1 BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten klungkung Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. Disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 tahun (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif, memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. Dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sampai akhir tahun 2013, terdapat berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
merupakan
kebutuhan
dasar
dalam
melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan masing-masing Seksi di Satuan Polisi Pamong
2 Praja Kabupaten Klungkung dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
1.2 Landasan Hukum Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; e. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3 l. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung; m. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung; n. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025; o. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung; p. Peraturan Daerah Nomor ....Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018 dimaksudkan untuk: a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD; b. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap seksi; c. Menjabarkan tentang kondisi ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum Kabupaten Klungkung dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung.
Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018 adalah: a. Untuk memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; b. Untuk memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4 c. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung kedalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi dan program yang telah ditetapkan.
1.4 Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:
BAB I.
PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistimatika penyusunan.
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Memuat penjelasan tentang kondisi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja secara umum sesuai dengan tupoksi, struktur organisasi, capaian kinerja saat ini, kendala dan permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis dan analisis SWOT.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat penjelasan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLUNGKUNG Memuat penjelasan tentang review terhadap visi, misi RPJMD, rumusan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat penjelasan tentang program, kegiatan, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan pagu indikatif.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat penjelasan tentang program, kegiatan, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. BAB V. `PENUTUP
5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja terbentuk mulai bulan Maret 2009, sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2008, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, dimana Satuan Polisi Pamong Praja yang dulu masih bergabung dengan Kantor Lintibmas, dipimpin oleh eselon IV A, setingkat Kepala Seksi, sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2008, Satuan Polisi Pamong Praja berpisah dengan Kantor Lintibmas, dan berdiri sendiri serta naik eselon setingkat Kantor yang dipimpin oleh Kepala Satuan dengan eselon III A. Dengan peningkatan eselon ini diharapkan adanya peningkatan integritas moral serta profesionalisme dalam penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. Penyusunan program, pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparat lainnya
6 e. Pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Perda Nomor 8 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan dibantu oleh seorang Kepala Sub. Bag. Tata Usaha dan tiga orang Seksi antara lain : 1 orang Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas, 1 orang Kepala Seksi Operasional, dan 1 orang Kepala Seksi Bina Kemasyarakatan.
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLUNGKUNG SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2008
Kasat Pol PP
Jabatan Fungsional
Kasi. Operasional
Tata Usaha
Kasi. Bina Kemasyarakatan
ANGGOTA
Kasi Peng. Kapasitas
7
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2010 URAIAN TUGAS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Menyusun rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Merumuskan sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja tentang penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah; Merumuskan kebijakan operasional di bidang keamanan dan ketertiban umum; Membagi tugas kepada kepala sub bagian dan kepala seksi agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; Menginventarisasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja serta mencari alternatif pemecahannya; Mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan; Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
URAIAN TUGAS KASUBAG TU : Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bagian tata usaha Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian;
8 Memimpin bawahan agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; Membagi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; Menginventarisasi permasalahan sub bagian tata usaha serta mengupayakan alternatif pemecahannya; Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan bagian tata usaha Satuan Polisi Pamong Praja agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
URAIAN TUGAS KASI BINA KEMASYARAKATAN : Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi bina kemasyarakatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melaksanakan pendataan, pengembangan dan pembinaan kepada masyarakat; Memimpin bawahan agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; Membagi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
9 Menginventarisasi permasalahan seksi bina kemasyarakatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
URAIAN TUGAS KASI OPERASIONAL : Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi operasional berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melaksanakan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; Menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Klungkung; Memimpin bawahan agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; Membagi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; Menginventarisasi permasalahan seksi operasional serta mengupayakan alternatif pemecahannya; Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
URAIAN TUGAS KASI PENGEMBANGAN KAPASITAS: Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi pengembangan kapasitas berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10 Merumuskan kebijakan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memimpin bawahan agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; Membagi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; Menginventarisasi
permasalahan
seksi
pengembangan
kapasitas
serta
mengupayakan alternatif pemecahannya; Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja 2.2.1 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung, didukung oleh 95 personil yang terdiri dari 77 orang PNS, 17 tenaga kontrak dan 1 tenaga harian dareah. Selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang baru semestinya mendapat pendidikan khusus tentang ke Pamong Prajaan. Dari 95 orang personil Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 orang Kasat, 1 Kasubag. Tata Usaha, 1 Kasi Operasional, 1 Kasi Bina Kemasyarakatan, 1 Kasi Pengembangan Kapasitasas, 11 orang staf Administrasi, 1 orang sopir dan 78 orang Anggota Operasional. Sedangkan untuk jabatan Kasi Operasional saat ini masih kosong, karena Pejabat yang bersangkutan telah pensiun per 31 Desember 2013. Dari 78 orang anggota operasional yang harus memiliki sertifikat, baru 41 orang (52,56%) yang memiliki sertifikat pendidikan khusus Satpol PP, sedangkan sisanya 37 orang (47,44%)
dengan rincian: 9 orang
anggota lama, 11 orang tenaga kontrak ditugaskan di kantor induk dan 6 tenaga kontrak khusus yang ditugaskan di Kecamatan Nusa Penida dan 11 orang anggota baru belum mendapatkan pendidikan tentang Satpol PP. Pada tahun 2012 Kasi
11 Pengembangan Kapasitas telah merancang Latihan Dasar Umum (LDU) khusus Polisi Pamong Praja selama 2 minggu, dengan 2 angkatan, angkatan yang pertama merupakan refres atau penyegaran dan Angkatan yang ke 2 pendidikan khusus bagi anggota baru. Namun karena ada kendala anggaran yang tidak mendukung sehingga (LDU) atau Program Peningkatan Pengetahuan dan Profesionalisme Satpol PP, dengan Kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Anggota Satpol PP Kabupaten Klungkung tidak dilaksanakan.
2.2.2 Aset / Modal Jumlah aset pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan 30 Juni 2014 sebanyak 227 buah, dengan harga perolehan sebesar Rp. 734.874.000,-. Aset tersebut terdiri dari peralatan dan mesin sebanyak 224 buah, Gedung dan bangunan 2 buah, dan Aset lainnya 1 buah. Kebutuhan barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dirinci seperti di bawah ini. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Barang Mobil Patwal Sepeda Motor Laptop Printer Komputer Almari Tangga Filling Kabinet Rak Arsip
1 8 2 3 3 3 1 2 2
Jumlah Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
12 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dari kegiatan strategis yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung selama tahun 2013, seluruhnya telah dapat dirumuskan indikator kinerjanya minimal sampai indikator outcome dan sekaligus dapat diukur capaian indikator kinerja tersebut. Dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan membawa dampak positif terhadap status Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung. Status Satuan Polisi Pamong Praja secara umum tercermin dalam indikator menurunnya tingkat pelanggaran Perda di kabupaten Klungkung, meningkatnya rasa Nasionalisme anggota Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai peranan strategis dalam mengemban suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi di daerah hendaknya tanpa menimbulkan implikasi yang merugikan kehidupan masyarakat akan tetapi mampu menciptakan situasi yang kondusif, aman, tenteram dan tertib. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan faktor mendasar bagi pemerintah maupun masyarakat umum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan berbagai aktifitas masyarakat. Semakin meningkatnya kemajuan kehidupan masyarakat baik dari bidang politik, ekonomi dan sosial budaya berdampak langsung terhadap perubahan ketenteraman dan ketertiban umum baik dilihat dari frekuensinya maupun kualitasnya, disamping itu akan berdampak pula pada pencitraan daerah yang akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya dan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sekalipun demikian, dengan masih seringnya terjadi
tindakan
kriminal
seperti
perampokan,
pembunuhan,
penodongan,
penjambretan, premanisme serta konflik sosial yang terjadi inter dan antar desa pakraman, semuanya telah menganggu stabilitas dalam masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat Bali belum sepenuhnya dapat menikmati perasaan aman dan tenteram. Kedepan tuntutan masyarakat akan semakin tinggi terhadap pelayanan publik, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja harus berwibawa dan tegas. Dengan
13 adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik makin tinggi maka kendala dan permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja yang dihadapi saat ini antara lain: a. Masih banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; b. Masih banyaknya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional; d. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Polisi Pamong Praja.
14
15
16
17 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Peluang (Opportunities) : a. Adanya Visi “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif dengan Penegakan Peraturan Daerah“. b. Tersedianya anggaran untuk program pada Satuan Polisi Pamong Praja; c. Terjalinnya kemitraan dengan instansi terkait; d. Kesadaran masyarakat akan hidup tenang, aman, tenteram, teratur dan tertib semakin tinggi;
Ancaman/Tantangan (Threats) : a. Tuntutan pelayanan prima di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan keamanan, ketenteraman dan ketertiban meningkat; c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; d. Meningkatnya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan; e. Bertambahnya penduduk pendatang, pedagang kaki lima, gepeng, prostitusi yang semuanya mengganggu ketertiban dan ketenteraman serta kenyamanan hidup masyarakat.
18 Tabel 4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Klungkung Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Struktur Ruang 2
No 1 1 2 3 4
Struktur Ruang Saat Ini 3
Indikasi Program Pemanfaatan 4
Pengaruh Rencana 5
Arahan Lokasi Pengembangan 6
dst…
Tabel 5 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Pola Ruang 2
No 1 1 2 3 4 dst…
Pola Ruang Saat Ini 3
Indikasi Program 4
Pengaruh Rencana Pola 5
Arahan Lokasi Pengembanga 6
19
Tabel 6 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Klungkung Satuan Polisi Pamong Praja No
Aspek Kajian
1
2 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Kinerja layanan/jasa ekosistem Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
1
2
3 4 5
6
Ringkasan KLHS Implikasi terhadap Catatan bagi Pelayanan SKPD Perumusan Program dan Kegiatan SKPD 3
4
5
20 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dari kajian tentang kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2013, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain: a. Masih banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; b. Masih banyaknya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional; d. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Polisi Pamong Praja.
Kajian internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung digambarkan melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Treatment) sebagai berikut: 3.1.1 Lingkungan Internal Kekuatan (Strength) : a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja sebanyak 98 orang; b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan pembangunan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; c. Terbentuknya susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang; d. Adanya Peraturan perundang-undangan dan Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; e. Adanya Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. f. Adanya kerjasama dalam pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
umum
serta
pemeliharaan
keamanan
dan
ketertiban
21 Kelemahan (Weakness) : a. Kurangnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja; b. Kurangnya koordinasi internal dan eksternal dalam melaksanakan tugas operasional; c. Jumlah Anggota Polisi Pamong Praja masih kurang dan seringnya ada mutasi pegawai; d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi/mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; e. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas operasional Polisi Pamong Praja.
3.1.2
Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunities) : a. Adanya Visi “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Mengamankan Kebijakan Kepala Daerah berlandaskan Tri Hita Karana“. b. Tersedianya anggaran untuk program pada Satuan Polisi Pamong Praja; c. Terjalinnya kemitraan dengan instansi terkait; d. Kesadaran masyarakat akan hidup tenang, aman, tenteram, teratur dan tertib semakin tinggi;
Ancaman/Tantangan (Threats) : a. Tuntutan pelayanan prima di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan keamanan, ketenteraman dan ketertiban meningkat; c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; d. Meningkatnya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan; e. Bertambahnya penduduk pendatang, pedagang kaki lima, gepeng, prostitusi yang semuanya mengganggu ketertiban dan ketenteraman serta kenyamanan hidup masyarakat.
22
Tabel 7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung
Aspek Kajian
1 1 Gambaran Pelayanan SKPD
3.2
Capaian/Kondi si Saat ini 2 Penegakan Perda belum maksimal
Standar yang Digunakan 3
Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Kewenangan (Di luar SKPD) kewenangan SKPD) 4 5 SDM Satuan Tingkat Polisi Pamong koordinasi Praja dengan instansi terkait
Permasalahan Pelayanan SKPD 6 Kualitas SDM belum memadai dan koordinasi dengan instansi terkait masih kurang
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Review terhadap visi dan misi Kabupaten Klungkung dimaksudkan, agar dalam menetapkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja mendukung terlaksananya visi dan misi Kabupaten Klungkung di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karenanya, untuk membangun Klungkung yang lebih baik di masa mendatang pada RPJMD 2013 – 2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Bali maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung adalah “Terwujudnya Masyarakat Klungkung Unggul dan Sejahtera”.
23 Dalam mewujudkan Klungkung Unggul dan Sejahtera akan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan ketenteraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan.
Tabel 8 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Dan Wakil Kepala Daerah
Visi : …………………………………… Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera Misi dan Program Permasalahan Pelayanan No. SKPD KDH dan Wakil KDH Terpilih 1
2 3 Misi Menguatkan Stabilitas Politik Masih banyaknya dan Keamanan di Seluruh pelanggaran terhadap Wilayah Kabupaten Klungkung Perda, masih banyaknya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Program a Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. b Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Faktor Penghambat
Pendorong
4
5
SDM Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda
Tersedianya anggaran untuk program Satuan Polisi Pamong Praja, adanya Protap, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
24 3.3
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Lainnya
No. 1 1
2
No. 1 1
2
Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Permasalahan Pelayanan Sebagai Faktor Tugas dan Fungsi SKPD SKPD Penghambat Pendorong 2 3 4 5 Kondisi pasar yang tertata rapi Kondisi pasar saat ini Pemahaman Satpol PP yang masih semrawut masyarakat tergabung dalam tim tentang Perda yustisi secara aktif telah masih kurang melakukan sosialisasi tentang Perda Trotoar dan badan jalan Kondisi saat ini banyak Pemahaman Satpol PP yang dipergunakan sesuai dengan trotoar dan badan jalan masyarakat tergabung dalam tim peruntukannya yang dipergunakan tidak tentang Perda yustisi secara aktif telah sesuai dengan masih kurang melakukan sosialisasi peruntukannya tentang Perda
Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD 2 Penertiban anak-anak yang mengemis
Permasalahan Pelayanan Sebagai Faktor SKPD Penghambat Pendorong 3 4 5 Penertiban anak yang Kemiskinan, Pembinaan terhadap mengemis yang tidak ketidakmerataan anak-anak yang berkesudahan pembangunan, mengemis, kerjasama pendidikan yang rendah dengan dinas terkait
Pengemis yang terorganisir
Penertiban tidak membuat Organisasi pengemis, mereka jera ketidaktegasan penanganan kriminalitas, anak-anak yang tak terlindungi
Kerjasama dengan kepolisian dan dinas terkait, pengentasan masalah sosial
25 3.4
Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu utama yang berkembang dalam pembangunan di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban Kabupaten Klungkung secara umum tergolong cukup baik, namun masyarakat belum sepenuhnya dapat menikmati perasaan aman, karena diberbagai tempat masih sering terjadi tindakan kriminal dan konflik sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Terkendalinya masalah keamanan dan ketertiban di daerah tidak terlepas dari peranan para petugas keamanan formal seperti TNI, Kepolisian, Polisi Pamong Praja, dan petugas keamanan tradisional yaitu pecalang di masing-masing banjar adat dan desa pakraman. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan di bidang keamanan antara lain: mencegah terjadinya bencana sosial yang ditimbulkan oleh adanya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Terkait dengan bidang ketertiban, perlu diwaspadai dampak penduduk pendatang yang secara langsung maupun tidak langsung pada gilirannya akan menimbulkan tindakan-tindakan kriminal, bertambahnya pedagang kaki lima, gepeng, protistusi yang semuanya dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman serta mengusik kenyamanan hidup dalam masyarakat. Isu-isu strategis dalam pembangunan saat ini di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban antara lain: a. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional; c. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Tramtib / Polisi Pamong Praja; d. Integritas penegak hukum masih rendah
26 Tabel 13 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Klungkung Satuan Polisi Pamong Praja
No.
Dinamika Internasional
1
2 1 Terorisme
Isu Strategis Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal 3 Pemberantasan Terorisme
4
Lain-Lain 5
27 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLUNGKUNG
4.1
Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja 1. Visi Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kondusif dengan Penegakan Peraturan Daerah. Tabel 14 Penyusunan Penjelasan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Visi
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kondusif dengan Penegakan Peraturan Daerah
Pokok-Pokok Visi - Yang dimaksud ketentraman adalah keadaan tentram - Yang dimaksud ketertiban umum adalah tata tertib kehidupan suatu masyarakat - Kondusif artinya suasana yang nyaman
Penjelasan Visi Terwujudnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah
2. Misi a. Meningkatkan kegiatan-kegiatan operasional keliling/patroli wilayah demi menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah. b. Peningkatan terhadap Sumber Daya Aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
28 Tabel 15 Penyusunan Penjelasan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Visi
Pokok-Pokok Visi
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kondusif dengan Penegakan Peraturan Daerah
- Yang dimaksud ketentraman adalah keadaan tentram - Yang dimaksud ketertiban umum adalah tata tertib kehidupan suatu masyarakat
Misi Meningkatkan kegiatan operasional dan patroli keliling/wilayah Peningkatan Sumber Daya Aparat Satpol PP
Penjelasan Misi Terpenuhinya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatkan Sumber Daya Aparat Satpol PP
- Kondusif artinya suasana yang nyaman
4.2
Tujuan dan Sasaran 1.
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mencapai derajat Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih baik adalah : Mewujudkan pengembangan pengawasan penanganan pelanggaran hukum dan etika politik.
2.
Sasaran Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dapat dijabarkan antara lain : 1.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka identifikasi dan penindakan pelanggaran.
2.
Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada masyarakat
29 4.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja 4.3.1 Strategi Untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas upaya atau cara untuk mencapai tujuan, sasaran dari misi tersebut melalui strategi pembangunan di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan selama lima tahun sampai dengan tahun 2013. Rumusan Strategi Satuan Polisi Pamong Pra ja Kabupaten Klungkung antara lain: a.
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati/mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
b.
Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
c.
Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
d.
Meningkatkan Sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di masyarakat;
e.
Mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kompetensi Aparat Tramtib/Polisi Pamong Praja;
f.
Meningkatkan Sarana dan Prasana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugastugas Polisi Pamong Praja.
4.3.2
Kebijakan Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah urusan Pemerintahan Umum
khususnya di bidang penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, mempertegas upaya dan cara mencapai tujuan, sasaran dan misi yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung , melalui kebijakan pembangunan hingga tahun 2013 adalah: a.
Memantapkan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan rasa aman dan tertib masyarakat;
b.
Meningkatkan masyarakat,
kualitas serta
aparatur,
meningkatkan
meningkatkan koordinasi
kesadaran dan
partisipasi
kerjasama
dalam
menyelenggarakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di seluruh Bali;
30 c.
Meningkatkan Profesionalisme aparat Tramtib/Polisi Pamong Praja di bidang Tramtibmas. Tabel 17 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Visi
:
Misi I : Tujuan Mewujudkan pengembangan pengawasan dan tindakan penanganan pelanggaran hukum dan etika politik
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kondusif dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Mengamankan Kebijakan Kepala Daerah Meningkatkan kegiatan operasional dan patroli keliling/wilayah Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan keamanan Meningkatkan keamanan dan dan kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan dengan penanganan dengan mensosialisasikan pelanggaran peraturan dan peraturan dan perundangperundang-undangan undangan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka identifikasi dan penindakan pelanggaran
Meningkatkan pengawasan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
31 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1
Program Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung, serta memperhatikan pagu Anggaran Indikatif yang ada, maka program yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; d. Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
5.2
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program diatas antara lain: a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Alat Tulis Kantor; d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; h. Penyediaan Makanan dan Minuman; i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; j. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran; k. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; l. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor; m. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional; n. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; o. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor; p. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur; q. Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja;
32
33 BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan ukuran bagi proses kegiatan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh SKPD. Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah tujuan dari SKPD dapat tercapai atau tidak, sehingga keberhasilan kinerja SKPD dapat terlihat.
34 BAB VII PENUTUP
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penilaian upaya Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun mulai 2014-2018. Dengan adanya renstra ini diharapkan semua kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dapat berjalan secara terarah, terukur dan memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. Setelah selesainya penyusunan renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. Dengan demikian diharapkan penyusunan Renja tersebut menjadi pedoman dan acuan kerja dalam mewujudkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung melalui pentahapan Renja setiap tahunnya. Renstra ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder, karena itu Renja yang disusun akan merupakan manifestasi dari keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang dalam pelaksanaan dan pengawasannya harus tetap dilibatkan. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indicator keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) Tahun kedepan.
