BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

daerah.

mengoptimalkan

Dalam

hal

pembangunan

ini,

daerah

Pemerintah yang

Daerah

berorientasi

harus kepada

kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan Otonomi Daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya

merupakan

perangkat

wilayah

dalam

kerangka

asas

dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Dalam pengertian lain, tanpa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota, maka tugas Camat tidak jelas. Berkenaan dengan penyelenggaraan organisasi pemerintahan di tingkat Kecamatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas mengamanatkan bahwa pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat akan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara eksplisit

Perubahan Renja 2015

menegaskan

bahwa

Kecamatan

akan

mengemban

1

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, hal ini menjadi perspektif baru dalam memberdayakan Camat sebagai pemegang rentang kendali operasi wilayah. Peranan Camat secara signifikan diposisikan untuk mengemban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan demikian dibutuhkan manajemen yang lebih holistik dengan pendekatan visioner agar kedekatan pelayanan lebih difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas

manajemen otonomi

daerah,

termasuk

didalamnya

(Renja-OPD)

merupakan

perencanaan pembangunan wilayah kecamatan. Penyusunan

Rencana

Kerja

OPD

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan Renja OPD Tahun 2015 ini terutama rencana kerja kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjaran Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Banjaran pada tahun 2015. Rencana kerja tahunan OPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Pada dasarnya Renja OPD berisi tentang Kebijakan Umum OPD dan Program/kegiatan Pembangunan di lingkungan OPD, baik yang dilaksanakan oleh OPD maupun

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat.

Renja-OPD

merupakan penjabaran dari Renstra-OPD yang disusun oleh setiap OPD dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD. Namun demikian dalam proses pelaksanaannya ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan


2

perubahan Rencana Kerja untuk menjaga efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015. Perubahan Renja OPD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2015. Rencana kinerja OPD memuat analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. 1.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Banjaran

Dengan

berpedoman

kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Majalengka, Rencana

Strategis

Kecamatan

Banjaran

Tahun

2014-2018

menetapkan visi : “Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan umum yang berkualitas berbasis agribisnis dan religius di Kecamatan Banjaran”. Adapun misi Kecamatan Banjaran adalah : 1.

Meningkatkan koordinasi pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas pemerintahan;

2.

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam percepatan pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di wilayah kecamatan;

3.

Meningkatkan

pelayanan

masyarakat

melalui

penerapan

pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan; 4.

Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa yang berfokus pada peningkatan sumber daya aparatur Pemerintahan desa;

5.

Meningkatkan koordinasi program pembangunan agribisnis yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi UMKM;

6.

Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam penerapan/penegakan peraturan perundang-undangan serta


3

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Banjaran;

Selanjutnya berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak serta dengan mengacu pada pencapaian kinerja rencana strategis dan sinergitas kebijakan nasional, maka Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2015 yang meliputi tujuan dan sasaran yang didasarkan dengan misi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan tahun 2015 antara lain :


4

Visi

: Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan umum yang berkualitas berbasis agribisnis dan religius di Kecamatan Banjaran Misi I : Meningkatkan koordinasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan aktifitas pemerintahan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Mendorong peningkatan 1.1 Meningkatnya 1.1.1 Meningkatkan koordinasi 1.1.1.1 Melaksanakan kegiatan pertemuan kualitas pendidikan agama kualitas kehidupan dan komunikasi yang rutin dengan Pemuka Agama, dan keagamaan serta beragama dan intensif dengan Pemuka Forum Pemuka Agama dan Tokoh meningkatkan layanan kerukunan antar agama, Tokoh Masyarakat guna membahas solusi kehidupan beragama. umat beragama Masyarakat dan kehidupan beragama. Pemerintahan Desa 1.1.1.2 Meningkatkan fasilitasi pemenuhan dalam menghidupkan sarana dan prasarana keagamaan. nilai keagamaan di masyarakat dan Pemerintahan.


1.1.2

Meningkatkan kerukunan hidup beragama, baik intern umat maupun antar umat beragama.

1.1.2.1

Meningkatkan kegiatan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan kerukunan umat beragama melalui pola kerjasama yang erat dengan Pemuka agama/Forum Pemuka Agama dan Aparat Kepolisian.

1.1.3

Meningkatkan nuansa keagamaan dalam setiap momentum resmi pemerintahan tingkat desa dan kecamatan

1.1.3.1

Mendorong diwajibkannya penerapan nilai-nilai keagamaan dalam acara resmi pemerintahan desa dan kecamatan.

5

Misi II

1.

: Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam percepatan pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di wilayah kecamatan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan pelayanan 1.1 Meningkatnya 1.1.2 Meningkatkan 1.1.2.1 Menyelenggarakan forum pendidikan dan kesehatan akses dan mutu koordinasi, konsultasi konsultasi dan sosialisasi rutin yang lebih berkualitas sarana dan dan curah pendapat dengan UPTD Pendidikan dan dengan menjunjung tinggi prasarana (brain storming) diantara PGRI dalam meningkatkan akses profesionalitas layanan. pendidikan Pendidik dan Tenaga dan mutu sarana dan prasarana terutama untuk Kependidikan dalam pendidikan guna penuntasan penuntasan wajib meningkatkan akses dan wajardikdas 9 tahun dan belajar pendidikan mutu sarana dan pelaksanaan wajar 12 tahun dasar 9 tahun dan prasarana pendidikan 1.1.2.2 Memupuk rasa kepedulian forum pelaksanaan wajib guna penuntasan masyarakat pendidikan ataupun belajar 12 tahun wajardikdas 9 tahun dan komite sekolah dalam membangun (pendidikan pelaksanaan wajar 12 kualitas dan kuantitas SDM menengah tahun. pendidikan dan Tenaga universal). Kependidikan yang memadai. 1.2


Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan.

1.2.1

Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan curah pendapat (brain storming) diantara stakeholders bidang kesehatan dalam meningkatkan akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan.

1.2.1.1

Menyelenggarakan forum konsultasi dan sosialisasi rutin dengan stakeholders bidang kesehatan dalam meningkatkan akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan.

6

2.

Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas, proporsional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.3

Menurunnya AKI dan AKB.

1.3.1

Mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya menurunkan AKI dan AKB.

1.3.1.1

2.1

Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur startegis dan infrastruktur dasar masyarakat.

2.1.1

Meningkatkan fasilitasi perbaikan jalan lingkungan dan gang dengan mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat serta Pemerintah Desa. Meningkatkan fasilitasi peningkatan saluran irigasi desa. Meningkatkan fasilitasi pembangunan jaringan air bersih.

2.1.1.1

2.1.2

2.1.3

Meningkatkan fasilitasi pembentukan forum masyarakat bidang kesehatan guna berperan aktif dalam menurunkan AKI dan AKB. Melaksanakan fasilitasi perbaikan jalan lingkungan dan gang melalui stimulasi swadaya masyarakat dan Pemerintah Desa.

2.1.2.1

Meningkatkan stimulasi perbaikan saluran irigasi desa

2.1.3.1

Meningkatkan stimulasi pembangunan jaringan air bersih.

2.1.4

Misi III

1.

Meningkatkan fasilitasi 2.1.4.1 Fasilitasi pembangunan rumah ketersediaan tidak layak huni. perumahan. : Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui penerapan pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Tujuan Peningkatan tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang


1.2

Sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas

1.2.1

Strategi Meningkatkan standar layanan, sarana/prasarana

1.2.1.1

Kebijakan Fasilitasi penyusunan standar layanan sebagai bahan penetapan kebijakan standar layanan.

7

profesional.

layanan pemerintah.

pelayanan dan pelaksana teknis layanan

1.2.2

Misi IV

1.

Meningkatkan tata kelola adminstrasi pemerintahan.

1.2.1.2

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaranan pelayanan.

1.2.1.3

Melaksanakan pemetaan dalam hal penugasan pelaksana teknis layanan.

1.2.2.1

Meningkatkan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah serta tertib administrasi aset daerah.

: Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa yang berfokus pada peningkatan sumber daya aparatur Pemerintahan desa

Tujuan Memperkuat pemerintahan desa/ kelurahan dan memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.

1.2

Sasaran Kuatnya Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan.

1.2.1

Strategi Meningkatkan kemampuan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan pemerintahan desa.

1.2.1.1

1.2.1.2


Kebijakan Meningkatkan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8

1.2.1.3

Meningkatkan pembinaan, pengukuhan dan fasilitasi Pergantian Antar Waktu anggota BPD.

1.2.1.4

Meningkatkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan.

Misi V

1.

2.

3.

: Meningkatkan koordinasi program pembangunan agribisnis yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi UMKM Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Memantapkan ketahanan 1.1 Meningkatnya 1.1.1 Meningkatkan koordinasi 1.1.1.1 Menyelenggarakan forum pangan. kemudahan dan dan konsultasi diantara koordinasi, konsultasi dan kemampuan para stakeholders dalam sosialisasi secara rutin dengan masyarakat untuk kegiatan panen para stakeholders dalam kegiatan mengakses produksi, produktivitas panen produksi, produktivitas pangan. tanaman pangan, tanaman pangan, hortikultura, hortikultura, kehutanan, kehutanan, perkebunan, perkebunan, peternakan peternakan dan perikanan. dan perikanan. Meningkatkan daya saing 2.1 Meningkatnya 2.1.1 Meningkatkan fasilitasi 2.1.1.1 Meningkatkan stimulasi penguatan KUMKM berbasis potensi peran pemuda, pengembangan potensi permodalan KUKM. local organisasi KUKM. kemasyarakatan dan prestasi olah raga. Melestarikan seni dan 3.1 Meningkatnya 3.1.1 Meningkatkan fasilitasi 3.1.1.1 Melaksanakan stimulasi budaya berbasis kearifan peran masyarakat sarana/prasarana seni kelengkapan sarana/ parasarana lokal. dalam dan budaya. seni dan budaya.


9

pembangunan seni dan budaya.

4.

Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga.

4.1

5.

Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

5.1

Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan.

3.1.1.2

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang seni dan budaya.

4.1.1

Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga.

4.1.1.1

Melaksanakan fasililitasi dan pembinaan pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga.

5.1.1

Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan peran gender dalam pembangunan.

5.1.1.1

Melaksanakanfasilitasi dan pembinaan peran gender dalam pembangunan.

Misi VI

1.

: Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam penerapan/ penegakan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Banjaran Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan stabilitas 1.1 Meningkatnya 1.1.1 Meningkatkan 1.1.1.1 Menyelenggarakan forum keamanan daerah. stabilitas koordinasi dan koordinasi, konsultasi dan keamanan dan konsultasi dengan sosialisasi secara rutin dengan ketertiban Aparat Kepolisian para stakeholders dalam masyarakat serta Negara Republik penerapan/ penegakan peraturan kesadaran politik Indonesia dalam perundang-undangan. dan hukum. penerapan/ penegakan peraturan perundangundangan.


10

1.1.2

1.1.3

1.1.4


Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kondusifitas wilayah. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana alam. Meningkatkan peran Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan Anggota Linmas dalam menjaga stabiltas ketentraman dan ketertiban umum.

1.1.2.1

Meningkatkan intensitas pertemuan forum koordinasi pimpinan kecamatan.

1.1.2.1

Melaksanakan Monev PEKAT.

1.1.3.1

Meningkatkan deteksi dini terhadap wilayah rawan bencana alam.

1.1.4.1

Memantapkan forum silaturahmi diantara Para Stakeholders.

1.1.4.2

Meningkatkan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

11

1.2 Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran (Renja Perubahan-OPD) Tahun 2015, sebagai berikut:

a.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

b.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


Daerah

menjadi

Undang-undang

(Lembaran

Negara

12

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

g.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

k.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;

l.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1)

m.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi

Perangkat

Daerah Kabupaten Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

n.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;


13

o.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

p.

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

1.3. Maksud dan Tujuan Secara umum, maksud penyusunan Perubahan Renja

Kecamatan

Banjaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Banjaran untuk satu tahun anggaran mendatang. Secara khusus Perubahan Rencana Kerja

ini

mempunyai tujuan: a.

Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Kecamatan Banjaran dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran.

b.

Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

c.

Menyelaraskan

perencanaan

program

kegiatan

dan

penganggaran

tahunan Kecamatan Banjaran fungsi Kecamatan Banjaran serta indikator kinerja Kecamatan Banjaran yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Kerja Perubahan

Kecamatan Banjaran Tahun

2015 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan tentang Latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Renja.

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

KECAMATAN

BANJARAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015


14

Menguraikan Banjaran

tentang

evaluasi

pelaksanaan

Renja

Kecamatan

Tahun 2015 serta analisa permasalahan dalam realisasi

sampai dengan Triwulan II. BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 Menguraikan tentang kegiatan lanjutan sebelumnya, perubahan kegiatan dan capaian kinerja dan pagu indikatif serta kelompok kegiatan dan sasaran lainnya yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP Menguraikan

tentang

kesimpulan

menyeluruh

dari

Perubahan

Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2015


15

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents