BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peraturan pemerintah nomer 74 tahun 2008 tentang guru
pasal 1 menyebutkan guru adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, menilai,
membimbing, dan
mengarahkan,
mengevaluasi
peserta
melatih,
didik
pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Saat
ini
pendidikan
berfokus
menjadi
desentralistik yang awalnya sentralistik. Pemberlakuan otonomi daerah sebagai wujud dari undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sebagian besar
kewenangan
pemerintah
daerah
pusat
dilimpahkan
begitupun
kepada
permasalahan
pendidikan. Diharapkan pemerintah daerah bersama masyarakat terpacu untuk mengembangkan dirinya mengetahui kelebihan serta kekurangan dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam upaya peningkatan pendidikan. Sekolah berhak untuk mengembangkan serta mengelola sekolahnya sehingga menjadi lebih mandiri. Dengan lebih mandiri sekolah mampu berdaya guna mengembangkan program-program tertentu yang 1
lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Dengan kemampuan dan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri sekolah lebih berkembang dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya sekolah secara maksimal. Dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak dan pendekatan. Upaya-upaya betapa
tersebut
pentingnya
pengembangan pengembangan
dilandasi peranan
sumber watak
Building) untuk
suatu
kesadaran
pendidikan
daya
bangsa
manusia (Nation
dalam dan
Character
kemajuan masyarakat dan bangsa.
Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh (E. Mulyasa, 2005:31). Mutu pendidkan menjadi tanggungjawab pihak pemerintah, sekolah
dan
masyarakat. Keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat penting. Baiknya kerjasama antar sekolah dengan masyarakat sangat penting tidak hanya dengan orang tua siswa dengan organisasi masyarakat, organisasi
profesi,
usaha 2
dan
industri
untuk
mendukung proses pembelajaran. Tujuan pendidikan perlu dioptimalkan bersama masyarakat yang madani. Seiring
dengan
era
otonomi
dan
proses
demokrasi serta asas desentralisasi, pengembangan kualitas
menuntut
partisipasi
dan
pemberdayaan
seluruh komponen pendidikan dan penerapan konsep pendidikan sebagai suatu sistem.
Peningkatan mutu
pendidikan dalam kerangka otonomi daerah merubah arah dan paradikma penyelenggaraan yang dulunya dengan pola sentralisasi ke arah pendidikan yang desentralisasi (H.A.R. Tilaar, 2004:31). Menurut Sudarwan Danim dan Suparno (2009) idealnya
seorang
kepala
sekolah
harus
memiliki
kemampuan manajemen dan kemampuan memimpin. Manajemen
dipandang
sebagai
ilmu
seni
untuk
menyelesaikan kegiatan secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan
tugas
suatu
organisasi
sedangkan
kepemimpinan muncul jika ada upaya mempengaruhi seseorang individu atau kelompok untuk melakukan suatu perubahan. Sedangkan menurut Setya Wahyuni seorang guru perlu dibekali dengan peran berbagai pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam bidang pedagogik maupun bidang pengembangan akademik. Fungsi dan peran guru secara mendalam harus terlibat dalam kegiatan menjelaskan, mendefinisikan, membuktikan, dan mengklasifikasi. Tugasnya sebagai pendidik bukan 3
hanya mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi dalam membimbing siswa siap menghadapi kehidupan yang nyata (the real life) dan bahkan mampu memberikan teladan yang baik. Amtu
(2011)
setiap
bidang
Menurut Onisimus memiliki
pandangan
manajemen yang berbeda bergantung dengan tujuan dan pencapaian akhir. Kemampuan kepala sekolah dalam
mengolah
sekolah
dan
sangat
mengatur
berpengaruh
setiap bagi
komponen kesuksesan
pendidikan dan pembelajaran menurut Mulyasa (2012). Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 62 ayat 1 berbunyi “Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi,
biaya
operasi,
dan
biaya
personal”.
Sedangkan pada ayat ke 4 berisi tentang penjelasan mengenai biaya operasi. Biaya operasi salah satunya adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala
tunjangan
yang
melekat
pada
gaji.
Permasalahannya adalah peraturan baru mengenai kenaikan pangkat guru adalah mengenai pembuatan PTK. Permenpan RB no 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru menuntut guru bekerja ekstra karena guru wajib membuat karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, dan pembuatan buku pelajaran. Guru yang hendak naik pangkat harus mengumpulkan angka kredit dari 4
publikasi ilmiah atau karya inovatif sebagai berikut: untuk naik pangkat dari III/b ke III/c 4 angka kredit dari sub publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif dan paling sedikit
tiga
angka
kredit
dari sub unsur
pengembangan diri, III/c ke III/d 6 angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
III/d ke IV/a sebanyak 8 angka
kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub
unsur pengembangan diri. Sementara itu, guru
yang naik pangkat dari IV/a ke IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri. Berarti harus mengumpulkan minimal satu PTK dalam satu semester. Menulis PTK atau karya ilmiah merupakan masalah bagi sebagian besar guru di Gugus Diponegoro Ungaran Barat. Guru-guru kesulitan
di
membuat
Kebudayaan
Gugus PTK.
tingkat
Diponegoro Dinas
mengalami
Pendidikan
Kabupaten
dan
Semarang
menghendaki pengumpulan PTK. Sedangkan guru-guru mengalami kesulitan dalam pembuatan PTK tersebut sehingga banyak yang mengalami penundaan dalam 5
kenaikan
pangkat
dan
permasalahan
proses
pembelajaran di kelas tidak terpecahkan. Di Kecamatan Ungaran Barat khususnya Gugus Diponegoro terdapat 9 sekolah dasar. Gugus Diponegoro terdiri dari SD N Langensari 1, SD N Langensari 2, SD N Langensari 3, SD N Langensari 4, SD N Candirejo 01, SD N Candirejo 02, SD N Gogik 01, MI Gogik, SD I Gintungan. Dalam Proses kenaikan pangkat guru dituntut membuat PTK.
Selain
membuat
kenaikan
PTK
pangkat
untuk
guru
membantu
juga
dituntut
menyelesaikan
permasalahan di kelas. Sebanyak 90 guru di SD Gugus Diponegoro 60 adalah guru PNS sisanya adalah berasal dari SD Swasta. Sebanyak 83% orang kesulitan menyusun proposal PTK dan sebanyak 17% orang pernah menyusun proposal
PTK
dalam
masa
perkuliahan
S1.
Guru
mengalami kesulitan dan kendala dalam pembuatan PTK. Disamping belum pernah membuat saat perkuliahan juga belum pernah mendapat pelatihan mengenai pembuatan proposal PTK.
1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah meningkatkan
kemampuan
apakah workshop dapat menyusun
proposal
Penelitian Tindakan Kelas dikalangan guru Sekolah Dasar di Gugus Diponegoro Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 6
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peningkatan
Kemampuan
Menyusun
Penelitian
Tindakan Kelas melalui Workshop dikalangan guru Sekolah
Dasar
di
Gugus
Diponegoro
Kecamatan
Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoretis maupun praktis. 1. Manfaat Teoretis Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan guru yang berkompeten sehingga mampu memenuhi kebutuhan Tuntutan pembuatan
akan
pendidikan
pencapaian proposal
hasil PTK
di
masyarakat.
kinerja
dapat
melalui
meningkatkan
kompetensi guru sehingga mampu memajukan diri dan
memecahkan
segala
persoalan
di sekolah
maupun dikelas sehingga kenaikan pangkat guru tidak terhambat. Mulyasa (2004: 136) 2. Manfaat Praktis 1) Bagi Guru Gugus Diponegoro Ungaran Barat Sebagai suatu pemecahan terhadap permasalahan kenaikan pangkat yang selama ini terhambat. Menjadi
literatur
guru
untuk
berusaha
meningkatkan kompetensinya melalui pembuatan 7
PTK. Mengetahui cara seorang manajer kelas dalam proses pembelajaran sehingga mampu memecahkan persoalan dalam ruang lingkup kerja. 2) Bagi Kepala Sekolah di Gugus Diponegoro Sebagai
pedoman
peningkatan
standar
keprofesionalan guru yang baik sehingga mampu mengoptimalkan
kinerja
diri
sehingga
mampu
menemukan solusi permasalahan. 3) Bagi Ketua KKG dan Ketua Gugus Diponegoro Sebagai referensi dan masukan bagi panitia KKG maupaun anggota Gugus Diponegoro bahwa hasil penelitian ini mampu mendorong peningkatan pada kegiatan kerja guru selanjutnya. 4) Bagi Pengawas SD di Gugus Diponegoro Sebagai bahan evaluasi mengenai kemampuan guru dalam penyusunan Proposal PTK sehingga mampu memecahkan
persoalan
yang
selama
ini
menyulitkan guru dalam mengembangkan kinerja maupaun kenaikan pangkat bagi guru PNS.
8
