BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Mesuji awalnya merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang sendiri awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara sebelum terjadi pemekaran,
Kabupaten Tulang Bawang
dengan wilayah administratif seluas 7.770,84 Km2. Berdasarkan angka tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 10% per tahun, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.084.644 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 140 jiwa/km2.Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau.Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pemekaran sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat terjangkau dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan derasnya arus reformasi yang sedang berlangsung dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, telah mendorong timbulnya aspirasi dan keinginan masyarakat, khususnya yang berdomisili di kawasan bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang yaitu wilayah Mesuji untuk membentuk pemerintahan sendiri, terpisah dari pemerintahan Tulang Bawang yang didasarkan kepada terlalu jauhnya rentang kendali pemerintahan, terutama ke wilayah sekitar bagian Utara Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu potensi sumber daya alam yang cukup luas dan sebagai salah satu daerah sentra produksi tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang merupakan sumber bahan pangan dan bahan baku agro industri di Lampung dan memiliki nilai tambah yang tinggi serta diharapkan mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan di daerah tersebut. Keinginan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi pemerintah pusat,
1
percepatan pelaksanaan pembangunan
perekonomian daerah, percepatan pengelolaanpotensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Kabupaten Mesuji sebelum dimekarkan memang sangat minim sekali akan sarana dan prasarana, hal ini terjadi karena Kabupaten Tulang Bawang dalam hal pembangunan sarana dan prasarana sangat belum optimal. Hambatan dalam pemerataan biasanya dipengaruhi oleh keterbatasan dana pemerintah serta terlalu luasnya wilayah yang harus dijangkau. Sarana-sarana pendukung pembangunan di Kabupaten Mesuji masih sangat jauh terbelakang jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Lampung.Salah satukendala adalah infrastruktur yang kurang memadai yaitu terutama jalan yang sebagian besar masih jalan tanah sehingga waktu hujan aktivitas ekonomi sedikit tersendat karena sulit untuk dilalui baik berjalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan. Kabupaten Mesuji tergolong sebagai daerah tertinggal yang disebabkan karena pembangunan hanya menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana secara optimal. Selain itu, pembangunan secara sektoral yang terpusat kurang memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah sehingga menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Wilayah Mesuji memiliki sumber daya alam yang memadai namun pengolahan sumber daya tersebut belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Setelah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, Kabupaten
Mesuji
akhirnya resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang secara yuridis berdiri sejak tanggal 26 November 2008, pada saat undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung tersebut disahkan.Pembentukan Kabupaten Mesuji ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu untuk mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang, memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan secara teknis administratif memenuhi persyaratan untuk pembentukan suatu Daerah Otonomi Baru.Berdasarkan hasil musyawarah tokoh2
tokoh masyarakat maka ditetapkan Kampung Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji sebagai ibukota Kabupaten Mesuji. Pemilihan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Mesuji merupakan solusi terbaik sebagai tujuan pemerataan pembangunan, sehingga dalam hal ini Kabupaten Mesuji menggunakan prinsip "Segitiga Emas" karena lokasi ini sangat strategis sebagai jalur yang menghubungkan tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Mesuji sebagai pusat pemerintahan, Kecamatan Mesuji Timur, sebagai sentra pertanian dan perikanan yang didukung oleh Kecamatan Rawa Jitu Utara, dimana Kecamatan Mesuji Timur sendiri sebagai Kota Terpadu Mandiri(KTM) dan yang terakhir adalah Kecamatan Simpang Pematang dan Way Serdang yang secara geografis dilalui jalan Lintas Timur Sumatera, dijadikan sentra perdagangan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan Kecamatan Panca Jaya dan Kecamatan Tanjung Raya yang terdapat ditengah-tengah “Segitiga Emas” tersebut dengan sendirinya dapat menikmati pembangunan secara langsung atau tidak langsung akibat dari bergeraknya roda pemerintahan, pertanian, perkebunan serta perdagangan di Kabupaten Mesuji. Fenomena pemekaran wilayah selalu menuai sikap pro dan kontra oleh berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, penjabat pemerintah, dan diantara para pakar. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung masing-masing pihak. Bagi mereka yang mendukung pemekaran wilayah, beragumen bahwa adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat,serta memberi
kesempatan
pada
daerah
untuk
melakukan
pemerataan
pembangunan.Sedangkan yang kontra, Fitrani et al. (2005) menyatakan bahwa pemekaran telah membukapeluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungandana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Lebih jauh lagi, timbul tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan kepentingan para elit politisi untuk mendapatkan jabatan dan posisi. Sehingga di dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan identifikasi terhadap kondisi sarana dan prasana sebelum dan setelah adnya pemekaran. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) mendefinisikan prasarana dan 3
sarana adalah bagunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. Dukungan sarana dan prasarana terhadap perkembangan suatu wilayah terutama diwujudkan dalam peran jaringan transportasi seperti jalan yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Selain itu untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pentingnya ketersediaan sarana dan prasaranamembuat pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyediakan sarana dan prasarna tersebut. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai dampak dari pemekaran daerah Mesuji terhadap masyakarat secara lansung.Mengetahui bagaimana kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Mesuji sebelum dimekar dan sesudah dimekarkan. Mengingat bahwa hasil kajian tersebut sangat diperlukan untuk menunjukan apakah kebijakan pemekaran ini telah mampu menyediakan sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Penelitian ini juga erat kaitannya untuk mengetahui kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Terhitung lima tahun dari periode 2011-2015
diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan gambaran secara umum tentang kondisi DOB hasil pemekaran.
1.2 Rumusan Masalah Pemekaran wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang lebih maksimal bagi masyarakat. Indikasi keberhasilan pemekaran wilayah adalah terjadinya peningkatan prasarana pembentuk sistem integrasi wilayah seperti transpotasi, energi, dan sarana pelayanan publik meliputi pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan sarana ekonomi.Kabupaten mesuji merupakan Daerah Otonom Baru, dengan adanya pemekaran ini sedikit demi sedikit pembanguan sarana dan prasarana mulai dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 4
1. Bagaimanakondisi sarana dan prasarana sebelum dan setelah adanya pemekaran ? 2. Bagaimana hirarki dan persebaran sarana dan prasarana wilayah ? 3. Potensi dan kendala yang di hadapi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah ?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini sangat erat kaitannya untuk mengetahui pengaruh perkembangan prasarana dan sarana wilayah setelah adanya pemekaran yang sudah berlangsung selama lima tahun dari periode 2011-2015. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara umum tentang kondisi DOB ( daerah otonom baru) hasil pemekaran, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan pemekaran daerah. Berdasarkan fenomena kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Mesuji maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana wilayah sebelum dan setelah adanya pemekaran wilayah
2.
Menganalisis hirarki dan perserbaran fasilitas pelayanan
3.
Menganalisis potensi dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyediaan prasarana dan sarana wilayah sebagai dasar perencanaan strategis
1.4 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian terkait dampak pemekaran wilayah terhadap prasarana dan sarana wilayah di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat kegunaan, antara lain : 1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap sarana dan prasarana wilayah kepada pihak yang terkait dan berkepentingan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan 5
1.5 Tinjauan Pustaka
1.5.1 Pengertian Wilayah Wilayah adalah bagian permukaan yang teritorialnya ditentukan atas pengertian, batasan, dan perwatakan geografis tertentu. Konsep wilayah menurut Theis Kalla Manta, suatu wilayah dalam pengertian geografis merupakan kesatuan alam yaitu alam yang serba guna atau bersifat homogen atau seragam dan kesatuan manusia yaitu masyarakat yang serba sama yang mempunyai ciri khas sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dari wilayah lain. Konsep wilayah mengandung tiga macam pegertian yakni: wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, dan wilayah administrasi (Adisasmita 1986). Wilayah homogen adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan keseragaman atau seperangkat ciri atau karakteristik tertentu dari aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan beserta kombinasi dan turunannya.Wilayah homogeny dibatasi oleh keseragaman secara internal (internal uniformity).Sifat dan ciri homogenitas dalam hal ekonomi seperti struktur produksi dan konsumsi yang homogem dan tingkat pendapatan yang homogen. Dalam hal geografi yaitu wilayah yang mempunyai topografi dan iklim yang sama. Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional memiliki sifat saling ketergantungan
antara
pusat
(inti)
dan
daerah
dibelakangnya
(hinterland).Ketergantungan antara pusat dan daerah dapat dilihat dari faktor produksi, penduduk, barang dan jasa, komunikasi, transportasi serta perhubungan di antara keduanya.Wilayah nodal digunakan dalam analisis mengenai ekonomi wilayah (ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi).Batas wilayah nodal didasarkan pada pengaruh suatu pusat kegiatan ekonomi jika digantikan oleh pusat kegiatan ekonomi lainya.Struktur dari wilayah nodal dapat digambarkan berupa suatu sel hidup dengan adanya inti dan plasma yang saling melengkapi.Intergrasi fungsional merupakan dasar hubungan ketergantungan atas dasar kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.Beberapa contoh wilayah
6
nodal seperti Jabodetabek (Jakarta sebagai inti dan Bogor, Depok, Tagerang, Bekasi sebagai wilayah belakangnya). Wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan, yakni suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian, batasan, dan perwatakan fungsional tertentu.UU No.24/1992 mendefinisikan kawasan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memilki cirri tertentu yang spesifik dan khusus. Berbagai contoh kawasan yakni; kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapakan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, kawasan perkotaan adalah kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, dan kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan.Wilayah perencanaan mengalami
perubahan-perubahan
penting
dalam
pengembangannya
dan
memungkinkan persoalan-persoalan perencanaan sebagai suatu kesatuan.Wilayah perencanaan memiliki ciri-ciri yaitu masyarakat mempunyai kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi daerah, memiliki kemampuan untuk merubah industri yang dilaksanakan sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia, menggunakan salah satu model perencannaan, dan memiliki pusat pertumbuhan. Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan.Wilayah dalam pengertian administratif sering disebut juga daerah. Wilayah administrasi berupa propinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik 7
Indonesia. Pengunaan wilayah administrasi disebabkan oleh dua faktor, yakni berdasarkan satuan administrasi dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan
wilayah,
dan
wilayah
didasarkan
pada
satuan
adminstrasi
pemerintahan untuk mempermudah dianalisis dalam pengumpulan data di berbagai bagian wilayah. Perwilayahan adalah membagi wilayah atau permukaan bumi menjadi lebih sempit untuk tujuan tertentu dan mengandung sifat keseragaman, mempunyai ciri atau karakteristik, dan dapat dibedakan dengan yang lain. Tujuan dari perwilayahan atau regionalisasi adalah untuk memberi arti terhhadap macam-macam wilayah, mengetahui potensi sumberdaya, menentukan kebijakan daerah, dan merencanakan pembangunan. Perwilayahan dalam geografi disebut juga geografi regional yaitu pengelompokan wilayah di permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Interaksi wilayah (spatial interaction) adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih sehingga menimbulkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru secara langsung atau tidak langsung, sebagai contoh antara desa dengan kota. Interaksi antar wilayah memilki tiga prinsip pokok yaitu; hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih, hubungan timbal balik yang menimbulkan proses pergerakan ( pergerakan manusia, pergerakan informasi atau gagasan, dan pergerakan materi atau benda). Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan antara desa degan kota, yaitu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi (regional complimantarity) artinya terdapat kebutuhan timbal balik antar wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah, adanya kesempatan untuk berintervensi (intervening opportunity) artinya kedua wilayah memilki kesempatan melakukan hubungan timbal balik dengan tidak adanya pihak ketiga yang membatasi kesempatan sehingga menjadi penghambat dan melemahkan interaksi antara dua wilayah, dan adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (spatial transverabiity) artinya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang baik manusia, informasi, ataupun barang yang tergantung dengan faktor jarak, biaya transportasi dan kelancaran prasarana 8
transportasi. Jadi semakin murah transferbilitas, maka akan semakin besar arus komoditas. 1.5.2 Pemekaran Wilayah Pemekaran wilayah merupakan suatu wujud atau keinginan untuk mengembangkan wilayah dalam hal segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis.Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran wilayah di beberapa daerah adalah wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi.Pemekaran wilayah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mengsejahterakan masyarakat. Dalam PP No. 129 tahun 2000 diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan,
dan
penggabungan
daerah
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan
kepada
masyarakat,
meningkatkan
kehidupan
berdemokrasi,
meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban. Pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparatur pemerintah yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan( Rasyid Pambudi 2006) Istilah pemekaran daerah sebenaranya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (eupheisme) yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan”satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru (Makaganza, 2008). Dilihat dari kacamata filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia. Istilah pemekaran daerah kadang silih berganti dipakai untuk 9
menggantikan istilah pembentukan daerah. Hal ini dikarenakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama meskipun sebenarnya istilah pembentukan daerah memiliki makna berbeda dengan pemekaran daerah. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, jumlah kabupaten/kota di Indonesia sudah bertambah 183 daerah mekaran yang terdiri dari 151 Kabupaten dan 32 Kota. Ini artinya pertumbuhan jumlah daerah Kabupaten/Kota terjadi ratarata 20 daerah Kabupaten / Kota per tahun.Dapat dikatakan jumlah pertumbuhannya kurang lebih 40% hanya dalam waktu 9 tahun (Makaganza, 2008 ). Meningkatnya usulan pemekaran daerah di atas memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah sebab jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat dan evaluasi yang jelas maka usulan untuk membentuk daerah baru masih terus akan terjadi. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan bagi Pemerintah Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan yang berbentuk Negara Kesatuan. Menurut Saile, pemekaran daerah bukan merupakan persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan batas-batas wilayah administratif suatu daerah yang terkena pemekaran tersebut (Saile, 2009). Perubahan batas wilayah darat antar daerah sebagai akibat pemekaran sering menjadi persoalan rumit untuk diputuskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sulit untuk mengakomodasi secara adil dan komprehensif aspirasi masyarakat, sehingga yang terjadi justru sengketa.Sengketa batas wilayah tersebut sering melahirkan pertentangan, ketegangan atau konflik bahkan pertikaian, bentrok dan perkelahian antar warga.
1.5.3 Syarat - Syarat Pemekaran Undang-Undang No.32/2004 menyebutkan bahwa dalam pembentukan daerah baru, setiap daerah harus mampu memenuhi tiga syarat yaitu: a. Syarat administratif. Syarat administratif meliputi persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
10
b. Syarat teknis. Syarat teknis meliputi
faktor yang menjadi dasar
pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, kemampuan keuangan,
luas daerah, pertahanan, keamanan serta faktor lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. c.
Syarat fisik kewilayahan. Syarat ini berhubungan dengan wilayah yang akan dimekarkan, lokasi calon ibu kota serta sarana dan prasarana pemerintahan. Dalam pembentukan Provinsi, wilayah baru harus meliputi 25minimal lima kabupaten/kota dan dalam pembentukan Kota, wilayah baru harus meliputi minimal empat kecamatan.Selain syarat diatas, Peraturan Pemerintah No.129/2000 juga mencantumkan
syarat-syarat pembentukan daerah dengan aspek penilaian sebagai berikut : a.
Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan perekonomian
yang
berlangsung
di
suatu
hasil kegiatan usaha Daerah
Propinsi,
Kabupaten/Kota yang dapat diukur dari produk domestik regional bruto (PDRB) dan penerimaan daerah. b. Potensi daerah, merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari: (1) lembaga keuangan, (2) sarana ekonomi, (3) sarana pendidikan, (4) sarana kesehatan, (5) sarana transportasi dan komunikasi, (6) sarana pariwisata, dan (7) ketenagakerjaan. c. Sosial budaya, berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya dan sarana olah raga. d. Sosial politik, merupakan cerminan kondisis sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan organisasi kemasyarakatan.
11
e. Jumlah penduduk, berkaitan dengan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan. f. Luas daerah, berkaitan dengan luas daerah yang bersangkutan. g. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah
1.6 Sarana dan Prasarana Wilayah Sarana dan prasarana suatu wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana wilayah, masyarakat dapat menjalankan
suatu
aktifitas sehari-hari nya dengan
lancar.Pembangunan wilayah akan lebih berkembang bila memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung gunamelengkapi
kegiatan penduduk seperti
jaringan jalan, jaringan informasi, pelayanan publik dan lainnya. Pada dasarnya sarana dan prasarana wilayah dibagi menjadi dua tipe yaitu membentuk kerangka sistem integrasi wilayah dan jenis sarana dan prasarana pelayanan public ( Muta’ali 2013). Pertama, prasarana pembentuk sistem integrasi wilayah yang meliputi trasnportasi, energi-listrik, telekomunikasi, pengairan, pemasaran.Sistem prasarana transportasi, bertujuan untuk pengembangan wilayah, membuka isolasi, menunjang kegiatan perdagangan, mobilitas barang, penduduk, jasa, dan lain-lain. Prasarana transportasi meliputi jalan dan sarana angkutan ( darat, laut, udara), termasuk terminal, pelabuhan, bandar udara. Sistem prasarana pengairan, khususnya untuk daerah-daerah agraris yang berbasis pada pengembangan produksi pertanian.Prasarana pengairan meliputi bendungan dan jaringan irigasi. Sistem prasarana energi, yaitu pengembangan jaringan listrik sebagai komponen utama dalam proses produksi dan pelayanan kebutuhan masyarakat. Sistem prasarana telekomunikasi, yaitu pengembangan jaringan telepon dan komunikasi beserta turunannya seperti jaringan Handpone, internet dan sejenisnya. Sistem prasarana pemasaran, yaitu pengembangan jaringan pusat-pusat pasar dan kegiatan ekonomi pendukung, seperti pasar, pertokoan, sarana keuangan, dan lain lain.
12
Selain sarana dan prasarana wilayah yang berbasis pada penguatan struktur wilayah, fasilitas pelayanan publik juga termasuk dalam sarana dan prasana wilayah yang langsung dimanfaatkan atau melayani masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan serta prasarana lingkungan lainnya.Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasarsetiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa danatau pelayanan administrasi yang disediakan olehpenyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentinganpublic ( Muta’ali 2013). Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan
publik.
Penerima
layanan
publik
adalah
perseoranganatau kelompok orang dan atau badan hukum yang memilikihak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik (Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur).Sedangkan
menurut
Keputusan
Nomor:
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalahsegala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhankebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga aparatur pemerintah.
dapatmenimbulkan citra yang kurang baik terhadap Mengingat fungsi utama pemerintah adalahmelayani
masyarakat maka pemerintah perlu terus
berupayameningkatkan kualitas
pelayanan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayananpublik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional.
Sehinggayang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang
mampu
memuaskan
masyarakat. 13
Adanyaimplementasi
kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah diIndonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan
daerah
menyebutkan
bahwa
Pemerintah
mempunyai
tanggungjawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini
mengakibatkan setiap Daerah(Kotamadya/Kabupaten) di Indonesia harus
melakukan pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal. Konsep pelayanan sosial ekonomi dalam pembangunan di dasarkan pada kekurang puasan terhadap hasil-hasil pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur fisik dan mengabaikan isu-isu sosial dan kepentingan masyarakat. Pelayanan sosial umunya digunakan untuk menunjuk berbagai pelayanan yang sebagian atau secara keseluruhan diberikan oleh negara dengan tujuan utama memperbaiki kualitas hidup manusia daripada menyokong kegiatan produksi atau memberikan keuntungan finansial secara langsung.Pelayananpelayanan yang sering dimasukan dalam kategori ini adalah pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, suplai air domestik dan sanitasi, serta berbagai layanan rekreasi.Keuntungan investasi layanan sosial pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan kriteria ekonomi.Pelayanan lainnya seperti sumber tenaga, transport, dan telekomunikasi, mempunyai implikasi sosial yang penting biasanya tidak dipandang sebagai layanan sosial. Dengan pengertian di atas ditegaskan bahwa pembedaan pelayanan ( sosial ekonomi) menurut kelompok utama pelayanan adalah didasarkan atas pendekatan implikasi yang langsung atau tidak langsung dapat diamati dengan jelas dari penggunaan layanan tersebut. Dengan demikian pelayanan pemerintah atau non pemerintah yang menyokong secara langsung pada kegiatan ekonomi dan produksi atau memberikan keuntungan finansial. Pelanyanan dalam kategori ini antara lain pasar, kios, toko, warung, reparasi, bank, lembaga keuangan lainnya, pelayanan sarana pertanian.Jenis-jenis pelayanan lainnya yang tampak lansung atau dampaknya nyata tidak teramati namun mencakup baik implikasi sosial ekonomi dikelompokkan dalam pelayanan pendukung sosial ekonomi, misalnya jalan, transportasi, listrik.
14
Pelayanan sosial yang bersifat dasar biasanya dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Perdebatan tentang apa komponen penyusun basic need masih berlangsung. Tetapi pada umumnya ada kesamaan pendapat bahwa kebutuhan dasar tersebut dibedakan menjadi tiga kategori yaitu konsumsi barang-barang dasar, pelayanan dasar, dan hak berpartisipasi.Untuk meneliti pusat-pusat pelayanan di suatu wilayah dalam keterkaitan antara pelayanan sosial ekonomi dengan pengembangan wilayah, pelayanan sosial sebagai salah satu indikatornya. Selain pelayanan ekonomi, UN-ESCAP ( 1979) memasukkan pelayanan yang berbeda. Untuk pusat pelayanan di tingkat kota kecil fasilitas pelayanan sosial adalah pelayanan ekonomi rumah tangga, dan pelayanan pembangunan masyarakat. Untuk kota kabupaten indikator pelayanan pusat ekonomi rumah tangga dan pusat pembangunan. 1.7 Kerangka Konsep Laporan yang dibuat oleh BAPPENAS (2008), landasan evaluasi pemekaran wilayah ditentukan berdasarkan tujuan atau rencana awal dari pemekaran itu sendiri.Salah satu tujuan pemekaran wilayah adalah untuk menghilangkan jarak atau rentang kendali yang terlalu jauh antara pemerintah dengan masyarakat. Jarak geografis yang terlalu jauh antara pemerintah pusat dengan masyarakat dapat memicu tidak meratanya penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Oleh karena itu pemekaran daerah diharapkan mampu mendekatkan masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah seperti fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, transportasi,dan energi yang lebih efektif dan efesien. Dalam mengedentifikasi perkembangan sarana dan prasarana wilayah
harus diperhitungkan rentang waktu yang
dibutuhkan oleh daerah pasca pemekaran. Daerah yang baru saja dimekarkan tentu saja akan sulit dilihat perubahannya dalam hal perkembangan wilayah karena hal tersebut membutuhkan rentang waktu yang cukup lama. Oleh karena itu indikator fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, transportasi, dan energi lebih dititik beratkan pada sisi input sarana dan prasarana wilayah itu sendiri. Sehingga dengan begitu dapat terlihat kondisi sarana dan prasarana sebelum dan setelah 15
adanya pemekaran.Pada gambar 1.1 kerangka konseptual menyebutkan bahwa perkembangan sarana dan prasarana sebelum dan setelah adanya pemekaran dapat dilihat dari eksistensi, daya layan, dan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang ada di Kabupaten Mesuji. Variable terkait adalah fasilitas pendidikan yang terdiri dari sekolah SD, SMP, dan SMA, fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, pustu, praktek dokter, praktek bidan, posyandu, dan balai pengobatan, sedangkan fasilitas ekonomi terdiri dari pasar, Bank, koperasi, dan penggadaian, fasilitas pemerintah terdiri dari pemda, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan pos polisi, transportasi terdiri dari jalan, jembatan, angkutan umum, dan terminal, dan yang terakhir adalah energi yaitu jaringan listrik. Selain mengetahui kondisi, penelitian ini juga mengetahui bagaimana pola persebaran fasilitas pelayanan yang ada di Mesuji.Pola persebaran dibagi menjadi pola persebaran
menyebart
secara
merata,
menyebar
secara
acak,
dan
menelompok.Dengan mengetahui pola persebaran fasilitas pelayanan maka dapat dilihat ketidakmerataan persebaran jenis fasilitas pelayanan.Sedangkan hirarki digunakan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki jenis dan jumlah fasilitas pelayanan paling banyak dan paling lengkap. Peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana tentu tidak terlepaskan oleh potensi dan kendala yang dihadapi pemerintan.Perlu dilakukan pengkajian terhadap potensi dan kendala dalam penyediaan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, transportasi, dan listrik.Hasil pengkajian tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sehingga dapat dilakukan penyususunan rencana strategis dari masing-masing jenis fasilitas pelayanan.
16
Sarana Dan Prasarana Wilayah Kondisi Eksistensi Daya Layan Ketersediaa n
Sebelum dimekarkan
Variab el
Sesudah dimekarkan
1. Fasilitas sosial - Pendidikan : Sekolah, Universitas - Kesehatan : Balai pengobatan, Puskesmas, Pustu, Praktek Dokter,Praktek Bidan, Posyandu, balai pengobatan 2. Fasilitas ekonomi : pasar, bank, koperasi, Penggadaian 3. Fasilitas pemerintah : Pemda, kantor kecamatan, kantor kelurahan, pos polisi 4. Transportasi : jalan, jembatan, angkutan umum, terminal Potensi dan kendala dalam menyediakan sarana dan prasarana 5. Energi : listrik wilayah Fasilitas Pendidikan
Hirarki Dan Pola Persebaran
Analisis SWOT
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Ekonomi Perencanaan Strategis
Transportasi Listrik
Gambar 1.1Kerangka Konseptual
17
1.8 Penelitian Sebelumnya Beberapa penelitian mengenai pemekaran daerah sebelumnya telah dipublikasikan di berbagai jurnal ekonomi dan kajian ilmiah dari lembaga negara yang mengawasi pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan referensi dari karya tulis lainnya seperti skripsi, thesis, dan jurnal yang dipublikasikan secara nasional sebagai acuan dalam penelitian ini. Pada tabel 1.1 memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung memfokuskan pada evaluasi dampak pemekaran wilayah di bidang ekonomi wilayah dan kinerja aparatur pemerintah. Namun penelitian kali ini dilakukan dengan lebih menitikberatkan terhadap kondisi fasilitas pelayanan baik sebelum dimekar maupun setelah adanya pemekaran.Selain itu, menganalisis data spasial tentang pola persebaran fasilitas pelayanan dan mengkaji juga tentang potensi dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana wilayah. Data yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintahan Kabupaten Mesuji
18
Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya
No. 1.
Judul
Nama
Penelitian
Penulis
Mendeskripsikan
Analisis Data
Hasil Penelitian
Analisis
Ida
Dampak
Purba
Pemekaran
dan
menganalisis
WilayahTerha
M
dampak
dap
Pudjihardjo,
kebijakan
Pendapatan
2012.
pemekaran
mempunyai
daerahterhadap
pengaruh terhadap
Kemiskinan
kenaikan pendapatan
perubahan pendapatan
dan
per kapita,
per kapita dan
Ketimpangan
penurunan
ketimpangan antar
Antarwilayah
kemiskinan
Di
ketimpangan
Papua. Dalam hal
Provinsi
antarwilayah.
kemiskinan, ada indikasi
Per
Ayu
Tujuan Penelitian
Riani dan
Kapita,
Menggunakan
Hasil pengujian dengan
metode kuantitatif
t-test equal mean
dengan
alat menunjukkan bahwa
dari analisis t-test equal mean.
dan
kebijakan pemekarandaerah
tidak
wilayah di Provinsi
Papua.
yang kuat dan signifikan bahwa pemekaran daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di daerah kota
2.
Faktor
– Fatmawati,
Mengetahui faktor- Menggunakan
Berdasarkan hasil
faktor
teknik
penelitian terhadap
Keberhasilan
yang mempengaruhi
analisis deskriptif,
faktor-faktor yang
Pemekaran
keberhasilan
metode indeksasi,
mempengaruhi
Wilayah
pemekaran
dan model analisis
keberhasilan pemekaran
Kabupaten/Kot
kabupaten/kota di
regresi berganda
dengan menggunakan
a Di
Indonesia.
Faktor
2011
software Eviews 6,
Indonesia.
terdapat tiga variabel yang signifikan dengan α =
0,05.
variabeltersebut 19
Ketiga adalah
PDRB per kapita (prob: 0,000) , PAD (prob: 0,0301), dan jenis pemekaran (prob; 0,0002). Sementara variabel lain yang tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pemekaran adalah DAU, IPM, dan angka kemiskinan. 3.
Analisis
Selvianti
Mengidentifikasi
Menggunakan
Fasilitas
Yunistasari
perkembangan
mixed
Ekonomi Pasca
fasilitas
Pemekaran
Kabupaten
Wilayah
Di
method
ekonomi yaitu
gabungan
Tulang dari
metode
ekonomi
jika
dilihat dari uji paired
Barat kualitatif
Kabupaten
setelah
adanya kuantitatif.
Tulang
pemekaran wilayah
Metode
Bawang Barat
Mengidentifikasi
digunakan berupa
terlihat dari nilai sig 2
daya layan fasilitas tehnik wawancara
tailed yang kurang dari
ekonomi yang ada di
0,05.
yang
yang
Menentukan
dilakukan
lokasi
kepada
fasilitas penyediaan
yang
berkembang,
Hal
hal
ini
ini
terjadi terjadi
khususnya pada Pasar dan Bank.
jasa,
- Penentuan titik lokasi
untuk
serta
fasilitas dilakukan pada
memenuhi pemerintah
daya layan terhadap masyarakat selaku
tiga
kebutuhan
ekonomi, yaitu koperasi,
konsumen
jenis
fasilitas
bank serta pasar
Putu
-Mengidentifikasi
Dampak
Sriastutik,
perbandingan sarana yang
Pemekaran
2015
dan
Metode penelitian digunakan
prasarana adalah
wilayah dan
hanya
ekonomi yang tepat layanan
Analisis
Sarana
test.
ketimpangan pertumbuhan
masyarakat
Terhadap
t
dikarenakan
stakeholder titik terkait,
sample koperasi
Tulang terhadap
Bawang Barat
4.
fasilitas
Bawang
Kabupaten
dan
Tidak terjadi pertumbuhan
sebelum kuantitatif
dimekarkan 20
dan deskripstif
metode
- kondisisarana
dan
prasarana wilayah dari segi mengalami peningkatan
jumlah
Prasarana wilayah
setelah Di
adanya Metode skalogram
pemekaran
Kabupaten
-
Mesuji
hirarki
Provinsi
persebaran
Lampung
dan
dan
analisis
metode
kecukupan
seluruh
data
kecamatan
masih
Menganalisis analisis dan spasial
membutuhkan
sarana Indepth Interview
tambahan
prasaran terhadap
wilayah -
- Berdasarkan
faslitas
pelayanan
stakeholders
- Pola
Menganalisis terkait potensi dan
persebaran
fasilitas
pelayanan
potensi dan kendala kendala
dipengaruhi
oleh
dalam
penggunaan
lahan
penyediaan
sarana dan prasaran oleh pemerintah
yang ada di Mesuji -
- Kendala yang dihadapi pemerintah kondisi
adalah jalan
dan
anggaran
dana
sedangkan adalah
fisik
potensinya wilayah
yang mendukung.
21
1.9 Batasan Operasional Konsep merupakan unsur penting dalam penelitian. Konsep adalah istilah dan
definisi yang digunakan untuk menggambarkan
secara abstrak mengenai suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian (Singarimbun, 1984). Konsep penelitian sangat diperlukan untuk agar tidak menimbulkan kekacauan atau kesalah pahaman yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang digunakan, maka dibatasi konsep yang akan digunakan sebagai berikut : 1. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah. 2. Prasarana dan Sarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik wilayah
yang
memungkinkan
wilayah
dapat
berfungsi
sebagaimana mestinya. 3. Transportasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. 4. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial adalah seperti puskemas, klinik, rumah sakit, apotek dan sekolah. 5. Fasilitas ekonomi merupakan piranti bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk kegiatan dasar/ primer, pengolahan/sekunder, maupun jasa atau tersier. Bentuk pengelolaan atau pemilikan, dikelola/dimiliki secara perorangan/individual, kelompok/lembaga baik secara formal tercatat di lembaga terkait, maupun non formal atau tidak terdaftar. Bentuk dari fasilitas ekonomi terdiri dari: pasar, bank, koperasi, dan penggadaian. 6. Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus, atau bisa disebut sebagai jaringan listrik.
22
7. Hirarki pelayanan adalah tingkat jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki oleh suatu wilayah 8. Pola persebaran adalah bentuk persebaran fasilitas pelayanan pada suatu wilayah 9. Potensi adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah
dimana dalam pengerjaannya
potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada disekitar wilayah. 10. Kendala adalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada. 11. Analisis SWOT adalah analis SWOT adalah metode yang digunakan utnuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari masing-masing aspek dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah oleh pemerintah.
23
