BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar belakang Pembangunan bidang sanitasi di berbagai daerah selama ini belum

menjadi prioritas, sehingga perhatian dan alokasi pendanaan pun cenderung kurang memadai. Disamping itu, memperhatikan kondisi sanitasi saat ini, masih perlu keberlanjutan dan keterpaduan berbagai program agar sanitasi kota dapat lebih baik. Untuk itu penetapan target pembangunan sanitasi mutlak diperlukan agar upaya pembangunan tersebut dapat diselenggarakan dengan lebih terarah. Masalah sanitasi bukan lagi urusan individu atau bersifat sektoral, tapi telah menjadi urusan bersama yang harus melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah

maupun

pemangku

kepentingan

lainnya

sebagai

mitra

pembangunan. Masalah penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi yang ada di Indonesia meliputi masalah kepedulian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, prioritas pendanaan pembangunan dan kesadaran masyarakat. Kondisi aktual sanitasi yang terjadi di Indonesia adalah : Akses sanitasi masih rendah, kualitas lingkungan yang buruk, produksi tinja dan urine yang melimpah setiap harinya, potensi kerugian ekonomi yang sangat tinggi, investasi sanitasi yang masih belum memadai, angka kematian akibat diare yang masih tinggi. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan percepatan pembangunan dan penanganan secara serius. Program yang telah digulirkan adalah Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui koordinasi program secara nasional oleh beberapa Kementrian/Lembaga yang terkait, Pemerintah Provinsi melalui koordinasi pelaksanaan PPSP ditingkat Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota melalui konsolidasi/pelaksanaan internal ditingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Tanah Datar telah melakukan tahapan kegiatan PPSP, yaitu telah melakukan kegiatan penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) tahun

2010

Memorandum

dan

Strategi

Program

Sanitasi

Sanitasi

Kabupaten

(MPS)

tahun

(SSK)

serta

2011.

Seiring

dokumen dengan

perkembangannya, dokumen tersebut diperlukan pemutakhiran data untuk peningkatan kualitas dokumen yang sudah ada serta adanya RPJMD Kabupaten Tanah Datar yang baru tahun 2016 – 2020 juga perlu percepatan implementasi

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2016-2020

1

untuk pencapaian target Universal Access (akses untuk setiap warga negara) tahun 2019, maka dokumen BPS, SSK dan MPS yang disusun perlu dilakukan pemutakhiran. Pada tahun 2015 disusun dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Tanah Datar yang didalamnya berisi pemutakhiran dokumen BPS, SSK dan MPS yang telah disusun sebelumnya. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tanah Datar adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan

pembangunan

sanitasi

Kabupaten

komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif

Tanah

Datar

secara

untuk memberikan layanan

sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar Peran SSK dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Tanah Datar adalah: a. Sebagai pedoman dan acuan dalam

penyusunan

strategi

sanitasi dan

pelayanan sanitasi di Kabupaten Tanah Datar. b. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. c. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi Kaitan

antara

pemutakhiran

SSK

dengan

SSK

sebelumnya

adalah

menyangkut visi misi pembangunan sanitasi, tujuan, sasaran serta strategi pengembangan sanitasi.

Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi

Kabupaten Tanah Datar yang telah dirumuskan dalam SSK sebelumnya akan dikaji kembali dalam pemutakhiran SSK sejalan dengan perkembangan baru tentang

data,

permasalahan,

kebijakan

maupun

pembangunan sanitasi sesuai dengan target

adanya

isu

percepatan

Universal Access 2019 yaitu: Air

limbah: perkotaan 95% Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) setempat + 5 % SPAL terpusat; pedesaan perkotaan

100% SPAL setempat. Adapun untuk sampah:

50% pengelolaan di sumber,

50% ke TPA;

pedesaan

100 %

pengelolaan di sumber. SSK merupakan dokumen penting dalam pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi.

Untuk

itu,

dokumen

SSK

ini

dapat

dijadikan

masukan

dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun


2

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Masukan terhadap RPJMD menyangkut visi, misi, pembangunan sanitasi, tujuan, sasaran, strategi maupun program dan kegiatan sanitasi, sedangkan masukan terhadap RTRW menyangkut lokasi pengembangan untuk sanitasi. 1.2

Metode Penyusunan Penyusunan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SKK) Tanah

Datar ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (Pokja Sanitasi Kabupaten) dari beberapa institusi secara

partisipatif

pembekalan,

dan terintegrasi

maupun

melalui

pelatihan - pelatihan.

diskusi,

Penyusunan

lokakarya, dokumen

ini

dilakukan baik oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari

Project

Management

Unit

-

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman (PMU - PPSP) Bappenas. Metode

dalam

penyusunan

dokumen

pemutakhiran

SSK

ini

mengunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh. Secara umum metode dalam penyusunan pemutakhiran SSK terdiri dari beberapa langkah, yaitu: Pengkajian Buku Putih dan Dokumen Rujukan Lainnya Pengkajian Buku Putih dan Dokumen rujukan lainnya dimaksudkan untuk mengingatkan kembali mengenai hal - hal yang dituliskan dakam Buku Putih maupun dokumen lainnya Penetapan Visi dan Misi Sanitasi Setelah

pengkajian

dilaksanakan, maka

buku

putih

dan

dokumen

rujukan

lainnya

dilakukan penetapan visi dan misi sanitasi

kabupaten, yang akan menjadi acuan. Perumusan Arah Pengembangan Strategi Perumusan arah pengembangan strategi meliputi kebijakan dan Arahan Strategi, Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Pembangunan Sanitasi, Tujuan, Sasaran pengelolaan sanitasi Penyusunan Dokumen SKK disini menggunakan beberapa data yang berasal dari beberapa sumber, Hasil studi terkait dengan sanitasi Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing SKPD


3

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) baik langsung maupun tidak langsung, diantaranya data

primer,

data

sekunder,

proposal,

laporan,

dokumentasi, rencana strategi dan peta, narasumber yang berasal dari beragam posisi jabatan dari beberapa SKPD untuk klarifikasi data, pihak swasta yang berkaitan

dengan

program ini, tokoh masyarakat dan

masyarakat sipil. Penyepakatan dokumen yang

data

ini diperoleh

dilakukan

secara

yang melalui

akan

kebutuhan

untuk

diskusi FGD (focus

group

melengkapi discussion)

mendalam oleh pihak - pihak yang terlibat dalam

sanitasi. Diskusi dilaksanakan untuk terkait

digunakan

memberikan

gambaran

yang

jelas

pembangunan dan/atau pengembangan sanitasi di

Kabupaten Tanah Datar. 1.3 Dasar hukum Kegiatan pengembangan sanitasi di Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada peraturan dan produk hukum yang meliputi : 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya;

2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

3.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.

Undang-undang Nomor 32

Tahun 2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 9.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

10.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;


4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun

1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 20. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; 21. Keputusan Presiden Nomor

32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung; 22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang bagi

Penggunaan Tanah

kawasan Industri;

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 20102015) 24. Peraturan Derah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031 1.4

Sistematika penulisan Dokumen ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu: Bab 1. Pendahuluan Menggambarkan tentang latar belakang, metodelogi penyusunan, dasar hokum dan sistematika penulisan Bab 2. Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi Berisi tentang gambaran umum wilayah kota, kemajuan pelaksanaan SSK, area beresiko dan permasalahan sanitasi. Bab 3. Kerangka Pengembangan Sanitasi Berisi

uraian

pengembangan

tentang

visi

sanitasi,

serta

dan

misi

sanitasi,

kemampuan

penatahapan

pendanaan

sanitasi

daerah.


5

Bab 4. Strategi Pengembangan Sanitasi Berisi uraian dari strategi pengembangan sanitasi pada sub sektor air limbah domestik ,persampahan dan drainase. Bab 5. Program dan Kegiatan Berisi ringkasan yang berkaitan dengan program dan kegiatan serta uraian tentang program dan kegiatan dari masing-masing sub sektor sanitasi yaitu air limbah domsetik, persampahan dan drainase Bab 6. Strategi Monitoring dan Evaluasi Berisi mengenai strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari program dan kegiatan sanitasi yang akan dilakukan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pencapaian target yang diharapkan.


6

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

Recommend Documents