LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun dilaksanakan
untuk mencapai kesejahteraan seluruh Masyarakat Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan visi Kalimantan Barat yaitu mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera. Tujuan ini dapat dicapai melalui perencanaan yang dilaksanakan secara terukur, spesifik, didukung ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dan sasaran di dalam pelaksnaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Sesuai RPJMD tersebut, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2017 akan diarahkan kepada upaya atau tahap pengembangan menuju hilirisasi industri. Pada tahap ini diharapkan bahwa roadmap industri hilir telah mulai diimplementasikan. Untuk mendukung upaya-upaya ini, juga perlu adanya perhatian terhadap penyiapan sumber daya manusia yang siap memasuki pasar kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, titik berat program juga perlu diberikan kepada penyediaan sumber energi,
peningkatan
pendapatan
masyarakat
melalui
penajaman
program
penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah. Dalam rangka mewujudkan sasaran menuju hilirisasi industri sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan Kalimantan Barat. Dengan demikian, proporsi belanja daerah tidak hanya dititikberatkan pada program-program terkait dengan upaya-upaya atau hal-hal yang berkenaan dengan hilirisasi industri, namun titik berat program juga perlu diberikan kepada penyediaan
BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
1
sistem konektivitas dengan dukungan infrastruktur yang mantap, ketersediaan sumber energi, ketersediaan tenaga kerja dan iklim investasi yang baik. Kebijakan dan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 disusun berdasarkan pendekatan-pendekatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus pendekatan partisipatif, penyusunan dokumen RKPD ini melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD. Dengan demikian, diharapkan agar Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Kegiatan, Penanggung jawab Program, Indikator Hasil serta Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perencanaan yang disusun di dalam RKPD ini akan menjadi acuan dalam penganggaran pembangunan yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2
RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017 | BAB I Pendahuluan
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
3
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028; 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
1.3.
Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-
2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2017 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat sehingga terwujud sinergi perencanaan. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1.2 berikut :
4
RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017 | BAB I Pendahuluan
Gambar 1.2. Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
VISI, MISI DAN PRIORITAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
RPJM NASIONAL
RPJMD
RENSTRA SKPD
RKPD
RENJA SKPD
APBD
RKA SKPD
KEPUTUSAN GUBERNUR RINCIAN APBD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
RKP
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dibagi menjadi
enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2017 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD. 1.2. Dasar Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. 1.4. Sistematika Dokumen SKPD Mengemukakan
organisasi
penyusunan
RKPD
terkait
dengan
pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.
BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
5
1.5. Maksud dan Tujuan Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2017 di daerah. BAB II
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum
kondisi
daerah
serta
indikator
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Memuat uraian dari hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu menurut urusan wajib dan pilihan. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Menjelaskan mengenai isu permasalahan daerah menurut bidangbidang pembangunan. BAB III
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
6
RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017 | BAB I Pendahuluan
Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat BAB IV
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2017 yang merupakan dari visi dan misi Gubernur Kalbar
BAB V
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017.
BAB VI
1.5.
Penutup
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 adalah untuk
menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 adalah untuk mewujudkan
sinergi
antara
perencanaan,
penganggaran
dan
pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, maka RKPD Tahun 2017 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017.
BAB I Pendahuluan |RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05’ LU – 3° 05’ LS dan 108° 30’ – 114° 10’ BT dengan luas wilayah 146.807 km2 atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Selain itu dilihat dari luas wilayah, Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (421.891 km2) dan Kalimantan Tengah (152.600 km2), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km2 setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: 1. Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata. 2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur. 3. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa. 4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yaitu dua belas Kabupaten dan dua Kota. Gambaran mengenai luas, jumlah Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut ini : Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kalbar Kabupaten/Kota 1 Kab. Sambas Kab. Mempawah Kab. Sanggau Kab. Ketapang Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Sekadau Kab. Melawi
8
Jumlah Kecamatan**) 2 19 9 15 20 14 23 17 13 7 11
Jumlah Kelurahan 3 - 7 6 9 16 4 2 - - -
Jumlah Desa 4 193 60 163 253 337 278 122 156 87 169
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Jumlah Kecamatan**) 2 6 9 6 5 174
Kabupaten/Kota 1 Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Kalimantan Barat
Jumlah Kelurahan 3 - - 29 26 99
Jumlah Desa 4 43 116 - - 1.977
Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2015
Mencermati kepadatan penduduk masing-masing Kabupaten dan Kota terlihat bahwa persebarannya kurang merata baik antara wilayah pesisir dan bukan pesisir serta antara wilayah Kota dan Kabupaten. Wilayah pesisir, penduduknya relatif lebih padat dibanding wilayah bukan pesisir kecuali Kabupaten Kayong Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Ketapang. Penduduk wilayah Kota jauh lebih padat dibanding penduduk Kabupaten. Demikian juga laju pertumbuhan penduduk kota lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk kabupaten sebagaimana tergambar padaTabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2015 No
Penduduk
Kabupaten/Kota
Lk
1
2
Pr
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laju Pertumbuhan (%)
Luas Wilayah (Km2)
Kepadatan (Jiwa/Km2)
3
4
5
6
264,640
523,115
1.38
6.394,70
7
82
8
1
Sambas
258,475
2
Bengkayang
123,874
114,736
238,610
1.91
5.367,30
44
3
Landak
186,282
171,326
357,608
1.47
9.909,10
36
4
Mempawah
127,607
124,168
251,775
1.29
1.276,90
197
5
Sanggau
229,799
214,797
444,596
1.53
12.857,70
35
6
Ketapang
246,227
229,758
475,985
1.82
31.240,74
15
7
Sintang
204,105
192,287
396,392
1.50
21.635,00
18
8
Kapuas Hulu
125,192
120,806
245,998
1.86
29.842,00
8
9
Sekadau
99,586
93,805
193,391
1.08
5.444,30
36
10 Melawi
100,128
95,871
195,999
1.70
10.644,00
18
11 Kayong Utara
53,672
51,805
105,477
1.75
4.568,26
23
12 Kubu Raya
276,081
269,328
545,409
1.39
6.985,20
78
13 Kota Pontianak Kota 14 Singkawang
302,739
304,879
607,618
1.53
107,80
5637
106,125
101,476
207,601
1.98
504,00
412
2,439,892
2,349,682
4,789,574
1.56
146.807,00
Kalimantan Barat
33
Sumber: BPS Kalbar (2015)
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
9
Berikut adalah grafik penduduk Provinsi Kalimantan Barat menurut jenis kelamin dan kabupaten-kota tahun 2015. Grafik 2.1 Penduduk Kalimantan Barat Menurut Kabupaten-Kota Tahun 2015
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1) Fokus Kesejahteraan Sosial Gambaran kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Sosial NO
INDIKATOR
1 2 1 Angka melek huruf 2 Angka rata-rata lama sekolah 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 10
TAHUN 2012 2 95,46
2013 3 97,53
2014 4 97,92
2015 5 98,05
6,91
7,14
7,17
7,24
117,52
116,15
116,4
116,76
90,17
92,16
93,12
94,24
63,18
67,33
69,45
70,14
98,91
99,04
99,13
99,18
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
NO
INDIKATOR
1 2 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 9 Angka usia harapan hidup 10 Angka kematian Ibu Melahirkan 11 Angka kematian bayi 12 Prevalensi balita gizi buruk 13 Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja Sumber : 1 s.d 8 Dinas Pendidikan Prov. Kalbar 9 BPS Prov. Kalbar 10 s.d 12 Dinas Kesehatan Prov. Kalbar 13 BPS Prov. Kalbar, diolah
TAHUN 2012
2013
2014
2015
2 68,64
3 69,59
4 70,81
5 71,79
51,16
52,67
55,1
55,48
69,46
69,66
69,76
n/a
152
96
116
130
31
31
31
31
3,8%
3,4%
2,5%
7%
0,96
0,96
0,96
0,95
a. Pendidikan Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam urusan pendidikan terdiri atas angka melek huruf, angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SD/SMP/SMA, dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/SMP/SMA. Secara umum, kinerja pembangunan urusan pendidikan pada tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Indikator utama yang berperan diantaranya pada capaian angka melek huruf. Angka melek huruf pada tahun 2015 mencapai 98,05%, mengalami kenaikan sebesar 0,13 persen poin bila dibanding tahun 2014 (97,92%). Capaian 2014 dan 2015 melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 target angka melek huruf ditargetkan sebesar 96,5% (realisasi 97,92%), sedangkan tahun 2015 targetnya sebesar 97,00% dengan realisasi 98,05%. Komponen lain dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai tingkat pendidikan terakhir. Dalam hal angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 menunjukkan trend peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 adalah 7,24 tahun, meningkat bila dibandingkan tahun 2014 dimana angka rata-rata lama sekolah mencapai 7,17, ini berarti terjadi peningkatan sebesar 0,07 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2014 dan 2015 telah memenuhii target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana target angka rata-rata lama sekolah pada
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
11
tahun 2014 sebesar 7,1 tahun dengan realisasi 7,17 tahun, sedangkan untuk tahun 2015 targetnya sebesar 7,2 tahun dengan realisasi 7,24 tahun. Tabel 2.4 Kondisi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah No
Daerah
1 2 1 Sambas 2 Bengkayang 3 Landak 4 Pontianak 5 Sanggau 6 Ketapang 7 Sintang 8 Kapuas Hulu 9 Sekadau 10 Melawi 11 Kayong Utara 12 Kubu Raya 13 Kota Pontianak 14 Kota Singkawang KALIMANTAN BARAT
2011 3 91,55 88,72 92,51 89,94 89,98 91,36 90,54 92,64 90,15 92,4 88,31 88,3 95,02 89,69 90,51
Angka Melek Huruf (%) 2012 2013 2014 4 5 6 91,57 99,12 99,45 89,56 94,66 95,12 93,85 98,35 98,87 90,25 98,65 98,82 90,5 97,84 97,91 91,39 97,25 97,64 90,55 97,69 98,04 92,64 96,26 96,31 91,61 99,43 99,56 92,44 96,47 97,09 88,34 95,03 95,83 89,07 98,01 98,74 95,73 99,43 99,67 90,25 97,24 97,78 91,13 97,53 97,92
2015 7 98,93 98,43 97,56 97,23 97,09 98,33 97,74 97,30 97,73 97,89 98,76 97,15 99,64 98,85 98,05
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 2011 2012 2013 2014 2015 8 9 10 11 12 6,54 6,21 6,21 6,45 6,47 6,52 6,52 6,62 6,64 6,71 7,26 7,26 7,55 7,57 7,65 6,56 6,56 6,73 6,75 6,82 6,55 6,55 6,63 6,65 6,72 6,42 6,42 6,54 6,56 6,63 6,65 6,65 6,73 6,75 6,82 7,18 7,18 7,64 7,66 7,74 6,34 6,42 6,83 6,85 6,92 7,25 7,25 7,46 7,48 7,56 5,73 5,73 5,98 6,12 6,18 6,68 6,93 7,11 7,13 7,20 9,65 9,65 9,85 9,88 9,98 7,44 7,44 7,78 7,80 7,88 7,24 6,89 6,91 7,14 7,17
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar 2015
Indikator pendidikan yang juga mendukung pencapaian indeks pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Kinerja angka partisipasi kasar di semua jenjang (SD/SMP/SMA) pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Bila dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan realisasi capaiannya, maka pada jenjang SD, SMP, dan SMA belum mencapai target ditetapkan. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2015 mencapai 116,76% sedangkan tahun 2014 sebesar 116,4%, ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,36%, capaian tahun 2014 dan 2015 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2015 targetnya 119% dengan realisasi 116,76% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 118% dengan realisasi 116,40%. Nilai APK lebih dari 100% dikarenakan terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah
12
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
kota atau terletak di daerah perbatasan. Pada Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2015 mencapai 94,24%, dan tahun 2014 sebesar 93,12%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,12%. Bila dilihat dari capaian target dan realisasi, capaian tahun 2014 dan tahun 2015 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dimana pada tahun 2014 targetnya 91% dengan realisasi 93,12% sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 92% dengan realisasi 94,24%. Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA Paket C tahun 2015 mencapai 70,14% bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 69,45% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,69%, capaian tahun 2014 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, tetapi tahun 2015 tidak dapat memenuhi target. Pada tahun 2014 targetnya 67% dengan realisasi 69,45% sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 72% dengan realisasi 70,14%. Berdasarkan data menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya. Hal tersebut menunjukkan, bahwa untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi harus dimulai dengan program peningkatan pada jenjang dibawahnya terlebih dahulu. Salah satu arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2013 – 2018 adalah penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun, sehingga diperlukan upaya peningkatan capaian APK SLTP, terutama untuk daerah yang capaian APKnya rendah. Indikator pendidikan lainnya yang mempengaruhi tingkat capaian pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga indikator daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2015 mencapai 99,18% bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 99,13% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,05%, capaian tahun 2014 dan 2015 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 99,2% dengan realisasi 99,13% sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 99,35% dengan realisasi 99,18%. Angka BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
13
partisipasi kasar (APM) SMP/MTs/Paket B tahun 2015 mencapai 71,79% bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 70,81% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,98%, capaian tahun 2014 dan 2015 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 69% dengan realisasi 70,81% sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 71% dengan realisasi 71,79%. Angka partisipasi kasar (APM) SMA/SMK/MA Paket C tahun 2015 mencapai 55,48% bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 55,1% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,38%, capaian tahun 2014 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 sedangkan tahun 2015 belum dapat memenuhi target. Tahun 2014 targetnya 55% dengan realisasi 55,10% sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 59% dengan realisasi 55,48%. Peningkatan angka melek huruf selama lima tahun terakhir menunjukan peningkatan. Peningkatan ini karena upaya meningkatkan pusat pembelajaran masyarakat (PKBM) di kabupaten dan kota, khususnya daerah pedesaan serta perbatasan. Peningkatan di bidang pendidikan merupakan pengaruh positif dari program Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bagi siswa kuang mampu diberikan bantuan buku cetak pelajaran secara gratis dan dibebaskan dari semua jenis pumgutan sekolah. Kondisi ini berimplikasi terhadap dorongan untuk belajar yang semakin tinggi, baik dari siswanya maupun orang tuanya. Dan, satu hal yang menarik adalah pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mencari anak putus sekolah agar ikut wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan. Pada tingkat partisipasi, secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Kondisi ini didorong oleh kesadaran orang tua dan anak mengenai pentingnya pendidikan semakin tinggi. Disamping itu, adanya bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa kurang mampu, sehingga memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Adanya penambahan sekolah baru dan penambahan ruang belajar serta adanya sekolah terpadu dan terbuka yang dapat menampung banyak siswa menjadi faktor pendukung meningkatnya partisipasi sekolah di Kalimantan Barat. Namun, pada jenjang SD tidak tercapainya target bukan disebabkan tidak berhasilnya programprogram pada upaya peningkatan partisipasi sekolah, tetapi lebih disebabkan faktor tingkat ketertiban (orang tua) untuk memasukan anaknya pada jenjang SD semakin baik. Dimana, untuk diterima di SD saat ini minimal umurnya 6,8 tahun. 14
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
b. Kesehatan Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam urusan kesehatan terdiri dari usia harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, pravelensi balita gizi buruk. Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata – rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2013 mencapai 69,66 tahun bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 69,76 tahun hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,10. Capaian tahun 2013 dan tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018. Pada tahun 2014 target yang ditetapkan 67,90 tahun dengan realisasi 69,76 tahun sedangkan untuk tahun 2013 targetnya 67,60 tahun dengan realisasi 69,66 tahun. Sementara itu, angka kematian ibu melahirkan tahun 2015 mencapai 130 kasus bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 116 kasus, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 14 orang, capaian tahun 2014 dan 2015 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 236 kasus dengan realisasi 116 kasus sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 152 kasus dengan realisasi 130. Angka Kematian Bayi masih stagnan berada pada 31/1.000 kelahiran pada tahun 2015, tahun 2014 kematian bayi juga berada pada angka 31/1.000 kelahiran. Capaian tahun 2014 dan 2015 belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 24/1000 kelahiran dengan realisasi 31/1000 kelahiran sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 19/1000 kelahiran dengan realisasi 31/1000 kelahiran. Sedangkan dalam penangangan gizi balita, menunjukkan penurunan. Angka Prevalensi Gizi Buruk meningkat jauh dari tahun sebelumnya dimana tahun 2015 berada pada angka 7% sedangkan tahun 2014 hanya 2,5, hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 4,5%,. Capaian tahun 2014 memenuhi target sedangkan tahun 2015 tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya <5% dengan realisasi 2,5% sedangkan untuk tahun 2015 targetnya < 5% dengan realisasi 7%. Perkembangan usia harapan hidup, termasuk penangangan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, serta gizi balita selain dipengaruhi oleh asupan gizi dan pola hidup masyarakat juga dipengaruhi oleh mutu dan jangkauan layanan kesehatan. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
15
Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong peningkatan gizi dan perbaikan pola hidup sehat masyarakat, serta perluasan akses pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi penduduk di Kalimantan Barat Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat khususnya apabila dikaitkan dengan penghasilan per orang per bulan turut menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. c. Ketenagakerjaan Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang dapat mencipatakan lapangan kesempatan kerja. Sehingga, dapat menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Dalam segi ekonomi, kesempatan kerja merupakan peluan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing. Kesempatan kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan tren yang konstan dan cenderung menurun di tahun 2015. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014 sebesar 0,96, bila dibandingkan tahun 2015 angkanya sebesar 0,95. Hal ini berarti rasio penduduk yang bekerja di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,01. Capaian tahun 2014 dan 2015 tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 1,04 dengan realisasi 0,96 sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 1,04 dengan realisasi 0,95. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 1) Layanan Urusan Wajib. a. Pendidikan Beberapa indikator yang dapat mengindikasikan tingkat kemajuan pelayanan umum di bidang pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:
16
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Tabel 2.5 Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
1
2
TAHUN 2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
1
Angka partisipasi Sekolah 7-12 th
98.91
99.04
99.13
99.18
2
Angka partisipasi Sekolah 13-15 th
68.64
69.59
70.81
71.79
3
Rasio guru terhadap murid SD/MI
1:16
1:18
1:17
1:18
4
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs
1:19
1:17
1:19
1:17
95.46
97.53
97.92
98,05
Penduduk yg berusia >10 Th melek huruf (Kemampuan membaca dan menulis) Sumber: Diknas Prov. Kalbar Januari 2016
5
Pada tahun 2015 untuk angka partisipasi sekolah SD/MI mencapai 99.18% bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 99.13% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,5%, capaian tahun 2014 telah melampui target dan tahun 2015 tidak melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 99,2% dengan realisasi 99,13 orang sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 99,35 dengan realisasi 99,18. Sedangkan untuk Angka partisipasi sekolah SMP/MTs tahun 2015 mencapai 71.79% bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 70.81% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,98%, capaian tahun 2014 dan 2015 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 69% dengan realisasi 70,81% sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 71 % dengan realisasi 71,79%. Angka rasio guru terhadap murid SD bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 1:18 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:17 hal ini berarti mengalami peningkatan dikarenakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, capaian tahun 2014 dan 2015 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2014 targetnya 1:16 dengan realisasi 1:17 sedangkan untuk tahun 2015 targetnya 1:16 dengan realisasi 1:18. Pada tahun 2015 Angka rasio guru terhadap murid SMP mencapai 1:17 bila dibandingkan tahun 2014 mencapai 1:19 hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 2:1 capaian tahun 2014 telah melampui targetnya yang ditetapkan RPJMD tahun 2014 dimana targetnya 1:17 dengan realisasi 1:19 sedangkan untuk tahun 2015 telah BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
17
sesuai targetnya yang ditetapkan RPJMD tahun 2015 dimana targetnya 1:17 dengan realisasi 1:17. Untuk Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) tahun 2014 sebesar 97,92% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 97,53% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,39 capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 95,90% dengan realisasi 97,53% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 96% dengan realisasi 97,42%. Kondisi Angka Partisipasi Sekolah di Kab/Kota di Kalimantan Barat dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.6 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2014 Provinsi Kalimantan Barat No.
Kabupaten/Kota
1
2
2013
2014
2015
7-12
13-15
16-18
7-12
13-15
16-18
7-12
13-15
16-18
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Sambas
98.93
72.09
52.40
99.04
73.35
54.82
99,08
74.38
55.20
2
Bengkayang
98.34
70.79
62.98
98.44
72.03
65.88
98,49
73.04
66.28
3
Landak
99.86
75.33
52.73
99.88
76.65
55.16
99,92
77.65
55.55
4
Mempawah
99.76
66.79
43.48
99.79
67.96
45.49
99,83
68.91
45.81
5
Sanggau
98.36
63.85
38.86
98.46
64.96
40.65
98,50
65.87
40.93
6
Ketapang
98.18
66.76
35.49
98.28
67.93
37.12
98,32
68.88
37.38
7
Sintang
99.48
64.59
39.00
99.58
65.72
40.80
99,62
66.64
41.09
8
Kapuas Hulu
99.14
74.88
56.84
99.24
76.19
59.46
99,28
77.25
59.88
9
Sekadau
99.51
62.70
48.61
99.61
63.80
50.85
99,66
64.69
51.20
10
Melawi
98.27
66.95
46.56
98.37
68.12
48.71
98,41
69.07
49.05
11
Kayong Utara
98.25
66.84
60.38
98.49
68.01
63.16
98,53
68.96
63.60
12
Kubu Raya
99.43
76.44
61.26
99.54
77.78
64.08
99,58
78.87
64.53
13
Kota Pontianak
99.27
73.29
75.29
99.38
74.58
78.76
99,42
75.62
79.32
14
Kota Singkawang
99.74
72.96
63.55
99.78
74.24
66.48
99,82
75.28
66.95
Kalbar
99.04 n.a
69.59 n.a
52.67 n.a
99.13 n.a
70.81 n.a
55.10 n.a
99,18 n.a
71.79 n.a
55.48 n.a
Indonesia
Sumber: Diknas Prov. Kalbar Tahun 2016
Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2014, untuk usia 7–12 tertinggi di Kabupaten Landak yaitu 99,88%, untuk usia 13-15 tahun tertinggi di Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 77,78%, sedangkan usia 16-18 tahun tertinggi di Kota Pontianak sebesar 78,76%. Pada tahun 2015 APS tertinggi untuk usia 7-12 terjadi di Kabupaten Landak sebesar 99,92%, untuk usia 13-15 tahun
18
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
tertinggi di Kabupaten Kubu Raya sebesar 78,87% sedangkan usia 16-18 tertinggi di Kota Pontianak sebesar 79,32%.
Tabel 2.7 Rasio Guru dan Murid Sekolah Dasar di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015 SD Tahun 2014 No.
Kabupaten/Kota
Jml Guru
Jml Murid
1 2 3 4 1 Sambas 4,423 72,510 2 Bengkayang 2,508 34,484 3 Landak 2,616 52,797 4 Pontianak 1,671 29,417 5 Sanggau 3,401 57,823 6 Ketapang 4,386 65,683 7 Sintang 3,035 60,671 8 Kapuas Hulu 2,675 33,154 9 Sekadau 1,665 27,033 10 Melawi 1,870 28,399 11 Kayong Utara 1,019 15,115 12 Kubu Raya 3,498 59,507 13 Kota Pontianak 2,580 65,751 14 Kota Singkawang 1,421 26,743 JUMLAH 36,768 629,087 Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalbar
SD Tahun 2015
Rasio Murid / Guru
Jmh Guru
Jml Murid
5 16 14 20 18 17 15 20 12 16 15 15 17 25 19 17
6 4,699 2,430 3,556 1,932 3,699 3,169 3,792 2,136 1,898 2,122 985 2,753 3,186 1,464 37,821
7 72,396 37,054 50,779 28,923 56,271 64,594 60,270 32,318 26,575 26,885 14,961 60,794 67,426 26,475 625,721
Rasio Murid / Guru 8 15 15 14 15 15 20 16 15 14 13 15 22 21 18 16
Pada tahun 2014 rasio murid-guru sekolah dasar sebesar 17, artinya satu orang guru dibebani mengajar murid sebanyak 16 orang. Tahun 2015, rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 16 (tabel 2.7). Sedangkan rasio murid-guru SMP pada tahun 2012 sebanyak 19, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan mendekati 17 seperti pada tabel 2.8. Tabel 2.8 Rasio Guru dan Murid SLTP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2015
No .
Kabupaten/ Kota
1
2
1
Sambas
2
Bengkayang
SMP Tahun 2012 Rasio Jmh Jml Murid / Guru Murid Guru 3 4 5
SMP Tahun 2013 Rasio Jmh Jml Murid Guru Murid / Guru 6 7 8
1,257
23,842
19
1,601
21,489
13
641
11,462
18
823
10,811
13
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
19
No .
Kabupaten/ Kota
1
2
3
Landak
4
Pontianak
5
Sanggau
6 7 8
Kapuas Hulu
9
Sekadau
10 11 12 13 14
SMP Tahun 2012 Rasio Jmh Jml Murid / Guru Murid Guru 3 4 5 982
19,929
20
SMP Tahun 2013 Rasio Jmh Jml Murid Guru Murid / Guru 6 7 8 956
18,837
20
513
7,644
15
511
7,732
15
1,016
18,432
18
1,078
17,709
16
Ketapang
1,008
29,520
29
1,266
17,975
14
Sintang
1,064
16,795
1,220
17,303
14
763
9,414
12
446
9,796
22
517
17,653
34
355
8,851
25
Melawi
526
8,966
17
754
8,966
12
Kayong Utara
290
4,910
17
302
4,403
15
Kubu Raya
1,096
26,304
24
858
19,533
23
Kota Pontianak
1,595
15,204
10
1,507
28,218
19
610
9,705 219,780
16
19
573 12,250
9,705 201,328
17 17
Kota Singkawang JUMLAH
11,878
Lanjutan … SMP Tahun 2014 No .
Kabupaten/ Kota
1
2
Jmh Guru
Jml Murid
Rasio Murid / Guru
9
10
11
SMP Tahun 2015 Rasio Jmh Muri Jml Murid Guru d / Guru 12 13 14
1,300
22,618
17
1,487
23,167
16
1
Sambas
2
Bengkayang
635
10,902
17
744
11,937
16
3
Landak
688
20,315
30
1,478
21,145
14
8,460
15
4
Pontianak
463
7,907
17
581
5
Sanggau
936
18,060
19
1,369
19,300
14
6
Ketapang
1,119
19,127
17
912
20,005
22
7
Sintang
773
18,272
24
1,221
18,999
16
8
Kapuas Hulu
791
10,577
13
918
11,074
12
9
Sekadau
464
9,059
20
757
9,524
13
10
Melawi
492
9,844
20
709
10,030
14
11
Kayong Utara
330
4,862
15
368
5,128
14
12
Kubu Raya
1,002
19,989
20
728
18,155
25
13
Kota Pontianak
1,200
28,170
23
1,717
28,976
17
14
Kota Singkawang
670 13,659
10,100 216,000
15 16
JUMLAH
573
10,182
18
10,766
209,884
19
Sumber: Diknas Prov. Kalbar, 2016
Rasio murid-guru SLTA pada tahun 2012 sebanyak 18 dan tahun 2013 sebanyak 18 dengan kata lain tetap seperti terlihat pada tabel berikut :
20
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Tabel 2.9 Rasio Guru dan Murid SLTA di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2015 SLTA Tahun 2012 No .
SLTA Tahun 2013
1
2
3
4
Rasio Murid/Gur u 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sambas Bengkayang Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang KALBAR
12,605 6,634 11,909 5,200 10,767 10,608 10,976 6,024 5,816 5,129 3,321 11,451 28,439 8,533 137,412
643 400 565 382 560 659 632 434 224 283 155 571 1,746 611 7,865
20 17 21 14 19 16 17 14 26 18 21 20 16 14 18
Kab/Kota
Jumlah Murid
Jumla h Guru
6
7
Murid / Guru 8
12,672 5,967 10,830 6,755 12,611 7,031 9,467 4,028 5,018 4,888 2,403 8,923 37,920 7,552 136,065
1,079 268 525 319 583 802 867 239 140 368 188 375 1,730 558 8,041
12 22 21 21 22 9 11 17 36 13 13 24 22 14 18
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Lanjutan … SLTA Tahun 2014 No.
Kab/Kota
1
2
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Rasio Murid/Guru
Jumlah Murid
Jumlah Guru
Murid/ Guru
12 14,241 6,824 13,098 5,917 11,734 12,004 12,088 6,624 8,530 6,324 4,046 11,608 29,649 8,859 151,546
13 1,210 527 1,090 376 805 800 844 399 436 372 285 592 2,045 729 10,510
14 12 13 12 16 15 15 14 17 20 17 14 20 14 12 15
9
10
11
13,909
762
18
Bengkayang
6,954
409
17
3
Landak
12,894
493
26
4
Pontianak
5,492
279
20
5
Sanggau
11,104
515
22
6
Ketapang
11,083
717
15
7
Sintang
11,666
489
24
8
Kapuas Hulu
6,338
411
15
9
Sekadau
5,960
231
26
10
Melawi
5,728
292
20
11
Kayong Utara
2,675
218
12
12
Kubu Raya
11,608
620
19
13
Kota Pontianak
42,473
1,303
33
14
Kota Singkawang
1
Sambas
2
KALBAR
SLTA Tahun 2015
8,716
558
16
156,600
7,297
20
Sumber : Diknas Prov. Kalbar 2016
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
21
b. Kesehatan Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Kondisi aspek pelayanan umum di bidang kesehatan adalah sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 2.10 Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kesehatan NO
BIDANG URUSAN/INDIKATOR
1
2
1 2
Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk a.
Jumlah Rumah Sakit
b.
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Rasio Tempat Tidur Per Satuan Penduduk
c. 3
2015 6
1:22.033
1:21.940
1:19.584
1:19.327
1: 11.153
1:11.250
1:123.801 1:110.494
40
40
42
44
3.698
3.698
4.204
5.295
1:1.217
1:1.255
1:1.237
1:906,5
Rasio dokter per satuan penduduk a.
Rasio Dokter Umum per satuan penduduk Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk
4
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
b. c.
a.
Rasio Perawat per satuan penduduk
b.
Rasio Bidan per satuan penduduk
5
2012 3
TAHUN 2013 2014 4 5
Cakupan puskesmas per kecamatan
1:8.021
1:8.273
1: 9.269
1: 8.274
1:34.615
1:35.703
1: 43.333
1: 40.309
1:24.064
1:23.802
1: 27.368
1: 19.984
1:768
1:886
1:766
1:1.971
1:1.667
1:1.644
1.32
1.33
1.32
1:677 1:1.565
1.33
Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar 2016
Pengembangan prasarana dan sarana Puskesmas terus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari Rasio puskesmas per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 1:19.327 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:19.584 hal ini berarti mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 1:110.494 hal ini berarti 1 rumah sakit dapat melayani penduduk sebanyak 110.494 jiwa hal ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mana 1 rumah sakit harus melayani 123.801 jiwa.
22
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Jumlah rumah sakit pada tahun 2015 berjumlah 44 bila dibandingkan tahun 2014 berjumlah 42, hal ini berarti telah mengalami peningkatan jumlah rumah sakit dari tahun 2014 ke tahun 2015. Jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2015 sebesar 5.295 bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 4.204, adapun target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2015 targetnya 4,723 dengan realisasi 5.295 sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 4.658 dengan realisasi 4.204. Rasio tempat tidur persatuan penduduk tahun 2015 sebesar 1:906,5 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:1.237, untuk target tahun 2015 sebesar 1:1000 ini berarti bahwa tahun 2015 telah memenuhi target, sedangkan untuk target tahun 2014 sebesar 1:1000. Rasio dokter umum per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1:8.274 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:9.269 hal ini berarti ada peningkatan pelayanan bagi dokter umum. Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1:40.309 bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:43.333 adapun targetnya adalah untuk tahun 2015 dan untuk tahun 2014 sebesar 1:36677. Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk pada tahun 2015 berjumlah 1: 19.984 bila dibandingkan tahun 2014 berjumlah 1: 27.368. Rasio Perawat per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 1:677 sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 1:766. Rasio Bidan per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 1:1.565 sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 1:1.644 ini berarti terjadi pengurangan pelayan sebanyak 99. Adapun cakupan puskesmas per kecamatan tahun 2014 sampai tahun 2015 masih tetap pada kondisi 1.33. Bersumber pada capain-capaian tersebut diatas, maka peningkatan akses dan infrastruktur kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga mempermudah kunjungan masyarakat apabila ingin berobat. Disamping itu, peranan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi prasyarat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan prasarana kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Puskesling) dan rasionya terhadap jumlah penduduk adalah berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel 2.11 berikut, sedangkan cakupan puskesmas per kecamatan dapat di lihat pada tabel 2.12.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
23
Tabel 2.11 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Tahun 2012- 2015 2012 No
Kabupaten/Kota
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Sambas Bengkayang Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang KALBAR
Puskesmas, Pustu & Puskeling
Penduk
2013 Rasio
Puskes mas, Pustu & Puskelin g
Pend
Rasio
3
4
5
6
7
8
157 125 107 55 117 177 113 112 78 80 33 94 52 31
505,444 224,407 340,635 241,003 422,658 446,849 377,190 231,512 186,266 185,449 99,495 518,803 575,843 194,743
3.219 1.795 3.184 4.382 3.612 2.525 334 2.067 2.388 2.318 3.015 5.519 11.074 6.282
158 125 105 55 135 191 100 141 83 82 33 105 49 36
511,693 229,659 347,142 245,227 431,026 457,930 384,544 236,909 189,139 189,419 101,755 529,312 588,185 199,494
3,239 1,837 3,306 4,459 3,193 2,398 3,845 1,680 2,279 2,310 3,083 5,041 12,004 5,542
1,337
1,337
4,550,297
1,398
4,641,434
3,320
Lanjutan … 2014 No
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kabupaten/Kota
2 Sambas Bengkayang Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang KALBAR
Puskesmas, Pustu & Puskeling
Penduduk
2015 Rasio
Puskesmas , Pustu & Puskeling
Pendud uk
9
10
11
12
13
14
158 125 105 55 135 191 100 141 83 82 33 105 49 36 1,398
515,974 234,136 352,425 248,559 437,875 467,493 390,536 241,497 191,320 192,729 103,664 537,941 598,442 203,572 4,716,163
3,266 1,873 3,356 4,519 3,244 2,448 3,905 1,713 2,305 2,350 3,141 5,123 12,213 5,655 3,374
526,367 242,788 362,734 255,132 451,211 485,118 402,212 250,400 195,611 199,119 107,268 554,811 617,459 211,508 4,861,738
147 125 125 49 128 178 97 161 80 78 46 91 54 32 1,391
3,581 1,942 2,902 5,207 3,525 2,725 4,147 1,555 2,445 2,553 2,332 6,097 11,434 6,610 3,495
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar
24
Rasio
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Tabel 2.12 Cakupan Puskesmas Per Kecamatan No. 1
Uraian 2
Jumlah Kecamatan 2012 2013 2014 2015 3 4 5 6
Jmlh Puskesmas 2012 2013 2014 2015 5 6 7 8
1 2
Sambas Bengkayang
19 17
19 17
19 17
19 17
27 17
27 17
27 17
27 17
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak
13 9 15 20 14 25 7 11 6 9 6
13 9 15 20 14 23 7 11 6 9 6
13 9 15 20 14 23 7 11 6 9 6
13 9 15 20 14 23 7 11 6 9 6
16 14 18 24 20 23 12 11 8 19 23
16 14 18 24 20 23 12 11 8 19 23
16 14 18 24 20 23 12 11 8 19 23
16 14 19 24 20 23 12 11 8 20 23
14
Kota Singkawang JUMLAH
5
5
5
5
5
5
5
9
176
174
174
174
237
237
237
243
Lanjutan … No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Uraian 2 Sambas Bengkayang Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang JUMLAH
2012 9 142.11 100 123.08 155.56 120 120 142.86 92 171.43 100 133.33 211.11 383.33 100 134.66
Cakupan (%) 2013 2014 10 11 142.11 100 123.08 155.56 120 120 142.86 100 171.43 100 116.67 211.11 383.33 100 136.207
142.11 100 123.08 155.56 120 120 142.86 100 171.43 100 133.33 211.11 383.33 100 136.207
2015 12 142.11 100 123.1 155.6 120 120 142.9 100 171.4 100 133.33 222.2 383.3 180 139.7
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar
Mengenai prasarana kesehatan lainnya, dapat dijelaskan bahwa Poliklinik Desa (Polindes) pada tahun 2012 berjumlah 1.488 unit menjadi 1.250 unit pada semester I tahun 2012. Namun, jumlah Posyandu bertambah dari 4.252 unit pada tahun 2011 menjadi 4.352 unit pada tahun 2012, yang terdiri dari Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Jumlah rumah sakit pada tahun 2011 adalah sebanyak 36 unit yang BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
25
terdiri dari 13 RSUD, 4 Unit RSU TNI/ABRI, 16 Unit RS swasta, 1 Unit RS Jiwa dan 2 Unit RS Khusus. c.
Penanaman Modal Pertumbuhan realisasi investasi di Kalimantan Barat mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Data perkembangan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing periode 2012-2015 dijelaskan sebagai berikut : (1) Penanaman Modal Dalam Negeri Kondisi penanaman modal dalam negeri digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 2.13 Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2012- 2015 PMDN NO
1 1 2 3 4
RENCANA
THN
2 2012 2013 2014 2015
JUMLAH PROYEK 3 212 141 143 145
INVESTASI (Rp. Triliun) 4 13,17 14,49 15,80 18,96
REALISASI JUMLAH PROYEK 5 139 144 158 175
INVESTASI (Rp. Triliun) 6 13,17 17,26 24,47 30,42
TENAGA KERJA WNI
WNA
TOTAL
7 141,639 150,410 158,252 166,485
8 71 74 100 119
141,710 150,484 158,352 166,604
Sumber : BPMPTSP Prov. Kalbar 2016
Secara kumulatif, capaian kinerja penanaman modal sampai tahun 2014 (realisasi investasi PMDN) mencapai Rp. 24,474,622.55 atau terjadi peningkatan sebesar 41,74% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 sebesar Rp. 17,266,076.95, sementara peningkatan realisasi jumlah proyek sebesar 9,72%. Sedangkan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 30,420,152.43, dengan jumlah proyek sebanyak 175. Tenaga kerja tahun 2014 berjumlah 158,352 orang dan untuk tahun 2015 berjumlah 166,604, ini berarti mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja 8,233. (2) Penanaman Modal Asing Tabel rencana dan realisasi kumulatif perkembangan investasi PMA di Kalimantan Barat tahun 2012 sampai dengan Desember 2015 sebagai berikut : 26
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Tabel 2.14 Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2012- 2015 PMA RENCANA
THN
REALISASI
TENAGA KERJA
JUMLAH PROYEK
INVESTASI (US $ RIBU)
JUMLAH PROYEK
INVESTASI (US $ RIBU)
WNI
ASING
1
2
3
4
5
6
7
2012
232
5,681,305.90
85
2,067,252.81
76,441
307
76,748
2013
88 91
2,273,000.00 2,480,000.00
81 98
2,697,816.72 3,051,595.33
81,946
310
82,256
86,015
336
86,351
4,446,700.65
104,197
537
104,734
2014 2015
98
2,970,000.00
110
TOTAL
Keterangan : s/d 31 Desember 2015 (BPMPTSP Prov. Kalbar)
Secara kumulatif nilai realisasi investasi PMA tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 13,12% atau senilai USD 3.051 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 98 proyek. Sedangkan untuk tahun 2015 realisasi investasi PMA adalah sebesar USD 4.446 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 110. d.
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pertumbuhan koperasi dan UKM di Kalimantan Barat dapat terlihat seperti
tabel-tabel berikut. Tabel 2.15 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 – 2015 Provinsi Kalimantan Barat NO
URAIAN
1
2
2012 3
TAHUN 2013 2014 4 5
2015 6
1.
Jumlah Koperasi aktif
2,617
2,765
2,872
2,944
2.
Jumlah koperasi
4,461
4,670
4,782
4,616
3.
Persentase koperasi aktif
58.66
59.20
60.05
63.77
4.
Jumlah UKM
76,575
87,107
105,334
105,334
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Urusan Koperasi dan UMKM melihat capaian indikator dari jumlah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. 79,373 Jumlah koperasi tahun 2014 mencapai 4.782 unit dengan target capaian di tahun tersebut 4.729 unit, sedangkan capaian 2015 jumlah koperasi mencapai 4.616 unit dengan target yang diharapkan sebesar 4.997 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tidak memenuhi target jumlah koperasi yang diharapkan.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
27
Jumlah usaha mikro tahun 2014 di targetkan sebanyak 79.373 unit, namun terealisasi sebanyak 61.290 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya target peningkatan jumlah usaha mikro di tahun 2013. Namun untuk kondisi tahun 2014 belum diketahui jumlahnya hanya target yang ditetapkan sebesar 79.373 unit. Jumlah usaha kecil tahun 2013 mencapai 24.300 unit dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 14.630 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah tercapai target peningkatan jumlah usaha kecil di tahun 2013 sebanyak 9.670 unit. Namun, untuk tahun 2014 belum diketahui dan hanya target yang diharapkan sebanyak 15.530 unit. Sementara itu, jumlah usaha menengah tahun 2013 mencapai 1.334 unit dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.543 unit. Capaian tahun 2013 ini belum mampu melampaui target yang ditetapkan. Untuk tahun 2014 belum terekapitulasi namun target yang perlu dicapai sebesar 1.588 unit. Capaian tersebut diatas, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri masih perlu ditingkatkan. Jiwa enterprener bagi para pemuda dan remaja, sejak dini perlu ditumbuh kembangkan sehingga ada motivasi untuk membuat usaha atau berusaha sendiri tanpa perlu menunggu menjadi pegawai negeri atau bekerja bersama orang lain. Tabel 2.16 Koperasi Simpan Pinjam/Credit Union 2011-2014 Kalimantan Barat NO
URAIAN
1
2
ANGGOTA (orang) 2012 3
2013 4
2014 5
2015 6
1.
Puskopdit Borneo
258,136
258,136
278,766
312,479
2.
Puskopdit Khatulistiwa
248,941
248,941
290,831
296,803
3.
Puskopdit BKCU Kalimantan
166,896
166,896
147,760
172,051
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Puskopdit Borneo terdiri dari koperasi primer CU Lantang Tipo 123.277 anggota, CU Pancur Kasih 101.348 anggota dan CU Keluarga Kudus 1.576 anggota. Sedangkan Puskopdit khatulistiwa terdiri 9 unit koperasi primer dan Puskodit BKCU Kalimantan terdiri dari 17 unit koperasi primer. e.
Perumahan dan Permukiman Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-
2014 adalah sebagai berikut:
28
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Tabel 2.17 Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2015 No
Indikator
1
2 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah Tangga yang Bersanitasi Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh
1 2 3 4
Rumah yang layak huni
Tahun 2012 (%) 3
Tahun 2013 (%) 4
Tahun 2014 (%) 5
Tahun 2015 (%) 6
53.36
53.96
54.55
54.58
45.57
45.8
46.73
46.92
11.62
27.42
27.56
28.18
72.6
92.2
80.83
89.83
Sumber : Dinas PU Prov.Kalbar 2016
Tingkat penggunaan air bersih atau tingkat cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan sebesar 0,03%, dari 54,55% pada tahun 2014 menjadi 54,58% pada tahun 2015. Hal hal menunjukkan perkembangan yang positif, karena target dari RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 54,58%, artinya memenuhi dari target yang telah ditentukan. Tingkat cakupan pelayanan rumah tangga yang menggunakan sanitasi di Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan sebesar 0,19%, dari 46,73% pada tahun 2014 menjadi 46,92% pada tahun 2015. Hal hal menunjukkan perkembangan yang positif, karena target dari RPJMD Kalbar 20132018 sebesar 46,92%. Tingkat rumah layak huni di Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengalami trend yang positif yaitu ada peningkatan sebesar 9%, dari 80,83% pada tahun 2014 menjadi 89,83% pada tahun 2015. Namun kalau dilihat target RPJMD Kalbar 20132018 sebesar 80,76% terjadi kenaikan sebasar 0,07%. Akan tetapi untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lingkungan Perumahan Sehat yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengalami trend yang negative yaitu ada peningkatan kawasan kumuh sebesar 0,76%, dari 28,18% pada tahun 2015 menjadi 27,42% pada tahun 2014. Namun kalau dilihat target RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 15,91% terjadi kenaikan sebesar 12,27%. Akan tetapi untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatan Lingkungan Perumahan Sehat huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
29
2) Layanan Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan pilihan meliputi bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian sebagaimana berikut. a.
Sektor Pertanian
(1) Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan sangat dipengaruhi serta didominasi oleh produksi padi. Selain itu produksi jagung juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan. Perubahan musim dan cuaca serta bertambahnya luas panen menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya produksi padi di tahun 2015, yaitu dari 1.300.100,00 ton tahun 2012, meningkat menjadi 1.394.883,00 ton tahun 2015 dengan rata-rata produksi 1.377.388,75 ton/tahun atau terjadi pertumbuhan sebesar 2,57 persen/th. Secara keseluruhan produksi tanaman pangan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,57 persen yakni dari sebelumnya pada tahun 2014 total produksi tanaman pangan sebesar 1.721.852 ton meningkat menjadi 1.731.740 ton pada tahun 2015. Tabel 2.18 Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2012 – 2015 Tanaman Pangan
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
Padi
1,300,100
1,441,877
1,372,695
1,394,883
170,124
159,982
135,461
127,868
Kedelai
1,338
1,677
3,161
2,733
Kacang Tanah
1,688
1,317
1,250
1,100
862
553
924
1,106
Ubi Kayu
153,564
168,521
192,968
189,041
Ubi Jalar
15,169
15,296
15,393
15,009
1,642,845
1,789,223
1,721,852
1,731,740
Jagung
Kacang Hijau
TOTAL
Sumber : Dispertan Prov. Kalbar 2016
(2) Sub Sektor Holtikultura Untuk Sub sektor Holtikultura yang terdiri atas Tanaman Buah sayuran, tanaman sayur buah semusim dan tanaman biofarmaka pada tahun 2014 total produksi mengalami peningkatan 30 persen dibandingkan produksi tahun 2013 yakni dari sebesar 488.525,62 ton pada tahun 2013 meningkat menjadi 630.012,82 ton pada tahun 2014. 30
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Tabel 2.19 Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura (Ton) Tahun 2012 – 2015 Tanaman Holtikultura
2012
2013
2014
2015*
1
2
3
4
5
Tanaman Buah Sayuran
431,053.40
385,881.00
540,291.00
n/a
Tanaman Sayur Buah Semusim
62,300.60
90,607.00
78,000.40
n/a
Tanaman Biofarmaka
12,744.40
12,037.62
16,721.42
n/a
506,098.40
488,525.62
635,012.82
n/a
TOTAL
Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar 2016 *Data 2015 masih dibahas di Pusat
(3) Sub Sektor Perkebunan Pengelolaan Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Tabel 2.20 Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2012 – 2015 JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI
2012
2013
2014
2015*
1
2
3
4
5
Perkebunan Besar
541,134
581,755
682,962
712,497
1,200
1,412
1,456
1,464
539,934
580,343
681,506
711,033
816,766
828,387
843,390
851,078
257,734
260,166
258,728
262,533
73,934
73,483
74,646
75,288
[03] Kelapa Hybrida
3,964
3,973
3,875
3,853
[04] Kelapa Deres
1,060
1,441
1,505
2,690
[05] Kelapa Sawit
468,051
477,530
492,993
494,934
[06] Kakao
2,840
2,678
2,664
2,728
[07] Lada
3,513
3,470
3,416
3,536
[08] Kopi
3,849
3,841
3,720
3,706
[09] Cengkeh
235
230
226
216
[10] Kemiri
253
244
193
159
[01] Karet [05] Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat [01] Karet [02] Kelapa Dalam
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
31
JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI
2012
2013
2014
2015*
1
2
3
4
5
[11] Pinang
650
667
702
706
[12] Tebu
417
441
415
416
[13] Sagu
188
150
231
241
[14] Kapuk
11
10
10
8
[15] Jarak
3
1
-
-
61
58
57
55
3
4
10
9
1,357,900
1,410,142
1,526,352
1,563,575
[16] Enau/Aren [17] Pala TOTAL
*Angka Sementara Sumber : Disbun Prov. Kalbar 2016
Komoditi Kelapa Sawit merupakan komoditi yang memberikan produksi terbesar diantara komoditi lain sektor perkebunan. Pada tahun 2012 komoditi Kelapa Sawit menghasilkan produksi sebesar 1.007.985 dengan rata-rata pertumbuhan produksi pertahun selama tahun 2012-2015 sebesar 6,22 persen, pada tahun 2015 Produksi komoditi kelapa sawit meningkat menjadi 1.205.967 ton Peningkatan pertumbuhan kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi disektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar. Sedangkan jika dilihat secara kesuruhan dari 17 (tujuh belas) komoditi sector perkebunan realisasi produksi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,44 persen dari sebelumnya pada tahun 2014 realisasi produksi komoditi perkebunan sebesar 1.526.352 ton meningkat menjadi 1.563.575 ton pada tahun 2015. (4) Sub Sektor Peternakan Sub Sektor peternakan di Kalimantan Barat sebagai penyumbang protein yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa komoditi yang sudah dikembangkan seperti Ayam (ayam buras, ayam ras pedaging & petelur) Sapi, Kambing, Babi, itik. Untuk komoditi ternak besar yakni Sapi, Kambing dan Babi, komoditi Babi mendominasi dengan jumlah populasi pada tahun 2015 sebesar 560.371 ekor meningkat sebesar 5 persen dibandingkan tahun 2014 sejumlah 533.686 ekor. Peningkatan jumlah populasi babi juga diikuti peningkatan total produksi Daging Babi pada tahun 2015 dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 27.877 ton meningkat 5 persen menjadi 29.271 ton pada tahun 2015. Sedangkan untuk ternak 32
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
kecil yakni Ayam dan Itik, komoditi Ayam mendominasi dengan jumlah populasi pada tahun 2015 sebesar 43.040.048 ekor meningkat sebesar 5 persen disbanding tahun 2014 sebesar 40.990.522 ekor. Peningkatan jumlah populasi ayam juga diikuti peningkatan jumlah produksi daging sebesar 3,61 persen menjadi pada tahun 2015 produksi daging ayam sebesar 44.760 ton. Tabel 2.21 Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2012 – 2015 Populasi
1
1 2012
Populasi Produksi Populasi Produksi Sapi Kambing 2 3 4 5 169,240 7,263 171,222 474
2
2013
132,914
4,733
116,415
199
390,172
7,146
3
2014
151,376
7,274
148,129
276
533,686
27,877
4
2015
158,945
7,636
155,535
290
560,371
29,271
-0.86
7.94
0.08
-4.75
7.45
77.90
No.
Tahun
rata-rata/thn
Pertum %
Produksi Babi 6 7 484,284 18,516
Lanjutan … No.
Tahun 1
Populasi Produksi Ayam 8 9
Populasi
Produksi Itik
10
11
1
2012
30,847,137
48,289
646,823
518
2
2013
31,934,340
49,695
2,367,201
158
3
2014
40,990,522
43,201
582,396
481
4
2015 rata-rata/thn Pertum %
43,040,048
44,760
611,516
505
12.29
-2.18
65.19
46.64
Sumber : Diskeswan Prov. Kalbar 2016.
(5) Sub Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan merupakan salah satu potensi dari Provinsi Kalimantan Barat. Selama tiga tahun terakhir sektor perikanan sudah memberikan kontribusi baik. Pada tahun 2015 jumlah produksi perikanan didominasi dari perikanan tangkap sebesar 75,49 persen dibandingkan dari perikanan budidaya. Untuk jumlah produksi perikanan tangkap dari Laut pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 29,80 persen dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 124.681,80 ton
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
33
meningkat menjadi 161.836,70 ton pada tahun 2015. Sedangkan produksi perikanan dari perikanan tangkap yang berasal dari umum mengalami penurunan 36,03 persen dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 43.884,40 ton turun menjadi 28,073.70 ton pada tahun 2015. Untuk perikanan budidaya, jumlah produksi pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,44 persen dari tahun 2014 menjadi sebesar 61.664,37 ton pada tahun 2015. Tabel 2.22 Realisasi Produksi Perikanan Selama Tahun 2011 – 2014 Jumlah Produksi (Ton) Perikanan Tangkap
Tahun
Nilai Produksi (Rp. Juta )
Budidaya
Perikanan Tangkap
Umum
1
2
3
2012
101,991.30
10,760.80
40,309.10
959,468.00
221,811.00
1,316,302.00
2013
120,080.00
43,454.00
44,743.32
2,051,869.21
870,956.83
2,259,808.46
2014
124,681.80
43,884.40
57,935.05
2,328,919.50
874,751.50
2,890,328.18
2015
161,836.70
28,073.70
61,664.37
2,894,159.97
593,319.79
2,659,435.76
Rata2/thn
127,147.45
31,543.23
51,162.96
2,058,604.17
640,209.78
2,281,468.60
17.12
89.59
15.64
50.54
86.97
30.53
Rata2 Pertumb %
4
Laut
Umum
5
6
Budidaya
Laut
7
Sumber : DKP Prov. Kalbar 2016
Selama kurun waktu 2012-2015, perkembangann Nilai produksi perikanan Umum mengalami rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu 86,97 persen/tahun, diikuti Nilai Produksi dari Perikanan Laut dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 50,54 persen/tahun dan perikanan budidaya dengan rata-rata pertumbuhan nilai produksi pertahun sebesar 30,53 persen. b.
Sektor Kehutanan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 adalah sebesar 8.389.600 Ha yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 3.931.919 Ha atau 46,87 persen dan Kawasan Budidaya seluas 4.457.681 Ha atau 53,13 persen. Dalam kawasan lindung, hutan lindung memiliki luas terbesar yaitu 2.310.873. Setelah itu terdapat Suaka Alam sebesar 1.621.046 Ha, dengan rincian Suaka Alam
34
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Daratan seluas 1.430. 101 Ha dan Suaka Alam Perairan seluas 190.945 Ha. Selanjutnya dalam kawasan budidaya, sebagian besar adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.132.398 Ha dan 2.127.365 Ha adalah luas kawasan Hutan Produksi Biasa (HPB). Sedangkan untuk luas kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) memiliki luas 197.918 Ha Tabel 2.23 Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Status Lahan
Luas (Ha)
1
2
Kawasan Lindung
3.931.919
- Hutan Lindung
2.310.873
- Suaka Alam (daratan + perairan)
1.621.046
Kawasan Budidaya
4.457.681
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
2.132.398
- Hutan Produksi Biasa (HPB)
2.127.365
- Hutan Produksi Konversi (HPK) Jumlah
197.918 8.389.600
Untuk penanganan luas lahan kritis, pada tahun 2013 luas lahan kritis seluas 1.999.094 Ha semakin berkurang hingga tahun 2014 luas lahan kritis menjadi 1.957.134 Ha. Grafik 2.2 Luas Lahan Kritis 2013-2014
Sumber : Dinas Kehutanan Prov Kalbar, 2016
c.
Sektor Pertambangan Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sampai dengan akhir 2014 berjumlah
698 yang terdiri atas IUP eksplorasi 443 dan IUP operasi produksi 255. Sedangkan Kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Kalimantan Barat pada BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
35
tahun 2015 mengalami peningkatan disbanding tahun 2014 yakni menjadi 4,9 persen. Laju pertumbuhan sektor pertambangan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,6 persen dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 2,4 persen.
Tabel. 2.24 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan Sektor Pertambangan
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
Kontribusi (%) Pertumbuhan (%) Sumber : BPS Prov.Kalbar
5.94
4.93
4.79
4.9
4.1
-2.5
2.4
0.6
Dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, kontribusi penerimaan bukan pajak sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 sebesar Rp. 230.200.973.506,25 terdiri dari landrent (iuran tetap) sebesar Rp. 79.995.783.406,25 dan royalti (iuran produksi) sebesar Rp. 150.205.190.100,00 d.
Sektor Perdagangan Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan
produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Akan tetapi kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, total nilai ekspor sebesar 564.043.454 US $ mengalami penurunan sebesar 13,49 % dibandingkan tahun 2014 dengan nilai ekspor 651.986.280 US $. Sedangkan nilai dari kegiatan Impor mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk memenuhi barang modal dan bahan baku belum dapat dihindari. Untuk nilai impor Kalimantan Barat tahun 2015 mencapai 627.817.186 US $, meningkat sebesar 25,50 persen dibandingkan dengan nilai impor pada tahun 2014 sebesar 500.262.690 US $. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat kurun waktu 2012 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.25 Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalbar tahun 2012 s/d 2015 Tahun 1
36
Ekspor
Impor
Volume (kg)
Nilai (US $)
Volume (kg)
Nilai (US $)
2
4
6
8
2012
12,496,608,973
1,300,863,351
436,488,542
539,364,364
2013
16,775,583,120
1,348,607,972
611,590,475
498,236,319
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Tahun 1
Ekspor
Impor
Volume (kg)
Nilai (US $)
Volume (kg)
Nilai (US $)
2
4
6
8
2014
1,171,286,892
651,986,280
752,952,826
500,262,690
2015
679,809,314
564,043,454
680,401,373
627,817,186
Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2016
e.
Sektor Perindustrian Perindustrian atau industri pengolahan memberikan kontribusi dalam
pembentukan PDRB Kalimantan Barat dari tahun 2015 sebesar 15,73 persen mengalami penurunan dari tahun 2014 yang mana pada tahun tersebut kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 16,52 persen. Pada tahun 2014 sektor industri bahan makanan merupakan sector dengan kontribusi terbesar untuk sektor industri pengolahan yakni sebesar 12,34 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 12,14 persen. Sedangkan untuk industri pengolahan kayu yang dahulu merupakan sektor industri yang cukup berperan di Kalimantan Barat secara perlahan mengalami penurunan dengan sulitnya bahan baku kayu. Disamping itu, terbatasnya infrastruktur dasar, pelabuhan dan energi menjadi kendala utama masuknya investasi industri skala besar. Dilihat dari potensi sumberdaya alam Kalimantan Barat, industri yang dapat dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri makanan (industri berbasis CPO) dan industri karet yang merupakan komoditi utama daerah. Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan (%) dan Kontribusinya terhadap PDRB Kalimantan Barat (%) Tahun 2012 – 2015
Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2012-2014 BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
37
f.
Sektor Transmigrasi Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki
keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Jumlah penempatan transmigrasi di tahun 2014 sebanyak 160 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari Transmigrasi Penduduk Daerah Asal (TPA) sebanyak 90 KK dan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) sebanyak 70 KK. Adapun lokasi transmigrasi tahun 2014 tersebar di 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten Kayong Utara sebanyak 120 KK dan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 40 KK. Dilihat dari daerah asal transmigran yang berasal dari luar daerah Kalimantan Barat, terbanyak berasal dari daerah Jawa Tengah sebanyak 30 KK dan Jawa Timur sebanyak 25 KK. Tabel 2.26 Realisasi Penempatan Transmigran di Kalimantan Barat Tahun 1
TPA
TPS
Total
KK
Jiwa
KK
Jiwa
KK
Jiwa
2
3
4
5
6
7
2012
499
1,812
786
3,183
1,285
4,995
2013
210
769
403
1,648
613
2,417
2014
90
300
70
280
160
580
2015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalbar (Dalam KDA 2015) TPA : Tempat Penempatan Akhir , TPS : Tempat Penempatan Sementara
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah a. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.
38
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
1) Rasio Panjang Jalan per-Jumlah Kendaraan Rata-rata perkembangan panjang jalan (Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota) dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terus bertambah sebesar 5,03 persen, untuk rata-rata perkembangan jumlah kendaraan turun sebesar 1,03 persen. Untuk rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang memberikan akses tiap kendaraan. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rasio panjang jalan per Jumlah Kendaraan berkisar diantara 1:80,42 sampai dengan 1:141,90. Rasio pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011, hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah kendaraan namun panjang jalan tetap bertambah, juga dapat diartikan bahwa rasio tahun 2015 dalam 1 km panjang jalan dapat mengakses 80,42 jumlah kendaraan, sebagaimana tabel berikut
Tabel 2.27 Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2011-2015 Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
13.822
18.445
13.841
15.111
15.485
1.448.773
1.651.973
1.825.440
1.980.025
1.245.300
104,82
89,56
131,89
131,03
80,42
Panjang jalan(Negara, Provinsi, Kabupaten/kota)/km Jumlah kendaraan Ratio
Sumber: Kalbar Dalam Angka (Dinas PU Prov. Kalbar dan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar)
2) Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jalan merupakan salah satu instrumen yang penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua. Dari Tabel 2.26 dapat kita lihat kondisi jalan yang ada di Kalimatan Barat dari tahun 2011 hingga 2015, berdasarkan status jalan yaitu Jalan Negara Kondisi jalan Mantap terus menagalami peningkatan hingga tahun terakhir tercatat sepanjang 1.940 Km, dan untuk jalan Provinsi kondisi jalan Mantap pada tahun 2011 hingga 2015 juga terus mengalami peningkatan yaitu sepanjang 1.342,52 Km.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
39
Tabel 2.28 Kondisi Jalan di Kalimantan Barat Tahun
Status Jalan
Kondisi
1
2
2011
2012
2013
2014
2015*
3
4
5
6
7
Mantap
1.526,56
1.533,76
1.542,03
1.552,91
1.940,00
Baik
1.078,96
1.419,80
1.338,38
1.428,35
1.419,29
447,6
113,96
203,65
124,56
521,20
Tidak Mantap
137,99
130,84
122,52
111,64
177,08
Rusak
131,33
114,78
75,6
94,63
105,45
6,66
16,06
46,92
17,01
71,63
Jumlah
1.664,55
1.664,55
1.664,55
1.664,55
2.117,568
Mantap
1.185,00
1.220,31
1.239,07
1.260,25
1.342,52
Baik
748,81
759,28
631,68
798,02
800,27
Sedang
436,19
461,03
607,39
462,23
542,25
Tidak Mantap
377,30
342,77
323,23
302,05
313,49
Rusak
344,49
313,24
243,28
236,52
248,26
32,81
29,53
79,95
65,53
63,98
Jumlah
1.562,30
1.562,30
1.562,30
1.562,30
1.656,00
Mantap
6.587,60
8.294,10
5.857,86
7.546,23
n.a
Tidak Mantap
5.174,95
6.923,16
4.755,22
4.596,68
n.a
Sedang Negara
Rusak Berat
Provinsi
Rusak Berat
Kab/Kota
Sumber: Dinas PU Provinsi Kalbar
3) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan, rata-rata pertumbuhan Rumah Tangga Pengguna Listrik dari tahun 2011 s/d 2015 adalah sebesar 8,43 persen, begitu juga untuk persentase rumah tangga terhadap pengguna listrik, mengalami kenaikan terus dari tahun 2011 sampai dengan 2015 diantara 59,02 - 74,71 persen, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,99 persen. Data dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut :
40
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Tabel 2.29 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2011-2015 Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
1 Rumah Tangga Pengguna Listrik
2 603.387
3 682.582
4 729.940
5 789.986
6 832.735
Jumlah Rumah Tangga
908.460
1.012.859
1.054.142
1.097.494
1.114.599
66,42
67,39
69,24
71,98
74,71
Persentase RT Pengguna Listrik
Sumber: PLN Wilayah V Prov. Kalbar.
Persentase kebutuhan rumah tangga terhadap produksi listrik dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan terus setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhannya 1,99 persen, hal ini dikarenakan peningkatan akan kebutuhan listrik terhadap rumah tangga selama lima tahun dimaksud yaitu sebesar 10,72 persen. Sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.30 Persentase Kebutuhan Listrik Rumah Tangga terhadap Produksi Listrik Tahun 2011-2015 Uraian 1 Kebutuhan Rumah Tangga (KWH) Produksi Listrik (KWH) Persentase Kebutuhan RT terhadap Produksi Listrik (KWH)
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
912.864.242
1.059.706.649 1.177.579.722 1.280.714.546 1.369.161.246
1.434.708.548 1.603.717.005 1.740.446.750 1.862.438.750 1.989.640.287
63,63
66,08
67,66
68,77
68,81
Sumber: PLN Wilayah V Prov. Kalbar.
4) Ketersediaan Daya Listrik Sesuai laporan PT. PLN Wil V Kalbar, produksi tenaga listrik yang dihasilkan PLN pada empat belas lokasi pembangkit dari tahun 2011 (1.434.708.548 KWH) sampai dengan tahun 2015 (1.989.640.287 KWH), terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya selama 4 tahun sebesar 8,54 persen. Kebutuhan atau pelanggan yang terbanyak dalam penggunakan listrik adalah untuk kebutuhan rumah tangga dari tahun 2011 (912.864.242 KWH) meningkat terus sampai dengan tahun 2015 (1.369.161.246 KWH) dengan rata-rata pertumbuhannya 10,72 persen
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
41
dan lebih besar dari produksi listrik hal ini berarti bahwa produksi listrik belum dapat secara maksimal memenuhi kebutuhan rumah tangga akan listrik. 5) Luas Wilayah Produktif Luas wilayah Kalbar adalah seluas 146.807 km2 atau 14.680.700 Ha, dengan arahan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.31 Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimanan Barat Tahun 2011-2015 No.
Status Kawasan
1
2
Luas Kawasan Hutan 2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
3.952.625
3.952.625
3.952.625
3.931.919
3.931.919
I.
Kawasan Lindung
a.
153.275
153.275
153.275
-
-
1.252.895
1.252.895
1.252.895
-
-
c.
Hutan Cagar Alam (CA) Hutan Taman Nasional (TN) Hutan Wisata Alam (WA)
29.310
29.310
29.310
-
-
d.
Hutan Lindung (HL)
2.307.045
2.307.045
2.307.045
2.310.873
2.310.873
e.
Suaka Alam
210.100
210.100
210.100
1.621.046
1.621.046
Daratan
22.215
22.215
22.215
1.430.101
1.430.101
Perairan
187.885
187.885
187.885
190.945
190.945
Kawasan Budidaya 5.226.135 5.226.135 5.226.135 4.457.681 Hutan Produksi Terbatas a. 2.445.985 2.445.985 2.445.985 2.132.398 (HPT) Hutan Produksi Biasa b. 2.265.800 2.265.800 2.265.800 2.027.365 (HPB) Hutan Produksi Konversi c. 514.350 514.350 514.350 197.918 (HPK) JUMLAH 9.178.760 9.178.760 9.178.760 8.389.600 Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kalbar
4.457.681
b
II.
2.132.398 2.027.365 197.918 8.389.600
Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor: 259/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalbar, diperoleh bahwa peruntukan Luas Kawasan Hutan tahun 2011 s/d 2013 adalah seluas 9.178.760 Ha, yang meliputi Kawasan Lindung seluas 3.952.625 Ha (43,06%) dan Kawasan Budidaya seluas 5.226.135 Ha (56,94%). Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.936/Menhut-II/2013 dan SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalbar. ditetapkan, bahwa untuk peruntukan Luas 42
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Kawasan Hutan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah seluas 8.389.600 Ha, yang terbagi atas Kawasan Lindung seluas 3.931.919 Ha (46,87%) dan Kawasan Budidaya seluas 4.457.681 Ha (53,13%). Tabel 2.32 Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar) tahun 2011-2015 Kabupaten/kota 1
Pemanfaatan Kawasan Lindung 2011 2
2012 3
2013 4
2014 5
2015 6
Sambas
34.415 34.415 25.701 25.701 25.701
Kota Singkawang
- - - -
Bengkayang
36.680 36.680 34.138 34.138 34.138
Landak
53.304 53.304 54.852 54.852 54.852
Mempawah
5.322 5.322 4.300 4.300 4.300
Kubu Raya
148.514 148.514 143.124 143.124 143.124
-
Kota Pontianak
- - - -
Sanggau
94.521 94.521 99.142 99.142 99.142
Sekadau
56.156 56.156 52.834 52.834 52.834
Sintang
475.262 475.262 472.057 472.057 472.057
Melawi
220.275 220.275 220.945 220.945 220.945
Kapuas Hulu
817.320 817.320 801.270 801.270 801.270
Ketapang
295.660 295.660 327.333 327.333 327.333
Kayong Utara
69.616 69.616 75.177 75.177 75.177
JUMLAH
2.307.045
2.307.045
2.310.873
-
2.310.873
2.310.873
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Catatan: Kawasan lindung hanyalah hutan lindung (tidak termasuk kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Suaka Alam dan Taman Wisata Alam).
Tabel 2.33 Arahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Budidaya Di Kalimantan Barat (dalam Hektar) tahun 2011 s/d 2015 Kabupaten/kota 1
Lahan Wilayah Budidaya 2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
Sambas
520.727 520.727 520.142
520.142
520.142
Kota Singkawang
58.007 58.007 57.264
57.264
57.264
Bengkayang
463.330 463.330 469.966
469.966
469.966
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
43
Kabupaten/kota 1
Lahan Wilayah Budidaya 2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
Landak
713.054 713.054 715.442
715.442
715.442
Mempawah
198.618 198.618 199.365
199.365
199.365
Kubu Raya
696.337 696.337 703.660
703.660
703.660
Kota Pontianak
11.175 11.175 11.149
11.149
11.149
Sanggau
1.177.999 1.177.999 1.170.461
1.170.461
1.170.461
Sekadau
505.046 505.046 508.369
508.369
508.369
Sintang
1.662.395 1.662.395 1.662.850
1.662.850
1.662.850
Melawi
747.332 747.332 739.305
739.305
739.305
Kapuas Hulu
1.364.544 1.364.544 1.372.897
1.372.897
1.372.897
Ketapang
2.562.935 2.562.935 2.512.571
2.512.571
2.512.571
Kayong Utara
228.741 228.741 234.908
234.908
234.908
JUMLAH 10.910.240 10.910.240 10.878.349 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Catatan : Luas Kawasan Budidaya terdiri dari HPT, HP, HPK dan APL.
10.878.349
10.878.349
Berdasarkan tabel tersebut diatas (2.30 dan 2.31) sesuai data terakhir tahun 2015 dari 14 kabupaten/kota, diperoleh pemanfaatan untuk Kawasan Lindung terluas terletak di kabupaten Kapuas Hulu (801.270 Ha) atau 34,67 persen, diikuti kab Sintang seluas (472.057 Ha) atau 20,43 persen dan terkecil di kabupaten Mempawah seluas (4.300 Ha) atau 0,19 persen dari total pemanfaatan Kawasan Lindung 2.310.873 Ha. Selanjutnya untuk pemanfaatan Kawasan Budidaya terluas terletak di kabupaten Ketapang (1.662.850 Ha) atau 23,10 persen, diikuti kabupaten Sintang (91.662.850 Ha) atau 15,29 persen dan terkecil di kota Pontianak seluas (11.149 Ha) atau 0,10 persen dari total pemanfaatan Kawasan Budidaya 10.878.349 Ha.
b.
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok
ukur, sebagai berikut: 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya
44
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga perkapita Tahun 2011 sampai dengan 2015, di Provinsi Kalbar sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.34 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Di Kalimantan Barat Tahun 2011-2015 URAIAN
Tahun
Satuan
1
2011
2012
2013
2014
2015*
2
3
4
5
6
Makanan/Food
Rp.
312.711
362.098
367.018
418.014
460.476
Non Makanan/Non Food
Rp.
274.022
251.175
305.193
430.078
499.806
Total Pengeluaran RT
Rp.
586.733
613.273
672.211
848.092
958.908
Jumlah Rumah Tangga
KK
1.151.987
1.197.953
1.056.090
1.129.138
1.121.623
50,93
51,19
63,65
75,11
85,49
Rasio
Sumber : Kalimantan Barat dalam Angka (BPS-Prov. Kalbar) 2015* Data proyeksi
Laju pertumbuhan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama lima tahun (2011-2015), mengalami peningkatan tertinggi pada kelompok non makanan (perumahan, sandang, pajak dan asuransi, sekolah dan keperluan lainnya) yaitu sebesar 17,58 persen dan untuk kelompok makanan (seluruh jenis makanan termasuk makanan dan minuman jadi) sebesar 10,30 persen, perkembangan rasio mengalami peningkatan terus mulai tahun 2011 (50,93), tahun 2012 (51,19), tahun 2013 (63,65), tahun 2014 (75,11) dan tahun 2015 (85,49), hal ini menunjukkan semakin besar rasio pada angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. 2) Nilai Tukar Petani Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga, dilihat sebagaimana tabel berikut: BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
45
Tabel 2.35 Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2011-2015 Indeks
Uraian 2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
Indeks yang diterima Petani (It)
133,35
137,91
137,53
107,83
114,58
Indeks yang dibayar Petani (Ib)
129,94
136,65
140,51
111,60
118,44
NTP
102,62
100,92
97,88
96,62
96,74
1
Sumber : Kalimantan Barat dalam Angka (BRS-BPS Prov. Kalbar)
Berdasarkan laju pertumbuhan pada indeks yang diterima petani (It) selama tahun tahun 2011 sampai dengan 2015, mengalami penurunan terbesar yaitu 3,05 persen, diikuti penurunan pada indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 1,61 persen. Untuk perolehan NTP tahun 2011 sampai dengan 2012, memperoleh nilai lebih besar dari 100, maka periode tersebut lebih baik, sebaliknya NTP di tahun 2013 dan 2015 terus menurun sampai dengan tahun 2015 sebesar 96,74 persen, dengan nilai dibawah 100, berarti terjadi penurunan pada daya beli petani. 3) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan). Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita untuk non pangan/di luar pangan dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga perkapita di luar pangan, sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.36 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita di Kalimantan Barat Tahun 2011-2015 Uraian
2011
2012
2013
2014
2015*
1
2
3
4
5
6
Total Pengeluaran RT non pangan
274.022
261.683
305.193
430.078
499.806
Total Pengeluaran
586.732
613.273
672.211
848.092
958.909
46,70
42,67
45,40
50,71
52,12
Rasio (%)
Sumber : Kalimantan Barat dalam Angka (BPS-Prov. Kalbar) 2015* Data proyeksi
46
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Laju pertumbuhan selama lima tahun terakhir (2011 s/d 2015), untuk laju pertumbuhan total pengeluaran RT non pangan tertinggi sebesar 17,31 persen dan total pengeluaran sebesar 13,34 persen. Untuk perolehan rasio berfluktuasi dari tahun 2010 sebesar 42,67%, sampai dengan tahun 2015 sebesar 52,12%. 4) Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah diperlukan untuk mengetahui tingkat produktivitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor dengan produktivitas angkatan kerja, seberapa besar PDRB dan produktif angkatan kerjanya dalam perekonomian daerah, sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.37 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha dari tahun 2011 sampai dengan 2015 (Juta Rupiah) Kat eg ori
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
1
A.
Pertanian, Kehutanan & Perikanan
B.
Pertambangan dan Penggalian
C.
Industri Pengolahan
D.
Pengadaan Listrik dan Gas
E
Pengadaan Air
F.
Kontruksi
G.
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H.
22.292.710,10
23.201.406,80
24.480.376,30
24.955.807,79
25.705.080,02
4.411.733,20
4.590.725,50
4.476.075,60
4.594.850,96
4.622.382,74
15.577.650,20
16.265.913,80
17.311.109,30
18.045.671,81
18.672.203,59
67.708,80
73.179,60
76.525,40
89.206,17
92.101,76
144.432,70
146.969,80
148.266,30
154.583,46
162.160,79
8.595.644,10
9.674.325,40
10.607.973,70
11.724.623,72
12.586.759,91
13.874.682,90
14.432.449,10
15.462.164,40
16.153.001,98
17.161.335,97
Transportasi dan Pergudangan
3.794.726,80
3.973.177,90
4.224.679,40
4.497.302,39
4.748.822,62
I.
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
2.070.126,30
2.203.799,70
2.313.352,90
2.447.717,95
2.592.128,04
J.
Informasi dan Komunikasi
3.144.351,10
3.568.561,00
3.936.740,60
4.410.223,25
4.903.917,95
K.
Jasa Keuangan
2.820.550,90
3.187.335,70
3.602.025,50
3.853.258,89
4.058.629,09
L.
Real Estate
2.703.848,40
2.900.567,90
3.049.564,50
3.236.600,71
3.351.383,87
M. N.
Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan
419.271,50
453.095,90
486.954,70
515.235,22
553.607,32
O.
Sosial Wajib
4.446.875,60
4.767.726,00
4.782.780,70
5.059.916,82
5.426.333,85
P.
Jasa Pendidikan
3.983.762,60
4.177.802,10
4.423.647,70
4.661.973,42
4.805.113,13
Q, R,S ,T
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1.390.677,90
1.467.419,10
1.493.810,80
1.559.912,29
1.620.966,88
R,S, T,U
Jasa Lainnya
1.058.837,80
1.077.473,30
1.094.414,70
1.153.899,41
1.198.240,78
101.970.462,50
107.113.786,24
112.261.168,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
90.797.590,90
96.161.928,40
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
47
Berdasarkan tabel 2.35 di atas, bahwa perkembangan Produktivitas Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalbar dari tahun 2014 hingga 2015, mengalami pertumbuhan sebesar 4,81 persen dan rata-rata pertumbuhan tertinggi dari 17 kategori lapangan usaha yaitu pada Informasi dan Komunikasi sebesar 11,19 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 7,45 persen dan yang terkecil pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,60 persen. Dari ke 17 sektor Usaha, dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar, di ikuti Industri Pengolahan, kemudian Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Berdasarkan produktivitas angkatan kerja sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.38 Produktivitas Angkatan Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011-2015 (jiwa) Lapangan Pekerjaan Utama
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuhan & Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri
1.294.481
1.253.299
1.182.486
1.180.181
1.292.542
78.646
83.926
85.613
93.197
37.312
89.493
77.978
68.587
73.634
86.893
4.409
4.157
3.563
3.879
4.127
97.395
110.206
108.815
245.772
104.753
277.324
275.678
278.019
278.716
351.887
51.545
43.015
54.734
58.120
55.686
21.002
25.604
26.703
33.952
34.874
232.277
232.651
245.303
259.059
267.813
2.146.572
2.106.514
2.053.823
2.226.510
2.235.887
Listrik, gas, & air minum Kontruksi/Bangunan Perdagangan, rumah makan & jasa Akomodasi Transportasi, Pergudangan & komunikasi Lmbg Keuangan, real estate, ush persewaan & jasa perusahaan Jasa kemasyarakat, Sosial dan Perorangan TOTAL
Sumber : BPS Provinsi Kalbar
Berdasarkan Produktifitas Angkatan kerja dari penduduk yang bekerja di usia 15 tahun keatas, atas 9 pekerjaan utama dari tahun 2011 sampai dengan 2015, diperoleh total rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,12 persen, terbanyak pada Kontruksi/Bangunan sebesar 20,09 persen atau diantara 97.395 jiwa – 245.772 jiwa 48
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
dan diikuti pada pekerjaan utama lmbg keu, real estate, persewaan & jasa perusahaan dengan rata-rata pertumbuhannya 14,02 persen atau diantara 21.002 - 34.874 jiwa serta terkecil pada pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar 10,60 persen atau dari 93.197 terus menurun menjadi 37.312 jiwa. Produktivitas PDRB terhadap jumlah tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi daerah, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi pada konstruksi/bangunan 10,81 persen maka diikuti pula dengan besarnya pertumbuhan angkatan kerjanya sebesar 10,81 persen. Besarnya rata pertumbuhan PDRB lmbg keu, real estate, persewaan & jasa perusahaan (8,16 persen), diikuti bertambahnya jumlah angkatan kerja sebesar 14,21 persen, untuk pertambangan dan penggalian dengan PDRB terkecil sebesar 1,32 persen memperoleh angkatan kerja yang rendah pula atau mengalami penurunan terus yaitu sebesar 10,81 persen. 2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD
1.
Urusan Pendidikan; Capaian Angka Partisipasi Kasar TK/RA Tahun 2015 tingkat provinsi sebesar
50,15%, sedangkan target nasional sebesar 50,53%; capaian Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPLB/MTS/Paket B Tahun 2015 tingkat provinsi sebesar 55,10%, sedangkan target
nasional
sebesar
77,65%;
capaian
Angka
Partisipasi
Kasar
SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C Tahun 2015 tingkat provinsi sebesar 69,12%, sedangkan target nasional sebesar 70,53%. Namun demikian partisipasi jenjang pendidikan menengah dan atas masih dibawah target nasional, hal ini disebabkan kendala geografis maupun serta pola pikir yang kurang mendukung wajib belajar. Sedangkan untuk partisipasi murni untuk semua jenjang semakin meningkat, ini berarti kesadaran masyarakat untuk memasukan anak ke sekolah telah sesuai dengan ketentuan umur yang telah ditentukan pemerintah. Distribusi guru lebih banyak di perkotaan jika dibandingkan dengan desa, begitu juga guru yang telah memiliki profesi lebih banyak di daerah perkotaan sedangkan di daerah pedesaan lebih banyak tenaga guru honorer. Sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas seperti ruangan kelas banyak yang rusak, belum memiliki laboratorium, perpustakaan dan buku mata pelajaran pada umumnya ini terjadi di daerah pedesaan. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
49
Kemudian adanya pembatasan kewenangan dinas provinsi berdasarkan PP No. Tahun 2007 menyebabkan program-program yang sangat signifikan tidak boleh dilaksanakan oleh dinas provinsi. Untuk capaian yang masih dibawah standar nasional, Pemerintah Provinsi bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan terus bersinergi dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas berikut pendanaannya. Selanjutnya Program Diploma yang di MOU kan ternyata dihapus oleh pihak Universitas Brawijaya Malang. Sehingga anak-anak tersebut akan ditempatkan dalam 1 Prodi (merugikan anak-anak yang kebetulan sebagian besar memilih prodi yang dihapuskan). 2.
Urusan Kesehatan; Angka Usia Harapan Hidup 2015 mencapai 69,76 per tahun. Jika dibandingkan
dengan tahun 2014 sebesar 69,66 per tahun. Hal ini berarti mengalami peningkatan. Tetapi jika dibandingkan dengan target nasional, angka tersebut masih rendah dimana target Angka Harapan Hidup Indonesia tahun 2010-2015 sebesar 70,1 per tahun. Jumlah kasus kematian ibu melahirkan tahun 2015 sebanyak 130 kasus dari 92.147 jumlah kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 dimana jumlah kasus kematian ibu sebanyak 116 kasus dari 86.432 jumlah kelahiran hidup yang artinya secara jumlah tahun 2015 mengalami peningkatan kasus kematian ibu tetapi dari segi persentase mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah total kelahiran hidup tersebut pada tahun yang sama. Jumlah kasus kematan bayi pada tahun 2015 sebanyak 688 kasus dari total 92.147 kelahiran hidup yang terlaporkan. Sementara pada tahun 2014 ditemukan sebanyak 658 kasus kematian Neonatal dan bayi dari total 86.432 jumlah lahir hidup yang terlaporkan. Artinya pada tahun 2015 terjadi penurunan kasus disbanding tahun 2014 . tetapi dari segi persentase, kasus kematian neonatal dan bayi pada tahun 2015 meningkat dengan persentase mencapai 5,40 % sementara pada tahun 2014 hanya sebesar 0,68%. Hasil Survei Pemantauan Status Gizi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 sebesar 7 %. Hasil survei ini dapat dibandingkan dengan survey RISKESDA tahun 2015 dimana persentase balita Gizi Buruk Kalbar tahun 2013 sebesar 10 %, selisihnya ada penurunan 3 %. Namun angka ini masih tinggi dari target Nasional dan Daerah. Rasio puskesmas pada tahun 2015 adalah Satu Puskesmas melayani Sembilan Belas Ribu Dua Puluh Tujuh penduduk (1 : 19.327) pada tahun 2014. Rasio puskesmas 50
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
yaitu Satu Puskesmas melayani Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat penduduk (1 : 19.584) yang artinya secara beban pada tahun 2015 mengalami penurunan. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk 2015 adalah Rumah Sakit melayani Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat penduduk (1 : 110.494). Untuk tahun 2014 Satu Rumah Sakit melayani Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Satu penduduk (1 : 123.801) yang artinya pada tahun 2015 beban RS untuk melayani penduduk berkurang. Rasio Dokter Tahun 2015 Dokter Umum 1: 8.274 Penduduk Dokter Gigi 1: 40.309 Penduduk Dokter Spesialis 1:19.984 Penduduk Rasio Dokter Pada Tahun 2014 Dokter Umum 1: 9.269 Penduduk Dokter Gigi 1: 43.333 Penduduk Dokter Spesialis 1:27.368 Penduduk Dibandingkan dengan tahun 2014, Rasio dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis mengalami penurunan beban dari tahun sebelumnya dalam melayani penduduk. Rasio Tenaga Medis Tahun 2015 Perawat 1:1.677 Penduduk Bidan 1:1.565 Penduduk Rasio Tenaga Medis Tahun 2014 • Perawat 1:1.766 Penduduk • Bidan 1:1.644 Penduduk Artinya dibandingkan tahun 2014 beban perawat dan bidan pada tahun 2015 mengalami penurunan dalam melayani persatuan penduduk, bahkan dari segi target 2015 sudah terpenuhi. Cakupan Puskesmas Per Kecamatan pada Tahun 2015 adalah 1,33 dan pada tahun 2014 juga sebesar 1,33 artinya tidak terjadi peningkatan/penurunan (Tetap). Rasio Rumah Sakit Jiwa per satuan penduduk tahun 2015 mencapai 1 buah dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1 buah, berarti tidak mengalami perubahan. Rasio
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
51
jumlah tempat tidur Rumah Sakit Jiwa Provinsi mengalami peningkatan yaitu sebesar 580 buah pada tahun 2015. Jumlah cakupan pelayanan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa tahun 2015 mencapai rata-rata 622 orang dibandingkan tahun 2014 sebanyak 600 orang berarti ada peningkatan. Jumlah penyuluhan pada Rumah Sakit Jiwa pada tahun 2015 sebanyak 10 kab/kota dibandingkan tahun 2014 sebanyak 10 kab/kota berarti tidak ada perubahan. Kunjungan rumah pasien pada Rumah Sakit Jiwa tahun 2015 sebanyak 100 orang dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 100 berarti tidak ada peningkatan. Pemulangan pasien pada Rumah Sakit Jiwa tahun 2015 sebanyak 100 orang dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 100 berarti tidak ada peningkatan. Jumlah hari rawat pasien pada Rumah Sakit Jiwa pada tahun 2014 90 hari tahun 2015 52 hari. Tenaga pelayanan kesehatan jiwa yang mengikuti diklat pada tahun 2015 sebanyak 80 orang dibandingkan tahun 2014 sebanyak 80 orang berarti tidak ada perubahan. 3.
Urusan Lingkungan Hidup; RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 memilih peningkatan
kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan pembangunan lingkungan hidup sebagai salah satu fokus prioritas. Dalam rangka melaksanakan fokus prioritas pembangunan lingkungan hidup dan mewujudkan visi “Terwujudnya Lingkungan Hijau, Air Bersih dan Udara Sehat Melalui Koordinasi dan Kerjasama Para Pihak”, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rencana strategisnya merincikan tujuan strategis sebagai berikut : 1.
Mengendalikan laju kerusakan lingkungan
2.
Mengendalikan beban pencemaran lingkungan
3.
Meningkatkan mutu pelayanan internal Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama : a. Persentase penurunan emisi GRK; b. Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem (danau, das, pesisir dan laut, hutan dan lahan); c. Jumlah kasus pelanggaran keanekaragaman hayati (kehati); d. Jumlah lembaga pengelola lingkungan hidup (20 lembaga); e. Meningkatnya publikasi pengelolaan lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik (13 kali); f. Persentase penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup yang diterima; 52
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
g. Terpenuhinya parameter kualitas sumber daya air sesuai baku mutu lingkungan (TSS, COD, BOD, Hg); h. Terpenuhinya parameter kualitas udara ambient sesuai baku mutu lingkungan PM 10 dan CO); i. Menurunnya jumlah hot spot dalam setahun (spot); dan j. Terjaganya luasan RTH kabupaten/kota. Memperhatikan capaian target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2015 pada sektor lingkungan hidup yakni mempertahankan luasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sebesar 71.302 Ha. 4.
Urusan Pekerjaan Umum; Tingkat kondisi kemantapan jalan provinsi di Kalimantan Barat menunjukkan
ada peningkatan sebesar 0,5% pada tahun 2015 dibanding tahun 2014, yaitu dari 80,57% menjadi 81,07%. Artinya jalan yang kondisinya mantap pada tahun 2015 sepanjang 1,342, 84 km, sedangkan tahun 2014 sepanjang 1.260,25 km, terjadi peningkatan jalan kondisi mantap sepanjang 82,59 km. Akan tetapi kenaikan tersebut tidak sesuai dengan target rencana RPJMD sebesar 81,15%. Untuk perlu adanya peningkatan kinerja dari SKPD yang bersangkutan, karena target kemantapan jalan provinsi tahun 2016 ditetapkan sebesar 82,02%. Jalan lingkar Kota Pontianak dan sekitarnya pada tahun tahun 2015 telah dilakukan review design oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena trase yang sudah direncanakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dilapangan karena telah mengalami perubahan/perkembangan kawasan permukiman yang cukup signifikan, sehingga oleh Pusat dilakukan desain ulang. Pembangunan jalan pararel perbatasan yang membentang dari temajuk sampai perbatasan Kaltim, pembukaan jalannya dilakukan oleh Tentara Nasional Angkatan Darat, sedang perkerasan dan pengaspalannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perkembangan pembangunan fisik jalan pada tahun 2015 belum semua ruas jalan dapat dibuka karena ada sebagian ruas jalan melewati hutan lindung, dan sesuai dengan mekanisme yang ada harus memakai sistem pinjam pakai dari Kementerian terkait, sehingga perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tingkat cakupan pelayanan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan sebesar 0,03%, dari 54,55% pada BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
53
tahun 2014 menjadi 54,58% pada tahun 2015. Hal hal menunjukkan perkembangan yang positif, karena target dari RPJMD Kalbar tahun 2015 sebesar 54,54%, artinya melebihi daripada target yang telah ditentukan. Namun kalau dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015 sebesar 80%, maka tingkat cakupan pengguna air bersih di Kalimantan Barat perlu ditingkatkan lagi. Tingkat cakupan pelayanan rumah tangga yang menggunakan sanitasi di Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan sebesar 0,19%, dari 46,73% pada tahun 2014 menjadi 46,92% pada tahun 2015. Hal hal menunjukkan perkembangan yang positif, karena sesuai dengan target dari RPJMD Kalbar tahun 2015 sebesar 46,92%. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Entikong dan Badau saat ini masih dalam proses pembangunan. Pembangunan PLBN tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat karena merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nassional (PKSN) yang pelaksnaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan Rehabilitas/Renovasi total PLBN dilakukan mulai tahun 2015, dan diharapkan pembangunannya bisa cepat diselesaikan, mengingat pembangunan kawasan perbatasan merupakan program nawacita yang masuk dalam RPJMN 2015-2019. 5.
Urusan Penataan Ruang; Mengacu Surat Keputusan Kemenhut No. 936 / Menhut-II/2013 dalam pola
ruang kehutanan, ternyata dikembalikan kebijakannya melalui perubahan Surat Keputusan Kemenhut No. 733/Menhut-II/2014. Hal ini berimplikasi kepada perubahan beberapa kawasan lindung, khususnya dikembalikannya beberapa lokasi menjadi kawasan lindung (termasuk tidak diakomodirnya permohonan perubahan fungsi lahan hutan lindung). Surat Keputusan Menhut No 936/Menhut-II/2013 tentang pola ruang, menyebabkan adanya perubahan peruntukan. Diantaranya HPT Menjadi APL sekitar 189.460 ha, HP menjadi APL 294.912 ha, HPK menjadi APL seluas 69.765 ha, dengan total seluas 554.137 ha. Pelepasan kawasan hutan lindung menjadi APL seluas 460 Ha sudah dilakukan, dengan SK Menhut No. SK. 2822/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung Menjang (Gunung Benuan) seluas 2.496 ha di Kab. Sanggau. 54
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
6.
Urusan Perumahan; Masyarakat yang menempati rumah yang tidak layak huni di Kalbar masih
relatif banyak. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat rumah layak huni di Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan sebesar 9,00%, dari 80,83% pada tahun 2014 menjadi 89,83% pada tahun 2015. Namun kalau dilihat target RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 80.75% terjadi kenaikan sebesar 9,08%. Akan tetapi untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sesuai dengan program pemerintah lingkungan perumahan sehat yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kalimantan Barat pada tahun 2014 mengalami trend yang positif yaitu ada penurunan kawasan kumuh sebesar 0,62%, dari 27,56% pada tahun 2014 menjadi 28,18% pada tahun 2015. Namun kalau dilihat target RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 23.86% terjadi kenaikan sebesar 4,32% . Akan tetapi untuk mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatkan lingkungan perumahan sehat huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 7.
Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Masih terjadinya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti
kriminalitas, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), termasuk penularan HIV dan AIDS; serta tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda khususnya di daerah perkotaan. Prestasi olahraga masih rendah dikarenakan terbatasnya prasarana dan sarana olahraga untuk masyarakat; dan pembina keolahragaan, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan. Jika dilihat dari pemudanya tingkat kewirausahaan masih rendah dikarenakan tingkat keterampilan yang masih rendah serta kurangnya kesempatan untuk berkreasi. Pembinaan olahraga masih kurang hal ini dapat dilihat belum adanya asrama atau mess bagi olahragawan dan uang pembinaan bagi olahragawan untuk diberikan setiap bulannya belum terpenuhi. Disamping itu juga pemuda pada umumnya olahraga hanya untuk sekedar menjaga kesehatan saja bukan berkeinginan untuk menekuni satu cabang olahraga. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
55
8.
Urusan Penanaman Modal; Rencana Investasi PMDN tahun 2014 di Kalimantan Barat secara komulatif,
tercatat 15,80 triliun rupiah dengan target 143 proyek, namun realisasinya hanya mencapai 24,47 triliun rupiah dan 158 proyek. Diantaranya investasi di Sub sektor Perkebunan Rencana Proyek terealisasi sebesar 65,59 persen, kemudian Subsektor Industri Kayu terealisasi sebesar 81,48 persen, dan Subsektor Industri kimia dan kehutanan, masing-masing terealisasi sebesar 77,27 persen dan 68 Persen. Untuk tahun 2015 nilai investasi terealisasi sebesar 30,42 triliun rupiah dari rencana 18,96 triliun rupiah, demikian juga dengan jumlah proyeknya tercapai 175 dari target 145 proyek. Investasi proyek Penanaman Modal Asing (PMA), selama tahun 2015 nilai investasi terealisasi sebesar 4,44 triliun rupiah dari rencana 2,97 triliun rupiah, demikian juga dengan jumlah proyeknya tercapai 110 dari target 98 proyek, sektor ekonomi yang menyerap realisasi tertinggi adalah sub sektor perkebunan. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja sebesar 166.604 orang.
9.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM di kalbar pada tahun
2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2014 diantaranya jumlah koperasi, meningkat sebesar 2,40 persen, Usaha Mikro 24,90 persen, Usaha Kecil 10,86 persen dan Usaha Menengah 21,42 persen. 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; Koordinasi antara SKPD terkait seperti SKPD dengan catatan sipil masih belum optimal sehingga data yang ada kurang up to date seperti perbedaan pandangan antara PPLS dengan BPS mengenai penduduk miskin terutama dalam priodenya, begitu juga Jamkesmas, Jampersal, Raskin, BOS, BOK pada hal data ini sangat diperlukan untuk instansi pemerintah yang terkait dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyrakat atau membantu masyarakat yang kurang mampu. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada dalam mendukung pelaksanaan tugas administrasi kependudukan baik sarana teknologi dan informasi berdampai kepada : Masih ada Kabupaten/ Kota yang belum menggunakan SIAK karena masih sering terjadi error pada saat printout akta pencatatan sipil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, laporan kematian penduduk oleh pihak keluarganya, sehingga data penduduk yang sudah meninggal tidak terhapus dalam database 56
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
kependudukan Kabupaten/ kota, Masih ada penduduk yang sudah menetap di luar daerah domislinya lebih dari 1 (satu) tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de jure mereka masih terdata di daerah asalnya. Jika dilihat dari segi pelayanan antara desadesa dengan kecamatan cukup jauh hal ini berakibat tingkat kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya administrasi kependudukan masih kurang. 11. Urusan Ketenagakerjaan; Kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Barat Tahun 2015 dapat terlihat bahwa jumlah angkatan kerja sebesar 2.357.224 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sekitar 94,85% (2.235.887 orang) adalah penduduk yang bekerja, dan sekitar 5,15% (121.337 orang) adalah pengangguran. Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut, sebagian besar pekerja bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (57,81%), sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel (15,74%), dan sektor jasa kemasyarakatan (11,98%). Sedangkan pengangguran didominasi oleh penganggur yang berpendidikan SLTA Umum (32,71%), <SD (29,01%), dan SLTP (19,20%), sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan masih menunjukkan daya saing yang relatif masih rendah sehingga belum mampu bersaing didalam maupun luar negeri, dimana mutu SDM dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tidak dimilikinya kompetensi kerja. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja maka solusi terbaik melalui pelatihan kerja (pelatihan berbasis kompetensi) dan sertifikasi kompetensi yang mengacu pada kebutuhan dunia industri. Salah satu upaya pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah melalui kegiatan pelayanan informasi ketenagakerjaan yang dimuat dalam program penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Program penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKAL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sedangkan program perluasan kesempatan kerja melalui Padat Karya Produktif, Teknologi Tepat Guna Produktif. Dengan program tersebut dapat membantu mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Tahun 2015 penempatan tenaga kerja melalui AKAD sebanyak 4.700 orang, AKAL sebanyak 909.448 orang, dan AKAN sebanyak 1.314 orang. Mekanisme BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
57
Penempatan tenaga kerja melalui AKAN (Antar Kerja Antar Negara) oleh PPTKIS sebanyak 20 PPTKIS (1 Pusat, 19 Cabang di Pontianak). Kegiatan pelayanan informasi ketenagakerjaan tahun 2015 yang melalui sistem Bursa Kerja Online diperoleh jumlah pencari kerja yang terdaftar di 14 kabupaten/kota sebanyak 12.117 orang, sedangkan yang berhasil ditempatkan 9.265 orang. Pada tahun 2015 penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial ditindaklanjuti dengan penyelesaian dalam bentuk perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja. Tahun 2015 penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 78 kasus. Adapun kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015 dengan jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 2.725 perusahaan, jumlah pekerja/buruh perusahaan 170.063 orang. Program Ketransmigrasian merupakan program nasional yang bersifat pilihan, akan tetapi menjadi wajib bagi suatu daerah apabila memilih untuk dijadikan suatu program daerah. Berbeda dengan saat pemerintahan orba program transmigrasi berpola top down, sedangkan era reformasi berpola bottom up. Jadi program transmigrasi bisa terlaksana apabila masyarakat daerah penerima mengusulkan kepada pemerintah bahwa sebagian wilayahnya dijadikan calon lokasi permukiman transmigrasi baru (PTB) berpola Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Berbagai permasalahan yang timbul dari program ketransmigrasian adalah akibat dari diklaimnya kembali lahan yang sudah diserahkan dan dicadangkan untuk pembangunan permukiman transmigrasi, tumpang tindihnya areal hak pengelolaan dan atau sertifikat hak milik dengan hak guna usaha perkebunan, serta sebagian hak pengelolaan (HPL) dan sertifikat hak milik masih banyak belum terbit. Dalam mengatasi permasalahan yang timbul perlu adanya komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Dari segi penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi realisasi pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 12.604 Unit, dengan jumlah penempatan transmigran sebanyak 12.604 Kepala Keluarga (KK). Untuk setiap tahun berjalan pembangunan RTJK maupun penempatan transmigran selalu berubah, hal ini
58
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
berdasarkan kesiapan calon lokasi atau areal yang tersedia maupun usulan dari masyarakat. Beban tugas pengurusan sertifikat hak pengelolaan (HPL) dari tahun 2000 sampai dengan 2014 untuk 44 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) seluas 34.307,15 Hektar, realisasi yang sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat seluas 20.390,35 Hektar, sisa yang belum diukur seluas 13.916,80 Hektar hal ini disebabkan tidak setiap tahun anggaran pengukuran muncul di DIPA BPN Provinsi Kalimantan Barat, untuk itu perlu adanya penyediaan anggaran yang stabil setiap tahunnya guna penyelesaian pengukuran batas keliling (HPL) baik di BPN maupun pendampingan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat agar luasan yang ada sesuai dengan areal yang dicadangkan. Sedangkan luasan yang sudah diusulkan oleh BPN Prov. Kalbar kepada BPN Pusat seluas 10.502.40 Hektar dan telah terbit SK HPL nya seluas 4.381,65 Hektar. Untuk pengurusan sertifikat hak milik dari beban tugas yang ada sebanyak 32.759 bidang/persil, dan telah dan diserahkan kepada warga transmigran sebanyak 5.116 persil sisa beban tugas sebanyak 27.644 persil. Hal ini disebabkan belum terbitnya sertifikatnya Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh BPN Pusat. Dari segi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi masih terdapat 17 UPT Bina (3.385 KK) yang masih dibina, dalam meningkatkan pengembangkan dan kemandirian warga transmigran perlu adanya komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, guna mendukung pengembangan kawasan unit permukiman transmigrasi sebelum berubah atau beralih status pembinaannya kepada Pemerintah Daerah setempat serta pengembangan kemandirian dengan pelatihan yang mendorong warga transmigran dan masyarakat sekitarnya bisa hidup lebih layak dan berkembang sesuai dengan pola dan kemampuan yang dimilikinya. Banyaknya persyaratan dalam pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) yang kewenangannya pada BPN Prov. Kalbar, sehingga berdampak pada panjangnya birokrasi mulai dari BPN Prov. ke BPN Pusat. Sebagai upaya peningkatan K3 di tahun 2015 telah dilakukan pengawasan terhadap 2.627 perusahaan dari 2.419 perusahaan yang terdaftar dan Pengujian peralatan perusahaan sebanyak 299.734. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
59
12. Urusan Ketahanan Pangan; Ketahanan Pangan memiliki 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu: (1) Ketersediaan dan cadangan pangan; (2) Distribusi dan Akses Pangan; (3)
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan (4) Penanganan Kerawanan Pangan. Kondisi ketersediaan pangan untuk 9 (sembilan) komoditi pokok di Kalimantan Barat Tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 perbandingan ketersediaan dan kebutuhan pagan pokok padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kelompok daging dan telur berada pada neraca surplus, sedangkan kedelei, kacang tanah dan ikan masih defisit. 13.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir meningkat secara signifikan, yaitu tahun 2013 yang berjumlah 888 kasus meningkat menjadi 1061 kasus pada tahun 2014. dan trendnya menurun menjadi 810 kasus pada tahun 2015. Dan terpenuhinya Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kalimantan Barat. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan telah dilakukan yang salah satunya melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan alat analisis yaitu Gender Analysis Pathway (GAP) yang kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS). GAP dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender telah digunakan terutama oleh para perencana SKPD dalam melakukan proses perencanaan, sehingga kebijakan/program/proyek kegiatan pembangunan yang dihasilkan dapat menjadi responsive gender. Perencanaan yang responsive gender itu sendiri diartikan sebagai suatu perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki sebagai target dan sasaran dari pembangunan ke dalam proses penyusunan perencanaan, sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan tersebut dapat turut menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender diberbagai sektor pembangunan. Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup semua bidang pembangunan, seperti hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya pembangunan daerah, sumbe daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan hal ini perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasiona ke dalam kebijakan/program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah 60
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun kelembagaan pembangunan daerah. 14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Realisasi akseptor aktif tahun 2014 sebanyak 629.614 orang atau 105,13%. Hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 46.630 orang. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk ber-KB semakin tinggi. Namun untuk daerah pedesaan kesadaran ber-KB masih rendah hal dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh KB. Peningkatan kesejahteraan peserta KB yang berasal dari keluarga perlu mendapat perhatian mendalam, hal ini juga diarahkan bagaimana peningkatan ketahanan keluarga menjadi prioritas yang sejalan dengan keberhasilan program Keluarga Berencana. 15. Urusan Perhubungan; Pembangunan fisik pelabuhan utama di Pantai Kijing Kecamatan Sei Kunyit sampai saat ini masih belum terealisasi, karena belum semua dokumen dilengkapi , salah satu dokumen yang selesai dilakukan pembuatannya pada tahun 2015 adalah dokumen KLHS oleh BLHD Kalbar dan dokumen Amdal oleh Pelindo II serta sosialisasi kepada masyarakat, padahal rencana pembangunan Pelabuhan tersebut merupakan program prioritas. Untuk itu diharapkan setelah adanya dokumen tersebut, rencana pembangunan pelabuhan utama di Pantai Kijing Kecamatan Sei Kunyit bisa dilakukan groundbreaking tahun 2016. Pembangunan terminal penumpang tahap I Bandara Supadio telah selesai dilaksanakan tahun 2015 dan sudah dioperasikan, dan akan dilanjutkan pembangunan tahap II tahun 2016, karena terminal penumpang yang lama sudah tidak memadai lagi untuk menampung jumlah penumpang yang mencapai 1,2 juta / tahun. Dan sesuai dengan grand design Bandara Supadio, maka terminal yang baru nanti dapat menampung penumpang sebanyak 4 juta/tahun, sehingga diharapkan PT. Angkasa Pura II bisa cepat menyelesaikan sesuai dengan rencana. Pembangunan Bandara Singkawang sampai pada tahun 2015 masih belum dapat direalisasikan karena terkendala adanya jaringan Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati rencana pembangunan run way, hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan pemindahan kabel SUTT menjadi ground cabel. Diharapkan solusi BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
61
tersebut bisa segera dilaksanakan, mengingat pembangunan Bandara Singkawang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kalbar Tahun 20132018. Rencana pembangunan Rel Kereta Api di Kalimantan Barat, dimulai pada tahun 2015 oleh Kementerian Perhubungan dengan kegiatan review trase tahap I PontianakMempawah-Singkawang-Sambas-Aruk. Dan pada tahun 2016 rencananya akan dilanjutkan dengan kegiatan Detailed Engineering Design (DED) studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Kementerian terkait dan pada tahun 2017 dilanjutkan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan pembangunan fisiknya bisa dilaksanakan pada tahun 2018, untuk itu pemerintah daerah harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk dilakukan Diklat atau sekolah mengenai perkeretaapian. Pembangunan rel kereta api dibutuhkan oleh Provinsi Kalimantan Barat untuk menghubungkan Kota Pontianak dengan Kabupaten Bagian Timur. Sebagai upaya meningkatkan konektifitas antar pusat pertumbuhan, dan meningkatkan akses ekonomi kabupaten tersebut (hasil perkebunan, pertanian, dan Pertambangan). Pembangunan Terminal Barang Eksport-Import di Entikong menjadi kewenangan Kementerian Perhungan karena masuk dalam wilayah perbatasan antar Negara (PKSN). Untuk mendukung pembangunan terminal tersebut Kementerian Perhubungan telah menganggarkan kegiatan : Master Plan dan DED, Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal) dan Pembangunan Terminal Barang di Entikong dengan koordinat 0˚57’47,86” N 110˚21’32,53” E. 16. Urusan Komunikasi dan Informatika; Pada dasarnya belum semua wilayah di Kalimantan Barat mendapat akses jaringan komunikasi dan informasi yang baik, terutama untuk wilayah perbatasan dan pedalaman serta terisolir. Hal ini disebabkan kondisi wilayah geografis Kalimantan Barat yang sangat luas dan belum semua daerah bisa terkoneksi. Wilayah Kalimantan Barat yang belum mendapat akses informasi tersebut adalah daerah pedalaman yang berbatasan dengan Malaysia. Untuk itu diharapkan tahun 2017 daerah tersebut bisa mendapat akses jaringan informasi yang memadai diseluruh wilayah Kalimantan Barat.
62
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Pengawasan isi siaran melalui kegiatan Evaluasi Pemantauan isi siaran, setiap tahunnya terdapat 4 (empat) dokumen hasil pengawasan isi siaran yang dilakukan KPID Kalbar terhadap lembaga penyiaran. Pembinaan dengan kelompok sasaran masyarakat (Literasi Media) di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kab. Sambas, kota Pontianak, Kab. Sanggau, dan kab. Kayong Utara dengan jumlah seluruh 320 orang. Pembinaan dengan kelompok sasaran siswa/I SMU melalui kegiatan KPID Berkunjung ke Sekolah terhadap 13 SMU di Kabuapten/Kota di Kalimantan Barat. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM pemantauan isi siaran dan SDM Kelembagaan. Untuk Pengembangan SDM isi siaran telah dilakukan 3 kali, di Batam, Yogyakarta dan Jawa Barat sedangkan Pengembangan kelembagaan dilakukan 1 kali di Jawa Timur. Jumlah permohonan izin Penyelenggaraan Penyiaran sampai tahun 2012 sebesar 127 lembaga penyiaran, tahun 2013 meningkat menjadi 132 lembaga penyiaran, tahun 2014 meningkat menjadi 147 lembaga penyiaran dan tahun 2015 meningkat menjadi 154 lembaga penyiaran. Peningkatan jumlah lembaga penyiaran dari tahun 2012 – 2015 sebesar 27 lembaga penyiaran (21,25%). Rata-rata pertumbuhan lembaga penyiaran yang mengajukan IPP per tahun dari tahun 2012 – 2015 adalah 10,60%. Tersedianya 11.040 penyebaran informasi melalui bulletin, poster, baliho, website dan niklan radio / TV. Pembinaan dengan kelompok sasaran lembaga penyiaran di Kalimantan Barat melalui Pelatihan SDM Lembaga Penyiaran untuk 230 orang penyiar. Penguatan Kelembagaan juga dilakukan melalui kegiatan : • Terlaksananya Fasilitasi peringatan Hari Siaran Nasional sebanyak 3 kali; • Terlaksananya pelantikan 7 anggota KPID Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2013 – 2016; dan • Terlaksananya rapat kerja stakeholder penyiaran untuk 190 orang. 17. Urusan Pertanahan; Sebagaimana diketahui bahwa masih ada sengketa sebagian tapal batas wilayah di Kalimantan Barat terutama antar kabupaten Bengkayang-Singkawang, Sanggau-Kubu Raya, Sekadau-Sintang, Kayong Utara-Ketapang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menggganggu aktivitas masyarakat. Penyelesaian tapal batas tetap mengacu pada Permendagri No 76 tahun 2012 dengan pendekatan, BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
63
penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas dan pembuatan peta batas. Masalah mendasar yang menjadi penghambat dalam pembangunan adalah tentang pembebasan lahan, walaupun sudah ada dasar hukumnya, akan tetapai dalam pelaksanaannya sangat sulit. Pembebasan lahan menjadi amat rumit sebab harus membeli lahan masyarakat, dengan harga yang sesuai ketentuan Undang Undang (UU) dan Tim Penilai. Padahal, nilai yang ditentukan UU dan Tim Penilai belum tentu sesuai dengan harga pasaran yang diinginkan masyarakat pemilik lahan. Dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pembebasan Tanah bisa mempercepat proses pembebasan lahan. 18. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri; Akselerasi pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di masa depan memerlukan lingkungan yang kondusif, pembangunan berwawasan Kesatuan Bangsa sebagai tolak ukur pembangunan di daerah, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat dan partai politik. Di daerah-daerah yang mempunyai potensi ekonomi masyarakat seperti perkebunan dan pertambangan berpotensi untuk terjadi konflik untuk perlu meningkatkan kententraman dan ketertiban masyarakat antara instansi terkait dengan aparat Kecamatan dan Desa. 19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; Pelayanan publik belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya kapasitas SDM belum merata, fasilitas yang terbatas serta prosedur yang belum baku. Undang-undang tentang Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Pemerintah belum disikapi secara baik dan benar oleh pihak-pihak terkait sehingga prosesnya berjalan lambat. Perlunya meningkatkan Reward and Punishmen bagi aparatur yang dapat penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Nomenklatur yang sering berganti-berganti sehingga penataan kelembagaan dan pengembangan sistem ketatalaksanaan belum dapat berjalan optimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal serta UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kinerja birokrasi sudah mulai berjalan namun masih belum sesuai dengan harapan. Penegakkan hukum dan HAM masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi Kalbar yang kondusif 64
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
sehingga minat investor untuk berinvestasi semakin meningkat. Untuk mengurangi panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonom baru, demikian juga pada aspek luasnya wilayah provinsi, untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari ide atau wacana penataan wilayah administrasi pemerintahan. 20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sebagian besar desa masih tergantung kepada layanan pemerintah karena keterbatasan asset dan akses desa terhadap sumberdaya lokal serta inisiatif dan kapasitas lokal yang lemah sehingga masih banyak masyarakat desa yang tingkat kesejahteraan sangat memprihatinkan, oleh karena itu pengembangan usaha perekonomian masyarakat perlu dioptimalkan. Permasalahan di wilayah perbatasan, seperti tingginya lahan-lahan kritis dan tingginya resiko kerentanan petani dan pelaku usaha diperdesaan akibat ketergantungan besar kepada sumber daya alam. Belum memadainya penggunaan teknologi tepat guna menjadi penyebab belum lancarnya percepatan pembangunan pedesaan. Evaluasi atas hasil pelaksanaan program pembangunan tahun 2015 diantaranya : dari 392 peserta ditargetkan mengikuti pelatihan kecakapan, terealisasi sebesar 296 peserta. Dari target 420 peserta dalam rangka peningkatan keaktifan masyarakat terealisasi 354 (Lomdes, P2WKSS, Kor Adat). Dari target 42 klp/desa yang ditargetkan terindikasi meningkat pendapatannya, hanya 29 desa yang akan terupayakan meningkat perekonomiannya (29 Bumdes). Telah terlaksana peningkatan kapasitas pemerintah desa 28 desa bersinergi dengan Pemerintah Pusat telah terlaksana pelatihan peningkatan kapasitas pengelola desa dengan jumlah 1.859 desa. 21. Urusan Sosial; Jumlah masyarakat miskin dan KAT yang mendapat bantuan tahun 2015 sebesar 1.522 orang, bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 817 orang. Hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 705 orang yang mendapatkan bantuan. PMKS yang ditangani melalui pembiayaan APBD dan APBN pada tahun 2015 sebanyak 54.204 PMKS bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 42.116 PMKS. Artinya terjadi peningkatan jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 12.088 PMKS. Jumlah PMKS yang direhabilitasi dan dilayani tahun 2015 sebanyak 1.300 orang dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1.258. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
65
peningkatan jumlah PMKS yang direhabilitasi dan dilayani, yaitu sebanyak 32 orang. Pemberdayaan dan pemberian bantuan jaminan sosial pada tahun 2015 sebanyak 720 orang bila dibandingkan tahun 2014 sebanyak 512 orang. Evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan dari urusan sosial bidang pencegahan dan penanggulangan bencana antara lain: a. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana, Dengan Indikator Kinerja : Jumlah Pokmas/relawan Peduli Bencana di Kab/Kota yang di bentuk; Bertambahnya Tenaga terlatih dan terampil dalam penanganan Bencana; Jumlah Kab/Kota yang mengalamai kejadian bencana terpantau melalui Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Jumlah Rekomendasi Rapat Koordinasi; Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana; Jumlah Peraturan Gubernur tentang Mobilisasi Sumber Daya dalam Penanganan Bencana di Kalbar yang tersusun; Jumlah Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kab/Kota yang tersusun. b. Meningkatnya upaya evakuasi dan penyelematan korban serta pemberian bantuan darurat kemanusian Dengan Indikator Kinerja : Prosentase terdistribusinya Bantuan Logistik Bencana pada daerah terkena bencana; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring persediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring pesediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengerahan sumberdaya dan peralatan dalam penanganan bencana; Jumlah daerah terkena dampak bencana yang ditindaklanjuti dan Jumlah Provinsi yang dilakukan Kaji Terap penanganan Darurat Bencana. c. Terwujudnya upaya penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pemulihan wilayah pasca bencana dengan Indikator Kinerja : Jumlah daerah yang dilakukan pendataan pasca bencana; Jumlah daerah yang dilakukan pemantauan dan kaji cepat kerusakan/kerugian pada daerah pasca bencana; Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi dalam rangka pembekalan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana; Jumlah daerah yang dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kab/Kota dan Jumlah Provinsi yang dilakukan Kaji terpa penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. d. Dari hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan pada tahun 2015 telah terdistribusikan logistik bagi korban bencana di Kabupaten/Kota se-Kalbar. 66
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Logistik yang telah didistribusikan merupakan bantuan dari BNPB dan Pemerintahan Prov. Kalbar. 22. Urusan Kebudayaan Jumlah sanggar seni di Kalbar sebanyak 114 sanggar dari jumlah ini yang aktif hanya 64 sanggar, hal ini dikarenakan masih kurang pembinaan terhadap sanggarsanggar seni di daerah Kabupaten dan pemanfaatan tenaga seni masih belum optimal dikarena keterbatasan dana sehingga untuk diikut sertakan dalam promosi seni dan budaya baik dalam dan luar negeri sangat terbatas. Selama ini dirasakan kurangnya tenaga yang handal dalam mencetak SDM bidang seni budaya hal ini dikarenakan kurangnya minat generasi untuk mempelajari seni dan budaya daerah. 23. Urusan Statistik; Data-data dibidang sosial budaya masih banyak yang belum lengkap seperti jumlah penduduk miskin secara detail, data tenaga kerja, data pelanggaran HAM, data budaya, pendidikan, kesehatan, disamping itu data-data yang ada di Kabupaten/Kota dengan Provinsi ada perbedaan hal dikarenakan belum berfungsinya data Sistim data informasi terpadu dan tenaga operator di Kabupaten/Kota masih kurang. 24. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan; Jumlah perpustakaan yang ada sangat kurang terutama di daerah Kabupaten hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran minat baca bagi masyarakat, untuk itu perlu membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana perpustakaan di tempat tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu sebagai penunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masih banyak arsip pada Instansi pemerintah yang belum dilakukan pemilahan baik arsip statis maupun arsip dinamis dan arsip sejarah zaman lama atau arsip 10 tahun ke atas masih sulit untuk didapati jika diperlukan, hal dikarenakan : jumlah tenaga arsip paris masih kurang dan belum memenuhi standar seperti pendidikan masih ada yang Tamat SLTA dan D3 dan tidak melewati test komptensi, pembinaan SDM kearsipian perlu berkesinambungan dengan melibatkan Kabupaten/Kota seKalbar. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
67
25. Urusan Kelautan dan Perikanan; Peranan sektor perikanan dalam pembangunan daerah memberikan peran kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Angka sementara produksi perikanan budidaya untuk tahun 2014 sebesar 74.090,39 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 2.326.320,42 juta. Adapun capaian produksi dan nilai perikanan tangkap tahun 2014 (Angka Sementara) adalah 124.681,80 ton dengan nilai Rp. 2.328.919,50 juta, serta capaian produksi perikanan perairan umum sebesar 43.884,40 ton dengan nilai Rp. 874.751,50 juta.
26. Urusan Pertanian; Secara umum, struktur ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2014 masih didominasi oleh sektor Pertanian. Berturut-turut diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Industri Pengolahan. Meskipun demikian, dari data, tampak kontribusinya menunjukkan adanya trend penurunan rata-rata sebesar 1,35% mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dimana dari tahun 2011-2012 turun 1,11% ; dari tahun 2012 -2013 turun 0,94% dan dari tahun 2013 – 2014 turun 1,99%. Dari 5 (lima) Subsektor pembentuk sektor pertanian, tampak bahwa Subsektor Tanaman Bahan Makanan dan Subsektor Tanaman Perkebunan masih memberikan kontribusi terbesar.
27. Urusan Kehutanan; Sektor Kehutanan pada tahun 2013 memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat 2,02 persen sedangkan pertumbuhannya mencapai 2,58 persen. Luas kawasan hutan Kalimantan Barat sekitar 6,39 persen dari luas kawasan hutan di Indonesia. Luas kawasan hutan di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.936/Menhut-II/2013 tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 8.389.601 Ha yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Luas hutan lindung 2.310.874 Ha, Suaka Alam 1.621.046 Ha. Sedangkan luas hutan produksi terbatas sebesar 2.132.398 Ha dan hutan produksi biasa 2.127.365 Ha, sedangkan hutan produksi konversi hanya mencapai 197.918 Ha
28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; Alokasi APBD Tahun 2014 untuk sektor pertambangan dan energi sebesar Rp. 7.700.039.506,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 95,54%. Menilik 68
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
capaian target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah sektor pertambangan dan energi pada tahun 2014, yaitu: 1. Angka pertumbuhan sektor pertambangan, sebesar 3,68% dari target sebesar 5,85%; 2. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (berdasarkan RUPTL PLN 2012-2021) dibagi menjadi dua kelompok : a. Pelanggan PLN, dari target sebesar 70,10%, terealisasi sebesar 71,98%; b. Pelanggan PLN dan non PLN, dari target sebesar 71,55%, terealisasi sebesar 79,77%. 3. Rasio ketersediaan daya listrik, dari target sebesar 439 MW, telah terealisasi sebesar 397 MW. Angka tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada angka pertumbuhan sektor pertambangan dan terdapat peningkatan pada persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik dan rasio ketersediaan daya listrik. Penurunan realisasi pencapaian angka pertumbuhan sektor pertambangan disebabkan oleh menurunnya realisasi produksi pertambangan di Kalimantan Barat pada tahun 2014 sebagai akibat penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dari jumlah pelanggan PLN dan non PLN, belum diikuti dengan peningkatan daya mampu yang optimal. Jika dihitung dari ketersediaan daya mampu PLN pada akhir tahun 2014 (sebesar 397 MW) dan Listrik Desa non Gardu Induk (sebesar 483,24 MW), maka pada dasarnya PT. PLN hanya mampu berkontribusi 45% dari daya mampu yang tersedia sampai akhir tahun 2014. 29. Urusan Perencanaan Pembangunan; Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada dokumen perencanaan daerah baik itu dokumen RKPD untuk perencanaan 1 tahunan, dokumen RPJMD untuk perencanaan lima tahunan serta dokuen perencanaan SKPD berupa dokumen Renja untuk satu tahun dan dokumen Renstra untuk lima tahun. Dokumen tersbut tentunya akan menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan untuk 1 samapi 5 tahun, akan tetapi dalam pelaksanaan dan implementasinya kada kala kurang sejalan dengan dokumen yang telah dibuat karena adanya : BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
69
a. Data dan informasi yang digunakan dalam menyusun rencana tidak akurat dan tidak lengkap; b. Adanya gangguan dari beberapa faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya; c. Adanya kelemahan-kelemahan instutisional dari aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; d. Adanya prosedur yang harus dilalui jenjang birokrasi yang tinggi; dan e. Stabilitas politik pemerintah yang silih berganti dapat mengaibatkan pergantian kebijakan nahkan rencana tu sendiri. Realisasi tersedianya dokumen Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan, tingkat capaian dari target RPJMD pada tahun 2013 adalah 118,18 %, sementara itu untuk tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni hanya mencapai 55,56 %. Sedangkan untuk tahun 2015, meskipun masih di bawah target capaian tahun 2013 tetapi masih di atas target capaian tahun 2014 yakni 78,95 %. Beberapa judul kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan yang dilakukan tahun 2015 ,yang terbagi dalam dua jenis model riset yakni riset swakelola dan riset kapasitas. Pelaksanaan riset kapasita bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM calon peneliti yg ada dilingkungan Kantor Litbang. Sedangkan riset swakelola tujuannya lebih luas yakni untuk memberikan masukan/rekomedasi kepada stakeholder terkait berdasarkan hasil penelitian. Dari 15 judul penelitian, terdapat 12 judul yang masuk pada kategori kegiatan riset swakelola tahun 2015, diantaranta : 1) Analisis Imlementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Tertinggal di Kalimantan Barat; 2) Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat; 3) Model dan Strategi Pengembangan Produk Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat; 4) Model dan Strategi Pengembangan Produk Pangan dalam Rangka mendukung Program Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Barat; 5) Interaksi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat; 6) Strategi Kelangsungan Hidup Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Barat; 7) Pengembangan Industri Hilir Jagung untuk Mendukung Ekonomi Rakyat; 8) Pengembangan Industri Hilir Kakao untuk Mendukung Ekonomi Rakyat; 9) Teknologi Budidaya Tanaman Bawang Merah pada Media Tanam; 10) Teknologi Budidaya Jamur Kuping pada Berbagai Media tanam; 11) Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Berbasis Potensi Lokal; 12) Indetifikasi SubSub SUku Dayak di Kabupaten Landak dan Bengkayang.
70
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Realisasi terlaksananya koordinasi dan fasilitasi antar kelembagaan Iptek cukup jauh dari rencana target capaian RPJMD, tahun 2013 dan 2015 tingkat capaiannya masing-masing hanya 50% sedangkan tahun 2014 hanya mampu mencapai 42,86 %. Realisasi tersedianya Dokumen Pemasyarakatan IPTEK digunakan untuk Perencanaan dan Pengembangan IPTEK menunjukkan perkembangan yang positif, artinya terdapat peningkatan tingkat capaian target RPJM dari tahun ke tahun. Tahun 2013 tingkat capainannya 53,33 %, Tahun 2014 5714, % dan 2015 mencapai 69,23 %. 30. Urusan Pariwisata; Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Keindahan alam dipadu dengan keanekaragaman budaya serta kreatifitas bernilai ekonomi masyarakat apabila dikelola secara baik dan profesional membuat Provinsi ini menjadi kawasan yang pantas serta menarik untuk dikunjungi. Potensi wisata kawasan ini terdiri dari wisata alam, budaya dan agrowisata (living culture and heritage). Potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat secara khusus menekankan pada pariwisata alam dan Budaya. Suatu kawasan wisata alam dan budaya menjadi menarik antara lain karena keunikan, kekhasan dan keanehan objek-objek atau aktivitas didalamnya. Secara ekonomi kondisi ini akan lebih menghasilkan nilai ekonomi jika diikuti dengan penumbuhan dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang terintegrasi dengan kepariwisataan. Berdasarkan klasifikasi Destinasi/Tempat Tujuan Wisata di Provinsi ini maka masih didominasi oleh wisata alam yaitu berjumlah 239 Destinasi tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota dengan sebaran terbanyak ada di kabupaten Bengkayang yaitu sebaanyak 42 Destinasi. Wisata Budaya menduduki urutan kedua yaitu sebanyak 170 wisata budaya. Terbanyak ada di Kabupaten Ketapang yaitu ada 36 wisata budaya. 31. Urusan Industri; Target pertumbuhan sektor industri untuk tahun 2015 mencapai 3 persen dan realisasinya cukup menggembirakan yaitu sebesar 4,3 persen. Berkembangnya industri kecil dan menengah sebesar 1,50 persen terdiri dari 65 unit IKM yang difasilitasi. Adapun tumbuh dan berkembangnya dalam bentuk wirausaha sebanyak 100 unit IKM. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
71
32. Urusan Perdagangan; Pada tahun 2013 total nilai ekspor Kalimantan Barat US$ 1.348 juta, meningkat sebesar 3,67 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai US $ 1.300 juta. Adapun pelabuhan yang banyak memberikan andil terhadap ekspor Kalimantan Barat adalah Pelabuhan Pontianak dengan nilai ekspor sebesar US $ 404,46 juta, diikuti kemudian oleh pelabuhan Kendawangan Ketapang dengan nilai ekspor sebanyak US $ 58 juta. Dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, keperluan akan barang modal dan bahan baku impor masih belum dapat dihindari. Nilai impor Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar US $ 498 juta dengan volume 611,6 juta kg. Ini berarti terjadi penurunan nilai impor sebesar 7,63 persen dari tahun sebelumnya yang mencatat nilai US $ 539 juta. Sementara dari sisi volumenya terjadi peningkatan 40,12 persen dari tahun 2012. Dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, keperluan akan barang modal dan bahan baku impor masih belum dapat dihindari. Nilai impor Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar US $ 498 juta dengan volume 611,6 juta Kg. Ini berarti terjadi penurunan nilai impor sebesar 7,63 persen dari tahun sebelumnya yang mencatat nilai US $ 539 juta. Sementara dari sisi volumenya terjadi peningkatan 40,12 persen dari tahun 2012. Volume impor Kalimantan Barat pada tahun 2013 mengalami kenaikan, pada tahun 2012 volume impor Kalbar 379.978,65 ton sedangkan di tahun 2013 menjadi 52.516,04 ton. 33. Urusan Ketransmigrasian Kurang suburnya lahan dan tidak ditunjang dengan SDM transmigran, selain dari pada itu transmigran yang didatangkan memiliki tingkat keahliannya kurang sesuai dengan lokasi yang ditempati. Kondisi di daerah transmigrasi, selain itu dengan kurang memadai sarana dan prasarana yang baik seperti jalan desa dan jalan penghubung untuk distribusi hasil produksi, jaringan irigasi serta kurangnya pembinaan lokasi transmigrasi oleh aparatur desa setempat. Dan masih banyak penyelesaian administrasi pertanahan bagi masyarakat belum dapat terselesaikan.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, permasalahan utama pembangunan daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut: 72
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
1)
Terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
2)
Lemahnya Daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri terutama akibat terbatasnya energi;
3)
Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;
4)
Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
5)
Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
6)
Belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf internasional sebagai prasyarat utama masuknya investasi;
7)
Degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan masih terus terjadi sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin, serta kebakaran hutan dan lahan;
8)
Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
9)
Daya dukung Kota Pontianak dalam menanggung beban sebagai pusat pelayanan, pemerintahan dan perekonomian semakin berkurang yang ditandai dengan semakin padatnya lalu lintas kota;
10) Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah; 11) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan; 12) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat; dan 13) Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
73
2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 1.
Urusan Pendidikan; Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan di Provinsi Kalimantan
Barat adalah sebagai berikut: a. Masih terbatas kesempatan atau partisipasi pendidikan; b. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata; c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas; d. Belum efektif manajemen dan tatakelola pendidikan; e. Mutu pendidikan di Kalimantan Barat masih rendah hal ini dapat dilihat dari nilai hasil kelulusan setiap tahunnya mulai dari tingkat SD, SMP, MTS dan SMA; f. Masih terbatasnya dana untuk pembiayaan pendidikan; dan g. Capaian APK jenjang pendidikan TK/RA, SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan SMA/SMALB/SMK/MA/ Paket C masih dibawah target nasional. 2.
Urusan Kesehatan; Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan tahun 2015 di Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a.
Kemiskinan masih tinggi;
b.
Masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak;
c.
Masih rendahnya status gizi masyarakat;
d.
Pola hidup masyarakat masih kurang dari perilaku hidup bersih dan sehat;
e.
Fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang masih kurang;
f.
Masih rendahnya sanitasi dan lingkungan yang sehat di masyarakat;
g.
Kecederungan penyakit tidak menular meskipun penyakit ini relatif masih tinggi
h.
Masih tingginya pernikahan di bawah umur;
i.
Rendahnya kesadaran untuk memeriksakan kehamilan sehingga ibu hamil yang mengalami Riwayat Resiko Tinggi untuk melahirkan tidak dapat terdeteksi, akibatnya kematian ibu melahirkan dengan kasus pendarahan mendominasi dimana tahun 2015 sebesar 38,46%;
j.
Jarak kelahiran dekat;
k.
Distribusi tenaga kesehatan terutama bidan ditingkat Pustu masih belum merata, sehingga ibu hamil dalam melahirkan dibantu oleh dukun beranak dan tidak menggunakan Faskes;
l.
Terlambatnya pengambilan keputusan di masyarakat ketika merujuk ibu hamil; 74
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
m.
Terlambat sampai di Fanyankes ketika merujuk karena infrastruktur di Kalbar masih rendah;
n.
Sistem rujukan belum optimal;
o.
Belum semua daerah sulit, terpencil kepulauan dan perbatasan (DTPK) memiliki rumah tunggu kelahiran;
p.
Keberlangsungan Pelayanan kurang terjaga (Continuum of Care);
q.
Kurangnya tenaga dr. Spesialis naka, Obsgin, dan anestesi di Rumah Sakit;
r.
Status Kesehatan ibu selama masa kehamilan kurang sehingga berdampak pada keadaan janin/bayi pada saat dilahirkan yang ditandai dengan berat lahir rendah;
s.
Prilaku hidup bersih dan sehat masih kurang serta kondisi lingkungan (sanitasi) yang tidak baik, akibatnya masih ditemukannya kematian diakibatkan oleh Infeksi khususnya Pnemonia dan Diare;
t.
Tingkat pendapatan masyarakat menurun akibat melemahnya ekonomi global. Menyebabkan ketersediaan pelayanan gizi keluarga terganggu;
u.
Masih kurangnya pengetahhuan dan kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan peran serta dari pemangku berbagai kebijakan tentang pentingnya memperhatikan seribu hari pertama kehidupan seorang anak;
v.
Peran serta masyarakat untuk membawa balita ke Posyandu masih rendah untuk monitoring pertumbuhan dan perkembangan Balita;
w.
Kesehatan Lingkungan, sanitasi dan jamban sehat keluarga masih menjadi masalah di masyarakat;
x.
Masalah Ketahanan Pangan produksi dan distribusi termasuk infrastruktur mempengaruhi status gizi masyarakat;
y.
Distribusi SDM yang belum terpenuhi disetiap puskesmas khusunya di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan);
z.
Minimnya sarana dan prasarana di tingkat puskesmas;
aa. Akses pelayanan di puskesmas yang sulit di jangkau; bb. Sistem Rujukan yang belum memadai; cc. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Rumah Sakit Masih Minim; dd. SDM di Rumah Sakit belum sesuai dengan Permenkes No. 56; ee. Distribusi Dokter disetiap Rumah Sakit dan Puskesmas tidak merata, dimana sebaran dokter spesialis masih tertumpuk di Ibukota Provinsi, sementara Kab/Kota masih kurang terutama spesialis dasar; ff.
Mutu Lulusan tenaga kesehatan masih belum menggembirakan; BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
75
gg. Distribusi Tenaga Kesehatan terutama Bidan Desa maih belum merata dengan adanya Puskesmas Pembantu yang tidak ada Bidannya; hh. Kompetensi Mutu Lulusan masih belum menggembirakan; ii.
Masih Tingginya Tenaga Medis yang Melaksanakan Tindakan Kuratif yang tidak sesuai dengan Kompetensi Ilmu/Kaidah Profesinya;
jj.
Masih belum terpenuhinya target cakupan puskesmas pada tahun 2015;
kk. Masih Banyak Puskesmas yang belum terakreditasi; ll.
Puskesmas Rawat Inap dan Non rawat Inap dalam memberikan pelayanan masih harus meningkatkan standar mutu pelayanan;
mm. Akses/Infrastruktur masyarakat untuk menjangkau puskesmas terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan masih sulit; nn. Tidak ditemukan tambahan atau peningkatan RS Jiwa Prov. Kalbar antara lain : masih kurangnya gedung perawatan untuk menampung pasien, masih berdesakan-desakan jarak tempat tidur, Masih terbatasnya dokter Spesiialis jiwa yang ada di Indonesia, Tidak tersebar merata dokter spesialis jiwa yang ada, sehingga terjadi ketimpangan dokter spesialis jiwa antara RSJ Prov dan RSJD Prov. Kalbar, Minat Dokter Spesialis Jiwa ke daerah sangat kurang, Terbatasnya sumber dana untuk mendatangkan dokter spesialis jiwa baru; oo. Terbatasnya sumber dana untuk penerimaan perawat baru; pp. Masih belum memadainya jumlah tempat tidur dan kapasitas rumah sakit dengan jumlah pasien yang dirawat; dan qq. Masih belum tersedianya dana yang cukup untuk bisa menjangkau keseluruhan di kab/kota diseluruh Kalimantan Barat. 3.
Urusan Lingkungan Hidup; Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup di Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Sebagian besar BLH kabupaten/Kota belum mempunyai data lengkap tentang kerusakan ekosistem pesisir; b. Sebagian besar BLH kabupaten/kota di Kalimantan Barat belum membuat dokumen profil tutupan vegetasi; c. Sebagian besar BLH kabupaten/kota di Kalimantan Barat belum membuat dokumen profil tutupan vegetasi;
76
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
d. Terkait penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Basis Data dan statistik Lingkungan Hudup permasalahan utama adalah belum tersedianya data dan informasi lingkungan hidup yang akurat, data dan informasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mencerminkan kondisi dan situasi lingkungan hidup Kalimantan Barat terkini; e. Terkait kegiatan Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat permasalahan yang muncul adalah masih adanya penunjukan peserta yang dikirimkan ke Pemilihan Duta Lingkungan berdasarkan penunjukan langsung; f. alam kegiatan Penerbitan Buletin dan Kliping Lingkungan Hidup permasalahan utama adalah masih belum terbiasanya penyelenggara kegiatan baik di lingkungan BLHD Provinsi Kalimantan Barat maupun BLH/ Kantor Lingkungan Hidup kabupaten/ Kota untuk mengekspose hasil pelaksanaan kegiatannya pada Buletin Envi-News disamping masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyusunan buletin dan kliping itu sendiri; g. Terkait kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup permasalahan yang muncul adalah masih terdapat presepsi bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih dianggap tugas institusi LH, sehingga instansi terkait masih belum memberikan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam program kerja kegiatannya; h. Terkait kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup permasalahan utama adalah masih belum diterapkannya pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah, dimana saat ini penyelenggaraan hanya baru dilaksanakan pada beberapa sekolah sebagai percontohan; i. Masih minimnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan; j. Terkait pelaksanaan Pemantauan RKL/ RPL permasalahan jauhnya lokasi, sarana dan prasarana serta personil yang terbatas menjadi kendala utama; k. Terkait dengan Pembinaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat, permasalahan utama adalah masih temuinya ketidaklengkapan persyaratan pembahasan dokumen amdal yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota; l. Kurangnya anggaran dana untuk penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup serta mengingat dalam melakukan pengecekan di lapangan dan biaya untuk analisa laboratorium juga memerlukan biaya yang besar; dan m. Keterbatasan alat sampling kualitas air. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
77
4.
Urusan Pekerjaan Umum; Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Kondisi jalan provinsi yang belum mantap tahun 2015 masih relatif besar yaitu sebesar 18,93%, dibanding nasional sebesar 8,36%; b. Belum terealisasainya Jalan Lingkar Luar Kota Pontianak dan sekitarnya, Jembatan Kapuas III, Duplikasi Jembatan Landak II, serta pembebasan lahan; c. Belum selesainya pembangunan jalan pararel perbatasan, dan peningkatan jalan akses perbatasan dari 2 jalur menjadi 4 jalur; d. Tingkat pelayanan air bersih ke masyarakat tahun 2015 masih belum optimal yaitu sebesar 54,58%; e. Tingkat cakupan Pelayanan sanitasi ke masyarakat tahun 2014 masih rendah yaitu sebesar 46,92%; dan f. Belum selesainya pembangunan PLBN entikong, Badau Aruk sesuai Inpres No, 6 Th 2015 ttg Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. 5.
Urusan Penataan Ruang; Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Penataan Ruang di Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Terdapat 2 Surat Keputusan Menteri LHK tentang Pola Ruang yang harus dibahas oleh Kementerian terkait; b. Terdapat program skala kawasan seperti KEK, KTM, WPS, KI yang harus disergiskan dengan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota; c. Belum semua Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ada dukumen Rencana Terinci Ruang (RTR); dan d. Belum semua Kabupaten menetapkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWP). 6.
Urusan Perencanaan Pembangunan; Permasalahan dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan di
Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana.
78
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
b. Masih lemahnya keselarasannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. c. Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar pusat dan daerah; d. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dan sarana serta prasarana yang mendukung dalam peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan di Kalimantan Barat; e. Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara implementatif akan memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah; f. Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi peneltian dan pengembangan daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan g. Belum Optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan di Daerah secara tepat dan terarah dengan Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 7.
Urusan Perumahan; Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan Perumahan di Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Rumah tangga yang menempati rumah layak huni tahun 2015 masih relatif banyak yaitu sebesar 89,83%; dan b. Kondisi lingkungan perumahan yang sehat tahun 2015 masih relatif kecil yaitu 28,18%. 8.
Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga di
Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Belum optimal partisipasi dan peran aktif pemuda; b. Masih rendahnya prestasi dan budaya olahraga masih rendah; c. Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda; BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
79
d. Kurangnya pembinaan yang terukur terhadap pemuda, kelembagaan kepemudaan dan olahraga; dan e. Kurangnya minat dan kesadaran pemuda dalam menekuni suatu cabang olahraga. 9.
Urusan Penanaman Modal; Investasi PMDN pada berbagai lapangan usaha di Kalimantan Barat, selama
kurun waktu Tahun 2013 hanya terealisasi sekitar 20.68 persen, demikian juga dengan PMA hanya terealisasi sekitar 46,80 persen. Hal ini mengindikasikan inkonsistensi investor dalam mengalokasikan modal usahanya. Pada kondisi yang demikian yaitu rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA perlu adanya evaluasi tentang kesungguhan investor terutama di sub sektor perkebunan. Hal ini perlu dicermati, karena
terindikasi
investor
tidak
bersungguh-sungguh,
bahkan
terdapat
kecenderungan yang perlu dikaji, bahwa mereka mencari keuntungan dalam berbagai modus terutama dalam hal memanfaatkan material land clearing, kemudian lahan dibiarkan tidak tergarap sebagaimana mestinya. Kedepan pengawasan dan evaluasi yang lebih serius harus dilakukan. Dengan demikian diharapkan komitmen pengusaha dalam berinvestasi lebih pasti. Adapun permasalahan umum di bidang investasi adalah sbb : a. Belum efisiennya proses perijinan usaha, karena ada beberapa kewenangan masih ditangani oleh SKPD tertentu, sedangkan kantor PTSP sudah dibentuk, akibatnya proses perijinan menjadi lebih lama.; b. Rumitnya pembebasan lahan karena belum bebasnya kepentingan bagi masyarakat setempat terhadap tanah tersebut, sehingga menimbulkan konflik; c. Regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor. (Kebijakan Kementerian Kehutanan terhadap kawasan hutan); d. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan energi masih menjadi penghambat investasi; dan e. Belum optimalnya mekanisme kerjasama pemerintah swasta (KPS), akibat belum sinerginya antara peraturan ditingkat pusat dan atau antara pusat dengan daerah terutama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. 80
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Permasalahan yang masih dihadapi Koperasi dan UKM masih bersifat umum seperti : a. Belum efektifnya pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga koperasi dan UMKM belum mampu untuk memanfaatkan peluang usaha secara maksimal, serta mengembangkan usahanya secara berlanjutan; b. Keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti permodalan, bahan baku, teknologi pasar dan informasi; c. Rendahnya kapasitas SDM, kondisi ini digambarkan oleh rendahnya kewirausahaan, keterampilan teknis dan manajerial, serta rendahnya kapasitas pemasara Kondisi ini menyebabkan kelayakan usaha dan produktivitas koperasi dan UKM pada umumnya rendah; dan d. Lemahnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip dan praktik berkoperasi, sehingga masyarakat kurang minat untuk memilih koperasi sebagai bentuk lembaga ekonomi lokal untuk mewadahi dan memfasilitasi usaha ekonomi produktif. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut: a. Belum semua SKPD dan instansi pemerintah menganggap penting dan manfaat dari database kependudukan by name by address untuk pelayanan publik dan dalam perencanaan pembangunan, khususnya untuk update (crosscheck) data penduduk dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, seperti: Jamkesmas, Jampersal, Raskin, BOS (pendidikan), BOK (kesehatan); b. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi dan informasi; c. Sistem SIAK lebih terfokus untuk bidang kependudukan, tetapi untuk bidang pencatatan sipil masih banyak Kabupaten/ Kota yang belum menggunakan SIAK karena masih sering terjadi error pada saat printout akta pencatatan sipil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku; d. Masih belum adanya keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan rendahnya laporan kematian penduduk oleh pihak keluarganya, sehingga BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
81
data penduduk yang sudah meninggal tidak terhapus dalam database kependudukan Kabupaten/ kota; e. Masih belum optimalnya koordinasi antara SKPD, terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil; f. Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domislinya lebih dari 1 (satu) tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de yure mereka masih terdata di daerah asalnya; g. Kurangnya perhatian pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, terkait dengan belum representatifnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (yang sebagian besar masih numpang dengan SKPD lain atau menggunakan bekas kantor yang tidak terawat dan kurangnya sarana dan prasarana), termasuk pengamanan terhadap arsip dokumen kependudukan yang terkesan tidak terawat dan akan mengalami kerusakan bahkan hilang; h. Jangkauan pelayanan cukup jauh antara desa-desa dengan kecamatan; dan i. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya administrasi kependudukan. 12. Urusan Ketenagakerjaan; Permasalahan yang dihadapai dalam pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Belum optimalnya penanggulangan pengangguran b. Masih belum optimalnya produktivitas tenaga kerja; c. Masih rendahnya kapasitas lembaga ketenagakerjaan; d. Terlatihnya para enterpreneur yang siap membuka usaha (mandiri) dengan target : 100 org dan realisasi : 120 org; e. Terlatihnya Pencari Kerjadengan target : 35 angkatan dan realisasi : 35 angkatan; f. Tersedianya basis data untuk pasar kerja dengan target : 50 buku dan realisasi : 50 buku; g. Tersedianya tenaga kerja sesuai pasar kerja dengan target : 3.750 orang dan realisasi : 3.802 orang; h. Terlaksananya penempatan tenaga kerja lokal dengan target : 8.000 orang dan realisasi : 9.265 orang;
82
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
i. Terlaksananya perlindungan sosial bagi tenaga kerja dengan target : 184.672 tenaga kerja dan realisasi : 168.397 tenaga kerja; j. Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil, murah serta tercegahnya perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dan mufakat dengan target : 25 kasus dan realisasi : 78 kasus; k. Terlaksananya upah minimum kab./kota dan sektor kab./kota diperusahaan di kab./kota dengan target : 14 kab./kota dan realisasi : 14 kab./kota; l. Terlaksananya sarana dan prasarana hubungan industrial melalui PP, PKB, SP/SB di perusahaan dengan target : 14 kab./kota realisasi : 14 kab./kota; m. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di tempat kerja dengan target : 14 kab./kota dan realisasi : 14 kab./kota; n. Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif, tuntas, independen, profesional dan terkendali dengan target : 14 kab./kota dan realisasi : 14 kab./kota; o. Terlaksananya penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja (SMK3) di tempat kerja dengan target : 10 kab./kota dan realisasi : 14 kab./kota; p. Terlaksananya forum komunikasi dan konsultansi pegawai ketenagakerjaan dengan target : 14 kab./kota dan realisasi : 14 kab./kota; q. Terlaksananya forum koordinasi fungsional tingkat provinsi dengan target : 14 kab./kota dan realisasi : 14 kab./kota; r. Terbinanya masyarakat transmigran dengan target : 3.223 KK dan realisasi : 3.571 KK; dan s. Jumlah kawasan transmigrasi yang berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan baru dengan target :1 KTM dan realisasi : 2 KTM. 13. Urusan Ketahanan Pangan; Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut : a. Keragaman komposisi pangan penduduk Kalbar, masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian terutama beras. Disisi lain konsumsi kelompok sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian masih perlu ditingkatkan; b. Ketergantungan terhadap beras dan terigu sebagai bahan makanan pokok membuat makanan pangan lokal kalah bersaing dengan makanan modern; BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
83
c. Masih beragamnya nama kelembagaan yang menangani Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kab/Kota; d. Masih sangat kurangnya tenaga penyuluh terutama penyuluh di sub sektor peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan; dan e. Belum optimalnya kinerja sistem alih teknologi dan informasi. 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Sistem pencatatan dan pelaporan yang masih belum terpadu dan sinergis antar sektor layanan yang mengakibatkan data yang tumpang tindih; b. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, terutama keterlibatan laki-laki, mengingat jumlah pelaku kebanyakan berjenis kelamin pria; c. Kurangnya komitmen 4 (empat) driver penggerak; d. Masih terbatasnya SDM yang menguasai PPRG, GAP dan GBS; e. Kurangnya komitmen pengambil kebijakan dalam pelaksanaan PPRG, GAP dan GBS; dan f. Minimnya prasarana pendukung program seperti SDM dan sarana serta alokasi anggaran yang terbatas. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Belum optimalnya Pelayanan Keluarga Berencana (KB); b. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan peserta KB dan upaya peningkatan ketahanan keluarga; dan c. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana khususnya di daerah pedesaan. 16. Urusan Perhubungan; Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan perhubungan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
84
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
a. Pembangunan Pelabuhan Utama Di Pantai Kijing Kabupaten mempawah yang belum maksimal; b. Kapasitas terminal penumpang dan run way Bandara Internasional Supadio yang terbatas; c. Pengembangan Bandara Perintis di Liku Paloh Kabupaten Sambas dan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang masih belum optimal; d. Pembangunan Bandara Perintis Singkawang masih ada kendala (adanya jaringan SUTT); e. Pembangunan Rel Kereta Api; dan f. Pembangunan Terminal Barang Eksport-Impor yang masih belum optimal.
17. Urusan Komunikasi dan Informatika; Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kalimantan Barat antara lain: a. Belum semua daerah di Kalimantan Barat terutama perbatasan mendapat akses Informasi (blank spot); b. Kecilnya Kewenangan yang dimiliki KPID terhadap lembaga penyiaran yang melanggar peraturan penyiaran; c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilah isi siaran yang sehat dan mencerdaskan yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Hanl ini perlu dilakukan agar masyarakat bias melakukan pengawasan dan membentengi dirinya dengan kemampuan mengkritisi isi siaran; d. Kelompok remaja merupakan pengguna media yang sangat intens seklaigus sangat rentan terhadap dampak negatif media karena mereka belum memiliki daya kritgis yang cukup untuk mencerna isi siaran; e. Rendahnya kualitas SDM di lingkungan KPID yang menguasai teknologi pemantauan/monitoring pemantauan dan perlunya pengaturan kelembagaan guna menunjang pelaksanaan tugas KPID Provinsi Kalimantan Barat; f. Aturan tata cara perizinan secara umum tidak ringkas dan sederhana sehingga untuk mendapatkan IPP teteap membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang; g. Sistem penanganan proses perizinan di tingkat Kementerian masih belum ditangani secara optimal;
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
85
h. Tidak adanya sistem jaringan informasi yang bias diakses secara online oleh pemohon di tingkat pusat sehingga pemohon mudah mengetahui status proses permohonan IPPnya; i. Masih relatif terbatasnya jangkauan informasi tentang penyiaran terutama masyarakat di daerah terpencil; j. Isi siaran yang bermuatan negatif, mengandung unsure seks dan pornografi, kekerasan, mistik, ketidaksopanan. Padahal tayangan-tayangan seperti ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat, sehingga perlu pelatihan terhadap SDM lembaga penyiaran agar memahami P3-SPS. Selain itu, kualitas dalam hal teknis penyiaran masih rendah; dan k. Masih kurang dikenalnya kelembagaan KPID yang mewakili aspirasi masyarakat dalam hal penyiaran.
18. Urusan Pertanahan; Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut: a. Masih adanya konflik tapal batas wilayah; b. Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur yang strategis; dan c. Kurang implementasi dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan infrastruktur yang strategisMasih adanya konflik tapal batas wilayah baik antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten/kota. 19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri; Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat. b. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berpotensi untuk muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bidang-bidang seperti: perkebunan, pertambangan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan yang 86
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
menyebabkan kerugian Negara. Sehingga isu strategis terkait Ketenteraman dan Ketertiban, yaitu: mendorong Masyarakat Untuk Lebih Peduli dalam Menciptakan Rasa Aman dan Tertib sebagai modal dasar pembangunan di Kalimantan Barat; 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah sebagai berikut: a. Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. b. Masih belum optimalnya reformasi birokrasi; c. Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang ditunjukan dengan meningkatnya capaian indikator kinerja sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif. d. Masih belum optimalnya penataan kelembagaan dan pengembangan sistem ketatalaksanaan. e. Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; f. Masih perlu peningkatan akuntabilitas pengelolan keuangan daerah g. Masih Perlu Pengembangan hukum dan HAM; dan h. Luasnya wilayah menyebabkan panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonom baru. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat; b. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna; c. Kelembagaan/nomenklatur institusi yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kab/Kota yang masih beragam sehingga menyulitkan dalam koordinasi dan pelaksanaan program; d. Koordinasi dan pelibatan lintas sektor penyedia layanan yang masih kuarang, dari semua jenjang dalam membangun kesepahaman dan dukungan kepada program; e. Pendanaan yang terbatas, mengakibatkan target yang ditetapkan tidak tercapai; dan BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
87
f. Pelaksanaan Bimtek/pelatihan bagi pengelola desa masih dirasa kurang mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pengelola desa. 22. Urusan Sosial; Adapun Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Masalah sosial yang harus ditangani Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Kessos Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan membaiknya pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini yang membuat kecenderungan Kalimantan Barat menjadi tujuan para urban dari daerah lain maupun luar provinsi Kalimantan Barat yang berdampak bertambahnya populasi penduduk, kompetisi dalam kesempatan kerja yang relatif terbatas sehingga kondisi ini memicu meningkatnya penyandang masalah sosial; b. Kultur masyarakat pada umumnya yang cenderung kurang responsif terhadap berbagai kesempatan pada pola program pemberdayaan social berjalan secara normatif dan tidak signifikan; c. Tingkat pendidikan penyandang masalah kesejahteraan sosial terbatas dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat; d. Masih Perlunya pembinaan terhadap Tim Reaksi Cepat BPBD Prov; Kalbar dalam menghimpun informasi kejadian bencana dari Kabupaten/Kota; e. Sarana pendukung Posko perlu untuk ditambah agar efektifitas Posko dapat berjalan Optimal; f. Masih Kecilnya anggaran yang tersedia di Kabupaten/Kota untuk penyediaan Logistik dan Peralatan penanggulangan Bencana; g. Informasi data tentang besarnya kerugian atau kerusakan akibat bencana pada daerah terkena bencana tidak tercatat atau terdata dengan baik; h. Belum maksimalnya koordinasi antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam mendata jumlah kerusakan/Kerugian termasuk jumlah korban bencana yang terjadi pasca bencana baik fisik maupun ekonomi; i. Masih minimnya anggaran untuk tanggap darurat bencana termasuk logistik bencana di daerah; j. Belum
tersedianya
gudang
Penyimpan
logistik/peralatan
bencana
Kabupaten/Kota yang layak dan memadai; dan 88
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
di
k. Kurangnya tenaga yang memilki kemampuan di Kabupaten/Kota dalam memanage/mengelola logistik bencana dengan baik. 23. Urusan Kebudayaan; Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Kurang tersedianya sarana pertunjukan seni budaya; b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi seni budaya; dan c. Selama ini dirasakan kurangnya tenaga yang handal dalam mencetak SDM bidang seni budaya serta minimnya minat dan perhatian generasi muda terhadap pengembangan seni budaya. 24. Urusan Statistik; Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Statistik di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Masih belum lengkapnya data perencanaan pembangunan dibidang Sosial dan Budaya; b. Belum terintegrasi data-data bidang Sosial dan Budaya antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi; dan c. Masih adanya perbedaan data antara Statistik dengan SKPD terkait baik Kabupaten/Kota dan Provinsi. 25. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan; Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perpustakaan dan Arsip adalah sebagai berikut: a. Masih kurangnya kesadaran minat baca bagi masyarakat; b. Kesadaran dan kepedulian aparatur pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik; c. Kualitas dan kuatitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum optimal dan jumlah arsiparis masih belum memenuhi standar; dan d. Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
89
26. Urusan Kelautan dan Perikanan; Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan); b. Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) masih terjadi di perairan laut Kalbar; c. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara optimal dan terpadu; d. Adanya penurunan kualitas perairan akibat adanya abrasi pantai, sedimentasi, pencemaran bahan-bahan berbahaya seperti; bahan kimia cair, merkuri, dan logam berat lainnya akibat PETI, limbah industri yang tidak ramah lingkungan dan aktifitas ekonomi lainnya pada kawasan pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya sehingga berakibat menurunnya produktivitas usaha perikanan masyarakat; dan e. Terbatasnya kualitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan Kalbar.
90
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Pada tahun 2015 perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,81 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81 persen dimaksud adalah merupakan peningkatan PDRB Kalimantan Barat tahun 2015 berdasarkan konstan tahun 2010 yang mencapai Rp.112,26 triliun, berbanding tahun 2014 sebesar Rp.107,11 triliun. Sedangkan PDRB Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku tahun 2015 sebesar Rp.146,88 triliun, berbanding tahun 2014 sebesar Rp.132,37 triliun. Besaran nilai PDRB tahun 2014-2015 secara sektoral beserta pertumbuhannya sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut. Tabel 3.1. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) Ka te go ri 1
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
7
22.292.710,10
23.201.406,80
24.480.376,30
24.955.807,79
25.705.080,02
4.411.733,20
4.590.725,50
4.476.075,60
4.594.850,96
4.622.382,74
15.577.650,20
16.265.913,80
17.311.109,30
18.045.671,81
18.672.203,59
67.708,80
73.179,60
76.525,40
89.206,17
92.101,76
144.432,70
146.969,80
148.266,30
154.583,46
162.160,79
8.595.644,10
9.674.325,40
10.607.973,70
11.724.623,72
12.586.759,91
13.874.682,90
14.432.449,10
15.462.164,40
16.153.001,98
17.161.335,97
3.794.726,80
3.973.177,90
4.224.679,40
4.497.302,39
4.748.822,62
2.070.126,30
2.203.799,70
2.313.352,90
2.447.717,95
2.592.128,04
3.144.351,10
3.568.561,00
3.936.740,60
4.410.223,25
4.903.917,95
C.
Pertanian, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
D.
Pengadaan Listrik dan Gas
E
Pengadaan Air
F.
J.
Kontruksi Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi dan Komunikasi
K.
Jasa Keuangan
2.820.550,90
3.187.335,70
3.602.025,50
3.853.258,89
4.058.629,09
L.
Real Estate
2.703.848,40
2.900.567,90
3.049.564,50
3.236.600,71
3.351.383,87
A. B.
G. H. I.
419.271,50
453.095,90
486.954,70
515.235,22
553.607,32
O.
Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
4.446.875,60
4.767.726,00
4.782.780,70
5.059.916,82
5.426.333,85
P.
Jasa Pendidikan
3.983.762,60
4.177.802,10
4.423.647,70
4.661.973,42
4.805.113,13
M. N.
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
91
Ka te go ri
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
Q, R, S,T R, S,T ,U
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
1.390.677,90
1.467.419,10
1.493.810,80
1.559.912,29
1.620.966,88
Jasa Lainnya
1.058.837,80
1.077.473,30
1.094.414,70
1.153.899,41
1.198.240,78
90.797.590,90
96.161.928,40
101.970.462,5 0
107.113.786,2 4
112.261.168,3 1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Sumber: BPS Prov.Kalbar
Dari tabel 3.1. diatas menunjukan bahwa semua sektor ekonomi pada tahun 2015 mengalami
pertumbuhan
positif.
Pertumbuhan
terendah
terjadi
pada
sektor
Pertambangan dan Penggalian dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,60 persen, berturut turut diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,00 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 3,07persen, sampai dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,19 persen. Dari pertumbuhan ekonomi sektoral tersebut, kemudian membentuk struktur perekonomian Kalimantan Barat yang dicerminkan oleh kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB sebagaimana Tabel berikut. Tabel 3.2. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014, Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2014 Kontribusi Lapangan Usaha 1 A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air, Pengeloolaan Sampah, Limbah F. Konstruksi G. Perdag. Besar&Eceran, Reparasi Mobil&Spd.Motor H. Transportasi dan Pergudangan I.Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K.Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M,N. Jasa Perusahaan O. Adm.Pemerintahan, Pertahanan, JaminanSosial P. Jasa Pendidikan
92
2014
2015
2 21,60 4,79 16,47 0,06
3 21,02 4,90 15,73 0,07
0,13
0,12
12,21
12,84
14,48
14,70
4,31 2,31 3,30 3,63 3,04 0,45 6,29 4,42
4,41 2,38 3,35 3,56 3,01 0,47 6,66 4,28
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Kontribusi Lapangan Usaha 1 Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial R,S,T,U. JasaLainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
2014
2015
2 1,49 1,03 100,00
3 1,50 1,01 100,00
Sumber: BPS Prov.Kalbar
Dari tabel 3.2. diatas, sektor pertanian pada tahun 2015 memberikan kontribusi terbesar dengan angka sebesar 21,02 persen. Kemudian diikuti sektor industri pengolahan sebesar 15,73 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 16,47 persen. Kemudian sektor perdagangan 14,70 persen, sampai dengan sektor yang paling kecil sumbangannya adalah sektor Pengadaan listrik dan gas dengan angka sebesar 0,07 persen. Mengenai terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk menghasilkan atau memproduksi (penawaran) barang dan jasa tidak sebaik tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi permintaan,
akan dilihat dari PDRB Penggunaan
sebagaimana tabel berikut.
TABEL 3.3 NILAI PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2014 - 2015, LAJU PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI TAHUN 2015
Jenis Pengeluaran
1 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6.
Ekspor Barang dan Jasa
7.
Dikurangi Impor Barang dan Jasa PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku
Atas Dasar Harga Konstan 2010
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
Tahun 2015 Laju Pertum buhan (%) 6
Distri busi
2014 2
2015 3
2013 4
2014 5
(%) 7
74.322,71
81.297,20
57.375,73
60.039,97
4,64
55,35
1.522,54
1.625,28
1.135,10
1.180,61
4,01
1,11
17.080,09
19.392,82
13.555,23
14.679,19
8,29
13,20
45.055,84
51.347,67
36.145,69
38.205,25
5,70
34,96
1.818,12
1.761,80
1.319,98
1.263,65
-
1,20
12.840,53
10.174,61
9.827,48
9.473,50
-3,60
6,93
20.302,62
18.713,41
12.245,41
12.581,00
-2,74
12,74
132.367,21
146.885,97
107.113,79
112.261,17
4,81
100,00
Sumber: BPS Prov.Kalbar
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
93
Dilihat dari sisi PDRB Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,29 persen, diikuti dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu tumbuh sebesar 5,70 persen, kemudian konsumsi rumah tangga sebesar 4,64 persen. Sedangkan komponen lainnya yaitu komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus sebesar 3,60 persen. Begitu juga dengan komponen impor barang dan jasa mengalami pertumbuhan minus sebesar 2,74 persen. Kemudian dilihat dari kontribusinya, komponen terbesar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 55,35 persen, diikuti berturut-turut untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 34,96 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 13,20 persen sampai dengan yang terkecil untuk Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,11 persen. Dari gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dimaksud, hasilnya menunjukan PDRB per kapita Kalimantan Barat berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.30,77juta (US$.2,23 ribu) Nilai tersebut meningkat dibandingkan PDRB per kapita tahun 2014 yang mencapai Rp .28,10 juta. Berikutnya dengan mengamati terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014, secara umum lebih disebabkan oleh: 1. Pelemahan permintaan pasar dunia; 2. Penurunan harga komoditas primer; 3. Dampak kebijakan larangan ekspor hasil tambang. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung dalam tahun 2016. Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan karakteristik perekonomian Kalimantan Barat yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal maka dalam tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diperkirakan akan bertumbuh dalam kisaran 5,0-5,2 persen.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Banyak hal yang menyebabkan suatu kondisi perekonomian berubah, oleh karena itu berbagai faktor yang mempengaruhi perlu diidentifikasi kondisinya, baik Lingkungan Eksternal dan Internal. Lingkungan Eksternal dalam perspektif ke depan masih cukup berat mengingat secara umum daya saing produk nasional dan daerah belum begitu kuat di pasar global dan secara khusus daya saing dan kemampuan ekspor produk Kalimantan Barat relatif masih rendah karena sebagian yang diekspor masih produk primer. 94
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Sementara itu disisi lain, kebutuhan Kalimantan Barat akan impor juga semakin meningkat. Begitu juga dengan kondisi belum pulihnya perekonomian Dunia secara utuh dan diperkirakan masih berlangsung sampai dengan tahun 2016 ini dan berlanjut tahun 2017, sehingga turut mempengaruhi ekonomi nasional dan daerah. Berikutnya dengan telah diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2016 ini sebagai tantangan yang perlu disikapi, terutama mengingat sebagian besar produk dari bahan pangan lebih murah diimpor jika dibandingkan dengan apabila diproduksi sendiri. Kemudian dalam hubungannya dengan komoditas ekspor Daerah, secara tidak langsung turut mempengaruhi kinerja perekonomian Kalbar dan apabila tidak disiasati dari sekarang dikhawatirkan akan menghambat laju pertumbuhan, mengingat harga komoditas primer khususnya produk karet dan CPO dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun. Tidak kalah pentingnya untuk dicermati adalah lingkungan internal, dalam hal ini terkait dengan berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki dan dalam hal ini diawali dengan pengelolaan makro ekonomi. Lingkungan internal ini menjadi penting karena ruang lingkupnya dalam jangkauan dan kendali Pemerintah Daerah. Misalnya upaya untuk penciptaan iklim yang kondusif dan peningkatan daya saing yang diperankan oleh Pemerintah, baik melalui kucuran dana APBN, APBD Prov dan Gabungan APBD Kab/Kota yang ditujukan untuk berbagai program/kegiatan yang menyangkut kepentingan umum seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, pengairan, air bersih, listrik dan lainnya sehingga diharapkan dapat menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh Swasta dan Masyarakat. Kemudian peran Pemerintah lainnya adalah memberi sentuhan kebijakan dalam upaya mengarahkan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi yang ada. Oleh karena itu, secara umum tantangan yang dihadapi pada tahun 2017 adalah: 1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan; Kebijakan ekonomi makro Kalimantan Barat sebagaimana sasaran Nasional tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. (pro growth, pro job dan pro poor); 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan; Mengarahkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, adalah dengan megoptimalkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, tidak semata-mata ambil untung jangka pendek tetapi lebih kepada tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya terhadap potensi lahan, hutan dan hasil tambang; 3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing; dan
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
95
4. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran, peningkatan investasi, serta mendorong kegiatan hilirisasi khususnya produk unggulan nasional (CPO dan Bauksit) dan diversifikasi produk ekspor. Dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal serta arah kebijakan ekonomi makro di atas, maka Prospek Perekonomian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017, dari sisi PDRB pengeluaran terutama didorong dengan kerja keras untuk meningkatkan investasi, sehingga sektor riil semakin bertumbuh dan berkembang. Upaya peningkatan ekspor menjadi fokus perhatian utama paska larangan ekspor hasil tambang dan melemahnya harga komoditas primer terutama produk karet dan CPO yang merupakan komoditi unggulan Kalbar. Kemudian peningkatan investasi juga menjadi perhatian, termasuk dalam pengertian yang menjadi peran Pemerintah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sehingga semakin memperbesar Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2015 tercatat sebesar 34,96%. Untuk kedua hal tadi, koordinasi dalam memberi sentuhan kebijakan dan implementasinya perlu diperkuat sehingga melalui Tim-Tim yang dibentuk dapat menemukan solusi dan saling bersinergi. Kemudian dari komponen konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah serta impor diharapkan dapat tumbuh wajar sebagaimana tahun 2015. Dengan demikian prospek pembangunan ekonomi Kalbar pada tahun 2017, diharapkan akan mengalami kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2017 diperkirakan sebesar sebesar 5,2 – 5,4%. Pertumbuhan dimaksud diharapkan tidak sekedar bertumbuh dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, seperti: 1. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kabupaten/kota) dan kesenjangan antar sektor pembangunan; 2. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan 3. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan angka pengangguran; 4. Serta berbagai upaya untuk mengatasi 10 Kabupaten Tertinggal, Perbatasan dan Pedalaman. Demikian pula secara sektoral adalah upaya pencapaian dari sasaran IPM, Ketahanan Energi, Food Estate serta penanganan komoditi unggulan Kalbar secara signifikan. 96
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 secara umum
ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak (urgent) yang bisa menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sector), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Propinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan. Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu dibagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Pendapatan Lain-lain. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Perkembangan pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Barat dari Tahun 20042016 yang terdiri dari unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini. Tabel 3.4 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (2004 – 2016) PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp) 2
DANA PERIMBANGAN (Rp) 3
2004
264,592,712,641.89
346,854,224,613.25
8,576,000,000.00
620,019,937,255.14
2005
295,462,266,446.96
378,683,286,516.52
7,510,000,000.00
681,655,552,963.48
2006
375,153,517,909.95
669,251,793,504.00
2,692,782,804.00
1,044,405,311,413.95
2007
438,737,885,017.96
711,607,636,079.59
2,995,522,693.00
1,150,345,521,097.55
2008
586,814,657,028.74
865,203,181,839.00
22,179,707,589.13
1,474,197,546,456.87
2009
579,606,084,639.99
970,706,170,952.00
27,608,888,026.00
1,577,921,143,617.99
2010
777,243,194,827.46
920,636,282,350.00
81,047,836,439.00
1,778,927,313,616.46
TA 1
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (Rp) 4
APBD (Rp)
Sumber Data
5
6 www.djpk.depkeu.gop.id Surat Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 22 Juni 2012
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
97
1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp) 2
DANA PERIMBANGAN (Rp) 3
2011
1,080,421,507,604.31
1,115,660,159,302.00
6,095,293,000.00
2,202,176,959,906.31
2012
1,113,387,576,315.00
1,207,642,847,000.00
516,378,430,000.00
2,837,408,853,315.00
2013
1,376,087,889,228.00
1,391,271,770,000.00
540,573,810,000.00
3,307,933,469,228.00
2014
1,664,104,567,995.00
1,536,091,549,831.00
568,019,592,500.00
3,768,215,710,326.00
2015
2,166,920,790,843.00
1,687,980,742,000.00
716,099,400,000.00
4,571,000,932,843.00
2016
1,923,033,474,000.00
1,690,288,626,000.00
958,161,400,000.00
4,571,483,500,000.00
TA
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (Rp) 4
APBD (Rp)
Sumber Data
5
6 Perda No.12/2011 ttg APBD 2012 Perda No.7/2013 ttg Perubahan APBD 2013 Perda No.5/2014 ttg Perubahan APBD 2014 Perda No.11/2014 ttg APBD TA. 2015 Perda No.11/2015 ttg APBD TA. 2016
Dengan melihat dinamika dan rasionalisasi setiap sumber-sumber pendapatan daerah diatas dan berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017 oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Barat maka proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 4.658.618.482.140,00 atau mengalami peningkatan sebesar 1,91% dari APBD Prov. Kalimantan Barat Tahun 2016. Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2017 URAIAN
APBD TAHUN 2016
PROYEKSI TAHUN 2017
1
2
3
PENDAPATAN DAERAH
4,571,483,500,000
4,658,618,482,140
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1,923,033,474,000
1,935,494,143,490
1,664,672,954,000
1,671,966,413,080
Pendapatan Retribusi Daerah
47,677,528,000
48,631,078,560
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
67,758,908,350
69,114,086,500
142,924,083,650
145,782,565,350
1,690,288,626,000
1,764,962,938,650
196,802,373,000
196,802,373,000
1,493,486,253,000
1,568,160,565,650
958,161,400,000
958,161,400,000
6,000,000,000
6,000,000,000
952,161,400,000
952,161,400,000
Pendapatan Pajak Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (SDA) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
98
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Alokasi Belanja Daerah yang akan disusun dalam Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan: a) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas; b) Indikator kinerja harus jelas; dan c) Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang rasional. Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD, mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin dicapai serta arah pembangunan daerah Tahun 2017 yaitu Upaya menuju hilirisasi industri memerlukan beberapa prasyarat seperti sistem konektivitas dengan dukungan infrastruktur yang mantap termasuk ketersediaan sumber energi, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas serta iklim investasi yang baik. Pada tahapan ini diharapkan bahwa roadmap industri hilir telah mulai diimplementasikan. Untuk mendukung upaya-upaya ini, juga perlu adanya perhatian terhadap penyiapan SDM yang siap memasuki pasar kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah. Untuk tahun 2017, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyetaraan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III Rancangan Kerangka Ekononi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
99
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, maka tujuan
dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dapat dijelaskan dalam tabel berikut. Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan NO 1 1
MISI 2 Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan
TUJUAN 3 1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan 4. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang agama 5. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban
2
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
SASARAN
1. Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan
4 1. Terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpenci (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Terwujudnya pelayanan catatan sipil masyarakat 3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender 4. Terciptanya penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 1. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien 1. Meningkatnya aktifitas dan kualitas kehidupan beragama masyarakat 1. Diberdayakannya masyarakat dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban 2. Meningkatnya koordinasi antara Satuan/Unit Kerja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. 1. Terwujudnya penyebaran guru yang merata dan berkualitas 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah yang memadai 3. Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah (RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan 4. Meningkatnya peran kepramukaan dan pemuda dalam pembangunan 5. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
100
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4 6. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak 7. Meningkatnya prestasi olahraga
3
Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan 2. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam
3. Mengurangi tingkat resiko Bencana akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam
8. Terselenggaranya pendidikan non formal dan luar sekolah 1. Terwujudnya kelancaran telekomunikasi 2. Terjaganya kelestarian sumber daya alam 1. Terciptanya lingkungan sehat bagi masyarakat 2. Menurunnya Laju Kerusakan Lingkungan 3. Menurunnya beban pencemaran lingkungan 1. Terwujudnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana 2. Terwujudnya Penanganan darurat dan pendistribusian logistik bencana pada daerah terkena bencana 3. Terwujudnya pemulihan wilayah baikfisik maupun sosial ekonomi padadaerah pasca bencana
4
Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediakan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
1. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi
1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinamis dan berwawasan lingkungan 2. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 3. Meningkatnya produksi dan Produktivitas perkebunan besar 4. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitasternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan dan terkendalinya penyakit hewan menular strategis. 5. Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat. 6. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat 7. Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 8. Meningkatnya produksi bidang kehutanan
5
Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah
2. Menyediakan dan mengelola data potensi daerah yang berkualitas
1. Meningkatnya kualitas database potensi kehutanan
3. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi 4. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah 1. Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan
1. Meningkatnya pendapatan daerah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu 1. Terjalinnya Kerja sama pembangunan antar kabupaten/Kota se kalbar
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
101
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4
daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
6
Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berahlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
manfaat optimal bagi daerah
2. Kerja sama pembangunan antar daerah 3. Peraturan yang mendukung iklim investasi 4. Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi investasi baik sektor primer, sekunder maupun tersier 5. Promosi dalam dan luar negeri
2. Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri
1. Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
1. Terwujudnya Sasaran Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas Terwujudnya aparatur yang paham akan peraturan perundangan dalam mendukung good governance dan clean governance 1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien 3. Terwujudnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi aparatur 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 2. Terkomunikasikannya kebijakan daerah kepada publik 3. Terwujudnya pelayanan publik
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan aparatur pemerintah
1. Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien 2. Terfasilitasinya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi birokrasi di daerah
7
8
102
Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke
5. Mewujudkan Tertib Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM
1. Tercapainya opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian 1. Terhindarnya daerah dari potensi konflik 2. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan 3. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM
1. Memperluas lapangan/kesempatan kerja 2. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal
1. Meningkatnya pelatihan intrepreneur
3. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata
1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.
1. Meningkatnya nilai-nilai budaya lokal yang bernilai ekonomis
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
4
sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
4. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata
1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.
5. Meningkatkan daya saing daerah
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat.
6. Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi
9
Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi
2. Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri 1. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal
7. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi, UMKM termasuk CU
1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing. 2. Meningkatnya omzet KUMKM
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan
1. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan ,dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air, daerah rawa, dan derah irigasi yang layak untuk mendukung upaya ketahanan air, pengendalian daya rusak air dan ketahanan pangan 3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih. 4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah tidak Layak huni serta pemenuhan kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan 5. Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang layak dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa 6. Tersedianya sarana,prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. 7. Meningkatkan penyediaan air bersih didaerah sulit air serta terpenuhinya pasokan ketenaglistrikan diwilayah Kalimantan Barat dengan pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan
10
4.2.
Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten
1. Terkendalinya pembangunan sesuai dengan RTRW 2. Terwujudnya pola ruang yang mantap
2. Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan
1. Terciptanya Kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan 2. Meningkatnya fungsi kawasan lindung
Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Provinsi
Kalimantan Barat 2013-2018, prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
103
tujuh prioritas pembangunan, yakni: (1) Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat; (2) Peningkatan Kecerdasan Sumberdaya Manusia; (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik; (5) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; (6) Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan (7) Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian serta Ketahanan Budaya. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui prioritas pembangunan tersebut, maka ditetapkan fokus-fokus prioritas yang terdiri dari: Prioritas 1 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong peningkatan produktivitas secara lebih efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 10 (sepuluh) fokus prioritas yaitu: revitalisasi pertanian, revitalisasi perkebunan, revitalisasi bidang perikanan dan kelautan, revitalisasi peternakan, revitalisasi kehutanan, revitalisasi industri,
penguatan
perdagangan,
revitalisasi
pembangunan
kepariwisataan,
pengembangan koperasi dan UMKM, serta pembangunan energi dan sumberdaya mineral. Prioritas 2 : Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia Dalam jangka panjang membangun kecerdasan masyarakat secara merata dan menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi pembangunan daerah. Sedangkan jangka pendek dengan meningkatnya kecerdasan sumberdaya manusia dan meningkatnya kemampuan produktivitas masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilaksanakan melalui fokus prioritas peningkatan keterampilan masyarakat. Prioritas 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani merupakan modal utama pembangunan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terdapat 2 (dua) fokus prioritas yaitu peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Prioritas 4 : Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan aparatur daerah yang handal untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat dan sederhana, maka terdapat 2 (dua) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan sumberdaya aparatur dan restrukturisasi organisasi dan perangkatnya. 104
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Prioritas 5 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar Tersedianya infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan bijaksana guna mencegah gejolak sosial dan kecemburuan sosial. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan sarana dan prasarana; pemeliharaan sarana dan prasarana; dan program khusus. Prioritas 6 : Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Faktor penting sebagai pendorong percepatan pembangunan adalah masuknya arus investasi dan meningkatnya pendapatan asli daerah yang digali dari potensi penerimaan daerah, yang nantinya bermuara pada kemampuan menghimpun sumber dana pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dilakukan dengan 3 (tiga) fokus prioritas pembangunan yaitu: Penguatan Kelembagaan UMKM dan koperasi, Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan Peningkatan Sumber Pendanaan Dekonsentrasi. Prioritas 7 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya. Pembangunan yang adil dan merata akan mencegah terjadinya distorisi ekonomi, disisi lain kondisi yang aman dan damai serta masyarakatnya memiliki ketahanan budaya merupakan faktor penting pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil, aman, damai dan memiliki ketahanan budaya, terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan iklim dan suasana kondusif; peningkatan kerukunan beragama; dan peningkatan ketahanan budaya. Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang
dalam
RPJMD.
Program-program
pembangunan
tersebut
dikelompokkan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1. berikut ini.
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
105
Tabel 4.2 Program Prioritas Daerah 2017 NO
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
KINERJA TARGET CAPAIAN
3
4
5
85.971,46
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
I.
MENINGKATKAN DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA
Meningkatnya produksi ikan budidaya
2
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
Jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan Jumlah database daya tarik wisata dalam bentuk audio visual Tersedia PERDA RIPPARDA Provinsi Jumlah fasilitasi umum di ODTW unggulan Terevaluasinya kegiatan pengembangan daya tarik wisata Tersusunnya pola perjalanan wisata bagi wisatawan Jumlah event di destinasi pariwisata unggulan Terselenggaranya rakor destinasi pariwisata daerah dan pusat Jumlah liputan obyek wisata unggulan melalui media TV Jumlah pengembangan wawasan pengelolaan destinasi pariwisata Meningkatnya pengamanan hutan
3
PROGRAM PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN
4
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN
5
PROGRAM KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT
6
106
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN
SKPD
INDIKATOR
Meningkatnya pengendalian kerusakan hutan Peningkatan luas areal 5 komoditas unggulan perkebunan rakyat: karet, kelapa sawit, kelapa, kakao dan lada (dalam ton)
2 Kab/Kota 1000 CD
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
0 3 Kab/Kota 14 Kab/Kota
1 Paket
3 Event 2 Kali
1 Kab/Kota
7 Kali
10 Kab
Dinas Kehutanan
5 Kab
965.486 ton
Dinas Perkebunan
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan
392 org
Jumlah Kabupaten penerima PNPM MPd Jumlah masyarakat yang meningkat keaktifannya
12 Kab
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Jumlah masyarakat desa yang meningkat pendapatannya Jumlah fasilitator kelompok masyarakat yang meningkat kualitasnya Persentase kenaikan produksi tanaman pangan (%)
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
420 org 42 Desa
150 org
5
Dinas Pertanian TPH
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
1 7
2 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
8
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
9
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
10
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
11
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
12
PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN
13
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
KINERJA INDIKATOR 3 1. Terwujudnya pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan 2. Terwujudnya pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan 3. Terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar 4. Tercapainya penguatan kelembagaan dewan ketahanan pangan Terwujudnya kelembagaan Koperasi termasuk CUi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing Tersalurnya Bantuan Pemberdayaan Masyarakat bagi masyarakat miskin, KAT dan PMKS Lainnya Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesbilitas dan pelayanan sosial dasar masyarakat Miksin, KAT, PMKS dan lembaga Orsos Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender/IPG (Gender Development Index/GDI) Jumlah focal point gender di tiap-tiap SKPD Terpenuhinya parameter kualitas sumber daya air sesuai baku mutu lingkungan (TSS, COD, BOD, Hg) Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan digunakan untuk merumuskan kebijakan Koordinasi dan Fasilitasi Antar Kelembagaan IPTEK Meningkat
SKPD
TARGET CAPAIAN 4 14 kab/Kota
5 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
14 Kab/Kota
Dinas Koperasi dan UMKM
1010 Org
66,2
69 orang TSS < 50, COD< 25, BOD< 50, Hg<0,002
19
Dinas Sosial
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana BLHD
Kantor Penelitian dan Pengem bangan
8
Tersedianya Dokumen Pemasyarakatan IPTEK digunakan untuk Perencanaan dan Pengembangan IPTEK Jumlah BPSK (kab/kota)
14
Jumlah aduan konsumen
60
Barang beredar yang diawasi (jenis) Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang (Unit)
12
6
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28.000
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
107
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
KINERJA INDIKATOR
TARGET CAPAIAN
1 14
2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP
3 Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Ton).
4 202.797,41
15
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA
Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi Jumlah hotel yang sudah di klasifikasi
50 orang
Tersedia data usaha pariwisata yang mutahir di Kab/Kota Terbentuknya Assosiasi Pariwisata Kab/Kota Terlaksananya Lomba Toilet Bersih di Usaha Rumah Makan Tersedianya Buku Profil Hotel di Kalbar Tersosialisasinya Standarisasi Usaha Pariwisata Terlaksananya Lomba Foto Daya Tarik Wisata
SKPD
5 Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 Kab/Kota
0
2 Kab/Kota
1 Kali
0
40 orang
1 kali
16
PROGRAM REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN
Berkurangnya luas lahan kritis
2.023.862 Ha
Dinas Kehutanan
17
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSIS SERTA PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA
Jumlah sampel dan kasus yang diperiksan serta di awasi
4 kasus
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
18
PROGRAM DUKUNGAN PENINGKATAN INVESTASI PERKEBUNAN
693.514 ton
Dinas Perkebunan
19
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN
Peningkatan luas areal komoditas unggulan perkebunan besar: karet dan kelapa sawit (dalam Ha) Persentase kenaikan produksi tanaman hortikultura (%) Jumlah aparat pemerintah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas Jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan 1. Terdesiminasinya Informasi Teknologi Pertanian Kepada Pelaku Utama (Petani)
28 Desa
20
21
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SKALA PROVINSI
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI
2. Tumbuh kembangnya kelembagaan petani 3. Meningkatnya kapasitas petani
108
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
5
Dinas Pertanian TPH
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
-
14 kab/kota
1.424 Gap PUAP 14 kab/kota
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
NO
1
22
23 24
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
25
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
26
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA AGRO DAN HASIL HUTAN (IKAHH)
27
28
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN NILAI TAMBAH SERTA OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA
KINERJA INDIKATOR 3 4. Meningkatnya Akses Pelaku Utama terhadap Informasi pasar, teknologi, sarana-Prasarana dan Pembiayaan 5. Meningkatnya produktivitas dan skala usaha 6. Meningkatnya pendapatan petani Tersedianya basis data untuk pasar kerja
4 14 kab/kota
Tersedianya tenaga kerja sesuai pasar kerja Terlaksananya penempatan tenaga kerja lokal
4.000 org
Jumlah PMKS yang direhabilitasi dan dilayani Terciptanya jejaring pekerja perlindungan perempuan dan trafficking, tindak kekerasan dan masalah sosial lainnya Jumlah kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dari masalahmasalah sosial Meningkatnya publikasi pengelolaan lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik (Kali) Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan Jumlah Kawasan industry yang difasilitasi Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi (unit usaha) Jumlah Industri Prioritas yang difasilitasi (unit Usaha) Meningkatnya konsumsi makan ikan (kg/kapita/tahun)
SKPD
TARGET CAPAIAN
5
14 kab/kota
14 kab/kota 50 bk
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.000 org 770 Org 400 orang
Dinas Sosial Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
18
BLHD
5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 5
3
36,33
Jumlah dukungan pemberdayaan kepada kelompok sadar wisata
14 Kab/Kota
Perlombaan untuk mengenal Sapta Pesona di Kab/Kota Pengawasan pada desa wisata dan kelompok sadar wisata Pembentukan UKM dan Sentra Usaha di sekitar objek wisata Jumlah pemberdayaan kelompok sadar wisata
14 Kab/Kota
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
109
NO
1
29
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
PROGRAM PENATAGUNAAN KAWASAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM
KINERJA INDIKATOR 3 Jumlah pembentukan desa wisata Jumlah desa wisata unggulan Terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat yang potensial Jumlah buku profil desa wisata Meningkatnya tertib penggunaan kawasan hutan Meningkatnya pemanfaatan hutan alam produksi
30
TARGET CAPAIAN 4 12 desa
14 Kab/Kota
520 buku 66%
32
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan
33
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM
Meningkatnya omzet KUMKM
34
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Terciptanya Pemberdayaan dan Bantuan Jaminan Sosial
770 Org
35
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Jumlah peserta KB aktif per jumlah PUS x 100%
130%
36
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
PM10 < 150 dan CO < 30.000
37
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
Terpenuhinya parameter kualitas udara ambient sesuai baku mutu lingkungan (PM10 dan CO) Dukungan Pengembangan Alsintan Centre (Lokasi)
38
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
39
PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN
4.610 7 paket, 13 Kab/kota 50 orang , 80 kelp. 90 buku 14 Kab/Kota
1 1
Pengembangan Industri galangan Kapal (lokasi)
1
Dukungan Hilirisasi bahan tambang (komoditi)
1
Meningkatnya jumlah Kelompok masyarakat pengawas Kelautan dan perikanan yang dibina Jumlah Bahan Promosi
92
Jumlah Event Luar Provinsi/Luar Negeri Jumlah Event Dalam Daerah
110
30
Pengembangan Industri alat angkut (unit Usaha)
Jumlah Bahan Promosi VCD
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Dinas Kehutanan
15 ijin
Jumlah pelaku usaha yang produktif (Pok)
Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular
5
6 desa
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
31
SKPD
10.000 buah 1 Paket 12 Event 12 Event
Dinas Pertanian TPH
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Sosial Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana BLHD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
NO
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR 3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Promosi Pariwisata Daerah Kalbar Jumlah Peralatan Kesenian
40
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT HUTAN
41
PROGRAM PENINGKATAN PRODUK HASIL PETERNAKAN
42
KINERJA
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berbasis sumber daya hutan Meningkatnya populasi ternak, produksi ternak, tercukupinya konsumsi protein per gram/kap/hari. Persentase kenaikan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura (%) Meningkatnya Kapasitas SDM Kehutanan
SKPD
TARGET CAPAIAN 4 -
5
14 Kab/Kota 2 43 Kelompok
Dinas Kehutanan
3.710
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5
43
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
44
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (KUMKM)
1. Nilai kredit yang dikucurkan 2. Jumlah KUMKM yang mendapatkan fasilitasi kredit
14 Kab/Kota
45
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
55.000 PMKS
Dinas Sosial
46
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
Terlaksananya sinergitas Program Daerah dan Pusat terhadap Penanganan Penyandang Masalah di Kalimantan Barat Terpenuhinya penanganan PMKS Kalbar melalui Pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN dan TP) Terlaksananya pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan anak cacat dan anak yang berhadapan dengan hukum Jumlah kebijakan perlindungan anak Jumlah kebijakan pengembangan kab/kota layak anak Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak Presentasi advokasi Anak Berhadapan Hukum (ABH)
14 Kab/Kota
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
47
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
48
PROGRAM PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF
1. % penurunan emisi GRK 2. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem (Danau, Daerah Aliran Sungai, Pesisir dan Laut, Hutan dan Lahan) Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan usahanya (unit usaha)
25 org, 8 kab, 65 kel 25 buku
Dinas Pertanian TPH
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Koperasi dan UMKM
11 Kab/Kota
3 Kasus Kekerasan terhadap Anak 100% 14 Kab/Kota
70
BLHD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
111
NO
1
49
50
51
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL PROGRAM ANALISA PASAR PARIWISATA
PROGRAM TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
52
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN
53
PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
54
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTI DAN PERDAGANGAN DAERAH
55
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGUJUAN MUTU HASIL PERIKANAN SUI RENGAS
56
PROGRAM KERJASAMA PARIWISATA
57
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN
58
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
59
PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
112
KINERJA INDIKATOR 3 Sentra Industri Kreatif basis IT (lokasi) Jumlah Wira Usaha Baru IKM yang tumbuh dan berkmbang melalui pelatihan dan pendampingan (Unit Usaha) Jumlah Wilayah pesisir dan Pulau pulau kecil yang Direhabilita meningkat. Tersedianya data pengembangan pasar pariwisata Kalbar Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan Meningkatnya tertib administrasi iuran hasil hutan Jumlah kelompok unit usaha
TARGET CAPAIAN 4 1
SKPD
5
125
3
Dinas Kelautan dan Perikanan
65,00%
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kehutanan
65,00%
Dinas Kehutanan
2
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan BLHD
Prosentase penanganan kasus/ pengaduan lingkungan hidup yang diterima (%) Operasional pelayanan kantor(bulan)
103
Data spatial bidang indag(kab/kota) Jumlah Forum sinergi Pengembangan Indag Laju Pertumbuhan industri (%) Jumlah penerbitan Healt Certificate (lembar)
13
12
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 4 110
Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah Pertemuan dilaksanakan Luar Negeri Jumlah Pertemuan dilaksanakan Dalam Negeri
3 Kegiatan 6 Kegiatan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya tertib penatausahaan produksi hasil hutan Meningkatkan kemampuan SDM KUMKM yang berkualitas
75,00 %
Dinas Kehutanan
Terlaksananya perlindungan sosial bagi tenaga kerja Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial secara cepat,tepat, adil dan murah serta tercegahnya perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dan mufakat
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
14 Kab/Kota
Dinas Koperasi dan UMKM
223.453 org
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25 kasus
NO
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
60
PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
61
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
62
63
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN FUNGSI BBIS PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA
64
PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRI KEHUTANAN
65
PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
66 67
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
KINERJA INDIKATOR
SKPD
TARGET CAPAIAN
3 Terlaksananya Upah Minimum dan Sektor di Perusahaan di Kab/Kota Terlaksananya Sarana dan Prasarana hubungan industrial melalui PP, PKB, SP/SB di Perusahaan Terciptanya HI yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di tempat kerja Menurunnya jumlah hotspot 1% per tahun (baseline 2012) Neraca Perdagangan (US$ Juta)
4 14 kab/ kota
Jumlah dokumen Eksporimpor yang dilayani secara on line (dokumen) Jumlah Pengujian Produk (sample) Jumlah Kalibrasi alat lab (unit) Jumlah produksi calon induk Ikan unggul semakin meningkat (ekor) Jumlah juara pertama perlombaan di tingkat provinsi Jumlah fasilitasi kegiatan di tingkat provinsi dan nasional Jumlah kegiatan tingkat nasional yang dilaksanakan di Prov. Kalbar Meningkatnya tertib pengelolaan industri primer hasil hutan kayu kapasitas s.d 6.000 Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat kompehensif, tuntas, independen, profesional dan terkendali terlaksananya penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja (SMK3) ditempat kerja terlaksananya forum komunikasi dan konsultasi pegawai ketenagakerjaan terlaksananya forum koordinasi fungsional tingkat provinsi Terjaganya luasan RTH Perkotaan (Ha) Nilai ekspor Kalbar (US$ Juta) Jumlah Eksportir baru yang tumbuh (Unit Usaha)
1800
5
14 kab/ kota
14 kab/ kota
15,00 %
Dinas Kehutanan
13051,83
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
220 350 342.599
2
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5
0
70,00%
14 kab/ kota
Dinas Kehutanan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14 kab/ kota
14 kab/ kota
14 kab/ kota
71.302 2.075,07 8
BLHD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
113
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
1
2
68
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
69
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF
70
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
71
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
72
73
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
PROGRAM SISTEM INFORMASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KINERJA INDIKATOR 3 Jumlah dokumen Eksporimpor yang dilayani secara on line (dokumen) Jumlah kapal yang bersandar Bongkar muat jumlahnya Meningkat (kapal) Jumlah peserta workshop industri kreatif
4 1.700
5
4000
Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah peserta bimbingan teknis industri kreatif
30
Jumlah juara pertama perlombaan di tingkat provinsi Jumlah kasus pelanggaran Keanekaragaman Hayati (Kasus) Laju Inflasi (%)
5
30
3
5.00
Jumlah Gudang dengan system Resi gudang (Unit)
2
Jumlah pasar tradisional yang dibina (unit) Meningkatnya kualitas permukiman dan calon transmigran. Terbinanya masyarakat transmigran Jumlah kawasan transmigrasi yang berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan baru Jumlah Tourist Information Centre (TIC)
6 -
3
12
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI LAINNYA
75
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PANGAN DAN HORTIKULTURA
76
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah lembaga pengelola lingkungan hidup (buah)
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
BLHD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 KTM
12
74
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.249 KK
Jumlah publikasi peliputan kegiatan di media cetak Jumlah publikasi peliputan kegiatan di media elektronik Jumlah peserta pengembangan wawasan parekraf di dalam negeri dan luar negeri Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan parekraf Jumlah peserta sosialisasi HAKI Jumlah fasilitasi pendaftaran HAKI Meningkatnya pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya Fasilitasi Terminal Agribisnis (Paket)
114
SKPD
TARGET CAPAIAN
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23
1
50 5 5 lokasi
Dinas Kehutanan
1
Dinas Pertanian TPH
30
BLHD
NO
1 77
KINERJA
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2 PROGRAM PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN
INDIKATOR 3 Dokumen perencanaan yang berkualitas
4 72%
72%
78
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
79
PROGRAM PENUNJANG PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK
Meningkatnya informasi kehutanan Menurunnya jumlah hotspot dalam setahun (spot) Tersedianya bibit ternak yang berkualitas
80
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
Jumlah kelompok pengguna teknologi
14
81
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN
Tersedianya produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal
2
II.
MENINGKATKAN KECERDASAN SUMBER DAYA MANUSIA
1
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ISI SIARAN
2
PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN
5.780
3.490
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Isi Siaran
5 kali
Jumlah Literasi Media
3 kali
Jumlah Sosialisasi P3SPS ke Sekolah dan Lembaga Penyiaran Jumlah Fasilitasi Penyebaran Informasi Penyiaran Jumlah Pelatihan SDM Lembaga Penyiaran dan Tenaga Pemantau Jumlah Fasilitasi Penguatan Kelembagaan KPID Kalbar
3 kali
Jumlah Fasilitasi Seleksi dan Pelantikan Anggota KPID Kalbar Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi serta Proses Standarisasi dan Perizinan Jumlah pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Jumlah pelatihan kewirausahaan pemuda Jumlah anggota organisasi kepemudaan Jumlah anggota organisasi kepramukaan/ kepanduan Jumlah pelatihan peningkatan karakter pemuda jumlah pelatihan peningkatan wawasan pemuda
SKPD
TARGET CAPAIAN
5 Dinas Kehutanan
BLHD
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Prov. Kalbar
6 media
2 kali
2 kali -
Se-Kalbar
3 keg
Dinas Pemuda dan Olahraga
4 keg 2 keg 4 keg 2 keg
3 keg
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
115
NO
1 3
4
5
6
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
7
PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI
8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
116
KINERJA INDIKATOR
TARGET CAPAIAN
3 Terlatihnya para interpreneur yang siap membuka usaha (mandiri) Terlatihnya Pencari Kerja
4 120
1. Peningkatan APK TK/RA/PAUD (43,01%) /TPA/SPS (25,19%) 2. Peningkatan APM TK/RA/TPA/SPS 3. Persentase jumlah layanan PAUD pada daerah perkotaan, pesisir dan pedalaman 4. Peningkatan Persentase PAUD Pedesaan 5. Jumlah perolehan medali di tingkat nasional gebyar Paud Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga Meningkatnya jumlah tenaga keolahragaan dan atlet berbakat 1. Peningkatan APK SD/SDLB/MI 2. Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs 3. Peningkatan APM SD/SDLB/MI 4. Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs 5. Peningkatan Angka Kelulusan SD/SDLB/MI 6. Peningkatan Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs 7. Persentase Penurunan Angka Putus sekolah Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 8. Jumlah perolehan medali di tingkat nasional OSN SD
44%
9. Jumlah perolehan medali ditingkat Nasional OSN SMP 10. Jumlah perolehan medali tingkat nasional O2SN pendidikan dasar 11. Jumlah perolehan medali tingkat nasional FLS2N Pendidikan dasar Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang berasal dari/tentang Kalbar Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaan
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
SKPD
5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35% 80%
44% 3
25 keg
Dinas Pemuda dan Olahraga
5 keg
1,21
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
94% 99,80% 75% 100% 99,00%
0,2
2 2
3
2
300 Judul/eks
4 keg
60 keg
Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga
NO
1
9
10
11
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
KINERJA INDIKATOR 3 Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan serta penghargaan keolahragaan 1. Peningkatan APK SMA/SMK/MA/SMALB/Pa ket C 2. Peningkatan APM SMA/SMK/MA/SMALB/Pa ket C 3. Peningkatan Angka Kelulusan Sekolah SMA/SMK/MA/SMALB/Pa ket C 4. Persentase penurunan Angka Putus sekolah Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) 5. Jumlah perolehan medali di tingkat nasional OSN SMA 6. Jumlah perolehan medali ditingkat Nasional OSN SMK 7. Jumlah perolehan medali ditingkat nasional LKS SMK 8. Persentase jumlah guru dan siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi 9. Jumlah perolehan medali tingkat nasional O2SN pada pendidikan menengah 10. Jumlah perolehan medali tingkat nasional FLS2N pada pendidikan menengah Jumlah Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat Yang Menerima Bantuan
SKPD
TARGET CAPAIAN 4 10 keg
86%
5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67%
99,40%
0,2
2
2
4 20
1
1
300 Perpust (300.000 eks)
Terpenuhinya Standar Layanan Perpustakaan Persentase Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM Keperpustakaan 1. Peningkatan Angka Melek Huruf
60 Perpustakaan 10%
2. Jumlah layanan pendidikan dasar pada daerah perkotaan, pesisir dan pedalaman 3. Jumlah Anak Putus Sekolah mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis Usaha Mandiri, Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja.
95%
98,00%
Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
400 Orang
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
117
NO
1
2
12
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PERTANIAN
13
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
14
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
15
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA DAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN SISWA PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
16
KINERJA
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR 3 4. Jumlah Instruktur/Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan berkompetensi 5. Jumlah Anak Putus Sekolah Mengikuti Pembelajaran Desa Vokasi Merintis Usaha 6. Persentase jumlah anak usia dini, dan warga putus sekolah yang mengikuti Paud Jumlah siswa yang melakukan uji kompetensi Kerja Jumlah koleksi pustaka daerah yang dikembangkan
TARGET CAPAIAN 4 600 Orang
SKPD
5
350 Orang
52%
330
62.800 eks
Jumlah kegiatan pengembangan minat baca Persentase jumlah satuan pendidikan berbasis TIK dan pusat sumber belajar Jumlah penerimaan siswa
20 kegiatan
Dinas Pertanian TPH Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
45%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
120
Dinas Pertanian TPH
Persentase Pengembangan Model PTK PAUDNI
0,8
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik (Berprestasi dan Berdedikasi) Persentase Peningkatan Guru berkualifikasi S1/D IV
100%
65%
17
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FUNGSI SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT (PERTANIAN)
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana sekolah
19
18
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
100%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
90%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20
PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KALBAR
Terselenggaranya Koordinasi Pendidikan Kabupaten / Kota 1. Pesentase Jumlah Satuan Pendidikan Tinggi yang terakreditasi baik dan memuaskan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
Jumlah Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan III. 1
Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
1
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
Dinas Kesehatan 1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan program pengembangan
118
4
Dinas Pertanian TPH
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
85%
NO
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
INDIKATOR 3 2. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 3. Jumlah Puskesmas rawat inap yang mampu PONED 4.% sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat sesuai standar 5. Jumlah RS yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialistik dasar. 6. Jumlah RS yang terakreditasi
2
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
3
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
4
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
5
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
6
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
7
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
8
KINERJA
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
9
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
10
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT
11
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
12
PROGRAM KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4 112
5
56 75%
22 RS
35
7. Jumlah RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK
22 RS
8. % Dinkes Kab/Kota yang melakukan kegiatan siklus manajemen bencana lengkap Persentase ketersediaan obat-obatan, vaksin dan perbekalan kesehatan Ketersediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi Ketersediaan Obat-obatan dan perbekalan farmasi Ketersediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi
90%
% Penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan Jumlah kunjungan gangguan jiwa akut Jumlah kunjungan pelayanan penyalahgunaan NAPZA Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja Jumlah kujungan gangguan jiwa akut Jumlah kunjungan pelayanan penyalahgunaan napza Jumlah kujungan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja Tewujudnya Upaya Kesehatan Perorangan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar % rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
SKPD
TARGET CAPAIAN
85%
Dinas Kesehatan
100%
RSK Prov. Kalbar
100%
RSJ Prov. Kalbar
100%
RSUD Soedarso
100%
Dinas Kesehatan
18.500
RSK Prov. Kalbar
11.400
6.800
8.900
RSJ Prov. Kalbar
450
900
100%
RSUD Soedarso
65
RSK Prov. Kalbar
94%
Dinas Kesehatan
75%
Dinas Kesehatan
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
119
NO
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
13
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT
14
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
15
16
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT
17
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
18
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
19
20
21
120
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
KINERJA INDIKATOR
TARGET CAPAIAN
3 % Desa Siaga Aktif
4 78%
% Posyandu Aktif
50%
% Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS Terlaksananya pengawasan dan pengendalian peredaran kesediaan makanan dan perbekalan farmasi 1. % sarana distribusi obat yang dilakukan pembinaan pencatatan dan pelaporan NAPZA 2. Jumlah Produsen makanan dan minuman yang dilakukan pembinaan keamanan pangannya Tersedianya sarana dan prasarana RS yang Memadai Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS Cakupan JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin) Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai Tewujudnya Pemasaran dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
52%
Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes (cakupan PN) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase Cakupan Kunjungan bayi 1. Meningkatnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan: 2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan (Jumlah aparatur kesehatan yg tlh mengikuti pelatihan teknis, fungsional & pelatihan manajemen kesehatan).
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
100%
SKPD
5
RSJ Prov. Kalbar
Dinas Kesehatan
100%
56
100%
RSK Prov. Kalbar
100%
RSUD Soedarso
RSUD Soedarso
100%
RSJ Prov. Kalbar
100%
RSUD Soedarso
87%
Dinas Kesehatan
100%
94%
95%
96%
93% 12.894
87%
Dinas Kesehatan
NO
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR
23
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT
3 3. Meningkatnya Kualitas tenaga kesehatan: 1. % desa/kelurahan yang mencapai universal child immunization (UCI) 2. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular a. Menurunnya kasus malaria (API) per 1000 penduduk b. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk (36,34) c. Prosentase Angka Kesembuhan TB Paru BTA(+) d. Jumlah penderita infeksi menular seksual (IMS) yang ditemukan dan diobati e. %Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) direspon <24 jam f. % Kab/kota melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular 3. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan a. % penduduk yang memiliki akses airminum berkualitas b. %Desa yang seluruh penduduknya Buang Air Besar (BAB) di Jamban Jumlah sistem informasi yang dikembangkan
24
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT
25
22
2
KINERJA
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SKPD
TARGET CAPAIAN 4 50% 95%
5
Dinas Kesehatan
<1
48
94,5%
7.000 Kasus
100%
88%
37,6%
5,50%
100%
RSK Prov. Kalbar
Jumlah sistem informasi yang dikembangkan
100%
RSJ Prov. Kalbar
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Jumlah sistem informasi yang dikembangkan
100%
RSUD Soedarso
26
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
36.700
RSK Prov. Kalbar
27
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
100%
RSJ Prov. Kalbar
28
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
-
RSUD Soedarso
29
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
Cakupan JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin) Cakupan JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin) Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar
100%
RSK Prov. Kalbar
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
121
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
KINERJA INDIKATOR
2 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
IV.
MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
2
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
3
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
4
5
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD
6
PROGRAM MENINGKATKAN KINERJA FASILITASI DAN PENGEMBANGAN SDM DAN PERLINDUNGAN HUKUM (KORPRI)
7
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA
8
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH -
9
Meningkatnya Kualitas Kemitraan Pemerintah dengan Media Cetak Maupun Elektronik Terlaksananya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi Kearsipan Jumlah APIP yang profesional dan berkualitas
4 100%
SKPD
1 30
1
3 Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai
TARGET CAPAIAN
91%
30 Unit Kearsipan Provinsi dan Kab/Kota 10%
65 APIP
Jumlah alumni Diklat Kepemimpinan
160 orang
Jumlah alumni Diklat Prajabatan
360 orang
Jumlah alumni Diklat Teknis
330 orang
Jumlah alumni Diklat Fungsional
90 orang
Jumlah alumni Diklat Manajemen Pemerintahan
200 orang
Persentase fasilitasi peningkatan pelayanan kelembagaan Jumlah penyelesaian kasus hukum anggota KORPRI yang terfasilitasi
100%
5 RSUD Soedarso
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
Inspektorat
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Sekretariat DPRD
20 Orang
Sekretariat KORPRI
100%
Kantor Perwakilan
1,00
Setda (Biro Umum)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Persentase Partisipasi Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara maksimal Tersedianya informasi Publik yang berkualitas
1
Setda (Biro Humas dan Protokol)
10
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Terbitnya Perda dan Pergub APBD
100%
11
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
95%
12
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH
Jumlah arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan
2 Paket/jenis (arsip dinamis & arsip statis)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
122
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
NO
1 13
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PEMERINTAHAN KALIMANTAN BARAT
14
PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
15
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
16
PROGRAM PENGEMBANGAN KEDIKLATAN
17
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
18
PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKTERNAL PEMERINTAH
KINERJA INDIKATOR 3 Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi Jumlah Pejabat Fungsional yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Fungsional Terlaksananya pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintah daerah Dokumen PKPT (Program Kegiatan Pengawasan Tahunan) Pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kasus dan khusus Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/ Evaluasi Jenis dokumen rancangan bangun diklat yang dihasilkan (Pedoman Diklat, Kurikulum Diklat dan Modul Diklat, Dokumen Hasil AKD) Persentase fasilitasi peningkatan kaspasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Persentase penyelesaian TLHP
SKPD
TARGET CAPAIAN 4 6
5 Badan Kepegawaian Daerah
50
15
100%
41 SKPD Provinsi dan 14 Pemkab/ Pemkot yang menjadi Obyek Pemeriksaan
Kantor Perwakilan
Inspektorat
2 jenis (2 Modul dan 2 Kurikulum)
Badan Pendidikan dan Pelatihan
100%
Sekretariat DPRD
85%
Inspektorat
Peningkatan jumlah penyelesaian TLHP Intensitas Pelaksanaan Rapat Gelar Pengawasan 19
PROGRAM MENINGKATKAN FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI (KORPRI)
Jumlah aparatur yang diberikan bantuan
30 Paket
20
PROGRAM FASILITASI PENDIDIKAN KADER APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Jumlah Praja IPDN dan Mahasiswa Prodi IP yang difasilitasi dalam mengikuti pendidikan kader aparatur pemerintahan daerah
21
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Tertatanya PNS Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
250
Penyelenggaraan Rekrutmen CPNS sesuai dengan formasi
400
462 orang Praja IPDN dan 360 Mhs. Prodi IP
Sekretariat KORPRI
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Daerah
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
123
NO
1
22 23
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
24
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR
25
PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI
26
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRANTIBMAS/LINMAS
27
PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH
28
PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
29
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
30
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA
31
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
32
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN
33
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
124
KINERJA INDIKATOR 3 Jumlah PNS yang telah mengikuti Tugas belajar dan Ijin belajar
Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pemberian Penghargaan bagi PNS Tersedianya Data PNS Sebagai bahan pengambilan keputusan Penyelesaian layanan Kepegawaian Tertib Administrasi Kependudukan Dokumen Perencanaan dengan nilai keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran di atas 90% Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalbar Jumlah Instansi yang tersosialisasi dan terevaluasi Jumlah Instansi yang melaksanakan reformasi birokrasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Jumlah aparat tramtibmas / linmas yang memiliki ketrampilan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan institusi pemerintah Ketercapaian sasaran pembangunan daerah di atas 50% Tertib Administrasi Pegelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya Terlaksananya pelayanan Keprotokolan yang berkualitas Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
TARGET CAPAIAN 4 D4 : 6 orang, S2 : 14 orang
SKPD
5
Paket B/C : 3 Orang D.III : 12 Orang D.IV / S.1 : 45 Orang S.2 : 45 Orang 30 350 6.100
10.000 75%
Biro Dukcapil
90%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
85%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Inspektorat
41 SKPD Provinsi dan 14 Pemkab/ Pemkot yang melaksanakan Reformasi Birokrasi
45 orang
Satpol PP
1,00
Setda (Biro Umum)
90%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Setda (Biro Umum)
100%
1,00
90%
1
90%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setda (Biro Humas dan Protokol) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
KINERJA INDIKATOR
1 34
2 PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH
35
PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH
36
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
37
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK PEMBANGUNAN
3 Tersalurnya Bansos dan Hibah Tepat Sasaran Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 1. Tersusunnya perencaan sarana dan prasarana wilayah 2.Tersedianya kajian pengembangan wilayah khusus Terwujudnya Kebijakan Umum Perekonomian dan Pembangunan Daerah Tersedianya data pembangunan yang valid
38
PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
Jumlah SKPD yang tertib adimistrasi dalam melakukan kerjasama
14 Kab/Kota
Jumlah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum (Forkorpimda, Sinkronisasi DKTP, Pembinaan Wilayah Kecamatan, Harmonisasi hubungan antara susunan Pemerintahan) 1. % ketersediaan Profil Kesehatan Provinsi dan 14 Kab/Kota per tahun 2. Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan dan evaluasi pembangunan Kesehatan yang tersosialisasikan. 3.% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 4. Jumlah data PHA yang tersedia setiap Tahun
14 Kab/Kota
39
PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
40
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN
41
PROGRAM FASILITASI PENATAAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SKPD
TARGET CAPAIAN 4 100%
3 keg
90%
95%
5
100%
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Setda (Biro Perekonomian dan Pembangunan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setda (Biro Pemerintahan)
Setda (Biro Pemerintahan)
Dinas Kesehatan
4 Dok
85%
1 Dok
5. Jumlah Data DHA yang tersedia setiap Tahun
14 Dok
6. % penyelesaian proses penempatan tenaga kesehatan PTT 7. % penyelesaian proses selesai masa bakti tenaga Kesehatan PTT Jumlah fasilitasi penegasan batas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan Fasilitasi penegasan batas antar Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi lain
100%
100%
1
Setda (Biro Pemerintahan)
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
125
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
KINERJA INDIKATOR
TARGET CAPAIAN
1
2
3 Jumlah fasilitasi penegasan batas antar provinsi
4 3
42
PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Jumlah Informasi KDH bagi Pemerintah Pusat dan DPRD (LPPD, LKPJ, EKPOD) Jumlah Urusan Pemerintahan yang ditata (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) Persentase Fasilitasi keanggotaan Pemprov. Kalbar dan DPRD Persentase Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD Tersedianya Produk Hukum Kab/Kota yang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku Menigkatnya Penataan Kelembagaan
3
43
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI PERDA KAB./ KOTA SE KALBAR
44
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
45
46
47
PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
48
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM
49
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM
50
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
126
Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Persentase Peningkatan Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Terwujudnya Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang cepat dan akurat Meningkatnya SDM bidang Hukum dan HAM Persentase peningkatan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia Apartur Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Persentase meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Persenatase meningkatnya sistem dan pengendalian perpustakaan Tersedianya Produk Hukum dan Kajian Hukum yang Aspiratif dan Responsif Terwujudnya Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum dan Pemenuhan HAM Persentase Peningkatan Pengembangan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
SKPD
5
Setda (Biro Pemerintahan)
2
1,00
1,00
280 buah
100%
Setda (Biro Hukum)
Setda (Biro Organisasi) Setda (Biro Organisasi)
80%
90% 1000 buah
Setda (Biro Hukum)
19 kali
75%
Setda (Biro Organisasi)
80%
90%
90% 864 buah
Setda (Biro Hukum)
73 kasus
Setda (Biro Hukum)
95%
Setda (Biro Organisasi)
NO
1 51
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2 PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KINERJA INDIKATOR 3 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
4 1
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Penertiban Asset
2
52
PROGRAM PENERTIBAN ASSET
V.
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
1
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI
2
PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI
Jumlah data penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi (buah) Terlaksananya pelayanan yang cepat dan mudah di bidang Pos dan Telekomunikasi Meningkatkan teknologi dan informatika serta mempermudah jangkauan akses informasi melalui bidang telekomunikasi Terlaksananya Pelayanan M-PLIK di daerah Kecamatan Kab/Kota untuk menambah Pengetahuan maupun wawasan mengenai teknologi informasi Terlaksananya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal Tersedianya kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi
SKPD
TARGET CAPAIAN
5 Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
1,00
Setda (Biro Umum)
6
Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
93%
83%
87%
87%
91%
62%
Meningkatnya kesadaran penerapan standard alat teknis dan standard mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan Pos, komunikasi informatika dan Telekomunikasi
91%
Tersedianya sarana dan prasarana layanan telekomunikasi di daerah kawasan perbatasan maupun terpencil
68%
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
127
NO
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
3
PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH
4
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
6
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
7
PROGRAM PENGAWASAN PENATAAN RUANG
8
PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT
9
10
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM
11
PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN
12
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP
128
KINERJA INDIKATOR 3 Terlaksananya penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap layanan Pos, teknologi informasi, dan telekomunikasi Meningkatnya kualitas SDM penyiar radio komunitas yang berwawasan, profesional dan berdaya saing tinggi Jumlah sumur bor & water treatment (unit) Tersedianya Dokumen Teknis peningkatan Angkutan Transportasi Darat terintergrasi antar moda Tersedianya Angkutan Transportasi Darat terintergrasi antar moda Jumlah Penerimaan Iuran Sektor Pertambangan Wilayah Kalbar (Miliar) Daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik di wilayah pasca bencana Daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi diwilayah pasca bencana Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Tata Ruang Luas PETI yang ditertibkan (Hektar/Ha) Tersedianya dokumen teknis kegiatan penunjang pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat Terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan darat yang memadai Persentase rumah tangga pengguna air bersih
TARGET CAPAIAN 4 100%
5
450 org/ 9 kec/kota /Thn
100/16
-
Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
50,00%
83
3 kb
Dinas Pertambangan dan Energi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2 kb
1 Keg
6.514,2
-
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
30,36%
54,65
Rasio Elektrifikasi > 75% (2018) dan Rasio Desa Berlistrik > 85% (2018) (%) Tersedianya Dokumen Teknis Penunjang Pembangunan Prasarana Angkutan Laut
73,56/83,47
Terbangunnya Pelabuhan Laut di Kalimantan Barat
20,83%
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
SKPD
13,89%
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
NO
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
13
PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI
14
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
15
PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
16
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN UDARA
KINERJA INDIKATOR
SKPD
TARGET CAPAIAN
3 Tersedianya domumen teknis penunjang pembangunan prasarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Terbangunnya Dermaga Sungai di Kalimantan Barat
4 14,16%
Tersedianya Fasilitas Rambu Sungai/Danau yang memadai Jumlah Infrastruktur Berbasis Energi Baru & Terbarukan (EBT) terbangun (PLTMH, PLTS) (buah) Persentase rumah tangga yang bersanitasi
23,53%
Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Distribusi dan tata Niaga BBM PSO/Non PSO & LPG 3 Kg Terhadap Kebutuhan Kab/Kota (buah) Jumlah laporan/dokumen aksesibilitas informasi pembangunan ESDM Terwujudnya Pembangunan Fasilitas Surface Level Heliport di 5 (lima) Border Perbatasan Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Bandar Udara Perintis di Kawasan Perbatasan dan Terpencil Kalimantan Barat 4 (empat) Bandara Tersedianya tanah untuk pembangunan Bandar Udara Pelayanan Penerbangan Perintis di Kawasan Terpencil Kalimantan Barat 4 (empat) Bandara Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Bandar Udara Daerah Perbatasan Darat di Babang, Madya Raya dan Serimbu Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Bandar Udara Liku Paloh dan Bandar Udara Singkawang II Bengkayang Terwujudnya Pengambangan Bandar Udara Liku Paloh dan Bandar Udara Singkawang II Bengkayang
14 Kab/Kota
5
17,21%
3 PLTS
Dinas Pertambangan dan Energi
47,32
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pertambangan dan Energi
14 Jenis
68,00%
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
0,00%
-
76,27%
-
56,41%
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
129
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
KINERJA INDIKATOR
TARGET CAPAIAN 4 2 Raperda (KSP)
1 17
2 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
3 Tersusunya Perda RTR Prov (RTRW dan RTR KSP)
18
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN
Peningkatan kinerja pelayanan angkutan darat
19
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
20
PROGRAM KELANCARAN ARUS INFORMASI DI KAWASAN PERBATASAN
21
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
22
PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA
130
Peningkatan kinerja pelayanan angkutan Laut dan SDP Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Operasional Bandar Udara dan Angkutan Udara di Kalimantan Barat Terkendalinya Penggunaan Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Supadio Pontianak dan Bandar Udara Singkawang tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau serta kawasan pemerintahan Terselenggaranya Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan kelancaran Arus Informasi Pada kawasan Perbatasan Rasio Rumah Layak Huni Meningkatnya Aksesibilitas Perencanaan Strategis Penerapan Teknologi Informatika Terwujudnya Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informatika maupun Informasi yang edukatif Terwujudnya Peningkatan SDM yang menguasai Wawasan dan Ilmu Pengetahuan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan aparatur Pemerintahan maupun masyarakat di Kawasan Perbatasan maupun terpencil Meningkatnya keberagaman aplikasi / sistem informasi dan konten sehat bagi masyarakat Meningkatnya keteraturan, ketertiban dan keamanan aplikasi/sistem informasi dan pemutakhiran konten layanan informasi publik
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
SKPD
5 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8,00
2,00
38,88
Dinas Pekerjaan Umum
95%
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
85,00
Dinas Pekerjaan Umum
50 org /Thn
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
91%
450 org/ 9 kec/kota /Thn
2 Aplikasi /Thn
2 Aplikasi /Thn
NO
1
23
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KINERJA INDIKATOR 3 Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana dan prasarana aplikasi telematika pada kegiatan ekonomi dan peradaban. Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan dan keberagaman layanan aplikasi e-business terutama bagi pelaku usaha kecil menengah / UKM / KIM dan lain-lain. Persentase Pengurangan Wilayah Banjir Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Pemprov. Yang di jaga dan dipelihara Tingkat ketersediaan data an informasi sumber daya air luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga/dipeli hara Persentase berkurangnya pantai kritis Jumlah produk perumusan strategi pengelolaan sumber daya air dan penyebaran informasi aktifitas Dewan sumber Daya Air Provinsi Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
24
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PSU KAWASAN PERUMAHAN
25
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
26
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN
27
PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
28
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN
Rasio Lingkungan Perumahan Sehat yang didukung PSU (%) % Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap (baik + sedang)
SKPD
TARGET CAPAIAN 4 3 Aplikasi /Thn
30,50
5
Dinas Pekerjaan Umum
95.089 Ha
3 Dokumen
78200 Ha
55,11 1 Dokumen
2 ltr/detik
39,77
Dinas Pekerjaan Umum
82,02%
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
27,64
Dinas Pekerjaan Umum
Persentase meningkatnya infrastruktur terbangun pada kawasan permukiman di perdesaan Terbinanya Badan Usaha Jasa Konstruksi se Kalbar
22,87
85,71
Dinas Pekerjaan Umum
Pendapatan Restribusi Pelayanan Pengujian untuk PAD Kalbar (Rp)
90,91
Dinas Pekerjaan Umum
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
131
NO
1 VI.
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN
KINERJA INDIKATOR
TARGET CAPAIAN
3
4
2
SKPD
5
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
1
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI
Jumlah Event Promosi Investasi dalam dan luar negeri
21 kali
BPMPTSP
2
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)
Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah Terbitnya Perda dan Pergub APBD
100%
4
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
21 kali
5
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
6
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA (BPKAD)
7
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
Jumlah revitalisasi kerjasama penanaman modal Terwujudnya Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum dan Pemenuhan HAM Terselesainya Penyusunan Perda APBD Kab / Kota Se Kalbar Tepat Waktu dan Sinergis dengan Prov. Jumlah peluang investasi
Dinas Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah BPMPTSP
8
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN
9
PROGRAM PENATAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD
3
10
11
PROGRAM REVITALISASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL
12
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI
VII . 1
Tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah Jumlah kebijakan penanaman modal Tercapainya target penerimaan daerah dalam APBD 1. Jumlah perizinan dan non perizinan 2. Jumlah serapan tenaga kerja 1. Jumlah nilai investasi 2. Jumlah proyek investasi
100%
73 kasus
100%
2 buah kajian
BPMPTSP Dinas Pendapatan Daerah
2 buah
BPMPTSP
100%
Dinas Pendapatan Daerah
14 sektor 5500 tenaga kerja
BPMPTSP
10,5 T 3 proyek
BPMPTSP
MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEADILAN, AMAN, DAMAI SERTA KETAHANAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
Terlaksananya kegiatan SOSEK MALINDO
4 pertemuan
Terlaksananya kegiatan kerjasama antar daerah
9 pertemuan 100%
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Rasio Linmas terlatih per jumlah penduduk
3
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Budaya dan Partisipasi Politik Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik Terbentuknya Pokmas Peduli Bencana di Kab/kota
9 kegiatan
bertambahnya tenaga terlatih dan trampil dalam penanganan bencana
70 or
132
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
100%
2
4
Setda (Biro Hukum)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Satpol PP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 kegiatan 3 kb
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NO
1
5
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
6
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
7
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
KINERJA INDIKATOR 3 Jumlah daerah terkena dampak bencana yang ditindaklanjuti Terpantaunya jumlah daerah kejadian bencana
4 14 kb
Meningkatnya Pemanfaatan PPLB
5 Unit
Terbangunannya PPLB di Kabupaten Perbatasan
1 Unit
Tersedianya Grand Design percepatan pembangunan kawasan perbatasan daerah tertinggal di Kalbar Teridentifikasinya infrasruktur sosialekonomi di 10 Kabupaten tertinggal di kalbar Angka kriminalitas Jumlah PPNS
8
PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN
9
PROGRAM KEBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan Prosentase hubungan komunikasi yang semakin intens antar Ormas dan LSM Terdistribusinya bantuan logistik dalam rangka penanganan darurat bencana Jumlah peserta yang mendapat keterampilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Jumlah peserta anak putus sekolah yang mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan sosial kemasyarakatan dan budaya masyarakat
SKPD
TARGET CAPAIAN
5
14 kb Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
-
-
8 penegakkan perda
Satpol PP
126 org 11 kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 kegiatan
95%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20 orang
Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terting gal
30 orang
1 Keg
Jumlah peserta yang mendapat pengetahuan dan keterampilan di bidang seni ukir dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan
5 orang
Jumlah kegiatan kreasi aktivitas keterampilan dalam memperoduksi produk unggulan daerah berbasis budaya lokal serta peluang pemasaran
1 Kegiatan
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
133
NO
1
10
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT
KINERJA INDIKATOR 3 Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal Jumlah kegiatan bantuan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangnan masyarakat kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di 10 Kab Jumlah kegiatan peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan dan daerah tertinggal Jumlah kegiatn fasilitasi pengembangan usaha ekonomi lokal Jumlah kegiatan pembinaan/pelaksanaan program dan kegiatanpada perbatasan dan daerah tertinggal Jumlah asesibilitas dan terbukanya keterisoliran masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal Jumlah prasarana dan sarana pendukung ekonomi dan sosial budaya masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal Jumlah kegiatan fasilitasi kewaspadaan daerah
TARGET CAPAIAN 4 60 orang
SKPD
5
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
Jalan 250 Km/Jembatan 3 bh 8 Unit
5 kegiatan
Jumlah kegiatan pencegahan konflik sosial Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
9 kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4 kegiatan
11
PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLPP
Rasio Satpol PP terlatih per jumlah penduduk
100%
12
PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA
1. Jumlah pengunjung pameran museum (orang)
170.000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1. Persentase data pendidikan, seni dan budaya 2. Persentase Tingkat Partisipasi Guru Seni 3. Volume Daerah Inventarisasi Seni (kab/kota) 4. Jumlah Aset Seni Budaya Daerah (Ragam) 5. Persentase Apresiasi Masyarakat Terhadap Pergelaran Seni Budaya Tradisional
0,75
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
134
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2017
0,85 13
70 90
Satpol PP
NO
1 14
15
16
17
PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALBAR
KINERJA INDIKATOR 3 1. Pagelaran seni dan budaya 2. Jumlah Koleksi Museum Bertambah 3. Jumlah Perawatan Koleksi 4. Inventarisasi Koleksi Museum 1. Jumlah Film dokumentasi bernilai edukasi
4 24
7.200 2.300 4 10
3. Volume Festival Seni Tingkat Daerah (kegiatan)
17
4. Indeks Prestasi Seni di Tingkat Nasional (peringkat) 5. Volume Pertukaran Seni dan Budaya (kegiatan)
1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
205
3. Jumlah Partisipasi Pelajar Pada Pertunjukan Seni 4. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pertunjukan Seni 5. Jumlah Pengunjung pada Pameran Seni Rupa
68.000
Jumlah Kegiatan Besar Keagamaan Yang Difasilitasi Persentase Kenaikan Infaq, Zakat dan Shodaqoh
3
Jumlah Forum Keagamaan Yang Difasilitasi
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48
2. Volume Festival Seni Tingkat Nasional (kegiatan)
1. Jumlah satuan pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter dan nilai budaya 2. Jumlah Sanggar Seni
SKPD
TARGET CAPAIAN
90
6.000 Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
60% 6
BAB IV | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | RKPD Prov. Kalbar Tahun 2016
135