BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Membangun Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah salah satu wujud nyata dari pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Didalam tatanan perekonomian Indonesia ekonomi kerakyatan merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dan telah terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dimasa krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.
Paradigma pembangunan
Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, pertisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.
Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kemiskinan atau penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Kota Jambi menuju “PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA”.
@ Renstra 2013-2018
1
Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu adanya rencana starategis Dinas Koperasi, UMKM yang memuat konsepsi pembangunan di bidang Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi.
1.2 LANDASAN HUKUM Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas
Koperasi,
UMKM Kota Jambi tahun 2013 – 2018 adalah :
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional. 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
7.
Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi.
9.
Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2009 Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Jambi.
@ Renstra 2013-2018
2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.
Maksud Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada stakeholder, masyarakat dan aparatur pemerintah tentang arah dan kebijakan jangka menengah SKPD yang dijabarkan kedalam dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Koperasi, UMKM sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tugas sekretariat, bidang dan sub bagian serta seksi.
2.
Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana strategis ini adalah : a.
Menetapkan Visi dan Misi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi.
b.
Menetapkan strategi dan arah kebijakan kedepan yang disesuaikan dengan RPJMD.
c.
Menetapkan Program dan Kegiatan sebagai rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi Periode 2013-2018 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN Memuat penjelasan umum yang menjadi latar belakang penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi Periode 2013 - 2018, disamping itu dipaparkan juga mengenai maksud dan tujuan dari pada penyusunan Renstra ini serta Landasan Hukumnya.
@ Renstra 2013-2018
3
BAB II
:
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM KOTA JAMBI. Didalam Bab ini memberi penjelasan mengenai tugas, fungsi dan Struktur Dinas Koperasi,
UMKM Kota Jambi, serta memaparkan
kondisi Pegawai yang ada yaitu dari segi jumlah, tingkat pendidikan, pangkat/golongan ruang, jenis kelamin dll. Disamping itu dijelaskan pula mengenai asset yang dikelola dan dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM
Kota
Jambi,
serta
Kinerja,
tantangan
dan
peluang
pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UMKM. .
BAB III
:
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS. Didalam Bab ini memuat rumusan tentang : Identifikasi Permasalahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal.
BAB IV
: VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Didalam Bab ini memuat visi dan misi dinas yang akhirnya bermuara kepada visi dan misi Kepala Daerah periode 2013-2018, serta tujuan dan sasaran pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, disamping itu memaparkan juga bagaimana strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi, Misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
@ Renstra 2013-2018
4
BAB. V :
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini memuat rencana program dan kegiatan yang merupakan aksi tinjak lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) kedepan. Selanjutnya dalam Bab ini juga dimuatkan Indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan yang dibutuhkan selama 5 tahun kedepan.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam Bab ini memuat hasil rekapitulasi indikator kinerja dinas yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas. BAB VII
@ Renstra 2013-2018
:
PENUTUP.
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM KOTA JAMBI 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan : a.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi;
b.
Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Jambi
A.
Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan tugas pembantuan.
B. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijaksanaan teknis perkoperasian, UMKM; b. penyelenggaraan pelaksanaan urusan perkoperasian, UMKM; c. pembinaan urusan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah; d. pengendalian dan pengawasan perkoperasian, UMKM; e. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah; f.
fasilitasi akses koperasi dan usaha mikro kecil menengah terhadap sumber-sumber permodalan;
@ Renstra 2013-2018
6
C. Struktur Organisasi Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA JAMBI KEPALA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PERKOPERASIAN
BIDANG USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PENGAWASAN DAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI
SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI
SEKSI KELEMBAGAAN UMKM
SEKSI PENGAWASAN
SEKSI USAHA KOPERASI
SEKSI PEMASARAN DAN PROMOSI
SEKSI PENDAFTARAN DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI
SEKSI PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN SDM
SEKSI KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
.
@ Renstra 2013-2018
SEKSI ADVOKASI
7
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan organisasi SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b.
c.
d.
e.
Sekretaris, terdiri dari : 1)
Sub Bagian Program;
2)
Sub Bagian Keuangan; dan
3)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Perkoperasian terdiri dari : 1)
Seksi Kelembagaan Koperasi;
2)
Seksi Usaha Koperasi;
3)
Seksi Pembiayaan dan Pengembangan SDM;
Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari : 1)
Seksi Kelembagaan UMKM;
2)
Seksi Pemasaran dan Promosi;
3)
Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha;.
Bidang Pengawasan dan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi, terdiri dari: 1)
Seksi Pengawasan;
2)
Seksi Pendaftaran dan Pembubaran Badan Hukum Koperasi;
3)
Seksi Advokasi;
@ Renstra 2013-2018
8
Dinas Koperasi, UMKM sebagai salah satu dinas yang menangani urusan perekonomian kerakyatan melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain : a. Bidang Sekretariat -
Program Menghimpun
dan menyusun program perkoperasian dan usaha
mikro, kecil menengah; mengolah data untuk pengembangan perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah, menghimpun dan mengolah bahan pembuatan daftar usulan kegiatan dan daftar isian kegiatan untuk bahan penyusunan anggaran dinas; mengevaluasi perkembangan
koperasi
dan
usaha
mikro
kecil
menengah;
menyusun dan menyiapkan bahan-bahan rapat tingkat kota, propvinsi maupun nasional; menghimpun bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan dinas; -
Keuangan Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan, menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas,
merencanakan
koperasi dan
kebutuhan
biaya
usaha mikro kecil
penyelenggaraan
administrasi
penyelenggaraan
dinas
menengah, melaksanakan
keuangan,
melaksanakan
tertib
administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan. -
Umum dan Kepegawaian Melaksanakan kerumahtanggaan
ketatausahaan, dan
hubungan
kearsipan,
perlengkapan,
masyarakat,
melaksanakan
administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas, melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris, mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kelancaran hubungan melalui alat komunikasi, menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi; kenaikan pangkat, @ Renstra 2013-2018
9
permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, pensiun, dan kenaikan gaji berkala dan tunjangan, merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan, serta calon peserta ujian dinas pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan kartu asuransi kesehatan, menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai dan laporan pajak pribadi (LP2P), mengelola absensi atau daftar hadir pegawai; b. Bidang Perkoperasian Bidang perkoperasian ini memberi pelayanan berupa : -
Kelembagaan Koperasi. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pengurus, pengawas dan anggota koperasi, manajer dan karyawan, disamping itu memberi konsultasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat-rapat penilaian melakukan
lain
klasifikasi Koperasi /
di
Koperasi, melakukan
pemeringkatan
koperasi,
bimbingan teknis administrasi organisasi, melakukan
pembinaan kelompok pra koperasi, melaksanakan penyuluhan kelembagaan koperasi. -
Usaha Koperasi. Memberikan
bimbingan
teknis
usaha
koperasi,
melakukan
penyuluhan usaha koperasi, memberikan konsultasi pengembangan usaha koperasi, melaku penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
@ Renstra 2013-2018
10
-
Pembiayaan dan Pengembangan SDM Memfasilitasi permodalan,
koperasi/UMKM melakukan
mengakses
bimbingan
teknis
sumber-sumber
penyusunan
studi
kelayakan usaha, memberikan informasi kepada koperasi/UMKM dan
masyarakat
mengiventarisasi
mengenai
sumber-sumber
permodalan,
jenis pelatihan yang dibutuhkan, melaksanakan
kegiatan pelatihan, magang, studi banding. c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
ini memberi pelayanan
berupa : -
Kelembagaan UMKM Melaksanakan bimbingan teknis manajemen UMKM, memfasilitasi pengembangan teknologi tepat guna (TTG), malakukan bimbingan teknis pembukuan UMKM, melakukan penyuluhan kewirausahaan.
-
Pemasaran dan Promosi Melaksanakan bimbingan teknis pemasaran produk Koperasi/ UMKM, memfasilitasi promosi produk Koperasi / UMKM melalui pameran, misi dagang, kontak bisnis dll, menganalisa potensi pasar produk koperasi/UMKM, mengembangankan pusat informasi pasar, memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pemasaran bagi koperasi/UMKM.
-
Kemitraan dan Jaringan Usaha Melaksanakan bimbingan teknis kemitraan dan jaringan usaha, memberikan
informasi
mengenai
pola-pola
kemitraan,
menginvetarisir koperasi/UMKM yang siap dimitrakan, memfasilitasi pengembangan kemitraan
jaringan
usaha
koperasi/UMKM,
memfasilitasi
antar koperasi/UMKM dan Koperasi/UMKM dengan
BUMN/BUMS dan Perusahaan asing.
@ Renstra 2013-2018
11
d. Bidang Pengawasan dan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Bidang ini memberi pelayanan berupa : -
Pengawasan Melaksanakan melakukan
pengawasan
pengawasan
terhadap
dan
koperasi
pemantauan
dan
UMKM,
terhadap
fasilitas
pemerintah yang berada di Koperasi/UMKM, mengusulkan kepada atasan dalam rangka memberi sanksi administratif kepada koperasi yang melanggar peraturan perundang-undangan. -
Pendaftaran dan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Memberi layanan pengurusan Badan Hukum koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, memproses pembubaran, penggabungan dan peleburan Koperasi, melakukan penyuluhan perkoperasian
-
Advokasi Memberi layanan advokasi dan konsultasi kasus-kasus yang dihadapi koperasi/UMKM, memberi perlindungan hukum kepada koperasi/UMKM, memproses pengaduan masyarakat tentang kasus koperasi/UMKM,
memberikan
layanan
konsultasi
menyangkut
administrasi keuangan koperasi/UMKM. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran pelayanan dalam upaya Pembangunan
di bidang
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut : a.
Bidang Perkoperasian Yang menjadi kelompok sasaran adalah Koperasi dan Kelompok Pra Koperasi yang ada di dalam Kota Jambi.
b.
Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Yang menjadi kelompok sasaran adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di dalam Kota Jambi.
@ Renstra 2013-2018
12
c.
Bidang Pengawasan dan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Yang menjadi kelompok sasaran adalah Koperasi dan UMKM yang ada di dalam Kota Jambi.
d.
Sekretariat Yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh pegawai dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi.
2.2
SUMBER DAYA DINAS KOPERASI, UMKM. 2.2.1. Susunan Kepegawaian. Jumlah Pegawai Dinas Koperasi,UMKM Kota Jambi sebanyak
28 Orang,
dengan perincian seperti tabel dibawah ini:
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Jumlah
Jenis
Tingkat Pendidikan
Kelamin Pegawai
Lk.
Pr.
SD
SLTP
SLTA
D3
S1
S2
28
11
17
-
-
4
1
19
4
Berdasarkan Golongan dan Eselon Jumlah
@ Renstra 2013-2018
Golongan
Eselon
Ket
Pegawai
I
II
III
IV
II
III
IV
28
-
1
21
6
1
4
12
13
2.2.2. Perlengkapan Aset Yang Dikelola Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditunjang dengan tersedianya sebuah gedung kantor dan perlengkapan kantor antara lain Jumlah asset / barang inventaris yang merupakan sarana penunjang organisasai, dapat dilihat pada table berikut : Daftar Barang Inventaris Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN 5 Unit 1. Kendaraan Roda 4 2. Kendaraan Roda 2
10 Unit
3. Air Conditioner (AC)
13 Unit
4. Almari Arsip
10 Unit
5. Filling cabinet
3 Unit
6. Jam Dinding
4 Unit
7. Kursi Putar
1 Unit
8. Kursi Tamu
3 Unit
9. Meja Biro
6 Unit
10. Meja Tamu
2 Unit
11. Komputer
9 Unit
2 (rusak)
12. Printer
8 Unit
4 (rusak)
13. Meja 1/5 biro
16 Unit
14. Meja Komputer
3 Unit
15. Meja Rapat
12 Unit
16. 17. 18. 19. 20. 21
1 unit 16 unit 1 unit 7 unit 2 unit 4 unit
@ Renstra 2013-2018
Meja Kadis Meja 1 biro Brankas Laptop Tablet Note Book
14
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI,UMKM. 2.3.1. KONDISI SAAT INI Perkembangan Koperasi mengalami pasang surut dari waktu ke waktu, sampai dengan bulan Desember 2013, jumlah koperasi di Kota Jambi sebanyak 743 koperasi yang terdiri dari 740 Koperasi Primer dan 3 Koperasi Sekunder dengan katagori sebagai berikut : a) Koperasi Aktif sebanyak 193 Unit Koperasi yaitu koperasi yang sehat kelembagaan, sehat usaha dan sehat mental serta melaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnnya. b) Koperasi pasif sebanyak 501 Unit Koperasi yaitu koperasi yang aktifitas usahanya berjalan, akan tetapi tidak rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan / RAT. c) Koperasi Beku sebanyak 49 Unit koperasi yaitu Koperasi yang Badan Hukum masih terdaftar di Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi, akan tetapi aktifitas usaha, kepengurusan dan anggotanya tidak ada lagi. Jumlah anggota sampai saat ini sebanyak 12.204 orang, dengan jumlah modal sendiri koperasi sebesar Rp. 70.255.411.730,-, sedangkan modal luar sebesar Rp. 81.034.712.520, pada umumnya koperasi di Kota Jambi menjalankan usaha simpan pinjam, konsumsi, jasa dan produksi
dengan
volume usaha sebesar Rp. 136.591.080.896,- sedangkan untuk SHU sebesar Rp. 14.434.636.621,- yang SHU berkisar Rp. 5 Juta sampai 2,8 Milyar. Sedangkan jumlah Koperasi sampai dengan Tahun 2013 serta pertumbuhan pra Koperasi menjadi koperasi baru yang berbadan hukum selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah adalah sbb :
@ Renstra 2013-2018
15
REKAPITULASI KOPERASI PERKECAMATAN KONDISI SAMPAI TAHUN 2013 NO
KECAMATAN
1 1
2 TELANAI PURA JAMBI SELATAN JAMBI TIMUR JELUTUNG KOTABARU DANAU TELUK PELAYANGAN PASAR JAMBI
2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH KOPERASI 3 197
KOPERASI AKTIF PASIF BEKU 4 5 6 62 117 18
110
22
78
10
75 82 183 16 14 66 743
22 14 50 2 3 18 193
52 66 127 14 10 37 501
1 2 6 0 1 11 49
KET 7
REKAPITULASI PERTUMBUHAN KOPERASI TAHUN 2009 S/D 2013 NO
KECAMATAN
1 1
2 TELANAI PURA JAMBI SELATAN JAMBI TIMUR JELUTUNG KOTABARU DANAU TELUK PELAYANGAN PASAR JAMBI
2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH KOPERASI 3 20
KOPERASI AKTIF PASIF BEKU 4 5 6 20 0 0
14
14
0
0
8 8 23 1 1 2 77
8 8 23 1 1 2 77
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
KET 7
DATA KELOMPOK PRA KOPERASI DALAM KOTA JAMBI 1 Kelompok UP2K 62 Kelompok 2 Kelompok Ekonomi produktif dan 124 Kelompok Majelis Taklim
@ Renstra 2013-2018
16
Kondisi UMKM hasil pendataan sampai dengan
tahun
2013
berjumlah
10.024, yang terdiri dari : - Usaha Mikro sebanyak 8.729 - Usaha Kecil sebanyak
1.188
- Menengah sebanyak
107
Sementara kondisi UMKM hasil pendataan di tahun 2014 ini ada perubahan kenaikan dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
DATA UMKM KOTA JAMBI TAHUN 2014 NO
KRETERIA UMKM
JUMLAH UMKM JUMLAH TENAGA KERJA
1
UMKM MIKRO
8.157 UMKM
16.394 Orang
2
UMKM KECIL
1.763 UMKM
8.960 Orang
3
UMKM MENENGAH
354 UMKM
5.310 Orang
10.274 UMKM
30.664 Orang
Jumlah
PRESENTASE PERKEMBANGAN UMKM PER-TAHUN ( 2013 – 2018 ) NO 1
2
URAIAN Jumlah UMKM
Jumlah Tenaga Kerja
@ Renstra 2013-2018
2013 10.024
29.898
2014
2015
2016
2017
2018
10.274
10.556
10.868
11.221
11.641
(256)
(282)
(316)
(353)
(420)
30.664
31.507
32.452
33.506
34.678
(2.5%)
(2,75%)
(3%)
(3,25%) (3,5%)
17
2.3.2. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN TAHUN 2009 S/D 2013 Dinas Koperasi,UMKM telah melakukan pemberian bantuan kepada Koperasi dan pelaku UMKM adalah sebagai berikut : PEMBERIAN BANTUAN AKTA NOTARIS DAN SK BADAN HUKUM KOPERASI TAHUN 2012 S/D TAHUN 2013 NO 1 1.
2
NAMA PENERIMA 2 Kelompok Ekonomi Produktif Kelurahan Payo Selincah Kelompok Ekonomi Produktif Kelurahan Lingkar Selatan
3
Kelompok Ekonomi Produktif Kelurahan Buluran
4
Kelompok Ekonomi Produktif Kelurahan Murni
5
Kelompok Ekonomi Produktif Kelurahan Thehok
@ Renstra 2013-2018
NAMA ALAMAT BANTUAN KOPERAS I 3 4 5 Jl. Sentot Alibasa RT. Akta Koperasi 17 Kelurahan Payo Notaris Simpan Selincah Kec. Jambi Koperasi Pinjam Timur Kota Jambi Al-farisi RT. 24 Kelurahan Akta Koperasi Lingkar Selatan Kec. Notaris Simpan Jambi Selatan Kota Koperasi Pinjam Jambi Beringin Muda Jl. Prof. DR. GA. Akta Koperasi Siwabesy No. 66 RT. Notaris Simpan 06 Kel. Buluran Kenali Koperasi Pinjam Kec. Telanai Pura Kota BersamaJambi sama Jl. Serma Nurmalik Akta Koperasi RT. 11 Kelurahan Notaris Simpan Murni Kec. Telanai Koperasi Pinjam Pura Kota Jambi Insan Cemerlang Jl. Adhityarwarman Akta Koperasi No. 01 RT. 08 Notaris Simpan Kelurahan Thehok Koperasi Pinjam Kec. Jambi Selatan Serai Serumpun
18
KET 6
6
Kelompok Ekonomi Produktif Kelurahan Kenali Asam Bawah
Perumahan Mutiara Hijau Kelurahan Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi
Akta Notaris Koperasi
7
Kelompok Ekonomi Produktif Kelurahan Penyengat Rendah Kelompok Ekonomi Produktif Kelurahan Tanjung Pinang
Perumahan Aur Duri I Block C. RT. 16 Kelurahan Penyengat Rendah Kec. Telanai Pura Kota Jambi RT. 18 Kelurahan Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi
Akta Notaris Koperasi
8
Akta Notaris Koperasi
Koperasi Simpan Pinjam Usaha Bersama Madani Koperasi Simpan Pinjam Azzahra Koperasi Simpan Pinjam Insani Jiran
BANTUAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI DARI TH.2009 S/D 2013
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
KEGIATAN Bantuan Hibah Modal UKM Mart Pasar Rakyat Bio Gas Penataan PKL : - Pembuatan Auning - Pembuatan Gerobak - Pembangunan Kios PKL Sosialisasi Bio Gas Sosialisasi KUR Pendampingan KUR Tenaga Pendamping Kop
@ Renstra 2013-2018
PLAFONANGGARAN 500.000.000 130.000.000 150.000.000 100.000.000 300.000.000 375.000.000 380.000.000
44.000.000
SASARAN 10 Kop 2 Kop 2.400 Paket 1 Kop/5 unit 32 Los 1 Kop / 136 36 Kios 30 Orang 17 Kop 2 Kop 8 orang
KET
CSR
19
BANTUAN PERMODALAN MELALUI KUR DAN PKBL NO Bank/ BUMN Penyalur 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah UMKM Penerima 61 orang 495 orang 18 orang 53 orang 34 orang 18 orang
Bank 9 Jambi Cab. Sutomo PT PN VI PT. Pusri PT. Taspen PT. Posindo PT. PLN
Tahun 2011- 2013 2012 2010 – 2012 2010 – 2012 2010 – 2012 2010 – 2012
Plafon (dalam juta) 14.264 3.080 680 997 1.895 294
Catatan mulai tahun 2013 bantuan kepada UMKM untuk sementara dihentikan BANTUAN MELALUI DANA APBD KOTA JAMBI DARI TAHUN 2009 s.d 2013 NO 1. 2. 3. 4.
KEGIATAN
Jumlah UMKM Penerima Pelatihan Tata Boga 30 orang UMKM peserta Pelatihan 88 orang Kewirausahaan
Tahun
UMKM peserta Pelatihan 62 orang Kewirausahaan
2013
KET
2011 2012
5.
JUMLAH UNIT PERALATAN URAIAN
PERALATAN
@ Renstra 2013-2018
TAHUN (UNIT) 2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
-
231
254
274
257
1.016
20
JUMLAH PENERIMA URAIAN
PENERIMA
TAHUN (KOP/UMKM) 2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
-
150
229
141
253
773
JUMLAH UMKM BINAAN MELALUI DANA APBD KOTA JAMBI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM : TAHUN 2009 s.d 2013 ( IKU UMKM TANGGUH DAN MANDIRI ) TAHUN
persentase % 1,1
Target
2009
JUMLAH UMKM 12.200
Realisasi
140
Pepersentase % 1,1
2010
11.852
1,1
131
1,1
131
2011
10.869
1,1
122
1,1
122
2012
10.356
1,1
116
1,1
116
2013
10.236
1,1
113
1,1
113
140
Tangguh, artinya pengusahanya kuat, tidak mudah putus asa, percaya diri dan walaupun usahanya jatuh bangun tetap jalan terus. Mandiri, artinya bisnisnya kuat sekuat pengusahanya menghadapi tantangan/kendala usahanya.
@ Renstra 2013-2018
21
2.3.3. PRESTASI YANG PERNAH DIPEROLEH TAHUN 2009 S/D 2013 Prestasi yang pernah dicapai oleh koperasi di Kota Jambi pada Tingkat Propinsi Jambi dan Tingkat Nasional dari tahun 2009 s/d 2013 adalah sebagai berikut : A) Tingkat Propinsi Jambi -
Tahun 2009 : KPN. Wajar Koperasi Berprestasi Jenis Koperasi Simpan Pinjam
-
Tahun 2011 : 1. KPN. Kosup TK. I Koperasi Berprestasi Peringkat II Jenis Simpan Pinjan 2. KPN. Wajar Koperasi Berprestasi Peringkat III Jenis Koperasi Simpan Pinjan 3. Primkopad
Denkesyah/DKT
Peringkat
II
Jenis
Koperasi Aneka Usaha - Tahun 2013 : 1. KPN. Wajar Koperasi Berprestasi Peringkat I Jenis Koperasi Simpan Pinjam 2. Koperasi Kartika Dara Jingga Peringkat I Jenis Koperasi Konsumen B) Tingkat Nasional -
Tahun 2011
: KPN. Kosup TK. I Koperasi Berprestasi Peringkat III Jenis Simpan Pinjam
-
Tahun 2011
-
Tahun 2014 :
@ Renstra 2013-2018
:
Penghargaan Bhakti Koperasi untuk Bapak Walikota Jambi. Koperasi Dara Jingga nasional
Koperasi Berprestasi tingkat
22
UMKM BERPRESTASI Tahun
Nama Pemilik
Nama Usaha
2009 Penjahit 1. Syamsuir Edwin
Alamat Jl. Sultan Agung No. 13 Simp. Pulai
2. Lilis Erawati
CV. Giantira
Jl.Pratu Satir RT 25 Thehok
2010
1. 2. 1. 2. 3.
Batik Berkah Ladoyo Putra (teralis) CV. Morina Holala CV. Eko Sablon
Simpang Pulai Jambi Kenali Asam Bawah Jl. HOS. Cokroaminoto No. 55 A Jl. Lingkar Selatan Paal Merah Jl. Hayam Wuruk Lrg. Eko
2011
1. P. Irwan Tandi
Bengkel Las Teratai
Jl. M. Yusuf Nasri RT 01 Wijayapura
2. M. Anis
Icha Sablon
Jl. Slamet Riyadi RT 20 Solok Sipin
3. Sularno
Batik Ria Lestari
Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro RT 12
1. Andreas Sarno 2. Wiji Erniati
Bahtera Perabot Ivan Bakery
Jl. H. Agus Salim Kota Baru Villa Kenali Permai Blok M3 No.18
3. Hj. Itinastiti
Tahu goreng Supriyadi Cahaya Purnama CV. Pinang Tunggal LPK Sri Rita (Lembaga pelatihan)
Jl. Kutilang RT 1 Kel. Rajawali
1. Firdaus Faidillah, RH, SE 2. Helmi 3. Hj. Nurjanah 1. Siti Syamsiah 2. Andayani
CV. Erha Mandiri Bengkel Las Teguh Batik Mentari
Jl. A. Tarmizi Kadir No. 24 Jl. H. Agus Salim Kota Baru Jl. Sumantri Brojonegoro
Toko Syamtani R & R (snack)
Jl. Sultan Thaha No. 03 Jl. Prof. HMO. Bafadhal No.39 RT 23
3. Zaitun
LPK Sri Rita/ Lembaga pelatihan
Jl. Teladan No. 58 RT 31 Payo Lebar
2012
Hj. Mahmuda Nyohari M. Assum Lely Minarni H. Samnun
1. Dayteti Pitra 2. H. Mansurdin 3. Nurhayati
Jl. Purnama Kel. Sukakarya Jl. Kap. Patimura No. 22 RT 01 Jl. Soekarno Hatta RT 09
Untuk Pencapaian Kinerja serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 (terlampir).
@ Renstra 2013-2018
23
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 2.4.1. TANTANGAN 2.4.1.1. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM pada saat ini yaitu : a) Sumber Daya Manusia (SDM) Menyangkut sumber daya manusia, masih ditemukan adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para
pengelola
koperasi
tentang
teknis
perkoperasian, terutama terkait dengan pemahaman atas hakikat dan karakteristik dari koperasi. Disamping itu pengelola koperasi kebanyakan masih belum ditangani
oleh
SDM
yang
memiliki
wawasan,
pengetahuan, dan keterampilan kewirausahaan yang memadai,
sehingga
berdampak
terhadap
perkembangan dan kinerja koperasi. Begitupun dengan UMKM pada umumnya pendidikan pelaku usaha setingkat SLTA hanya sebagian kecil tingkat diploma dan S1 bahkan ada yang setingkat SLTP, sehingga masih sangat terbatas pengetahuan dan
pemahaman
terhadap
manajemen
usaha,
disamping itu jumlah tenaga pembina di lapangan juga sangat terbatas. b) Manajemen Keterbatasan SDM, terutama dari aspek kualitas, berpengaruh pada tingkat profesionalitas manajemen Koperasi dan UMKM yang belum optimal, hampir seluruh fungsi manajemen belum dilakukan secara optimal dan profesional, sehingga masih banyak koperasi dan UMKM yang masih belum menunjukkan perkembangan dan kinerja yang memadai, untuk itu perlu ditunjang oleh kualitas SDM yang terampil dan mempunyai etos kerja yang tinggi.
@ Renstra 2013-2018
24
c) Kerjasama Usaha Kerjasama
usaha
antar
koperasi
dan
kerjasama
koperasi dengan badan usaha lainnya, masih belum berkembang. Dalam rangka pengembangan usaha koperasi yang memerlukan skala dan cakupan usaha yang
lebih
besar,
maka
diperlukan
konsepsi
pengembangan yang melibatkan koperasi sekunder secara terintegritas, maka dalam hal ini masih terus diperlukan upaya menuju kerjasama antar koperasi dan koperasi dengan badan usaha lain. d) Permodalan Permasalahan permodalan tampaknya masih menjadi ganjalan
utama
dalam
pengembangan
koperasi.
Kemampuan pemupukan modal koperasi relatif sangat terbatas, sebagai akibat partisipasi anggotanya rendah, dilain pihak akses koperasi terhadap sumber-sumber permodalan juga masih sangat terbatas, akibat belum berkembangnya
usaha
koperasi
yang
memiliki
kelayakan ekonomi dan rendanya kredibilitas koperasi dihadapan kreditur. e) Rapat Anggota Tahunan (RAT) Didalam tata kelola koperasi Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sebagai aplikasi dari nilai demokrasi yang dianut oleh koperasi, namun saat ini masih banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT secara rutin setiap tahunnya seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkoperasian. f) Peralatan Usaha dan Packing Sampai saat ini masih banyak ditemui usaha mikro melakukan usahanya dengan peralatan seadanya dan telah usang/ tidak layak pakai sehingga volume produksi masih sangat kecil dan belum memenuhi permintaan pasar. Dalam pemasaran produk masih
@ Renstra 2013-2018
25
banyak
ditemui
kemasan
(packing)
yang
belum
memadai . g) Pemasaran produk UMKM untuk pasar Nasional masih terkendala karena rendahnya daya saing. 2.4.1.2. Strategi pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dalam
menghadapi
berbagai
permasalahan
yang
dihadapi Koperasi dan UMKM akan dilakukan berbagai strategi antara lain : 1. Melaksanakan Revitalisasi kelembagaan koperasi 2. Meningkatkan
kualitas
SDM
Pengurus/pengelola
koperasi dan UMKM. 3. Meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber permodalan dan akses pemasaran 4. Meningkatkan
penguasaan,
pengembangan
dan
pemanfaatan teknologi guna meningkatkan daya saing Koperasi dan daya saing produk yang berbasis potensi daerah . 5. Menumbuhkan
semangat
kewirausahaan
Pengurus/Pengelola Koperasi. 6. Meningkatkan menguntungkan
kemitraan antar
usaha
Koperasi,
yang UMKM
saling dan
Perbankan, BUMN/Swasta. 7. Memfasilitasi formalita, usaha UMKM dalam rangka memasuki pasar global 2.4.1.3. Kondisi yang diingini Berdasarkan Strategi yang telah disebutkan diatas maka diharapkan : A) Peningkatan status koperasi dari Koperasi pasif menjadi koperasi aktif sebesar 5 koperasi setiap tahun atau 25 Koperasi pada akhir tahun 2018; B) Meningkatkan jumlah kelompok usaha Mikro,Kecil yang berdaya saing 2 kelompok setiap tahunnya;
@ Renstra 2013-2018
26
2.4.2. PELUANG a. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah serta lembaga legislatif terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan Koperasi dan UMKM; b
Koperasi dan UMKM dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian, sebab pada umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi relatif rendah, ditunjang dengan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.
c. Dibidang permodalan, potensi masih terbuka luas, untuk menjadikan Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro.
@ Renstra 2013-2018
27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UMKM dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya perencanaan setiap bidang disusun Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi;; 2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 3. Sumber data akurat masih minim untuk mendukung proses pembinaan dan pelayanan; 4. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural
serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM Kota
Jambi; 5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan Pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI.
@ Renstra 2013-2018
28
Tabel 3.1 Identifikasi Isu - isu Strategis ( Lingkungan Eksternal )
NO.
DINAMIKA INTERNASIONAL 1 2 1. Terbentuknya kerjasama koperasi dan UMKM dengan negara lain.
ISU STRATEGIS DINAMIKA REGIONAL/LOKAL
DINAMIKA NASIONAL 3 4 Teralokasinya dana - Meningkatkan kapasitas pengelolaan kementerian yang Koperasi dan UMKM; dapat dimanfaatkan - Perbaikan infrastruktur; dengan koperasi dan - Fasilitasi promosi dan pameran UMKM pemanfaatan produk unggulan daerah; Terselenggaranya - Peningkatan kesejahteraan anggota event promosi dan Koperasi; pameran tingkat - Penciptaan lapangan kerja; Nasional sebagai - Meningkatkan kapasitas ajang perkenalan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; produk unggulan daerah
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Jambi: "Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya" Permasalahan No. Misi dan Program Faktor KDH dan Wakil Pelayanan Penghambat Pendorong KDH Terpilih 1 1
2 Meningkatan Perekonomian Kota Berbasis potensi lokal menuju kemandirian Daerah
3 Potensi perkonomian Kota memicu berkembangnya usaha pemilik modal besar dan memicu persaingan tidak seimbang bagi pemilik modal kecil;
4 Sulitnya usaha kecil dalam pembiayaan/permodalan dengan pihak perbankan/penyedia dana lainnya;
5 Adanya aturan yang jelas dan tegas agar usaha pemilik modal besar dapat menjadi mitra bagi usaha kecil.
Tumbuhnya koperasi yang hanya memiliki kepentingan sesaat; Kemudahan bagi pemilik modal besar dalam pengembangan usaha tanpa mempertimbangkan usaha kecil;
@ Renstra 2013-2018
29
LAINLAIN 5
3.2. Penela’ahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya” memiliki dimensi : 1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabildan dinamis; 3. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pencapaian kemakmuran ekonomi warganya ; 4. Pemenuhan
kondisi
lingkungan
indah
yang
dapat
memberikan
kenyamanan bagi masyarakat dan para investor; 5. Pemenuhan
kondisi
kehidupan
beragama
yang
dapat
menunjang
masyarakat beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia; Dalam mencapai visi tersebut juga ditunjang motto “BANGKIT” yaitu: Bersih, Aman, Pembangunan, Kemandirian, Indah dan Taqwa, sedangkan misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi terdapat pada misi kedua yaitu Peningkatan Perekonomian Kota Berbasis potensi lokal menuju kemandirian Daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada misi di atas yaitu: 1. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang
terbentuknya
sistem perdagangan barang/jasa; 2. Meningkatnya jumlah Koperasi aktif; 3. Meningkatnya UMKM yang memiliki daya saing; Sedangkan arah kebijakan untuk pengembangan Koperasi,UMKM adalah: 1. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang terbentuknya sistem perdagangan barang/jasa; 2. Pengembangan Koperasi aktif; 3. Pengembangan UMKM yang memiliki daya saing;
@ Renstra 2013-2018
30
Tabel 3.2.1. Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi adalah sebagai berikut : TUJUAN VISI MISI SASARAN KEBIJAKAN 1 2 3 4 5 Meningkatnya jumlah koperasi Terwujudnya Misi kedua : - Meningkatnya sarana dan - Peningkatan sarana dan pasif menjadi aktif dan Kota Jambi Meningkatan prasarana untuk menunjang prasarana untuk menunjang berkualitas yang mampu Sebagai Pusat Perekonomian terbentuknya sistem terbentuknya sistem memberikan layanan yang Perdagangan Kota Berbasis perdagangan barang/jasa; perdagangan barang/jasa; optimal kepada anggota dan dan Jasa potensi lokal masyarakat. Berbasis menuju - Meningkatnya Koperasi yang Masyarakat kemandirian aktif; - Pengembangan Koperasi aktif; Yang Berakhlak Daerah dan Berbudaya Meningkatnya jumlah UMKM yang berdaya saing sebagai - Pengembangan UMKM yang - Meningkatnya UMKM yang pelaku strategis dalam memiliki daya saing; memiliki daya saing; perekonomian Kota Jbi.
Menciptakan aparatur pembina yang memiliki kapabilitas, integritas, berkualitas dan akuntabel dalam memberikan informasi tentang keberadaan dan perkembangan koperasi dan UMKM guna penyajian data akurat secara rutin. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang kinerja aparatur.
@ Renstra 2013-2018
31
Tabel 3.2.2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
Visi : " Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Yang Berakhlak dan Berbudaya " Faktor Misi/Sasaran/Program KDH dan Permasalahan Pelayanan Wakil KDH Terpilih Penghambat 1 2 3 Peningkatan Perekonomian 1 Kota Berbasis potensi lokal 1 Keterbatasan jangkauan 1 Belum dimilikinya data 1 menuju kemandirian Daerah pelayanan, fasilitasi dan Seluruh potensi UMKM pembinaan Koperasi Secara akurat dan UMKM 2 Keterbatasan sumber daya aparatur dalam pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
@ Renstra 2013-2018
Pendorong 4 Komitmen pemerintah Dalam upaya penataan Dan pemberdayaan UMKM
2 Kurangnya kerjasama Dan keterkaitan antara SKPD dengan stakeholder terkait
2 Tingginya minat Masyarakat dalam pembentukan Koperasi
3 Upaya pemberdayaan PKL belum diimbangi Dengan peraturan yang berlaku
3 Eksistensi Sektor UMKM Yang Bersifat Fleksibel Sebagai Usaha Yang Kuat Dalam Krisis Ekonomi
32
1) Penjelasan Fakor Penghambat a. Belum Dimilikinya Data Seluruh Potensi UMKM Secara Akurat Salah satu karakteristik UMKM, khususnya usaha mikro adalah mudahnya
bagi
pelaku
usaha
mikro
untuk
membuka
dan
memberhentikan usahanya. Dengan jumlah aparatur yang berada di bidang UMKM sebanyak 5 (lima) orang PNS dan dibantu 1 (satu) orang tenaga kontrak, merupakan kendala dalam penyajian data UMKM. Disamping itu biaya yang dibutuhkan untuk melakukan survey lapangan
di
8
(delapan)
kecamatan
menjadi
kendala,
dimana
seyogyanya pihak SKPD harus bekerja sama dengan tingkat Kelurahan bahkan tingkat RT. Data UMKM di akhir tahun 2009 tercatat sebanyak 12.000 UMKM, namun untuk mendapatkan data akurat dilakukan survey ulang di tahun 2013, dan sampai dengan bulan Desember 2013 tercatat sebanyak 10.024 UMKM, meskipun terus dilakukan pendataan, namun hal ini menunjukkan bahwa data UMKM sangat mudah berubah setiap saat. b. Kurangnya
Kerjasama
dan
Keterkaitan
Antara
SKPD
Dengan
Stakeholder Terkait Untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing diperlukan pendekatan yang berkelanjutan serta meliputi berbagai aspek, yakni aspek usaha seperti penguatan dalam bidang permodalan, SDM, produksi, keuangan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, jaringan usaha serta perizinan.
@ Renstra 2013-2018
33
Keterbatasan yang ada di Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi tidak akan mampu untuk memberikan fasilitasi secara menyeluruh untuk aspek dalam pengembangan usaha dan diperlukan juga keselarasan dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Seharusnya antara SKPD dengan stakeholder terkait melakukan kerjasama dan koordinasi guna penyajian kontribusi yang dapat diberikan dan bersifat adil, merata dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Upaya Pemberdayaan PKL Belum Diimbangi Dengan Peraturan Yang Berlaku Dengan
diberlakukannya
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu diikuti dengan peraturan di daerah. Hal ini merupakan kendala dan sampai dengan akhir tahun 2013, belum ada singkronisasi masalah pemberdayaan PKL di Kota Jambi, sehingga
masih
ada
keterbatasan
bagi
SKPD
untuk
mengimplementasikan ketentuan yang lebih tinggi. 2) Penjelasan Faktor Pendorong a. Komitmen Pemerintah Dalam Upaya Penataan dan Pemberdayaan UMKM Dari kebijakan yang ada baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah, sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. RPJPD maupun RPJMD menyajikan pengembangan UMKM merupakan prioritas di setiap Daerah, sehingga memungkinkan bagi SKPD yang menangani masalah UMKM untuk melakukan pengkajian dan pengembangan program dan kegiatan yang dapat menyentuh perkembangan UMKM. @ Renstra 2013-2018
34
b. Tingginya Minat Masyarakat Dalam Pembentukan Koperasi Tingginya minat masyarakat dalam pembentukan koperasi dapat dilihat
dari
jumlah
kelompok
UP2K
dan
kelompok
ekonomi
produktif/majelis taklim sampai dengan tahun 2013 yang memiliki minat membentuk koperasi yaitu sebanyak 188 kelompok. c. Eksistensi Sektor UMKM Yang Bersifat Fleksibel Sebagai Usaha Yang Kuat Dalam Krisis Ekonomi Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia,karena dengan UKM tingkat pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.Sektor UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari krisis ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Sifat UMKM yang fleksibel serta dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat bawah dan menengah, dan mereka dapat dengan mudah berpartisipasi
di dalamnya. Fleksibilitas yang dimiliki oleh
UMKM dan tingkat skala yang kecil, telah meletupkan semangat untuk memulai usaha kapan saja dan bersifat mudah untuk mengawalinya. Mengingat modal yang diperlukan untuk memulai usaha hanya skala kecil, membutuhkan teknologi lokal yang bersifat sederhana dan apa adanya, yang mana dominan bertumpu pada kemampuan masyarakat lokal.
@ Renstra 2013-2018
35
3.3. Penelaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Jambi Penetapan Rencana Stategis Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi merupakan bentuk pengembangan telah
dari
Visi
ditetapkan sebelumnya yang berkaitkan
dan
Misi
dengan
yang Renstra
Kementrian/Lembaga maupun Renstra Provinsi. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Kementerian adalah : a) Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional; b) Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM; c) Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi UMKM dengan perusahaan asing; d) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangunan koperasi. Kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Provinsi Jambi adalah : a) Peningkatan kerjasama di bidang HAKI; b) Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk UMKM dan Koperasi; c) Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM; d) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.
@ Renstra 2013-2018
36
Kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Kota Jambi adalah : a)
Sosialisasi dukungan imformasi penyediaan permodalan;
b)
Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi;
c)
Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM;
d)
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga,industri kecil dan industri menengah;
e)
Penyelenggaraan promosi produk UMKM;
f)
Penyelenggaraan Pasar Murah;
g)
Penguatan struktur permodalan koperasi dan UMKM;
h)
Bimbingan dan penumbuhan Wirausaha;
i)
Bimbingan motivasi dan training bagi UMKM;
j)
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi;
o)
Pembangunan sistim imformasi perencanaan pengembangan Koperasi;
p)
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi;
q)
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern jenis-jenis usaha koperasi;
r)
Monitoring, Evaluasi dan pelaporanprogram peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
s)
Pelatihan dan penyuluhan koperasi;
t)
Pelatihan Teknis pengawasan bagi pengawas koperasi;
u)
Fasilitasi Pembuatan Sertifikasi Akta Notaris Koperasi;
v)
Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian;
w)
Bimbingan teknis bagi pengurus koperasi.
@ Renstra 2013-2018
37
Faktor
Penghambat
Dalam
Pelaksanaan
Pelayanan
Dinas
Koperasi, UMKM Kota Jambi ditinjau dari telah program, kegiatan K/L, Provinsi dan Kota adalah : a) Kurang sinergisitas antar SKPD dengan Stakeholder Lain b) Masih rendahnya tingkat Propesionalisme Aparatur dan SDM Koperasi Dan UMKM Faktor
Pendorong
Dalam
Pelaksanaan
Pelayanan
Dinas
Koperasi, UMKM Kota Jambi ditinjau dari telaah Program, Kegiatan K/L, Provinsi dan Kota adalah: a) Kesesuaian kebijakan umum dalam hal pembinaan koperasi dan pengembangan UMKM; b) Peluang kerjasama pelaksanaan pelayanan karena program dan kegiatan memiliki keterkaitan dan saling mendukung; c) Jarak tempuh SKPD Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi dengan instansi terkait di Provinsi yang dekat, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan mudah.
@ Renstra 2013-2018
38
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L, Provinsi dan Kota Jambi Visi Kementerian KUKM: "Menjadi Kementerian yang Kredibel guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional" No.
Sasaran JM Renstra R/L, Renstra Provinsi dan Kota Jambi
PermasalahanPelayan an
Faktor Penghambat
1 1
2
3
2 Terwujudnya koperasi berkualitas sebesar 3% pertahun; Terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri sebesar 1 % pertahun;
Tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru dalam rangka penumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
4
5
Terciptanya aparatur pembina yang memiliki kapabilitas, integritas, berkualitas dan akuntabel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik; Meningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran dalam rangka menunjang kinerja aparatur.
@ Renstra 2013-2018
3 Potensi perkonomian Kota memicu berkembangnya usaha pemilik modal besar dan memicu persaingan tidak seimbang bagi pemilik modal kecil;
4 -Kurang sinergisitas Antar SKPD dan dengan Stakeholder lain -Masih rendahnya tingkat Propesionalisme aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM
Pendorong 5 Kesesuaian kebijakan umum dalam hal pembinaan koperasi dan pengembangan UMKM; - Peluang kerjasama pelaksanaan pelayanan karena program dan kegiatan memiliki keterkaitan dan saling mendukung; - Jarak tempuh SKPD Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi dengan instansi terkait di Provinsi yang dekat, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan mudah.
39
3.4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW dan KLHS merupakan penyelarasan kegiatan pembangunan kota dalam hal pemamfaatan tata ruang baik bagi nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki dampak kepada pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi kepada masyarakat. Faktor
Penghambat
Dalam
Pelaksanaan
Pelayanan
Dinas
Koperasi, UMKM Kota Jambi ditinjau dari telaah RTRW dan KLHSadalah: a) Kurangnya koordinasi antar instansi dalam perencanaan kegiatan seluruh SKPD yang memberi dampak ke RTRW dan KLHS; b) Keterbatasan kemampuan permodalan PKL untuk menempati lokasi usaha yang layak dan memadai. Faktor
Pendorong
Dalam
Pelaksanaan
Pelayanan
Dinas
Koperasi, UMKM Kota Jambi ditinjau dari telaah RTRW dan KLHS adalah: a) Kesesuaian kebijakan umum dalam hal RTRW dan KLHS yang berdampak perkembangan koperasi dan UMKM; b) Peluang kerjasama pelaksanaan pelayanan dengan instansi terkait dengan RTRW dan KLHS.
@ Renstra 2013-2018
40
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Dari uraian identifikasi masalah dan beberapa telaah yang ada, faktor pendorong merupakan realita yang harus dipertahankan untuk dapat menunjang kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi. Faktor pendorong masih terkendala dengan adanya faktor penghambat dalam pelayanan yang harus dilaksanakan Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi, hal ini merupakan kendala yang dihadapi saat ini, yaitu : a. Belum Dimilikinya Data Seluruh Potensi UMKM Secara Akurat; b. Kurangnya
Kerjasama
dan
Keterkaitan
Antara
SKPD
Dengan
Stakeholder Terkait; c. Upaya Pemberdayaan PKL Belum Diimbangi Dengan Peraturan Yang Berlaku; d. Kurang sinergisitas Antar SKPD dan dengan Stakeholder lain; e. Masih rendahnya tingkat Propesionalisme aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM; f. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam perencanaan kegiatan seluruh SKPD yang memberi dampak ke RTRW dan KLHS; g. Keterbatasan kemampuan permodalan PKL untuk menempati lokasi usaha yang layak dan memadai.
@ Renstra 2013-2018
41
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. VISI DAN MISI 4.1. VISI 4.1.1. Visi Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi adalah “ Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan UMKM yang berdaya saing ” Dalam kaitan rumusan Visi diatas, maka ditetapkan batasan konsep yang berkaitan dengan masing-masing ide yang terdapat dalam visi tersebut yaitu sebagai berikut :
Mewujudkan Merupakan komitmen dan kehendak bersama mengenai kondisi yang diinginkan pada masa mendatang dengan suatu perencanaan yang terarah, bertahap dan berkesenambungan melalui serangkaian kebijakan, strategis, sasaran dan program kegiatan.
Berkualitas Koperasi sebagai Badan usaha aktif yang dicirikan oleh prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memliki kepedulian sosial. Koperasi berkualitas didasarkan pada 6
(enam) penilaian yaitu terdiri
atas Aspek Badan Usaha, Aspek Kinerja Usaha yang semakin sehat, Aspek Kohesivitas dan Partipasi Anggota, Aspek Orientasi kepada Pelayanan anggota, Aspek Pelayanan kepada Masyarakat dan Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan.
Berdaya Saing Memiliki manajemen usaha sehat, pelaku usaha yang kreatif, inovatif.
@ Renstra 2013-2018
42
4.1.2. MISI Agar Misi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi, maka dirumuskan misi Dinas Koperasi UMKM Kota Jambi, yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai selain sebagai penjabaran dari Visi. Adapun misi Dinas Koperasi,UMKM Kota Jambi adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Koperasi yang sehat organisasi, sehat usaha, sehat mental dan tertib administrasi; 2. Mewujudkan Manajemen Usaha Mikro, Kecil Menengah yang mampu mengakses sumber daya ekonomi; 3. Mewujudkan pengawasan terhadap Koperasi, UMKM yang efektif dan efisien; 4. Mewujudkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayalanan publik.
4.2. TUJUAN Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang sehat dan mandiri; 2. Meningkatkan penguatan Usaha Mikro, Kecil Menengah untuk mampu berdaya saing; 3. Meningkatkan pengawasan terhadap Koperasi, UMKM yang efektif dan efisien; 4. Meningkatkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayalanan publik.
@ Renstra 2013-2018
43
4.3. SASARAN Sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya Koperasi yang sehat dan mandiri; 2. Tercapainya usaha yang sehat, pelaku UMKM kreatif, inovatif yang mampu berdaya saing; 3. Tercapainya pengawasan terhadap Koperasi, UMKM yang efektif dan efisien; 4. Tercapainya kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayalanan publik
Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi,UMKM beserta Indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 4.1. (Terlampir).
@ Renstra 2013-2018
44
4.4. STRATEGI Dalam rangka mewujudkan visi,misi dan sasaran diperlukan strategi sebagai
berikut :
1. Penataan kelembagaan koperasi 2. Meningkatkan kualitas SDM pengurus/pengelola koperasi dan pelaku UMKM. 3. Meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber permodalan dan akses pemasaran 4. Meningkatkan
penguasaan,
pengembangan
dan
pemanfaatan
teknologi guna meningkatkan daya saing Koperasi dan daya saing produk yang berbasis potensi daerah . 5. Menumbuhkan
semangat
kewirausahaan
Pengurus/Pengelola
Koperasi dan pelaku UMKM 6. Meningkatkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar Koperasi, UMKM dan Perbankan, BUMN/Swasta. 7. Memfasilitasi usaha Koperasi, UMKM dalam rangka memasuki pasar global
4.5. KEBIJAKAN 1. Penerapan prinsip dan asas perkoperasian, serta peningkatan peran koperasi dalam memfasilitasi peningkatan usaha dan kesejahteraan anggota serta masyarakat 2. Pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan, fasilitasi kemitraan dan akses pasar; 3. Pengembangan akses pelayanan dan sumber permodalan serta akses pemasaran KUMKM melalui fasilitasi kredit pada lembaga keuangan Bank/Non Bank dengan bunga lunak dan pemberian bantuan sarana prasarana usaha;
@ Renstra 2013-2018
45
BAB. V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1.1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 5.1.1.1. 5.1.1.2. 5.1.1.3.
Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penguatan Pemasaran Bagi Produk UMKM.
5.1.2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 5.1.2.1.
Sosialisasi
Pelaksanaan
Kebijakan
dan
Program
Pembangunan Koperasi. 5.1.2.2.
Penguatan Struktur Permodalan Koperasi.
5.1.2.3.
Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi.
5.1.2.4.
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
PROGRAM PENUNJANG 5.1.3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.1.3.1.
Penyediaan jasa surat menyurat.
5.1.3.2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
5.1.3.3.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.1.3.4.
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor.
5.1.3.5.
Penyediaan alat tulis kantor.
5.1.3.6.
Penyediaan barang cetakan & penggandaan.
5.1.3.7.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
5.1.3.8.
Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan. 5.1.3.9.
Penyediaan makanan dan minuman.
5.1.3.10.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
5.1.3.11.
Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam
5.1.3.12. @ Renstra 2013-2018
Perjalanan Dinas. 46
5.1.4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.1.4.1.
Pembangunan gedung kantor.
5.1.4.2.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
5.1.4.3.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
5.1.4.4.
Pengadaan Mebeleur.
5.1.4.5.
Pengadaan peralatan perkantoran.
5.1.4.6.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.
5.1.4.7
Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.
5.1.4.8
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
5.1.5. Program Program Peningkatan Disiplin aparatur 5.1.5.1.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
5.1.6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.1.6.1.
Bimbingan
tekhnis
inplementasi
peraturan
perundang-
undangan.
5.1.7. Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 5.1.7.1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
5.1.8. Program Perencanaan 5.1.8.1.
Penyusunan rencana strategis SKPD
5.1.8.2.
Penyusunan rencana kerja SKPD
5.1.9. Program Pengembangan Data/Imformasi 5.1.9.1.
Pembangunan Sistim Imformasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 terlampir
@ Renstra 2013-2018
47
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas
Koperasi, UMKM dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut: Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Target capaian setiap tahun NO
Indikator
Kondisi pada Tahun Awal periode RPJMD
1
Peningkatan status koperasi dari koperasi pasif menjadi aktif sebesar 5 koperasi setiap tahun atau 25 koperasi pada akhir tahun 2018
2
Meningkatkan jumlah kelompok usaha Mikro,Kecil yang berdaya saing 2 kelompok setiap tahunnya
@ Renstra 2013-2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode periode RPJMD
193 Koperasi Aktif
5 Kop
5 Kop
5 Kop
5 Kop
5 Kop
25 Kop
10 Kelompok
2 Kelompok
2 Kelompok
2 Kelompok
2 Kelompok
2 Kelompok
10 Kelompok
48
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis ( RENSTRA ) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( KUMKM ) tahun 2013 – 2018 ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Jambi, serta pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan Koperasi dan UMKM di lingkungan Kota Jambi. Renstra ini dapat dipakai sebagai acuan bagi masyarakat gerakan Koperasi dan UMKM serta stakeholder dalam partisipasinya memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan Koperasi dan UMKM di Kota Jambi.
Rencana Strategis ( RENSTRA ) dapat dijadikan dasar penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan dibidang pembangunan Koperasi dan UMKM di Kota Jambi. Peran pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM
sebagai
fasilitator
dalam
rangka
pengelolaan
program-program
pembangunan Koperasi dan UMKM akan dapat berhasil apabila mendapat dukungan penuh dari gerakan Koperasi dan UMKM serta stakeholder untuk secara bersama-sama bersinergi mewujudkan kualitas
dan daya saing Koperasi dan
UMKM. Hasil-hasil pembangunan Koperasi dan UMKM tersebut diharapkan dapat memacu
pertumbuhan
ekonomi
yang
selanjutnya
dapat
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi.
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM KOTA JAMBI
ARZI EFENDI,SH Pembina Tk. I NIP. 19680425 199903 1001
@ Renstra 2013-2018
49
@ Renstra 2013-2018
50
