BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999, kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, dimana telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari sentralitas menjadi disentralistis.
Esensi
dari
penyelenggaraan
pelayanan
publik
yang
disentralistis adalah Pemerintah daerah diberi kewenangan secara penuh untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada warganya. Pelayanan Publik yang baik merupakan tujuan dari reformasi pelayanan publik, juga langkah strategis untuk menguatkan praktek tata kelola Pemerintahan yang baik atau good governance. Ada empat faktor yang berpengaruh pada reformasi pelayanan publik yaitu komitmen high level, pengembangan sistem layanan dan penerapan asas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk aparatur Pemerintah dan pemanfaatan teknologi. Untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis dibidang e-government. Pengembangan e-government merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan Pemerintah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif. Untuk mengakomodir keinginan masyarakat guna menciptakan transparansi pengelolaan Pemerintahan terutama dalam hal pemberian pelayanan publik salah satunya ialah dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Pengadaan barang dan jasa di dalam pemerintahan
1
sangat erat kaitannya dengan kondisi anggaran Negara/Daerah. Melalui pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas pemerintah tersebut, otomatis akan berakibat pada pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan bagian yang paling rentan terhadap praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Penyakit ini bukan hanya merugikan Negara dari segi material namun juga berakibat pada menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Penyimpangan ini ditengarai oleh adanya kerja sama antara penyedia dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi. Dan kemungkinan terjadi korupsi dengan model pengadaan barang dan jasa konvensional/manual sangat memungkinkan untuk terjadi penyelewengan dan ketidakefektifan karena proses pengadaan melalui proses yang panjang dan secara terbuka atau bertemu dan bertatap muka antara penyedia dengan panitia yang mengundang konspirasi diantara keduanya dan juga rentan terhadap markup harga. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya kasus atau tindakan penyelewengan yang sedang ditangani olek KPK terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu adanya media perantara yang menjembatani antara panitia dengan penyedia supaya tidak bertemu/bertatap muka dalam proses pengadaan yaitu dengan pengadaan secara elektronik (e-procurement). Melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP),
Pemerintah Indonesia merespon dengan melakukan
perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan dengan pengadaan barang dan jasa dengan diterbitkannya Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah (saat ini telah dicabut). Adanya multi tafsir dan hal-hal yang belum diatur secara jelas serta ketentuan yang berlaku, dituding sebagai salah satu penyebab kemacetan anggaran publik. Sementara itu diubah lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 [1] yang diharapkan tercipta sejumlah perubahan positif terkait pengadaan barang dan jasa
Pemerintah. Perubahan tersebut antara lain
2
menciptakan iklim yang kondusif bagi persaingan; efisiensi belanja; mendorong inovasi; mendorong tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri strategis; tercipta aturan, sistem, metode dan prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, dan transparan. Sistem e-procurement sudah dilakukan di berbagai negara termasuk Negara Skandinavia yang memiliki tingkat korupsi rendah, negaranegara Unieropa, Amerika ternyata menunjukkan prestasi yang cukup baik untuk mencegah korupsi, persaingan usaha yang tidak sehat dan juga memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Tentu saja, Pemerintah sangat berkentingan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan perbaikan kinerja aparat hingga tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk mendorong percepatan tersebut dan berdasarkan implementasi dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan
pemberantasan
korupsi,
maka
Pemerintah
pusat
yang
mengamankan kepada Kementrian Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas dimulai pada tahun 2003 untuk melakukan kajian uji coba sistem e-procurement yang dapat digunakan bersama oleh instansi. Namun seiring berjalannya waktu dibentuklah suatu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang selanjutnya ditunjuk untuk menangani berbagai masalah pengadaan elektronik dan pengembangan sistem e-procurement. Dorongan lain juga diperoleh dengan diterbitkannya Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengakui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, dapat memberikan kepastian mengenai transaksi melalui sistem e-procurement di Indonesia. Penerapan e-procurement juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional Tahun 2010. Dalam inpres tersebut, Pemerintah menargetkan terbentuknya 100 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagai bagian dari implementasi e-procurement. Lebih lanjut dituangkan dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 131 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap K/L/D/I
3
(Kementerian/Lembaga/Satuan melaksanakan
pengadaan
kerja
barang
perangkat dan
jasa
daerah/Institusi) secara
elektronik
wajib untuk
sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun 2012 . Proses Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) telah menarik perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah Indonesia telah menjadi salah satu
dari tujuh flagship teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
nasional melalui LKPP. Penerapan e-procurement ini bertujuan untuk transparansi, efisien dan efektif, serta akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Selain itu hasil implementasi e-procurement
di
beberapa institusi baik Pemerintah maupun pusat dapat meningkatkan transparansi kepada publik, mampu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pengadaan konvensional. Upaya untuk memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa selalu menjadi satu agenda di hampir semua Pemerintahan sampai saat ini. Terlebih tuntutan yang semakin besar dari masyarakat, agar proses pengadaan barang dan jasa dapat semakin efisien, efektif, non diskriminatif, adanya kompesitis yang sehat antar penyedia serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Terlebih untuk mempraktekkan good governance dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk peserta lelang/penyedia jasa. Pemerintah Kabupaten Probolingo juga berusaha menigkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengimplementasikan SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) yang juga terus dikembangkan oleh LKPP dengan berbagai versi dan pembentukan Layanan pengadaan secara elektronik. Penerapan aplikasi SPSE dan pembentukan LPSE ini diharapkan proses pengadaan brang dan jasa efisien, efektif dan akuntabel. E-procurement merupakan transformasi mekanisme Pengadaan secara manual [2] . Definisi e-procurement dari berbagai sumber antara lain : 1. Menurut kantor manajemen informasi pemeintah Australia (Australian Government Information Management, AGIMO), e-procurement merupakan
pembelian
antar-bisnis
(business-to-bussiness)
penjualan barang dan jasa melalui Internet [51].
4
dan
2. Bank Dunia menyebutkan e-procurement dari sisi Pemerintahan sebagai electronic government procurement atau e-GP adalah penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya Internet oleh
Pemerintah-Pemerintah
dalam
melaksanakan
hubungan
pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karyakarya dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor Publik [3]. 3. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan mulai berdirinya LKPP, e-procurement atau pengadaan barang dan jasa adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi e-tendering, e-purchasing, e-catalog, dll [1]. Berdasarkan definisi e-procurement dari berbagai sumber tersebut maka dapat disimpulkan bahwa e-procurment adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh sektor Publik baik di Pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga Publik lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan fasilitas teknologi Internet yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu instansi Pemerintah daerah yang sudah melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement sejak satu tahun ini akan menjadi obyek penelitian untuk mengetahui implementasi e-procurement di lingkungan Kabupaten Probolinggo melalui studi kasus: Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Probolinggo ( www.lpseprobolinggokab.go.id ). Selain itu dalam rangka menindaklanjuti isi Inpres no 3 tahun 2013 ini yang salah satu isinya yang mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (e-procurement) 100% pengadaan dilingkungan Pemerintahan Pusat maupun Daerah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut. Dalam pelaksanaan e-procurement di Kabupaten
Probolinggo
sebagai dasar hukum yang digunakan ialah keputusan Bupati Probolinggo
5
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam pelaksanaanya LPSE menggunakan Sistem Pengadaan Secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP dengan versi 3.5. Aplikasi ini yang digunakan untuk melakukan proses pengadaan secara elektronik. Semua proses pengadaan mulai dari pengumuman lelang, penjadwalan lelang, anwijzing, upload dokumen lelang, pembukaan dokumen, evaluasi lelang hinggi pengumuman pemenang dilakukan di LPSE tersebut. Sebagai user LPSE ini digunakan sepenuhnya oleh Panitia /ULP, Penyedia dan secara internal dikelola oleh Petugas LPSE sendiri antara lain Admin PPE, Admin Agency, Verifikator, Helpdesk, dan Trainer. Dalam implementasi e-procurement tentunya sedikit banyak mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaanya. Penolakan atas perubahan dari pengadaan barang dan jasa konvensional ke sistem baru secara online merupakan tantangan awal dalam penerapan e-procurement di Kabupaten Probolinggo. Hingga sampai saat ini telah berjalan selama setahun banyak hambatan yang terjadi salah satunya ialah kesiapan sumber daya manusia terutama para pengguna yaitu panitia dan penyedia. Dengan adanya beberapa sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan hingga saat ini LPSE telah dimanfaatkan dengan baik penggunaannya oleh satuan kerja di lingkungan Kabupaten Probolinggo terbukti dengan sudah adanya lebih dari 50 paket telah dilelangkan secara e-procurement. Implementasi inisiatif e-procurement di sektor publik seharusnya dilihat sebagai usaha untuk memperbaiki tujuan pengadaan, yang normalnya tediri dari: kualitas; ketepatan waktu; biaya; meminimalkan bisnis; risiko teknis dan financial; memaksimalkan kompetisi; dan memelihara integritas [4]. Hampir sama dengan diatas, CGEC [5] telah mengidentifikasi biaya, kualitas, perkembangan program manajemen (tepat waktu, sesuai anggaran dan manajemen isu), untuk pengukuran kinerja dan return on investment adalah ukuran yang paling relevan. Walaupun untuk mengontrol variablevariabel yang diperlukan untuk mendapat keuntungan dari implementasi eprocurement masih merupakan sebuah tantangan. Ini harus tetap dilakukan
6
karena sebuah inisiatif e-procurement adalah mahal, meminta perhatian staf dan menghabiskan waktu, mungkin diperlukan beberapa tahun bagi organisasi sektor publikuntuk mendapatkan keuntungan strategis dan operasional secara utuh dari e-procurement. Critical success factors (CSFs) atau faktor-faktor penentu keberhasilan adalah suatu faktor yang harus ada dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuannya [6]. Mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) dalam implementasi LPSE mutlak diperlukan untuk memfokuskan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Manfaat lain dengan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan adalah kita dapat membuat indikator kinerja yang sesuai untuk keperluan pengukuran kinerja. Karena e-procurement saat ini adalah salah satu topik utama diarena e-government maka banyak organisasi membutuhkan saran dan bimbingan tentang melanjutkan dengan teknologi baru ini. Untuk itu CSFS memungkinkan
untuk
menyajikan
keadaan
kemajuan
dan
menilai
keberhasilan inisiatif e-procurement di sektor publik. Vaidya mencoba membuat sebuah model penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kebehasilan implementasi e-procurement di sektor publik. Hasil studi menyatakan ada sebelas faktor penentu keberhasilan implementasi e-procurement. Kesebelas faktor tersebut adalah penerimaan pengguna akhir dan pelatihan, adopsi oleh penyedia barang dan jasa, kesesuaian dengan best practice untuk perkara bisnis, integrasi sistem, keamanan dan keaslian dokumen, penyusunan ulang proses pengadaan, pengukuran kinerja, dukungan manajemen puncak, perubahan yang dilakukan oleh manajemen, strategi implementasi e-procurement dan adanya standar komunikasi [6]. Hasil studi Vaidya [6] adalah studi literatur yang masih memerlukan pengujian secara empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi keberhasilan implementasi e-procurement berdasarkan 11 item attribute yang diterapkan pada LPSE Kabupaten
Probolinggo. Keberhasilan yang diukur adalah
keberhasilan berdasarkan asumsi.
7
Berdasarkan latar belakang di atas, penting untuk menganalisis CSFs
e-procurement
implementasi
di
Kabupaten
Probolinggo
guna
mengurangi dan mencegah tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan kecurangan lainnya dibidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 1.2
Perumusan masalah Meskipun
disadari
bahwa
pengadaan
secara
elektronik
(e-procurement) dapat mengurangi kelemahan yang terjadi dalam pengadaan secara konvensional, namun implementasi e-procurement di LPSE Kabupaten Probolinggo yang baru saja dibentuk dan sedang berjalan hingga saat ini memerlukan suatu analisis
critical success factors demi kemajuan dan
berkembangnya implementasi e-procurement di Kabupaten Probolinggo. Merujuk dari itu maka dapat dirumuskan masalah bahwa belum adanya identifikasi critical success factors (CSFs) implementasi e-procurement di LPSE Kabupaten Probolinggo. 1.3
Keaslian penelitian Berbagai penelitian sebelumnya yang meneliti tentang implementasi
e-procurement yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, antara lain. 1. Didik Wishugroho [7], Penelitian ini bertujuan mengetahui faktorfaktor
apa yang
implementasi
mempengaruhi perbedaan
e-procurement
serta
kecepatan kinerja
bagaimana
keberhasilan
implementasi e-procurement. Penelitian ini merupakan kajian teoritis dari beberapa literature yang kemudian mengasumsikan bahwa ada 4 (empat)
faktor
yang
berpengaruh
terhadap
implementasi
e-procurement antara lain : (a) faktor infrastruktur, (b) faktor proses, (c) faktor sumber daya manusia, dan (d) faktor kepemimpinan. 2. Mochamad Nasir [8], mengemukakan bahwa penerapan e-procurement pada mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen menjadikan perubahan dari sistem manual dengan pola tatap muka menuju kedalam bentuk layanan elektronis. Kebijakan tersebut
8
menimbulkan sikap dan perilaku dari pengguna untuk menerima aplikasi tersebut dan menggunakannya secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh aspekaspek acceptance yaitu kemudahan (ease of use) dan kegunaan (usefulness) pemahaman tentang komputer dan Internet pada e-procurement di Kabupaten Kebumen dengen menggunakan model pendekatan technology acceptance model (TAM). Analisis stuctured equation modelling (SEM) digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel eksogen dengan endogen dengan bantuan software AMOS. Evaluasi terhadap hasil analisis digunakan sebagai bahan pembuatan rekomendasi teknis, praktis maupun regulasi pada e-procurement, sehingga sasaran dan tujuan dari penerapan kebijakan tersebut dapat tercapai 3. Agung Satriya Utama [9], Penelitian bersifat eksplanatoris dengan metode studi kasus artinya penelitian ini merupakan studi yang bertujuan merumuskan penjelasan (eksplanasi) suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber data atau informasi. Model yang digunakan merupakan model modifikasi dan adaptasi dari model Robert K Yin (2003). Hasil penelitian yang menggunakan metode studi kasus ini menemukan bahwa tahapan untuk menerapkan e-procurement
terdiri atas
tahap
persiapan
dan pelaksanaan.
Pengalaman Kota Yogyakarta sebagaimana terungkap dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan yang kuat, dasar hukum/peraturan/kebijakan yang mendasari, sumber daya (manusia, anggaran, infrastruktur) yang tersedia, serta manajemen perubahan yang dilakukan memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses penerapan e-procurement. Tetapi terdapat pula beberapa faktor lain yang ikut berpengaruh diantaranya dukungan dari pihak legislatif, manfaat dari aplikasi, serta pembinaan dari Pemerintah Pusat, merupakan faktor lain yang mempengaruhi penerapan e-procurement,
9
di samping komitmen yang berasal dari unsur-unsur pelaksana. Hasil penelitian juga mengungkapkan hambatan justru muncul dari aspekaspek seperti ketersediaan anggaran, penyiapan ruangan dan bentuk kelembagaan pengelola serta masalah sumber daya manusia. Hambatan-hambatan ini akhirnya dapat diatasi dengan menerapkan berbagai macam solusi yang mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi. 4. Fried Dewi Husain Ahmad [10], penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kesusksesan penerapan e-procurement di Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan menggunakan model Delone and Mclean IS Success. Evaluasi ini difokuskan pada komponenkomponen inti dalam keberhasilan penerapan e-procurement yaitu information quality, system quality, servise quality, user satisfaction, system use, net benefit. Metode yang digunakan untuk menguji pengaruh
dan
hubungan
antar
komponen-komponen
tersebut
menggunakan metode kualitatif dengan analisis pemodelan persamaan struktural (SEM) yang menggunakan software stastistik visual PLS. 5. Farma Devi Skripsiansyah [11], penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-procurement di LPSE Kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 dan hasil hipotesis menyatakan 7 faktor dinyatakan diterima antara lain (1) penerimaan pengguna akhir dan pelatihan, (2) Adopsi oleh penyedia, (3) kesesuaian terhadap best practice, (4) keamanan dan keaslian dokumen, (5) pengukuran kinerja, (6) dukungan manajemen puncak, (7) perubahan program manajemen, sedangkan 4 item faktor dinyatakan ditolak hipotesisnya antara lain (1) integrasi sistem, (2) penyusunan ulang proses pengadaan, (3) strategi implementasi e-procurement, (4) standar komunikasi/teknologi. Penelitian ini berbeda dengan penelitan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis critical success factors imlementasi e-procurement di Kabupaten
10
Probolinggo. Metode dalam penentuan CSFs menurut vaidya [6] mungkin telah digunakan oleh peneliti lain dibidang e-procurement namun disetiap kondisi daerah yang beragam menjadikan metode ini dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Probolinggo tidak semua CSF yang dikemukana oleh vaidya [6] dapat diterapkan dan diterima, sehingga ada sedikit modifikasi dalam penelitian ini. 1.4
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan mengetahui secara empiris critical success
factors yang mempengaruhi keberhasilan implementasi e-procurement di Kabupaten Probolinggo. 1.5 Manfaat Penelitian Diharapkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo terutama pada LPSE Kabupaten Probolinggo dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan/masukan yang berguna sebagai bahan masukan atau pertimbangan terkait beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam implementasi e-procurement. Bagi ilmu pengetahuan (akademis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur tambahan dan variatif terhadap penelitan di bidang e-procurement dengan model yang berbeda ini yaitu critical success factors (CSFs). Bagi penulis, penelitian ini merupakan sebagai dedikasi dan sarana dalam penerapaan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan pada dunia kerja khususnya organisasi pemerintahan tempat saya bekerja saat ini.
11
