BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin maju, hal ini juga berkaitan erat dengan perkembangan peta yang saat ini berbentuk digital. Peta permukaan bumi pun dapat disajikan dalam berbagai bentuk dan cara penyimpanan datanya. Salah satu bentuk penyajian data permukaan bumi adalah data model elevasi digital yang merupakan model elevasi suatu permukaan. Kebutuhan akan data model elevasi digital semakin meningkat tetapi ketersediaan data siap pakai dan akurasi tinggi tidak banyak dipasaran, sedangkan sejumlah aplikasi memerlukan data model elevasi digital beresolusi tinggi. Pilihannya adalah membuat sendiri data model elevasi digital yang dibutuhkan tersebut. Pemotretan dari udara atau aerial mapping adalah salah satu cara untuk membuat data model elevasi digital fotogametri. Saat ini untuk membuat data model elevasi digital dari udara, banyak menggunakan teknik image matching. Metode Pencocokan Citra (Image Matching) merupakan metode yang digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan citra untuk keperluan otomatisasi proses. Metode pencocokan citra adalah menentukan seberapa mirip/sama bentuk objek baik secara semantik maupun geometrik antara citra yang satu dengan citra yang lainnya. Prinsip yang ditawarkan dalam makalah singkat ini yang merupakan kajian awal untuk mengotomatisasi proses koreksi geometrik adalah pertama-tama mengkonversi baik citra referensi maupun citra yang akan dikeoereksi geometrik ke ranah frekuensi dengan menggunakan transformasi wavelet. Maka hasil pembandingan mempunyai nilai yang paling minimum antara energi pada citra referensi dengan energi sub citra yang belum terkoreksi geometrik maka kedua citra tersebut dapat dikatakan “match” atau cocok. Masalah utama yang timbul dalam proses image matching ini adalah hasil yang dihasilkan masih berupa data model permukaan digital (MPD),
1
sedangkan yang dibutuhkan oleh pengguna peta adalah data model terain digital (MTD). Data model permukaan digital yang dihasilkan dari proses image matching bergantung kepada bentuk areanya. Salah satu cara yang dilakukan adalah menyaring objek-objek yang akan dijadikan terain atau medan permukaan tanah. Objek-objek yang tampak dipermukaan tanah tetapi bukan terain harus dihilangkan, baik objek alami seperti vegetasi maupun buatan manusia seperti bangunan. Setiap metode yang digunakan untuk menyaring data model permukaan digital bisa menghasilkan model terain digital yang berbeda-beda. Data DEM merepresentasikan unsur permukaan bumi yang dibentuk dari berbagai sumber data seperti pernginderaan jauh maupun survey terestris. Representasi permukaan bumi terdiri dari dua macam yaitu terrain atau elevasi permukaan tanah yang kemudian disebut dengan DTM (Digital Terrain Model) dan elevasi gabungan dari permukaan tanah serta artificial featureseperti bangunan, jembatan, dan vegetasi yang kemudian disebut dengan DSM (Digital Surface Model). Sumber data elevasi dapat dikonstruksi menjadi bentuk DEM menggunakan perangkat lunak GIS dengan berbagai metode yang telah dikembangkan seperti TIN, IDW, atau Kriging. Menggunakan metode Analisis data raster yang terdapat pada software ArcGIS dapat menghasilkan jarak yang akan dilalui sebelum melakukan eksplorasi tambang dengan menggunakan data Digital Elevation Model (DEM) dan data Digital Surface Model (DSM). Penelitian ini menggunakan software ARC.GIS merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI (Environment Science & Research Institue) yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. ArcGISini dapat digunakan untuk input data SIG dan pengolahan data geospasial
sebagai
pilihan
alternatif
dari
software
SIG
komersial
sepertiArcView, Quantum GIS atau MapInfo Professional.
2
1.2 Perumusan Masalah Menentukan suatu langkah dengan menggunakan data Digital Elevation Model dan Digital Surface Model dapat menghasilkan analisa rute dan jarak yang terbaik akan dilakukan untuk melakukan eksplorasi tambang terdapat banyak hambatan yang terjadi yaitu wilayah yang akan dilalui masih terdapat hutan dan sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan penentuan rute yang akan dilakukan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Menentukan rute dan jarak yang dihasilkan dibutuhkan konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan di atas harus mengacu kepada kebijakan penggunaan kawasan hutan lindung yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) berikut ini adalah sebagian kutipan yang berisi Peraturan Presiden Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah: Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 2. Penambangan bawah tanah di hutan lindung adalah penambangan yang kegiatannya dilakukan di bawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan cara terlebih dahulu membuat jalan masuk berupa sumuran (shaft) atau terowongan (tunnel) atau terowongan bantu termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi di hutan lindung.
3
3. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hamadan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 4. Reklamasi areal bekas penambangan bawah tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali fungsi pokok hutan lindung yang terganggu akibat penambangan bawah tanah. 5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. Pasal 2 1. Di dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah. 2. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah dilakukan tanpa mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung.
4
Pasal 3 1. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah harus mendapatkan izin dari Menteri. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui 2 (dua) tahap yaitu : a. persetujuan prinsip; dan b. izin pinjam pakai kawasan hutan lindung. Keseluruhan wilayah Kecamatan Bengalon yang cukup luas terdapat didaratan dan juga langsung dengan laut. Beberapa wilayahnya dibelah oleh anak sungai dan sungai utama, sedangkan transportasi sebagian besar melalui jalan darat yang merupakan sarana utama bagi masyarakatnya didalamnya. Bahan galian tambang yang berupa mineral dan batubara memiliki persyaratan
dan
peraturan
yang
disusun
oleh
pemerintah
untuk
melaksanakannya sehingga dalam setiap melaksanakan sebelum dan sesudah eksplorasi tambang dibutuhkan rehabilitasi lahan atau pemulihan lahan seperti semula yaitu hutan lindung dengan kebijakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78); yang menetapkan : Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata,memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 2. Kegiatan Pasca tambang, yang selanjutnya disebut Pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
5
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pasca tambang. 4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 6. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 7. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 8. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Pasal2 1. Pelaksanaan Reklamasi oleh Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan; b. keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan; b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi Mineral dan Batubara.
6
Daerah eksplorasi yang akan dilakukan pada Sumur Brajanata dengan melakukan Orthophoto dengan menggunakan pesawat UAV (UnManned Aerial Vehicle) atau pesawat tanpa awak yang telah dikembangkan dan banyak digunakan untuk aplikasi penginderaan jauh untuk melakukan indentifikasi penggunaan lahan dan penutupan lahan sebelum melakukan eksplorasi.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data DSM (Digital Surface Model), data orthophoto, dan data lapangan. Menggunakan
Teknologi
terkini
memudahkan
pengguna
untuk
melakukan interpretasi yang secara langsung dengan menghasilkan resolusi yang lebih detail yang dapat dilakukan pada keadaan yang tidak dimiliki oleh citra satelit beresolusi tinggi.Keunggulan utama dari UAV dibandingkan dengan sistem pesawat berawak adalah bahwa UAV dapat digunakan dalam situasi berisiko tinggi tanpa membahayakan kehidupan manusia dan wilayah yang tidak terjangkau, di ketinggian rendah dan pada profil penerbangan dekat dengan benda-benda di mana sistem berawak tidak dapat diterbangkan. UAV banyak digunakan untuk memonitor sumber daya alam. UAV mudah tersedia, dan dapat menjangkau areal yang luas, dengan perlengkapan sensor relatif kecil, GPS, dan perangkat keras yang terkait lainnya. Sejauh ini UAV telah digunakan untuk mendapatkan citra penginderaan jauh seperti pemantauan kebakaran dan bencana alam, pengamatan satwa liar, dan pengukuran vegetasi dalam perkebunan kelapa sawit, tanaman, hutan, dan“rangeland”. Melakukan penentuan rute dan jarak terdekat dengan menggunakan data Digital Elevation Model dan Digital Surface Model dapat melakukan efisien biaya yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan penentuan rute dan jarak secara langsung dengan melakukan pengukuran yang dilakukan dilapangan sehingga dapat melakukan perencaan biaya yang lebih efisien. Adanya beberapa faktor diatas maka diadakan penentuan rute dan jarak yang dihasilkan dengan menggunakan data Digital Elevation Model (DEM) dan data Digital Surface Model (DSM) untuk menghasilkan rute dan
7
jarakdengan
menggunakan
analisis
data
raster.
Dari
uraian
diatas
permasalahan yang dapat dibahas meliputi: 1. Apakah data Digital Elevation Model dan Digital Surface Model sudah sesuai untuk menghasilkan jarak dan rute terdekat menuju daerah eksplorasi? 2. Bagaimana kemampuan software ARC.GIS 10.1 dalam mengolah data spasial serta apa kekurangan dalam memproses data SIG? 1.3 Tujuan 1. Menggunakan data Digital Elevation Model dan Digital Surface Model untuk menentukan rute dan jarak terdekat untuk aksesibilitas menuju daerah eksplorasi. 2. Membandingkan rute dan jarak didapatkan dari hasil analisis data raster dengan menggunakan data Digital Elevation Model dan Digital Surface Model. 3. Membuat prosedur atau langkah – langkah dalam melakukan analisis data raster penggunaan ARC.GIS untuk menghasilkan dan menampilkan data yang sesuai untuk menuju daerah eksplorasi
8
