BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten atau yang biasa disingkat (RKPK) merupakan dokumen perencanaan Kabupaten disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2012-2017 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 merupakan tahun ketiga dalam penetapan kebijakan Daerah tahun 2012-2017 yang di tuangkan dalam RKPK dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan. Dengan menyesuaikan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih diharapkan berbagai permasalahan dalam masyarakat dapat diselesaikan dan target pembangunan yang akan di capai dapat diwujudkan guna menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan Daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RENSTRA SKPK), Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RENJA SKPK). Penyusunan

RKPK

ditujukan

sebagai

upaya

mewujudkan

perencanaan

pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan peran serta dan partisipasi

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

1

masyarakat. RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban Daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, termasuk di dalamnya gambaran tentang rencana prioritas, isu serta masalah mendesak yang segera perlu diselesaikan. RKPK disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Disamping itu RKPK memuat rancangan program dan kegiatan prioritas yang disertai prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPK Kabupaten Aceh Jaya akan memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Sesuai dengan tujuan perencanaan

pembangunan, bahwa proses penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang melibatkan seluruh SKPK, pemangku pembangunan serta masyarakat dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Telah banyak yang kita lakukan dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama-sama dengan stakeholder pembangunan telah mengarahkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terutama terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi harus kita akui masih ada permasalahan yang belum tertangani secara menyeluruh dan membutuhkan perhatian kita semua. Hal ini terutama sekali berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Sehingga pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya lebih menitikberatkan semua program dan kegiatan pembangunan dalam upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan menyusun program pembangunan yang mengarah kepada Pro-Job, Pro-Growth, dan Pro-Poor. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mendorong masyarakat dan seluruh stakeholders pembangunan terutama yang ada di Kabupaten Aceh Jaya untuk dapat berperan aktif dalam menginventarisasi berbagai permasalahan pembangunan serta turut serta memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan konstruktif dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

2

Pelibatan masyarakat dan seluruh stakeholders dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya digerakkan melalui bingkai ” Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh

Jaya (GERBANG RAJA) ” dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 – 2017. Masyarakat dalam hal ini tidak hanya menjadi objek atau penerima manfaat pembangunan, tapi juga didorong supaya berperan sebagai subjek atau pelaku pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya. Penyusunan RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 merupakan pedoman bagi penyusunan APBK 2015 yang akan ditetapkan bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Adapun fungsi pokok RKPK

adalah (1) menjadi acuan dalam menjalankan

pembangunan di tahun 2013 karena memuat kebijakan publik, (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APBK karena memuat arah dan kebijakan pembangunan, (3) sebagai jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen Pemerintah. Dalam penyusunan RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya beserta seluruh pemangku kepentingan pembangunan mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Aceh dan juga Nasional. Sehingga program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015 diharapkan sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 juga merujuk dan mempedomani prioritas pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2012–2017, karena prioritas pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi RPJMK Aceh Jaya Tahun 2012 – 2017. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Penaggulangan Kemiskinan dan peningkatan ketersediaan sandang dan pangan yang kuat. 2. pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah tertinggal, 3. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, sosial dan budaya,


3

4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi upaya meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian anak serta penanggulangan penyakit menular. 5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup dan penanganan pengurangan resiko kebencanaan, 6. Penigkatan pelayanan publik melalui penguatan Informasi Teknologi dan Penguatan

bidang hukum serta penciptaan iklim pemerintahan yang baik

(Good Governance). Keenam agenda pembangunan di atas merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan saling terkait satu dengan yang lain dalam upaya untuk mewujudkan perubahan yang fundamental di segala bidang ke arah yang lebih baik di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya pada khususnya. Agenda pembangunan Kabupaten Aceh Jaya diatas merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan dokumen perencanaan lima tahunan Kabupaten Aceh Jaya 20122017, maka RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 disusun dengan beberapa pertimbangan dan berdasarkan prioritas sebagai berikut : 1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Daerah, terutama yang terukur dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 2. Penting dan mendesak untuk dilaksanakan; 3. Merupakan tugas Pemerintah sebagai pelaku utama (sedapat mungkin dalam rentang kendali Pemerintah untuk mewujudkannya); 4. Realistis untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi serta situasi Daerah saat ini, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun yang lalu serta target kinerja pelaksanaan pembangunan Daerah tahun berjalan. RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 adalah uraian kebijakan Pembangunan pada Tahun 2015 yang didikuti dengan uraian Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu anggaran program/kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 yang akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun 2015.


4

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan

perundang-undangan

yang

melatarbelakangi

penyusunan

RKPK

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia); 5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);


5

11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

Tahun

2005

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peleksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.


6

1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPK merupakan penjabaran RPJMK Aceh Jaya Tahun 2012-2017 yang memuat visi dan misi Kabupaten Aceh Jaya selama 5 (lima) Tahun kedepan. RPJMK Aceh Jaya Tahun 2012-2017 sendiri disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2015. Selain itu, penyusunan RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 juga memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015, serta berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor :

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

(RPJPK) Aceh Jaya Tahun 2005-2025. Dengan demikian akan terwujudnya sinkronisasi dan sinergisasi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun antar dokumen perencanaan. 1.4. Sistematika Penyusunan RKPK Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2015 disusun dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Penganggaran Tahunan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPK Tahun 2015. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan


7

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPK tahun 2015. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan tentang hubungan RKPK tahun 2015 dengan dokumendokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. 1.4. Sistematika Penyusunan RKPK Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPK yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan. 1.5. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPK Tahun 2015. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target kinerja pembangunan tahun 2013. 2.2. Aspek Geografi dan Demografi Menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi goegrafis Daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. 2.3. Permasalahan Pembangunan Identifikasi

permasalahan

berdasarkan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan tahun 2013. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan tentang kondisi ekonomi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 dan perkiraan Tahun 2013, disertai tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Menjelaskan arah kebijakan dan perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang direncanakan dalam APBK Aceh Jaya Tahun 2015.


8

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 4.1 Tujuan dan Sasaran pembangunan. Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan. 4.2 Prioritas Program dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang prioritas pembangunan Daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015 serta kondisi Daerah. BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskan rincian dari program dan kegiatan prioritas RKPK Aceh Jaya Tahun 2015, dari instansi pelaksana/SKPK, dan indikator capaian dari masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP Menjelaskan akan hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPK, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Bab ini memuat: a.

Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara SKPK dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas SKPK;

b.

Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPK;

c.

Penegasan RKPK sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBK;

d.

Penegasan tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPK.

1.5.

Maksud dan Tujuan Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif Peraturan Perundang-

Undangan mengenai perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, maka disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya, sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan hasil usulan Renja-SKPK dalam forum SKPK dan hasil pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.


9

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan KU–APBK dan PPAS APBK Tahun 2015 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRK untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan

bersama antara Bupati dan Pimpinan

DPRK. Selanjutnya akan dijadikan pedoman penyusunan RKA SKPK sebagai lampiran Raperda APBK untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRK. Dengan tujuan untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Aceh Jaya yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan Visi, Misi dan amanat RPJMK Aceh Jaya Tahun 2012-2017. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 adalah : 1)

Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Aceh Jaya;

2) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintahan maupun antar tingkat Pemerintahan; 3)

Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4)

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta

5) Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 6) Terwujudnya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium / Millenium

Development Goals (MDGs) di Kabupaten Aceh Jaya.


10

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Sebelum terbentuk menjadi Kabupaten Aceh Jaya, wilayah ini telah pernah masyur pada dekade sebelumnya yaitu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang merupakan bagian barat dari Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke XVI Masehi atas prakarsa Sultan Saidil Mukawil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588 - 1604 M), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun (1607-1636 M)) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayek dan Pidie. Dengan Kerajaan pertama “Negeri Daya” (sekarang Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke XV M telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya. Sebelumnya wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah Afdjeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibuKotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) merupakan suatu Daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai Barat Aceh, dari Gunung Geurutee sampai Daerah Singkil dan kepulauan Simeulue. Setelah Poklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undangundang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, wilayah Barat dimekarkan mejadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan IbuKota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah Kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi Kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibuKotanya Meulaboh dan


11

Kabupaten Administratif Simeulue meliputi Kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibuKotanya Sinabang. Kemudian pada tahun 2002 berdasarkan Undang–undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kebupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam; Kabupaten Aceh Jaya menjadi Daerah Otonom setelah mekar dari Kabupaten Induk dengan 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan : Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet dan Jaya. Dan pada tahun 2011 berdasarkan Qanun Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya dalam Kabupaten Aceh Jaya, terjadi penambahan 3 (tiga) Kecamatan baru di Aceh Jaya. Sehingga sekarang terdapat 9 (Sembilan) Kecamatan di Aceh Jaya yaitu : Jaya, Indra Jaya, Darul Hikmah, Sampoiniet, Setia Bakti, Krueng Sabee, Panga, Pasie Raya dan Teunom, yang terdiri dari 21 mukim dan 172 Desa. Kecamatan Sampoiniet merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 27 persen (1.011 km²), sedangkan Kecamatan Panga mempunyai luas wilayah terkecil yaitu sekitar 8 persen (307 km²) dari wilayah Kabupaten. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Aceh Jaya mempunyai luas wilayah 3.727,00

Km2

atau 372.700

Hektar, terletak pada 04°22’ - 05°16’ Lintang Utara dan 95°10’ - 96°03’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian pantai barat dan daratan kepulauan Sumatera yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai kesisi Cot Paleng (perbatasan Aceh Barat) dengan panjang garis pantai sejauh ±160 km. Secara Administrasi Kabupaten Aceh Jaya mempunyai batas-batas;  Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie;  Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Samudera Indonesia;  Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Besar;  Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidie. Sebagaimana wilayah Indonesia atau wilayah tropis lainnya, Kabupaten Aceh Jaya juga beriklim tropis (hangat dan lembab) dan dikenal 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dengan gejolak gelombang laut yang biasanya terjadi bulan September- Februari dengan jumlah hari hujan terbesar berkisar antara 120 - 170 hari, jumlah hujan rata-rata Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

12

per tahun berkisar antaran 2000 - 4000 mm. Musim kemarau yang biasanya berlangsung antara bulan Maret-Agustus dengan tekanan udara rata-rata berkisar antara 26º - 33º C pada siang hari dan 23º - 25°C malam hari. Berdasarkan kemiringan dan ketinggian daratan diatas 25 m dpl maka Kabupaten Aceh Jaya relatif memiliki daratan yang landai. Sedangkan dari segi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari tabel perkembangan penduduk berikut ini : Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007-2013

Pertumbuhan (%)

Laki-Laki

PENDUDUK Perempuan

Jumlah

2007

36,749

33,924

70,673

15.82

2008

40,029

36,568

76,597

8.38

2009

41,196

39,858

81,054

5.82

2010

38,879

36,903

75,782

(6.50)

2011

40,792

37,748

78,540

3.64

2012

42,653

39,519

82,172

4.62

2013

44,654

41,344

85,908

4.54

TAHUN

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Jaya selama lima tahun terakhir menunjukkan trend positif, kecuali hanya pada tahun 2010 yang pertumbuhannya negatif. Dari data time series tersebut pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2007, sedangkan yang terendah pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 penduduk kabupaten Aceh Jaya meningkat menjadi 85.908 jiwa atau tumbuh 4,54 % dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 dikarenakan banyak penduduk yang mengungsi ke Daerah lain sudah mulai kembali ke Kabupaten Aceh Jaya pasca rehabilitasi dan rekontruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional dan Domestik dan di dukung dengan semakin membaiknya


13

kondisi jalan dan infrastruktur lainnya, serta keinginan masyarakat untuk menetap di Kabupaten Aceh Jaya semakin tinggi. Selain itu pada tahun ini juga banyak penduduk dari daerah lain yang bermigrasi ke Kabupaten Aceh Jaya. Sementara itu, terjadinya minus serta rendahnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Jaya

Pada tahun

2008 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya tercatat sebesar 76.597 dengan laju pertumbuhan penpada tahun 2010 dan 2011 menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingkat kelahiran penduduk lebih rendah dibandingkan migrasi netto penduduk. Dimana terjadinya migrasi penduduk keluar Kabupaten Aceh Jaya lebih tinggi dibandingkan dengan migrasi masuk penduduk dari Daerah lain ke Kabupaten Aceh Jaya yang sudah mulai menurun dari tahun sebelumnya. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Perekonomian Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dengan tahun dasar perhitungan tahun 2000, pada tahun pada

2007-2013 menunjukkan adanya peningkatan untuk setiap tahunnya, namun tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2010. Ini disebabkan

oleh peningkatan produksi oleh setiap sektor yang tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada tahun tersebut. Pada setiap tahunnya kebutuhan secara riil dipengaruhi oleh peningkatan harga dan kebutuhan masyarakat, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan infestasi pada sektor rill. Selain itu diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi pada industri agro yang berbahan baku komoditas lokal yang bisa mendorong PDRB semakin meningkat untuk kedepannya. Peningkatan PDRB setiap tahunnya ini juga dipicu oleh pertumbuhan yang positif pada sektor ekonomi secara keseluruhan serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk membangun kembali sektor-sektor produktif. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitas dari kegiatan sektor pertanian; jasa-jasa; pengangkutan dan komunikasi;

perdagangan,

hotel

dan

restoran;

bangunan/

rekontruksi;

industri

pengolahan; keuangan, persewaan, jasa perusahaan; pertambangan dan penggalian dan listrik dan air bersih dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang ada. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2011 masih menunjukkan trend positif, meski terjadi sedikit perlambatan dari tahun sebelumnya. Dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 mencapai 6,33 persen. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

14

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya yang tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berdasarkan data yang ada, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2011 adalah sebesar 69,99, meningkat 0,36 digit dari tahun 2010 yang sebesar 69,63. Sementara itu untuk tahun 2013 nilai IPM Kabupaten Aceh Jaya kembali mengalami

peningkatan

menjadi

sebesar

71,00.

Perolehan

nilai

IPM

tersebut

menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Aceh Jaya ini tergolong dalam katagori penilaian menengah keatas. Secara regional hingga tahun 2013 nilai IPM yang diperoleh Kabupaten Aceh Jaya menempati peringkat 17 di Provinsi Aceh. Perolehan nilai IPM tersebut berasal dari akumulasi perhitungan Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Rata-Rata Pengeluaran Riil Perkapita atau Daya Beli. Untuk lebih jelasnya besaran nilai IPM Kabupaten Aceh Jaya dan komponen-komponen perhitungannya untuk tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Nilai IPM Kabupaten Aceh Jaya dan Komponen Perhitungannya Tahun 2009 - 2013 Tahun Komponen 2009

2010

2011

2012

2013

Angka Harapan Hidup (Tahun)

67.97

68.02

68.08

68.14

68,53

Angka Melek Huruf (Persen)

93.74

93.99

94.12

94.25

95,67

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

8.72

8.72

8.73

8.74

8,77

Pengeluaran Riil Perkapita (Ribu rupiah)

596.82

598.56

602.50

565.27

607.66

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

69.40

69.63

69.99

70.47

71,00


15

Dari data time series diatas dapat diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Aceh Jaya beserta

Komponen

perhitungannya

mengalami

peningkatan

dari

tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan manusia yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya selama ini dianggap berhasil. Dari sisi angka harapan hidup penduduk Kabupaten Aceh Jaya mengalami kenaikan dari tahun 2012 senilai 70,47 menjadi 71,00 pada tahun 2013 menunjukkan bahwa seseorang yang lahir pada tahun 2013 mempunyai peluang rata-rata kelangsungan hidupnya selama 71 tahun kedepan. Ini berarti kualitas hidupnya meningkat, seperti pemenuhan makanan lebih baik, kesehatan terjaga, dan sebagainya sehingga membuat lama hidupnya bertambah. Kemudian Angka melek huruf di Kabupaten Aceh Jaya juga mengalami kenaikan pada tahun 2013 mencapai 95,67 persen, ini menunjukkan penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang berusia 10 tahun ke atas sudah 95,67 persen tidak buta huruf. Sedangkan Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Jaya juga meningkat dari 8,74 tahun pada tahun 2012 menjadi 8,77 tahun pada tahun 2013. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan tapi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Jaya adalah 8,74 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Aceh Jaya hanya mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar. Untuk rata-rata pengeluaran riil per-kapita penduduk Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 sebesar Rp. 607.660 meningkat sebesar Rp. 42.390 jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya Rp. 565.270. Sementara untuk tingkat kemiskinan, berdasarkan data dari TNP2K hingga tahun 2013, persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya sebesar 17,53 persen dengan jumlah penduduk miskin 14.600 jiwa, menurun dari tahun 2012 sebesar 18,50 persen dengan jumlah penduduk 15.200 jiwa. Turun 0,97 persen atau menurun sejumlah 600 jiwa. Meskipun tingkat penurunannya sangat minim tapi ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya penurunan angka kemiskinan menunjukkan keberhasilan. Sementara unta tahun 2014 belum tersedia data yang valid terkait angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum a.

Kesehatan 1. Derajat Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2013 dapat dilihat dari bebearapa indikator antara lain : -

Angka kematian bayi 33 per 1.000 Kelahiran hidup atau 13 bayi mati dari 1.680 bayi lahir pada tahun 2013


16

-

Angka kematian ibu melahirkan 179 per 100.000 Kelahiran hidup atau sejumlah 3 orang dari 1.890 kelahiran hidup;

-

Angka kematian akibat kasus wabah/penyakit mematikan hanya pada kasus TB paru sejumlah 4 orang, atau 4,6 per 100.000 penduduk; sedangkan kasus lainnya seperti HIV/AIDS tidak ditemukan kasus kematian;

-

Untuk wabah/penyakit menular yang paling banyak ditemukan hingga tahun 2013 adalah kasus kusta sebanyak 16 kasus yang terdiri dari kusta kering (Pausi Basiler) dan kusta basah (Multi Basiler), dari 16 kasus tresebut hanya 8 kasus yang penderitanya mengalami cacat tingkat 2;

-

Kasus campak sebanyak 18 kasus, DBD 0 kasus, dan malaria 0 kasus pada tahun 2013. ( bedasarkan buku profil Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya 2013).

2. Tenaga dan Fasilitas Kesehatan Untuk sarana kesehatan, hingga tahun 2013 terdapat 1 unit rumah sakit umum, dan Puskesmas sebanyak 10 unit yang tersebar di seluruh Kecamatan yang terdiri dari 5 unit Puskesmas rawat inap dan 5 unit Puskesmas non-rawat inap. Selain itu juga terdapat 28 unit Puskesmas Pembantu,

57 Poskesdes, 43 Polindes, 185

Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu). Sarana kesehatan tersebut melanyani masyarakat dengan tenaga kesehatan yang tersebar dan memiliki keahlian yang berbeda– beda. b. Pendidikan Kualitas pendidikan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Di lain pihak, salah satu kunci keberhasilan pembangunan di suatu Daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan SDM di setiap Daerah sekarang ini secara umum, lebih difokuskan pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, khususnya penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun).


17

c.

Ketenagalistrikan Ketersediaan energi merupakan salah satu syarat utama keberhasilan industri di suatu Daerah. keperluan listrik di Kabupaten Aceh Jaya di sediakan oleh PT. PLN melalui 4 rantingnya, yaitu Calang, Lhok Kruet, Lamno dan Teunom. Pelanggan

PT.PLN

hampir

tersebar

merata

di

keempat

ranting

perusahaanya. Secara keseluruhan pelanggan PT.PLN tahun 2013 tercatat sebanyak 16.220 orang. Tampak kecendrungan peningkatan pemakaian listrik pada semester kedua tahun 2013, pada akhir tahun , listrik yang terjual mencapai 1.632.417 kwh. d. Telekomunikasi Saat ini di Kabupaten Aceh Jaya memiliki 16 Tower BTS Telphone Seluler. Dalam

menyongsong

era

globalisasi

sekarang

ini,

sektor

Pos

dan

Telekomunikasi sangat diperlukan dalam memperlancar arus berita, informasi dan data. Pada tahun 2013 PT. Pos Indonesia dengan 4 kantor pos pembantunya telah mendistribusikan 23.579 pucuk surat yang diterima dan 6.221 pucuk surat yang di kirim keDaerah dituju. Untuk wesel pos, lebih besar dana yang dikirim

keluar

Daerah di

bandingkan yang di

terima. Sebesar

Rp.

7.767.893,453 rupiah di kirim keluar dan hanya Rp. 3.987.562,200 rupiah yang diterima. Hal sebaliknya terjadi untuk paket barang. Ada sebanyak 306 paket yang diterima dan hanya 372 paket barang yang dikirim. e.

Koperasi Koperasi di Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai 62 unit yang aktif dan 58 unit yang tidak aktif di Kecamatan Teunom, Pasi Raya, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoiniet, Darul Hikmah, Jaya dan Indra Jaya.


18

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

a. Sosial 1. Pendidikan Kualitas pendidikan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Di lain pihak, salah satu kunci keberhasilan pembangunan di suatu Daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan SDM di setiap Daerah sekarang ini secara umum, lebih difokuskan pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, khususnya penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun). 2. Kesehatan Dalam

upaya

peningkatan

kualitas

kesehatan

penduduk,

Pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasana kesehatan disertai tenaga kesehatan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Upaya ini diarahkan agar tempat pelayanan kesehatan mudah dikunjungi dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2013, sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 1 unit rumah sakit umum, 10 unit Puskesmas, dan 28 unit PUSTU (PUKESMAS Pembantu) serta 43 POLINDES. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan keseluruhannya berjumlah 480 orang, yang terdiri dari : -

Dokter Spesialis : 1 orang

-

Dokter Umum : 27 orang

-

Bidan : 147 orang

-

Perawat : 116 orang

-

Tenaga kefarmasian : 26 orang

-

Tenaga Gizi : 15 orang

-

Tenaga Kesmas : 25 orang

-

Tenaga sanitasi : 24 orang


19

-

Tenaga Teknisi Medis : 27 orang

-

Fisioterapis : 3 orang

Selain itu, di RSUD Teuku Umar Calang pada tahun 2013 juga tersedia 4 dokter spesialis lainnya yang berstatus kontrak/kerjasama dengan lembaga pendidikan. Pada tahun 2016 nantinya jumlah tenaga kesehatan juga akan bertambah dikarenakan adanya alokasi penerimaan PNS formasi khusus tenaga kesehatan pada tahun 2014. 3. Kelautan / Perikanan Untuk perikanan laut menjadi andalan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya karena hampir semua Kecamatannya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pada tahun 2013 tercatat banyaknya sarana pendukung kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 1 unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), 2 unit Tempat Pendaratan Ikan (TPI), 3 pasar ikan, 1 unit tempat penyimpanan ikan, dan 2 balai benih ikan. Sedangkan untuk kendaraan penangkapan ikan di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2010, tercatat 202 kapal motor dan 590 non kapal motor. b. Pertanian 1. Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu Daerah yang sesuai untuk budidaya berbagai jenis komoditi pertanian, baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran, maupun jenis tanaman perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa dalam. Namun sebagian besar lahan pertanian masih mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan. Dari 12.874 hektar luas lahan baku sawah, sebanyak 10.254 hektar di antaranya masih tadah hujan. Produksi Padi selama tahun 2013 mencapai 40.600 ton setara dengan rata-rata produksi 4,6 ton/hektar. Produksi Jagung mencapai 245,5 ton dengan rata-rata produksi 3,1 ton/hektar, Kedelai menghasilkan 41,9 ton dengan rata-rata 1,1 ton/hektar, Kacang Tanah menghasilkan 106,4 ton dengan rata-rata produksi 1,26 ton/hektar, Ubi Kayu menghasilkan 623,1 ton dengan rata-


20

rata produksi 11,4 ton/hektar, Ubi Jalar menghasilkan 271,8 ton dengan rata-rata produksi 9,9 ton/hektar. 2. Perkebunan Terdapat 3 perusahaan besar perkebunan dengan Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 14.489 hektar yaitu PT.Bosowa Megapolis, PT.Tiga Mitra Perdana, PT.Beuna Coklat. Dengan komoditi unggulan : Kelapa Sawit, Karet, Kapuk, Kelapa, Sagu dan 7 komoditi lainnya. Dengan produksi mencapai 27.551 ton atau 18.662 kg/ ha. Sementara untuk perkebunan rakyat mencapai 24.993 hektar untuk 12 komoditi pertanian. c.

Industri Ketersediaan energi merupakan salah

satu syarat utama keberhasilan

industri di suatu Daerah. Keperluan listrik di Kabupaten Aceh Jaya disediakan oleh PT.PLN melalui 4 rantingnya, yaitu Calang; Lhok Kruet; Lamno; dan Teunom.

Pelanggan PT. PLN hampir tersebar merata di keempat ranting

perusahaannya. Cabang ranting PT.PLN Calang melayani jumlah pelanggan terbesar di wilayah Kabupaten Aceh Jaya pada desember 2010 sebesar 6.418 pelanggan, sedangkan cabang ranting PT.PLN Lhok Kruet hanya melayani 2.812 pelanggan. Keseluruhan pelanggan PT. PLN di wilayah Kabupaten Aceh Jaya pada desember 2011 tercatat sebanyak 14.838 pelanggan. Selain itu pada tahun 2013 direncanakan PT. Bosowa Megapolis juga akan melakukan ekspansi usahanya dengan mendirikan pabrik pengolahan CPO di Kabupaten Aceh Jaya.

d. Perdagangan Pada Tahun 2013 untuk menunjang program Pemerintah berupa raskin (beras miskin), Perum BULOG Kantor Sub Divre Regional Meulaboh mengalokasikan penyaluran beras untuk Kabupaten Aceh Jaya. Sebanyak 1.122.025 kg beras dialokasikan ke 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.


21

e.

Kepariwisataan Potensi pariwisata alam dengan jenis wisata alam pegunungan di sekitar Gunung Geurutee. Potensi wisata alam 31 lokasi, wisata budaya 2 lokasi, wisata kuliner 2 lokasi, wisata religi 4 lokasi dan wisata agro 1 lokasi yang semuanya terdapat di Kabupaten Aceh Jaya. Serta keindahan laut dengan pasir putihnya, Untuk mendukung akomodasi para wisatawan juga ditunjang dengan keberadaan 3 buah hotel di Kecamatan Jaya dan Kecamatan Krueng Sabee yaitu di Desa Keutapang dan Sentosa.

Selain dari beberapa aspek daya saing Daerah yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menekankan peningkatan pada beberapa fokus yang akan berperan dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Aceh Jaya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Aceh dan juga Nasinal. a.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Dilihat dari segi pendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Jaya selama ini

belum ditunjang oleh investasi swasta, tetapi lebih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah. Hingga tahun tahun 2013 kecendrungan peningkatan penerimaan PDRB masih di dominasi oleh sektor pertanian.

Untuk nilai PDRB sejak

2009-2013 menunjukkan adanya peningkatan untuk setiap tahunnya, namun pada tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2010. Ini disebabkan oleh peningkatan produksi oleh setiap sektor yang tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada tahun tersebut. Pada setiap tahunnya kebutuhan secara riil dipengaruhi oleh peningkatan harga dan kebutuhan masyarakat, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan infestasi pada sektor rill. Selain itu diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi pada industri agroe yang berbahan baku komoditas lokal yang bisa mendorong PDRB semakin meningkat untuk kedepannya. Peningkatan PDRB setiap tahunnya ini juga dipicu oleh pertumbuhan yang positif pada sektor ekonomi secara keseluruhan serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk membangun kembali sektor-sektor produktif. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitas dari kegiatan sektor pertanian; jasa-jasa; pengangkutan dan komunikasi;

perdagangan,

hotel

dan

restoran;

bangunan/

rekontruksi;

industri

pengolahan; keuangan, persewaan, jasa perusahaan; pertambangan dan penggalian dan listrik dan air bersih dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

22

yang ada. Selain itu, aktivitas perdagangan antar Kabupaten juga belum mewujudkan peran yang menggembirakan, sehingga tidak dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi Daerah. Permasalahan

dan

tantangan

pembangunan

ekonomi

pada

tahun

2015

diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar antara lain masih relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, ditandai dengan jumlah kemiskinan absolut relatif tinggi. Fenomena ini merupakan realitas yang harus mandapat perhatian serius bagi pemangku kepentingan. Pembangunan diselenggarakan secara holistik yang memiliki keterkaitan (linkages) dan signifikan terhadap kegiatan sektoral melalui pendekatan multiplier effect dengan menetapkan skala prioritas dari kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan ketenagakerjaan sangat berkaitan dengan sektor informal. Sektor informal memiliki jasa yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai output yang dihasilkan sektor informal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibanding dengan sektor formal. Penataan arah pemulihan ekonomi (economic recovery) di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Jaya dalam rekonstruksi memerlukan kebijakan dan strategi yang terpadu, khususnya bagi dunia usaha. Untuk mendukung kebijakan tersebut, peran Pemerintah dan masyarakat yang proaktif serta dunia usaha sangat diperlukan, terutama dalam proses percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan dengan

lembaga

donatur Nasional maupun Internasional. Upaya mengatasi pengangguran tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu adanya sinergisitas dengan berbagai sektor lainnya. Satu sama lain saling berkaitan (lingkages) dalam membuka

peluang kesempatan kerja dan perluasan usaha baru.

Kebijakan yang diambil harus mempunyai pengaruh yang strategis; mengandung daya pendorong yang besar dan luas terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya. Secara praktis, kriteria yang perlu di gunakan harus dikembangkan dan dinilai ulang secara berkala dari waktu ke waktu. Berdasarkan

latar

belakang

tersebut,

bahwa

permasalahan

tentang

ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Jaya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh tingkat pendidikan dari angkatan kerja, belum memiliki ketrampilan (skill) dan belum profesional dalam pengelolaan usaha.

Program


23

perencanaan pembangunan harus menitik beratkan pada peningkatan mutu tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perbaikan pendapatan (income) pekerja dan perlindungan hak pekerja. Peningkatan pendapatan penduduk

yang berpendapatan rendah melalui

perluasan kesempatan kerja akan turut membantu mencapai sasaran ini. Tingginya aktivitas pembangunan selama berlangsungnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami sangat banyak membutuhkan tenaga kerja skill. Ironisnya tenaga kerja yang terserap didominasi oleh tenaga kerja berasal dari luar Daerah karena kualitas dan kemampuan daya saing tenaga lokal masih sangat rendah. Oleh karena itu peningkatan kualitas tenaga kerja lokal harus mendapat perhatian khusus pada tahun 2015, terutama di sektor-sektor formal yang lebih memerlukan skill dan pengetahuan. Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan, disamping itu juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang sangat rendah, tanpa sistem kontrak atau tidak adanya kepastian perlindungan hukum terhadap pekerja informal tersebut. Kantong-kantong kemiskinan pada umumnya terdapat pada zona pesisir dan Desa-Desa terpencil dengan sumber mata pencaharian sebagai nelayan dan petani tradisional dengan upah dan pendapatan yang relatif kecil. Oleh karena itu perlu paradigma baru dalam memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai potensi yang dapat dikembangkan dalam proses percepatan pembangunan serta mengurangi

ketimpangan

pembangunan.

Potensi

tersebut

adalah

pemanfaatan

pengembangan kawasan-kawasan secara optimal sebagai pusat-pusat pertumbuhan (growth center) melalui pembentukan pengelompokan pemukiman baru sebagai Daerah pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perluasan kesempatan berusaha. Pada bidang ketenagakerjaan, pendidikan dan latihan yang bersifat spesifik dan teknis baik dalam Daerah maupun luar Daerah serta pemanfaatan potensi lokal merupakan solusi yang tepat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya agar mampu mandiri berkreativitas dalam usaha meningkatkan kehidupan yang layak sesuai tuntutan zaman.


24

Kebijakan umum dan program prioritas yang ditempuh untuk mewujudkan hak kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembangan diri yang lebih bermartabat adalah sebagai berikut : (1) Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Industri, (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (3) Program Pengembangan Agribisnis, (4) Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian, (5) Program Perdagangan Daerah, Dalam dan Luar Negeri, (6) Program Peningkatan Investasi, (7) Program Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (8) Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (9) Program Pengembangan Produksi Kehutanan, (10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan, (11) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air, (12) Program Rehabilitasi Lahan Kritis dan lahan tidak kritis, (13) Program Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan Tenaga Kerja, (14) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, (15) Perlindungan Tenaga Kerja, dan (16) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh.

b. Fokus Sumber Daya Manusia Di dalam bidang pendidikan, upaya pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan masih menghadapi kendala terutama karena belum lengkapnya fasilitas pembelanjaran disamping masih banyak pembenahan dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan fasilitas sekolah. Selain itu belum terpenuhinya jumlah dan kualitas guru yang dibutuhkan serta pemerataanya juga menjadi kendala dalam peningkatan mutu pendidikan. Dari sisi indikator perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, partisipasi penduduk usia 4-6 tahun telah mengalami pengingkatan dari tahun ke tahun, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun partisipasi penduduk usia sekolah dalam program Wajar 9 Tahun (penduduk usia 7-12 tahun) masih cukup tinggi, begitu juga pada penduduk usia 13-15 tahun. Walaupun capaian APK/APM pada Tahun Ajaran 2012/2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih cukup tinggi, namun, rendahnya motivasi belajar siswa, rendahnya mutu tenaga pendidik masih menjadi kendala utama disamping kurangnya pemahamanan tentang arti penting pendidikan serta mutu proses belajar mengajar yang masih rendah.


25

Dari sisi pemberantasan buta aksara, sampai dengan tahun 2013, masih tercatat penduduk buta aksara latin usia 25 - 45 tahun di Kabupaten Aceh Jaya, Kelompok usia 25 - 45 tahun merupakan sasaran prioritas sedangkan usia di atas 45 tahun merupakan sasaran tambahan yang perlu ditangani melalui program keaksaraan fungsional. Untuk lembaga pendidikan dayah atau pesantren, dari 64 lembaga pendidikan islam setelah diakreditasi hanya 28 lembaga yang terakreditasi sebagai pesantren, dan sisanya sebanyak 27 merupakan Balee Semeubeut dan 10 merupakan dayah sulok/tawajoh. Dari 28 lembaga pasantren hanya 4 yang terakreditasi dengan type A. Berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, maka arah dan kebijakan pokok pembangunan pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, difokuskan pada 6 (enam) hal : (a) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (b) memperluas dan memeratakan kesempatan belajar; (c) peningkatan manajemen pelayanan pendidikan; (d) pemantapan penerapan sistem pendidikan yang bernuansa islami; (e) Peningkatan mutu pendidikan dengan pengadaan kelas inti dan sekolah inti; (f) Melaksanakan pembelajaran extrakurikuler. Berdasarkan hal diatas maka pemanfaatan dana pendidikan Kabupaten Aceh Jaya digunakan untuk keperluan membangun sektor pendidikan yang di fokuskan untuk melaksanakan program-program prioritas yang berkenaan dengan pengembangan SDM dan peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal di sekolah/madrasah/dayah maupun pendidikan non formal dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai Perguruan Tinggi serta pendidikan untuk aparatur Pemerintah Daerah. Pembangunan Pendidikan pada tahun 2015 akan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang dianggap sangat mendesak demi keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya. Untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Jaya bebas dari siswa rawan putus sekolah maka dilakukan penanganan terhadap siswa miskin dan pemberian tunjangan siswa sekolah atau yang disebut dengan “Aceh Jaya Cerdas” khususnya pada jenjang pendidikan SD,SMA dan Perguruan Tinggi. Pemberian beasiswa ini juga untuk mendorong semangat belajar bagi pelajar untuk meningkatkan prestasi sekolah. Dengan alokasi dana pendidikan yang mencapai 20 % dari APBK, maka nantinya Kabupaten Aceh Jaya bisa terbebas dari masalah pendidikan yang masih rendah guna menciptakan dan meningkatkan SDM Daerah. Adapun program untuk peningkatan mutu pendidikan selama ini yang telah dilaksanakan antara lain : Program wajib belajar 9 Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

26

tahun, pemberian bantuan BOS, peningkatan kesejahteraan guru, rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualifikasi pendidikan untuk tenaga pengajar, program sertifikasi guru, pemenuhan kebutuhan laboratorium untuk murid SD s/d SMA dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEK dan

pemenuhan peralatan

praktek untuk pelajar SMK. Di bidang kesehatan, gambaran permasalahan adalah pada dua komponen besar yaitu persoalan yang dialami oleh masyarakat (health problem) maupun persoalan yang dialami oleh penyedia pelayanan kesehatan (health service problem). Dari sisi persoalan kesehatan yang dialami masyarakat (health problem), yaitu dampak dari konflik yang berkepanjangan ditambah lagi dengan musibah bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami sedangkan dari sisi penyedia pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan, Puskesmas, Polindes, Pustu, Posyandu). Dalam hal pelayanan kesehatan, permasalahan utama berhubungan dengan mutu layanan, baik layanan primer, sekunder dan tertier dan keterjangkauan pelayanan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pendidikan pengetahuan dan tuntutan masyarakat terhadap layanan itu sendiri, di lain pihak semakin banyak proporsi masyarakat terhadap layanan itu sendiri, di lain pihak semakin banyak proporsi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan memperbaiki layanan kesehatan berbagai upaya harus dilakukan untuk mempengaruhi status kesehatan dan layanan kesehatan tersebut. Upaya–upaya pemecahan persoalan kesehatan ini akan ditangani dengan prioritas program-program pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan MDGs yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi yaitu ; (1) Program Pembinaan Gizi Masyarakat; (2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat ; (3) Program Program Kesehatan Ibu dan Anak; (4) Program Penguatan Pokjanal Posyandu; ( 5 ) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist yang penjabarannya lebih lanjut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Capaian sasarannya dilakukan secara bertahap, baik yang menyangkut pemahaman syari’at dan ibadah kepada Allah (hablumminallah) maupun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

27

hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas). Disamping itu, pembangunan bidang adat menjadi semakin penting dalam upaya menemukan kembali momentum pembangunan yang sejalan dengan semboyan kehidupan masyarakat yang telah menjadi pegangan umum, yakni “Adat Bak Po Teumereuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana”. Oleh karena itu, bidang adat perlu peningkatan peran perangkat dan lembaga adat, terutama yang menyangkut dengan penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Gampong/Kemukiman. Pelaksanaan

Keistimewaan

Aceh

dilakukan

pembangunan

bidang

agama,

pendidikan, adat dan peningkatan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah, termasuk di dalamnya peningkatan peran dan fungsi MPU, MPD dan MAA, serta Baitul Mal.

c. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur Infrastruktur

mempunyai

peran

penting

dalam

mendukung

upaya

mengembangkan kehidupan masyarakat dan wilayah. Terkait dengan pengembangan kehidupan masyarakat, infrastruktur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui efesiensi dibidang produksi, transportasi, komunikasi dan transaksi. Peran Infrastruktur juga sangat penting dalam mendukung perkembangan sosial kemasyarakatan, termasuk didalamnya mendukung upaya mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat dan berbudaya, serta mampu menimbulkan rasa aman masyarakat terhadap ancaman bencana alam. Dalam konteks pengembangan wilayah, infrastruktur berperan sebagai “driving force” dan sekaligus tulang punggung untuk menggerakkan dinamika perikehidupan suatu wilayah. Selain itu, pembangunan dibidang infrastruktur pada tahun 2015 juga diarahkan kepada upaya peningkatan kegiatan investasi, baik lokal maupun Nasional dan Internasional, perbaikan terhadap masih banyaknya jalan di Daerah pedalaman yang masih dalam kondisi berkerikil dan bertanah. Kondisi ini akan menghambat terhadap kelancaran

masyarakat dalam

menuju

Kecamatan guna memasarkan hasil pertanian mereka dan urusan Pemerintahan lainnya. Dimana masyarakat miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika masih terisolasi karena masalah infrastruktur ini. Pembangunan infrastruktur transportasi sampai dengan tahun 2013, masih menghadapi berbagai kendala, terutama kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang tersedia, keterpaduan antar moda transportasi dan pengelolaan sumber daya baik


28

pendanaan, SDM dan teknologi transportasi yang tepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Jalan Kabupaten dan Desa pun masih banyak dalam kondisi rusak berat sehingga akses ke dan dari Daerah-Daerah terpencil dan Daerah-Daerah sentra poduksi potensial menjadi terkendala disamping menghambat terlaksananya investasi Daerah. Selain itu pengoperasian pelabuhan Calang juga belum menunjukkan titik terang sehingga harapan terhadap kontribusi pelabuhan representatif di Kabupaten Aceh Jaya tersebut dalam rangka mendongkrak roda perekonomian masyarakat masih merupakan perjalanan panjang bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Pembangunan transportasi Kabupaten Aceh Jaya diarahkan kepada pemulihan, pengembangan, dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, terutama pada Daerah terpencil serta Daerah-Daerah potensial dalam upaya mondorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara merata. Pembangunan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka konservasi air dan mengamankan pasokan air dilakukan operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan. Selain itu untuk mendukung ketahanan pangan, telah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru yang dilaksanakan melalui perencanaan kawasan potensial bagi pembangunan irigasi teknis serta penerapan pompanisasi sebagai alternatif sistem pengairan yang murah serta berbasis masyarakat

(community based). Untuk menanggulangi banjir telah dilakukan pemeliharan dan normalisasi alur sungai, serta untuk penanggulangan abrasi pantai telah dilakukan bangunan pengaman pantai. Walaupun telah dilakukan upaya konservasi air, pengembangan jaringan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta upaya memenuhi perangkat peraturan perundangan dan peningkatan partisipasi masyarakat, namun masih perlu upaya lanjutan agar hasilnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya berbagai permasalahan, antara lain : (1) Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah; (2) Lemahnya operasi


29

dan pemeliharaan prasarana sumber daya air; (3) Lemahnya koordinasi dan partisipasi masyarakat; serta, (4) Lemahnya pengelolaan data dan informasi sumber daya air. Kondisi lainnya yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bagi konservasi sumber daya air adalah pesatnya pertumbuhan usaha penggilingan emas tradisional yang menggunakan Air Raksa (Mercury) sebagai bahan baku dengan limbah yang langsung diarahkan ke sumber-sumber air terdekat (sungai ataupun rawa). Lokasi penggilingan ini terutama terdapat di Kecamatan Krueng Sabee dan Panga. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi kualitas lingkungan terutama sumber daya air sehingga penanganan yang cepat dan tepat perlu segera dilakukan. Hasil pemeriksaan laboratorium terakhir yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan bahwa dari 100 sampel air tanah dan tanah yang diperiksa, untuk air tanah 80 persen dan tanah sebesar 54 persen telah tercemar oleh merkuri dengan kadar pencemaran sudah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, perlu adanya penanganan secara berkesinambungan dan tuntas untuk mengatasi permasalahan penyediaan air bersih baik diperkotaan maupun di pedesaan, peningkatan pengolahan air limbah, serta permasalahan pengelolaan persampahan dan pembangunan drainase. 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Dalam kurun waktu empat tahun mendatang (2014-2017), terdapat tantangan yang

beberapa

dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Kabupaten yang

sejahtera di tengah persaingan regional dan nasional yang meningkat. a.

Pertama, capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sekitar 4,06 % selama periode 2007 -2013 belum cukup

untuk mewujudkan tujuan

masyarakat Kabupaten Aceh Jaya yang sejahtera. Masih banyak masyarakat Kabupaten Aceh Jaya yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan

ekonomi

jika rata-rata laju pertumbuhan ekonomi hanya

mencapai 4,06 persen per mengurangi

jumlah

menciptakan

pembangunan

tahun. Teknologi

tenaga

kerja yang

yang

dalam

inklusif,

makin

maju

telah

kegiatan produksi. Untuk pembangunan

percepatan pertumbuhan ekonomi menuju diatas

memerlukan

5-7 persen dalam


30

lima tahun mendatang. b.

Kedua,

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

yang

diinginkan

adalah

pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Kabupaten

Aceh Jaya

(inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat

penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga di Kabupaten Aceh Jaya dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi Pemerintah yang tepat memihak (afirmatif ) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan Mengingat peningkatan kapasitas ini

ekonomi

yang

muncul.

memerlukan waktu, maka program

afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. c.

Ketiga, untuk mengurangi

kesenjangan

antar Daerah, pertumbuhan

ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya, terutama Daerah-Daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di Daerah-Daerah. d.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluasluasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para

pekerja

kemampuan

tersebut

dilengkapi

dengan keahlian, kompetensi,

untuk bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi

persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

31

banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja. e.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan

hidup

mengakibatkan

biaya

hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan

hidup juga

diduga

menjadi

salah satu penyebab utama

munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang

tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya

meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat. Pada tahun 2011 ini masalah lingkungan hidup masih menjadi tren topik. Diantaranya : pembukaan lahan pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang pada akhirnya terbengkalai begitu saja, banjir yang selalu melanda Daerah pemukiman di Daerah teunom, masalah penyakit DBD dan

saluran

pernapasan

karena

sanitasi

yang

tidak

baik,

masalah

pembuangan limbah penyulingan emas tanpa lebih dahulu di proses ke paritparit yang ada dan masih banyak masalah yang lainnya. f.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan

kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur.

pertanian tidak mungkin berhasil tanpa

infrastruktur

yang

Revilitalisasi memadai,

mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang

pertumbuhan

ekonomi

jika

terisolasi

akibat

ketiadaan

infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang


32

infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat Kabupaten maupun antar Kecamatan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar termasuk penyediaan air bersih dan prasarana sanitasi harus menjadi prioritas pembangunan. g.

Ketujuh, sumber

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas

dan

berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam

mencapai

pembangunan

yang

inklusif

dan

berkelanjutan.

Peningkatan sumber daya manusia dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia Kabupaten Aceh Jaya secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan

pendapatan,

gender

maupun

antar Daerah. Hanya dengan

intervensi Pemerintah, kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi. h.

Kedelapan,

keberhasilan

proses

pembangunan

ekonomi

tergantung

pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi di Kabupaten Aceh Jaya perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa dari

rendahnya

kualitas

birokrasi.

reformasi birokrasi merupakan kunci

Oleh

ini

karena

tidak

terlepas

itu, keberhasilan

utama yang membawa Kabupaten

Aceh Jaya dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing Nasional. i.

Kesembilan, demokrasi

telah

diputuskan

sebagai

dasar

hidup

berbangsa. Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan

sepenuhnya.

Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

33

hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Proses transformasi sistem Pemerintahan

ini

belum

berjalan

desentralisasi melalui penguatan

sempurna.

Pemantapan

proses

sinergi Pusat-Daerah dan antar Daerah

merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah. j.

Kesepuluh, dalam

sistem

yang

demokratis,

hukum

harus

menjadi

panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan KKN, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya sehari-hari masih harus banyak diperbaiki. Perumusan strategi pembangunan didasarkan pada kerangka analisis terhadap faktor lingkungan stategis. Proses perumusan strategis yang demikian perlu dilakukan mengingat faktor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi yang ditetapkan. Keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis yang terdiri dari faktor lingkungan internal strategis dan lingkungan ekternal strategis akan merupakan kerangka dasar mengingat faktor tersebut dapat ditemukan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, proses analisis faktor lingkungan internal strategis dan faktor eksternal strategis menunjukkan bahwa implementasi stategis yang tepat adalah terwujudnya proses peningkatan dan optimalisasi.


34

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA

3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN ACEH JAYA Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Jaya dalam RKPK Tahun 2015 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Aceh Jaya serta pengaruh perekonomian regional dan Nasional. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015 diarahkan untuk mengimplementasikan program-program dalam upaya menindaklanjuti isu dan permasalahan strategis Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat Nasional dan Provinsi. Sebagai periode pertama implementasi RPJMK Aceh Jaya 2012 – 2017, pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya secara umum diarahkan untuk pencapaian Visi Kabupaten Aceh Jaya 20122017 yaitu; ” Kabupaten Aceh Jaya yang Maju, Damai, Sejahtera, dan Agamais

yang didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Beriman dan Bertaqwa,

serta

sandang

dan

pangan

yang

kuat

melalui

Gerakan

Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA)”, dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 5 – 7 persen pada tahun 2017. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014. Perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 dapat dilihat dari perkembangan terhadap beberapa indikator ekonomi makro diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, laju inflasi dan pendapatan regional perkapita masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. a.

Struktur PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nilai PDRB merupakan indikator terpenting untuk mengetahui kondisi ekonomi

suatu Daerah, begitu halnya untuk Kabupaten Aceh Jaya. Nilai PDRB suatu Daerah menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang mampu dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di Daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum dibagi ke dalam nilai atas dasar harga berlaku dan nilai atas dasar harga konstan (harga konstan tahun 2000). Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut: Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

35

1)

PDRB atas dasar harga berlaku PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan

referensi harga pada tahun tertentu yang berguna untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu Daerah. Untuk Kabupaten Aceh Jaya struktur dan perkembangan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel berikut ini :


36

Tabel 3.1 Perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB ADHB berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 s/d 2013 PERTUMBUHAN PDRB ADHB (%)

PDRB ADHB

SEKTOR EKONOMI 2011

2012*

2013**

333.766,96

361.988,35

397.087,41

5.158,01

5.588,65

6.231,53

52.950,10

54.257,29

55.933,71

1

PERTANIAN

2

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

3

INDUSTRI PENGOLAHAN

4

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

5.144,94

5.765,23

6.588,54

5

KONSTRUKSI/BANGUNAN

82.575,81

87.247,51

94.227,31

6 7 8 9

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, REAL ESTAT, & JS. PRSH.

88.815,76

94.843,45

101.114,23

115.040,58

123.335,76

134.402,74

24.806,36

27.788,51

31.572,59

JASA-JASA

360.630,94

402.384,64

445.059,60

1.068.899,45

1.163.199,40

1.272.217,67

PDRB TANPA MIGAS

2011

2012

KONTRIBUSI SEKTOR THDP PDRB ADHB (%)

2013**

8,5

8,8

-

8,3

10,3

-

2,5

3,0

-

12,1

12,5

-

5,7

7,4

-

6,8

6,2

-

7,2

8,2

-

12,0

12,0

-

11,6

9,6

-

8,29

8,67

-

*) Angka Sementara **) Angka sangat sementara Sumber : PDRB dan Profil Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014, data diolah.


37

2011

2012*

2013**

31,23

31,12

31,21

0,48

0,48

0,49

4,95

4,66

4.40

0,48

0,50

0,52

7,73

7,50

7,41

8,31

8,15

7,95

10,76

10,60

10,56

2,32

2,39

2,48

33,74

34,59

34,98

100.00

100.00

100.00

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana struktur ekonomi Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013, sektor jasa menjadi sektor paling dominan yang mempengaruhi penguatan struktur ekonomi Kabupaten Aceh Jaya. Dimana sektor jasa menyumbang sebesar Rp. 445.059,60 juta rupiah atau sebesar 34,98 persen dari total nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2012, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,39 basis point. Kemudian diikuti oleh sektor pertanian yang menyumbang sebesar 31,21 persen dari total nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya atau sebesar Rp. 397.087,41 juta rupiah, meningkat sebesar 0,10 point dari tahun 2012 yang mampu menyumbang sebesar 31,12 persen. Sementara sektor yang paling rendah menyumbang nilai PDRB ADHB pada tahun 2011 adalah sektor pertambangan dan penggalian yang hanya menyumbang 0,49 persen terhadap total nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013, meningkat sebesar 0,01 basis point dari tahun 2012, yakni sebesar Rp. 6.231,53 rupiah. Sedangkan sektor-sektor lainnya juga turut memberikan andil terhadap nilai dan perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013, yakni : -

Sektor pengangkutan dan komunikasi masih berada di urutan ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap total nilai PDRB ADHB pada tahun 2013, yakni menyumbang senilai Rp. 134.402,74 juta rupiah atau sebesar 10,56 persen .

-

Sektor perdagangan, hotel dan restoran, menyumbang senilai Rp. 101.114,23 juta rupiah atau sebesar 7,95 persen.

-

Sektor konstruksi/bangunan; sektor ini yang diharapkan mampu mendongkrak nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya akibat adanya kegiatan pembangunan infrastruktur terutama yang dibiayai oleh dana Pemerintah, ternyata hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 7,41 persen, bahkan turun sebesar 0,09 basis point dari tahun 2012, yakni menyumbang senilai Rp.94.227,31 juta rupiah;

-

Sektor industri pengolahan menyumbang senilai Rp. 55.933,71 juta rupiah atau sebesar 4,40 persen dari total nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013;

-

Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan mampu memberikan kontribusi sebesar 2,48 persen dari nilai PRDB ADHB atau senilai Rp. 31.572,59 juta rupiah;

-

Sementara sektor listrik, gas dan air bersih, hanya mampu menyumbang sebesar 0,52 persen atau sebesar Rp. 6.588,54 juta rupiah, meningkat sebesar 0,02 basis point dari tahun 2012. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

38

Sementara dari sisi pertumbuhan, secara keseluruhan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 menunjukkan trend positif, yakni mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya senilai Rp. 1.163.199,40 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.272.217,67 juta rupiah pada tahun 2013 atau tumbuh sebesar 8,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Aceh Jaya mengalami penguatan baik dari sisi jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan maupun penguatan nilai terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Sektor ekonomi pembentuk PDRB ADHB yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor listrik, gas dan air bersih, yakni tumbuh sebesar 12,5 persen dari tahun 2012 sebesar Rp. 5.765,23 juta rupiah menjadi Rp. 6.588,54 juta rupiah pada tahun 2013. Sedangkan yang paling rendah mengalami pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan yang hanya tumbuh sebesar 3,00 persen atau senilai Rp. 55.933,71 juta rupiah. Sementara itu, berdasarkan series data pertumbuhan PDRB serta didukung oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang mengarahkan sebagian besar APBK untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan penanggulangan kemiskinan terutama peningkatan usaha sektor riil dibidang pertanian, maka diperkirakan struktur ekonomi Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015 akan mengalami penguatan ditandai dengan perkiraan penguatan nilai PDRB ADHB. Selain itu, fokus pemerintah dalam hal mengembangkan sektor pertanian juga akan menjadi suatu pendukung dalam hal pencapaian target PDRB. Sebagai lintas akses Pantai Barat – Selatan, keberadaan Kabupaten Aceh Jaya sangat strategis untuk memasarkan berbagai komoditi pertanian ke berbagai Daerah, sehingga diharapkan akan mampu mendongkrak nilai hasil produksi masyarakat. 2)

PDRB atas dasar harga konstan (Tahun 2000) PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) adalah nilai tambah barang dan jasa

yang dihasilkan dan dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu. Adapun tahun dasar yang ditetapkan adalah tahun 2000, mengingat kondisi perekonomian Nasional pada tahun tersebut lebih baik dan lebih stabil. PDRB ADHK merupakan cerminan kenaikan PDRB secara riil, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap

sektor

dari

tahun

ke

tahun

berdasarkan

tahun


dasar.

39

Tabel 3.2 Kondisi dan laju pertumbuhan PDRB ADHK (Tahun 2000) berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 s/d 2013

SEKTOR EKONOMI 1

PERTANIAN

2

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

3

INDUSTRI PENGOLAHAN

4

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

5

KONSTRUKSI/BANGUNAN

6 7 8 9

PERTUMBUHAN PDRB ADHK (%)

PDRB ADHK

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, REAL ESTAT, & JS. PRSH. JASA-JASA PDRB TANPA MIGAS

2011

2012*

2013**

119.602,31

124.614,02

130.190,91

2.313,59

2.492,65

2.677,60

24.121,22

24.464,21

1.140,25

2011

KONTRIBUSI SEKTOR THDP PDRB ADHK (%)

2012*

2013**

2011

2012*

2013**

4,2

4,5

41,5

41,5

41,6

-

7,7

7,4

0,8

0,8

0,9

24.766,08

-

1,4

1,2

8,4

8,2

7,9

1.245,60

1.380,38

-

9,2

10,8

0,4

0,4

0,4

19.597,25

20.168,27

20.817,69

-

2,9

3,2

6,8

6,7

6,7

34.686,74

35.736,84

36.921,31

-

3,0

3,3

12,0

11,9

11,8

24.338,40

25.134,41

25.817,83

-

3,3

2,7

8,4

8,4

8,3

4.764,45

5.029,88

5.304,21

-

5,6

5,5

1,7

1,7

1,7

57.506,53

61.147,19

65.023,31

-

6,3

6,3

20,0

20,4

20,8

263,645.59

275,711.50

286,329.18

100.00

100.00

100.00

-

4.9

*) Angka Sementara **) Angka sangat sementara

Sumber : PDRB dan Profil Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014, data diolah..


40

5,0

Berbeda dengan PDRB ADHB, sektor yang paling dominan berperan dalam pembentukan nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 adalah sektor pertanian, dimana sektor ini mampu menyumbang sebesar 41,6 persen dari keseluruhan nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya atau senilai Rp. 130.190,91 juta rupiah. Nilai ini mengalami pertumbuhan dari tahun 2012 sejumlah Rp 5.576,89 juta rupiah atau tumbuh sebesar 4,5 persen. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2013 bergerak positif sebesar 0,3

point dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi hasil pertanian di

Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan secara riil, dan tentunya juga berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian baru diikuti oleh sektor jasa-jasa yang menyumbang senilai 65.023,31 juta rupiah atau sebesar 20,8 persen memberikan kontribusi terhadap PDRB Aceh Jaya. Sedangkan sektor yang paling rendah kontribusinya dalam pembentukan PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor ini hanya mampu menyumbang senilai Rp. 1.380,38 juta rupiah atau sebesar 0,4 persen dari keseluruhan nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih memang belum memegang peranan yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Secara keseluruhan nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 5,0

persen dari sebelumnya senilai Rp. 275.711,50

juta rupiah menjadi Rp. 286.329,18. Hanya saja jika dilihat dari series data, laju pertumbuhan tersebut meningkat sebesar 0,1 basis point dari pertumbuhan pada tahun 2012 yang mencapai 4,9 persen. Sektor ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya trend negatif pada laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2013 adalah sektor industri pengolahan yang laju pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 0,3 point dari laju pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Besaran daya tumbuh yang diturunkan dari perubahan nilai PDRB Harga Konstan pada 2 (dua) titik waktu akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, karena indikator ini dapat memberikan implikasi pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

41

kinerja perekonomian makro. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari laju/lambatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Apabila series data laju pertumbuhan

dari

tahun

ke

tahun

menunjukkan

adanya

percepatan,

berarti

pembangunan perekonomian mengalami peningkatan. Merujuk kepada laju pertumbuhan PDRB ADHK pada tahun 2013, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 mencapai 5 persen. Angka tersebut memang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni meningkat sebesar 0,1 persen dari laju pertumbuhan pada tahun 2012. Namun demikian, ditengah kondisi perekonomian global dan Nasional yang mengalami sedikit pasang surut, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya masih cenderung stabil. Meski pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya mengalami sedikit perlambatan, namun pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya diperkirakan akan bergerak naik atau meningkat meski tidak terlalu signifikan. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah baik ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang mengarahkan berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan usaha sektor riil masyarakat. Pemerintah pusat melalui dana DAK yang ditransfer langsung ke kas Daerah dalam juknis pemanfaatannya selain untuk pendidikan juga diarahkan dalam upaya menggerakkan sektor pertanian/perkebunan/perikanan yang merupakan sektor riil ekonomi masyarakat. Selain itu, dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan juga lebih banyak difokuskan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis sektor riil. Sementara Pemerintah Aceh melalui dana otsus dan TDBH migas

juga

akan

memberikan

andil

yang

besar

dalam

mendongkrak

usaha

pertanian/perkebunan/perikanan masyarakat melalui program-program dan kegiatan yang mengarahkan kepada upaya peningkatan usaha sektor riil di bidang pertanian, seperti pembukaan lahan perkebunan, pembukaan tambak, pemberian bantuan bibit baik pertanian/perkebunan dan juga perikanan, dan lain sebagainya. Begitu halnya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mengalokasikan APBK tahun 2014 lebih difokuskan dalam membantu masyarakat meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian/perkebunan/perikanan.

Kebijakan-kebijakan

tersebut

diharapkan

akan

berdampak terhadap peningkatan nilai produksi sektor riil di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015, sehingga berimplikasi terhadap meningkatnya nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya. Meskipun demikian, sektor ekonomi lainnya juga akan turut memberikan andil dalam penguatan PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015. Sektor jasa Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

42

terutama jasa Pemerintahan umum diprediksi masih akan memberikan dampak kuat terhadap penguatan nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015. Berdasarkan analisis terhadap berbagai kondisi makro dan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015 diperkirakan akan mengalami penguatan sebesar 0,25 basis point, atau diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,1 persen dari tahun tahun 2013 yakni mencapai Rp. 300.932,00 juta rupiah. Pada tahun 2014 b.

Tingkat Kemiskinan Percepatan

pertumbuhan

ekonomi

tanpa

dibarengi

dengan

pemerataan

kesejahteraan (pengentasan tingkat kemiskinan) juga akan menjadi polemic tersendiri bagi pembangunan suatu Daerah. Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten juga harus mempertimbangkan kondisi tingkat kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat diarahkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara menentukan target penurunan angka kemiskinan pada tahun perencanaan. Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 – 2013 Tahun

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin

2009

81,054

19,169

23.65

2010

76,782

15,600

20.32

2011

78.540

17,408

19.53

2012

82.172

15.200

18.50

2013

85.908

14.600

17.53

*

) Angka Sementara Sumber : Aceh Info dan BPS Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013, data diolah.


43

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan trend positif, mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan terutama dalam upaya penurunan angka kemiskinan dianggap berhasil dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Secara regional, posisi Kabupaten Aceh Jaya di Provinsi Aceh dalam upaya penurunan angka kemiskinan hingga tahun 2013 berada di urutan ke-16. Posisi tersebut merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengingat Kabupaten ini merupakan wilayah yang paling parah mengalami keterpurukan akibat bencana alam gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 lalu, yang tentunya memberikan

dampak

yang

cukup

signifikan

terhadap

kondisi

sosial-ekonomi

masyarakatnya. Selain itu persentase angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 sebesar 17,53 persen juga masih dibawah angka rata-rata Provinsi Aceh yang mencapai 17,72 persen. Sementara untuk tahun 2014 belum dapat digambarkan karena tidak tersedianya data mengenai persentase angka kemiskinan rata-rata Provinsi Aceh dan juga Kabupaten/Kota lainnya di Aceh. Sedangkan untuk tahun 2014, persentase angka kemiskinan diperkirakan masih akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mengupayakan program penanggulangan kemiskinan diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 12 April 2011. Beranjak dari kebijakan tersebut maka berbagai program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2012 mendapatkan porsi pembiayaan yang lebih tinggi dalam APBK Aceh Jaya tahun 2012. Sehingga diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun 2016 diprediksi mampu turun menjadi 18,52 persen. c.

Tingkat Pengangguran Penyediaan lapangan perkerjaan atau pengentasan pengangguran juga menjadi

suatu tanggung jawab besar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Karena tingkat pengangguran akan memberikan implikasi secara langsung terhadap tingkat kemiskinan serta membawa dampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

44

tingkat pengangguran juga menjadi salah satu indikator terpenting dalam mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15-64 tahun) yang sedang mencari perkerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran secara umum diklasifikasikan kedalam 5 (lima) bentuk berikut ini : 1) Pengangguran terbuka; baik secara suka rela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekejaan); 2) Setengah menganggur (underemployment); yaitu mereka yang berkerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka kerjakan; 3) Tampaknya bekerja tetapi tidak berkerja secara penuh; yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, termasuk disini adalah : a) Pengangguran tidak kentara (disguised unemployment), misalnya para petani yang bekerja diladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh. b) Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment), misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya. c) Pensiun lebih awal. 4) Tenaga kerja yang lemah (impired); yaitu mereka yang mampu bekerja untuk full time tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit; 5) Tenaga kerja yang tidak produktif; yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara

produktif

tetapi

karena

sumberdaya-sumberdaya

penolong

kurang

memadai sehingga mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik. Untuk Kabupaten Aceh Jaya, pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,78 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,39 persen

(Sumber: Aceh Info Tahun 2011). Sementara untuk tahun 2011 belum tersedia data yang valid mengenai angka TPT di Kabupaten Aceh Jaya. Namun diprediksi tidak jauh berbeda dengan angka pada tahun 2010. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2010 sebesar 66,49 persen, naik sebesar 0,85 basis point dari tahun 2009.


45

d.

Laju Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga - harga secara umum dan terus menerus. Inflasi ini

akan menggambarkan besarnya perubahan harga barang - barang dan jasa yang beredar di pasaran. Inflasi merupakan hasil perbandingan indek harga akibat dari kenaikan harga. Besarnya inflasi dapat digambarkan dengan perkembangan PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) tiap tahun dan IHK. Terkait dengan inflasi konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung inflasi dengan mempergunakan IHK. Adapun yang dimaksud dengan IHK adalah besarnya biaya paket barang-barang dan jasa yang menunjukkan konsumsi masyara-kat perkotaan. Angka ini merupakan hasil survey pemantauan harga-harga komoditas barang-barang yang ada di masyarakat setiap minggu. Sedangkan untuk mengetahui inflasi produsen maka dipergunakan perbandingan antara indeks implisit yang terjadi akibat dari perhitungan PDRB dengan tahun sebelumnya. Keberadaan nilai inflasi ini sangat berkaitan dan berpengaruh terhadap nilai PDRB Kabupaten Aceh Jaya pada tahun berkenaan. Selain itu juga akan berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Penurunan tingkat inflasi pada tahun 2013 oleh secara umum tidak terlepas dengan kondisi perekonomian secara Nasional dan global yang menunjukkan adanya peningkatan. Kebijakan moneter dan fiskal ditingkat Nasional juga berdampak terhadap menurunnya tingkat inflasi di Aceh, dimana meningkatnya nilai tukar rupiah serta penurunan suku bunga BI membawa pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya angka inflasi di Aceh. Selain itu, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengarahkan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan sektor riil membawa dampak yang cukup besar terhadap peningkatan nilai PDRB Aceh dan juga Kabupaten/Kota di Aceh. Sehingga upaya peningkatan PDRB perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan cara mengarahkan sebagian besar APBA dan APBK untuk program dan kegiatan yang mampu mendongkrak nilai PDRB pada tahun-tahun selanjutnya. Hal ini juga harus diikuti dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.


46

e.

Pendapatan Regional Perkapita Pendapatan regional per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk

di suatu Daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan regional suatu suatu Daerah dengan jumlah penduduk Daerah tersebut. Pendapatan regional perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan regional per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah Daerah,

semakin besar pendapatan regional per kapitanya berarti semakin makmur

Daerah tersebut. Meskipun demikian, besaran pendapatan regional perkapita belum menjamin meratanya distribusi pendapatan antar penduduk di Daerah tesebut. Pendapatan regional perkapita penduduk Kabupaten Aceh Jaya selama beberapa tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan dukungan Pemerintah Aceh dan juga Nasional telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perkembangan pendapatan regional perkapita penduduk Kabupaten Aceh Jaya, baik dari sisi atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (tahun 2000), tidak terlepas dari peningkatan nilai PDRB Kabupaten Aceh Jaya selama periode tersebut. Berikut ini disajikan kondisi pendapatan regional perkapita penduduk Kabupaten Aceh Jaya periode 2013 serta rencana tahun 2015. Tabel. 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 dan Rencana Tahun 2015

No.

Uraian PDRB ADHK Perkapita PDRB ADHB Perkapita

1. 2. *

Realisasi tahun 2013*

Proyeksi tahun 2014

Rencana tahun 2015

3.642.260,67

3.766.837,00

3.876.028,00

14.809.070,98

14.967.987,81

15.234.765,98

) Angka Sementara ) Angka Perkiraan Sumber : BPS Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014, data diolah.

**

Pendapatan regional perkapita penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (tahun 2000). Adapun proyeksi PDRB ADHK Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

47

Perkapita tahun 2014 sebesar 3.766.837,00 Juta Rupiah dan direncanakan pada tahun 2015 sebesar 3.876.028,00 Juta Rupiah. Proyeksi PDRB ADHB Perkapita tahun 2014 yakni sebesar 14.967.987,81 Juta Rupiah dan untuk tahun 2015 direncanakan sebesar 15.234.765,98 Juta Rupiah. Perkiraan pendapatan regional perkapita pada tahun 2015 tersebut didapat berdasarkan analisis terhadap data historis pendapatan regional perkapita penduduk Kabupaten Aceh Jaya tahun-tahun sebelumnya. Analisis tersebut menggunakan

pendekatan

trend

statistik

dengan

metode

eksponensial,

serta

dihubungkan dengan target pendapatan regional perkapita pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.923.175,45 sebagaimana tertuang dalam paradigma pembangunan ekonomi Gerbang

Raja Tahun 2012 – 2017. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Melihat perkembangan perekonomian makro Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi perekonomian tahun 2015 maka tantangan dan prospek perekonomian yang dihadapi pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.

Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015 Pada tahun - tahun mendatang, diperkirakan perekonomian Kabupaten Aceh

Jaya masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah : 1)

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor riil, yang bertumpu pada peran sektor pertanian, perkebunan dan kelautan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan nilai PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita, dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

2)

Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun Daerah.


48

Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan Pemerintah Daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di Daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. 3)

Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.

4)

Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

5)

Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Aceh Jaya, di samping menciptakan lapangan kerja.

6)

Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Aceh Jaya.

7)

Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Aceh Jaya sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.

8)

Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi Daerah dengan melalui kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Kondisi ekonomi global selain berpengaruh terhadap ekonomi Nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Jaya. Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2013 dan perkiraan 2014 serta tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

49

a)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 menurut harga konstan diperkirakan masih akan mengalami peningkatan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,25 persen;

b) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 1.415.261,91 juta. c)

PDRB Harga Konstan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 310.438,10 juta.

d) Pendapatan Regional Perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 3.388.395,85. e)

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 13.967.685,11.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka dalam pengelolaan keuangan Daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Arah kebijakan keuangan Kabupaten Aceh Jaya merupakan langkah-langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan penerimaan/pendapatan Daerah untuk

membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, dalam upaya pencapaian arah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. 3.2.1 Proyeksi Keuangan Kabupaten Aceh Jaya dan Kerangka Pendanaan Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 secara umum diestimasikan mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2013, terutama


50

dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan masih sama dengan tahun berjalan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah pada tahun 2015 yang diproyeksikan menurun sedikit. Hal ini untuk menjaga kestabilan keadaan keuangan Kabupaten Aceh Jaya. Meskipun untuk tahun 2010 – 2012, secara realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Jaya cenderung mengalami peningkatan. Tetapi peningkatan tersebut hanya terjadi pada pos pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan, sementara dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan ukuran kemandirian suatu Daerah, justru mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan. Sehingga untuk tahun 2015, untuk menghindari terjadinya defisit terbuka maka keuangan Kabupaten Aceh Jaya tidak diproyeksikan melebihi angka perencanaan pada tahun 2014. Karena sebagian besar keuangan Kabupaten Aceh Jaya hingga saat ini masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara besaran dana transfer/dana perimbangan tersebut untuk tahun 2015 belum bisa diproyeksikan melebihi angka tahun 2014. Berikut dapat dilihat kondisi pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Jaya serta proyeksi pendapatan tahun 2015 :


51

Tabel. 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 s/d 2015 Kondisi Pendapatan No

A. 1. 2. 3.

Komponen Pendapatan

4,

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah

B. 1. 2. 3.

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

C.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Bagi Hasil Pajak Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus Bantuan Keuangan Dari Propinsi Pendapatan Hibah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2014

1. 2. 3. 4. 5.

JUMLAH

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Rencana Tahun 2015

16.185,0 4.617,5 2.137,5

17.697,0 3.068,5 4.828,1

33.430,2 3.102,5 10.902,2

21.697,6 3.347,5 4.485,8

2.800,0 6.630,01

3.000,0 6.801,0

4.085,2 12.505,2

4.500,0 9.364,2

361.718,9 28.061,6 303.438,6 30.218,6

422.512,7 27.271,2 341.773.4 53.468,1

457.767,3 20.653,1 382.101,1 55.013,0

492.295,3 20.610,4 400.638,5 71.195,9

26.567,1 9.213,1

24.826,1 10.155,2

185.655,2 13.641,3

169.670,9 11.245,0

17.354,0

14.320,8

19.269,4

0,0 20.000,0

0,0 350,0

152.744,4 0,0

158.425,9 34.452,7

424.471,1

465.036,5

676.852,8

717.881,6

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah menurut PP No. 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya..


52

Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan milik Kabupaten dan Hasil Penyertaan Modal Kabupaten, zakat dan lain-lain pendapatan hasil asli Kabupaten yang sah. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas: 1. Dana bagi hasil pajak, yaitu bagian dari : (a) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen); (b) penerimaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen); dan (c) Penerimaan pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21) sebesar 20 % (dua puluh persen). 2. Dana bagi hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu: (a) bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen); (b) bagian dari perikanan sebesar 80 % (delapan puluh persen); (c) bagian dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen); (d) bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan puluh persen); (e) bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); (f) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen). 3. Dana Alokasi Umum (DAU). 4. Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejak tahun 2008, selain dari dana perimbangan, pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Aceh Jaya juga didanai dengan tambahan dana bagi hasil (TDBH) minyak dan gas bumi, sebagai bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu bagian dari: 1). Pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); 2). Pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen), yang digunakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan dan paling banyak 80% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang disepakati bersama tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Selain TDBH Migas, Pemerintah Aceh juga mendapat Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam UUPA. Dana Otonomi Khusus ini ditujukan untuk membiayai kegiatan

pembangunan

pemberdayaan

ekonomi

seperti

pembangunan

rakyat,

pengentasan

dan

pemeliharaan

kemiskinan,

perbaikan

infrastruktur, pendidikan,


53

kehidupan sosial, dan kesehatan selain dari pada itu berdasarkan Qanun Pemerintah Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, dana otonomi khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka Keistimewaan Aceh. Dana Otonomi Khusus ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun ke enam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) dari Plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Dana Otonomi Khusus ini dikelola oleh Pemerintah Aceh. Mulai tahun 2015 Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas tersebut direncanakan akan ditransfer ke kas Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh. Adapun arah kebijakan pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Mengupayakan pencapaian target penerimaan pendapatan Daerah terutama dengan peningkatan dana perimbangan yang merupakan bagian utama/terbesar dari pendapatan Daerah, serta pengamanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perhitungan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Secara bertahap mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan pada APBK, dalam pengertian harus diupakan sumber-sumber pendanaan lain selain APBK yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan. 3. Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

pendanaan

pembangunan, yang juga bertujuan mengurangi ketergantungan APBK, dengan konsep pembangunan partisipatif dimana diharapkan bahwa akan terjadi peningkatan program/kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya maupun kerjasama Pemerintah Daerah, dunia usaha dengan masyarakat dan/atau partisipasi dunia usaha dalam melaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam bentuk hibah pembangunan, investasi maupun kerjasama investasi. 4. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh

karena

itu

Pemerintah

Kabupaten

Aceh

Jaya

perlu


segera

54

mempersiapkan Peraturan Daerah (Qanun) tentang pemungutan pajak yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi belum tersedianya legalitas peraturan Daerah tentang pemungutan pajak, seperti pajak reklame, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan lain-lain yang memungkinkan. Dalam upaya mencapai pengelolaan anggaran pendapatan yang lebih baik dan optimal, maka perlu ditetapkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan tersebut berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya peningkatan pendapatan dan retribusi secara terencana, tertib dan terus menerus tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Hal yang berpotensi untuk dilaksanakan adalah dikembangkannya bentuk-bentuk penerimaan di luar penerimaan konvensional, seperti pengembangan investasi dan kerjasama investasi Daerah dengan tetap berorientasi pada pemberdayaan/peningkatan kualitas kultur berusaha masyarakat, optimalisasi sumber daya Daerah serta tanggap terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam. Pendapatan Kabupaten Aceh Jaya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBK merupakan elemen yang cukup penting peranannya dalam mendukung peyelenggaraan Pemerintah dan pemberian pelayanan kepada publik. Walaupun perbandingannya dengan sumber pendapatan lain masih sangat rendah, tetapi pada PAD merupakan indikator kemandirian suatu Kabupaten serta indikator kemajuan ekonomi secara keseluruhan dan seharusnya bila dikaitkan dengan pembiayaan Kabupaten Aceh Jaya secara keseluruhan, maka pendapatan yang berasal dari PAD merupakan alternatif utama dalam mendukung program kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik dengan didukung oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk Dana Otonomi Khusus dan Bagi Hasil Migas, Pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus, perimbangan, dana bagi hasil serta pihak-pihak donor yang tetap konsen dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Aceh Jaya. Sementara perencanaan pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Jaya untuk tahun 2013 dilakukan melalui perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, meliputi :


55

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk penganggaran pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a)

Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

b) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang peraturan Daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan. c)

Kebijakan penganggaran pendapapatan Daerah tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

d) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi Daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi Daerah). e)

Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan BLUD dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

f)

Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBK pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.


56

2. Dana Perimbangan. Sebelum adanya penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, maka proyeksi pendapatan dari pos Dana Perimbangan Pemerintah Daerah menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015. Untuk penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 akan ditampung di dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a)

Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah termasuk dana

penyesuaian

dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan Daerah yang sah. b) Dana bagi hasil pajak dari Provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan lainlain pendapatan Daerah yang sah. Untuk mencapai sasaran dan target pendapatan seperti yang direncanakan maka upaya-upaya yang perlu dilaksanakan adalah : 1. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan Daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara : a) Pemberdayaan segenap aparatur, dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja guna dapat meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja guna dapat meningkatkan kinerja; b) Meningkatkan tertib administrasi pemungutan, pencatatan, pelaporan dan sistem informasi PAD sehingga hasil yang didapatkan akan lebih optimal. c) Memperluas jangkauan pelayanan, dengan membuka tempat-tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat di seluruh Kabupaten sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Aceh: d) Meningkatkan sistem pelayanan yang jelas, mudah, terjangkau dan bersahabat sehingga masyarakat dapat mengakses dan membayar kewajiban mereka menyangkut penerimaan Daerah dengan mudah, termasuk penggunaan teknologi informasi. e) Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain yang sah.


57

f) Mempercepat penetapan qanun yang mengatur tentang berbagai sumber pendapatan Daerah yang belum ada pengaturannya. 2. Menjajaki sumber pendapatan baru dengan konsep peningkatan investasi dan kerjasama investasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber daya Daerah. 3. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan pendapatan Daerah. 4. Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga. 5. Melaksanakan koordinasi yang intensif dan efektif dengan Pemerintah Atasan (Pemerintah Aceh dan Pusat) dalam memberikan gambaran yang jelas dan berimbang tentang kebutuhan pendanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini bertujuan disamping untuk didapatkannya bagian perimbangan dan bagi hasil yang riil dalam APBK, juga untuk mengurangi beban pendanaan dalam APBK dengan didanainya sebagian program/kegiatan pembangunan oleh APBN, APBA dan sumber lainnya. 6. Melaksanakan kerjasama yang intent dan efektif dengan BKRA, dan lembaga donor yang bertujuan mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan bagi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya sehingga penerimaan APBK dapat digunakan untuk pendanaan yang telah direncanakan sebelumnya disamping untuk menghidari terjadinya overlapping pendanaan. 7. Melaksanakan reformasi pelayanan investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian Nasional dalam rangka penciptaan perekonomian Daerah yang terbuka tanpa hambatan.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja Daerah tahun anggaran 2015 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah tahun 2015 akan dipergunakan

untuk

mendanai

pelaksanaan

urusan

Pemerintah

yang

menjadi

kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan


58

perencanaan belanja Daerah yang direncanakan dalam APBK Tahun anggaran 2015 sebagai berikut : 1.

Mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mencapai tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam RPJMK 2013-2017.

2.

Mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya yang diukur dengan peningkatan nilai produksi barang dan jasa hingga mencapai sebagaimana yang ditargetkan. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya dapat tercapai.

3.

Mendukung peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) bidang pendidikan, serta menurunnya angka kematian ibu dan bayi.

4.

Mendukung peningkatan dan pengembangan infrastruktur terutama untuk kawasan tertinggal/pedalaman dalam upaya menyokong program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

5.

Mendorong pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel melalui publikasi dan pertanggung jawaban anggaran setiap SKPK, baik menyangkut proses, keluaran dan hasil sesuai dengan target kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja Daerah terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. 1.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja : a.

Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b.

Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pemenuhan pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

khususnya

pengalokasian anggaran


59

dalam

APBK beberapa tahun ini, Kabupaten Aceh Jaya tidak melakukan

pinjaman, sehingga tidak ada pembayaran bunga pinjaman yang dialokasikan dalam kebijakan belanja bunga pada tahun 2015. c.

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik Desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015 tidak menganggarkan belanja subsidi.

d.

Belanja Hibah; adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat

dan organisasi

kemasyarakatan, yang

secara

spesifik

telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah

Daerah.

diperuntukkan

Untuk kepada

tahun

2015,

belanja

perusahaan

hibah

direncanakan

Daerah/BUMD/BUMN;

Badan/Lembaga/Organisasi; dan kepada kelompok masyarakat/perorangan. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan Daerah serta kemampuan keuangan Daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas Pemerintahan Daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. e.

Belanja Bantuan Sosial; adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja ini digunakan

dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk tahun 2015, belanja bantuan sosial ini rencananya dialokasikan untuk bantuan sosial organisasi kemasyarkatan, bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, dan bantuan sosial kepada anggota masyarakat. f.

Belanja Bagi Hasil; digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu

kepada

Pemerintah

Daerah

lainnya

yang

disesuaikan

dengan


60

kemampuan belanja Daerah yang dimiliki. Namun pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja ini. g.

Belanja Bantuan Keuangan; digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/gampong yang diberikan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan.Bantuan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa/gampong penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah

Daerah

kepada

percepatan

atau

akselerasi

Pemerintah

Desa/gampong

pembangunan

di

diarahkan

untuk

Desa/gampong

yang

pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten pemberi bantuan.

Pemerintah

Kabupaten

Aceh

Jaya

pada

tahun

2015

masih

merencanakan pengalokasian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diperuntukkan kepada Pemerintahan Desa/gampong dan Pemerintahan mukim. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/gampong diintegrasikan dalam bentuk Dana ADG (Alokasi Dana Gampong) kepada seluruh gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya, dengan kebijakan : -

Meningkatkan jumlah alokasi dana gampong untuk peningkatan partisipasi masyarakat gampong dalam pembangunan.

-

Belanja Bantuan Keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun

2013

dialokasikan

untuk

membangkitkan

kegotongroyongan

masyarakat dalam bentuk dana penunjang kegiatan pembangunan dan Pemerintahan gampong disamping untuk tujuan efisiensi anggaran. -

Penentuan alokasi dana untuk tiap gampong mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya.

-

Belanja Bantuan Keuangan dalam bentuk ADG tersebut dianggarkan pada belanja SKPKD yang di Kabupaten Aceh Jaya berada dibawah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Jaya.

-

Untuk pencaian dana tersebut, PPKD dan SKPK terkait lainnya menyusun petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya.

h.

Belanja Tidak Terduga; merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

61

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. 2.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja : a.

Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

b.

Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

c.

Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan. Secara

keseluruhan

belanja

langsung

yang

dianggarkan

kepada

SKPK

dialokasikan untuk mendukung arah dan fokus pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Aceh Jaya serta peningkatan ketahanan pangan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Sementara dari sisi pengalokasian pagu belanja langsung kepada SKPK-SKPK dilakukan secara proporsional sesuai dengan urgensi program dan kegiatan dalam upaya mencapai fokus pembangunan yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPK. Selain itu, pada tahun 2015 pengalokasian belanja untuk program dan kegiatan pada SKPK-SKPK diarahkan kepada program dan Desa/gampong yang potensial dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian belanja Daerah Kabupaten Aceh Jaya diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan klasifikasi


62

belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan yang sekarang ini ada di Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari :  Tujuh (7) Sekretariat yaitu :  Sekeretariat Daerah;  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK);  Sekretariat KORPRI;  Sekretariat MPU;  Sekretariat Baitul Mal;  Sekretariat MAA;  Sekretariat MPD.  Dua belas (12) Dinas yaitu :  Dinas Syariat Islam;  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;  Dinas Kesehatan;  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;  Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata;  Dinas Pekerjaan Umum;  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;  Dinas Pertanian dan Peternakan;  Dinas Kehutanan dan Perkebunan;  Dinas Kelautan dan Perikanan;  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.  Satu (1) Inspektorat yaitu :  Inspektorat  Empat (4) Badan yaitu :  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera;  Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;  Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  Tiga (3) Kantor yaitu :  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;


63

 Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.  Satu (1) Kesatuan yaitu :  Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah  Sembilan (9) Sekretariat Kecamatan yaitu :  Kecamatan Jaya  Kecamatan Indra Jaya  Kecamatan Sampoiniet  Kecamatan Darul Hikmah  Kecamatan Setia Bakti  Kecamatan Krueng Sabee  Kecamatan Panga  Kecamatan Teunom  Kecamatan Pasi Raya Adapun klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari: 1. Klasifikasi berdasarkan urusan Pemerintahan; 2. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara; 3. Klasifikasi

belanja

berdasarkan

urusan

Pemerintahan

diklasifikasikan

menurut

kewenangan Pemerintahan Kabupaten. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: 1) pelayanan umum; 2) ketertiban dan keamanan; 3) ekonomi; 4) lingkungan hidup; 5) perumahan dan fasilitas umum; 6) kesehatan; 7) pariwisata dan budaya; 8) agama; 9) pendidikan; serta 10) perlindungan sosial; Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


64

Sementara itu, dalam menyusun kebijakan belanja Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa asumsi pokok berikut ini : a.

Perkiraan penerimaan pendapatan diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan pendanaan dalam membiayai belanja Kabupaten Aceh Jaya, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

b.

Kondisi ekonomi makro Nasional dalam posisi stabil dan mengalami peningkatan sehingga penerimaan devisa Nasional mengalami peningkatan dan akan berimplikasi pada meningkatnya dana perimbangan yang akan didapat oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Aceh Jaya.

c.

Untuk mendukung implementasi program dan kegiatan strategis di Kabupaten Aceh Jaya masih akan mendapat dukungan dari APBA baik melalui dana otsus dan TDBH migas maupun APBA murni, serta dukungan dari APBN melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Berdasarkan hal tersebut di atas, perencanaan kebijakan belanja Tahun 2015

dilaksanakan dengan : 1.

Belanja Kabupaten Aceh Jaya untuk tahun 2015 direncanakan melebihi estimasi penerimaan pendapatan Daerah, sehingga rencana belanja Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 akan mengalami defisit. Namun defisit yang direncanakan masih dalam batas kewajaran yakni senilai proyeksi SiLPA tahun anggaran 2013, sehingga diasumsikan masih dapat tertutupi atau bebas dari defisit terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015;

2.

Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Jaya akan dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.

Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10%, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan sama seperti tahun lalu.

4.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

5.

Belanja tidak terduga tetap dialokasikan tetapi tergantung kepada kemampuan keuangan Daerah.

6.

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa/Gampong diasumsikan tetap seperti tahun lalu. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 - Hal

65

7.

Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan dialokaskan kepada semua SKPK. Namun untuk tahun 2015 alokasi belanja lebih diarahkan kepada program dan kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

8.

Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja Daerah secara proporsional akan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja Daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMK Aceh Jaya Tahun 2013 – 2017.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penerimaan pembiayaan mencakup : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum diselesaikan, pelampauan target pendapatan Daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum diselesaikan melalui kas Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik Daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah. d. Penerimaan pinjaman; Termasuk dalam penerimaan pinjaman Daerah adalah penerbitan obligasi Daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenan. e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.


66

Sedangkan Pengeluaran pembiayaan mencakup : a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah; c. Pembayaran pokok utang; dan d. Pemberian pinjaman. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Adapun kebijakan pembiayaan Daerah untuk tahun 2013 adalah : 1.

Untuk penerimaan pembiayaan, pada tahun 2015 diasumsikan terdapat penerimaan pembiayaan Daerah senilai lebih kurang 8 persen dari APBK tahun 2013. Hal ini karena dalam penentuan belanja Daerah pada tahun 2015 diestimasikan terjadinya defisit sehingga membutuhkan adanya penerimaan pembiayaan Daerah.

2.

Begitu juga untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Aceh Jaya juga diasumsikan nihil, artinya tidak ada kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah pada tahun 2015.

3.

Akan tetapi, jika dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal diluar asumsi-asumsi diatas akibat realisasi penerimaan Daerah yang tidak mencapai sebagaimana yang diproyeksikan atau bahkan melampaui, maka akan diambil kebijakan dengan mengupayakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah dari sektor yang paling cepat dan likuid dan akan dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBK tahun 2015.


67

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2015 sebagai

jabaran Tahun pertama pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2012-2017, yang disusun pada masa transisi, tentunya tetap diarahkan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Jaya. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tertuang dalam RPJMK Aceh Jaya Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel. 4.1 Hubungan Visi / Misi dan Tujuan / Sasaran Pembangunan No.

Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

Visi :

“Kabupaten Aceh Jaya yang Maju, Damai, Sejahtera, Agamais yang didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Beriman dan Bertaqwa, serta sandang dan pangan yang kuat melalui Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA)” 1.

2.

Meningkatkan pertahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengembangkan muatan lokal serta penggerak kegiatan investasi.

Memelihara dan meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka perbaikan

a. Mengoptimalkan ketersediaan kebutuhan sandang dan pangan masyarakat. b. Mengoptimalkan sistem budidaya yang baik, pemanfaatan teknologi tepat guna dan manajerial agribisnis serta system pemasaran yang berorientasi agrobisnis.

a. Mendukung upaya Pemerintah Aceh dalam merealisasikan butir-butir kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan GAM

- Meningkatnya kemakmuran masyarakat melalui ketersediaan sandang dan pangan yang kuat. - Tercapainya ketahanan pangan yang kuat melalui sistem budidaya yang baik, pemanfaatan teknologi tepat guna dan manajerial agribisnis serta sistem pemasaran yang berorientasi agrobisnis. - Melakukan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi keuangan dan pembangunan. - Terlaksananya realisasi butirbutir kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan GAM sesuai MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006


68

sarana dan prasarana termasuk Daerah terpencil dan tertinggal untuk mengurangi resiko bencana dan potensi konflik akibat pembangunan yang dijalankan.

sesuai MoU Helsinki. b. Melalui RPJMK Aceh Jaya 2013-2017 dapat mendorong perdamaian dan keberlanjutan program secara lestari. c.

3.

4.

-

Stabilitas sosial masyarakat, keamanan dan ketertiban yang berjalan baik didukung oleh kondisi adat istiadat dan budaya lokal serta kearifan Ulama. d. Mengembangkan pola pikir, karakter dan kultur masyarakat, serta telah baiknya pengelolaan sistem pelayanan sosial dasar.

-

e. Mengoptimalkan ketersediaan kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang didukung oleh peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bersinergi serta peningkatan kondisi sosial kultur masyarakat.

-

f.

-

Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

-

Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya di selenggarakan berdasarkan dukungan partisipatif masyarakat sebagai perencana awal dan berperan dalam pengawasan dan evaluasi sebagai penerima manfaat.

a. Melibatkan masyarakat secara aktif dan menyeluruh dalam pembangunan Aceh Jaya.

-

b. Mengoptimalkan konsep Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA) sebagai mesin partisipatif secara bottom-up yang sistematis.

-

Memberi kesempatan pendidikan, pelayanan akses kesehatan, mendorong kesempatan kerja, peningkatan

a. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat.

-

b. Meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka

-

tentang Pemerintah Aceh. Terlaksananya pola hubungan, pola komunikasi, gaya kepemimpinan dan manajemen dalam pengelolaan situasi konflik yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Tercapainya Stabilitas sosial masyarakat, keamanan dan ketertiban yang berjalan baik didukung oleh kondisi adat istiadat dan budaya lokal serta kearifan Ulama. Berkembangnya pola pikir, karakter dan kultur masyarakat, serta telah baiknya pengelolaan sistem pelayanan sosial dasar dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Tersedianya ketersediaan kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang didukung oleh peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bersinergi serta peningkatan kondisi sosial kultur masyarakat. Terlaksananya pengurangan dampak bencana alam bagi masyarakat terutama didaerah yang rawan bencana. Keterlibatan masyarakat secara aktif dan menyeluruh dalam pembangunan Aceh Jaya. Pelaksanaan Gerakan Pem bangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA) sebagai mesin partisipatif secara bottom-up yang sistematis dapat terlaksana secara optimal. Terlaksananya peningkatan kualitas pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat. Meningkatnya kesehatan ibu dan menurunnya angka


69

pertumbuhan perekonomian.

4.2

kematian anak. c. Mengoptimalkan kehidupan masyarakat yang menjalankan nilai-nilai sesuai Syariat Islam dan peningkatan kapasitas Tarikat, Tauhid, dan Tasawuf yang didukung oleh peran Ulama. d. Meningkatkan upaya perbaikan perekonomian lintas sektor.

kematian anak. - Terlaksananya kehidupan masyarakat yang menjalankan nilai-nilai sesuai Syariat Islam dan peningkatan kapasitas Tarikat, Tauhid, dan Tasawuf yang didukung oleh peran Ulama. - Terlaksananya upaya peningkatan perbaikan perekonomian lintas sektor.

PRIORITAS PEMBANGUNAN Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana

disebutkan diatas, maka ditetapkanlah prioritas program pembangunan yang didasarkan kepada prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya yang ingin diwujudkan selama periode2012-2017.


70

Tabel 4. 2 Penjelasan Prioritas dan Program Pembangunan NO. 1

PRIORITAS PEMBANGUNAN Terwujudnya ketersediaan sandang dan pangan yang kuat

PROGRAM PEMBANGUNAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SKPD

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan / Pertanian; Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Peternakan; Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan; Program Optimalisasi Sumber Daya Lautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan; Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi Perikanan; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program pengembangan Perikanan Tangkap. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;


71

DISTANNAK BP2KP BP2KP; DISTANNAK BP2KP DISTANNAK BP2KP DISTANNAK; DISHUTBUN DISTANNAK DISTANNAK DISTANNAK DISTANNAK DISHUTBUN DISHUTBUN DKP DKP DKP DKP DKP DKP DISPERINDAGKOP DISPERINDAGKOP

2

Mewujudkan Kabupaten Aceh Jaya yang damai

22

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

DISPERINDAGKOP

23 24 25 26 27 28 29

Program Program Program Program Program Program Program

DISPERINDAGKOP DISPERINDAGKOP DISPERINDAGKOP DISPERINDAGKOP DISPERINDAGKOP DISPERINDAGKOP DKP

30 31

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

32

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

33

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1 2 3 4 5 6 7

Terjaminnya Kondisi stabilitas sosial-politik, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat Program Pembinaan Hukum Adat; Program Pembinaan Reusam / Adat Istiadat; Program pendidikan politik masyarakat; Program pemberantasan penyakit masyarakat; Program pengembangan wawasan kebangsaan ; Program pemeliharaan kerukunan umat beragama. Program Kerjasama Bidang Keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

8

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan pengelolaan pasar pengembangan industri kecil dan menengah Penataan Struktur Industri; Peningkatan Budaya Kelautan dan Wisata Maritim Kepada Masyarakat;

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;


72

DKP BAG. PEREKONOMIAN SETDAKAB BAG. PEREKONOMIAN SETDAKAB BAG. PEREKONOMIAN; BAG. KEISTIMEWAAN DAN KESRA

Sek. MAA Sek. MAA KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL; SATPOL PP DAN WH KESBANGPOL; SATPOL PP DAN WH

9 10 11

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; Program pembinaan Syariat Islam dan Kantrantibmas Program penataan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;

12

Program peningkatan kelayakan pengoperasian kenderaan bermotor

13 14 3

Mewujudkan Kabupaten Aceh Jaya yang Maju dan Sejahtera

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Terjaminnya hak-hak sosial dan politik masyarakat Program penataan administrasi kependudukan Program pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa. Peningkatan, pemerataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan olah raga Program Pendidikan anak usia dini; Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; Program Pendidikan Menengah; Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga. Peningkatan, pemerataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Program obat dan pembekalan kesehatan; Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya; Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Peningkatan, pemerataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur daerah, layanan transportasi, serta akses layanan air bersih dan pengelolaan persampahan dan limbah Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan Turap/Talud/Bronjong


SATPOL PP DAN WH SATPOL PP DAN WH BAG. HUKUM DISHUBKOMINFO,BUDPAR

DISDUKCAPIL BAG. HUMAS

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA

DINKES DINKES RSUD RSUD

Dinas PU Dinas PU

73

11 12 13 14 15 16 17

Program pengembangan dan pengendalian jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; Program pengendalian banjir; Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; Program Pengembangan Perumahan; Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Air Tanah Permukaaan;

18 19 20 21 22 23 24

Program Program Program Program Program Program Program

25

Program pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum

DISHUBKOMINFO,BUDPAR

26

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan.


27 28 29 30 31 32

Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan; pembangunan infrastruktur pedesaan; penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; perencanaan tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang peningkatan pelayanan angkutan

Peningkatan kesiapsiagaan, pengurangan, dan penanganan resiko menghadapi bencana alam serta pelestarian sumber daya alam Program Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan Kebencanaan; Program Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Mitigasi Bencana; Program Tanggap Darurat; Program Pemenuhan Standar Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana; Program Rehabilitasi Sarana-sarana Penanggulangan bencana; Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran.


74

Dinas PU Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

PU PU PU PU PU PU

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU BAPPEDA BAPPEDA DISHUBKOMINFO,BUDPAR

BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD KLHKP2K

33 34 35 36 37 38

39

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau dan Lingkungan Hidup; Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan

40 41 42

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Program perlindungan dan jaminan social Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program

54 55

Transmigrasi Lokal; Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; perlindungan anak keluarga berencana Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat; pelayanan Administrasi Perkantoran; peningkatan sarana dan prasarana aparatur; peningkatan disiplin aparatur; Peningkatan kapasitas Kelembagaan; Penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan;

Program peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah Desa / mukim; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;


75

KLHKP2K KLHKP2K DISHUTBUN KLHKP2K DISHUTBUN KLHKP2K

DINSOSNAKERMOBDUK DINSOSNAKERMOBDUK DINSOSNAKERMOBDUK DINSOSNAKERMOBDUK; Sek. BAITUL MAL DINSOSNAKERMOBDUK BPMPKS,PA BPMPKS,PA BPMPKS,PA BPMPKS,PA BPMPKS,PA SEMUA SKPK SEMUA SKPK SEMUA SKPK SEMUA SKPK BPBD BPMPKS,PA INSPEKTORAT; SEMUA SKPK

56

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah / wakil kepala Daerah;

57

Program penataan organisasi Pemerintahan Daerah;

58

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah;

59

Program pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional;

BAPPEDA

60

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; Program peningkatan profesionalisme dan penguatan kapasitas aparatur Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; Program pendidikan kedinasan; Program peningkatan kapasitas sumber Daya aparatur;

BAG. HUKUM; DPKKD; INSPEKTORAT BAG. HUKUM BAG. ORGANISASI SETDAKAB BAG. KEPEGAWAIAN BAG. KEPEGAWAIAN, SEK. DPRK; INSPEKTORAT; KPPT; SEK. KORPRI; BP2KP

61 62 63 64

BAG. TATA PEMERINTAHAN; BAG. HUMAS BAG. ORGANISASI SETDAKAB BAPPEDA

65

Program pembinaan dan pengembangan aparatur;

66

Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS;

67

Program Pengendalian mutu dan kinerja pembangunan Daerah;

68

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah;

SEMUA SKPK

69

Program pengembangan pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah

DPKKD


BAG. TATA PEMERINTAHAN; BAG. KEPEGAWAIAN; SEK. KORPRI

76

BAG. KEPEGAWAIAN; SEK. DPRK BAG. ADM. PEMBANGUNAN

4

Terlaksananya pembangunan daerah melalui Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA)

70 71 72 73 74

Program Program Program Program Program

administrasi kepegawaian; fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah; kerjasama dengan mas media peningkatan kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah;

75

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip Daerah;

76

Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan.

77

Program peningkatan pengurusan perizinan daerah

BAG. KEPEGAWAIAN BAG. HUMAS SEK. DPRK SEK. DPRK BAG. ORGANISASI SETDAKAB BAG. ORGANISASI SETDAKAB BAG. ORGANISASI SETDAKAB KPPT

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan 1

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

2 3

Program peningkatan peran serta kepemudaan; Program perencanaan pembangunan Daerah;

4 5 6

Program perencanaan pembangunan ekonomi; Program perencanaan pembangunan sosial budaya; Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam;

BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA

7

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

BAPPEDA

8 9

DISDIKPORA BAPPEDA, BAG. TATA PEMERINTAHAN; SEMUA SETCAM

Program pengembangan data/informasi Program kerjasama pembangunan; Peningkatan dan pengembangan budaya dan adat istiadat, serta pariwisata daerah


BPMPKS,PA

77

BAPPEDA BAPPEDA

5

Tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa

10

Program Pengembangan nilai budaya

11

Program pengembangan pemasaran pariwisata

DISHUBKOMINFO,BUDPAR; Sek. MAA DISHUBKOMINFO,BUDPAR

12

Program pengembangan kemitraan


13

Program pengembangan destinasi pariwisata


14

Program pengembangan pariwisata


15

Program pengelolaan keragaman budaya


16 17 18

Program pengelolaan kekayaan budaya Program pusaka dan pembinaan khasanah adat Program pemberdayaan putroe phang

1 2 3 4 5 6

Sek. MAA Sek. MAA Sek. MAA

Peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta peningkatan prestasi olah raga daerah Program Pendidikan anak usia dini; Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Manajemen pelayanan pendidikan; Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

7 8 9 10

Program Jaminan Keberlanjutan Pendidikan Program pengembangan TPA, Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balee Seumeubeut

11 12

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


78

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA Sek. MPD DISDIKPORA DISDIKPORA DSI BAG. ORGANISASI SETDAKAB DISDIKPORA DINSOSNAKERMOBDUK

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26

27 28 29 30

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Program upaya kesehatan masyarakat; Program obat dan pembekalan kesehatan; Program pengawasan obat dan makanan; Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; Program perbaikan gizi masyarakat; Program kesehatan jiwa masyarakat; Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Anak Balita; Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja; Peningkatan pelaksanaan dan pengamalan Syariat Islam sebagai falsafah hidup Program pembinaan Syariat Islam

Program Program Program Program

pengembangan Syiar Islam peningkatan kualitas peribadatan Umat Islam pemberdayaan Syariat Islam peningkatan sumber daya dan peran ulama


DINKES DINKES; RSUD DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES RSUD BPMPKS,PA

DSI; BAG. KEISTIMEWAAN DAN KESRA DSI; SEMUA SETCAM DSI Sek. MPU Sek. MPU

79

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 diarahkan untuk mewujudkan agenda pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemantapan ekonomi Daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas tesebut disusun dalam upaya mencapai prioritas pembangunan sebagai kebijakan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tertuang dalam RPJMK Aceh Jaya periode 2012 – 2017. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya yang ingin dicapai pada Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam RPJMK Aceh Jaya periode 2012 – 2017 adalah sebagai berikut : 1. Penaggulangan Kemiskinan dan peningkatan ketersediaan sandang dan pangan yang kuat. 2. pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah tertinggal, 3. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, sosial dan budaya, 4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi upaya meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian anak serta penanggulangan penyakit menular. 5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup dan penanganan pengurangan resiko kebencanaan, 6. Penigkatan pelayanan publik melalui penguatan Informasi Teknologi dan Penguatan bidang hukum serta penciptaan iklim pemerintahan yang baik (Good Governance). Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel program dan kegiatan SKPK Aceh Jaya Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Buku II Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2015.


80

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) Aceh Jaya 2012 – 2017. RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 merupakan rencana integrasi program dan kegiatan prioritas dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPK Aceh Jaya tahun 2015 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2015, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2015. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya dan seluruh pelaku pembangunan di Aceh Jaya, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPK Aceh Jaya Tahun 2015, secara sinergis dan terintegrasi.

2.

RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh SKPK dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) SKPK Tahun 2015.

3.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPK, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPK Aceh Jaya Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 menjadi dasar bahan penyusunan RKPK Aceh Jaya tahun berikutnya.

4.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Aceh Jaya Tahun 2015, RKPK Tahun 2015 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUA-APBK) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, yang akan dibahas dan disepakati secara bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRK Aceh Jaya.


81

5.

Untuk menjamin konsistensi, sinergisitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPK wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPK

Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-

masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya. 6.

RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga

pelaksanaannya,

perlu

terus

dilakukan

dengan

memperhatikan

dan

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Demikian Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2015 ini disusun setelah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan peran serta semua

stakeholders pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya, baik Pemerintah, kalangan swasta dan tentunya masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. RKPK Aceh Jaya Tahun 2015 selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015, sehingga prioritas dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

CALANG, 25 April 2014 M 25 Jumadil Akhir 1435 H BUPATI ACEH JAYA,

IR. AZHAR ABDURRAHMAN


82


83

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents