoleh. Terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 dimana capaian tahun 2014 sebesar 16,00 menjadi 24,58 pada tahun 2015. Ini membuktikan bahwa telah adanya perbaikan dari segi perencanaan sehingga selaras antara RENSTRA Kecamatan dengan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan, yang juga merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Bandung yang terkandung dalam RPJMD Kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 Kecamatan Antapani melakukan Reviu Renstra sehingga dokumen perencanaaan strategis selaras dengan RPJMD Kota Bandung sehingga nilai yang diperoleh pada Kualitas Renstra mengalami kenaikan. Selain itu program kerja yang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan penjabaran dari


98

RENSTRA Kecamatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang pada tahun 2014 ini menjadi selaras dengan Renstra dan RPJMD setelah dilakukannya Reviu terhadap IKU dan Renstra Kecamatan Antapani. -

Solusi untuk menaikan nilai komponen Perencanaan Kinerja yaitu dengan cara melakukan reviu terhadap Renstra 2013 – 2018 dan Penetapan Kinerja Kecamatan agar selaras dengan RPJMD, melakukan reviu terhadap Rencana Kinerja Tahunan 2015 dan menyelaraskan antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran Kinerja -

Komponen pengukuran kinerja ini mendapatkan nilai 12,54 dari maksimal nilai 25 yang berarti memenuhi 50,16% dari nilai maksimal yang bisa diperoleh. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,28 yang berarti meningkat sebanyak 3,26 point

dari

tahun

sebelumnya.

Nilai

yang

relatif

kecil

tersebut

dikarenakan tidak selarasnya indikator kinerja SKPD dengan indikator kinerja kota ddan tidak selarasnya pengumpulan data realisasi berupa output dan outcome yang telah diraih dengan data kinerja antara Penetapan Kinerja dan RKA. -

Masih rendahnya nilai pengukuran kinerja pada LKIP tahun 2014 (pengukuran 2015) ini karena instrument pengukuran masih ada beberapa indikator yang belum jelas dan belum terlampir instrument pengukurannya dalam dokumen LKIP. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 masih ada indikator kinerja sasaran belum seluruhnya dapat diukur realisasinya ketika penilaian dilakukan oleh inspektorat dikarenakan adanya reviu pada indikator kinerja sasaran.

-

Solusi untuk meningkatkan nilai pengukuran kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja tepat pada waktunya dengan disahkannya IKU Kecamatan oleh Walikota dan melakukan Reviu IKU secara berkala yang disahkan dengan Surat Keputusan Camat.

Pelaporan Kinerja


99

-

Komponen Pelaporan kinerja ini mendapatkan nilai 9,82 dari maksimal nilai 15 yang berarti memenuhi 65,47% dari nilai maksimal yang bisa diperoleh. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang telah mencapai nilai 10,71 yang berarti menurun 0,89 point.

-

Nilai yang cukup besar tersebut membuktikan bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP telah selaras dengan Perjanjian Kinerja, serta informasi yang disajikan telah memuat analisis mengenai pencapaian Kinerja dan perbandingan antara realisasi sampai dengan target kinerja jangka

menengah.

kualitasnya

lebih

Tetapi rendah

secara

kualitas

daripada

tahun

pelaporan

kinerja

sebelumnya.

Hal

ini ini

disebabkan karena pada tahun 2014 masih ada indikator kinerja sasaran

belum

seluruhnya

dapat

diukur

realisasinya

sehingga

instrument pengukurannya belum dapat disajikan secara jelas dalam dokumen LKIP ketika penilaian dilakukan oleh inspektorat dikarenakan adanya reviu pada indikator kinerja sasaran. -

Hal ini diharapkan dapat terus dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan sehingga nilai evaluasi AKIP dapat ditingkatkan dengan cukup signifikan, mengingat instrument perhitungan indikatornya sudah dapat diformulasikan dan disempurnakan.

-

Solusi untuk meningkatkan nilai pelaporan kinerja yaitu penyajiannya harus dapat menggambarkan capaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja dibawahnya (Kelurahan-Kelurahan)

Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi -

Komponen Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi ini mendapatkan nilai 15,95 dari maksimal nilai 30 yang berarti memenuhi 53,17% dari nilai maksimal yang bias diperoleh. Nilai yang relatif kecil tersebut dikarenakan informasi kinerja yang dihasilkan memaparkan basis data yang kurang valid, kurang memadai dan kurang up to date. Serta tidak mengukur peningkatan pada tahun sebelumnya

-

Hasil evaluasi diatas menjadi catatan penting bagi Kecamatan Antapani untuk memperbaiki pelaporan pencapaian sasaran kinerja organisasi


100

agar lebih terukur dan berkelanjutan, sehingga peningkatan dan penurunan pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Antapani akan lebih terukur dan lebih up to date, pada periode selanjutnya. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya secara secara keseluruhan fluktuasi nilai capaian AKIP dapat dilihat pada grafik berikut ini Grafik 3.21 Perbandingan Capaian Nilai AKIP tahun 2015 dan tahun 2014

25

24,58 20

16,00

15

9,28

10

13,11

10,71

12,59

4,31

9,82

5

11,53

0 Perencanaan Strategis

2015

2014

4,42 Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

2015 Evaluasi Internal Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi

2014

Dari tabel diatas dapat dilihat diuraikan permasalahan sebagai berikut:  Komponen perencanaan kinerja nilai terendah ada pada implementasinya, yang

artinya

perencanaan

kinerja

di

Kecamatan

Antapani

belum

sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Keselarasan antara rencana dan implementasi belum menunjukan keterkaitan yang disebabkan kurang baiknya dalam menyusun perencanaan, terutama Perncanaan Strategis (RENSTRA).


101

 Komponen pengukuran kinerja walaupun sudah ada tetapi belum diukur secara

tepat

baik

pengukurannya,

dalam

sehingga

penggunaan hasil

alat

ukur

pengukuran

maupun

kinerja

metode

menjadi

bias.

Indikator kinerja yang diukur juga tidak bersifat kuantitatif sehingga sulit untuk dilakukan penhgukuran.  Komponen pelaporan kinerja walaupun sudah ada tapi tidak menunjukan gambaran

kinerja

yang

sesungguhnya

yang

disebabkan

oleh

ketidakselarasan tahap perencanaan dan implementasi, Alat ukur dan metode pengukuran yang kurang sesuai dan Indikator Kinerja yang tidak bersifat kuantitatif.

Solusi dari permsalahan diatas adalah dengan melakukan perbaikan dalam

penyusunan

perencanaan

pelaporan

serta

pemanfaatan

dokumen tersebut berupa implementasi dalam program dan kegiatan Tahun 2015 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 104,80% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 88,56%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Antapani terlampir. Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 62,88 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut ini.


102

Grafik 3.22 Grafik Perbandingan indikator Nilai Evaluasi AKIP dengan Kecamatan Se Kota Bandung Kec. Cibeunying Kaler Kec. Coblong Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Bandung Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Ujung Berung Kec. Bojongloa Kidul Kec. Astanaanyar Kec. Arcamanik Kec. Babakan Ciparay Kec. Cicendo Kec. Sukasari Kec. Panyileukan Kec. Cidadap Kec. Antapani Kec. Cinambo Kec. Andir Kec. Sumur Bandung Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bandung Wetan Kec. Cibeunying Kidul Kec. Sukajadi Kec. Buahbatu Kec. Batununggal Kec. Bojongloa Kaler Kec. Cibiru Kec. Mandalajati

73,06 72,7 69,5 69,07 65,47 65,4 65,16 65,16 64,98 60.00 64,76 64,54 64,24 63,88 63,87

62,88 62,86 62,42 61,48 61,37 61,06 60,95 60,78 60,77 60,75 60,56 60,23 60 58,46 50,18

0

10

20

30

40

50

60

70


Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai evaluasi AKIP Kecamatan Antapani masih berada di tengah tengah atau rata rata capaian kinerja yang diperoleh oleh kecamatan lainnya di Kota Bandung. Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Antapani ini masih berada jauh lebih kecil dari nilai yang dicapai oleh Kecamatan Coblong yang telah memiliki nilai yang cukup besar yaitu 68,69 dengan huruf mutu B. Akan tetapi dengan trend nilai evaluasi AKIP yang terus meningkat dari Kecamatan Antapani dari tahun – tahun sebelumnya, dan karena tahun 2014 ini merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2014-2018, dimana perencanaan strategis telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan


103

80

dibandingkan dengan Renstra 2008-2013 dengan menselaraskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Kecamatan Antapani, sehingga diharapkan target kinerja dapat dicapai dengan baik dan lebih terukur. Capaian kinerja nyata indikator Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah 16 temuan dan ditindaklanjuti sebanyak 16 temuan, adapun 16 temuan tersebut terdiri dari : Temuan dari Irban I

: 3 (tiga) Temuan

Temuan dari Irban III

: 4 (empat) Temuan

Temuan dari Irban IV

: 9 (sembilan) Temuan

Semua temuan tersebut yang tertuang dalam Naskah Hasil Pemeriksaan, keseluruhan telah ditindak lanjuti oleh Kecamatan Antapani. Atau dengan kata lain capaian kinerjanya mencapai sebesar 100,00

dari target sebesar

100,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2015 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100,00% dikarenakan target tiap tahun adalah sama. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Antapani sebagai berikut


104

Gambar 3.2 Daftar Hasil Temuan dan Rekomendasi dari Irban III Inspektorat Kota Bandung


105

Gambar 3.3 Daftar Hasil Temuan dan Rekomendasi dari Irban IV Inspektorat Kota Bandung


106

Tabel 3.24 Persentase Temuan Inspektorat/BPK Yang Telah Ditindaklanjuti Kecamatan Antapani Tahun 2014 dan 2013 NO 1 2 3 4 5

UNSUR PEMERIKSAAN

Kebijakan Daerah Kelembagaan Pengelolaan Pegawai Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Daerah IRBAN I IRBAN III IRBAN IV JUMLAH

2013

2015

2014

TEMUAN

REKOMEN DASI

DITINDAK LANJUTI

TEMUAN

REKOMEN DASI

DITINDAK LANJUTI

1

1

1

1

1

1

2 0

2 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

1

1

1

5

5

5

3

3

3

TEMUAN

REKOMEN DASI

DITINDAK LANJUTI

3 4 9 16

3 4 9 16

3 4 9 16

Sumber : Kecamatran Antapani

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 capaian kinerja ini sama yaitu sebesar 100%. Tetapai apabila secara kuantitas jumlah temuan maka diketahui bahwa terdapat peningkatan kinerja, dimana pada tahun 2013 didapat ada 5 (lima) temuan dari Inspektorat sedangkan pada tahun 2014 ada penurunan jumlah temuan menjadi 3 (Tiga) temuan. Tetapi dari pendahuluan diatas dapat diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah temuan pada tahun 2015, hal ini disebabkan dengan adanya perubahan metode pemeriksaan dan pengawasan dalam hal pemeriksaan rutin tahunan. Dimana pada tahun 2015 ini pemeriksaan terhadap SKPD dilakukan dengan menyertakan 3 (tiga) Irban sekaligus, sehingga metode pemeriksaannya menjadi lebih berbeda. Tetapi walaupun demikian kondisi yang ideal adalah pada tiap tahun hasil temuan Inspektorat/BPK seharusnya berkurang, karena dengan berkurangnya jumlah temuan Inspektorat berarti kinerja Kecamatan menjadi semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil

temuan

Inspektorat/

BPK


pada

tahun

2015

ini

tidak

dapat

107

dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, karena pada tahun 2015 ini pemeriksaan dari Inspektorat menggunakan sistem yang berbeda, sehingga Naskah Hasil Pemeriksaan nya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan tidak mengelompokan ke dalam 5 (lima) unsur yang diperiksa, tetapi lebih kepada laporan Naskah Hasil Pemeriksaan dari masing-masing Irban. Tetapi yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah capaian kinerja tindak lanjut atau rekomendasi hasil pemeriksaan telah di tindak lanjuti semuanya. Untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada dewasa ini maka agar dapat dibandingkan capaian kinerja secara kuantitas dan kualitas maka perlu adanya reviu terhadap indikator ini sehingga dapat diukur dengan instrumen yang relevan Capaian kinerja nyata indikator

Prosentase temuan BPK/ Inspektorat

yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00

bila dibandingkan dengan

Kecamatan Lainnya di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut ini.


108

Grafik 3.23 Grafik Perbandingan indikator Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Kecamatan Se Kota Bandung 10

Kec. Bandung Wetan Kec. Rancasari Kec. Kiaracondong Kec. Regol Kec. Babakan Ciparay Kec. Astanaanyar Kec. Bandung Kidul Kec. Bojongloa Kidul Kec. Bojongloa Kaler Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Bandung Kulon Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Sumur Bandung Kec. Antapani Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Sukasari Kec. Mandalajati Kec. Sukajadi Kec. Cicendo

9 8

6 6 6 5

5

5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 2 2 0

2

4

6

8

10

12


Bila dilihat pada grafik diatas, dapat diketahui bahwa Jumlah temuan Inspektorat di Kecamatan Antapani merupakan salah satu temuan yang paling sedikit, hal tersebut membuktikan kinerja Kecamatan Antapani sudah cukup baik dilihat dari 5 (lima) aspek penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung. Temuan terbanyak pada tahun 2014 adalah kecamatan Bandung Wetan dengan 20 Temuan dan paling sedikit dengan 2 (dua) temuan adalah Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Cicendo. Dari aplikasi SILAKIP, dapat diketahui pula bahwa semua Kecamatan

Di Kota

Bandung telah melakukan tindak lanjut ataupun Rekomendasi perbaikan dari temuan yang dilakukan oleh inspektorat dengan capaian 100%.


109

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir

sebagaimana

telah

direncanakan

dalam

Renstra

Kecamatan

Antapani Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Antapani Tahun 2015 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2018 Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018

Persentase Capaian Kinerja (%)

No.

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

62,88

71

88,56

100

100 %

100,00

1 2

Nilai Evaluasi AKIP Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Nilai Persentase

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 94,28% yang berarti masih harus ada peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang efektif dengan menggunakan tools yang tepat serta SDM yang memiliki kompetensi.


110

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 3 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Kecamatan Antapani Tahun 2015 didukung oleh Program : No.

PROGRAM

(1)

1.

URAIAN/ PENJELASAN

(2)

(3)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan Renja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Tapkin, Lkip, Laporan Realisasi Anggaran Semesteran, Laporan Prognosis, dan Laporan Keuangan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD dan (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tabel 3.26

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi No. 1.

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

Pagu Anggaran

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(Rp) 4,892,000

Realisasi Anggaran

Dampak (baik/ kurang)

Output

(Rp) 4,892,000

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang memadai, berupa:

Baik

Renja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja , LKIP. 46,359,000

46,359,000

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang memadai, berupa:

Baik

Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Keberhasilan pencapaian kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung :


111

1. Tersedianya Anggaran yang mendukung tersusunnya Dokumen LKIP, Renja, Renstra, laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun 2. Tersedianya format baku dan Sistematika yang jelas dalam penyusunan dokumen tersebut 3. Adanya Bimbingan teknis dan Asistansi dengan Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Bandung 4. Dibentuknya Tim Penyusunan dengan SK Camat 5. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Antapani Faktor Penghambat 1. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat 2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani 3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Antapani lebih ditingkatkan. 2. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian 3.4

Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Antapani Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Antapani Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2014, diketahui realisasi Belanja sebesar Rp. 10.026.023.137,00 atau 83,70%, dari anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 11.979.226.900,23 sehingga terdapat sisa


112

sebesar Rp. 1.953.203.763,23 atau sebesar 16,30%. Sedangkan mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2014. Neraca Kecamatan Antapani Kota Bandung per 31 Desember 2014 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 6.838.145.973,00 atau naik sebesar 27,74% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 5.353.140.428,00. Nilai aset sebesar Rp. 6.838.145.973,00 tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 118.003.963,33,

aset tetap Rp. 6.742.663.437,00

dan

aset tidak berwujud sebesar Rp. 4.886.906,00 sedangkan nilai Ekuitas Dana sebesar 6.838.145.973,00 terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 90.595.630,00, ekuitas dana investasi sebesar Rp. 6.747.550.343,00. Realisasi anggaran yangbelum optimal dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Pembangunan gedung kantor. Kegiatan Pembangunan Kantor ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor kelurahan Antapani Wetan yang sejak tahun 2007 masih belum memiliki gedung kantor sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kelurahan Antapani Wetan menyewa rumah tinggal warga. Tahun Anggaran 2014 telah disediakan kembali anggaran sebesar 1,5

milyar

guna

membangun

gedung

kantor

tersebut

yang

terdiri

dari

pelaksanaan, pengawasan dan penunjang pengadaan melalui lelang. Namun, Kegiatan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena sampai Surat Penetapan Lokasi baru diterbitkan pada Bulan Juli 2014 dan diterima oleh Kecamatan Antapani pada Bulan Agustus 2014. Mengingat proses lelang pengadaan dan proses pembangunan gedung kantor memerlukan waktu yang relatif cukup lama, Kecamatan Antapani memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun untuk realisasi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.


113

Tabel 3.27 Realisasi Anggaran BTL, BL dan Belanja Pemeliharaan Kantor Kecamatan Antapani Tahun Anggaran 2014 Belanja Lansung Belanja Total Relisasi Belanja Tidak Belanja Belanja Belanja Belanja Barang Langsung Pegawai Modal dan Jasa

No .

Urusan Wajib

20

KECAMAT AN ANTAPANI

4.578.026. 900

Adapun

1.424.290. 000

rincian

3.046.725. 790

pagu

dan

2.930.184. 210

realisasi

11.979.226. 900

anggaran

yang

10.026.023 .137

terkait

Belanja Pemelih araan

%

334.517. 838

83,7 0%

dengan

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.28 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015 NO

1 2 3 4

Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

5

Penyediaan alat tulis kantor

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

7 8 9 10

Penyediaan makanan dan minuman


Anggaran

Realisasi Anggaran (Rp.)

858.826.110

818.805.301

67.373.670

60.369.240

-

-

7.899.050

6.073.100

15.000.000

15.000.000

51.700.000

51.699.600

77.128.140

77.049.300

14.600.000

14.600.000

% 95,34% 89,60%

76,88% 100,00% 100,00% 99,90% 100,00% 99,97%

412.834.250

412.724.250

15.095.000

15.083.000

99,92% 99,99%

114

11

1 2 3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebeulair

4

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Pembinaan Kinerja Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 3 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat LKIP Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015

71.215.000

71.210.011

125.981.000

94.996.800

75,41% 49,23% 2.981.008.680 1.467.674.965 1.500.000.000

-

132.800.000

132.800.000

135.613.400

126.165.260

175.345.000

174.849.500

0,00% 100,00% 93,03% 99,72% 99,68%

610.159.560

608.219.028

427.090.720

425.641.177

2.981.008.680

1.467.674.965

110.765.150

110.671.900

47.782.700

47.693.450

62.982.450

62.978.450

66.095.000

62.095.000

99,66% 49,23% 99,92% 99,81% 99,99% 93,95%

66.095.000

62.095.000

25.200.000

25.086.550

7.800.000

7.800.000

4.725.000

4.611.550

12.675.000

12.675.000

93,95% 99,55% 100,00% 97,60% 100,00%

3.359.305.060 3.329.767.023

99,12% 99,94%

104.461.000

104.394.800

783.943.850

774.563.360

1.147.121.710

1.135.374.313

98,80% 98,98%

115

Kecamatan dan Kelurahan 4 5 6

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat JUMLAH

83,19% 46.000.000

38.267.050

1.110.782.500

1.110.621.400

166.996.000

166.546.100

99,99% 99,73% 78,56% 7.401.200.000 5.814.100.739

Pencapaian realisasi sebesar 78,56 % ini dianggap kurang, hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak direalisasikan pada anggaran Tahun 2014 Yaitu : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Pembangunan gedung kantor. Kegiatan Pembangunan Kantor ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor kelurahan Antapani Wetan yang sejak tahun 2007 masih belum memiliki gedung kantor sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kelurahan Antapani Wetan menyewa rumah tinggal warga. Tahun Anggaran 2014 telah disediakan kembali anggaran sebesar 1,5 milyar guna membangun gedung kantor tersebut yang terdiri dari pelaksanaan, pengawasan dan penunjang pengadaan melalui lelang. Namun, Kegiatan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena sampai Surat Penetapan Lokasi baru diterbitkan pada Bulan Juli 2014 dan diterima oleh Kecamatan Antapani pada Bulan

Agustus

2014.

Mengingat

proses

lelang

pengadaan

dan

proses

pembangunan gedung kantor memerlukan waktu yang relatif cukup lama, Kecamatan Antapani memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Usulan penganggaran kembali Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan sudah diajukan, sehingga diharapkan dapat masuk di dalam DPA Kecamatan

Antapani

tahun

Anggaran

2015

sehngga

diharapkan

dapat

dilaksanakan lelang pengadaan Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan dan proses pembangunan gedung hingga akhir tahun 2015. Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Antapani per sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :


116

Tabel 3.29 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Antapani Kota Bandung persasaran Tahun 2014 No. 1.

2.

3.

Sasaran

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4.016.694.940

2.459.247.166

61,23%

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

3.359.305.060

3.329.767.023

99,12%

25.200.000 7.401.200.000

25.086.550 5.814.100.739

99,55% 78,56%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Antapani Jumlah

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2014. Dan untuk melihat Realisasi Pencapaian Misi pada Kantor Kecamatan Antapani dapat dilihat dari table dibawah ini

No. 1

2

Tabel 3.30 Pagu dan Realisasi Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2014 Realisasi Misi Pagu Anggaran % Anggaran Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, 7.376.000.000 5.789.014.189 78,48% Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Jumlah

25.200.000

25.086.550

99,55 %

7.401.200.000

5.814.100.739

78,56%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung pada tahun 2014.


117

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.31 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2015 Presentase Anggaran Jumlah No. Kategori Capaian Realisasi (Rp.) % Indikator Kinerja A. Misi 1, 1 1 5 55 Melebihi/Melampaui 2 3

B. 1 2 3

Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Misi 2,

Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

4 -

45 -

3 1

50

1 -

50 -

5.789.014.189

78,48 %

25.086.550

99,55 %

Pencapaian Misi pada Tahun 2015 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun terakhir Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut : Tabel 3.32 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013-2018 Realisasi Anggaran tahun keNo

Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Misi

A.

MISI 1

B.

MISI 2

1

7.376.000.000

5.789.014.189

25.200.000

25.086.550

2

3

4

% (dari

5

Jumlah

Pagu Indikatif)

5.789.014.189

78,48%

25.086.550

99,55%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Antapani Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan


118

sudah cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Analisa Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 3 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 3 sasaran dan 11 Indikator Kinerja, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1 yaitu Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik telah mencapai target sebesar 103,93 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 61,23 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan ,dengan pencapaian kinerja sebanyak 111,11 %, namun dengan realisasi anggaran sebanyak 99,12 %, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari table 3.27.

Banyaknya sasaran yang berhasil

dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.33 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO

Sasaran Strategis

Tingkat % Capaian Kinerja (≥100%)

% Penyerapan Anggaran

Efisiensi (%)

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

103,93

61,23

38,77

2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

111,11

99,12

0,88


119

Kecamatan

3

3.5

Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

99,55

100,98

0,45

Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Antapani Kota

Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Antapani Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 2 (Dua) tahun tersebut, sebagai berikut : Tabel 3.34 Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh oleh Kecamatan Antapani PRESTASI

NO

NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN

TINGKAT KEJUARAAN/ KEGIATAN

TAHUN 2013

1

BGC

Kota

Juara 2

RW 02 Kel. Antapani Tengah

2

UP2K

Kota Bandung

Juara 2

TP PKK Kel. Antapani Tengah

3

Posbindu

Kota Bandung

Juara 2


4

HKGB PKK-KBKes

5

UP2K

Kota Bandung

TAHUN 2014


Juara 2

Kota Bandung


KETERANGAN

Juara 1

TP PKK Kel. Antapani Kulon

120

Lomba Pengolahan Sampah dengan Tehknik 3R

Provinsi

7

BKB

Kota Bandung

8

Posbindu

Kota Bandung

6


Juara 1

RW 05 Kel. Antapani Kidul

Juara 2


Juara 2


121

BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan

Antapani Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis

atas

Kecamatan

penyelenggaraan

Antapani

Kota

pemerintah

Bandung

yang

Tahun

baik

2014.

(Good

Governance)

Pembuatan

LKIP

ini

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP

Kecamatan

Antapani

Kota

Bandung

Tahun

2014

ini

dapat

menggambarkan kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja

sasaran,

juga

dilaporkan

analisis

kinerja

yang

mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2014 Kecamatan Antapani Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (Dua ) sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan rata-rata capaian indicator sebesar 103,93%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.329.767.023 atau sebesar 99,12 % Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan rata-rata capaian indicator sebesar 117,85%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan rata-rata capaian indicator sebesar 100,98%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.086.550 atau sebesar 99,55 % Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran


122

tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp. 10.026.023.137,00 atau 83,70% dari

anggaran

sebesar Rp. 11.979.226.900,00. Dalam tahun 2014 tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.026.023.137

(meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) secara

efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Antapani Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung adalah 83,70 % % dari anggaran indikatif yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 11.979.226.900,00, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Antapani Kota Bandung perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Antapani Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders

ataupun

fihak

lain

yang

telah

mengambil

bagian

dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, 20 Pebruari 2015 CAMAT ANTAPANI

Drs. ACA HERWANSYAH Pembina Tk. I NIP. 19580216 198101 1 003


123

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2012. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi. Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bandung, 20 Februari 2015 CAMAT ANTAPANI

Drs. ACA HERWANSYAH NIP. 19580216 198101 1 003


124

RINGKASAN EKSEKUTIF Perubahan paradigma dari stering kepada empowerment seperti kondisi dewasa ini, telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara prima. Kondisi demikian tidak hanya dipengaruhi oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah semata, terutama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun lebih dari itu, dipacu

pula

oleh

tuntutan

eksternal

yang

mengharuskan

aparatur

pemerintah memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan tersedianyan aparat pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sementara itu kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai representasi pembuat buah karyanya. Pada sisi pemerintah yang kompetitif tersebut, pemberian otonomi luas

kepada

Kabupaten/Kota

dimaksudkan

agar

masing-masing

Kabupaten/Kota secara otonom mampu mengemas diri untuk memasuki era kompetisi. Dalam kontek kompetisi itulah kemampuan kompetitif pemerintah ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manuasia aparatur yang profesional dan berkualitas. Untuk itu Kecamatan Antapani harus memiliki Visi dan Misi karena dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Kecamatan Antapani adalah : Visi Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “Mewujudkan Kecamatan Antapani Sebagai Wilayah Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan,

Menciptakan Pemerintah Yang Kredibel ,


125

Professional

Dalam

Memberikan

Pelayanan

Prima

Kepada

tersebut, Kecamatan

Antapani

Masyarakat” Untuk dapat mewujudkan

Visi

mempunyai Misi sebagai Berikut : 1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) 2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Penyampaian LKIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


126

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents