BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

LAMPIRAN

:

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 18 Tahun 2007 Tanggal : 15 Nopember 2007

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Terkait regulasi tersebut Pemerintah Daerah menerima banyak limpahan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan secara otonom. Perubahan tersebut akan menjadi peluang manakala Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kondisi dan potensi yang ada di wilayahnya. Berdasarkan pada hal tersebut Pemerintah Daerah perlu diperkuat dengan manajemen pemerintahan yang baik, salah satunya untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan aplikatif. Hal tersebut untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

RPJMD. Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Jepara menyusun rencana strategis daerah dalam bentuk RPJMD, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007-2012. Dimana penyusunan RPJMD tersebut dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati, serta berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diuraikan dalam program dan kegiatan tahunan. Dalam penyusunannya, RPJMD tersebut berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 yang sedang berjalan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun periode sebelumnya, serta masukan dari penjaringan aspirasi masyarakat. Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Jepara ini merupakan kelanjutan dari proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui suatu proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemangku kepentingan pembangunan daerah dan instansi terkait. Secara substansial RPJMD Kabupaten Jepara merupakan suatu upaya untuk mengoptimalisasi sumber daya daerah yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, dengan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. Dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien, untuk memperoleh hasil pembangunan daerah yang optimal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana didalamnya juga mengatur perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pada amanat Undang-Undang SPPN tersebut, setelah Kepala Daerah (Bupati) ditetapkan maka Kabupaten atau Kota juga diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut

RPJMD Kabupaten Jepara 2007-2012 sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan serta pencapaian tujuan untuk kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga RPJMD tersebut digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati selama masa jabatannya. Dimana progress report pelaksanaan pembangunan disampaikan dalam bentuk Laporan Keterangan

1

2

www.djpp.depkumham.go.id

Pertanggungjawaban, yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan laporan akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara selama lima tahun. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap programprogram pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi misi daerah.

Landasan Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 20072012 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

3

4

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 ini dimaksudkan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh unsur Pemerintah beserta pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 bertujuan untuk: 1. Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan pembangunan dan unsur Pemerintah tentang mekanisme, proses dan substansi perencanaan pembangunan selama lima tahun dengan baik. 2. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan periode 2007-2012, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 3. 4. 5.

1.3 LANDASAN PENYUSUNAN


11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 20032008. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

5

23.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.4 HUBUNGAN ANTARA RPJMD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2012 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Hirarki perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara dimulai dari RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun, yang terjabarkan dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 tahun dan kemudian diwujudkan dalam perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Gambar berikut adalah hubungan RPJMD Kabupaten Jepara sampai tersusunnya Renja SKPD.

Gambar 1.1. Bagan Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya

RPJM Nasional Th. 2004-2009

RPJMD (Renstrada) Prov. Jateng Th. 2003-2008

RPJPD Kab. Jepara Th. 2005-2025

RPJMD Kab. Jepara Th. 2007-2012

Renstra SKPD Th. 2007-2012

RKPD Kab. Jepara

Renja SKPD

6


Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 20072012 dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (Renstrada Provinsi Jawa Tengah Tahun 20032008). Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud Dan Tujuan 1.3. Landasan Penyusunan 1.4. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika Penyusunan KONDISI UMUM DAERAH 2.1. Kondisi Geografis Dan Tata Ruang Wilayah 2.2. Demografi 2.3. Perekonomian Daerah 2.4. Sosial Budaya Daerah 2.5. Prasarana Dan Sarana Daerah 2.6. Pemerintahan Umum 2.7. Isu-Isu Pembangunan

7

BAB III

VISI DAN MISI 3.1. Visi 3.2. Misi BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Jepara 4.2. Faktor-Faktor Kunci dan Asumsi Keberhasilan BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.2. Arah pengelolaan Belanja Daerah 5.3. Kebijakan Umum Anggaran BAB VI KEBIJAKAN UMUM DAERAH BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Misi Pertama 7.2. Misi Kedua 7.3. Misi Ketiga 7.4. Misi Keempat 7.5. Misi Kelima 7.6. Misi Keenam BAB VIII PENUTUP 8.1. Program Transisi 8.2. Kaidah Pelaksanaan

8


Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 1.004,132 km2 dengan panjang garis pantai 72 km. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km2) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km2). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering, sebesar 740,052 km2 (73,70%) sisanya merupakan tanah sawah, sebesar 264,080 km2 (26,30%).

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN TATA RUANG WILAYAH 2.1.1

Gambar 2.1 Letak Kabupaten Jepara dalam Konstalasi Jawa Tengah

Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasar letak geografis wilayah, maka Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Nopember-April dipengaruhi oleh musim Barat sedang musim kemarau antara bulan Mei-Oktober yang dipengaruhi oleh angin musim Timur. Sedangkan jumlah curah hujan ± 2.464 mm, dengan jumlah hari hujan 89 hari. Suhu udara Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 °C dan tertinggi sekitar 33,71 °C, dengan kelembaban udara rata-rata sekitar 84%.

JEPARA

Laut Jawa Pati Kudus Demak Semarang

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi sekitar 71 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 2 jam. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat dan Utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di Timur, serta Kabupaten Demak di Selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa, dimana untuk menuju ke wilayah tersebut sekarang dilayani oleh kapal ferry dari Pelabuhan Jepara dan kapal cepat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selain itu di Kepulauan Karimunjawa juga terdapat lapangan terbang perintis yang dapat didarati pesawat terbang berjenis kecil dari Semarang.

Dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan Kecamatan Karimunjawa yang berada di gugusan Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Sedangkan sebagian besar wilayah perairan tersebut dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimunjawa.

9

10


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Gambar 2.2 Peta Kabupaten Jepara

Kedung Keling Kembang Mayong Mlonggo Nalumsari Pecangaan Tahunan Welahan Jumlah

43,063 231,758 108,124 65,043 102,955 56,965 35,399 38,906 27,642 1.004,132

18 20 11 18 16 15 12 15 15 194

63 116 77 75 89 78 58 74 44 990

250 551 324 383 509 365 333 315 216 4.540

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2005

Secara topografi Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan Selatan, wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa.

Secara administratif wilayah seluas 1.004,132 km² tersebut terdiri atas 14 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 11 kelurahan, seperti terlihat dalam tabel berikut. Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Luas, Desa/Kelurahan, RW dan RT No. Kecamatan Luas (km2) Desa/Kel RW RT 1. Jepara 24,667 16 81 291 2. Bangsri 85,352 12 120 433 3. Batealit 88,879 11 51 282 4. Kalinyamatan 24,179 12 50 236 5. Karimunjawa 71.200 3 14 52

11

Tabel 2.2 Ketinggian Permukaan Tanah Kecamatan Ketinggian No Kecamatan (mdpl) 1. Jepara 0 – 50 2. Bangsri 0 – 594 3. Batealit 68 – 378 4. Kalinyamatan 2 – 29 5. Karimunjawa 0 – 100 6. Kedung 0–2 7. Keling 0 - 1.301 8. Kembang 0 - 1.000 9. Mayong 13 – 438 10. Mlonggo 0 – 300

12


11. 12. 13. 14.

Nalumsari Pecangaan Tahunan Welahan

13 – 736 2 – 17 0 – 46 2–7


Dengan kondisi topografi demikian, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0 - 2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Berdasar data tersebut di atas, bagian daratan utama Kabupaten Jepara terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang merupakan kawasan pada lereng Gunung Muria. Kondisi ini menyebabkan sistem hidrologinya mengalir beberapa sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Dimana karakteristik kontur wilayah, menyebabkan sungai mengalir dari daerah hulu di bagian timur dan selatan ke daerah hilir bagian utara dan barat. Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu dibagian timur (Gunung Muria) ke arah barat (barat daya, barat, dan barat laut) yaitu daerah hilir (laut Jawa). Pada daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis tanah berikut Andosol

13

coklat, terdapat diperbukitan bagian utara dan puncak Gunung Muria seluas 3.525,469 Ha, Regosol terdapat dibagian utara seluas 2.700,857 Ha, Alluvial terdapat di sepanjang pantai utara seluas 9.126,433 Ha, Asosiasi Mediterian terdapat di pantai barat seluas 19.400,458 Ha dan Latosol yang merupakan jenis tanah paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha. 2.1.2

Tata Ruang Wilayah

Tata ruang wilayah merupakan salah satu hal yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara, hal ini mengacu pada petunjuk perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Kabupaten Jepara, pengembangan wilayah Kabupaten Jepara terbagi dalam 6 Sub Wilayah Pembangunan (SWP) berikut ini: 1.

SWP I : Jepara Jangkauan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung dan Batealit. Potensi pengembangan meliputi sektor industri kerajinan, perikanan dan pariwisata.

2.

SWP II : Bangsri Jangkauan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Bangsri, Kembang dan Mlonggo. Potensi pengembangan meliputi sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan serta sektor energi (PLTU).

3.

SWP III : Pecangaan Jangkauan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan dan Welahan. Potensi pengembangan meliputi sektor industri kerajinan dan pertanian tanaman pangan.

4.

SWP IV : Karimunjawa Jangkauan pelayanan

meliputi

wilayah

Kecamatan

14


Karimunjawa. Potensi pengembangan meliputi sektor perikanan, peternakan, pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup serta perhubungan laut. 5.

6.

SWP V : Keling Jangkauan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Keling. Potensi pengembangan meliputi sektor perkebunan, peternakan dan perikanan. SWP VI : Mayong Jangkauan pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Mayong dan Nalumsari. Potensi pengembangan meliputi sektor kerajinan, perdagangan dan pertanian tanaman pangan.

Sebagai gambaran saat ini penggunaan lahan di Kabupaten Jepara dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1. Penggunaan lahan Rural atau Pedesaan yang meliputi penggunaan tanah sawah, tegalan, kebun campur, tambak dan perkebunan, yang menyebar pada beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara. 2. Penggunaan lahan Urban atau Pusat Keramaian yang meliputi penggunaan tanah perumahan, perekonomian, jasa, perdagangan, industri dan lain sebagainya, yang tersebar di bagian Utara, Tengah dan Selatan wilayah Kabupaten Jepara. 3. Penggunaan lahan Enviromental Conservation atau konservasi lingkungan yang meliputi penggunaan lahan pada daerah perairan Kepulauan Karimunjawa. Sebagai gambaran proporsi pola tata guna lahan Kabupaten Jepara seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.3 Pola Tata Guna Lahan Kabupaten Jepara No. Lahan Luas (Ha) 1. Bangunan / Pekarangan 28,269 2. Tegalan / Kebun 18,312 3. Sawah 26,411

15

4. 5. 6. 7.

Tambak Hutan Perkebunan Penggunaan lainnya

1,203 19,096 3,954 2,795


Dari data diatas diketahui bahwa luas bangunan dan pekarangan sudah mendominasi tata guna lahan di Kabupaten Jepara atau mencapai 28,26% dari luas Jepara. Kemudian disusul berturutturut berikutnya adalah luas sawah yang mencapai 26,40%, hutan sekitar 19,08% dan tegalan atau kebun seluas 18,30%. Sedangkan yang lain seperti tambak, perkebunan dan penggunaan lainnya luasnya relatif kecil atau dibawah lima persen. Selanjutnya, pola tata guna lahan tersebut di atas dapat dirinci dalam penggunaan tanah (untuk tanah sawah dan tanah kering) sebagai berikut: Tabel 2.4 Penggunaan Tanah Sawah dan Tanah Kering No. Penggunaan tanah Luas 1 2 3 1. Tanah Sawah 26.408.004 • Pengairan Tehnis 5.380,935 • Pengairan Setengah Teknis 3.398,250 • Pengairan Sederhana PU 10.388,087 • Pengairan Non PU 2.144,014 • Tadah Hujan 5.096,718 2. Tanah Kering 74.005,185 • Tanah Bangunan dan 28.269,382 Halaman • Tegalan 18.311,364 • Padang Rumput 15,000 • Rawa tidak ditanami 21,000

16


1

Dalam kerangka tata guna lahan, agar dalam lima tahun kedepan dicapai pertumbuhan wilayah tertinggal, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Jepara mengarah pada wilayah utara yaitu pada Kepulauan Karimunjawa dan ke arah timur dari Jepara sepanjang garis pantai. Gambar 2.3 Skenario Pengembangan Wilayah Kabupaten Jepara

• Tambak 1.202,282 • Kolam 9,545 • Tanah yang tidak 330,700 diusahakan • Tanah untuk Kayu-Kayuan 1.535,462 • Hutan Negara 17.562,271 2 3 • Perkebunan Negara 3.954,288 • Tanah untuk Lainnya 2.793,891 Jumlah 100.413,189 Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2005

Guna menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan nasional, maka Kabupaten Jepara dijadikan salah satu daerah produksi pangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Perda tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan antara Bupati atau Walikota se-Jawa Tengah untuk mempertahankan lahan sawah yang produktif dari alih fungsi lahan. Desakan globalisasi yang terjadi sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek pembangunan di Kabupaten Jepara, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam pengembangan wilayah serta berpengaruh kuat pada kebutuhan lahan untuk pembangunan. Penggunaan lahan tersebut merupakan cerminan atau perwujudan interaksi antara manusia dengan tingkat teknologi yang dimiliki, jenis usaha, kondisi fisik dan jumlah penduduk yang ada dalam wilayah tersebut. Sehingga pola penggunaan lahan tersebut akan mencirikan kegiatan masyarakat yang mendiami daerah yang bersangkutan. Berdasar hal-hal tersebut sudah saatnya diperlukan penyusunan RTRW dan RDTR untuk periode 10 (sepuluh) tahun ke depan dengan memperhatikan lingkungan yang keberlanjutan.

17

Aspek lain yang terkait dengan tata ruang adalah aspek pertanahan. Kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat. Apabila pada tahun 2002 sertifikat tanah yang diterbitkan untuk semua jenis hak berjumlah 235.503, pada tahun 2006 menjadi 256.748 atau meningkat sebesar 9%.

No.

Tanah Bersertifikat

Tabel 2.5 Jumlah Sertifikat Tanah Jumlah Penerbitan Sertifikat s.d 2003 2004 2005 2006 2002

s.d 2006

18


1. 2. 3. 4.

Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai Jumlah

234.252 752

3.227 14

5.923 123

4.981 386

5.921 524

254.304 1.799

13

0

0

0

0

13

486 13 48 19 66 632 235.503 3.254 6.094 5.386 6.511 256.748

berkurang dimana pada saat ini hampir sebagian besar hutan dalam kondisi gundul akibat penebangan liar. Akibat kondisi tersebut terjadi peningkatan kejadian bencana alam berupa banjir dan erosi, dimana pada tahun 2000 jumlah banjir terjadi 7 kali dan tahun 2005 meningkat menjadi 18 kali. Namun secara umum jumlah bencana pada tahun 2006 menurun menjadi 6 kali.

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara, Tahun 2006

Permasalahan umum tata ruang adalah peningkatan perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi non pertanian dan ketidakkonsistenan penggunaan lahan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang, sedangkan masalah pertanahan adalah masih banyaknya petak tanah yang belum bersertifikat. 2.1.3

Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup dalam waktu satu dasa warsa terakhir cenderung mengalami penurunan kualitas, hal ini ditandai dengan bertambahnya lahan kritis, meningkatnya pencemaran lingkungan, dan berkurangnya hutan produktif serta terjadinya bencana alam. Salah satu indikator kualitas lingkungan hidup ditunjukkan dari luasnya lokasi lahan kritis. Berdasarkan data diketahui bahwa luas lahan kritis semakin meningkat, tahun 2003 seluas 37.046,66 Ha menjadi 47.183 Ha pada tahun 2004, atau mengalami peningkatan sebesar 27,36%. Sedangkan pada tahun 2006 bertambah menjadi 56.120 Ha. Jumlah kawasan lindung yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2006 terdiri dari taman nasional 1 buah, cagar alam 2 buah, hutan lindung 2 buah dan cagar budaya 4 buah. Kondisi hutan pada tahun 2006 secara kuantitas tidak terjadi pengurangan luas lahan, hutan negara dan lahan tanaman kayu-kayuan seluas 190,96 km2 serta hutan lindung seluas 42,440 km2 dan hutan suaka alam dan wisata 0,71 km2.. Namun ternyata secara kualitas kondisi hutan jauh

19

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tabel 2.6 Jumlah Bencana Alam Frekuensi 12 15 20 13 18 6 Sumber: Bakesbanglinsos Kabupaten Jepara, 2006

Permasalahan pokok pengembangan lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang konsistennya penegakan hukum. Lingkungan hidup menjadi isu sentral hampir disemua daerah, baik saat ini maupun masa mendatang. Pada masa datang kerusakan lingkungan yang disebakan oleh hal-hal diatas akan semakin banyak, untuk itu isu ini harus mendapat perhatian khusus agar dampak yang ditimbulkan dapat dieliminir. 2.2 DEMOGRAFI Jumlah penduduk Kabupaten Jepara 5 (lima) tahun terakhir meningkat dari jumlah 979.025 jiwa pada tahun 2002 menjadi 1.078.037 jiwa pada tahun 2005. Ini menunjukkan, bahwa terjadi

20


pertambahan penduduk sebesar 99.012 jiwa dalam waktu lima tahun atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,55% per tahun. Sedangkan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Jepara hanya sekitar 3,27% dari jumlah penduduk Jawa Tengah (32,91 Juta jiwa). Berdasar hasil registrasi penduduk pada tahun 2005, jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasar jenis kelamin terdiri dari 542.510 laki-laki dan 535.527 perempuan. Hal tersebut menunjukkan rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan (rasio jenis kelamin) sekitar 0,987 yang berarti setiap 1.000 penduduk laki-laki terdapat 987 penduduk perempuan.

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pertumbuhan Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah (%) 2002 488.546 490.478 979.025 2003 516.546 523.281 1.039.827 6,21 2004 526.387 533.251 1.059.638 1,91 2005 542.510 535.527 1.078.037 1,74 2006* 512.951 515.757 1.028.713 3,23

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2005 dan *Disnakedukcapil

Berdasar data di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk tiga tahun terakhir (2003-2005) cenderung menurun, namun dengan angka sementara (2006) ternyata terjadi pertumbuhan yang meningkat. Proporsi jumlah penduduk perempuan sampai dengan tahun 2004 lebih besar daripada laki-laki. Namun sejak tahun 2006 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan.

21

Tabel 2.8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk No

Kec

1. 2. 3.

Jepara Bangsri Batealit Kalinyamata n Karimunjawa Kedung Keling Kembang Mayong Mlonggo Nalumsari Pecangaan Tahunan Welahan

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14

Jumlah

2004

2005

2006*

Jumlah

Kepadatan

Jumlah

Kepadatan

Jumlah

Kepadatan

73.980 91.420

2.999 1.071

75.265 93.007

2.999 1.071

67.904 85.158

2,752 0,997

73.382

826

74.656

826

69.367

0,780

55.332

2.288

56.292

2.288

53.564

2,215

8.439 68.915 113.776 63.560 79.633 125.767 68.076 73.734 93.772 69.852 1.059.6 38

119 1.600 491 588 1.224 1.222 1.195 2.083 2.410 2.527

8.586 70.112 115.752 64.664 81.016 127.951 69.258 75.014 95.400 71.064 1.078.03 7

119 1.600 491 588 1.224 1.222 1.195 2.083 2.410 2.527 1.073

8.585 65.382 111.972 64.283 79.035 123.577 70.844 70.007 91.898 67.132 1.028.71 3

0,120 1,518 0,483 0,594 1,215 0,001 1,243 1,977 2,362 2,428

1.055

18,685

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2004-2005 dan *Disnakerdukcapil

Atas dasar data di atas penyebaran penduduk Kabupaten Jepara masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Jepara dan yang terendah adalah Kecamatan Karimunjawa. Gambaran sosial ekonomi masyarakat memang dapat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Namun demikian tingkat kepadatan yang ideal di Kabupaten Jepara tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tergantung pada potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di Kabupaten tersebut dalam memanfaatkan potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Jepara menyadari bahwa ukuran kepadatan penduduk suatu Kabupaten akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi Kabupaten dan kondisi penduduk antar kecamatan di Kabupaten Jepara yang bervariasi.

22


Tabel 2.9 Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Jumlah Penduduk 2007 1.128.681 2008 1.154.634 2009 1.180.587 2010 1.206.540 2011 1.232.492 2012 1.258.445 Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2002-2005, Diolah

Untuk dapat mengetahui perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif, maka dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan komposisi umur.

sebesar 331.738 dengan angka ketergantungan 44,87%. yang berarti 1 orang penduduk usia produktif menanggung 2 orang penduduk tidak produktif. Gambar 2.4 Piramida Penduduk Tahun 2005 11981 70 – 74

16317 22411

60 – 64

33921 34395

50 – 54

42873 52554

40 – 44

66943 81876 85444

30 – 34

98513

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun

0 –14 2002 285.762 2003 303.544 2004 309.328 2005 314.698 2006* 296.604 Sumber: Jepara *Disnakerdukcapil

Usia 15 – 64 647.194 688.373 700.430 712.630 709.389 Dalam

65 keatas 46.069 47.910 49.844 50.709 22.720 Angka Tahun

114313 107065

10 – 14

105137

Jumlah 979.025 1.039.827 1.059.602 1.078.037 1.028.713 2002-2005

101798

20 -24

102496

0 – 4 0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Sumber: Jepara Dalam Angka 2005, Diolah

dan

Berdasarkan komposisi umur penduduk, maka dapat dilihat bentuk struktur atau piramida penduduknya. Dari sudut pandang ini, penduduk Kabupaten Jepara tergolong dalam ciri Expansive yakni sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda atau produktif (15-64 tahun) yaitu sekitar 66,1%. Prosentase tersebut menunjukan angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 th keatas) pada tahun 2006 (menggunakan angka sementara)

23

Jepara sebagai pusat perdagangan dan industri furnitur atau meubelair, serta adanya rencana pembangunan pembangkit listrik energi alternatif, membawa konsekuensi daerah ini sebagai tujuan mobilitas penduduk baik karena alasan pekerjaan maupun alasan usaha. Dari data yang ada menunjukkan bahwa migran ke Kabupaten Jepara tiga tahun terakhir naik dari 224 jiwa tahun 2002 menjadi 2.421 pada tahun 2005. Perbandingan penduduk yang datang dengan yang pergi pada tahun 2006 (angka sementara) menunjukan rasio 1 : 5,41. Hal tersebut menunjukkan penduduk yang datang lebih besar daripada penduduk yang pergi keluar Jepara.

24


Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Migrasi Migran Laki-laki Perempuan Penduduk Datang 2003 127 97 2004 132 170 2005 1.225 1.196 2006* 546 397 Penduduk Pergi 2003 152 141 2004 207 174 2005 262 230 2006* 737 702 Sumber: Jepara Dalam *Disnakerdukcapil

Angka

Tahun

Jumlah

Tahun 2002 2003 2004 2005 2006*

224 202 2.421 937

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2002-2005

293 381 491 1.439 2003-2005

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Penduduk Persentase Penduduk Miskin 979.025 142.273 14,5% 1.039.872 144.227 13,9% 1.059.638 143.907 13,6% 1.078.037 147.780 13,7% 1.118.344 148.597 13,3%

dan

Dari data pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, beban tanggungan penduduk non produktif, jumlah penduduk pencari kerja dan banyaknya penduduk migran, hal ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada tahun 2002 sebanyak 142.273 Jiwa atau 14,5% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2006 (dengan menggunakan angka sementara) naik menjadi 148.597 Jiwa atau 13,3%, sehingga selama tiga tahun jumlah penduduk miskin naik sebesar 817 iwa. Namun dilihat dari proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, persentase penduduk miskin turun sebesar 0,4%.

Apabila dirinci dari sisi tahapan keluarga sejahtera tampak bahwa jumlah keluarga Pra Sejahtera pada tahun 2001 sebesar 105.640 KK atau 42,29% dari jumlah penduduk sedangkan tahun 2006 (angka sementara) sebesar 101.871 KK atau 36,80% dari jumlah penduduk. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah keluarga Pra Sejahtera sebesar 1.081 KK, artinya terjadi sedikit peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Permasalahan umum di bidang kependudukan adalah pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan masih tingginya jumlah keluarga Pra Sejahtera. Tabel II.13 Penduduk Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera Tahap Keluarga Sejahtera 1 Pra Sejahtera Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera III Sejahtera III+ KK Berumah Tidak layak

2002 2 105.489 (41,15) 36.784 32.554 59.108 22.431 6.984

2003 3 105.116 (40,33) 39.111 34.380 59.802 23.401 6.984

Tahun 2004 4 102.582 (38,52) 41.325 36.637 61.856 23.875 7.095

2005 5 102.952 (37,98) 44.828 37.296 61.219 24.761 7.881

2006* 6 101.871 (36,80) 48.056* 41.570* 62.828* 24.911* 16.973*

Sumber: Jepara Dalam Angka Tahun 2001-2005 dan *Kantor KB Daerah

25

26


Dilihat dari sisi keluarga berencana, kondisi Kabupaten Jepara menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2001 sebanyak 181.846 PUS sedangkan tahun 2005 sebanyak 198.354 PUS. Kondisi ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah peserta KB Aktif yang cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2001 persentase peserta KB mencapai 73,09% tetapi sebaliknya pada tahun 2005 mengalami penurunan hingga 74,96%. Pada tahun 2001 peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mencapai 20,31% dari PUS tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan yang cukup besar karena hanya mencapai 18,42% dari PUS. Hal ini berarti akan meningkatkan potensi fertilitas. Permasalahan pokok Keluarga Berencana adalah makin menurunnya persentase cakupan peserta KB aktif dan menurunnya pencapaian peserta KB MKJP.

Kabupaten Jepara lima tahun kedepan adalah adanya rencana pembangunan pembangkit listrik energi alternatif dan pembangunan Jepara The World Carving Centre, dimana pembangunan kedua hal tersebut akan membawa dampak yang sangat luas baik dalam ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Pada bidang ekonomi pembangunan pembangkit listrik energi alternatif akan meningkatkan perputaran roda perekonomian daerah, hal tersebut berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, berkembangnya usaha kecil dan besar, sarana prasarana (transportasi dan pelabuhan batubara), serta meningkatnya pendapatan daerah.

2.3 PEREKONOMIAN DAERAH

2.3.1

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jepara dibutuhkan analisis indikator ekonomi berbagai sektor pembangunan. Hasil analisis tersebut merupakan pijakan, dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Jepara kurun waktu lima tahun kedepan. Analisis ekonomi dilakukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang sustainable melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah yang lebih luas. Dalam pengertian tersebut, analisis indikator ekonomi diarahkan untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar kawasan di dalam wilayah kabupaten dan keterkaitan ekonomi antar wilayah kabupaten. Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai karakteristik perekonomian wilayah dan ciriciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi basis ekonomi kabupaten, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi wilayah.

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Jepara secara umum, maka berikut akan disajikan melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB. Berikut akan diuraikan pertumbuhan PDRB dan kontribusi sektor PDRB selama empat tahun terakhir (2002-2005), serta proporsi PDRB Kabupaten Jepara pada PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2000. Hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat menjelaskan besamya peran masing-masing sektor ekonomi. Apabila diurutkan, maka sektor unggulan pertama adalah industri pengolahan. Kemudian sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran hampir menduduki urutan berikutnya. Berdasar hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketiga sektor yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan andalan utama Kabupaten Jepara saat ini karena kontribusinya cukup besar.

Sedangkan hal yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi

27

Berdasarkan gambaran sepintas tentang perekonomian daerah di atas berikut akan diuraikan tentang struktur perekonomian daerah terkait kontribusinya terhadap wilayah dan ciri-ciri ekonomi wilayah, berdasar basis ekonomi dan sektor-sektor unggulan. Struktur Perekonomian

28


Tabel 2.14 PDRB Menurut Atas Dasar Harga Berlaku No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keu, Persewa Bang, Jasa Prsh Jasa-Jasa PDRB Pertumbuhan PDRB (%) Jumlah Penduduk (Jiwa) Pdpt Per Kapita (Juta Rp)

9.

Jasa-Jasa

0,0905 1,00

PDRB

0,0922 1,00

0,0921 1,00

0,0930 1,00

Sumber: PDRB Kab. JEPARA (BPS Kab. JEPARA) (diolah)

Tahun (dalam jutaan) 2003 979.335,58 21.436,69 1.091.711,33 47.435,02 158.733,00 871.196,19

2004 1.032.658,97 24.949,29 1.182.686,82 57.738,79 195.003,46 939.789,87

2005 1.167.223,12 30.023,79 1.324.324,87 63.453,56 256.357,25 1.057.925,67

2006* 1.233.726,48 33.008,59 1.405.710,36 74.984,04 293.969,89 1.124.316,20

Untuk mengetahui kondisi terkahir, maka berikut akan digambarkan masing-masing Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2006. Dengan demikian dapat terlihat dengan jelas sektor-sektor yang merupakan andalan utama saat ini, karena kontribusinya yang besar.

236.001,79 241.547,92 363.084,17 4.010.481,69 0,097242 1.039.827 3,856

254.434,37 292.396,58 404.058,32 4.383.716,47 0,093065 1.059.638 4,136

320.410,83 336.151,97 462.293,07 5.018.164,13 0,144728 1.078.037 4,654

337.348,30 380.563,27 498.867,05 5.382.494,15 0,128991 1.118.344 4,87

Gambar 2.5 Kontribusi PDRB Menurut Dasar Harga Berlaku Tahun 2006*

9%

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara 2002-2005

23%

7%

Secara rinci kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB selama empat tahun ditunjukkan pada tabel berikut. Ketiga sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusinya selama empat tahun menunjukkan angka yang relatif besar atau diatas 20% dari PDRB.

6%

1%

21%

26% 6%

1%

Tabel 2.15 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku No.

Sektor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel Dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keu, Persewa, Bangunan, Jasa Persh

2003 0,2442 0,0053 0,2722 0,0118 0,0396 0,2172 0,0588 0,0602

Tahun 2004 2005 0,2356 0,2326 0,0057 0,0060 0,2698 0,2639 0,0132 0,0126 0,0445 0,0511 0,2144 0,2108 0,0580 0,0639 0,0667 0,0670

2006* 0,2274 0,0063 0,2593 0,0145 0,0570 0,2076 0,0628 0,0725

29

Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas dan Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keu, Persewa, Bangunan, Jasa Persh

Jasa-Jasa

Sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2000, sumbangan tertinggi terhadap pembentukan PDRB empat tahun

30


terakhir juga pada sektor industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara rinci PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut.

Namun ketiga sektor utama pembentuk PDRB tersebut, pada tahun 2005 dibanding empat tahun sebelumnya tahun 2002 kontribusinya turun. Sedangan kontribusi terendah terhadap PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian. Tabel 2.16 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tabel 2.15 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 No.

Lapangan Usaha

1 1. 2.

2

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Resto Pengangkutan dan Komunikasi Keu, Persewa Bang Jasa Prsh Jasa-Jasa PDRB Pertumbuhan PDRB (%) Jumlah Penduduk (Jiwa) Pdpt Per Kapita (Juta Rp)

2003 3 792.332,95 15.247,48

Tahun (dalam Jutaan) 2004 2005 4 5 809.671,47 844.812,04 16.507,63 17.844,75

2006* 6 868.239,19 19.003,29

873.110,09 18.887,87 126.399,76 700.875,22

901.598,32 21.687,24 141.938,91 721.304,63

931.381,96 23.328,22 157.836,02 748.785,34

952.214,90 24.904,52 178.631,39 766.533,55

173.894,49

179.625,72

186.349,48

191.654,10

172.080,99

189.182,63

199.311,83

214.703,22

274.009,73 3.146.838,58 0,037600

291.192,17 3.272.708,72 0,039999

301.509,83 3.411.159,47 0,042305

315.226,53 3.531.110,66 0,042254

1.039.827

1.059.638

1.078.037

1118343,5

3,026

3,088

3,164

3,159

No.

Sektor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel Dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keu, Persewa Bangunan, Jasa Persh. Jasa-Jasa

8. 9.

PDRB

2003 0,2518 0,0048 0,2775 0,0060 0,0402 0,2227 0,0553

Tahun 2004 2005 0,2474 0,2477 0,0050 0,0052 0,2755 0,2730 0,0066 0,0068 0,0434 0,0463 0,2204 0,2195 0,0549 0,0546

0,0547 0,0871

0,0578 0,0890

0,0584 0,0884

0,0612 0,0894

1,00

1,00

1,00

1,00

2006* 0,2457 0,0054 0,2690 0,0071 0,0515 0,2167 0,0542

Sumber : PDRB Kabupaten Jepara 2002-2005

Untuk mengetahui proporsi tiap sektor pembentuk PDRB berdasar harga konstans pada tahun 2000, berikut akan digambarkan masing-masing sektor seperti pada gambar berikut ini. Dengan demikian dapat diketahui besarnya proposi sektor-sektor pada tahun 2006 (angka sementara) yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jepara.

Sumber : PDRB Kabupaten Jepara 2002-2005

Dilihat dari kontribusi terbesar dari PDRB Kabupaten Jepara atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

31

32


Gambar 2.6 Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan Angka Dasar Harga Konstan Tahun 2006*

2003 2004 2005 2006*

4.010.481,69 4.383.716,47 5.018.164,13 5.382.494,14

171.881.877,04 193.435.263,05 234.435.323,31 255.168.542,00

2,33% 2,27% 2,14% 2,11%


612%

894%

Dari data tersebut di atas tampak bahwa PDRB Kabupaten Jepara mengalami peningkatan rata-rata 11,16%, namun apabila dibandingkan dengan PDRB Jawa Tengah selama empat tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Jepara tumbuh di bawah nilai PDRB Jawa Tengah.

2457%

542% 54%

2.3.2 2167% 2690%

515% 71% Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas dan Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keu, Persewa Bangunan, Jasa Persh.

Jasa-Jasa

Dalam melihat perkembangan struktur ekonomi daerah dalam konstalasi regional Provinsi Jawa Tengah, maka proporsi PDRB Kabupaten Jepara dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Sehingga akan dapat diketahui besarnya proporsi PDRB Kabupaten dalam membentuk PDRB Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.17 Perbandingan PDRB Harga Berlaku Jepara-Jateng Tahun 2002

Jepara 3.655.056,45

PDRB (Dalam Juta Rupiah) Jateng % PDRB Jepara thd Jateng 151.968.825,74 2,41%

33

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Kondisi ekonomi di Kabupaten Jepara selama ini didukung oleh kebesaran industri mebelair sehingga Jepara dikenal sebagai kota ukir, dimana terdapat sentra kerajinan ukiran kayu (Pusat kerajinan ini di Kecamatan Tahunan dan Jepara) yang ketenarannya hingga ke luar negeri. Banyaknya usaha mebelair ternyata mampu mendongkrak sektor industri pengolahan, sehingga menjadi leading sector dalam perekonomian. Sektor ini dibanding delapan sektor lainnya memberikan kontribusi paling besar bagi produk domestik regional bruto (PDRB). Selain itu, di Kabupaten Jepara juga banyak terdapat tempat pariwisata yang sangat memikat wisatawan, sehingga sektor ini juga selama ini memberikan kontribusi yang cukup baik bagi pendapatan daerah. Pertumbuhan sektor ekonomi menurut lapangan usaha tidak semuanya menunjukan pertumbuhan yang positif, namun sebagian besar mengalami pertumbuhan diantaranya adalah sektor pertanian tumbuh sebesar 6,08%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,48%, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8,56%, sedangkan sektor konstruksi sudah mulai tumbuh sebesar 1,63%. Dengan performa pertumbuhan tersebut, kontribusi terbesar didominasi oleh sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 10,54%.

34


Tabel. 2.18 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Menurut Harga Konstan 2000 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh Jasa-jasa PDRB Total

2003 0,09 0,13 0,07 0,37 0,33 0,08 0,07 0,19 0,10 0,0401

2004 0,05 0,16 0,08 0,22 0,23 0,08 0,08 0,21 0,11 0,0376

2005 0,13 0,20 0,12 0,10 0,31 0,13 0,26 0,15 0,14 0,0399

2006* 0,085 0,185 0,115 0,115 0,35 0,12 0,215 0,165 0,125 0,0423


Untuk mengetahui sektor ekonomi basis dilakukan penghitungan nilai LQ (Location Quotient) dengan mempertimbangkan kondisi PDRB Kabupaten Jepara terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Melalui perhitungan nilai LQ, dapat diketahui sektor basis Kabupaten Jepara. Tabel 2.19 Nilai LQ Menurut Harga Konstan Tahun 2000 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh

2002

2003

2004

2005

1,12 0,47 0,89 0,77 0,67 1,06 1,17

1,20 0,48 0,87 0,79 0,75 1,04 1,15

1,17 0,51 0,85 0,84 0,79 1,05 1,14

1,18 0,51 0,85 0,83 0,83 1,04 1,12

1,42

1,52

1,64

1,65

Jasa-jasa

0,96

0,87

0,88

0,88

Berdasar nilai LQ dapat diketahui bahwa beberapa sektor basis dapat atau berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Jepara. Sesuai data PDRB tahun 2005 sektor yang paling utama adalah Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, karena sektor tersebut memiliki nilai LQ tertinggi. Disusul kemudian oleh sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan, hotel dan restauran. Sedangkan beberapa sektor basis lainnya nilainya dibawah satu. Hasil dari penghitungan LQ menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan walaupun memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Jepara, ternyata untuk tingkat Jawa Tengah sektor ini bersaing dengan daerah lain. Bahkan nilai LQ tidak lebih dari satu. 2.3.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita Perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Jepara tidak hanya dilihat dari PDRB sektoral, tetapi juga harus diperhatikan perkembangan PDRB per kapita dan pendapatan per kapita dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Gambaran mengenai PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Selama empat tahun perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jepara selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,17%, kenaikan PDRB tersebut sejalan dengan kenaikan Pendapatan Perkapita setiap tahun rata-rata naik sebesar 7,70%.

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara 2002-2005, Diolah

35

36


Tabel 2.20 PDRB, Penduduk dan PDRB Perkapita Menurut Harga Berlaku No.

Tahun

PDRB Berlaku

1. 2. 3. 4. 5.

2002 2003 2004 2005 2006*

3.655.056,44 4.010.481,69 4.383.716,47 5.018.164,13 5.382.494,15

Jumlah Penduduk 979.025 1.039.827 1.059.638 1.078.037 1.118.344

PDRB Per Kapita 3.733.363.745 3.856.873.970 4.136.994.398 4.654.908.997 4.856.724.324

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara 2002-2005 dan Jepara Dalam Angka 2002-2005

Sedangkan perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan selama empat tahun tidak selalu naik. Pada tahun 2003 PDRB perkapita mengalami penurunan 2,31%. Walaupun demikian ternyata selama empat tahun terakhir secara rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Jepara menunjukkan kenaikan sebesar 2,27%, dan kenaikan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan selama empat tahun naik rata-rata sebesar 3,99%. Tabel 2.21 PDRB, Penduduk dan PDRB Perkapita Menurut Harga Konstan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun 2002 2003 2004 2005 2006*

PDRB Berlaku 3.032.806,34 3.146.838,58 3.272.708,72 3.411.159,47 3.531.110,66

Jumlah Penduduk 979.025 1.039.827 1.059.638 1.078.037 1.118.344

PDRB Per Kapita 3.097.782.324 3.026.309.742 3.088.515.814 3.164.232.276 3.159.599.021

Sumber: PDRB Kabupaten Jepara 2002-2005 dan Jepara Dalam Angka 2002-2005

37

2.3.4

Pertumbuhan Ekonomi Secara Agregat Tabel 2.22 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Tahun No (%) 1. 2002 4,01 2. 2003 3,76 3. 2004 4,00 4. 2005 4,23 5. 2006 4,28

-0,07 0,42 0,19 0,05


Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara setiap tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2003 yang mengalami penurunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2004. Tabel 2.23 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi No Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 1. 2007 4,39 2. 2008 4,51 3. 2009 4,62 4. 2010 4,74 5. 2011 4,85 6. 2012 4,97 Sumber: PDRB Kabupaten Jepara 2002-2005, Diolah

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada Tahun 2012 dengan skenario optimis sebesar 4,97%, maka optimalisasi kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara diarahkan pada pilihan alternatif kebijakan di bidang ekonomi yang dapat menciptakan multiplier effect dan peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan dorongan investasi pada berbagai sektor yang potensial untuk mendorong peciptaan

38


PDRB yang diikuti dengan peningkatan efisiensi terhadap pembiayaan investasi. 2.3.5

Gambar 2.7 Grafik Laju Perkembangan Inflasi 20

Inflasi

Selama empat tahun terakhir (2002-2005) laju perkembangan inflasi Kabupaten Jepara menunjukan angka yang fluktuatif tiap tahunnya. Nilai inflasi terendah pada tahun 2004 sebesar 5,65% sedangkan inflasi tertinggi sebesar 14,36% terjadi pada tahun 2006. Rata-rata laju perkembangan inflasi selama empat tahun adalah sebesar 10,34%. Tabel 2.24 Laju Inflasi Tahun Laju Inflasi (%) 2002 9,51 2003 5,88 2004 5,65 2005 16,29 2006* 14,36

15 10 5 0 Series1

2.3.6


Berdasarkan data diatas perkembangan inflasi Kabupaten Jepara secara grafis selama lima tahun (2002-2006) terlihat sebagai berikut.

Series1

2002

2003

2004

2005

2006

9,51

5,88

5,65

16,29

14,36

Investasi

Proses investasi di Kabupaten Jepara lima tahun terakhir berlangsung cukup baik, yang mana investasi tersebut mendukung perekonomian tumbuh dengan baik. Hal ini diperkuat dengan Kabupaten Jepara berhasil meraih prestasi sebagai Juara I Pro Investasi Tahun 2006, menyusul prestasi yang pernah diraih pada tahun 2005 sebagai Juara II yang pro investasi dari 35 kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Investasi yang ada di Kabupaten Jepara terdiri atas investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), serta investasi Non PMA dan PMDN. Kondisi PMA dan PMDN jumlahnya selalu naik empat tahun terakhir. PMA tahun 2003 sejumlah 84 buah bertambah menjadi 99 buah pada tahun 2006, sedangkan PMD pada tahun 2002 sebanyak 5 buah dan tahun 2006 menjadi 8 buah. Nilai persetujuan penerimaan modal bersih PMDN diperkirakan akan semakin meningkat pada

39

40


tahun 2011 sebesar 2 kali dari jumlah sebelumnya. Perkembangan investasi PMA dan PMDN tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.25 Jumlah Nilai PMDN dan PMA Jenis 2003 2004 2005 2006* PMDN 60.174,6 139.574,6 139.574,6 139.574,60 PMA 7.999.517,373 8.019.652,873 8.044.233,4 8.070.104,40 Sumber: Dinas Indagkoppm Kab. Jepara Tahun 2005

Untuk pembiayaan investasi Non PMDN atau PMA ini, diharapkan pada tahun 2011 akan mengalami peningkatan, baik jumlah kegiatan yang akan dibiayai maupun nilai investasinya, selengkapnya ada dalam tabel berikut. Tabel 2.26 Proyeksi PMA dan PMDN Tahun PMDN PMA 2007 211.034,6 8.088.691,0 2008 242.794,6 8.111.230,0 2009 274.554,6 8.133.769,0 2010 306.314,6 8.156.307,0 2011 338.074,6 8.178.846,0 2012 369.834,6 8.201.385,0 Sumber: Dinas Indagkoppm Kab. Jepara Tahun 2005, Diolah

Secara umum baik investasi PMA dan PMDN maupun Non PMA dan PMDN, diharapkan mengalami kenaikan secara signifikan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Selain itu didukung oleh keadaan daerah yang kondusif, peningkatan program-program promosi investasi, serta membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai dunia usaha maupun instansi pemerintah pusat, propinsi maupun daerah lainnya. Sehingga diharapkan Kabupaten Jepara dalam lima tahun ke depan dapat mengalami perkembangan investasi yang signifikan.

41

2.3.7

Perdagangan

Prospek perdagangan di Kabupaten Jepara cukup baik, sehingga mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan. Jumlah pengusaha kecil pada tahun 2006 sebanyak 9.608 orang meningkat tajam selama empat tahun terakhir. Seperti halnya pengusaha kecil, jumlah pengusaha menengah juga meningkat empat tahun terakhir menjadi 613 orang. Perdagangan yang mendukung perekonomian daerah dibedakan dalam perdagangan di dalam negeri dan ke luar negeri. Dimana jenis produk yang diperdagangkan terdiri dari berbagai macam produk. Produk Kabupaten Jepara yang diperdagangkan pada tingkat lokal maupun regional yang menonjol berupa tenun ikat troso dari sutra dan katun (sarung, sprei, korden, bahan baju), produk kerajinan daerah (mebel, ukiran, monel), industri pertambangan (batu gamping, pasir dan marmer). Beberapa jenis perdagangan juga keluar masuk pelabuhan Jepara antara lain kayu, kelapa, ikan, beras dan sapi. Sedangkan produk Kabupaten Jepara yang diekspor terdiri dari mebel, ukiran, kayu, kerajinan emas putih (monel) dan kerajinan anyaman (rotan dan bambu). Bahkan industri mebel ukir yang kini berkembang menjadi industri furniture merupakan industri andalan Jepara, dan sudah menjadi produk unggulan Jawa tengah dan Nasional serta mampu menerobos pangsa pasar di 58 negara. Di samping itu yang tak kalah membanggakan adalah keberadaan logam monel dalam bentuk kerajinan emas putih, juga telah merambah pasar ekspor, yaitu Timur Tengah dan Eropa. 2.3.8

Perindustrian

Kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan grafik peningkatan sejak krisis ekonomi tahun 1998, namun selama lima tahun terakhir menunjukkan kondisi penurunan. Pada tahun 2003 jumlah usaha industri kecil menengah

42


sebanyak 14.513 unit, tahun 2006 meningkat menjadi 15.895 unit. Luas kawasan industri selama empat tahun terakhir (2003-2006) tidak berubah yaitu seluas 832,608 Ha. Namun jumlah perusahaan industri sedang atau besar meningkat dari 24 unit (2004) naik menjadi 35 unit (2006). Kabupaten Jepara memiliki beberapa keunggulan komparatif antara lain jumlah tenaga kerja sektor industri mebel sangat besar, sedangkan keunggulan kompetitifnya antara lain kualitas produk industri yang sudah dikenal di manca negara. Jenis industri yang berkembang dan merupakan komoditi unggulan, antara lain kerajinan mebel, tenun ikat troso, konveksi, keramik/gerabah. 2.3.9

Pariwisata

Kepariwisataan yang ada di Kabupaten Jepara merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Jawa Tengah hal tersebut sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah. Kabupaten Jepara mempunyai potensi kepariwisataan yang sangat lengkap apabila dibandingkan dengan daerah lain, potensi tersebut apabila ditangani secara maksimal akan mampu menjadi salah satu andalan yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, karena sektor pariwisata mempunyai sifat multi player effect terhadap sektor lain seperti industri, kerajinan, penyerapan tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya. Sektor pariwisata di Kabupaten Jepara perlu mendapatkan penanganan secara serius dan terpadu, hal tersebut perlu ditekankan karena sektor pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Dalam menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, karena fasilitas-fasilitas tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Lengkapnya fasilitas obyek wisata akan membuat wisatawan menjadi semakin nyaman dan lama tinggal di

43

lokasi, sehingga para wisatawan diharapkan semakin banyak membelanjakan uangnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi PAD. Sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang ada belum maksimal, baik diobyek wisata yang ada di Jepara terutama di Taman Nasional Laut Karimunjawa, Taman Nasional Laut Karimunjawa sekarang telah menjadi icon kepariwisataan unggulan di Jawa Tengah. Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang diharapkan akan memperbesar peluang investor untuk menanamkan modalnya di Karimunjawa. Tabel 2.27 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Sektor Pariwisata Kunjungan Wisatawan Pendapatan Pariwisata Tahun (orang) (Rp.) 2002 599.673 354.628.000 2003 776.446 340.927.000 2004 790.323 394.229.000 2005 831.682 355.159.000 2006 873.984 381.416.200 Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah 2006

Secara umum arus kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara setiap tahun mengalami kenaikan, terutama wisatawan manca negara yang berkunjung ke Karimunjawa. Untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan di masa datang ke Jepara diperlukan langkah-langkah strategis terutama dalam bidang promosi pariwisata, baik melalui media cetak, elektronik, dan pameranpameran wisata baik lokal maupun internasional, karena icon pariwisata Jepara terutama Karimunjawa telah menjadi tujuan wisata bahari yang telah dikenal masyarakat internasional. Berbagai obyek wisata yang ada di Kabupaten Jepara yang menjadi daerah tujuan wisata diantaranya berupa :

44


• •

•

• •

Wisata Alam (pantai dan pegunungan), terdiri dari: Air Terjun Songgo Langit, Pantai Kartini, Pantai Tirto Samodro, Pulau Panjang, dan Hutan Sreni Indah. Wisata Sejarah, terdiri dari: Pendopo Kabupaten, Museum Kartini, Masjid dan Makam Ratu Kalinyamat/Sultan Hadirin, Benteng Portugis, Makam Syeh Abu Bakar (Pulau Panjang), dan Klenteng Hian Thian Siang Tee (Welahan). Wisata Budaya, terdiri dari: Pesta Lomban (Syawalan), Oboroboran Tegalsambi, Jambul Tulakan, Tayub dan Emprak, Sentra Kerajinan Ukir, Kerajinan Kain Troso, Kerajinan Monel, Kerajinan Keramik, Kerajinan Gerabah, Kerajinan Rotan, Sentra Kerajinan Patung Mulyoharjo, dan Sentra Kerajinan Relief Desa Senenan. Wisata Bahari terdiri dari Taman Laut Nasional Karimun Jawa, Pantai Tirto Samudro, Pantai Kartini, Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika. Wisata Bahari Terpadu (Obyek Wisata Taman Laut Nasional Laut Karimunjawa), terdiri dari: Pantai Pasir Putih, Terumbu Karfang dan Boiota Laut, Hutan Manggrove, dan Snorkling, Diving, Boating, Memancing, Sun Bathing, Tracking, Glass Bottom Board, Wisata Sejarah (Makam Syeh Amir Hasan/Sunan Nyamplungan).

2.3.10 Koperasi dan UKM Jumlah Koperasi dan UKM tahun 2004 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) 17 unit, Koperasi Primer Non KUD 471 unit dan sampai Desember 2006 jumlah Koperasi menjadi 539 unit dengan KUD 17 unit, Koperasi Non KUD 518 unit, Pusat Koperasi 4 unit, UKM 31.691 unit. Jumlah anggota KUD 20.123 orang dan anggota Koperasi Non KUD 34.106 orang. Volume usaha KUD sampai Desember 2006 sebesar Rp. 18.470.000 juta sedangkan untuk Koperasi Non KUD sebesar Rp. 56.910.000 juta. Permasalahan koperasi dan UKM adalah rendahnya struktur permodalan, daya inovasi dan kreatifitas serta etos kerja dan profesionalisme, terbatasnya akses terhadap sarana

45

dan prasarana teknologi informasi, peluang pasar serta kurangnya kemitraan antar UKM. 2.3.11 Pertanian dan Peternakan Kontribusi sektor pertanian tanaman bahan makanan dan peternakan terhadap PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2001 hingga 2005. Khusus untuk tanaman padi, dari tahun 2004 hingga tahun 2006 jumlah konsumsi meningkat dari 120.640 ton menjadi 122.735 ton. Namun hal ini tidak dimbangi luas areal produksi yang menurun dari 38.306 Ha (2004) menjadi hanya 35.582 Ha (2006). Hal ini menyebabkan jumlah produksi berkurang, dari 193.845 ton (2004) menjadi 158.189 ton (2006). Pada sektor peternakan dilihat dari jumlah populasi untuk ternak besar (sapi potong dan perah) mengalami kenaikan, pada tahun 2003 sebanyak 24.223 ekor bertambah menjadi 24.896 ekor pada tahun 2006. Untuk ternak kecil (kambing dan domba) populasi tahun 2003 sejumlah 61.270 ekor dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 78.207 ekor. Sedangkan untuk jenis unggas pada ayam buras dan ayam pedaging mengalami penurunan populasi, dan ayam petelur serta itik mengalami kenaikan populasi. Pada tahun 2003 populasi ayam buras 565.483 ekor, ayam petelur 55.820 ekor, ayam pedaging 216.165 ekor dan itik 59.465 ekor. Kemudian pada tahun 2006 populasi menurun untuk ayam buras 508.429 ekor, ayam petelur 54.091 ekor, ayam pedaging 114.670 ekor dan itik 67.536 ekor. Pada sektor pertanian jenis komoditi potensial tanaman bahan makanan unggulan Kabupaten Jepara yang dapat dikembangkan adalah buah-buahan, padi, sayur-sayuran, kacang tanah, dan ketela pohon. Sedangkan komoditi potensial peternakan yang memiliki nilai produksi cukup besar adalah: ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Dalam pengembangan sektor pertanian dirasakan masih kurang

46


investasi di bidang agro industri. Permasalahan umum pertanian dan peternakan adalah secara ekonomis, peranan sub sektor ini cenderung meningkat walaupun tidak terlalu signifikan, namun sektor ini tetap merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja cukup besar. 2.3.12 Kehutanan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningikatan selama lima tahun terakhir. Jenis komoditi kehutanan yang memiliki nilai produksi terbesar adalah kayu bakar rakyat, bambu, kayu hutan rakyat, dan arang rakyat. Sedangkan untuk perkebunan, komoditi unggulannya adalah kapuk randu, berturut-turut kemudian kelapa, tebu, karet, jambu mete dan coklat. Permasalahan pokok sub sektor kehutanan dan perkebunan adalah khusus untuk sub sektor kehutanan cenderung semakin menurun kontribusinya terhadap PDRB selama 5 tahun. Hal tersebut dapat disebakan oleh menurunnya Hasil hutan non Hak Pemilikan Hutan (HPH) untuk kayu bulat dari 1.658,59 m³ (2003) menjadi 1.300 m³ (2005), namun ternyata jumlah kayu olahan naik dari 1.021,71 m³ (2003) menjadi 9.862,55 m³ (2006). Hal ini menunjukan bahwa pasokan kayu yang berasal dari luar daerah Jepara cukup besar untuk memenuhi kebutuhan kayu olahan tersebut. Sampai tahun 2006 industri pengolahan kayu di Jepara sebanyak 3.811 buah, untuk itu lahan penghijauan untuk penanaman pohon bahan kayu olahan perlu ditingkatkan. 2.3.13 Perikanan dan Kelautan Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan grafik peningkatan. Produksi perikanan baik perikanan laut maupun darat meningkat tiga tahun terakhir. Jumlah tangkapan ikan laut pada tahun 2003 sebanyak 3.729,776 ton naik menjadi 5.740,8 ton pada tahun 2006, produksi penangkapan di perairan umum pada tahun 2003 sebesar 1.442,6 ton meningkat

47

menjadi 1.537,8 ton pada tahun 2006. Sedangkan untuk produksi perikanan darat/budidaya dari 1.879,49 ton tahun 2003 naik menjadi 2.003,36 ton pada tahun 2006. Untuk hasil laut non ikan meningkat dari tahun 2003 sebesar 413,50 ton menjadi 2.081,75 ton tahun 2006. Komoditas andalan sektor perikanan dan kelautan dari hasil tangkapan ikan di laut adalah ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan teri. Sedang untuk produksi budidaya perikanan darat adalah ikan bandeng dan udang. Permasalahan yang masih dihadapi pada sektor perikanan dan kelautan adalah kondisi fluktuatif dalam grafik kontribusi terhadap PDRB dan nilai produksi dalam lima tahun terakhir, hal ini dapat disebabkan antara lain karena Daya Dukung Lingkungan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan dan sudah terjadi gejala overfishing pada jalur I daerah penangkapan ikan di laut. 2.4 SOSIAL BUDAYA DAERAH Sejarah Jepara menunjukkan bahwa pada tahun 1470 Jepara merupakan kota pantai yang baru dihuni oleh 90-100 orang serta dipimpin oleh Aryo Timur. Dengan ketekunan, keuletan, ketabahan dan kegigihannya, Aryo Timur berhasil mengembangkan kota pantai kecil yang dikelilingi benteng berupa kayu dan bambu ini, menjadi sebuah bandar yang cukup besar. Di Kabupaten Jepara saat ini terdapat empat situs bersejarah. Kebesaran Kabupaten Jepara pada masa lalu serta potensi sosial budaya dan ekonomi yang dimiliki, saat ini dihadapkan pada perubahan yang dinamis dalam konteks globalisasi pada satu sisi, dan kecenderungan menguatnya semangat otonomi daerah pada sisi yang lain, menuntut adanya paradigma pembangunan yang adaptatif terhadap dua kutub kecenderungan tersebut sebagai upaya untuk menempatkan Kabupaten Jepara tetap menjadi Kabupaten yang terkemuka. Terkait hal tersebut berikut akan diuraikan kondisi sosial budaya daerah, antara lain pada aspek

48


pendidikan, kesehatan, agama, kesejahteraan sosial, pariwisata, kebudayaan dan Indeks Pembangunan Manusia. 2.4.1

Tabel 2.28 APK dan APM masing-masing Jenjang Pendidikan Pendidikan

Pendidikan

Pengembangan pendidikan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Jepara bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), karena SDM merupakan subyek atau pelaku dari pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu apabila suatu daerah memiliki SDM yang baik, maka SDM tersebut dapat menentukan karakter dari pembangunan ekonomi, sosial dan budaya daerah. Sejak pendidikan menjadi kewenangan wajib daerah, Kabupaten berwenang dalam jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta pendidikan menengah (SMU/SMK/MA). Berdasar hal tersebut Kabupaten Jepara pada 5 tahun kedepan akan memajukan pendidikan dalam semua tingkatan, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, baik fisik maupun non fisik. Dalam rangka memajukan pendidikan, Kabupaten Jepara akan secara bertahap memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20%. Provinsi Jawa Tengah baru akan menerapkan anggaran pendidikan 20 persen pada tahun 2008, sedangkan Pemerintah Pusat pada tahun 2009. Untuk melihat perkembangan urusan pendidikan pada lima tahun berjalan (2002-2006), maka berikut akan diuraikan tentang APK dan APM masing-masing Jenjang Pendidikan, Angka Putus Sekolah, serta jumlah Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Dari beberapa indikator pendidikan secara umum, salah satu yang penting diketahui adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

49

SD/MI

2003 APK APM 110,18 98,93

2004 APK APM 110,00 99,0 0

SMP/MTs SMU/SMK/MA

2005 APK APM 86,19 62,15

2006 APK APM

86,19

88,52

62,15

63,60

Sumber: Dinas P dan K Kabupaten Jepara, 2006

Data jumlah siswa putus sekolah pada tahun 2003 menujukkan SD/MI sebesar 0,73%, SLTP/MTs sebesar 1,53% dan SMU/SMK/MA sebesar 2,05%. Namun pada tahun 2006 angka putus sekolah menunjukkan penurunan pada ketiga jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum. Tabel 2.29 Angka Putus Sekolah Prosentase dan Jumlah Angka Putus Sekolah Tahun SD/MI SLTP/MTs SMU/SMK/MA 2003 0,73 1,53 2,05 2004 0,70 1,40 2,12 2005 0,69 1,37 2,11 2006* 0,67 1,27 2,15 Sumber: Dinas P dan K Kabupaten Jepara, 2006

Dalam penyelenggaraan pendidikan, biaya terbesar dialokasikan untuk proses pembelajaran siswa, serta untuk pemeliharaan maupun pengembangan sekolah. Terkait hal tersebut harus diketahui dengan pasti jumlah siswa dan sekolah yang ada pada suatu wilayah. Seperti daerah lain, pada umumnya penyelenggaraan pendidikan di Jepara juga diselenggarakan oleh swasta.

50


Tabel 2.30 Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan TK SD/MI SMP/MTs SMU/SMK/MA

Negeri Sekolah Siswa 1 27 589 97.346 36 17.801 13 6.277

Swasta Sekolah Siswa 325 13.816 10 1.146 30 4.410 17 6.061

Jumlah Sekolah Siswa 326 13.843 599 98.492 66 22.211 30 12.338

Sumber: Jepara Dalam Angka 2005

Berdasarkan jumlah yang ada pada setiap jenjang, maka rasio siswa per kelas pada tahun 2006 sebagai berikut : TK rasio 20%, SD/MI rasio 24%, SMP/MTs rasio 40% dan SMU/SMK/MA rasio 37%. Jumlah guru TK tahun 2002 sebanyak 1.095 orang, tahun 2006 menjadi 1.121 orang, guru SD/MI sebanyak 4.675 orang (2002) menjadi 4.813 orang (2006), guru SMP/MTs tahun 2002 sebanyak 1.034 orang menjadi 1.615 orang tahun 2006, sedangkan guru SMU/SMK/MA sebanyak 761 (2002) dan menjadi 996 pada tahun 2006. Tabel 2.31 Jumlah Guru TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMU/SMK/MA Tahun Keterangan 2002 2003 2004 2005 2006 Guru TK 1.095 1.124 1.337 1.337 1.121 Guru SD/MI 4.675 4.828 4.868 4.868 4.813 Guru SMP/MTs 1.034 1.171 1.201 1.201 1.615 Guru SMU/SMK/MA 761 819 929 929 996 Sumber: Jepara dalam Angka 2005

Dari data diatas diketahui rasio guru per siswa pada tiap jenjang tahun 2006 seperti berikut : TK rasio 17%, SD/MI rasio 20%, SMP/MTs rasio 15% dan SMU/SMK/MA rasio 14%. Rasio guru per siswa dimasa datang akan semakin kecil manakala jumlah siswa akan terus naik sejalan dengan pertambahan penduduk, sedangkan kenaikan jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah siswa.

51

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Jepara antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar, dan tingginya angka putus sekolah. 2.4.2

Kesehatan

Keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan salah satu indikator keberhasilannya dapat dilihat dari kualitas pelayanan, yang terdiri dari dua aspek, yaitu sarana kesehatan dan sumber daya aparatur kesehatan. Da aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu dalam rangka menuju Indonesia Sehat tahun 2010, Kabupaten Jepara juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Sehingga lima tahun kedepan diharapkan sarana kesehatan yang ada akan ditingkatkan. Kondisi indikator utama kesehatan Kabupaten Jepara menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat dari 69,2 tahun (2002) menjadi 70 tahun (2004), meningkatnya persentase Kunjungan Ibu Hamil (KIH), menurunnya angka kematian ibu, namun demikian masalah gizi buruk masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dan sangat perlu mendapatkan perhatian. Tabel 2.32 Kondisi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Tahun Indikator Kesga dan No. Gizi 2002 2003 2004 2005 2006 1. Kunjungan ke-4 Bumil 81 88,9 91,1 90,87 85,30 2. Persalinan Nakes 80,6 87 82,4 84,31 83,04 3. Kematian Ibu 15 20 20 17 12 4. Kematian Neonatal 106 102 89 82 76 5. Gizi Buruk 94 113 115 212 75 Sumber: Jepara Dalam Angka 2001-2004, Sistem Informasi Profil Daerah

52


2005, DKK Jepara 2006

Berdasar data diatas kondisi gizi masyarakat, merupakan hal utama yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan kenaikan angka gizi buruk dari tahun 2001 hingga 2005 cukup tinggi, yaitu rata-rata per tahun sekitar 31,71%. Bahkan pada tahun 2004 ke tahun 2005 kenaikannya mencapai 84,35%.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tabel 2.33 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun Tenaga Medis 2002 2003 2004 2005 2006 Dokter Umum 41 52 43 81 138 Dokter Gigi 2 6 5 12 15 Dokter Spesialis 11 14 15 17 17 Perawat 242 239 132 430 435 Bidan 195 265 222 295 296 Ahli Kesehatan Masy. 18 18 24 31 Apoteker 14 25 31 35 Ahli Gizi 21 21 27 30 Analisis Laboratorium 13 23 25 29 Ahli Penyehatan Lingk. 20 20 26 Dukun Anak 571 560 550

Sumber: Jepara Dalam Angka 2001-2005, Sistem Informasi Profil Daerah 2006, RSUD Kartini 2006

Jumlah dokter umum pada tahun 2002 berjumlah 41 orang dan menjadi 136 orang pada tahun 2005, kemudian dokter spesialis naik dari 11 pada tahun 2002 menjadi 17 pada tahun 2006.

53

Tabel 2.34 Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk No.

Tahun

Jumlah Dokter

1. 2. 3. 4. 5.

2002 2003 2004 2005 2006

52 66 58 98 155

Jumlah Penduduk 979.025 1.039.872 1.059.638 1.078.037 1.102.728*

Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk 5,31 6,34 5,47 9,09 14,05

Sumber: Jepara Dalam Angka 2001-2004, Sistem Informasi Profil Daerah 2005

Cat : jumlah penduduk* merupakan prediksi.

Berdasarkan pada tabel diatas tampak bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk selama lima tahun mengalami fluktuasi naik turun. Penurunan angka rasio hanya terjadi pada tahun 2004, namun setelah itu sampai dengan tahun 2006 angka rasio selalu naik. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Jepara selama lima tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah sarana sedikit mengalami peningkatan kuantitas selama lima tahun. Tabel 2.35 Perkembangan Sarana Kesehatan 2006 No Jenis Fasilitas 2002 2003 2004 2005 1. RS Negeri Type B 1 1 1 1 1 2. RS Swasta 3 3 3 4 4 3. RS Khusus 1 1 1 1 1 4. Puskesmas Rawat Inap 5 5 7 9 9 5. Puskesmas 15 15 13 11 20 6. Puskesmas Pembantu 44 44 44 44 44

54


No 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Fasilitas BP Swasta Posyandu Apotik Toko Obat Laborat

2002 11 1.014 19 5 1

2003 11 1.032 22 5 3

2004 14 1.044 26 5 3

2005 28 1.049 30 4 3

2006 28 1.064 35 4 3

Sumber: Jepara Dalam Angka 2001-2004, Sistem Informasi Profil Daerah 2006, DKK Jepara 2006

Perkembangan sarana kesehatan yang menunjukkan bertambah hanya posyandu dan apotik. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan sarana kesehatan adalah meningkatkan type rumah sakit dari type B menjadi type A. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan perlu diupayakan penambahn puskesmas ke semua wilayah. Jumlah kasus kejadian luar biasa (KLB) menunjukkan kenaikan selama empat tahun terakhir, tahun 2002 terjadi 3 kasus dengan 71 penderita dan jumlah kecamatan yang terkena 3 kecamatan. Namun pada tahun 2006 jumlah kasus naik menjadi 42 kasus dengan 287 penderita dan menyebar pada 12 kecamatan. Kedepan KLB ini perlu penanganan komprehensif seluruh komponen masyarakat dan aparat, jadi sifat penanganan tidak parsial hanya di Dinas Kesehatan. 2.4.3 Kesejahteraan Sosial Meskipun pendapatan per kapita secara makro penduduk Kabupaten Jepara tergolong cukup, namun masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan daerah. Secara persentase angka penduduk miskin dibanding yang tidak miskin 13,7%. Dengan adanya penduduk miskin sebesar rata-rata 144.000 jiwa selama lima tahun, ternyata berdampak pada adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Jepara. Untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang paling banyak adalah penyandang lanjut

55

usia terlantar dan paling kecil jumlahnya adalah gelandangan. Tabel 2.36 Perkembangan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial Jenis Masalah Tahun No. Kesejahteraan 2002 2003 2004 2005 2006 Sosial 1. Lanjut usia terlantar 4.791 5.807 6.116 5.780 10.863 2. Anak terlantar 4.933 5.210 5.070 4.813 6.451 3. Keluarga miskin 38.594 38.639 38.756 42.520 48.316 4. Penyandang cacat 5.935 4.701 5.573 5.539 5.951 5. Tuna susila 66 37 38 21 6. Gelandangan 2 5 5 5 5 7. Pengemis 41 46 59 79 59 8. Bekas narapidana 484 495 386 378 Jumlah 54.846 54.940 56.003 59.135 71.645 Sumber: Jepara Dalam Angka 2002-2006

Nilai rata-rata kebutuhan hidup minimum pada tahun 2003 sebesar Rp.502.183,56,- naik menjadi Rp.630.500,- pada tahun 2006. Kenaikan nilai kebutuhan hidup minimum sebesar 25,55% selama empat tahun ini merupakan salah satu penyebab naiknya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial ini akan semakin bisa ditanggulangi manakala ada upaya pemberdayaan yang efektif terhadap berbagai kelompok organisasi sosial kemasyarakatan yang selama ini ada di Kabupaten Jepara.

56


prasarana, pembinaan dan kegiatan (event) olah raga.

No. 1. 2. 3.

Tabel 2.37 Perkembangan Organisasi Sosial Tahun Jenis Organisasi Sosial 2001 2002 2003 2004 Pekerja sosial masyarakat 1.458 1.369 1.115 1.130 Karang taruna 194 194 194 194 Organisasi sosial & panti sosial 27 27 27 29

2.4.4 2005 1.145 194 31

Sumber: Bakesbanglinsos Kabupaten Jepara, 2006

Aspek yang cukup penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial adalah pemberdayaan perempuan. Jumlah perempuan usia dewasa (usia 20-54 tahun), menunjukkan peningkatan, tahun 1995 sebanyak 189.017 orang (22,6%), tahun 2005 menjadi 264.176 orang (24,5%). Partisipasi perempuan di instansi pemerintah pada tahun 2001 sebanyak 4.227 orang atau 35,29% dari seluruh jumlah pegawai (11.977 orang); pada tahun 2005 sebanyak 5.221 orang atau 34,40% dari seluruh jumlah pegawai (15.174 orang). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di instansi pemerintah sebesar 3,86%. Masalah pokok pemberdayaan perempuan adalah adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa perempuan lebih inferior dari pada laki-laki, belum adanya kesetaraan gender dalam berbagai pembangunan. Jumlah pemuda (usia 15-30 tahun) tahun 1995 sebanyak 224.977 orang, tahun 2005 sebanyak 314.624 orang, atau meningkat rata-rata sebesar 3,98% per tahun. Organisasi yang menampung aktivitas kepemudaan antara lain Karang Taruna, KNPI, Pramuka, dan lain-lain seperti organisasi olah raga dan kesenian. Kondisi bidang olah raga menunjukkan bahwa jumlah cabang olah raga prestasi sebanyak 15 cabang dengan jumlah kelompok olah raga sebanyak 719 buah (2001), menjadi 796 pada tahun 2005. Permasalahan pokok kepemudaan dan olah raga adalah masih terbatasnya jumlah kelembagaan dan aktivitas kepemudaan dan terbatasnya sarana dan

57

Tenaga Kerja

Pertumbuhan angkatan kerja selama empat tahun terakahir (2002-2005) menunjukkan kenaikan, namun hal tersebut juga diimbangi dengan bertambahnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan kenaikan angkatan kerja tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja. Faktor-faktor lain yang menyebabkan bertambahnya pengangguran, karena besarnya angka usia produktif pencari kerja dan banyaknya perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya sehingga mengurangi pegawainya. Berikut ditunjukkan data angkatan kerja dan pengangguran selama lima tahun. Tabel 2.38 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun Angkatan Kerja Pengangguran 2002 519.806 36.384 2003 529.399 36.918 2004 538.902 37.751 2005 540.555 37.837 2006 543.606 38.053 Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Jepara, 2006

Dari data diatas menunjukkan bahwa bertambahnya angkatan kerja berkorelasi dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Sedangkan rata-rata upah minimum dari tahun 2003 sampai tahun 2006 menunjukkan kenaikan rata-rata 11,85% per tahun. Pada tahun 2003 besarnya rata-rata upah minimum Rp.376.500,- dan pada tahun 2006 menjadi Rp.525.000,-.

58


2.4.5 Agama Dilihat dari penduduknya, Kabupaten Jepara mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Penduduk menurut pemeluk agama berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jepara mayoritas beragama Islam sebanyak 1.028.289 orang dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 4.004 tempat ibadah. Urutan kedua adalah pemeluk agama Kristen sebesar 23.822 orang dengan tempat ibadah sebanyak 86 tempat ibadah. Tabel 2.39 Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah No. Agama Pemeluk Tempat (orang) Ibadah 1. Islam 1.028.289 4.004 2. Kristen 23.822 86 3. Katolik 1.667 11 4. Budha 7.502 3 5. Hindu 2.545 24 6. Konghucu 19 Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006

Mayoritas penduduk yang beragama Islam, diikuti dengan tumbuhnya pondok pesantren dari 154 pada tahun 2003 meningkat menjadi 196 pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan religius mewarnai kehidupan masyarakat Jepara.

59

2.5 PRASARANA DAN SARANA DAERAH Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah Kabupaten Jepara untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pemerintah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharaannya, misalnya pembangunan jalan, air bersih dan listrik. Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian antara lain meningkatnya permintaan perumahan, menurunnya pelayanan transportasi dan peningkatan permintaan tenaga listrik dan air bersih. 2.5.1 Perumahan Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah perumahan yang mana Pemerintah Kabupaten Jepara perlu mengembangkan pola kemitraan dengan pihak pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah kebawah. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah ke atas sudah dilakukan oleh pengembang swasta. Sedangkan untuk masyarakat menengah kebawah melalui KPR/BTN, pada tahun 2004 sebanyak 830 unit dan pada tahun 2006 menjadi 1.301 unit. Luas kawasan permukiman pada tahun 2004 adalah 22.528,256 Ha bertambah menjadi 22.532,256 pada tahun 2006. Dilihat dari kelayakan rumah, tahun 2002 jumlah KK berumah tak layak huni sebanyak 6.984 KK, tahun 2006 menjadi 7.446 KK. Permasalahan pokok perumahan dan permukiman adalah kurang konsistennya pelaksanaan tata ruang, semakin keterbatasan lahan, pertumbuhan rumah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, dan keterbatasan kemampuan masyarakat. Disamping itu masih banyak perumahan kumuh serta masih banyaknya bangunan yang menempati tanah negara.

60


seyogyanya di Kabupaten Jepara diperlukan suatu regulasi yang mengatur keberdaan pasar modern. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan lebih banyak muncul pasar-pasar modern baru.

Tabel 2.40 Perkembangan Keluarga Berumah Tidak Layak No. Keluarga Berumah Tidak Tahun Layak 1. 2002 6.984 2. 2003 7.095 3. 2004 7.881 4. 2005 7.224 5. 2006* 7.446 Sumber: Badan Kesbanglinmas Kabupaten Jepara, 2006

Aspek lain yang sangat erat kaitannya dengan perumahan adalah aspek pertamanan dan penerangan Jalan. Perkembangan taman kota dilihat dari luasan taman mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, apabila tahun 1995 seluas 6.200 m2, tahun 2005 sudah mencapai 38.156 m2, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 51,5% per tahun. Penerangan jalan umum tersebar di seluruh wilayah, tahun 1995 sebanyak 343 titik dan pada tahun 2005 sebanyak 1.264 titik atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,69% tiap tahun. Permasalahan pertamanan dan penerangan jalan adalah keterbatasan jumlah ruang terbuka di perkotaan, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun perawatan taman, terbatasnya titik penerangan jalan umum dan pemeliharaan oleh masyarakat. 2.5.2 Pasar Sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2006 ditunjukkan berkut : pasar tradisionil 21 buah, pasar swalayan 1 buah, pasar grosir 1 buah dan mini market 18 buah. Saat ini hampir diseluruh daerah mengalami hal yang sama, dalam penanganan keberadaan pasar tradisionil yang mulai terdesak oleh pasar modern (supermarket, hipermarket). Kondisi pasar tradisionil di Kabupaten Jepara masih didominasi oleh pasar tradisionil. Berdasar hal tersebut

61

2.5.3 Jaringan Transportasi Panjang jalan di Kabupaten Jepara sampai tahun 2006 cenderung tetap. Dari panjang jalan tersebut terdiri dari Jjalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten atau lokal. Klasifikasi tersebut sesuai dengan kewenangan penanganannya. Sedangkan transportasi darat dalam pelayanan transportasi khususnya pelayanan angkutan umum yang terdaftar di Kabupaten Jepara terdiri dari beberapa trayek, yang meliputi AKAP, AKDP maupun Angkutan Perkotaan (Angkota) dan Angkutan Pedesaan (Angkudes). Untuk trayek Angkota dan Angkudes cenderung mengalami peningkatan dan diharapkan pelayanan angkutan umum semakin optimal. Tabel 2.41a Trayek dan Armada, Angkota dan Angkudes Trayek No

Kondisi

1. 2. 3. 4. 5.

2002 2003 2004 2005 2006

Armada

Angkota

Angkudes

Angkota

Angkudes

12 13 13 14 15

18 19 21 30 32

195 207 207 214 223

263 214 308 397 419

Jumlah Angku Angkota des 30 456 32 421 34 515 44 611 47 642

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, 2006

Pesatnya keramaian wilayah tertentu di Kabupaten Jepara akibat dari adanya proyek-proyek besar yang kontinuitasnya lama, menyebabkan munculnya terminal-terminal bayangan. Berdasar hal tersebut lima tahun kedepan perlu dipikirkan keberadaan terminal dan sub terminal baru di wilayah pengembangan.

62


Kondisi prasarana jalan tahun 2001, panjang jalan Kabupaten 703,68 km, berdasarkan kondisi jalan, diketahui jalan baik 570,26 km, sedang 105,21 km, rusak 28,22 km. Pada tahun 2006 panjang jalan menjadi 703,68 km, berdasarkan kondisi jalan, diketahui jalan baik 623,52 km, sedang 74,31 km, dan rusak 5,85 km.

No.

Kondisi

Kelas Jalan 1. Aspal 2. Kerikir 3. Tanah Jumlah Kondisi Jalan 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak Jumlah

Tabel 2.41b Panjang dan Kondisi Jalan Tahun 2002 2003 2004 2005 675,77 703,68 7,00 7,00 20,92 17,62 702,69 728,30 570,26 105,21 28,22 703,69

574,40 129,28 27,91 728,3

2006

703,68 7,00 17,62 728,30

703,68 7,43 17,62 729,73

785,00 7,43 17,62 810,05

574,40 129,28 27,91 728,3

615,90 87,78 35,18 728,73

623,52 80,16 5,85 810,05

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Jepara, 2006

Transportasi laut di Kabupaten Jepara ditunjang keberadaannya dengan adanya 2 pelabuhan laut (regional), 2 pelabuhan penyeberangan (lokal), 4 pelabuhan khusus (nasional) dan 2 buah kapal penyeberangan. Pelabuhan Jepara sebagai bagian dari pelabuhan laut Indonesia dalam kerangka negara maritim merupakan garda depan yang harus dibenahi untuk meningkatkan pengelolaan potensi laut dan lingkungan sekitarnya. Kondisi transportasi laut menunjukkan adanya peningkatan aktifitas pelayaran yang direpresentasikan pada tingkat kunjungan kapal serta produktifitas angkutan orang dan barang yang mengalami peningkatan, tahun 2001 kunjungan kapal sebanyak 470, penumpang 35.105 orang, barang 2.589 ton, pada tahun 2006 jumlah kunjungan

63

kapal menjadi 621, penumpang 42.328 orang dan barang 2.850 ton. Tabel 2.41c Kunjungan Kapal dan Produksi Angkutan No.

TAHUN

KUNJUNGAN KAPAL

1. 2. 3. 4. 5.

2002 2003 2004 2005 2006

483 491 561 582 591

PRODUKSI ANGKUTAN Penumpang Barang Kendaraan (orang) (ton) R-2 R-4 33.152 2.763 1.547 203 33.308 2.798 1.619 274 39.626 2.801 2.095 365 40.843 2.803 2.088 922 42.328 2.850 3.095 1.358

Ket.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, 2006

Permasalahan pokok transportasi dan telekomunikasi adalah masih banyak jalan dalam kondisi belum baik dan penurunan kualitas jalan, terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan. 2.5.4 Jaringan Air Bersih Kebutuhan air bersih pada masa mendatang harus menjadi perhatian Kabupaten Jepara, mengingat air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. Permasalahan klasik yang dihadapi berkaitan dengan air bersih adalah masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih, yaitu belum meratanya sistem jaringan air bersih dan masih minimnya kapasitas air bersih. Jumlah pelanggan PDAM mengalami peningkatan, tahun 2001 sebanyak 11.118 pelanggan, menjadi 18.577 pelanggan tahun 2006 (angka sementara). Volume air PDAM yang disalurkan juga mengalami peningkatan, tahun 2001 sebanyak 3.356.150 m3, menjadi 4.093.983 m3 tahun 2006 (angka sementara) Data tersebut menunjukkan bahwa semakin lama tingkat kebutuhan akan air bersih dari PDAM semakin meningkat, baik untuk keperluan rumah tangga ataupun non rumah tangga. Permasalahan pokok air bersih adalah masih banyak penduduk atau rumah tangga yang belum

64


mendapatkan air bersih. Hal inim menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagai kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat dan bersih.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tabel 2.41 Banyaknya Pelanggan Air Bersih Jumlah Pelanggan Air yang Disalurkan (m3) 11.118 3.360.000 12.749 3.855.000 14.213 4.067.000 15.700 4.597.000 17.008 5.114.000 18.577 5.573.000

Sumber: Jepara Dalam Angka 2001-2005

2.5.5 Jaringan Irigasi Lahan pertanian yang masih cukup luas di Kabupaten Jepara, perlu dukungan pengairan yang baik. Fungsi irigasi sangat diperlukan mengingat untuk menunjang penyediaan bahan pangan.

Tabel 2.41 Luas Sawah, Bangunan Air dan Sungai TAHUN Jenis Data 2001 2002 2003 2004 2005 Luas sawah irigasi : 1. Irigasi Teknis 8.625 8.628 8.630 8.660 8.660 2.391 2.473 2.487 2.853 2.853 2. Irigasi ½ teknis 12.810 12.725 12.709 12.749 12.749 3. irigasi sederhana Bangunan Air : 1. Bendung a. Permanen 260 260 260 260 260 b. Bronjong 114 114 127 137 137 c. Rumpon 272 272 269 259 259 2. Saluran a. Primer 8.702 8.702 8.702 8.702 8.702 b. Sekunder 827.090 827.090 827.090 827.090 827.090 3. Bangunan Lainnya 480 487 495 495 495 Sungai 38 38 38 38 38 Sumber: Dinas PU, Jepara 2006

2.5.6 Persampahan Volume sampah, baik sampah cair maupun sampah padat, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sejalan dengan makin bertambahnya aktivitas masyarakat. Volume sampah padat tahun 2001 sebesar 175,5 m3, tahun 2006 menjadi 713,05 m3. Jumlah sampah terangkut ke TPA tahun 2002 sebesar 165,5 m3, tahun 2006 menjadi 569,3 m3. Permasalahan persampahan adalah masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan dan bertambahnya volume sampah yang didaur ulang serta belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan.

65

66


Tabel 2.42 Perkembangan Persampahan No. 1. 2. 3. 4.

Kondisi 3

Volume sampah/hari (m ) Sampah terangkut (m3) Daerah pelayanan (Ha) TPA (buah)

2002 175,5 165,5 1.170 4

2003 205 185 2.026 4

Tahun 2004 528 422,5 2.443 4

2005 2006* 619,5 713,05 502 569,3 3.116 3.653,3 4 4

Sumber: DKPPK Kabupaten Jepara, 2006

2.5.7 Jaringan Listrik Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Jepara, menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat Kabupaten Jepara meningkat tajam dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri. Jangkauan pelayanan listrik hingga tahun 2006 telah mencakup 197 desa atau 100 persen wilayah telah terlayani. Tabel 2.43 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Jumlah Daya Kwh No. Tahun Pelanggan Tersambung Terjual 1. 2002 121.531.260 182.580.124 2. 2003 82.290 133.523.310 200.879.143 3. 2004 85.457 137.838.778 237.744.605 4. 2005 88.847 138.318.428 239.701.670 5. 2006 92.139 150.315.538 272.471.162 Sumber: Jepara Dalam Angka 2002-2006

67

2.6 PEMERINTAHAN UMUM Berlakunya otonomi daerah memberi peluang Kabupaten Jepara, berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Tujuan pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui pelaksanaan otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Good Governance penyelenggaraan pemerintahan dengan tiga pilar utamanya yaitu demokratisasi, transparansi dan partisipasi yang bermuara pada perwujudan pelayanan masyarakat. 2.6.1 Aparatur Pemerintahan Otonomi menuntut aparatur Pemerintah Daerah untuk lebih profesional dan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Selain aparatur Pemerintah Daerah (eksekutif), pada pemerintahan daerah juga memberi penegasan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan badan legislatif daerah. Adanya ketegasan fungsi dari kedua lembaga ini sangat bermanfaat bagi proses demokratisasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, sehingga check and balances dapat diterapkan menuju ke tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

68


Tabel 2.44 Jumlah PNS dan Pegawai Non PNS Tahun No. Data Pegawai 2002 2003 2004 1. PNS • Golongan IV 416 416 1.166 • Golongan III 5.540 5.520 5.221 • Golongan II 2.416 2.400 2.029 • Golongan I 439 439 179 2. Pegawai Non PNS 16 29 1.596

2005

2006

1.367 5.460 1.918 145 1.895

1.574 5.313 1.816 109 2.147

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara, 2006

2.6.2 Kelembagaan Sampai saat ini kelembagaan yang ada di Kabupaten Jepara masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan jumlah perangkat daerah sebagai berikut: Tabel 2.45 SOTK Pemerintah Kabupaten Jepara Perangkat No. Jumlah Daerah 1. Setda dan Sekwan 2 2. Dinas 13 3. Badan 5 4. Kantor 3 5. Kecamatan 14 6. Kelurahan 11 7. Desa 183 Sumber: Setda Bagian Hukum Pemkab Jepara, 2006

69

2.6.3 Produk Hukum Daerah Program legislasi daerah yaitu peraturan daerah yang diterbitkan selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif tiap tahunnya. Sedangkan Peraturan Bupati dua tahun terakhir menjukkan angka kenaikan. Tabel berikut ini adalah produk Perda dan Perbup yang diterbitkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Tabel 2.46 Jumlah Produk Hukum Daerah No. Tahun Perda Perbup SK Bup 1. 2002 17 265 2. 2003 15 236 3. 2004 12 173 4. 2005 9 16 165 Sumber: Setda Bagian Hukum Pemkab Jepara, 2005

2.6.4 Pelayanan Publik Pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut pelayanan publik yang dilakukan harus dalam kerangka menuju kepuasan masyarakat. Dalam pelayanan publik ini harus disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Tabel 2.47 Capaian Pelayanan Perijinan NO

URAIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ijin Gangguan / HO Surat Ijin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan IUI dan Perluasan Ijin Mendirikan Bangunan Ijin Reklame Ijin Usaha Angkutan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Pemda Ijin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian

2003 545 570 284 124 342 588 83 0 3

Tahun 2004 605 745 752 292 670 205 107 102 7

2005 1198 1347 1351 339 1157 234 318 249 4

70


10. 11.

Ijin Lokasi Ijin Usaha Pariwisata

8 37

2 8

5 4

Sumber: Kantor Yantap Kabupaten Jepara, 2005

No

2.6.5 Pengawasan Jumlah temuan selama tahun 2001 sampai dengan 2005 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2001 dari 144 obyek pemeriksaan ditemukan 456 temuan, sedangkan pada tahun 2005 dari 108 obyek pemeriksaan ditemukan 500 temuan. Uang negara yang berhasil diselamatkan kembali juga meningkat dari sejumlah Rp. 130.109.245 (2001) menjadi Rp. 271.093.510 (2005). Kondisi ini menunjukkan kinerja aparat pengawasan yang semakin meningkat seiring dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Permasalahan bidang pengawasan adalah meningkatnya jumlah temuan yang mengakibatkan kerugian pada negara. Tabel 2.48 Perkembangan Pemeriksaan Fungsional Jenis Data No. Tahun Obrik Tindak Setoran ke Temuan (LHP) Lanjut Negara 1. 2001 144 456 456 130.109.245 2. 2002 144 650 650 109.250.252 3. 2003 144 476 476 197.520.115 4. 2004 144 437 441 318.004.139 5. 2005 108 500 500 271.093.510

1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 2.49 Perkembangan Aset Bergerak dan Tidak Bergerak Tahun Jenis Data 2001 2002 2003 Roda 2 51 51 43 Roda 4 12 12 20 Meja 18 10 10 Kursi 18 10 10 Sertifikat tanah Pemda & Wakaf 11 57 23

2004 81 14 30 30 19

Sumber: Bagian Umum dan Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara, 2006

Upaya pengamanan aset tidak bergerak yang berupa tanah baru mulai dilaksanakan pada tahun 2000 sebanyak 23 bidang tanah, yang kemudian berturut-turut sebanyak 11 bidang pada tahun 2001, 57 bidang pada tahun 2002, 23 bidang pada tahun 2003, 19 bidang pada tahun 2004 dan 58 bidang pada tahun 2005; sehingga secara keseluruhan aset yang berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat baru mencapai 191 bidang. Permasalahannya adalah belum optimalnya pendataan dan pengelolaan aset daerah yang dilindungi dengan status hak kepemilikan yang sah.

2.6.6 Aset Daerah Pengelolaan aset atau barang daerah, untuk aset bergerak pada tahun 2004 sebanyak 6.25 unit naik menjadi 7.089 unit pada tahun 2006. Sedangkan aset tidak bergerak pada tahun 2004 sebanyak 7.945.016 m² naik menjadi 8.049.479 pada tahun 2006.

2.6.7 Politik Kabupaten Jepara terkenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi keragaman, kondisi ini berdampak pada terciptanya peluang setiap komponen masyarakat terlibat dalam penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif. Jumlah partai politik peserta Pemilu 1997 sebanyak 3 Parpol, Pemilu 1999 sebanyak 48 Parpol, Pemilu 2004 sebanyak 24 Parpol. Jumlah pemilih terdaftar tahun 1999 sebanyak 570.020 orang sedangkan jumlah pencoblos sebanyak 537.854 orang, atau dengan tingkat partisipasi sebesar 94,35%; pada tahun 2004 jumlah pemilih terdaftar sebanyak 733.415 orang, sedangkan jumlah pencoblos sebanyak 560.609 orang, atau dengan tingkat partisipasi sebesar 76,43%. Berdasarkan data diketahui bahwa situasi politik pada saat pemilu relatif aman terkendali, yang ditunjukkan

71

72

Sumber: Bawasda Kabupaten Jepara, 2006

2005 50 11 79 80 58


dengan menurunnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilu. Permasalahan politik lokal adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat.

demokratisasi, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya fungsi penegakan hukum.

2.6.9 Ketertiban dan Keamanan Jumlah konflik di masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2004, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada. Jumlah personil Hansip (Linmas) mengalami peningkatan, tahun 1995 sebanyak 7.300 orang, menjadi 7.391 orang pada tahun 2005. Jumlah pelanggaran ketertiban oleh Pedagang Kaki Lima, meningkat dari 170 kasus (2000) menjadi 450 kasus (2005). Permasalahan ketertiban dan keamanan adalah adanya konflik akibat proses

2.7 ISU-ISU PEMBANGUNAN Gambaran umum atau potret kondisi daerah yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jepara dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sasaran dan program pembangunan Kabupaten Jepara juga harus menampung berbagai sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan komitmen Pemerintah Indonesia pada dunia internasional. Berdasarkan hal di atas isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jepara antara lain adalah : 1. Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah. 2. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial. 3. Masih kurangnya lapangan kerja dan masih banyaknya pengangguran. 4. Potensi sumberdaya alam dan kelautan belum dikelola secara optimal. 5. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum optimalnya peran BUMD. 6. Masih rendahnya daya saing produk lokal dalam persaingan pasar nasional dan global. 7. Belum optimalnya relevansi dan kualitas pelayanan pendidikan. 8. Cakupan infrastruktur Kabupaten yang masih terbatas. 9. Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 10. Belum terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

73

74

2.6.8 Perpustakaan, Data, Informasi dan Komunikasi Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah pada tahun 2004 mencapai 3.297 buah, jumlah pengunjung meningkat dari 22.260 (2001) menjadi 39.788 (2005), atau mengalami kenaikan rata-rata 8,9% per tahun. Jumlah anggota sebanyak 1.104 pada tahun 1999 meningkat menjadi 28.427 pada tahun 2005. Teknologi informasi dan komunikasi internal Pemerintah Kabupaten Jepara yang telah digunakan adalah jaringan intranet maupun internet sebagai bagian dari pengembangan e-government yang menghubungkan semua unit pemerintah. Jumlah arsip dinamis in-aktif tahun 2001 berjumlah 2.422 buah, tahun 2005 mencapai 5.463 buah. Jumlah media cetak yang beredar di Kabupaten Jepara tahun 2004 sebanyak 8 buah, tahun 2005 menjadi 11 buah. Jumlah media penyiaran (radio) cenderung tetap, 5 buah. Permasalahan terkait dengan perpustakaan, data, informasi dan komunikasi adalah belum berkembangnya perpustakaan daerah, kurangnya kepedulian dan pemahaman pentingya arsip, masih terbatasnya aplikasi sistem informasi dan komunikasi pada satuan kerja (terutama yang jauh lokasinya dari pusat kota).


11. 12. 13.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kepulauan Karimunjawa.

BAB III VISI DAN MISI Dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Seperti moto Kabupaten Jepara yaitu “Trus Karya Tataning Bumi” yang artinya terus bekerja keras membangun daerah, diharapkan visi Kabupaten Jepara sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (stakeholders) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan. 3.1 VISI Berbekal pada potensi dan kondisi strategis yang dimiliki, maka Kabupaten Jepara menetapkan visi lima tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012, sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Jepara sebagai daerah yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera dengan bertumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas sumber daya yang terlayani oleh pemerintahan yang bersih” Secara komprehensif perwujudan visi tersebut menggambarkan harapan yang dicita-citakan kedepan oleh segenap komponen masyarakat Kabupaten Jepara yaitu menjadikan Jepara yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera yang kelimanya tidak dapat dipisahkan serta merupakan rangkaian proses bersama yang bertumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas

75

76


sumber daya dan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya, dalam rangka untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang makna filosofisi visi di atas maka perlu dirumuskan pengertian dari beberapa kata kunci berikut ini, yaitu:

• • •

• • • •

•

Religius, kondisi dan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama, moral dan etika yang didukung oleh imtaq dan iptek. Aman, merupakan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, sehingga merasa nyaman untuk berusaha dan melakukan aktivitas. Maju, suatu daerah yang didukung dengan tersedianya kebutuhan sarana prasarana dan utilitas yang memadai disemua wilayah, sehingga perkembangan wilayah satu dengan lainnya tidak akan tertinggal. Demokratis, masyarakat dapat berekspresi menggunakan haknya, saling menghargai dan punya tanggung jawab terhadap daerahnya. Sejahtera, masyarakat dapat merasakan pelayanan dasar yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Potensi budaya lokal, masyarakat memiliki landasan yang kokoh dan berorientasi pada kearifan lokal dalam pembangunan dan memiliki kebanggaan terhadap daerahnya. Kualitas sumberdaya, kondisi sumber daya yang baik (sumberdaya manusia, sumberdaya alam mapun sumber daya buatan) merupakan tuntutan dasar dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintahan yang bersih, ditunjukkan dengan penyelenggaraan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasar hal diatas visi tersebut mengandung filosofi bahwa Jepara merupakan daerah dengan masyarakat yang maju serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan supremasi hukum, didukung suasana warga masyarakat yang dapat berekspresi menggunakan

77

haknya, saling menghargai dan punya tanggung jawab sosial, serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan tetap mengedepankan kearifan budaya lokal dan dukungan kualitas sumber daya yang ada dalam kondisi pemerintahan yang bersih. 3.2 MISI Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya di arahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika, berbudaya serta mempunyai rasa toleransi antar dan intern umat beragama. Misi pertama difokuskan pada peningkatan kualitas manusia yang agamis, bermoral, beretika dan berbudaya, karena kita bersama-sama menyadari bahwa manusia merupakan faktor paling determinan bagi berhasil tidaknya proses pembangunan dilaksanakan.

2.

Mewujudkan masyarakat yang rukun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Misi kedua terfokus pada pelestarian kultur daerah yang selaras dalam menajalankan hak dan kewajiban, sehingga kehidupan dalam masyarakat terlihat tentram dan damai. Adanya pengertian tersebut diharapkan akan mendukung terselenggaranya kehidupan masyarakat Jepara yang lebih baik.

3.

Membangun ekonomi kerakyatan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.

dengan

78


Misi ketiga merupakan salah satu upaya untuk meningkatan kesejahteraan dengan jalan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu upaya pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan harus dijaga karena telah terbukti bahwa hanya perekonomian yang berbasis kerakyatan yang mampu tetap eksis walau diterjang badai krisis. Sehingga potensi pertanian dan industri pengolahan merupakan sumber daya yang perlu dikelola secara berkesinambungan sebagai salah satu pilar kesejahteraan masyarakat. 4.

Menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

6.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui profesionalisme aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) untuk menciptakan good governance dan clean government. Misi keenam difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan otonomi ditujukan untuk mewujudkan good governance dan clean government melalui pemberdayaan aparatur pemerintah, penciptaan pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan partisipatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dengan dukungan masyarakat.

Misi keempat difokuskan pada ketetapan menjadikan Jepara sebagai hunian yang nyaman, untuk itu perlu didukung susana wilayah yang kondusif. Ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat merupakan prasyarat bagi terciptanya suasana tersebut. Oleh karenanya antar anggota masyarakat saling menghargai satu sama lain dan tidak mengedepankan kepentingannya sendiri. 5.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan, pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Misi kelima adalah merupakan tugas luhur dan mulia untuk menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik, karena SDM merupakan modal dasar pembangunan yang harus terus menerus ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu perbaikan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan penanganan kesejahteraan sangat penting dilakukan, dengan lebih memberi kemudahan dan layanan yang memadai untuk mendapatkannya.

79

80


masyarakat dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang heterogen.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.2 4.1 STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN JEPARA Dalam rangka pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Jepara, maka perlu dirumuskan strategi yang dapat mendukung kebijakan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Memperhatikan pada keenam misi yang ada, maka strategi pembangunan daerah yang dilakukan terwujud dalam konsep “Tri Bina” yang terdiri dari: 1. Bina Manusia pada strategi penguatan masyarakat dan strategi pengembangan sumber daya manusia. 2. Bina Usaha pada strategi pertumbuhan. 3. Bina Lingkungan pada strategi optimalisasi aparatur dan strategi dinamika yang terkendali. Dengan kelima strategi pembangunan daerah berikut ini diharapkan akan tercipta keterpaduan antara membangun manusia, kesejahteraan dan lingkungan dapat berlangsung secara sinergis dan kokoh. Konsep “Tri Bina” juga mampu menggambarkan hubungan sinergis diantara pemangku kepentingan pembangunan, sehingga merupakan pondasi yang kokoh bagi program pembangunan Kabupaten Jepara ditengah terpaan perubahan yang akan terjadi lima tahun kedepan. 4.1.1

Strategi Penguatan Masyarakat

Strategi ini digunakan untuk mendukung misi pertama dan kedua. Strategi ini bertujuan memantapkan kehidupan beragama melalui pengembangan kegiatan kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan beragama, serta mendorong kemampuan

81

Strategi Pertumbuhan Usaha

Strategi pertumbuhan digunakan untuk melaksanakan misi ketiga. Strategi pertumbuhan dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong masyarakat dan dunia usaha dalam setiap usaha dengan harapan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara luas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan perekonomian daerah yang kuat dan berkeadilan, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada bidang-bidang yang menjadi unggulan daerah. 4.1.3

Strategi Dinamika Yang Terkendali

Strategi ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan misi keempat. Dinamika yang terkendali dimaksudkan agar terdapat ruang yang cukup bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika pembangunan dari dan oleh berbagai elemen masyarakat dalam kerangka hukum, budaya dan agama. 4.1.4

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi ini untuk mendukung misi kelima. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia dimaksudkan untuk mewujudkan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai peran dan fungsinya dalam kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah melalui perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

82


4.1.5

9.

Strategi Optimalisasi Aparatur

Strategi ini untuk melaksanakan misi keenam. Strategi ini menonjolkan peran SDM aparatur pemerintah pada percepatan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada setiap fungsi sesuai kewenangan daerah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan untuk antisipasi terhadap perkembangan lingkungan global, serta untuk mewujudkan good governance.

10.

Adanya perangkat hukum dan upaya hukum yang tegas dibidang tata ruang dan lingkungan hidup. Adanya dukungan dan komitmen utuh segenap stakeholders, terkait kebijakan hingga operasional dalam pengembangan Kepulauan Karimunjawa.

4.2 FAKTOR-FAKTOR KUNCI DAN ASUMSI KEBERHASILAN Dalam rangka menunjang perwujudan visi dan misi serta melaksanakan strategi pembangunan Kabupaten Jepara, maka diperlukan faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan pembangunan. Faktor-faktor kunci dan asumsi keberhasilan pembangunan tersebut adalah: 1. Adanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. 2. Adanya konsistensi kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat, khusunya kelompok yang kurang beruntung. 3. Semakin baiknya kondisi pertumbuhan makro dan mikro ekonomi daerah. 4. Adanya pemanfaatan dan pemeliharaan kondisi sumber daya alam dan kelautan secara bertanggung jawab. 5. Semakin jelasnya pembagian kewenangan penggalian sumbersumber pendapatan daerah dan komitmen pada pembangunan perekonomian daerah. 6. Terbangunnya jejaring pengembangan dan ekspansi produk lokal pada pasar global. 7. Konsistensi komitmen dalam prioritas peningkatan pembangunan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya. 8. Meningkatnya responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan.

83

84


4.

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

5.

Sebagai gambaran perkembangan sumber daya keuangan daerah yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBD Kabupaten Jepara dari sebesar Rp. 374.385.005.000,- tahun 2003 naik menjadi Rp. 558.129.120.000,pada tahun 2006 atau mengalami kenaikan sebesar 14,39% dari tahun sebelumnya (2005). Berdasarkan hal tersebut di atas maka prospek ekonomi Kabupaten Jepara dalam kurun waktu lima tahun kedepan diprediksi mengalami perkembangan yang cukup cerah dan signifikan, hal tersebut tentu akan berpengaruh juga pada kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Proyeksi APBD Kabupaten Jepara 2007-2012 menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Jepara tahun 2012 akan menjadi sebesar Rp. 1,025 trilyun.

6. 7.

masyarakat. Kebijakan yang berhubungan dengan tumpuan hajat hidup sebagian besar masyarakat. Kebijakan yang secara nyata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja setempat.

Kebijakan keuangan daerah untuk RPJMD berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut dokumen RPJMD memuat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, serta disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan untuk periode lima tahun kedepan.

5.1

ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dari proyeksi APBD tersebut, agar pembiayaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka diperlukan suatu arah kebijakan keuangan yang tepat. Sehingga perlu ditetapkan faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan kebijakan keuangan daerah, yaitu: 1. Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. 2. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah mendesak dan diperlukan oleh masyarakat luas secara langsung, agar tercipta stabilitas ekonomi dan daerah. 3. Kebijakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan

Dalam struktur anggaran pada pemerintah daerah terdapat tiga pos Pendapatan daerah yang merupakan sumber keuangan daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab Kabupaten Jepara memiliki kewenangan dan harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun umumnya sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia dari sisi pendapatannya, masih besar ketergantungannya terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Jepara lima tahun

85

86


kedepan akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat. Dengan harapan secara bertahap daerah dapat meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan.

Kemampuan kemandirian keuangan daerah merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah pada pelaksanaan otonomi. Salah satu yang dapat dijadikan ciri kemampuan daerah adalah melalui perkembangan PAD dalam struktur APBD. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara selama empat tahun terakhir dari tahun 2003 hingga tahun 2006 menunjukkan angka yang fluktuatif. Perbandingan tahun 2003 dengan 2004 mengalami penurunan, namun dari 2004 sampai 2006 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,21%.

Pelaksanaan pendapatan daerah selama ini diperoleh baik dari kewenangan yang dimiliki daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah maupun kewenangan lain yang bersumber dari ketentuan perundangundangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Perkembangan yang telah dicapai empat tahun terkahir masih didominasi oleh dana perimbangan terhadap total penerimaan. Komponen yang terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU), selanjutnya diikuti oleh Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi. Sedangkan komponen terbesar dari PAD diperoleh dari retribusi daerah sebesar Rp. 31,445 milyar. Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Jepara NO 1

URAIAN

PENDAPATAN 10 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 20 Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 30 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Bantuan Dana Kontinjensi / Penyeimbang dari Pemerintah Dana Darurat JUMLAH PENDAPATAN

2003

2004

2005

Sedangkan dilihat dari kontribusinya terhadap APBD selama empat tahun terakhir, maka ratio kemandirian keuangan daerah masih rendah atau rerata per tahun baru menyumbang 12,05%. Oleh karena itu perlu adanya upaya penggalian pendapatan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin, yang mana untuk menggali potensi pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah. Tabel 5.2 Persentase PAD terhadap APBD 2006

53.740.237.824 8.682.152.587 20.907.579.209 798.356.710

47.266.545.884 10.239.019.782 24.649.950.675 877.354.558

50.745.470.662 11.340.431.063 27.954.886.741 2.683.450.297

54.110.689.680 11.931.316.377 31.445.499.455 1.659.234.493

23.352.149.318

11.500.220.869

8.766.702.561

9.074.639.355

288.964.242.880 308.586.176.967 347.657.705.295 508.391.757.366 21.335.539.265 23.275.222.425 26.391.296.751 37.248.924.589 248.660.000.000 258.973.000.000 276.946.000.000 403.190.000.000 1.000.000.000

6.500.000.000

14.060.000.000

26.080.000.000

17.968.703.615

19.837.954.542

30.260.408.544

41.872.832.777

17.167.212.000

16.196.512.000

12.597.000.000

0

17.167.212.000 16.196.512.000 12.597.000.000 0 0 0 0 0 359.871.692.704 372.049.234.851 411.000.175.957 562.502.447.046

Sumber: APBD Kabupaten Jepara 2003-2006

87

No. 1. 2. 3. 4.

Tahun 2003 2004 2005 2006

Rp. Rp. Rp. Rp.

APBD 374.785.025.000 392.594.936.000 410.061.649.000 558.129.120.000

Rp. Rp. Rp. Rp.

PAD 53.740.237.824 47.266.545.884 50.745.470.662 54.110.689.680

% PAD/APBD 14,34% 12,04% 12,37% 9,69%


Perkembangan keseluruhan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2006 sebesar Rp. 558,129 milyar dan diprediksi tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1,021 trilyun. Untuk dapat merealisasikan penerimaan daerah tersebut dalam rangka kemandirian keuangan daerah, maka kedepan harus direncanakan dengan akurat model intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.

88


Tabel 5.4 Realisasi Belanja Kabupaten Jepara

Tabel 5.3 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Jepara NO

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Proyeksi 657.115.940.000 707.990.100.000 786.484.200.000 864.978.300.000 943.472.400.000 1.021.966.500.000

2

URAIAN

BELANJA APARATUR DAERAH 01 Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Belanja Pemeliharaan 02 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang / jasa Belanja Perjalanan Belanja Pemeliharaan

Sumber: APBD Kabupaten Jepara 2003-2006, Diolah

03 Belanja modal

5.2 ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

04 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga alokasinya diarahkan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas, berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Belanja daerah terdiri dari belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

05 Belanja Tak Tersangka

2003

2004

2005

100.847.679.759 65.692.126.353 47.181.767.893 11.733.256.539 3.819.233.570 2.957.868.351

118.988.369.793 76.499.398.354 55.114.134.001 14.818.611.260 3.010.125.580 3.556.527.513

2006

123.874.106.990 157.536.372.262,00 80.522.269.041 93.943.605.494 57.324.471.387 68.738.076.278 16.375.981.548 17.734.195.825 3.047.269.100 2.805.646.000 3.774.547.006 4.665.687.391

27.830.880.530 25.458.354.397 23.747.855.149 14.070.069.859 13.600.106.310 9.553.423.283 10.514.648.370 6.811.458.784 9.196.222.595 1.368.947.763 3.408.896.465 2.765.844.570 1.877.214.538 1.637.892.838 2.232.364.701 7.079.872.876 244.800.000

7.068.933.300

16.277.866.965

9.903.555.000 12.535.049.500

19.782.850.233

0

1.643.926.800

269.496.351.071 266.539.006.977 277.266.456.529 134.847.179.642 149.720.102.923 147.344.536.349 132.935.877.194 146.925.071.259 145.887.280.210 1.589.211.198 2.297.906.664 892.484.955 21.000.000 34.091.400 42.920.468 301.091.250 463.033.600 521.850.716

382.183.841.060 175.970.365.816 172.258.096.611 3.011.208.015 47.544.500 653.516.690

02 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang / Jasa Belanja Perjalanan Belanja Pemeliharaan

30.266.052.282 32.975.379.348 39.079.082.200 4.198.051.575 4.611.042.720 7.895.987.405 16.974.617.590 19.425.785.699 21.685.220.999 1.469.769.077 1.547.842.335 1.737.715.320 7.623.614.040 7.390.708.594 7.760.158.476

55.619.247.447 10.166.703.393 26.846.416.728 2.149.158.849 16.456.968.477

03 Belanja Modal

69.601.722.598 47.327.720.586 49.581.436.416

104.805.265.548

04 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

34.182.768.109 35.453.546.010 40.765.950.564

45.788.962.249

598.628.440 1.062.258.110 495.451.000 370.344.030.830 385.527.376.770 401.140.563.519

0,00 539.720.213.322

PELAYANAN PUBLIK 01 Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang / Jasa Belanja Perjalanan Belanja Pemeliharaan

05 Belanja Tak Tersangka JUMLAH BELANJA

0

7.127.062.042

25.888.122.770 5.938.522.735 11.150.370.070 5.681.982.050 3.117.247.915

0


Anggaran Belanja Kabupaten Jepara selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2003 hingga 2006 mengalami kenaikan, dimana dari sisi Belanja Daerah telah menunjukkan peranan yang cukup

89

90


berarti terhadap pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2003 total belanja daerah Kabupaten Jepara sebesar Rp. 370,344 milyar naik menjadi Rp. 539,720 milyar pada tahun 2006. Belanja daerah Kabupaten Jepara selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata 14,23%. Namun kenaikan belanja daerah pada tahun terakhir naik sangat besar yaitu sekitar 30,47%. Berdasarkan realisasi belanja, diperkirakan belanja daerah pada tahun 2011 akan meningkat dari Rp. 539,720 milyar (tahun 2006) menjadi Rp. 1,015 trilyun pada tahun 2012. Tabel 5.6 Proyeksi Belanja Kabupaten Jepara Tahun Proyeksi 2007 Rp.679.278.387.000 2008 Rp.706.820.300.000 2009 Rp.784.026.400.000 2010 Rp.861.232.500.000 2011 Rp.938.438.600.000 2012 Rp.1.015.644.700.000

yang mendesak. Dimana kebijakan umum anggaran yang diambil tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

No 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 5.7 Belanja dan Pendapatan Kabupaten Jepara Tahun Belanja Pendapatan 2002 Rp.290.306.771.335 Rp.328.357.330.408 2003 Rp.370.334.030.830 Rp.359.871.692.704 2004 Rp.385.527.376.770 Rp.372.049.234.851 2005 Rp.401.140.563.519 Rp.411.000.175.957 2006 Rp.539.720.213.322 Rp.562.502.447.046 Sumber: Dispenda Kabupaten Jepara Tahun 2006

Berdasar pendapatan daerah dan belanja daerah selama empat tahun terakhir (2003-2006), menunjukan bahwa belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk menutup defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, maka diakumulasikan dalam pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Pembiayaan penerimaan merupakan alokasi anggaran yang dilakukan untuk menguatkan struktur pendapatan, sedangkan pembiayaan pengeluaran dilakukan sebagai konsekuensi kebutuhan

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan pada peningkatkan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan efisiensi anggaran yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan. Untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah berikut: 1. Mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan daerah – khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah – melalui optimalisasi pendataan dan penerimaan wajib pajak dan restribusi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat untuk kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah. 3. Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemungut penerimaan daerah yang bersifat mobilitas maupun pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola

91

92

Sumber: APBD Kabupaten Jepara 2003-2006, Diolah

5.3 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN


5.

6.

penerimaan daerah. Penataan performance budget melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan. Sehingga memberikan hasil yang baik dan biaya rendah. Peninjauan kembali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

bersumber dari Bagi Hasil Pajak untuk mendukung pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan daerah.

Selain melalui optimalisasi penerimaan pendapatan, maka untuk meningkatkan penerimaan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan dana perimbangan. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang tersebut pada prinsipnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Seiring dengan peningkatan pembangunan tersebut, maka pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembangunan yang diatur dengan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah mendapatkan pembagian dana perimbangan. Untuk itu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan dana perimbangan antara lain melalui: 1. Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik. 2.

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang

93

94


pembangunan, pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan di segala bidang. Tahapan lima tahun pertama akan lebih difokuskan pada penataan dan pembangunan sistem, regulasi, kebijakan dan peraturan sebagai basis bagi pembangunan tahapan lima tahun berikutnya. Beberapa kebijakan pembangunan pada tahap pertama yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut.

BAB VI KEBIJAKAN UMUM DAERAH

Kebijakan umum pembangunan jangka menengah Kabupaten Jepara akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan lima tahun kedepan. Sesuai dengan strategi dan dengan tetap mengacu kepada visi Kabupaten Jepara, maka dirumuskan kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokokpokok pikiran. Hal itu sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah sesuai dinamika masyarakat yang berkembang. Kebijakan pembangunan daerah juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu tertentu. Oleh karenanya kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara pada RPJMD periode Tahun 2007-2012, tetap merujuk pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Dengan demikian kebijakan pembangunan lima tahun kedepan disesuaikan dengan Tahapan Pertama RPJPD (Tahun 2005-2009) dan Tahapan Kedua RPJPD (Tahun 2010-2014), seperti berikut:

Acuan pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu (cerdas), sehat dan religius melalui pembangunan multi sektor yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Jepara, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menangani bidang pendidikan (tenaga pendidik dan non pendidik). Oleh karena itu target yang diharapkan antara lain meningkatnya kualitas pelayanan dasar yang berdampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia (berilmu, sehat, berdaya beli), menurunnya bias gender, meningkatnya etos kerja, meningkatnya etika dan moralitas, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi antar umat beragama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, remaja, dan wanita, meningkatnya kinerja pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya penangatan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi Kabupaten Jepara.

Memperhatikan kinerja pelaksanaan pembangunan tahapan lima tahun sebelumnya, maka pada tahapan lima tahun pertama (2005-2009) dalam kerangka pembangunan jangka panjang ini diarahkan untuk melanjutkan derap langkah pembangunan yang sudah senafas dengan tuntutan peningkatan kinerja penyelenggaraan

Acuan kedua adalah peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi akan diupayakan pencapaiannya pada tahapan lima tahun pertama dengan fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi daerah yang diharapkan akan meningkatkan iklim kondusif dalam berusaha yang akan berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi makro daerah dan penguatan kapasitas keuangan daerah. Lima tahun pertama pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin menunjukkan pergeseran dalam sektor basis ekonomi daerah,

95

96

1.

TAHAPAN PERTAMA RPJPD KABUPATEN JEPARA (2005-2009)


industri-pertanian (agro industri) akan semakin meningkat peranannya dalam perekonomian daerah, disamping tepat eksisnya industri pengolahan sebagai icon Kabupaten Jepara. Upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, berbasis pada budaya bahari dan pesisir akan semakin relevan. Kondisi pertumbuhan perekonomian Jepara yang semakin baik diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jepara yang akan ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Acuan ketiga adalah pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik; pada tahapan lima tahun pertama akan ditekankan pada peningkatan komitmen dan tindakan pengurangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Muara dari upaya pemberantasan KKN adalah terciptanya kinerja pelayanan publik yang semakin prima, konsistensi regulasi daerah-pusat, dan tegaknya hukum, yang kesemuanya mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

terpadu. Acuan kelima yaitu pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif yang akan diprioritaskan pada langkah-langkah pemantapan situasi dan kondisi politik lokal yang kondusif, penguatan ketertiban dan keamanan daerah, dan tegaknya supremasi hukum untuk menopang (menjadi basis) kelancaran pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Kabupaten Jepara yang tertib, aman dan damai ditandai dengan menurunnya tingkat kerawanan daerah, menurunnya tingkat konflik, menurunnya indeks kriminalitas, meningkatnya demokratisasi lokal, yang pada akhirnya akan berdampak pada kepatuhan pada hukum sehingga persatuan dan kesatuan tetap dapat terjaga dengan baik. Acuan keenam yaitu meningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan; yang akan ditekankan pada langkahlangkah pemantapan dalam perencanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dan lingkungan hidup. Dengan adanya pemantapan dalam aspek perencanaan, regulasi, dan kebijakan tentang keruangan dan lingkungan hidup maka diharapkan akan membawa efek pada semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup, pencemaran lingkungan menurun, peningkatan konsistensi peruntukan lahan, peningkatan kesadaran lingkungan hidup, ketepatan penanganan penambangan.

Acuan keempat adalah peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal yang akan diprioritaskan pada peningkatan dan pemeliharaan (rehabilitasi) sarana dan prasarana wilayah (terutama di kawasan pedesaan, kawasan Kepulauan Karimunjawa), misalnya kebersihan, transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, perumahan, air bersih, pertamanan, penerangan jalan, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan desa-kota, bahkan mampu untuk membangun embrio pagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kewilayahan harus menjadi prioritas daerah dan mendapat dukungan atau peran serta swasta, yang hanya bisa terwujud apabila disertai dengan langkah-langkah penataan kebijakan keruangan dan kewilayahan yang konsisten dan

Berdasar periode waktu RPJMD Kabupaten Jepara dari 2005 sampai 2012, maka kebijakan pembangunannya juga harus memperhatikan tahapan kedua RPJPD. Arahan kebijakannya merupakan langkah-langkah untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Jepara di segala urusan yang menjadi kewenangan daerah.

97

98

2.

TAHAPAN KEDUA RPJPD JEPARA (2010-2014)


Acuan pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu (cerdas), sehat dan religius, yang pada tahapan lima tahunan kedua difokuskan pada optimalisasi (bila perlu maksimalisasi) upaya pemerataan memperoleh pendidikan sampai jenjang SMA/Sederajat bagi penduduk Kabupaten Jepara. Langkah ini harus disertai dengan meningkatnya komitmen tiga pilar pendidikan – pemerintah, sekolah dan masyarakat – untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya melalui penyediaan biaya pendidikan (bea siswa, BOS, dan lain-lain), penyediaan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan, dan lain-lain. Capaian lain yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat (pendapatan per kapita naik; angka kemiskinan turun; tingkat pengangguran turun), peningkatan derajat kesehatan (usia harapan hidup naik; status gizi naik), peningkatan kesejahteraan anak, remaja dan wanita (kesetaraan gender naik; perlindungan anak naik; laju pertumbuhan penduduk terkendali; kesenjangan kesejahteraan turun), dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Acuan kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi. Setelah pada tahapan pertama difokuskan untuk mengembangkan prasarana dan sarana ekonomi, maka pada tahapan pembangunan lima tahunan kedua diprioritaskan pada penanganan yang lebih konkrit dan optimal terhadap pembangunan dan pengembangan sektor basis Jepara (industri, pertanian dan pariwisata). Pengembangan sektor basis akan bermuara pada dimilikinya daya saing yang tinggi pada tingkat nasional dan internasional dari produk-produk unggulan dan andalan Kabupaten Jepara, yang berasal dari sektor industri, pertanian, pariwisata atau perpaduannya. Daya saing akan dapat meningkat bila didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan dimanfaatkaannya teknologi produksi yang tepat guna sehingga dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang tinggi, pembinaan

99

dan pengembangan kelembagaan ekonomi lokal sehingga mampu berperilaku dan berkinerja global, pengembangan jaringan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang memadai. Acuan ketiga yaitu pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Harapan masyarakat akan ditegakkannya pemberantasan KKN dalam lingkungan birokrasi semakin kuat, diharapkan pada pembangunan lima tahunan pertama fokus ini sudah mampu memberikan hasil yang cukup signifikan. Selanjutnya akan diikuti dengan langkah prioritas kedua, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang handal untuk memenuhi tuntutan birokrasi masa depan, didukung dengan disediakannya berbagai prasarana dan sarana pelaksanaan tugas/pekerjaan yang memadai. Sehingga mendukung penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas, lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel, didukung dengan adanya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah, bahkan bila perlu diperkuat dengan kontrak pelayanan (citizen’s charter) dan pelayanan yang bersertifikat ISO. Acuan keempat yaitu peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensi lokal. Pelaksanaan misi keempat ini, untuk tahapan lima tahun kedua diprioritaskan pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembangunan kawasan, misalnya prasarana dan sarana transportasi, perdagangan, telekomunikasi, air bersih, kelistrikan, penerangan jalan, dan sebagainya. Selain itu perlu ditekankannya peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak dan sehat, dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya yang memadai. Jumlah penduduk akan terus meningkat maka harus disertai dengan penyediaan fasilitas perumahan dan permukiman.

100


Acuan kelima yaitu pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis, dan kondusif. Pada tahapan pembangunan lima tahunan kedua diprediksi akan semakin meningkat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), karena kurang beruntung dalam persaingan diberbagai bidang yang semakin ketat/keras. Fenomena ini menjadi prioritas penanganan pada tahapan ini. Melihat kondisi kamtibmas Kabupaten Jepara semakin kondusif, didukung dengan komitmen segenap pemangku kepentingan dan profesionalitas aparatur penegak hukum daerah. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum daerah. Sejalan dengan itu, kehidupan demokratisai lokal semakin terwujud ditandai kuatnya peran masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga kemasyarakatan. Acuan keenam yaitu meningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan, akan dilaksanakan dengan prioritas pada penanganan aktivitas terkait dengan lingkungan hidup dan tata ruang. Langkah ini perlu dioptimalkan setelah pada tahap pertama ditekankan pada aspek perencanaan dan perumusan kebijakan, dan regulasi tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan pada sisi

101

pertambangan dan energi akan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan. Adanya arahan pembangunan pada RPJPD dan memperhatikan evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta melihat kondisi kebutuhan kedepan, oleh karena itu kebijakan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategis, harus seoptimal mungkin memperhatikan empat hal berikut: 1. Dukungan sumber daya, kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam jumlah yang cukup, terutama kemampuan keuangan daerah. 2. Tingkat kebutuhan, kebutuhan tersebut mendesak atau tak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. 3. Kebermanfaatan, kebutuhan tersebut kebermanfaatannya tinggi dan menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain. 4. Dampak pada lingkungan, kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pembangunan Kabupaten Jepara periode tahun 2007-2012 diarahkan pada pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemulihan kepercayaan masyarakat, dan pemberian pelayanan yang langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta pengembangan investasi sarana-prasarana ekonomi yang akan berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian daerah. Untuk mewujudkannya diperlukan serangkaian kebijakan yang dapat mendorong dan mengembangkan potensi daerah, dalam rangka memacu percepatan pembangunan daerah, sehingga mampu mendorong dan mewujudkan percepatan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Jepara ”Terwujudnya Kabupaten Jepara sebagai daerah yang

102


melalui pengembangan pendidikan keagamaan secara integratif antar pemerintah Daerah dan Pusat. Langkah yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan bantuan terhadap pendidikan keagamaan. Untuk Fungsi Perlindungan Sosial kebijakan yang ada diarahkan pada peningkatan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama agar mampu memberikan peningkatan kualitas dalam sumber dayan manusia dibidang moral dan etika. Beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti pembinaan kerukunan antar umat beragama, peningkatan kegiatan keagamaan, peningkatan bantuan perawatan tempat atau rumah ibadah.

religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera dengan bertumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas sumber daya yang terlayani oleh pemerintahan yang bersih”, maka kebijakan umum dikelompokkan menurut fungsifungsi pemerintahan yang dirinci menjadi kebijakan umum fungsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan misi Kabupaten Jepara tersebut. Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut: 1.

Misi Pertama: Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika, berbudaya serta mempunyai rasa toleransi antar dan intern umat beragama. Misi Pertama ini terkait dengan empat fungsi pemerintahan, yaitu fungsi Ketertiban dan Keamanan, fungsi Pariwisata dan Budaya, fungsi Pendidikan, dan fungsi Perlindungan Sosial. Untuk fungsi Ketertiban dan Keamanan kebijakannya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis religius, karena itu pembangunan yang dilaksanakan senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral. Sehingga perlu dipahami bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu output penting dalam suatu proses perencanaan pembangunan, dengan jalan mewujudkan pemerataan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memelihara kelestarian kearifan budaya lokal. Untuk fungsi Pariwisata dan Budaya diarahkan pada kebijakan untuk mengendalikan pengaruh negatif dari budaya luar dalam rangka lebih meningkatkan kepedulian dan perhatian atas pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dan daerah melalui berbagai upaya pengelolaan kekayaan budaya lokal, pembinaan kelompok kesenian, pengadaan even kesenian dan kebudayaan. Untuk fungsi Pendidikan terkait dengan pembentukan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya dijangkau

103

2.

Misi Kedua: Mewujudkan masyarakat yang rukun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Misi Kedua ini terkait dengan pelaksanaan fungsi Pelayanan Umum dan fungsi Ketertiban dan Ketentraman. Fungsi Pelayanan Umum diarahkan pada peningkatan keadilan (persamaan hak dan kewajiban) diantara penduduk dalam memperoleh pelayanan publik, perluasan informasi atas kinerja pemerintah, dan sosialisasi produk-produk hukum daerah. Fungsi Ketertiban dan Keamanan, namun dalam fokus arahan kebijakan yang berbeda dengan misi pertama. Kebijakan pada fungsi ini diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat, untuk mendukung suasana kehidupan berpolitik yang demokratis, serta adanya sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan. Kebijakan tersebut untuk membentuk kekuatan rakyat dan bela negara demi menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga masyarakat akan mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan kapasitasnya.

3.

Misi Ketiga: Membangun ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. Misi Ketiga ini terkait dengan tiga fungsi pemerintahan berikut Fungsi Ekonomi, Fungsi Lingkungan Hidup serta Fungsi Pariwisata dan

104


Perumahan dan Fasilitas Umum. Fokus kebijakan pada misi ini adalah memobilisasi sumberdaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penyediaan perumahan layak. Pada fungsi Pendidikan kebijakannya diarahkan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian fungsi Kesehatan kebijakannya diarahkan pada peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, utamanya bagi penduduk miskin. Sedangkan fungsi Perlindungan Sosial kebijakannya diarahkan pada pemenuhan hak-hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, utamanya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Bersinggungan dengan fungsi ini adalah fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, kebijakannya diarahkan pada penyediaan perumahan layak bagi keluarga kurang mampu. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka peluang hidup layak akan dapat tercapai. Sehingga setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk berpendidikan dan berketerampilan, hidup sehat dan panjang umur, serta mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan yang diperlukan.

Budaya. Pada fungsi Ekonomi, untuk mendukung misi ini kebijakannya diarahkan pada pengembangan usaha andalan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaku ekonomi kerakyatan mendapatkan prioritas untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Untuk fungsi Lingkungan Hidup terkait misi ini kebijakannya diarahkan pada meningkatkan potensi sumber daya lokal dan menjaga kelestarian sumber daya produksi secara berkelanjutan, sehingga sumber daya yang ada dapat dipertahankan keberadaannya. Sedangkan pada fungsi Pariwisata dan Budaya, kebijakannya diarahkan pada upaya-upaya pengembangan dan peningkatan obyek wisata dan budaya dengan melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat, sehingga pariwisata dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah. 4.

5.

Misi Keempat: Menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Misi keempat berkenaan dengan Fungsi Ketertiban dan Keamanan dan Fungsi Perlindungan Sosial. Fungsi Ketertiban dan Keamanan diarahkan pada pengakuan akan hak dasar rakyat dalam pembangunan, sehingga setiap aspek pembangunan tidak mengabaikan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat. Hal ini terus dikembangkan untuk menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif. Fungsi Perlindungan Sosial diarahkan khusus terhadap peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, dimana salah satunya adalah dalam politik dan demokrasi. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasar misi kelima ini berkaitan dengan beberapa fungsi yaitu fungsi Pendidikan, fungsi Kesehatan, fungsi Perlindungan Sosial dan fungsi

105

6.

Misi Keenam: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui profesionalisme aparatur yang bebas KKN untuk menciptakan good governance dan clean government. Misi keenam ini berkenaan dengan fungsi Pelayanan Umum. Kebijakannya diarahkan pada penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, membuka ruang partisipasi, keadilan dan responsibel, sehingga menjadikan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat menjadi optimal.

106


Hal tersebut sebagai langkah antisipasi tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, rendahnya kinerja sumberdaya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, serta banyaknya peraturan perundangundangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Berpijak pada kebijakan umum yang telah ditetapkan pada tiap misi dan dengan memperhatikan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat, maka disusun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Tujuannya adalah agar sasaran pembangunan tersebut dapat mendorong terwujudnya visi dan misi, serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sasaran-sasaran yang ingin dicapai ini, harus didukung oleh program-program yang direncanakan lima tahun kedepan. Sasaran dari kebijakan umum tersebut meliputi: 1. Peningkatan Wajar Dikdas 9 Tahun, termasuk pemberantasan buta aksara. 2. Peningkatan pengembangan pendidikan melalui program BERMUTU (Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Up-grading). 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk kelompok masyarakat miskin. 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana (infrastruktur) untuk pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan publik. 5. Peningkatan kinerja investasi, guna mendukung penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. 6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). 7. Pengembangan Jepara The World Carving Centre – saat ini Kabupaten Jepara telah mengekspor produk berbahan baku kayu sampai ke 84 negara – sebagai pusat pengolahan dan

107

8. 9. 10. 11.

12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

perdagangan produk berbahan baku kayu, seperti kerajinan, ukiran, meubel, dan lain-lain. Revitalisasi sektor pertanian dengan menciptakan agrobisnis dan agroindustri. Penurunan angka konflik horisontal dan vertikal, untuk menjaga dan memelihara suasana kondusif. Pemeliharaan konservasi lahan melalui penghijauan pada daerah pegunungan dan lahan kritis untuk mengurangi resiko bencana alam. Peningkatan pengembangan Kepulauan Karimunjawa, melalui pelestarian lingkungan hidup dan SDA, mengubah pola budaya tangkap potensi kelautan menjadi pola budi daya dan jasa, pengembangan bandara, pengembangan wisata dan budaya, dan lain-lain. Peningkatan aplikasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi kerajinan lokal. Peningkatan pengelolaan tata ruang sesuai dengan regulasi yang berlaku – berbasis Sub Wilayah Pembangunan (SWP) – dimana akan ditekankan pada pengembangan SWP 3 sebagai pusat pertumbuhan baru yang berbasis kawasan industri strategis. Peningkatan perumahan dan permukiman masyarakat pantai pesisir, melalui pembangunan rumah susun. Pengembangan kawasan utara untuk industri strategis, sebagai pusat pertumbuhan baru. Peningkatan pengembangan sumber energi alternatif. Peningkatan peran BUMD, agar dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan PAD. Peningkatan efisiensi anggaran dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan publik disertai dengan peningkatan kesejahteraan PNS dan Perangkat Desa.

108


program dan kegiatan yang dirumuskan baik program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan, merupakan langkah pilihan indikatif yang telah disesuaikan dengan potensi daerah dan masalah yang dihadapi.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan pada regulasi otonomi daerah yang bersumber pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, yang diperkuat dengan berbagai regulasi operasionalisasinya, terutama yang terkait dengan kewenangan/urusan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jepara menyusun rangkaian program dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 20072012 yang senafas dengan regulasi tersebut. Pada sisi lain, penyusunan program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 harus mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penjabarannya, komponen visi, misi, dan kebijakan tersebut harus dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mendasari hal tersebut program dan kegiatan yang disusun adalah untuk mendukung komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintah daerah selama lima tahun. Kemudian sesuai regulasi tersebut pada program dan kegiatan juga diurai dalam program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD serta program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan daerah, termasuk kinerja pembangunan yang telah dicapai dalam lima tahun sebelumnya. Namun dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka semua kebutuhan pembangunan tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan penentuan prioritas untuk mangatasi keterbatasan sumber daya; baik dana, tenaga maupun waktu yang dimiliki. Sehingga berbagai

109

Pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012, program dan kegiatan dikelompokan untuk mendukung misi, dan pada setiap misi diurai dalam kelompok fungsi beserta urusan yang menjadi kewenangan daerah yang menyertainya. Pada tiap urusan tersebut akan disampaikan permasalahan, sasaran dan kebijakan masingmasing urusan, beserta matrik program dan kegiatan selama tahun 2007-2012.

7.1 MISI PERTAMA: Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika, berbudaya serta mempunyai rasa toleransi antar dan intern umat beragama. Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi pertama dilakukan melalui beberapa rumpun fungsi, yaitu: 1) Ketertiban dan Keamanan, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 2) Pariwisata dan Budaya, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu urusan Kebudayaan; 3) Pendidikan, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu urusan Pendidikan; dan 4) Perlindungan Sosial, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu urusan Sosial. 7.1.1 7.1.1.1

Fungsi Ketertiban dan Keamanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terkait dengan aspek agama,

110


moral, etika, dan budaya adalah: 1. Semakin merebaknya penyakit masyarakat. 2. Besarnya tantangan terhadap peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, termasuk dalam toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Sasaran. Beberapa sasaran dalam pembangunan kebudayaan antara lain: 1. Meningkatnya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa (daerah). 2. Terbinanya berbagai kelompok kesenian dan budaya lokal.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah: 1. Mencegah penggunaan dan peredaran narkoba dan miras, serta tumbuhnya penyakit masyarakat. 2. Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama.

Kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan bagi pembangunan Kebudayaan antara lain:

Kebijakan. Kebijakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada: 1. Mencegah berkembangnya penyakit masyarakat. 2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agamis dalam kehidupan masyarakat. Program. Program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan. 2. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). 7.1.2 7.1.2.1

Fungsi Pariwisata dan Budaya

1.

1.

Peningkatan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa (daerah), termasuk pembinaan terhadap kelompok kesenian dan budaya. Program. Program pembangunan urusan Kebudayaan adalah: Program pengelolaan kekayaan budaya.

7.1.3 7.1.3.1

Fungsi Pendidikan Urusan Pendidikan

Masalah. Masalah urusan Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan misi pertama, adalah: 1. Masih terbatasnya pengembangan pendidikan keagamaan yang integratif antar instansi pemerintah di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sasaran. Sasaran pembangunan pada urusan Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan misi pertama adalah: 1. Meningkatnya pembinaan pendidikan dibidang keagamaan.

Urusan Kebudayaan

Masalah. Permasalahan pokok urusan kebudayaan yang terkait dengan misi pertama adalah: 1. Banyaknya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh budaya dari luar. 2. Banyak kesenian dan budaya daerah yang belum dioptimalkan sebagai sarana memupuk nilai-nilai budaya bangsa.

111

1.

Kebijakan: Kebijakan urusan Pendidikan diarahkan pada: Peningkatan pembinaan pendidikan dibidang keagamaan.

Program: Program yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan urusan Pendidikan adalah: 1. Program pelayanan bantuan terhadap pendidikan keagamaan.

112


7.1.4 7.1.4.1

Fungsi Perlindungan Sosial

7.2.1

Urusan Sosial

7.2.1.1

Masalah. Masalah dalam urusan sosial yang terkait dengan pelaksanaan misi pertama adalah: 1. Masih banyaknya tempat atau rumah ibadah yang perlu mendapatkan perawatan. 2. Masih terbatasnya jumlah kegiatan keagamaan. Sasaran. Beberapa sasaran yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan misi pertama untuk urusan sosial adalah: 1. Terselenggaranya kegiatan keagamaan. 2. Meningkatnya alokasi bantuan untuk perawatan tempat atau rumah ibadah. Kebijakan. Kebijakan yang dicanangkan untuk pelaksanaan misi pertama terkait dengan urusan sosial adalah: 1. Peningkatan kerukunan dalam pelaksanaan kehidupan beragama. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tempat atau rumah ibadah. Program. Program yang ditetapkan untuk pelaksanaan misi pertama yang terkait dengan urusan sosial adalah: 1. Program peningkatan kehidupan sosial keagamaan.

7.2 MISI KEDUA: Mewujudkan masyarakat yang rukun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi kedua dilakukan melalui beberapa rumpun fungsi, yaitu: 1) Pelayanan Umum, yang terdiri atas dua buah urusan yaitu: a) urusan Pemerintahan Umum dan b) urusan Komunikasi dan Informasi; dan 2) Ketertiban dan Keamanan, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

113

Fungsi Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Umum

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemerintahan Umum terkait dengan pelaksanaan misi kedua adalah: 1. Masih terjadinya ketimpangan dalam pemberian pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. 2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat atas produk-produk hukum daerah. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pemerintahan Umum adalah: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terutama pada dimensi keadilan dan persamaan dalam pelayanan publik. 2. Tersosilisasikannya berbagai produk hukum daerah. Kebijakan. Kebijakan urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada beberapa hal: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. 2. Peningkatan pemahaman masyarakat atas produk hukum. Program. Program urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Program pelayanan mekanisme penanaman modal. 3. Program penataan peraturan perundang-undangan. 7.2.1.2

yang

Urusan Informasi dan Komunikasi

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informasi adalah: 1. Masih terbatasnya akses informasi publik terhadap kegiatan dan kinerja pemerintahan daerah.

114


2. 3.

Terbatasnya jaringan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah. Masih terbatasnya kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Komunikasi dan Informasi adalah: 1. Tersedianya layanan informasi cepat dan akurat berbasis jaringan komputer, aplikasi dan internet di lingkungan pemerintah daerah. 2. Meningkatnya arus komunikasi yang baik antara masyarakat yang membutukan informasi dan media yang memberitakan. 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah lewat media massa. 4. Meningkatnya peran serta masyarakat didalam membangkitkan komunikasi sebagai wahana saling memberikan informasi bagi pemerintah daerah. 5. Meningkatnya akses informasi yang valid bagi masyarakat. 6. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam membina lingkungan dengan peningkatan wawasan kebangsaan yang baik. 7. Meningkatkan kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi. Kebijakan. Kebijakan urusan Komunikasi dan Informasi diarahkan pada: 1. Peningkatan sarana prasarana jaringan dan sumber informasi daerah. 2. Penyediaan media untuk promosi dan komunikasi. 3. Peningkatan penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan jaringan. 4. Peningkatan serta pemberdayaan yang membidangi komunikasi dan informasi.

115

Program. Program urusan Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. 2. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 7.2.2 7.2.2.1

Fungsi Ketertiban dan Keamanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah: 1. Semakin lunturnya rasa kesetiakawanan masyarakat dalam sendi-sendi kehidupan. 2. Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang bidang politik. 4. Masih perlu ditingkatkannya kemampuan pencegahan dan penanganan bencana alam. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah: 1. Meningkatkan perlindungan dan keamanan lingkungan. 2. Mencegah terjadinya konflik sosial baik horisontal maupun vertikal. 3. Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. 4. Meningkatnya pemahaman tentang kehidupan berpolitik yang benar di lingkungan masyarakat. 5. Terpantaunya dan tertanganinya korban bencana alam. Kebijakan. Kebijakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada : 1. Meningkatkan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan.

116


2. 3. 4.

Penyebarluasan undang-undang bidang politik. Menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Meningkatkan kinerja penanganan bencana.

2. 3.

Program. Program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 2. Program peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air. 3. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Belum tersedianya peta jaringan transportasi dan tatanan transportasi lokal. Belum optimalnya pelayan terminal.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Perhubungan adalah : 1. Terciptanya pelayanan angkutan yang tertib, aman dan lancar. 2. Tersedianya prasarana, fasilitas perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan. 3. Meningkatnya pembangunan dermaga dan fasilitasnya. 4. Terlaksanya pembangunan unit uji kelayaikan kendaraan bermotor. Kebijakan. Kebijakan urusan Perhubungan diarahkan pada: Peningkatan peran transportasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana serta fasilitas perhubungan yang berbasis pada pelayanan masyarakat.

7.3 MISI KETIGA: Membangun ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.

1.

Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi ketiga dilakukan melalui beberapa rumpun fungsi, yaitu: 1) Ekonomi, yang terdiri atas beberapa urusan yaitu a) Perhubungan, b) Tenaga Kerja, c) Koperasi dan UKM, d) Penanaman Modal, e) Pemberdayaan Masyarakat Desa, f) Pertanian, g) Kehutanan, h) Energi dan Sumber Daya Mineral, i) Kelautan dan Perikanan, j) Perdagangan, k) Perindustrian, l) Transmigrasi; 2) Lingkungan Hidup, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu: a) Lingkungan Hidup; 3) Pariwisata dan Budaya, yang terdiri atas beberapa urusan, yaitu: a) Pariwisata, b) Kebudayaan.

2.

7.3.1

7.3.1.2

7.3.1.1

Fungsi Ekonomi Urusan Perhubungan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perhubungan adalah: 1. Masih kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan.

117

Program. Program urusan Perhubungan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 3. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor. 4. Program peningkatan pelayanan angkutan. Urusan Tenaga Kerja

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Tenaga Kerja adalah: 1. Terbatasnya kualitas SDM pencari kerja dan tenaga kerja. 2. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

118


3. 4.

Masih banyaknya pencari kerja yang belum tertampung dibeberapa lapangan usaha. Masih kurangnya pemahaman pengusaha dan tenaga kerja terhadap peraturan perundangan-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Tenaga Kerja adalah: 1. Pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. 2. Peningkatan ketrampilan sumber daya manusia tenaga kerja. 3. Mengurangi angka pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan.

1. 2.

Kebijakan. Kebijakan urusan Tenaga Kerja diarahkan pada: Peningkatan kualitas sumber daya manusia pencari kerja dan tenaga kerja serta peningkatan penghasilan tenaga kerja. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

2. 3.

Meningkatnya akses modal koperasi dan UMKM. Meningkatnya volume usaha koperasi dan UMKM.

Kebijakan. Kebijakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diarahkan: 1. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan UMKM. 2. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal. Program. Program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 7.3.1.4

Urusan Penanaman Modal

Program. Program urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 2. Program peningkatan kesempatan kerja. 3. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal adalah: 1. Kurangnya optimalnya promosi potensi investasi daerah dan pengelolaan asset daerah. 2. Proses optimalnya pelayanan perijinan yang mendukung investasi. 3. Belum kondusifnya iklim investasi daerah.

7.3.1.3

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Penanaman Modal adalah: 1. Meningkatnya penanaman modal di daerah. 2. Meningkatnya pengelolaan investasi dan aset daerah. 3. Berkurangnya faktor-faktor penghambat perkembangan/realisasi investasi.

dan 1. 2. 3.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah adalah: Masih lemahnya manajemen koperasi dan UMKM. Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah. Terbatasnya akses teknologi dan pemasaran bagi IKM.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah: 1. Meningkatnya kemampuan manajerial UMKM.

119

1.

Kebijakan. Kebijakan urusan Penanaman Modal diarahkan pada: Meningkatkan pelayanan perijinan investasi.

120


2. 3.

Optimalisasi penerapan standar pelayanan minimal di bidang investasi. Mempromosikan potensi sumberdaya daerah.

Program. Program urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. 7.3.1.5

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah: 1. Belum optimalnya pemberdayaan potensi lokal. 2. Belum terbatasnya tingkat kemampuan dan partisipasi masyarakat. 3. Masih tingginya angka kemiskinan. 4. Belum optimalnya keterlibatan lembaga sosial masyarakat dalam pembangunan.

yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program peningkatan partisipasi masyarakat pembangunan. 7.3.1.6 7.3.1.6.1

dalam

Urusan Pertanian Pertanian dan Perkebunan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian adalah: 1. Terbatasnya luas lahan pertanian dan perkebunan. 2. Tingkat produktivitas pertanian dan perkebunan yang relatif masih terbatas. 3. Intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan belum sepenuhnya dilaksanakan. 4. Kondisi prasarana dan sarana pengairan yang masih terbatas. 5. Terbatasnya dukungan teknologi pertanian. 6. Belum optimalnya perlindungan tanaman pangan dan hasil perkebunan. 7. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia petani.

Program. Program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pertanian adalah: 1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi untuk memantapkan ketahanan pangan. 3. Peningkatan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan. 4. Meningkatnya penanganan pasca panen. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengairan yang masih terbatas. 6. Meningkatnya dukungan teknologi. 7. Meningkatnya perlindungan tanaman.

121

122

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah: 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 2. Berkurangnya jumlah warga miskin. 3. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Kebijakan. Kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan pada: 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan. 2. Menstimulasi swadaya masyarakat khususnya masyarakat desa. 3. Meningkatkan program pengentasan kemiskinan.


8.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kebijakan. Kebijakan urusan Pertanian diarahkan pada: Pembangunan dan pemulihan prasarana dan sarana. Pemanfaatan dan perluasan usaha. Pengembangan kualitas sumber daya manusia. Mengembangkan sentra produksi unggulan daerah. Pengembangan agribisnis di daerah. Peningkatan pemasaran hasil.

4. 5.

Program. Program Pertanian dan Perkebunan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program peningkatan kesejahteraan petani. 2. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. 4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. 5. Program peningkatan produksi pertanain/perkebunan. 6. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan. 7. Program pengembangan agribisnis perkebunan. 8. Program peningkatan sarana prasarana pertanian. 9. Program peningkatan penerapan teknologi produksi, pengolahan produksi dan pasca panen. 7.3.1.6.2

Peternakan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Peternakan adalah: 1. Masih terbatasnya jumlah populasi ternak. 2. Terbatasnya ketersediaan teknologi peternakan, misalnya dalam hijauan pakan ternak. 3. Belum optimalnya pengelolaan kesehatan hewan.

123

Belum optimalnya pembudidayaan ternak jenis unggul. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia peternak.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Peternakan adalah: 1. Peningkatan produksi peternakan. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi untuk memantapkan ketahanan pangan hewani. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak. 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana peternakan yang masih terbatas. 5. Meningkatnya dukungan teknologi hasil ternak. 6. Meningkatnya pengelolaan kesehatan hewan. 1. 2. 3. 4. 5.

Kebijakan. Kebijakan urusan Peternakan diarahkan pada: Pembangunan dan pemulihan prasarana dan sarana peternakan. Pemanfaatan dan perluasan usaha peternakan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia peternak. Mengembangkan sentra produksi peternakan unggulan daerah. Peningkatan pemasaran hasil peternakan.

Program. Program urusan Peternakan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. 3. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. 4. Program pengembangan agribisnis peternakan. 7.3.1.7

Urusan Kehutanan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kehutanan adalah: 1. Masih adanya lahan kritis dan penanganannya masih belum optimal.

124


2. 3.

Masih lemahnya pengelolaan kehutanan secara tertib dan berkelanjutan. Masih kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan sumberdaya alam dan hutan.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kehutanan adalah: 1. Meningkatnya penanganan lahan kritis. 2. Terpenuhi/tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengembangan kehutanan. 3. Berkembang/meningkatnya kesadaran dan parsipasi masyarakat terhadap dukungan pengelolaan nilai-nilai potensi sumber daya alam dan hutan (SDA/SDH). 1. 2. 3.

Kebijakan. Kebijakan urusan Kehutanan diarahkan pada: Peningkatan penanganan lahan kritis (pelestarian sumber daya hutan). Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan hutan (SDA/SDH) secara tertata yang saling sinergi antara sektor/sub sektor yang ada. Meningkatkan prasarana dan sarana kehutanan dalam rangka pengembangan kawasan/wilayah hutan.

Program. Program urusan Kehutanan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. 2. Program rehabilitasi hutan dan lahan. 3. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. 4. Program perencanaan dan pengembangan hutan. 5. Program pengembangan fungsi hidrologis. 6. Program peningkatan produksi kehutanan. 7. Program peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan.

7.3.1.8

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah: 1. Banyaknya pertambangan rakyat dengan motif ekonomi yang cenderung merusak lingkungan. 2. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau listrik. 3. Belum terkendalinya usaha pertambangan rakyat. 4. Masih terbatasnya sumber-sumber energi alternatif. 5. Belum tersedianya peta potensi pertambangan. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah: 1. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam. 2. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan agar ramah lingkungan. 3. Meningkatnya penyediaan energi listrik non PLN (sumber energi alternatif). 4. Tersedianya peta potensi pertambangan. Kebijakan. Kebijakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan pada: 1. Monitoring kegiatan penambangan (penegakan hukum). 2. Pemerataan energi listrik bagi seluruh rakyat. 3. Peningkatan pengembangan sumber-sumber energi alternatif. Program. Program urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 2. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 7.3.1.9

Urusan Kelautan dan Perikanan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

125

126


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemanfaatan potensi lahan budidaya belum optimal. Daya dukung lingkungan pertambakan mulai menurun. Keterbatasan modal pelaku perikanan (pembudidaya, nelayan,pengolah, masy pesisir). Tumpang tindih kewenangan pengelolaan Sumber Daya Peisisr dan Pulau-pulau Kecil antar dan inter Satuan Kerja. Lemahnya penegakan hukum oleh aparat terkait. Terjadinya kerusakan ekosistem pantai seperti adanya abrasi, kondisi hutan mangrove yang kritis serta kerusakan terumbu karang dan sedimentasi. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Jepaara merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif untuk suatu kemajuan/penggunaan teknologi. Struktur armada penangkapan sebagian besar masih tradisional dengan kemampuan IPTEK yang masih rendah pula. Masih minimnya sarana prasarana untuk budidaya dan penangkapan. Tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi peningkatan harga jual komoditas perikanan Belum optimalnya penanganan pasca panen dan jaringan pemasaran

7. 8. 9. 10.

Terwujudnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Optimalnya pemanfaatan potensi lahan kelautan dan perikanan belum optimal. Meningkatnya dukungan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah: 1. Peningkatan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan. 2. Berkembangnya kawasan budidaya. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani nelayan. 4. Berkembangnya partisipasi petani nelayan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, disertai dengan penegakan hukum. 5. Meningkatnya penanganan/mitigasi nelayan pasca bencana alam di laut. 6. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan.

Kebijakan. Kebijakan urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan pada: 1. Mengupayakan pemanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan, optimal, dan efektif. 2. Mengupayakan peningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 3. Mengupayakan mengembangkan sisten hukum, mekanisme hukum dan kelembagaan secara proporsional. 4. Mengupayakan peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 5. Mengupayakan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan SDM kelautan dan perikanan. 6. Mengupayakan penerapan iptek dan manajemen profesional pada setiap rantai usaha bidang kelautan dan perikanan 7. Mengupayakan rerehabilitasi ekosistem habitat pesisir, laut dan perairan tawar. 8. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan untuk pelayanan masyarakat 9. Mengupayakan peningkatan pemanfaatan sistem informasi kelautan dan perikanan secara terpadu (SIKPT) 10. Mengupayakan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir 11. Mengupayakan menanamkan wawasan kelautan pada seluruh masyarakat, utamanya generasi muda.

127

128

7. 8. 9. 10. 11.


12.

Mengupayakan mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi pasar perikanan.

3.

Belum stabilnya kondisi perekonomian untuk mendukung peningkatan ekspor.

Program. Program urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 2. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 3. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. 4. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. 5. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 6. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. 7. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat. 8. Program peningkatan manajemen produksi budidaya perikanan. 9. Program pengembangan perikanan tangkap. 10. program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. 11. Program peningkatan dan penguasaan teknologi budidaya dan penangkapan. 12. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. 13. Program peningkatan sarana dan prasarana nelayan.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Perdagangan adalah: 1. Meningkatnya ekspor komoditas non migas. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas perdagangan. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perdagangan. 4. Meningkatnya ketertiban penataan pusat perdagangan.

7.3.1.10 Urusan Perdagangan

7.3.1.11 Urusan Perindustrian

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perdagangan adalah: 1. Menurunnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung sistem distribusi barang. 2. Terbatasnya kemampuan kesiapan pengusaha kecil dan menengah dalam mengantisipasi era globalisasi.

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perindustrian adalah: 1. Keterbatasan bahan baku industri dari luar daerah. 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan IKM. 3. Terbatasnya akses pasar (daya saing) dan permodalan. 4. Terbatasnya dukungan teknologi.

129

130

1. 2. 3.

Kebijakan. Kebijakan urusan Perdagangan diarahkan pada: Mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan yang layak. Meningkatkan pangsa pasar lokal, regional, nasional dan internasional. Peningkatan ketertiban pusat perdagangan.

Program. Program urusan Perdagangan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor. 3. Prpgram peningkatan efisiensi dan perdagangan dalam negeri. 4. Program peningkatan prasarana dan sarana perdagangan. 5. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.


Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Perindustrian adalah: 1. Meningkatnya ketersediaan bahan baku industri dari luar daerah. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan IKM. 3. Meningkatnya akses modal, pasar dan teknologi. 1. 2. 3. 4.

Kebijakan. Kebijakan urusan Perindustrian diarahkan pada: Menjamin ketersediaan bahan baku. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia IKM. Meningkatnya akses IKM terhadap modal, pasar dan teknologi. Meningkatkan sarana dan prasarana perindustrian.

Program. Program urusan Perindustrian yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pengembangan industri kecil dan menengah. 2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. 3. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. 7.3.1.12

Urusan Transmigrasi

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Transmigrasi adalah: 1. Rendahnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi. 2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang prosedur transmigrasi. 3. Transmigrasi dianggap hal yang tidak menyenangkan. 4. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Transmigrasi adalah: 1. Terlaksananya koordinasi teknis penempatan transmigran. 2. Proses untuk transmigrasi dapat diketahui masyarakat. Kebijakan. Kebijakan urusan Transmigrasi diarahkan pada:

131

1. 2.

Penyebarluasan program transmigrasi pada sasaran. Mempermudah prosedur pelayanan transmigrasi.

masyarakat

Program. Program urusan Transmigrasi yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pengembangan wilayah transmigrasi. 2. Program transmigrasi regional. 7.3.2 7.3.2.1

Fungsi Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Lingkungan Hidup adalah: 1. Kualitas lingkungan yang cenderung menurun. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. 3. Masih belum tegasnya pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Lingkungan Hidup adalah: 1. Terjaganya konservasi sumber daya alam dan meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup. 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. 3. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. 1. 2.

Kebijakan. Kebijakan urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada: Tersedianya perencanaan lingkungan dan minimalisasi dampak lingkungan. Meningkatakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

132


3.

Pengawasan pengendalian dan pemulihan lingkungan.

3.

Program. Program urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

7.3.3 7.3.3.1

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5.

Fungsi Pariwisata dan Budaya Urusan Pariwisata

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata adalah: 1. Masih banyaknya potensi obyek wisata alam yang belum dioptimalkan. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata dan pendukungnya. 3. Terbatasnya even pengembangan seni dan budaya lokal. 4. Terbatasnya promosi, kerjasama, dan investasi bidang pariwisata. 5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pariwisata adalah: 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata. 2. Meningkatnya kegiatan promosi pariwisata secara terpadu dan konseptual.

133

6.

Meningkatnya sarana dan prasarana wisata dan pengembangan obyek wisata baru. Meningkatnya kerjasama dengan investor bidang kepariwisataan. Meningkatnya sumber daya manusia pelaku wisata yang profesional. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Kebijakan. Kebijakan urusan Pariwisata diarahkan pada: Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata. Pengembangan daerah tujuan wisata. Peningkatan menejemen pariwisata. Pengembangan kawasan wisata di Kepulauan Karimunjawa. Peningkatan iklim yang kondusif bagi Investor bidang Pariwisata. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Program. Program urusan Pariwisata yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata. 2. Program pengembangan destinasi pariwisata. 3. Program pengembangan kemitraan bidang pariwisata. 7.3.3.2

Urusan Kebudayaan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah: 1. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung pengembangan seni dan budaya lokal. 2. Banyaknya potensi seni dan budaya lokal yang belum tergali. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kebudayaan adalah: 1. Tersedianya prasarana dan sarana pendukung pengembangan seni dan budaya lokal.

134


2. 3. 1. 2.

Meningkatnya kualitas lembaga kesenian. Terselenggaranya kegiatan seni budaya lokal. Kebijakan. Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan pada: Peningkatan dukungan prasarana dan sarana pengembangan budaya. Peningkatan dan pemberdayaan kesenian lokal.

Program. Program urusan Kebudayaan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

7.4 MISI KEEMPAT: Menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi keempat dilakukan melalui rumpun fungsi Ketertiban dan Keamanan, yang terdiri atas sebuah urusan yaitu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah: 1. Menurunnya tingkat pelanggaran hukum oleh masyarakat. 2. Ketentraman dan ketertiban umum terjaga. 3. Meningkatnya wawasan kebangsaan. 4. Meningkatnya kehidupan demokrasi di masyarakat. Kebijakan. Kebijakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada: 1. Mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah. 2. Menumbuhkembangkan budaya demokratis di masyarakat. 3. Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan secara intensif dan komprehensif. Program. Program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. 7.4.2

7.4.1 7.4.1.1

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

7.4.2.1

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Fungsi Perlindungan Sosial Urusan Pemberdayaan Perempuan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Perempuan adalah: 1. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan politik.

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah: 1. Semakin merebaknya gangguan sosial yang diakibatkan oleh derasnya pengaruh globalisasi. 2. Kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan masih rendah. 3. Menurunnya nilai-nilai kebangsaan. 4. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan politik lokal.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pemberdayaan Perempuan adalah: 1. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

135

136

Kebijakan.

Kebijakan

urusan

Pemberdayaan

Perempuan


diarahkan pada: 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam partisipasi politik. Program. Program urusan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

7.5 MISI KELIMA: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi lima dilakukan melalui beberapa rumpun fungsi yaitu: 1) Pendidikan, yang terdiri atas beberapa urusan yaitu: a) Pendidikan, b) Pemuda dan Olah Raga; 2) Kesehatan, yang tediri atas beberapa urusan, yaitu: a) Kesehatan, b) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 3) Perlindungan Sosial, yang terdiri atas beberapa urusan, yaitu: a) Kependudukan dan Catatan Sipil, b) Sosial; 4) Perumahan dan Fasilitas Umum, yang terdiri atas beberapa urusan, yaitu: a) Pekerjaan Umum, b) Perumahan. 7.5.1 7.5.1.1

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pendidikan adalah: 1. Terlaksananya pemerataan dan perluasan akses belajar. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. 3. Terlaksananya Wajar Dikdas 9 tahun. 4. Terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik. 5. Berkurangnya siswa putus sekolah. 6. Berkurangnya keaksaraan fungsional. 7. Meningkatnya jumlah pengunjung dan jumlah anggota perpustakaan daerah. 1. 2. 3. 4.

Fungsi Pendidikan Urusan Pendidikan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pendidikan adalah: 1. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. 2. Jumlah kelulusan pada pendidikan dasar (SMP/MTs) masih rendah.

137

Ruang kelas pada pendidikan dasar (SD) banyak yang tidak dapat berfungsi dengan optimal. Kualitas lulusan pada pendidikan menengah kejuruan belum memenuhi tuntutan pasar. Sarana penunjang pendidikan belum tersedia secara merata. Rendahnya minat baca masyarakat. Rendahnya jumlah siswa yang menikmati pendidikan menengah. Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan belum sesuai standar.

5. 6. 7. 8. 9.

Kebijakan. Kebijakan urusan Pendidikan diarahkan pada: Pemenuhan anggaran pendidikan sesuai regulasi. Meningkatkan APK dan APM. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Meningkatkan mutu lulusan yang berakhlaq mulia berdasarkan iptek. Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan. Peningkatan minat baca masyarakat. Pemberian bea siswa bagi keluarga miskin. Peningkatan akses layanan pendidikan kelompok masyarakat desa terpencil. Mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Unggulan.

138


Program. Program urusan Pendidikan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pendidikan anak usia dini. 2. Program Wajar Dikdas 9 Tahun. 3. Program pendidikan menengah. 4. Program pendidikan non formal. 5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 7. Program manajemen pelayanan pendidikan. 7.5.1.2

Urusan Pemuda dan Olah Raga

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemuda dan Olah Raga adalah: 1. Belum optimalnya aktivitas dan kegiatan kepemudaan. 2. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana olah raga. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pemuda dan Olah Raga adalah: 1. Meningkatnya aktivitas kepemudaan di daerah. 2. Meningkatnya motivasi kegiatan-kegiaan pemuda, olah raga dan pramuka. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga di daerah. Kebijakan. Kebijakan urusan Pemuda dan Olah Raga diarahkan pada: 1. Meningkatkan motivasi kegiatan-kegiaan pemuda, olah raga dan pramuka. Program. Program urusan Pemuda dan Olah Raga yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah : 1. Program peningkatan peran serta kepemudaan. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga. 3. Program pembinaan dan pemsayarakatan olah raga.

139

7.5.2 7.5.2.1

Fungsi Kesehatan Urusan Kesehatan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesehatan adalah: 1. Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan masih muncul masalah kesehatan (gizi, kesehatan lingkungan, penyakit menular dan lainnya). 2. Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masih belum optimal. 3. Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan masih kurang, dan belum merata sesui standar pelayanan kesehatan. 4. Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana kesehatan. 5. Belum semua program pelayanan kesehatan mencapai standar pelayanan minimal (SPM). 6. Kurang optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kesehatan adalah: 1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan untuk mendukung PHBS. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. 3. Peningkatan pemerataan dan profesionalisme tenaga kesehatan. 4. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. 5. Peningkatan program kesehatan sehingga terpenuhinya standar pelayanan minimal. 6. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. 1.

Kebijakan. Kebijakan urusan Kesehatan diarahkan pada: Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

140


2. 3. 4. 5.

Peningkatan kuantitas kualitas dan pelayanan kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui dukungan pembiayaan, jangkauan dan sasaran pelayan kesehatan Peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Peningkatan pelayanan rawat jalan pada Puskesmas, Pustu dan Polindes secara cuma-cuma (gratis).

Program. Program urusan Kesehatan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program obat dan perbekalan kesehatan. 2. Program upaya kesehatan masyarakat. 3. Program perbaikan gizi masyarakat. 4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 5. Program standarisasi pelayanan kesehatan. 6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya. 7. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. 8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah. 9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 10. Program promosi Rumah Sakit. 11. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. 12. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 13. Program pengembangan lingkungan sehat. 14. Program manajemen pelayanan kesehatan. 7.5.2.2 Urusan Sejahtera

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah: 1. Menurunnya pencapaian peserta KB MKJP. 2. Rendahnya peran pria dlm program KB. 3. Jumlah kader terbatas dengan pendidikan bervariasi.

141

4.

Masih terbatasnya Kader KB.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah: 1. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang KB dan kesehatan reproduksi. 2. Meningkatnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin. 3. Meningkatnya derajat kesehatan ibu, bayi dan anak. 4. Meningkatnya partisispasi masyarakat dalam program KB dan penurunan kenakalan remaja. 5. Meningkatnya jumlah Kader KB. Kebijakan. Kebijakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada: 1. Menata kembali pengelolaan program KB. 2. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB. 3. Memperkuat sumber daya manusia operasional program KB. 4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB. Program. Program urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program Keluarga Berencana. 2. Program kesehatan reproduksi remaja. 3. Program pelayanan kontrasepsi. 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 5. Parogram promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat. 6. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.

142


7.5.3 7.5.3.1

Fungsi Perlindungan Sosial

4.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1.

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: 1. Belum optimalnya manajemen pengelolaan administrasi kependudukan. 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk kepemilikan Akta Catatan Sipil. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: 1. Meningkatkan kualitas manajemen kependudukan. 2. Meningkatkan jumlah kepemilikan Akta Cacatan Sipil.

urusan

3. 4. 5.

1.

Kebijakan. Kebijakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada: 1. Peningkatan manajemen pengelolaan administrasi kependudukan. 2. Peningkatan pelayanan Akta Cacatan Sipil. Program. Program urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program penataan administrasi kependudukan. 2. Program peningkatan kualitas manajemen kependudukan. 7.5.3.2

2.

Urusan Sosial

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Sosial adalah: 1. Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Masih banyak keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni. 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial, Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat.

143

2. 3. 4. 5.

Meningkatnya penggunaan nafza. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Sosial adalah: Mengurangi dan mencegah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Meningkatnya pelayanan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, jompo. Terselenggaranya kegiatan keagamaan dan bantuan tempat ibadah Kebijakan. Kebijakan urusan Sosial diarahkan pada : Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Meningkatkan fasilitasi tempat pelayanan sosial. Meningkatkan kehidupan beragama. Menanggulangi penggunaan nafza. Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Program. Program urusan Sosial yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 3. Program pembinaan anak terlantar. 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 5. Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. 6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya). 7. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

144


7.5.4 7.5.4.1

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

3.

Urusan Pekerjaan Umum

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum adalah: 1. Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan masih belum mampu menampung kebutuhan lalu lintas dan pengembangan perekonomian. 2. Penurunan fungsi bendung dan saluran irigasi karena usia dan terbatasnya pemeliharaan. 3. Rendahnya kualitas prasarana dan sarana pengendalian banjir. 4. Masih tingginya potensi kebakaran. 5. Masih kurangnya taman untuk publik (open space). 6. Rendahnya pengamanan bangunan publik. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pekerjaan Umum adalah: 1. Terwujudnya kualitas jalan bagi jalan-jalan yang strategis dan mempunyai road demand yang tinggi. 2. Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dan pemanfaatan air irigasi. 3. Meningkatnya kapasitas daerah aliran sungai. 4. Tersedianya penanganan kebakaran yang berkualitas, termasuk pengamanan bangunan publik. 5. Terwujudnya ruang publik yang representatif.

1. 2.

Kebijakan. Kebijakan urusan Pekerjaan Umum diarahkan pada: Meningkatkan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah dengan pelayanan jalan interkoneksi antar bagian wilayah serta peningkatan kapasitas jalan Meningkatkan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi kegiatan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan air irigasi bagi pertanian

145

4. 5.

Meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk pencegahan banjir Meningkatkan kapasitas penaggulangan kebakaran. Mewujudkan bertambahanya ruang publik.

Program. Program urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pembangunan jalan dan jembatan. 2. Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. 3. Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong. 4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 5. Program penyediaan dan pengelolaan air baku. 6. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 7. Program peningkatan kualitas air bersih pedesaan. 8. Program pembangunan infrastruktur kelurahan dan pedesaan. 7.5.4.2

Urusan Perumahan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perumahan adalah: 1. Masih adanya letak perumahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan, akibat rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. 2. Masih terdapat rumah yang tidak layak huni. 3. Terbatasnya fasilitas perumahan. 4. Belum meratanya pemenuhan kebutuhan air bersih pedesaan akibat keterbatasan sumber air baku. 5. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, seperti: rumah sakit, sekolah, perdagangan, olah raga.

146


6. 7. 8.

Peningkatan volume timbulan sampah yang semakin besar, kurangnya prasarana dan prasarana pendukung. Masih terbatasnya penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk. Penyediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) masih belum sebanding dengan kebutuhan.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Perumahan adalah 1. Meningkatnya kesesuaian letak perumahan dengan peruntukan lahan. 2. Menurunnya jumlah rumah yang tidak layak huni. 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas perumahan. 4. Meratanya pemenuhan kebutuhan air bersih pedesaan. 5. Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih/air minum pedesaan dengan kuantitas dan kualitas yang baik. 6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, seperti: rumah sakit, sekolah, pasar, olah raga, dan lain-lain. 7. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai. 8. Terbangunnya taman baru sejalan dengan meningkat jumlah penduduk. 9. Tercapainya penyediaan PJU secara memadai.

1. 2. 3.

Kebijakan. Kebijakan urusan Perumahan diarahkan pada: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akses air bersih bagi masyarakat pedesaan yang rawan air bersih. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, seperti: rumah sakit, sekolah, pasar, olah raga, dan lain-lain. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana permukiman yang layak, termasuk persamapahan.

147

4. 5. 6.

Meningkatkan kebersihan, keindahan, keteduhan dan kenyamanan kota. Meningkatkan pemakaian listrik PJU sesuai dengan fungsinya. Pembangunan lampu jalan secara merata pada jalan umum dengan efisien dan hemat energi listrik.

Program. Program Perumahan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program penyehatan lingkungan permukiman dan perbaikan lingkungan. 2. Program pengembangan dan pengelolaan lampu jalan. 3. Program peningkatan sistem pengelolaan taman. 4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 5. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

7.6 MISI KEENAM: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui profesionalisme aparatur yang bebas KKN untuk menciptakan good governance dan clean government. Langkah-langkah dalam upaya pelaksanaan misi keenam dilakukan melalui sebuah fungsi yaitu Pelayanan Umum, yang terdiri atas beberapa urusan yaitu: a) Perencanaan Pembangunan, b) Pemerintahan Umum, c) Kepegawaian, d) Kearsipan. 7.6.1 7.6.1.1

Fungsi Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan

Masalah. Permasalahan yang Perencanaan Pembangunan adalah:

dihadapi

pada

urusan

148


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel. Terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masih belum sinergis dan terintegrasinya perencanaan, baik yang bersifat perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral. Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif. Belum optimalnya penyusunan data dan informasi pembangunan, sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data dan informasi daerah.

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Perencanaan Pembangunan adalah: 1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah berlangsung demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel. 2. Terpenuhinya SDM perencana yang handal. 3. Perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral berjalan sinergis. 4. Terciptanya dokumen perencanaan yang implementatif. 5. Tersedianya data dan informasi pembangunan Kabupaten Jepara. 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi daerah. Kebijakan. Kebijakan urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan pada: 1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. 2. Melibatkan perencanaan pembanguna dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kemampuan teknis dan managerial perencana.

149

4. 5.

Meningkatkan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Meningkatkan manajemen data dan informasi pembangunan daerah.

Program. Program Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program kerjasama pembangunan. 2. Program perencanaan pembangunan daerah. 3. Program perencanaan pembangunan ekonomi. 4. Program perencanaan sosial dan budaya. 5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 6. Program pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah. 7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 8. Program peningkatan pendampingan program-program. 9. Program pengembangan data dan informasi daerah. 7.6.1.2

Urusan Pemerintahan Umum

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemerintahan Umum adalah: 1. Belum optimalnya pemakaian aset daerah. 2. Terbatasnya pemenuhan sarana prasarana inventaris untuk memberikan pelayanan masyarakat. 3. Masih belum optimalnya kinerja pendampingan program. 4. Peningkatan jumlah obyek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah aparat fungsional auditor. 5. Semakin kompleksnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

150


6.

Kurang tertibnya pengelolaan administrasi pengendalian pada SKPD. 7. Belum optimalnya penggalian sumber-sumber PAD. 8. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya fungsi penegakan hukum. 9. Belum optimalnya tupoksi perangkat daerah. 10. Belum optimalnya pelayanan perijinan penanaman modal Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pemerintahan Umum adalah: 1. Meningkatnya administrasi pengelolaan aset/barang daerah pada SKPD. 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana inventaris kantor secara bertahap sesuai kebutuhan. 3. Meningkatnya setoran dana revolving/pemberdayaan ke Kas Daerah. 4. Meningkatnya efektivitas penanganan pemeriksaan didukung dengan pengawas yang handal dan memadai. 5. Tersusunnya standar analisis belanja. 6. Tersusunnya standar satuan harga, kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, KUA APBD, PPAS per tahun. 7. Tersusunnya anggaran kas dan surat penyediaan dana untuk SKPD. 8. Tersusunnya Perda atau Perbup tentang pajak daerah dan retribusi daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per tahun. 9. Terselenggarannya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. 10. Terselenggaranya Pembinaan keuangan daerah. 11. Tercapainya Peningkatan pengelolaan investasi daerah. 12. Tercapainya Peningkatan manajemen asset/barang daerah. 13. Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah.

151

14. Terselenggaranya evaluasi rancangan peraturan desa. 15. Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan desa setiap 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

tahun. Terselenggarannya pendidikan dan pelatihan keuangan daerah Terselenggaranya bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya pengelolaan administrasi pengendalian pembangunan. Terevaluasinya Raperdes tentang APB Desa dan pendapatan desa. Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan. Tercapaianya peningkatan pelayanan melalui kegiatan seremonial dan protokoler kedinasan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Semakin optimalnya pelayanan perijinan penanaman modal

Kebijakan. Kebijakan urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada: 1. Peningkatan institusi pemerintahan. 2. Peningkatan administrasi pemerintahan. 3. Peningkatan kemandirian keuangan daerah. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Program. Program urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

152


3.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 4. Program peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat. 5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. 6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 8. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 9. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. 10. Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 7.6.1.3

Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kepegawaian adalah: 1. Meningkatkan SDM PNS dibidang teknis dan fungsional. 2. Meningkatkan wawasan pengetahuan dan ketrampilan PNS. 3. Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan strukturan dan fungsional. 4. Terlaksananya aplikasi program SIMPEG.

Meningkatkan pengiriman peserta diklat. Peningkatan penyelenggaraan diklat, baik teknis maupun fungsional.

Program. Program urusan Kepegawaian yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program pendidikan dan pengembangan aparatur. 2. Program pendidikan kedinasan. 7.6.1.5

Kearsipan

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan arsip daerah. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kearsipan adalah terkelolanya kearsipan secara teratur, terarah dan terpadu.

Urusan Kepegawaian

Masalah. Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepegawaian adalah: 1. Kualitas SDM Aparatur belum merata dan tebatas baik dibidang teknis maupun fungsional. 2. Belum optimalnya kualitas penataan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional. 3. Kurangnya dukungan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan manajemen kepegawaian.

1.

2. 3.

1. 2. 3. 4. 5.

Kebijakan. Kebijakan urusan Kearsipan diarahkan pada: Peningkatan SDM petugas arsip. Peningkatan sarana/prasarana kearsipan. Pembinaan dan monitoring kearsipan secara rutin. Pengalokasian dana untuk kegiatan kearsipan. Peningkatan fungsi dan pemanfaatan depo arsip.

Program. Program urusan Kearsipan yang dilaksanakan guna pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

Kebijakan. Kebijakan urusan Kepegawaian diarahkan pada : Peningkatan sumber daya manusia aparatur PNS.

153

154


BAB VIII PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati selama 5 (lima) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Jawa Tengah Tahun 20032008. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Jepara yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan satu tahun transisi yaitu tahun 2012.

8.1 PROGRAM TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2012 (RKPD Tahun 2012) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012, maka perlu disusun program transisi yang disatupadukan dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012.

Tahun 2012. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalahmasalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2011 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2012. 8.2 KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 dengan sebaik-baiknya. 2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. 3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMN Tahun 20042009 dan Renstrada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 dengan Renstra-SKPD dan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012.

Penyusunan program transisi perlu dilakukan juga mengingat waktu yang terbatas bagi Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2012 guna menyusun RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 dan RKPD Tahun 2012 sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, maka pada akhir tahun masa jabatan, Bupati berkewajiban menyiapkan Rancangan RKPD

155

156


4.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 20072012 kedalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2007 sampai tahun 2012.

BUPATI JEPARA ttd HENDRO MARTOJO

157


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents