BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjukkan
dengan pesatnya perkembangan perangkat komputasi, telekomunikasi, jaringan internet serta penggunaan yang semakin meluas di masyarakat maka pemerintah perlu memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk melakukan perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan atau lebih dikenal dengan istilah E-Government diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan informasi dan transaksi yang cepat, tepat dan akurat bagi masyarakat, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan proses bisnis kepemerintahan.
E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, eksekutif,
yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model layanan dari
E-
Government adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Governmentto-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Berkaitan dengan sebagai acuan dasar
E-Government pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi
pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,
antara lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment, Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), serta regulasi pendukung lainnya. Dengan adanya regulasi tersebut
pemerintah disemua tingkatan diwajibkan
mengembangkan dan
memanfaatkan aplikasi E-Government untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik (good governance). Agar pengembangan dan pemanfaatan E-Government berhasil dan
tepat sasaran maka pemerintah perlu menyusun perencanaan strategis secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaannya bertahap dan berkelanjutan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari rencana strategis, seperti yang diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa rencana strategis sangat dibutuhkan untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan program pembangunan yang lebih komprehensif, efisien, efektif dan terpadu. Dengan adanya perencanaan strategis diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk Menyusun Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Provinsi Papua
yang
berada dalam kerangka dan bagian dari
penerapan E-Government secara nasional. Mengingat lingkup E-Government yang lebih luas maka Rencana Strategis E-Government terlepas dari Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Papua agar pengembangannya mengakomodir dan mengintegrasikan semua lingkup tugas dan fungsi pemerintahan. Beberapa alasan yang mendasari perlu adanya rencana induk
E-
Government, bahwa berdasarkan berbagai observasi menunjukkan bahwa inisiatif yang dirancang pada Rencana Strategis (Renstra) unit organisasi teknis belum menunjukan arah pembentukan E-Government yang baik. Selain itu, beberapa kelemahan yang menonjol adalah : (1) Pelayanan yang diberikan melalui sistem informasi pemerintahan yang ada belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena persiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah. (2) Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan E-Government pada masing-masing instansi. (3) Inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar sistem informasi secara andal, aman dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian. (4) Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkuan layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.
Agar tercapainya produk E-Government yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik maka dibutuhkan perencanaan strategis yang baik. Perencanaan strategis yang dimaksud adalah roadmap pembangunan
jangka panjang yang disusun dengan mempertimbangkan
berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan. Rencana Strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas (Freeport), nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini kemudian diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Pemerintah Provinsi Papua sejak lama memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi, namun belum optimal karena didalam kegiatan bisnisnya masih banyak kelemahan terkait pengelolaan data yang seharusnya dapat diakomodasi dengan adanya bantuan teknologi informasi, hal ini terjadi karena belum adanya perencanaan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan lingkungan pemerintah Provinsi Papua, ditemukan fakta bahwa ternyata sistem administrasi sebagian besar masih berbasis kertas (paper-based), sistem yang sudah ada belum terintegrasi dengan unit organisasi yang memiliki keterkaitan dengan proses bisnis, infrastruktur SI/TI yang dibangun tidak merata disemua unit organisasi, tenaga teknis dibidang TIK mengandalkan jasa pihak ketiga, aplikasi yang dibangun masih parsial, kurangnya akuntabilitas pengelolaan TIK, pengembangan hardware, software serta pengelolaan data belum terintegrasi dan terpadu, pelayanan informasi belum up to date, belum ada Government Chief Information Officer di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, dan masih banyak kendala lainnya. Berbagai permasalahan tersebut seakan menjadi persoalan klasik pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Papua. Berbagai regulasi dikeluarkan untuk mengatur sistem administrasi dan manajemen pengelolaan pemerintahaan yang baik, namun masih saja dijumpai persoalan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan administrasi. Hal ini terjadi karena pemerintah provinsi Papua belum memiliki perencanaan strategis yang mampu menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi SI/TI. Keadaan ini jelas sangat memprihatinkan dan pemerintah seharusnya membutuhkan SI/TI untuk memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya. Berdasarkan isu strategis dan beberapa persoalan utama yang diuraikan di atas
maka alasan
perlunya perencanaan strategis
E-Government adalah sebagai berikut: (1)
mewujudkan sistem dan tata laksana administrasi yang efektif, efisien, dan profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (2) Rencana Strategis diperlukan untuk mewujudkan sinergi melalui integrasi data dan proses komunikasi antar unit organisasi dan organisasi terkait lainnya. (3) Rencana Strategis pengembangan E-Government dibuat supaya selaras dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan strategi organisasi. Semua pengembangan aplikasi dan infrastruktur harus membantu proses bisnis organisasi dan layanan kepada publik. (4) Aplikasiaplikasi E-Government yang akan dibuat harus terintegrasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) atau bahkan duplikasi pembuatan aplikasi E-Government. Penyusunan rencana strategis E-Government ini menggunakan pendekatan Zachman Framework, digunakan untuk mengorganisasikan artefak enterprise yang dapat membantu pihak manajemen untuk mendefinisikan fungsi organisasi secara menyeluruh, sehingga memiliki kemampuan untuk menyediakan struktur dasar organisasi yang mendukung akses, integrasi, interpretasi,
pengembangan, pengelolaan, dan perubahan perangkat arsitektur dari sistem
informasi organisasi. Zachman Framework banyak digunakan diseluruh dunia dalam perancangan sistem dimana didalam metode ini perencanaan dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis, mudah dipahami dan dapat dijadikan kontrol untuk pengembangan sistem informasi ke depan. Hasil pemetaan dalam bentuk matrik Zachman Framework, yang terdiri dari kolom dan baris akan menghasilkan Blueprint Rencana Pengembangan E-Government. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah aplikasi atau Sistem Informasi E-Government, Penataan Kelembagaan dan Pengembangan SDM dalam mendukung penerapan E-Government. Perancangan rencana strategis ini belum secara menyeluruh dikaji karena tidak semua data-data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua, sehingga lingkup analisis dan perancangan rencana strategis tergantung pada data-data yang diberikan. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan
masalah yaitu: a. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2013-2018 belum menunjukkan arah pengembangan E-Government yang baik
b. Belum tersedianya rencana Induk Pengembangan E-Government c. Koordinasi antara instansi baik secara horizontal maupun vertikal dalam pengelolaan dan pertukaran data belum optimal d. Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi dilakukan parsial oleh masing-masing unit organisasi tanpa adanya kordinasi dengan Dinas Kominfo e. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dibidang TIK 1.3
Keaslian Penelitian Dalam penelitian ilmiah terdapat tiga unsur utama yang merupakan satu kesatuan yang
saling berkaitan. Unsur utama tersebut adalah lokus, fokus dan metode penelitian. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka keaslian penelitian ini diuraikan berdasarkan lokus, fokus dan metode sebagai berikut: Lokus
: Pemerintah Provinsi Papua
Fokus
: Perencanaan Strategis E-Government di Provinsi Papua
Metode
: Kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam dengan stakeholder yang terlibat dalam proses pembuatan perencanaan strategis serta melakukan analisis isi terhadap Draf Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 2018 dan Renstra Diskominfo Tahun 2013-2018 guna merumuskan Rencana Induk Pengembangan E-Government.
Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian dan studi yang berkaitan dengan fokus penelitian di atas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Keaslian Penelitian NO
Peneliti
Judul Penelitian
Tahun
Lokasi
1
Kanastasia Darma Alam Damanik
Rencana Strategis Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Pekan Baru
2008
Kota Pekan Baru
2
Jeims Dizon Kase
Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Pemkab Timor Tengah Selatan
2010
Pemkab Timor Tengah Selatan
Fokus Penelitian Menyusun Rencana Strategis Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah Menyusun Perencanaan Strategis Sistem Informasi
Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
3
Achmad Habibullah
Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government
2010
Kabupaten Jember
Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government
4
Ujang Juhardi, Edi Noersasongko, Mohamad Sidiq
Penerapan Analisis SWOT Guna Penyusunan Rencana Induk E-Government Kabupaten Kaur
2010
Kabupaten Kaur
Menyusun Rencana Strategis Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah
Dari
Memadukan kualitatif dan kuantitatif pendekatan studi kasus Kualitatif dengan pendekatan studi kasus
beberapa penelitian di Tabel 1.1, fokus penelitian adalah Menyusun Rencana
Strategis E-Government, topiknya hampir sama dengan yang dikaji peneliti terdahulu, namun pengembangan dari sisi isi rencana strategis E-Government tidak sama. Kalaupun ada sedikit kemiripan, tentu disesuaikan dengan aturan umum pengembangan E-Government, sehingga keaslian penelitian tentang Perencanaan Strategis
E-Government di Provinsi Papua masih
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
1.4
Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian diharapkan untuk: a. Memberikan arahan strategis dan kerangka kebijakan pengembangan E-Government bagi pemerintah Provinsi Papua untuk proses manajemen pemerintahan yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan, dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi pemerintah kearah efektivitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah daerah (Government to Businesses, Government to Employees, Government to Governments, Citizens to Governments). b. Penerapan E-Government harus dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis. Untuk itulah Rencana Induk merupakan kebutuhan, hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government yaitu inpres nomor 3 tahun 2003 dengan tahap-tahap implementasi yaitu penyediaan akses yang mudah terhadap informasi dan layanan pemerintah ke masyarakat dan dunia usaha, peningkatan kualitas layanan, dengan cara peningkatan kecepatan, kesempurnaan dan proses yang efisien dan penyediaan peluang bagi masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi dalam berbagai proses demokrasi.
c. Meminimalkan resiko kegagalan proyek teknologi informasi terkait dengan implementasi E-Government akibat dan pencapaian sasaran yang kurang terarah. d. Memberi solusi mengenai Rencana Induk pengembangan
E-Government di
pemerintah Provinsi Papua. e. Rencana strategis pengembangan E-Government dapat mempercepat
pelaksanaan
E-Government di pemerintah Provinsi Papua sehingga dana yang di investasikan untuk teknologi informasi dapat dioptimalkan dan tercapainya sasaran dalam rencana strategi tersebut. 1.5
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: Menyusun Rencana pengembangan E Government pemerintah Provinsi Papua.
1.6
Batasan Masalah a. Penelitian ini hanya membatasi aspek pengembangan E-Government di pemerintah Provinsi Papua yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2013-2015 dan
Rencana Strategis Dinas Kominfo 2013-218. b. Rencana Strategis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rencana Induk Pengembangan E-Government
di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang
memuat perencanaan selama 10 (sepuluh) tahun yaitu 2015-2025. c.
E-Government yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan TIK dalam sistem manajemen kepemerintahan dan pelayanan publik oleh pemerintah Provinsi Papua.
d. Perancangan Rencana Induk ini lebih fokus pada Aplikasi atau Sistem Informasi EGovernment, Penataan Kelembagaan dan Pengembangan SDM dalam mendukung penerapan E-Government.
