BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera bebas dari belenggu kemiskinan. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, mengamanatkan bahwa tugas pokok Pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
serta
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan menjadikan penurunan tingkat kemiskinan sebagai indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
Todaro dan Smith (2006: 232) berpendapat bahawa salah satu inti dari masalah pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan. Penelitian oleh World Bank (2006: 48-53) menemukan faktor–faktor penentu kemiskinan di Indonesia dari sisi nonpendapatan yaitu. 1. Pendidikan, terutama pendidikan dasar. 2. Pekerjaan, terutama pekerjaan di bidang pertanian sangat terkait dengan kemiskinan. 3. Isu–isu gender, perempuan sebagai kepala keluarga lebih rentan terhadap kemiskinan. 4. Akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur. 5. Lokasi geografis, lokasi yang kurang strategis dan terpencil dapat menimmbulkan ketimpangan antarwilayah.
1
2
Arsyad (2010: 111) menjelaskan bahwa suatu negara akan tetap miskin sehingga akan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat yang pembangunan yang tinggi disebabkan oleh lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan terjadi karena suatu kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, intinya konsep lingkaran kemiskinan mengasumsikan bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup; (2) kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan investasi modal; dan (3) tingkat pendidikan dan keahlian masyarkat yang relatif masih rendah, merupakan tiga faktor utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di berbagai negara sedang berkembang (Arsyad, 2010: 113). Salah satu indikator yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka indeks Pembangunan Manusia (IPM), mencakup tiga komponen dasar yang mengukur kualitas hidup manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak di dalam masyarakat. Menurut beberapa penelitian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai peranan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatnya kualitas hidup manusia yaitu peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka akan meningkatkan produktifitas masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya masyarakat tersebut akan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Pertumbuhan
ekonomi
yang
tinggi
menjadi
salah
satu
prioritas
pembangunan suatu negara, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan
3
pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Menurut Mankiew (2007: 17) pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto adalah rangkuman aktivitas ekonomi suatu masyarkat selama periode waktu tertentu.
Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat maka akan
meningkatkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahateraan dalam masyarakat yang akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran yang dalam hal ini pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (yaitu orang-orang yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, kemudian orang-orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan orang –orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. (www.datastatistikindonesia.com). Pengangguran akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pengangguran akan menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menambah prosentase kemiskinan dalam suatu masyarakat. Sebaliknya ketika pengangguran di suatu daerah semakin berkurang, hal ini merupakan indikator bahwa lapangan pekerjaan pada suatu daerah tersebut semakin meningkat. Penambahan lapangan kerja akan memberikan pekerjaan kepada angkatan kerja di suatu daerah, sehingga dengan
4
masyarakat bekerja maka akan terjadi kenaikan pendapatan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Pengertian penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, atau pengeluaran kebutuhan makanan minuman yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori (kkal). Tingkat kemiskinan menurut menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
34.963,30
32.530,00
31.023,40
30.018,93
28.594,60
jumlah penduduk miskin (ribu orang)
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : BPS RI, 2014 (diolah) Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 2008–2012 Pemerintah Indonesia menjadikan program penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan utama pembangunan. Upaya penurunan angka kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kebijakan pembangunan ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pro poor, pro growth, pro job. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun
5
2008 jumlah penduduk mskin di Indonesia adalah 34.963.300 orang. Kemudian turun menjadi 32.530.000 orang pada tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 31.023.400 orang, Tercatat sampai tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 28.594.600 orang. Tingkat kemiskinan pada tahun 2008 adalah sebesar dari 15,42 persen, turun menjadi 14, 15 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan turun menjadi 13.33. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan nasional adalah 12,49. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di tingkat nasional, menurut data Badan Pusat Statistik, adalah sebesar 11,66 persen. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tingkat kemiskinan nasional berkurang 3,76 persen
15,42
14,15
13,33
12,49
11,66
Prosentase Kemiskinan Nasional (%) 2008
2009
2010
2011
2012
Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tingkat kemiskinan berkurang 3,76 persen
Sumber : BPS RI, 2014 (diolah) Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Indonesia, 2008–2012 Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang Provinsi ke-32 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.847.478,00 jiwa (2012). Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 251.810,71 kilometer persegi. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan yaitu sebesar 95 persen atau seluas 241.215,30 kilometer persegi, sedangkan sisanya 4,21 persen atau sebesar 10.595,41 kilometer persegi adalah daratan. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
6
yang terletak pada jalur lintas perdagangan internasional yang berbatasan dengan negara Singapura dan negara Malaysia, sehingga menjadikan sektor industri pengolahan, sektor jasa dan
perdagangan menjadi
penyumbang terbesar
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini.
Sumber : BNPB Pusat, 2009 Gambar 1.3 Peta Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tujuh kabupaten dan kota yaitu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010–2015. Perkembangan jumlah penduduk miskin selama periode 2008 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada Gambar 1.4. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau adalah 136,40 ribu
7
orang. Selanjutnya pada tahun 2009 turun mejadi 128,20 ribu orang. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 129,70 ribu orang. Pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan menjadi 129,56 ribu orang, kemudian meningkat menjadi 131,20 ribu orang pada tahun 2012. jumlah penduduk miskin (ribu orang) 136,40
129,70 128,20
2008
2009
2010
131,20
129,56 2011
2012
Sumber : BPS RI, 2014 (diolah) Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, 2008–2012 Provinsi Kepulauan Riau mempunyai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di atas 5 persen, namun pengaruhnya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masih relatif kecil, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepuluan Riau hanya berkurang sebesar 2,35 persen, angka ini masih di bawah pengurangan tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 3,76 persen. 9,18
8,27
8,05 7,40 Prosentase Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (%) 2008
2009
2010
2011
6,83 2012
Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tingkat kemiskinan berkurang 2,35 persen
Sumber : BPS RI, 2014 (diolah) Gambar 1.5 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulaaun Riau, 2008–2012
8
Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, 2008-2012 (Milyar Rupiah) Provinsi
2008
2009
2010
2011
2012
34.098
32.219
33.103
34.789
36.600
Sumatera Utara
106.172
111.559
118.719
126.588
134.464
Sumatera Barat
35.177
36.683
38.862
41.292
43.912
Riau
91.085
93.786
97.736
102.666
106.309
Jambi
15.298
16.275
17.472
18.964
20.374
Sumatera Selatan
58.065
60.453
63.859
68.008
72.094
Bengkulu
7.442
7.860
8.340
8.878
9.464
Lampung
34.443
36.256
38.390
40.859
43.506
9.900
10.270
10.885
11.588
12.251
37.015
38.319
41.076
43.810
47.405
NAD
Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau
Sumber : BPS RI, 2014 Kemiskinan akan memberikan dampak negatif, sehingga menghambat proses pembangunan daerah. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, dibutuhkan kebijakan dan strategi tepat, sehingga program-program yang dibuat akan lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan teori ekonomi pembangunan, diduga bahwa tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat hidup layak pada suatu masyarakat yang dilihat pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran adalah variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulaauan Riau. IPM Provinsi Kepulauan Riau 74,18 2008
74,54 2009
75,07 2010
75,78 2011
Sumber : BPS RI, 2014 (diolah) Gambar 1.6 IPM Provinsi Kepulauan Riau, 2008–2012
76,20 2012
9
6,63 2008
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (%) 7,19 6,66 3,52 2009
2010
2011
6,77 2012
Sumber : BPS RI, 2014 (diolah) Gambar 1.7 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, 2008–2012 Jumlah Pengangguran (orang) 53.331 2008
55.313 2009
57.049 2010
66.173 2011
46.798 2012
Sumber : BPS RI, 2014 (diolah) Gambar 1.8 Jumlah Pengangguran Provinsi Kepulauan Riau, 2008–2012
Untuk itu perlu dilakukan analisis bagaimana pengaruh dari tiga variabel yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan yaitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2012, kemudian penelitian ini menganalisis kondisi ketimpangan antarwilayah kabupaten dan kota serta hubungannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau 2008-2012. Dari latar belakang dan uraian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengambil judul, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008-2012. 1.1.1 Rumusan masalah Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai
10
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di atas 5 persen, namun pengaruhnya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masih relatif kecil, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, tingkat kemiskinan di Kepuluan Riau hanya berkurang sebesar 2,35 persen, angka ini masih di bawah pengurangan tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 3,76 persen. Untuk itu perlu dilakukan analisis variabel–variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan teori ilmu ekonomi pembangunan, variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran sehingga perlu dikaji bagaimana pengaruh variabel-variabel ini terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, dan mengetahui kondisi ketimpangan antarwilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, serta hubungannnya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Rumusan permasalahan ini diuraikan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana peta tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau? 2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 sampai dengan tahun 2012? 3. Bagaimana kondisi ketimpangan antarwilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau serta bagaimana hubungannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 sampai dengan 2012?
11
1.2 Keaslian Penelitian Berbagai penelitian-penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah meneliti tentang kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain. 1. Sadikin (2013) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi pada
2005-2010. Dengan
menggunakan regresi pada data panel, hasil penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan
ekonomi
tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
ketimpangan pendapatan. Secara parsial pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai elastisitas netto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Jambi dibandingkan dengan nilai elastisitas bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Susiati (2013) meneliti faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2004– 2010. Dengan alat analisis regresi dan menggunakan data panel hasil analisis menunjukkan indeks pembangunan manusia, belanja publik, dan akses terhadap air bersih berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Puspitasari (2013) melakukan penelitian terhadap kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2011. Penelitian ini menggunakan data panel dengan alat analisis regresi berganda dan perhitungan indeks entropi theil. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ketimpangan antarkecamatan di Kabupaten Kulon
12
Progo tahun tahun 2005 sampai tahun 2011 cenderung menurun, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa PDRB perkapita, belanja publik kebutuhan dasar, belanja publik infrastruktur, dan dana PNPM mandiri berpengaruh secara negatif
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. 4. Putri dan Yuliarmi (2013) melakukan penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan variabel independen, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran, terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan regresi linier berganda ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan sera parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 5. Rusdarti dan Sebayang (2013) melakukan penelitian tentang faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Anilisis data menggunakan teknik ordinary least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan PDRB dan pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 6. Chendrawan (2013) melakukan penelitian pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2010-2011. Dengan variabel independen adalah Tingkat Partisipasi Angkatan
13
Kerja (TPAK), serta angka kemiskinan sebagai variabel dependen lokasi penelitaian adalah Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan model data panel, kesimpulan penelitian ini adalah bahwa peningkatan angka partisipasi angkatan kerja akan mengurangi kemiskinan di Provinsi Banten. 7. Thompson dan Smeeding (2013) melakukan penelitian tentang kesenjangan sosial dan ketimpangan di Negara Amerika Serikat. Penelitian ini melihat bagaimana peranan dari kebijakan dan program pemerintah terhadap angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara Anerika Seriakat. metode rata–rata (mean),
Dengan
hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan
kebijakan dan program pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di Amerika Serikat. 8. Azalahu et. al. (2013), melakukan penelitian terhadap pengangguran dan kemiskinan di Nigeria sebagai implikasi kepada keamanan nasional dan pemerintahan yang baik. Penelitian ini menemukan bahwa pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kemiskinan sehingga akan memunculkan keadaan kondisi tidak aman didalam masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. 9. Aiyedogbon dan Ohwofasa (2012) meneliti hubungan antara kemiskinan dan pengangguran di Nigeria. Periode penelitian ini dalah tahun 1987 sampai dengan tahun 2011. Penelitian ini menemukan bahwa pengangguran, serta populasi penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Nigeria.
14
10. Singh (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan pendapatan perkapita terhadap kemisikinan pada 15 negara bagian di India. Dengan menggunakan alat analisis korelasi dan regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan pada pengurangan kemiskinan pada 15 negara bagian di India. 11.Adhi (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa
Pendapatan
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB)
dan
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Belanja publik, pembiayaan PNPM dan tingkat pengangguran berpengaruh secara secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah. 12. Wan dan Sebastian (2011) melakukan penelitian tentang kemiskinan di Asia Pasifik . Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Republik Rakyat China dan India adalah contoh negara yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat mengurangi secara signifikan angka kemiskinan di kedua negara ini. Namun beberapa negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan meningkatkan ketimpangan. 13. Arif dan Farooq (2011) yang meneliti dan mengkaji kondisi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran di Pakistan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Pakistan telah menyebabkan penurunan pada angka kemiskinan namun menyebabkan meningkatnya ketimpangan di Negara Pakistan. Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diikuti oleh
15
penurunan angka pengangguran. Penelitian ini juga menemukan bahwa walaupun angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat di Negara Pakistan, namun tingkat partisipasi angkatan kerja untuk kaum wanita hanya sedikit peningkatannnya. 14. Afzal et. al. (2011) melakakuan penelitian tentang hubungan antara pendidikan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan analisis ekonometrika pada data time series dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 di Negara Pakistan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan hubungan positif dan signifikan dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka panjang kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengurangan angka kemiskinan, peningkatan tingkat pendidikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. 15. Suliswanto (2010) yang meneliti pengaruh Produk Domstik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia, terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan data panel dengan model Random Effect, dengan unit penelitian adalah provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dengan periode penelitian tahun 2006 sampai tahun 2008. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan, mengurangi kemiskinan di Indonesia, sedangkan Produk Domestik Bruto tidak signifikan, mengurangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Persamaan penelitian adalah pada variabel-variabel yang digunakan, yaitu variabel-variabel diduga mempunyai
16
pengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian–penelitian sebelumnya adalah, lokasi dilakukannya penelitian, periode penelitian dan untuk mendukung dalam analisis deskriptif, pada penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan dibantu software Arc Gis versi 10.1. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memetakan kondisi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran pada kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. 2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008–2012. 3. Menganalisis ketimpangan antarwilayah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta hubungannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008-2012. 1.3.2 Manfaat penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut. 1. Memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dalam hal membuat program dan kebijakan yang efektif terkait dengan
17
pembangunan daerah terutama dalam hal pengurangan tingkat kemiskinan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. 2. Menjadi tambahan referensi bagi kegiatan akademis, sehingga dapat digunakan
untuk
penelitian
selanjutnya
tentang
faktor-faktor
yang
mempengaruhi tingkat kemiskinan serta mengetahui kondisi ketimpangan antarwilayah dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. 3. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran, terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah, serta mengetahui kondisi ketimpangan antarwilayah kabupaten dan kota, kemudian mengetahui
bagaimana
hubungan
antara
tingkat
kemiskinan
dengan
ketimpangan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab secara rinci dapat uraikan sebagai berikut. Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II terdiri dari tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis dan alat analisis, yang digunakan dalam penelitian. Bab III berisi tentang analisis data, yang memuat tentang, perkembangan dan pemetaan variabel–variabel penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Bab IV memaparkan mengenai kesimpulan juga
saran
dan
implikasi
kebijakan
serta
keterbatasan
penelitian.
