BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Otonomi Daerah sebagai manifestasi Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih memberikan berbagai bentuk keleluasaan dalam pengimplementasiannya di daerah. Keleluasaan ini, bukan semata-mata disebabkan oleh keragaman persepsi, tapi juga disebabkan oleh faktor lain, seperti: heterogenitas kondisi sosial dan budaya, beragamnya potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Akibatnya, diperlukan suatu rancang bangun sistem yang adaptif dan handal dalam memenuhi dan menanggulangi permasalahan yang kompleks dan dinamis. Fenomena ini merupakan sebuah keharusan dalam rangka merespon dan menghadapi berbagai tuntutan dinamika yang berkembang dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Meskipun UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bukan diartikan sebagai suatu pembatasan kewenangan

yang

bersifat

absolut

dan

kaku.

Namun

lebih

dapat

diimplementasikan sebagai bentuk inter-koneksi antar tingkatan pemerintahan dan lintas sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya mewujudkan kondisi ini, diperlukan komitmen seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik untuk periode tahun 20052025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung. RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota

RENCANA STRATEGIS 2014-2018

1


Bandung No. 3 Tahun 2014. Dalam RPJM Kota Bandung ditetapkan Visi Daerah, yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2013-2018 tersebut ditetapkan dan

dilaksanakan

dalam

kerangka

pelaksanaan

otonomi

daerah

guna

mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada pemerintah kota untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakatpun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut, maka pemerintah kota harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota yang sesuai dengan rencana kota. Guna mewujudkan kinerja pelayanan yang baik tersebut, Pemerintah Kota Bandung membentuk Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagai suatu bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung memiliki tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan-kewenangan yang menjadi

tanggung

jawab

daerah

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik.


2


Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari koridor pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Oleh sebab itu, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJP dan RPJMD serta sekaligus merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup tugas/wewenang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 8 Tahun 2007, tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung. 1.2 Landasan Hukum 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945 3. Landasan Operasional: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara; i.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

j.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

k. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;


3


l.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

m. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; n. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; o. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung; p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; q. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Susun oleh Bukan Pemilik; r. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; s. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; t.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;

u. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; v. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; w. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; x. Permendagi No.9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman; y. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; z. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pemadam Kebakaran; aa. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung; bb. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;


4


cc. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005; dd. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; ee. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; ff. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; gg. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyediaan, Penyerahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman; hh. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; ii. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak; jj. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031; 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018 adalah mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian efektif 1.3.2

Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah

untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kegiatan Dinas Tata Ruang dan


5


Cipta Karya pada periode tahun 2013-2018 serta sebagai pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Bidang Perencanaan dan Tata Ruang Kota; Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota; Bidang Perumahan; Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan; Bidang Survey dan Investigasi; dan Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan struktur organisasi), sumber daya yang dimiliki, capaian–capaian kinerja pelayanan dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam RPJMD

periode

pelaksanaan

sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PU, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD


6


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


7


BAB II

2.1

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung , Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan pemukiman; 2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pemukiman meliputi survey dan investigasi, perencanaan dan tata ruang, dokumen dan pelaporan, tata bangunan dan arsitektur kota, perumahan serta pengendalian tata ruang dan bangunan; 4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrastif Dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, terdiri dari : o Kepala Dinas o Sekretariat, membawahkan: 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 2) Sub Bagian Kepegawaian 3) Sub Bagian Keuangan dan Program


8


o Bidang Survey dan Investigasi, membawahkan: 1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan 2) Seksi Data dan Analisa o Bidang Perencanaan dan Tata Ruang, membawahkan: 1) Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota 2) Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota 3) Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota o Bidang Dokumen dan Pelaporan, membawahkan: 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Rencana Kota 2) Seksi Dokumentasi o Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota, membawahkan : 1) Seksi Penataan Bangunan 2) Seksi Teknik Bangunan Gedung 3) Seksi Teknik Arsitektur Kota. o Bidang Perumahan, membawahkan: 1) Seksi Pengembangan Perumahan 2) Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan 3) Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. o Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan: 1) Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan 2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa 3) Seksi Pengusutan dan Penertiban. o Unit Pelaksana Teknis Dinas; o Kelompok Jabatan Fungsional.


9


Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Kota

Bandung sebagaimana tercantum bagan 2.1. Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS

Sekretaris

Subbag Umum & Perlengkapan

Kel. Jabatan Fungsional

Bid. Survey & Investigasi

Sie. Pengukuran & Pemetaan

Bid. Perencanaan & Tata Ruang

Sie. Rencana Detail Tata Ruang Kota

Bid. Dokumen & Pelaporan

Sie. Pelayanan Informasi & Rencana Kota

Sie. Dokumentasi

Sie. Data & Analisa Sie. Rencana Teknis Prasarana Kota

Sie. Rencana Peremajaan & Pengembangan Kota

Bid. Tata Bangunan & Arsitektur Kota

Sie. Penataan Bangunan

Sie. Teknik Bangunan Gedung

Sie. Teknik Arsitektur Kota

Subbag Kepegawaian

Bid. Perumahan

Sie. Pengembangan Perumahan

Sie. Teknik Penyehatan Lingkungan

Subbag Keuangan & Program

Bid. Pengendalian Tata Ruang & Bangunan

Sie. Pengawasan Tata Ruang & Bangunan

Sie. Penanganan Pengaduan & Sengketa

Sie. Fasos Fasum Sie. Pengusutan & Penertiban


10


2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1. Kepegawaian Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 304 (Tiga Ratus Empat ) orang, terdiri dari : a.

Pejabat Struktural

: 29 orang

b.

Fungsional Perencana

:

c.

Fungsional Umum

: 273 orang

2 orang

Komposisi pegawai pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung per bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

S3

3 orang

1.

S2

32 orang

2.

S1

125 orang

3.

D4

1 orang

4.

D3

23 orang

5.

D2

1 orang

6.

D1

4 orang

7.

SMA

57 orang

8.

STM

43 orang

9.

SMEA

6 orang

10.

S M T Pertanian

1 orang

11.

SMP

6 orang

12.

SD

2 orang

Sumber. Kepegawaian Distarcip 2016

2.

Jenis Kepegawaian NO

JENIS KEPEGAWAIAN

1.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

JUMLAH 296 orang 8 orang


11


3.

Jenis Kelamin NO

4.

1.

Laki-laki

2.

Perempuan

JUMLAH 236 orang 68 orang

Golongan Usia NO

5.

JENIS KELAMIN

GOLONGAN USIA

JUMLAH

1.

Usia 18 s/d 25 tahun

3 orang

2.


9 orang

3.


42 orang

4.


54 orang

5.


66 orang

6.


65 orang

7.


65 orang

Pangkat/golongan ruang NO

PANGKAT/GOLONGAN

JUMLAH

1.

Golongan IV / c

1 orang

2.

Golongan IV / b

3 orang

2.

Golongan IV / a

14 orang

3.

Golongan III / d

27 orang

4.

Golongan III / c

32 orang

5.

Golongan III / b

79 orang

6.

Golongan III / a

40 orang

7.

Golongan II / d

14 orang

8.

Golongan II / c

40 orang

9.

Golongan II / b

32 orang

10.

Golongan II / a

15 orang

11.

Golongan I / d

0 orang

12.

Golongan I / c

3 orang

13.

Golongan I / b

1 orang

14.

Golongan I / a

0 orang


12


6.

Diklat Perjenjangan

NO

7.

DIKLAT PERJENJANGAN

JUMLAH

1.

Diklat Pim Tk. II

0 orang

2.

Diklat Pim Tk. III

11 orang

3.

Diklat Pim Tk. IV

26 orang

Masa kerja pegawai NO

MASA KERJA

JUMLAH

1.

0 s/d 5 tahun

23 orang

2.

6 s/d 10 tahun

46 orang

3.

11 s/d 15 tahun

77 orang

4.

16 s/d 20 tahun

68 orang

5.

21 s/d 25 tahun

60 orang

6.

26 s/d 30 tahun

26 orang

7.

35 s/d 35 tahun

4 orang

Sumber. Kepegawaian Distarcip 2016

2.2.2. Aset / Modal SKPD Aset yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung terbagi menjadi 6 jenis, antara lain adalah : 1.

Tanah

2.

Peralatan dan Mesin

3.

Gedung dan Bangunan

4.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.

Aset Tetap Lainnya


13


Tabel 2.1 DAFTAR INVENTARIS BARANG

NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH BARANG

KETERANGAN

1

2

3

4

1 2

3

Alat-alat Besar

2

- Pompa Lain-lain

2

Alat-alat Angkutan

107

- Jeep

1

- Station Wagon

1

- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

18 1

- Pick Up

7

- Sepeda Motor

69

- Gerobak Dorong

6

- Gerobak Lori

5

Alat Bengkel dan Alat Ukur

46

- Mesin Bor

2

- Mesin Las Listrik

1

- Mesin Gerindra Tangan

1

- Bateray Charger

3

- Mesin Gergaji

1

- Mesin Ketam

1

- Automatic Distrotion Meter

2

- Global Positioning System

6

- Noise & Distortion Meter

2

- Scanner

6

- Air Conditioning Unit

14

- Tool Set

1

- Meteran x-27 dari Platina Tridium

1


14


NO.

4

5

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH BARANG

- Alat ukur lainnya (lain-lain)

5

Alat Pertanian

5

-

Rak-rak Penyimpanan

2

-

Lemari Penyimpanan

3

Alat Kantor Dan Rumah Tangga

3.605

-

Mesin Ketik Manual Portable (1113)

-

Mesin Ketik Manual Standar (1416)

-

Mesin Ketik Elektronik

-

Mesin Ketik Braile

-

Mesin Ketik Lain-lain

-

Mesin Hitung Elektronik

-

Mesin Calculator

-

Mesin Hitung / Jumlah Lain-lain

-

Mesin foto copy dengan kertas folio

-

Lemari Besi

-

Rak Besi / Metal

-

Rak Kayu

-

Filling besi / Metal

-

Lemari Sorok

-

Lemari Kaca

-

Lemari Kayu

-

Papan Visuil

-

Alat Penghancur Kertas

-

Papan Pengumuman

-

White Board

-

Copy Board/Elektrik White Board

-

Peta

KETERANGAN

11 1 2 1 10 12 2 1 1 114 72 20 217 5 19 56 50 20 14 36 2 1


15


NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH BARANG

-

Mesin Absensi

3

-

Alat Pemotong Kertas

1

-

Overhead Projektor

12

-

Display

1

-

Alat Kantor Lainnya (Lainlain)

9

-

Lemari Kayu

8

-

Rak Kayu

3

-

Meja Kayu/Rotan

6

-

Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)

1

-

Meja Rapat

3

-

Meja Tulis

90

-

Meja Makan

1

-

Kursi Rapat

318

-

Kursi Tamu

29

-

Kursi Tangan

6

-

Kursi Putar

234

-

Kursi Biasa

14

-

Bangku Sekolah

1

-

Bangku Tunggu

2

-

Kursi Lipat

-

Bangku Injak

1

-

Meja Komputer

34

-

Meja Biro

3

-

Sofa

6

-

Lemari Pakaian

6

-

Mebelair lainnya

6

-

Alat Pengukur Waktu lain-lain

33

-

Mesin Potong Rumput

6

-

Lemari Es

5

-

AC Sentral

5

KETERANGAN

366


16


NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH BARANG

-

AC Unit

24

-

AC Split

1

-

Kipas Angin

1

-

Kitchen Set

1

-

Televisi

12

-

Loudspeaker

3

-

Soundsystem

2

-

Wireless

9

-

Mic Conference

8

-

Camera Vedeo

5

-

Tiang Bendera

2

-

Dispenser

26

-

Mimbar/Podium

1

-

Handy Cam

15

-

Alat Rumah Tangga Lainnya

19

-

Alat Pemadam Portable

64

-

Alat Pembantu Pemadam Kebakaran

137

-

Mainframe

1

-

Local Area Network (LAN)

8

-

PC Unit

51

-

Laptop

28

-

Note Book

78

-

Personal Komputer Lain-lain

54

-

Ploter

1

-

Hard Disk

19

-

Keyboard

36

-

Printer

139

-

Plotter

1

-

Monitor

25

-

Printer

33

KETERANGAN


17


NO.

JENIS / NAMA BARANG

JUMLAH BARANG

-

Scanner

6

-

Plotter

1

-

External

12

-

Peralatan Personal Komputer Lainlain

99

-

Server

2

-

Hub

1

-

Modem

2

-

Peralatan Jaringan Lain-lain

21

-

Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD

3

-

Meja Kerja Pegawai Non Struktural

-

Meja Kerja Pejabat Lain-lain

-

Meja Tamu Ruangan Biasa

-

Meja Rapat Pejabat Lain-lain

-

Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD

5

-

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

10

-

Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

98

-

Kursi Kerja Pejabat Lain-lain

3

-

Kursi Rapat Pejabat Lain-lain

1

-

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain

KETERANGAN

85 290 5 112

146

-

Kursi Tamu di ruangan Pejabat Eselon III

-

Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II

-

Lemari Buku untuk Perpustakaan

1

-

Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis

14

2 2


18


NO. 6

7.

JENIS / NAMA BARANG Alat Studio dan Alat Komunikasi

JUMLAH BARANG 168

-

Camera + Attachment

1

-

Proyektor + Attachment

23

-

Compact Disk Player

1

-

Unintemuptible Power Supply (UPS)

23

-

Peralatan Studio Visual Lain-lain

1

-

Camera Electronic

67

-

Digital

4

-

Slide Projector

1

-

Jalon

1

-

Rambu/Bak Ukur

1

-

Telephone (PABX)

1

-

Handy Talky

18

-

Facsimili

3

-

Handphone

14

-

Handphone

2

-

Unit Transceiver HF Portable

7

Alat-alat Kedokteran

KETERANGAN

8

-

Infra Red

6

-

Tablet Machine

1

-

Video Camera dan Recorder

1


19


NO.

8

JENIS / NAMA BARANG

Alat Laboratorium

JUMLAH BARANG

KETERANGAN

171

-

Stabilizier

2

-

TV Monitor

5

-

Adaptor

1

-

Exhaust Fan

2

-

Alat Pemadam Kebakaran

51

-

Personal Komputer

76

-

Alat Ukur

22

-

Kelompok Penyimpanan/Laci 8

2

-

Layar

2

-

Baterai

2

-

General Set (Lab Scale)

3

-

Theodolite

1

-

Water Pass

2

Sumber : Distarcip 2016

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Realisasi anggaran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya pada tahun 20092013 berdasarkan komposisi APBD Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini menampilkan pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya untuk bahan mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas. Tabel ini juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan Dinas dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis Dinas pada Renstra Dinas ini.


20


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Tahun 2009-2013

Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuha n (%)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ang garan

Rea lisasi

BELANJA

168.558.393.922, -

222.720.616.874,20, -

187.497.984.522, -

368.546.429.738,48,-

358.135.409.363,03 ,-

83.026.373.504, -

100.576.845.081, -

167.962.991.295, -

239.041.111.379, -

304.519.185.472, -

49

45

90

65

85

28

39

Belanja Operasi

24.896.042.212,-

28.029.462.399,20,-

34.372.923.335,-

34.939.475.924,80,-

43.839.529.812,03,-

21.906.163.116, -

23.020.810.130,-

29.137.568.068,-

31.590.655.282,-

35.570.746.421,-

88

82

85

90

81

16

13

Belanja pegawai

14.662.806.591,-

15.179.224.724,20,-

18.041.756.605,-

18.866.348.299,80,-

20.338.613.769,03,-

14.194.449.870, -

14.562.042.871,-

15.964.376.684,-

18.027.835.857,-

19.043.386.285,-

97

96

88

96

94

9

8

Belanja Barang

10.233.235.621,-

12.850.237.675,-

16.331.166.730,-

16.073.127.625,-

23.500.916.043,-

7.711.713.246,-

8.458.767.259,-

13.173.191.384,-

13.562.819.425,-

16.527.360.136,-

75

66

81

84

70

24

23

Belanja Modal

143.662.351.710, -

194.691.154.475,-

153.125.061.187, -

333.606.953.813,68,-

314.295.879.551,-

61.120.210.388, -

77.556.034.951,-

138.825.423.227, -

207.450.456.097, -

268.948.439.051, -

43

40

91

62

86

32

46

Belanja Peralatan dan Mesin

1.925.127.500,-

2.020.000.000,-

455.625.000,-

2.787.941.120,-

776.450.000,-

1.477.142.300,-

1.621.399.600,-

442.550.500,-

2.688.838.520,-

675.307.050,-

77

80

97

96

87

92

92

Belanja Bangunan dan Gedung

136.134.271.410, -

185.442.716.475,-

150.329.041.187, -

328.468.093.283,68,-

312.070.525.000,-

55.068.522.588, -

73.485.166.114,-

137.530.427.417, -

203.398.518.917, -

267.409.641.911, -

40

40

91

62

86

33

50

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.599.952.800,-

7.172.438.000,-

2.334.395.000,-

2.347.919.410,-

1.389.604.551,-

4.571.615.650,-

2.444.491.737,-

847.974.360,-

1.363.098.660,-

814.386.090,-

82

34

36

58

59

Belanja Aset Tetap Lainnya

3.000.000,-

56.000.000,-

6.000.000,-

3.000.000,-

59.300.000,-

2.929.850,-

4.977.500,-

4.470.950,-

0

49.104.000,-

98

9

75

0

83


-20

876

-23

-13

21


Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung telah menetapkan Pedoman Mutu Nomor: PM/Distarcip-01 tanggal 1 Oktober 2013, menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi Dinas memiliki komitmen dalam mengembangakan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara berkesinambungan. SMM ini mengacu persyaratan standar ISO 9001:2008, SMM ISO 9001:2008 di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya diaplikasikan pada kegiatan penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang mencakup Bidang Survey dan Investigasi, Bidang Perencanaan dan Tata Ruang sebagai proses utama dan Sekretariat sebagai proses pendukung. Data KRK yang masuk dan terbit untuk tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pelayanan KRK karena untuk kebutuhan perizinan pembangunan di Kota Bandung masih diterbitkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Pada tahun 2015 Permohonan KRK yang masuk sebanyak 5.061, sedangkan KRK yang dapat diselesaikan atau terbit sebanyak 5.069, hal ini menunjukkan bahwa ada permohonan tahun sebelumnya (2014) yang baru dapat diterbitkan pada tahun 2015. Tabel 2.3. Jumlah KRK yang Diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun 2011-2015 Tahun

Permohonan KRK yang Masuk

KRK yang Terbit

2011

6.554

6.180

2012

5.805

5.557

2013

5.743

5.473

2014

5.805

5.557

2015

5.061

5.069

Sumber : Distarcip 2016 Tidak seluruh permohonan KRK yang masuk dapat diterbitkan menjadi KRK, hal ini dikarenakan terdapatnya berkas KRK yang tidak lengkap persyaratannya atau pun tidak jelas lokasi persil yang dimaksudkan dalam permohonan KRK, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Di bawah ini disampaikan hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi


22


pengembangan pelayanan Dinas pada lima tahun mendatang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011.

Berikut adalah telaahan terhadap rencana

struktur ruang yang tercantum dalam RTRW dengan Struktur Ruang eksisting di Kota Bandung saat ini. Tabel 2.4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung No

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaataan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

1

PPK Alunalun, PPK Gedebage

PPK Alunalun

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota

Saat ini kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial masih terkonsentrasi di wilayah Bandung Barat dengan pusat kegiatan di PPK Alun-alun. PPK Gedebage yang diharapkan menjadi pusat kota kedua belum berkembang.

PPK Gedebage

2

SPK Setrasari, SPK Sadang Serang, SPK Kopo Kencana, SPK Maleer, SPK Arcamanik, SPK Ujungberung , SPK Kordon, SPK Derwati

SPK Maleer, SPK Arcamanik, SPK Ujungberung, SPK Kordon, SPK Derwati

Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan hiburan skala SWK pada setiap SPK dan skala kecamatan pada setiap PL

Seluruh SPK di Kota Bandung

3

Terminal Tipe A di PPK Gedebage, Optimalisasi Terminal Tipe B, Terminal Tipe C di sekitar SPK

Terminal tipe B di Cicaheum dan Leuwipanjang

Pembangunan terminal Tipe A, Pembangunan terminal Tipe C di sekitar SPK

Belum seluruh SPK dapat berkembang menjadi sub pusat kegiatan di setiap SWK dan yang sudah berkembang pun belum optimal melayani. Beberapa SPK seperti Setrasari, Sadang Serang dan Kopo Kencana belum dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan karena perkembangan kegiatan lebih terkonsentrasi di jalanjalan utama seperti di Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Dr. Djunjunan, Jl. Kopo. Pembangunan terminal Tipe A di Gedebage masih dalam tahap dokumen Pra FS. Salah satu permasalahannya adalah pada pembebasan lahan.

Terminal Tipe A di PPK Gedebage, Pembangunan terminal Tipe C di sekitar SPK.


23


4

Pemantapan fungsi bandara Husein Sastranegara

5

Pengaturan sebaran lokasi dan pembanguna n menara telekomunik asi bersama

Bandara Husein Sastranegara

Penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara Pengaturan sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi

Saat ini sudah diterapkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di Kota Bandung, serta terdapat hasil studi pengaturan ketinggian bangunan di kawasan bandara. Saat ini pembangunan menara telekomunikasi telah diarahkan untuk pembangunan menara bersama

Penentuan intensitas dan ketinggian bangunan di kawasan sekitar bandara

Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandung Tahun 2012 diketahui permasalahan lingkungan yang menjadi isu lingkungan hidup utama adalah sebagai berikut : a.

Air Semakin berkurangnya jumlah air di permukaan yang dapat digunakan dibandingkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air tawar bersih terutama sektor industri dan domestik memaksa dilakukannya pencairan terhadap sumber air tawar bersih yang lain, yaitu dengan melakukan pengeboran sumur untuk mengambil air tanah. Pengambilan air tanah ini di satu sisi menguntungkan manusia karena masalah kebuthan air tawar bersih dapat teratasi di lain pihak seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia dan bertambahnya industri-industri yang membutuhkan air sebagai bahan baku produksi membuat pengambilan air tanah semakin kerap terjadi dengan jumlah pengambilan air yang semakin banyak. Hal ini membuat cadangan air tanah yang ada semakin menipis. Kualitas air permukaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi alami sungai tapi sangat dipengaruhi oleh kegiatan antropogenik (aktivitas manusia) dan bertambahnya jumlah penduduk yang terus berkembang serta fungsi sungai yang beraneka ragam, mulai dari sumber air baku, tempat pembuangan aktifitas domestik maupun industri, tempat rekreasi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung tahun 2011, sekitar 48 sungai yang ada di Kota Bandung hampir seluruhnya telah


24


tercemar limbah baik limbah cair maupun padat. Komposisi sumber pencemarannya 70% limbah rumah tangga dan 30% limbah industri seperti tekstil, hotel, restoran, dan rumah sakit. b. Udara Kemudian semakin banyaknya wilayah di Kota Bandung yang udaranya mengalami pencemaran dan beberapa parameter konsentrasinya telah melampaui Baku Mutu (BM). Saat ini sumber pencemar udara terbesar adalah kendaraan bermotor dan sektor industri. Dampak negatif akibat menurunnya kualitas udara adalah menurunnya fungsi paru, peningkatan penyakit pernafasan, dampak karsinogen, dan beberapa penyakit lainnya. Selain itu, pencemaran udara dapat menimbulkan bau, kerusakan materi, gangguan penglihatan, dan dapat menimbulkan hujan asam yang merusak lingkungan. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu solusi untuk menjadikan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat. c.

Lahan Salah satu masalah utama adalah guna lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pengamatan langsung di lapangan bahwa banyak daerah resapan yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman serta bentuk penutupan lain yang dapat mengurangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Tingginya lahan terbangun, meningkatnya proporsi lahan taman yang diperkeras, serta adanya pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan pendirian bangunan di sempadan sungai berdampak terhadap semakin sempitnya daerah resapan. Salah satu dampak yang sangat dirasakan dari perubahan peruntukan penggunaan lahan adalah banjir. Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya selisih debit maksimum dengan debit minimum sungai-sungai yang melintas di Kota Bandung. Berdasarkan data dari Bina Marga Kota Bandung, terlihat bahwa sebagian besar debit maksimum sungai yang melintas di Kota Bandung lebih dari 20 m3 , sementara debit minimumnya kurang dari 1 m3 . Sungai Cikapundung yang merupakan sungai utama di Kota Bandung, debit maksimumnya sekitar 250 m3 sementara debit minimumnya hanya sekitar 12


25


m3, dan bahkan Sungai Cibeunying, debit maksimumnya sekitar 64 m3 sementara debit minimumnya hanya 0,60 m3 . Inventarisasi isu lingkungan berdasarkan RTRW dan SLHD Kota Bandung serta pendapat pakar atau ahli dapat disimpulkan bahwa isu lingkungan strategis Kota Bandung adalah sebagai berikut : a. Kecukupan Air (kekeringan, menurunnya kualitas air, tidak memadainya sumber air baku). b. Pencemaran Udara (menurunnya kualitas udara, menimbulkan bau, kerusakan materi, gangguan penglihatan). c. Alih Fungsi Lahan (tingginya lahan terbangun, rusaknya fungsi resapan, banjir). d. Masalah Pedagang Kaki Lima (penertiban, relokasi, urbanisasi).


26


Tabel 2.5 Identifikasi Isu Lingkungan Strategis yang terjadi di masing-masing SWK SWK (Berdasarkan Materi Teknis) No

Isu Pembangunan Berkelanjutan

1 Kecukupan Air (kekeringan, menurunnya kualitas air, tidak memadainya sumber air baku) 2 Pencemaran Udara (menurunnya kualitas udara, menimbulkan bau, kerusakan materi, gangguan penglihatan) 3 Alih Fungsi Lahan (tingginya lahan terbangun, rusaknya fungsi resapan, banjir) 4 Masalah Pedagang Kaki Lima (penertiban, relokasi, urbanisasi)

Arcamanik Bojonegara Cibeunying Gedebage Karees √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kordon Tegalega Ujungberung √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Sumber : Hasil Analisis Dokumen KLHS RDTR Kota Bandung, 2013


27


Berdasarkan telaahan di atas, beberapa macam pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah sebagai berikut : 1. Penetapan Rancangan RDTRK Kota Bandung menjadi Peraturan Daerah untuk mengarahkan

pengembangan kepada pusat-pusat kegiatan dan

mengendalikan perkembangan kepada pusat-pusat kegiatan kota yang saat ini sudah sangat padat dan mengalami penurunan kualitas lingkungan dan nilai kawasan. 2. Penyusunan dokumen rencana rinci berupa RTBL atau RTRK untuk wilayah yang diarahkan sebagai pusat-pusat kegiatan antara lain PPK Gedebage, SPK Sadang Serang, SPK Setra Sari, SPK Maleer, SPK Kopo Kencana, SPK Ujungberung, SPK Arcamanik, dan SPK Kordon, selain itu kawasan strategis dan kawasan yang memerlukan usaha revitalisasi atau urban renewal. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk wilayah yang telah melebihi daya dukungnya seperti Kawasan Bandung Utara, kesesuaian intensitas dan peruntukan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah. 4. Perlunya dilakukan pemberian informasi dan sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang yang lebih intensif kepada masyarakat secara luas melalui kegiatan sosialisasi maupun berbagai media. 5. Perlu ditingkatkannya pemenuhan kebutuhan rumah tinggal berupa hunian vertical yang nyaman dan layak huni, serta perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. 6. Perlu ditingkatkannya pelayanan terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat. 7. Meningkatkan kualitas penataan bangunan, keandalan, kenyamanan, estetika, dan keselamatan bangunan dan bangun-bangunan melalui penyediaan pedoman teknis bangunan, pemberian SLF bangunan gedung, pemberian SLBP, pembentukan TABG, tersedianya data bangunan gedung, dan pemberian bantuan teknis mengenai tata bangunan. 8. Perlu dilaksanakannya kegiatan yang mampu mendukung program Bandung Juara sesuai tugas, pokok, dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.


28


BAB III

3.1

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Permasalahan yang dihadapi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam

melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek yang secara umum terbagi ke dalam Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, dan Urusan Perumahan. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah : 1. Perencanaan Tata Ruang -

Berlakunya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 mengakibatkan perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan-peraturan di bawahnya yang bersifat operasional. Beberapa ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah adanya perubahan jangka waktu perencanaan tata ruang (RTRW, RDTRK) dari 10 tahun menjadi 20 tahun; substansi yang dimuat (ketentuan 30% proporsi RTH dan penyusunan peraturan zonasi), penerapan sanksi, serta ketentuan bahwa landasan hukum

RDTRK

adalah

perda;

karena

itu

perlu

penyusunan/penyempurnaan kembali RDTRK dan penyusunan peraturan zonasi. -

Dinamika perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sangat dinamis, dan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang, sehingga penggunaan lahan eksisting selalu berubah dan tidak jarang berpengaruh terhadap terkoreksinya arahan teknis garis rencana kota.

-

Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan salah satu permasalahan dan tantangan bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.


29


2. Pemanfaatan Ruang -

Upaya

mengarahkan

pemanfaatan

ruang

sesuai

dengan

rencana

menghadapi kendala karena adanya kepentingan masyarakat yang terkadang berbeda dengan kaidah perencanaan. -

Belum terwujud/tersedianya infrastuktur yang mendukung kegiatan, atau infrastruktur yang ada kurang memadai.

-

Adanya pembangunan tidak sesuai ijin yang dikeluarkan, seperti pembangunan pada sempadan sungai, sempadan jalur kereta api bahkan pada jalur/rel yang tidak lagi digunakan, serta pada brandgang. Ada juga bangunan yang memiliki izin namun pembangunannya tidak sesuai izin yang dimiliki.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang -

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal, kendala yang dihadapi antara lain belum diketahuinya rencana yang ada dan kurangnya kepedulian masyarakat.

4. Penataan Bangunan -

Dalam perkembangannya kavling-kavling perumahan ada yang dipecah dan ada yang digabung, hal ini mengakibatkan tidak teraturnya nomornomor bangunan sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam orientasi lokasi, untuk itu perlu dilakukan penertiban penomoran bangunan.

-

Kegiatan Pembangunan Stadion Gedebage belum terlaksana sesuai target waktu dan realisasi pekerjaan yang telah ditetapkan karena terkendala oleh beberapa permasalahan seperti kendala cuaca, dukungan dari masyarakat, perlunya adanya perubahan kontrak dan desain bangunan, dan sebagainya.

5. Pengembangan Perumahan -

Secara umum permasalahan perumahan adalah : adanya backlog perumahan,

menurunnya

kualitas

lingkungan

perumahan,

kekurangmampuan penyediaan rumah sehat dan layak huni, serta kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu mahalnya harga tanah di Kota Bandung ikut mempengaruhi kemampuan masyakat untuk memiliki rumah yang layak. -

Pengembangan perumahan tidak selalu dikembangkan dalam luasan yang


30


besar dalam satu waktu, karenanya seringkali pengembangan perumahan ini tidak terintegrasi dalam ruang sehingga seringkali ada kendala dalam pengembangan sarana dan prasarananya. -

Konstruksi bangunan rusunawa didanai dari APBN baik melalui Departemen Pekerjaan Umum maupun Kementrian Perumahan Rakyat. Walaupun dana konstruksi telah tersedia dari APBN, namun dana untuk pembebasan lahan yang cukup besar harus dibiayai dari APBD. Selain itu proses pembebasan lahan yang cukup sulit termasuk adanya penolakan warga/masyarakat menyebabkan rencana pembangunan rusunawa sulit terwujud.

-

Bangunan rusunawa yang dibangun dana APBN tidak langsung dapat diserahterimakan dan dikelola karena ada kendala aturan yang belum jelas. Untuk program pengembangan hunian vertikal melalui pembangunan rusunawa perlu dipikirkan agar biaya konstruksi dapat disediakan dari APBD Kota.

-

Pembangunan hunian vertikal dan peremajaan kawasan kumuh untuk pemukiman padat dan kumuh memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama dalam ketersediaan anggaran pembebasan lahan, pelaksanaan pembebasan lahan serta penyiapan/pengkondisian masyarakat.

-

Secara umum penanganan prasarana dan sarana lingkungan masih terbatas dibandingkan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan prasarana seperti septic tank komunal juga masih sangat terbatas, permasalahan yang dihadapi selain keterbatasan anggaran adalah sulitnya mencari lahan untuk instalasi yang akan dibangun.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bandung Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang


31


dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: Bandung

: adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul

: adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman

: adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera

: yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba di muka bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa


32


dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna.

Kesejahteraan

yang

seperti

inilah

yang

akan

membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung yang bermartabat tahun 2025. Kritria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya

bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang

termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta yang teraman,

kota

mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui

Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upayaupaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.


33


Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna

serta

implikasinya

bagi

perencanaan

pembangunan,

lalu

menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Visi

Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan

TERWUJUDNYA KOTA

berwawasan lingkungan.

BANDUNG

Menghadirkan tata kelola

YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung motto juang ‘Bandung Juara’. Sedangkan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut terdiri atas: 1.

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.


34


3.

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

4.

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018

dapat dijadikan dasar bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis. Adapun misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Distarcip adalah Misi ke-1 Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD 2014-2018, yaitu Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan

tata

ruang,

pembangunan

infrastruktur

serta

pengendalian

pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Salah satu tujuan dalam misi tersebut yang dapat dijadikan dasar penyusunan rencana strategis bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah tujuan ke-1, dan ke-2 dari misi tersebut, yaitu: :

Tujuan-1 : Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan. Sasaran : 1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten; Strategi : -

Meningkatkan kinerja penataan ruang

-

Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif

2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan ; Strategi : -

Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

-

Revitalisasi Kota

-

Terbangunnya

Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang

berkebutuhan khusus -

Pembuatan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema Teknologi.


35


Tujuan-2 : Mengarahkan dn fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terinegrasi

Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan 2. Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitaa dan merata Selain misi yang telah ditetapkan di atas, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya juga harus melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan misi yang ditetapkan dalam Misi ke-2 RPJMD 2014-2018, yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan tujuan untuk membangun akses kemudahan bagi informasi publik mengenai berbagai kebijakan Pemerintah kota Sasaran : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Strategi : -

Menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima.

2. Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Strategi : -

Menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat dalam yang didukung oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima.

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

A. Tujuan Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya


36


pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim). 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

B. Sasaran Strategis Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang

(RTR)

serta

penerbitan

Peraturan

Presiden

tentang

RTR

Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN. 2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.


37


3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi. 4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. 5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis

masyarakat

bagi

penduduk

perkotaan, meningkatnya

sistem

pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan. 6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan

stakeholders jasa

konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi. C. Tantangan dan Isu Strategis Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari World Economic Forum 2008 - 2009 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisen (19,3%). Dengan demikian, tantangan


38


pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik. a. Tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an urusan perumahan -

Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.

-

Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

-

Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.

-

Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.

-

Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

-

Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.

-

Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.

-

Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.

-

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.


39


-

Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

b. Isu strategis ke-Cipta Karya-an - Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah a) Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam b) Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk nasional. c) Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan -

Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi a) Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global. b) Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 54.000 Hektar.

- Kota sebagai engine of growth a) Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari total jumlah daerah otonom, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. b) Sementara kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah otonom, mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional. -

Desentralisasi a) Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. b) Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah. c) Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar dan metropolitan.

-

Kerusakan lingkungan hidup


40


Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya a) alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan. -

Daya saing kota dan demokratisasi a) Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata. b) Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju ke era competitive advantages.

-

Perubahan Iklim dan bencana alam a) Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir. b) Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.

-

Modal sosial a) Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial. b) Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan

Tantangan pembangunan 1. Bidang Penataan Ruang -

Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.

-

Meningkatkan pemanfaatan ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.

-

Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.

-

Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

-

Meningkatkan

keterlibatan

seluruh

lapisan

masyarakat

(termasuk

perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.


41


2. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang -

Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

-

Pentingnya menyelesaikan Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

-

Meningkatkan

kemampuan

aparat

perencana

maupun

pelaksana

pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif. -

Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Arah Kebijakan : 1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif. 2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.


42


3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dibahas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011. Pada Perda tersebut tercantum program-program Pemerintah Kota Bandung berdasarkan aspek spasial atau keruangan yang terdapat dalam Indikasi Program. Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW. Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Ditinjau dari Indikasi program RTRW Kota Bandung NO. A 1. a.

b.

PROGRAM INDIKASI UTAMA PROGRAM RTRW PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Optimalisasi fungsi Penyusunan Rencana dan pelayanan PPK Tata Bangunan dan di Wilayah Bandung Lingkungan (RTBL) Barat (Alun-alun) atau Panduan dan Wilayah Rancang Kota Bandung Timur (Gedebage) Peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan

Pemantapan fungsi dan peran SWK

FAKTOR PENGHAMBAT

Belum ditetapkannya RDTRK sebagai acuan dalam penyusunan rencana rinci.

Belum ditetapkannya RDTRK sebagai acuan dalam penyusunan rencana rinci.

Pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota.

Belum memadainya infrastruktur pendukung kawasan baik di PPK Alun-alun maupun Gedebage

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Belum diperolehnya kesepakatan materi

FAKTOR PENDORONG

Terdapatnya acuan Pemen PU No...tentang Penyusunan RTBL yang sampai saat ini masih dapat dipergunakan sebagai pedoman. Sesuai dengan tupoksi, Distarcip memberikan informasi/arahan rencana kota dalam pembangunan kawasan Tersedianya dokumen

Adanya bantuan teknis dari Kementerian PU


43


NO.

PROGRAM UTAMA

INDIKASI PROGRAM RTRW Kota (RDTRK)

Penyusunan peta zonasi

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KSK

c.

2

Pengembangan SPK dan PL secara merata

Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan hiburan skala SWK pada setiap SPK dan skala kecamatan pada setiap PL Pengembangan perkantoran jasa skala SWK dan perdagangan pada setiap SPK Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala SWK pada setiap SPK dan skala kecamatan dan kelurahan pada setiap PL Penyusunan RTBL atau Panduan Rancang Kota untuk setiap SPK

FAKTOR PENGHAMBAT RDTRK dengan DPRD dan masih harus ditempuhnya proses rekomendasi Gubernur sebagai syarat ditetapkannya Perda RDTRK Belum diperolehnya kesepakatan materi RDTRK dengan DPRD dan masih harus ditempuhnya proses rekomendasi Gubernur sebagai syarat ditetapkannya Perda RDTRK Belum ditetapkannya RDTRK sebagai acuan dalam penyusunan rencana rinci.

FAKTOR PENDORONG dalam penyusunan materi teknis serta Raperda RDTRK dan Peraturan Zonasi

Adanya bantuan teknis dari Kementerian PU dalam penyusunan materi teknis serta Raperda RDTRK dan Peraturan Zonasi

Sesuai dengan tupoksi, Distarcip memberikan informasi/arahan rencana kota

Belum adanya Peraturan Zonasi sebagai panduan yang lebih jelas dan rinci


Belum adanya Peraturan Zonasi sebagai guideline yang lebih jelas dan rinci


Belum adanya Peraturan Zonasi dan Peraturan Walikota yang memuat standar pembangunan fasos fasum yang sesuai karakteristik Kota Bandung Belum ditetapkannya RDTRK sebagai acuan dalam penyusunan rencana rinci.

Bantuan teknis kepada SKPD lain yang akan mengembangkan fasos dan fasum

Pembangunan Jalan Tol

Masalah pembebasan lahan yang belum tuntas

Pembangunan terminal Tipe A

Masalah pembebasan lahan yang belum tuntas

Distarcip melaksanakan tugas dalam pematokan dan pengukuran rencana jalan tol, serta rincikan/perhitungan bangunan yang terkena rencana Telah dilakukannya Pra Feasibility Studi pembangunan Terminal Type A di Gedebage yang difasilitasi oleh

Sesuai dengan tupoksi, Distarcip memberikan informasi/arahan rencana kota dalam pembangunan kawasan

Perwujudan Jaringan Prasarana Kota Perwujudan a sistem jaringan prasarana transportasi


44


NO.

PROGRAM UTAMA

Perwujudan b sistem jaringan telekomunikasi

Perwujudan c sistem jaringan sumber daya air

INDIKASI PROGRAM RTRW

FAKTOR PENGHAMBAT

Pembangunan terminal Tipe C di sekitar SPK

Masalah ketersediaan lahan miliki Pemkot untuk lokasi pembangunan terminal

Penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara

Belum adanya ketentuan mengenai sky line di Kota Bandung.

Pengaturan sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi

Belum ada Juknis pengaturan menara telekomunikasi bersama seiring banyaknya provider yang mengajukan izin tower

FAKTOR PENDORONG Bappenas. Distarcip melaksanakan tugas dalam hal penetapan lokasi, pematokan dan pengukuran rencana, serta rincikan/ perhitungan bangunan yang terkena rencana - Telah diberlakukannya Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). - Telah dilakukannya studi mengenai pengaturan ketinggian bangunan di kawasan sekitar Bandara oleh Distarcip pada tahun 2013. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai Menara Telekomunikasi di Kota Bandung

Penyusunan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Penyediaan sumursumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5 m Pengendalian debit air limpasan pada musim hujan dan penggunaan air tanah

Tidak ada pengawasan terhadap penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan, terutama bangunan baru

Penataan dan pengembangan sistem drainase terpadu dengan brandgang

Tidak ada pengawasan terhadap sistem drainase terpadu dengan brandgang

Merupakan bagian dari persyaratan izin mendirikan bangunan

Tidak adanya pengawasan terhadap penggunaan air tanah, terutama pada bangunan-bangunan baru Penyusunan Rencana Sistem Drainase - Merupakan bagian dari persyaratan izin mendirikan bangunan - Telah dilakukannya studi mengenai jaringan brandgang Kota Bandung oleh Distarcip pada tahun 2013.

Penyusunan Rencana Jalur Evakuasi Bencana Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan bencana longsor

Belum dapat diakses secara teknologi, pelayanan pengukuran,

Distarcip sesuai tupoksi melakukan pengukuran dan pemetaan jalur


45


NO.

PROGRAM UTAMA

INDIKASI PROGRAM RTRW

FAKTOR PENGHAMBAT serta terbatasnya SDM.

FAKTOR PENDORONG evakuasi

Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan bencana banjir

Belum dapat diakses secara teknologi, pelayanan pengukuran, serta terbatasnya SDM.

Distarcip sesuai tupoksi melakukan pengukuran dan pemetaan jalur evakuasi

B

PERWUJUDAN POLA RUANG

1.

Perwujudan Kawasan Lindung

a.

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Mempertahankan, memelihara dan meningkatkan kualitas RTH terhadap kawasan bawahannya

Perwujudan kawasan perlindungan setempat

c.

Perwujudan kawasan RTH

Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai dan sekitar danau buatan dan mata air Rencana kolam retensi di PPK Gedebage

d.

Perwujudan kawasan pelestarian alam dan cagarbudaya

Intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan cagar budaya

b.

Mempertahankan fungsi dan menata kawasan cagar budaya

e.

Perwujudan kawasan rawan bencana

Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif terhadap kawasan lindung yang memberikan kawasan perlindungan di bawahannya Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif terhadap RTH di sepanjang sempadan sungai dan sekitar danau buatan dan mata air Lahan untuk kolam retensi belum seluruhnya dibebaskan Pendataan yang belum lengkap terhadap kondisi kawasan cagar budaya, dan belum adanya mekanisme yang implementatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan cagar budaya Belum ada pengelolaan dan pengawasan yang intensif untuk kawasan cagar budaya

Mengembalikan fungsi kawasan cagar budaya yang telah beralih fungsi secara bertahap

Kawasan cagar Budaya di Kota Bandung sudah banyak yang beralih fungsi

Penanganan rawan bencana kebakaran : a. Pengembangan proteksi keb akaran pada bangunan b. Peningkatan cakupan pelayanan

Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif

Telah disusun Master Plan Kota Hijau Kota Bandung yang merupakan bantuan dari Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU. Telah disusun Master Plan Kota Hijau Kota Bandung yang merupakan bantuan dari Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU. Telah disusun Master Plan PPK Gedebage oleh Distarcip pada tahun 2013. Sudah ada Perda tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang antara lain memuat tentang perlindungan terhadap kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Sudah ada Perda tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang antara lain memuat tentang perlindungan terhadap kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Sudah ada Perda tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang antara lain memuat tentang perlindungan terhadap kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Sudah ada muatan untuk penanganan kawasan rawan bencana dalam Rencana Tata Ruang dan Perda Bangunan


46


NO.

2 a.

PROGRAM UTAMA

INDIKASI PROGRAM RTRW penanggulangan bencana kebakaran Penanganan rawan bencana gerakan tanah dan longsor: a. Relokasi bangunan di daerah rawan bencana longsor b. Pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah Penanganan rawan bencana genangan banjir : a. Pengendalian terhadap alih fungsi lahan b. Peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis (biopori dan sumur resapan) Penanganan rawan bencana gempa: Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana

Penanganan rawan bencana letusan gunung berapi: Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana Perwujudan Kawasan Budidaya Perwujudan kawasan perumahan

Pengembangan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi

Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang

FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDORONG


Sudah ada muatan untuk penanganan kawasan rawan bencana dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Perda Bangunan





Belum disosialisasikan rekayasa teknis untuk pembangunan pada kawasan-kawasan rawan bencana Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif Belum disosialisasikan rekayasa teknis untuk pembangunan pada kawasan-kawasan rawan bencana - Masih kurangnya insentif untuk mendorong pembangunan perumahan vertikal. - Pengembangan pembangunan vertikal belum diikuti dengan konsekuensi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai. Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif


Sudah ada peraturan tentang perumahan vertikal dalam bentuk Perda Bangunan dan Perda PSU.

Sudah ada peraturan tentang KDB, KLB dalam peraturan tata ruang


47


NO.

B

C

PROGRAM UTAMA

Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa

Perwujudan kawasan perkantoran

INDIKASI PROGRAM RTRW melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas atau tingkat pelayanan jalan rendah Mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya Peremajaan kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya Pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di KBU

Rencana kawasan jasa pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur; Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya; dan Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.

FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDORONG


Sudah ada Perda tentang pelestarian kawasan dan bangunan dan cagar budaya

Belum ada tindak lanjut yang implementatif untuk konsep-konsep peremajaan kawasan. Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif

Sudah ada kebijakan peremajaan kawasan dalam RTRW Kota Bandung Sudah ada Peraturan Gubernur untuk Kawasan Bandung Utara dan juga sudah ada peraturan KDB dan KLB dalam RTRW Kota Bandung untuk Kawasan Bandung Utara Sudah ada beberapa rencana di Pusat Primer Gedebage, seperti SUS Gedebage dan Tol dalam kota

Belum ada peningkatan akses ke Bandung Timur; dan belum banyak upaya untuk peningkatan citra kawasan


Sudah ada beberapa rencana di Pusat Primer Gedebage, seperti SUS Gedebege dan Tol dalam kota


Sudah ada beberapa rencana di Pusat Primer Gedebage dg tema Teknopolis, seperti SUS Gedebege, perkantoran pemerintahan, terminal terpadu, industri IT dan mixed use beserta Tol dalam kota

pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan Mempertahankan

Pendataan perkantoran

Sudah ada pendataan


48


NO.

D

PROGRAM UTAMA

Perwujudan kawasan industri dan pergudangan

INDIKASI FAKTOR PROGRAM RTRW PENGHAMBAT perkantoran pemerintah belum pemerintah berskala lengkap nasional, provinsi dan kota pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan

FAKTOR PENDORONG perkantoran pemerintah

pengembangan dan memprioritaskan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur


pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan inti pusat kota


Sudah ada beberapa rencana di Pusat Primer Gedebage dg tema Teknopolis, seperti SUS Gedebege, perkantoran pemerintahan, terminal terpadu, industri IT dan mixed use beserta Tol dalam kota Sudah ada beberapa rencana di Pusat Primer Gedebage dg tema Teknopolis, seperti SUS Gedebege, perkantoran pemerintahan, terminal terpadu, industri IT dan mixed use beserta Tol dalam kota


Sudah ada beberapa rencana di Pusat Primer Gedebage dg tema Teknopolis, seperti SUS Gedebege, perkantoran pemerintahan, terminal terpadu, industri IT dan mixed use beserta Tol dalam kota

pengembangan industri ringan dan pergudangan Mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan Mengembangkan industri kecil dan menengah

Belum adanya Peraturan Zonasi sebagai guideline yang lebih jelas dan rinci terhadap industri kecil di perumahan Belum adanya Peraturan Zonasi sebagai guideline yang lebih jelas dan rinci terhadap industri kecil di perumahan Belum adanya Peraturan Zonasi sebagai guideline yang lebih jelas dan rinci terhadap kawasan pergudangan

Sudah ada upaya penataan industriindustri kecil di perumahan terutama industri kreatif Sudah ada upaya penataan industriindustri kecil di perumahan terutama industri kreatif Sudah ada rencana akses ke Pusat Primer Gedebage

Belum adanya Peraturan

Sudah ada upaya

Kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage. Pengembangan industri rumah tangga Penetapan lokasi dan


49


NO.

PROGRAM UTAMA

INDIKASI PROGRAM RTRW pengembangan industri rumah tangga

Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga

E

Perwujudan kawasan wisata buatan

Memmpertahankan kawasan dan bangunan bersejarah

Pengembangan objek wisata dan sarana konferensi di Wilayah Bandung Timur, mempertahankan obyek wisata pendidikan dan budaya, serta pengendalian kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.

F

Perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau

G

Perwujudan kaswasan ruang terbuka non hijau

Intensifikasi RTNH, ekstensifikasi RTNH, dan mempertahankan fungsi dan menata RTNH. Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal.

FAKTOR PENGHAMBAT Zonasi sebagai guideline yang lebih jelas dan rinci terhadap industri rumah tangga Belum adanya Peraturan Zonasi sebagai guideline yang lebih jelas dan rinci terhadap industri rumah tangga Belum adanya insentif untuk pemanfaatan bangunan tua/bersejarah Belum ada program/kegiatan yang mengintegrasikan potensi bangunan tua/bersejarah dengan potensi industri rumah tangga dalam tata ruang Belum seluruh bangunan cagar budaya di Kota Bandung teridentifikasi sebagai bangunan cagar budaya - Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata di Wilayah Bandung Timur. - Belum adanya kemasan paket wisata yang terintegrasi antar bergam kegiatan wisata di Kota Bandung. - Masih belum intensifnya pengawasan kegiatan hiburan di sekitar lokasi peribadatan, pendidikan,d an perumahan. Permasalahan kepemilikan lahan dalam melakukan ekstensifikasi RTNH. Masih belum intensifnya kegiatan pengendalian dan penertiban kegiatan sektor informal di ruang publik. Belum adanya sosialisasi kepada para pengusaha terhadap penyediaan ruang bagi sektor informal

FAKTOR PENDORONG penataan industriindustri rumah tangga terutama industri kreatif Sudah ada upaya penataan industriindustri rumah tangga terutama industri kreatif Banyaknya potensi bangunan tua/bersejarah di Kota Bandung

Sudah ada Perda tentang pelestarian kawasan dan bangunan dan cagar budaya Sudah ada Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Bandung, yang mengatur tentang kawasankawasanan strategis pariwisata dan rencana pengembangannya di Kota Bandung.

Terdapatnya pedoman berupa Permen PU dalam pengembangan RTNH. Sudah adanya Perda tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima

Sudah adanya Perda tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima


50


NO. H

I

PROGRAM UTAMA Perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya

INDIKASI PROGRAM RTRW Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir, longsor, bencana kebakaran, dan jalur evakuasi gempa bumi Pengembangan tamantaman lingkungan (taman RT atau taman RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan. Perwujudan kawasan pertahanan pendidikan, kesehatan dan peribadatan.

FAKTOR PENGHAMBAT Keterbatasan lahan untuk pengembangan ruang-ruang evakuasi bencana

Sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan taman skala lingkungan

Belum ditetapkannya Perda RDTRK dan Peraturan Zonasi sebagai acuan yang bersifat rinci dan operasional dalam pengembangan kawasan-kawasan peruntukan lainnya.

FAKTOR PENDORONG Sudah ada muatan untuk penanganan kawasan rawan bencana dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Perda Bangunan Adanya alokasi lahan untuk taman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota pada perumahan yang dibangun oleh pengembang

Adanya Permen PU tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, yang antara lain berisi standarstandar pembangunan kawasan.

Beberapa Alternatif Rekomendasi yang pengembangan Kota Bandung berdasarkan dokumen KLHS RDTR Kota Bandung adalah : a. SWK Bojonagara Rencana pengembangan kawasan perumahan 1.

Rencana pengembangan kebutuhan perumahan baru di SWK Bojonagara, sebaiknya dikembangkan dengan konsep Cluster dengan mewajibkan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.

2.

Rencana pengembangan kebutuhan perumahan baru di SWK Bojonagara, seharusnya dipindahkan ke lokasi di daerah Bandung Timur agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha.

Rencana Pengembangan kawasan industri besar 1.

Rencana Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industry besar, seharusnya pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industry besar di satu kawasan tertentu yang berdekatan dengan pergudangan dan jalan bebas hambatan atau dekat dengan depo container dengan moda transportasi kereta api.


51


2.

Rencana Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industry besar, sebaiknya memanfaatkan fasilitas kota yang sudah ada dan hanya ditingkatkan kapasitas dan manajmen pengelolaannya.

b. SWK Cibeunying Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan 1.

Agar

tercapai

pembangunan

berkelanjutan

atau

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT di SWK CIBEUNYING seharusnya pengembangan perumahan baru dilakukan secara vertical dengan memperhatikan batas ketinggian bangunan. 2.

Rencana

pengembangan

kebutuhan

perumahan

baru

di

SWK

CIBEUNYING, sebaiknya dikembangkan dengan konsep Cluster dengan mewajibkan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. 3.

Rencana pengembangan perumahan di Kawasan Bandung Utara di SWK Cibeunying seharusnya dilakukan pada KDB rendah.

c. SWK Tegallega Rencana Sistem Drainase Kota : 1.

Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana Memanfaatkan saluran alam (sungai sebagai saluran induk) harus disertai dengan peraturan yang jelas mengenai pemanfaatan sungai yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2.

Pemerintah Kota Bandung mewajibkan setiap limbah sebelum dibuang ke sungai sebaiknya melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga limbah yang masuk ke sungai sudah memenuhi batas ambang yang diizinkan.

d. SWK Karees Rencana Kawasan Jasa di SWK Karees 1.

Agar tercapai pembangunan berkelanjutan atau SUSTAINABLE DEVELOPMENT di daerah Rencana mengarahkan perkembangan ke arah pusat-pusatbaru/ lahan kosong, diwajibkan untuk memperhatikan keselamatan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.


52


2.

Rencana mengarahkan perkembangan ke arah pusat-pusat baru/lahan kosong disertai dengan peraturan yang mewajibkan para pengguna jasa untuk penyediaan lahan kosong agar dapat digunakan sebagai taman pribadi.

Rencana Pengembangan Ruang Sektor Informal Agar

tercapai

pembangunan

berkelanjutan

atau

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL. e. SWK Arcamanik Rencana Pengembangan Kawasan Sport / fasilitas olah raga berskala regional, perdagangan dan permukiman. Agar

tercapai

pembangunan

berkelanjutan

atau

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana mengembangkan kawasan sport yang mendukung fungsi SUS yang berada di pusat primer Gedebage dalam pelayanan secara regional. Rencana Pengembangan Ruang Sektor Informal Agar

tercapai

pembangunan

berkelanjutan

atau

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL. f. SWK Ujungberung Rencana Pengembangan Fasilitas Budaya Daerah dan Permukiman Agar

tercapai

pembangunan

berkelanjutan

atau

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT, sebaiknya Rencana mengembangkan kawasan budaya berskala regional yang mengakomodir budaya Sunda, Nasional maupun Internasional dengan dibangun fasilitas yang beradaptasi dengan lingkungan alam. Rencana Pengembangan Ruang Sektor Informal Agar

tercapai

pembangunan

berkelanjutan

atau

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL. g. SWK Kordon Rencana Pengembangan Budaya Musik dan Jasa


53


Agar

tercapai

pembangunan

berkelanjutan

atau

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT sebaiknya Pemerintah Kota Bandung tidak memberikan izin untuk pemanfaatan ruang public untuk kepentingan PKL.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Untuk menentukan isu-isu strategis dalam Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tahun 2013-2018 digunakan metoda sebagai berikut : 1. Review terhadap permasalahan dan isu yang terdapat dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 2009-2013 sebelumnya. 2. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 3. Isu-isu dan wacana yang berkembang di masyarakat baik yang diketahui melalui media massa maupun aktivitas pelayanan sehari-hari kepada masyarakat. Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh isu strategis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk setiap urusan sebagai berikut: a. Urusan Penataan Ruang 1. Perlu segera ditetapkannya Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Optimalisasi fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota yang ada (Pusat Sekunder). 3. Intensifikasi pada pusat inti kota lama (peremajaan) dan Pengembangan PPK Gedebage. 4. Optimalisasi peran dan fungsi baru Kota Bandung sebagai Kota Kreatif. 5. Masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. 6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandung, terutama yang berkaitan dengan pengendalian Kawasan Bandung Utara, dan pengendalian intensitas bangunan dan peruntukan. 7. Perlunya perencanaan, penataan, dan usaha revitalisasi kawasan kota lama. b. Urusan Pekerjaan Umum


54


1. Penyediaan prasarana dan sarana yang memadai yang terintegrasi dengan penataan ruang kota 2. Pola dan hirarki jaringan jalan berkaitan dengan struktur penataan ruang 3. Adanya pembangunan yang tidak sesuai izin maupun pada lokasi yang tidak diperbolehkan seperti pada sempadan sungai, brandgang, sempadan jalur kereta api, bahkan pada jalur/rel yang tidak lagi digunakan. c. Urusan Perumahan 1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap sumber daya perumahan. 3. Belum mantapnya sistem pembiayaan dan pasar perumahan. 4. Penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. 5. Belum

terintegrasinya

pengembangan

kawasan

perumahan

dan

permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 6. Integrasi program dan kegiatan untuk urusan perumahan dengan program Kampung Juara. 7. Secara khusus isu strategis penanganan permasalahan permukiman secara nasional, yaitu : Millennium Development Goals (MDG’s), Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR), dan Gerakan Nasional Peningkatan Kualitas Permukiman (GNPKP).


55


VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV

4.1

Visi dan Misi

1. Visi Sejalan dengan visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera serta sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai dinas daerah, maka Visi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 2014-2018 adalah Mendorong Perwujudan Penataan Ruang, Bangunan dan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Visi ini mengandung makna bahwa: pertama, ruang kota harus dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kondisi lingkungan yang unggul, nyaman, tertib, berkelanjutan, responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya, kedua, bangunan (bangunan gedung dan bangun-bangunan) harus dapat ditata dan dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang kota sejalan dengan peningkatan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan kota, dan ketiga, perumahan

dan

permukiman

harus

berkualitas,

berkontribusi

terhadap

peningkatan sarana hunian yang layak sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat warga kota Bandung. 2. Misi Untuk mewujudkan visi Kota Bandung maka ditetapkan beberapa misi yang kemudian diturunkan dalam beberapa tujuan dan sasaran tujuan. Beberapa misi yang tertuang dalam RPJM Kota Bandung 2013-2018 dapat dijadikan dasar bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis. Seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Distarcip adalah Misi ke-1 Kota Bandung yang terdapat dalam RPJM 2013-2018, yaitu misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian


56


pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Selain itu Misi ke-2 Kota Bandung yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. Mengacu pada misi kota Bandung di atas maka Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya merumuskan misi sebagai berikut: Misi : 1. Misi Mengarahkan perkembangan kota yang produktif, serasi, selaras dan seimbang, serta berkelanjutan 2. Misi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Misi Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangun-bangunan. 4. Misi Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam usaha mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi kota Bandung dijelaskan berdasarkan Misi Dinas adalah sebagai berikut: 1. Misi Mengarahkan perkembangan kota yang produktif, serasi, selaras dan seimbang, serta berkelanjutan Misi ini bertujuan untuk Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan pola, struktur ruang dan infrastruktur kota yang terintegrasi. Sedangkan sasarannya adalah : Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten 2. Misi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Misi ini bertujuan untuk 1. Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi.


57


Sedangkan sasarannya adalah : Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata. 2. Tujuan lainnya adalah Memfasilitasi penyediaan rumah layak huni. Sedangkan sasarannya adalah: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan 3. Misi Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangun-bangunan. Misi ini bertujuan untuk Mengarahkan perwujudan tertib bangunan gedung dan bangun-bangunan. Sedangkan sasarannya adalah : - Tertibnya pembangunan bangunan gedung dan bangun-bangunan 4. Misi Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah: -

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

-

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung selanjutnya ditampilkan pada tabel di bawah ini :


58


TABEL 4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1 2014

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2 3 4 2015 2016 2017

5 2018

Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan serta Keandalan Bangunan Gedung dan Bangun-bangunan.

1

Meningkatnya kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangunbangunan

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten

- Prosentase pembangunan bangunan yang memiliki iMB

40

41

42

43

44

- Meningkatnya presentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

60

63

67

71

75

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1

Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi

- Prosentase berkuranagnya luas kawasan permukiman kumuh

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan

- Prosentase daya tamnpung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

8,5

8,37

8,24

8,11

7,98

52,38 (11 susun)

66,67 (14 susun)

76,19 (16 susun)

90,48 (19 susun)

100 (21 susun)


59


- Prosentase rumah layak huni

2

20

40

60

80

100

5,46

6,34

6,13

6,02

5

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

65

68

70

75

1. Nilai Evaluasi AKIP

-

65,01

70

72

75

100

100

100

100

100

- Prosentase kawasan pemukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih

Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

Misi 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat


Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat


2. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti



60


4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Perumusan Strategi pada Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tahun 2014-2018 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2. Menentukan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

keberhasilan

dan

ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih. 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats), dengan menentukan alternative strategi pencapaian dari setiap sasaran ke dalam tabel sebagai berikut: SWOT : Tersedianya dokumen perencanaan ruang kota PELUANG:

FAKTOR INTERNAL

TANTANGAN:

belum mendapat FAKTOR - sudah ada Perda RTRW tahun - RDTRK 2011 rekomendasi dari Propinsi EKSTERNAL - Terdapat beberapa perbedaan - tersedianya Pedoman dalam antara materi teknis RTRW & bentuk PerMen, SNI, SPM RDTRK - tersedia diklat-diklat teknis penataan ruang dari - Dokumen perencanaan rinci spt RTBL, RTRK belum dilegalkan Lembaga/Kementerian dalam bentuk Peraturan Walikota

KEKUATAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI: - Materi Teknis RDTRK sudah - Memanfaatkan dokumen - Mendorong ditetapkannya tersusun peraturan perundangan dan RDTRK menjadi Perda dengan pedoman teknis untuk melakukan koordinasi secara - Tersedia Peta Dasar Kota Bdg menyempurnakan dokumen intensif dengan Bagian Hukum - Tersedia Foto Udara Kota Bdg perencanaan/kajian yang dan HAM dan Pemprov Jabar 2009 tersedia - Telah tersusun beberapa dokumen - Mendorong ditetapkannya RTRK RTBL dan RTBL menjadi Peraturan - Tersedianya dokumen-dokumen Walikota dengan melakukan Feasibility Study/ Kajian sebagai koordinasi secara intensif dengan dasar perencanaan tata ruang Bagian Hukum dan HAM


61


KELEMAHAN: Masih terdapat ketidaksesuaian antara Peta Garis Rencana Kota dengan kondisi eksisting & dokumen perencanaan lainnya - Belum lengkapnya Peta Tematik - Peta Garis Rencana Kota / Basis data tata ruang belum semuanya tersedia dalam bentuk data digital sehingga sulit untuk diakses melalui internet(belum adanya sistem informasi perencanaan tata ruang) Belum semua kawasan yang memiliki nilai strategis memiliki dokumen RTBL - Masih terbatasnya SDM sesuai keahlian

ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI: - Melakukan kegiatan updating - Mendorong ditetapkannya data dan peta perencanaan tata RDTRK menjadi Perda dengan ruang sesuai pedoman teknis dilengkapi proses updating data penataan dan peta perencanaan - Membangun sistem informasi - Mendorong percepatan RDTRK perencanaan sesuai aturan yang menjadi Perda sebagai acuan berlaku ruang dalam penyusunan RTBL dan - Mendorong SDM untuk RTRK. mengikuti pelatihan/diklat teknis. - Menyusun dokumen RTBL sesuai aturan yang berlaku

SWOT: Terkoordinasinya perencanaan infrastruktur dalam perencanaan ruang

FAKTOR

PELUANG: TANTANGAN: - Sudah ada Perda tentang - Banyaknya pengembang yang Penyediaan, Penyerahan melakukan pembangunan dan Pengelolaan PSU secara bertahap sehingga infrastruktur yang dibangun tidak terintegrasi

EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN: - Sudah tersusun materi teknis RDTR

ALTERNATIF STRATEGI:


- Tersedia Peta Dasar&Peta Garis Rencana - Memanfaatkan dokumen - Mendorong ditetapkannya Kota Bandung peraturan perundangan RDTRK menjadi Perda - Tersedia foto udara Kota Bandung th. 2009 dan pedoman teknis untuk dengan melakukan koordinasi - Telah tersusun beberapa dokumen RTBL menyempurnakan peta secara intensif dengan Bagian Adany SOP KRK dan Legalisasi site plan dasar/peta garis dan Hukum dan HAM dan dokumen perencanaan Pemprov Jabar yang tersedia


62


KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI: - Masih terdapat ketidaksesuaian antara Peta - Melakukan kegiatan - Menetapkan SOP KRK dan Garis Rencana Kota dengan kondisi updating data dan peta Site plan ke dalam bentuk eksisting & dokumen perencanaan lainnya perencanaan tata ruang Peraturan Walikota sesuai pedoman teknis - Memetakan secara verkala - Peta Garis Rencana Kota yang dibuat dalam penataan ruang site plan yang telah dilegalkan tahun yang berbeda belum disatukan dalam ke dalam peta garis rencana 1 peta dan belum tersedia dalam bentuk - Membangun sistem basis data infrastruktur sesuai kota digital pedoman teknis penataan - Belum seluruh rencana site plan terupdate ruang dalam peta garis rencana kota

SASARAN : Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan PengendalianTata Ruang kota yang Konsisten INDIKATOR : Meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG: - Tersedianya RTRW - Asosiasi profesi melakukan pelatihan keahlian Meningkatnya pelaku investasi dalam pembangunan kota Bandung - Meningkatnya peran serta akademisi, asosiasi profesi & masyarakat dalam penataan& pemanfaatan ruang

TANTANGAN : - Banyak pelanggaran yang dilakukan masy terhadap peruntukan lahan - Banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap intensitas bangunan - RDTRK Belum diperdakan - Kurangnya koordinasi antar stakeholder - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang - Terjadi pengembangan tata ruang kota yang dinamis

FAKTOR INTERNAL KEKUATAN: ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI: - Informasi rencana kota disampaikan - Meningkatkan pelayanan - Mendorong ditetapkannya kepada masyarakat informasi rencana kota RDTRK menjadi Perda dengan - Sudah tersusun materi teknis RDTR sesuai RTRW dan melakukan koordinasi secara - Telah dilakukan pelayanan Keterangan pedoman teknis lainnya intensif dengan Bagian Hukum Rencana Kota sebagai dasar pemberian - Meningkatkan kerjasama dan HAM dan Pemprov Jabar IMB dengan asosiasi profesi - Melakukan sosialisasi peraturan dalam pelatihan dan rencana tata ruang kepada sosialisasi rencana kota masyarakat - Meningkatkan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang - Meningkatkan koordinasi antar stake holder dalam kegiatan pemanfaatan ruang


63


KELEMAHAN:


- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam monitoring pemanfaatan ruang - Kurangnya keahlian SDM


- Kerjasama dengan asosiasi - Meningkatkan koordinasi antar profesi dalam pelatihan dan stake holder dalam pengawasan sertifikasi keahlian pemanfaatan ruang - Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Penataan Ruang

- Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang

SWOT SASARAN : Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang yang konsisten INDIKATOR SASARAN : meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

PELUANG: FAKTOR EKSTERNAL - Masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan tata ruang dan bangunan denganmemberikan laporan kepada SOPD teknis yang salah satu tupoksinya di bidangpengendalian tata ruang dan bangunan;

TANTANGAN: - Masih ada masyarakat yang belum tahu/mengerti tentang tata ruang dan bangunan; - Terdapat pembangunan yang tidak memiliki SIMB; - Terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan SIMB

- Adanya dukungan politis dari pihak legislatif; - Adanya dukungan dari Walikota Bandung atas pengendalian tata ruang dan bangunan;

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN: - Tersedianya Perda No.18 Tahun 2011; - Tersedianya Perda No.5 Thn 2010 tentang Bangunan Gedung; - Tersedianya Perda No.12 Thn 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - Sudah ada PPNS khusus Tata Ruang

ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI: - Mengoptimalkan PPNS - Melakukan sosialisasi kepada khusus tata ruang; masyarakat tentang - Melakukan sosialisasi pengendalian tata ruang kepada masyarakat khususnya pengawasan tentangpengendalian tata pemanfaatan ruang; ruang dan bangunan; - Melakukan tindakan - Mengusulkan anggaran administratif sesuai kepada pihak legislatif untuk peraturan yang berlaku mendukung kegiatan terhadap pelanggaran


64


- Mudahnya akses pengaduan atas pelanggaran tata ruang dan bangunan melalui media online;

pengawasan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang; bangunan; - Memberikan penjelasan/ tindakan persuasif kepada warga

KELEMAHAN:

ALTERNATIF STRATEGI: ALTERNATIF STRATEGI: - Menambah jumlah PPNS - Melakukan sosialisasi - Belum ada peraturan walikota mengenai tata khusus tata ruang; kepada usur kewilayahan cara pengawasan tata ruang & bangunan di Kota Bandung; - Jumlah PPNS khusus Tata Ruang masih - Mengusulkan Keputusan - Pemerintah Kota Bandung sedikit; Walikota tentang tentang mekanisme pendelegasian wewenang pengendalian tata ruang mengenai kejelasan khususnya pengawasan kewenangan Dinas Tata pemanfaatan ruang; Ruang dan Cipta Karyadalam hal Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan - Belum ada kejelasan kewenangan tentang - Meningkatkan kualitas - Menyusun naskah pengawasan tata ruang dan bangunan; personil yang ada melalui Peraturan Walikota tentang pendidikan dan pelatihan mekanisme Pengawasan (PPNS) Tata Ruang dan Bangunan di Kota Bandung; - Kurangnya koordinasi antara SOPD yang terkait - Mengusulkan dukungan - Memberikan tindakan dalam hal pengendalian tata ruang dan sarana dan prasarana untuk administratif secara tegas bangunan; pengawasan tata ruang dan sesuaiperaturan yang bangunan; berlaku sesuai dengan kewenangan Distarcip Kota Bandung; - Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengawasan tata ruang dan bangunan; - Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengawasan tata ruang dan bangunan. - Belum jelasnya kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan tata ruang dan bangunan.


65


SWOT SASARAN: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten INDIKATOR SASARAN : meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Terlaksananya Penertiban Bangunan yang Melanggar; Terselenggaranya Pendataan, Penyegelan dan Rekomendasi Pembongkaran Bangunan yang Melanggar

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN: - Tersedianya Perda No.18 Tahun 2011; - Tersedianya Perda No.5 Thn 2010 tentang Bangu nan Gedung; - Tersedianya Perda No.12 Thn 2011 tentang Penye lenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - Sudah ada PPNS khusus Tata Ruang - Mudahnya akses pengaduan atas pelanggaran tata ruang dan bangunan melalui media online;

KELEMAHAN:

PELUANG: - Masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan tata ruang dan bangunan dengan memberikan laporan kepada SOPD teknis yang salah satu tupoksinya di bidang pengendalian tata ruang dan bangunan; - Adanya dukungan politis dari pihak legislatif; - Adanya dukungan dari Walikota Bandung atas pengendalian tata ruang dan bangunan;

TANTANGAN: - Masih ada masyarakat yang belum tahu/mengerti tentang tata ruang dan bangunan; - Terdapat pembangunan yang tidak memiliki SIMB; - Terdapat pembangunan yang tidak sesuai dengan SIMB;

ALTERNATIF STRATEGI: - Mengoptimalkan PPNS khusus tata ruang; - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengendalian tata ruang dan bangunan; - Mengusulkan anggaran kepada pihak legislative untuk mendukung kegiatan penertiban tata ruang dan bangunan;

ALTERNATIF STRATEGI: - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengendalian tata ruang khususnya penertiban banguan yang melanggar - Melakukan tindakan administratif sesuai peraturan yang berlaku terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang - Memberikan penjelasan/tindakan persuasif kepada warga

ALTERNATIF



66


-

-

-

-

-

-

STRATEGI: - Menambah jumlah PPNS khusus tata ruang; - Mengusulkan Keputusan Walikota tentang pendelegasian wewenang mengenai kejelasan kewenangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam hal Penertiban bangunan yang melanggar; - Meningkatkan kualitas personil yang ada melalui pendidikan dan pelatihan (PPNS)

Melakukan sosialisasi kepada unsur kewilayahan Pemerintah Kota Bandung tentang mekanisme pengendalian tata ruang khususnya penertiban terhadap pelanggaran bangunan; Menyusun naskah Peraturan Walikota tentang mekanisme Penertiban terhadap pelanggaran bangunan di Kota Bandung;

Kurangnya koordinasi antara SOPD yang - Mengusulkan dukungan sarana dan terkait dalam hal pengendalian tata ruang dan prasarana bangu nan; untuk pelaksanaan Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya penertiban manusia pada pelaksanaan penertiban pelanggaran pelanggaran bangunan; bangunan; Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan penertiban pelanggaran bangunan; belum jelasnya kewenangan dalam pelaksanaanpenertiban pelanggaran bangunan

Memberikan tindakan administratif secara tegas sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan kewenangan Distarcip Kota Bandung;

Belum ada peraturan walikota mengenai tata cara penertiban pelanggaran bangunan di Kota Bandung; Jumlah PPNS khusus Tata Ruang masih sedikit; Belum ada kejelasan kewenangan tentang penertiban bangunan yang melanggar;


67


SWOT SASARAN:Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten INDIKATOR SASARAN : Penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang /Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tata Ruang dan Bangunan PELUANG: TANTANGAN: FAKTOR EKSTERNAL - Adanya budaya taat dan patuh dari - Masih adanya penerbitan masyara kat terhadap ketentuan di KRK dan siteplanyang dalam penyeleng garaan kegiatan tidak sesuai dengan pembangunan bangunan yang sesuai ketentuan khususnya dengan RTRW Kota Bandung berkaitan dengan - Adanya dukungan politis dari pihak persyaratan permohonan legislative KRK; - Masih adanya pelanggaran/tidak sesuai penerbitan KRK dan siteplan yang sesuai dengan RTRW yang dapat menimbulkan /berpotensi gugatan di pengadilan FAKTOR INTERNAL ALTERNATIF KEKUATAN : ALTERNATIF STRATEGI: STRATEGI: - Keputusan Walikota No. 475 tahun 2008 - Mengusulkan anggaran dalam - Diperlukannya evaluasi tentang rincian tugas pokok dan fungsi penanganan perkara baik di dalam dan validasi terhadap satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota maupun di luar pengadilan dokumen persyaratan dari Bandung, dimana pada intinya dalam hal pemohon KRK; penanganan pengaduan dan sengketa di - Diperlukannya evaluasi dalam maupun di luar pengadilan dilakukan dan validasi terhadap oleh Seksi Penanganan dan Pengaduan kesesuai an perencanaan Sengketa; terhadap kegiatan pembangunan bangunan dengan RTRW ALTERNATIF KELEMAHAN: ALTERNATIF STRATEGI: STRATEGI: - Tidak adanya alokasi anggaran untuk - Mengusulkan dukungan sarana dan - Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa baik secara litigasi prasarana untuk pelaksanaan koordinasi pengelolaan maupun nonlitigasi penertiban pelanggaran bangunan; dan pengadaan dokumen - Melakukan koordinasi dengan pihak dalam mendukung pihak terkait guna mendukung pengadaan data otentik proses penyelesaian penanganan sebagai bukti dalam proses pengaduan dan sengketa; gugatan di pengadilan - Mengusulkan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung proses penanganan perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.


68


SWOT SASARAN: TERTIB PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUN-BANGUNAN PELUANG: FAKTOR EKSTERNAL - Kumpulan NSPM tentang Bangunan

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN:

-

Perda Bangunan Gedung SOP KRK SOP IMB Kumpulan Peraturan Perundangan, Standar Teknis dan Kajian Teknis - Sistem Informasi Bangunan Gedung (data, server, beserta program) - Adanya sumber daya yang telah mempunyai Sertifikat Jasa dan Konstruksi

KELEMAHAN: - SDM kurang secara kualitas - SDM kurang secara kuantitas - Koordinasi antar SKPD - Data bangunan semua SWK belum semua terdata - Data dan gambar bangunan pemerintah belum semua terdata - Belum terbentuk TABG dan SLBP - Belum sepenuhnya melaksanakan SLF - Belum tertatanya penomoran bangunan - Belum tertatanya PKL - Belum terlaksananya program green building - Belum tersosialisasinya Perda Bangunan Gedung secara menyeluruh

TANTANGAN: - Raperwal bangunan gedung (masih di bagian hukum)

- Diklat dari Kementrian PU dan diklat lainnya

- Anggaran memadai

ALTERNATIF STRATEGI: - Dengan perda bangunan, maka bangunan dapat tertata dengan baik sesuai persyaratan tata bangunan dan keandalan - Dengan adanya SOP KRK dan IMB maka proses akan terukur - Sebagai dasar dalam pembuatan peraturan dalam skala wilayah misal pembuatan perwal green building di kota Bandung - Dengan adanya data bangunan dapat diketahui informasi terkait bangunan tersebut, misal aspek legal IMB, SLF, dan informasi/data teknis lainnya - Membantu SKPD lain dalam perencanaan dan pembangunan bangunan gedung

ALTERNATIF STRATEGI: - Perlu sosialisasi terus menerus - Perlu pemahaman SOP di lingkungan internal. - Tersedianya anggaran untuk menyusun kajian teknis - Setelah selesai pendataan harus dilakukan pemutakhiran dan berkoordinasi dengan SKPD yang mengeluarkan ijin - Pengetahuan ditingkatkan dengan mengikuti bintek

ALTERNATIF STRATEGI: - Dilakukan diklat keahlian - Dilakukan koordinasi yang lebih baik - Dilakukan pendataan bangunan gedung untuk SWK yang belum didata - Dilakukan pendataan dan penggambaran bangunan pemerintah yang belum didata - Dibentuk TABG - Dilaksanakan SLBP - Dilakukan penomoran bangunan - Dilakukan penataan PKL khusus untuk 10 titik - Dibuat kajian teknis green building - Melakukan sosialisasi Perda Bangunan Gedung

ALTERNATIF STRATEGI: - Raperwal bangunan gedung segera disahkan agar TABG, SLBP, SLF terbentuk dan berfungsi (upaya percepatan di bagian hukum) - Usulan pendanaan untuk berbagai kegiatan ( untuk membantu sarana dan prasarana pendukung kegiatan) - Usulan bantuan tenaga ahli - Usulan pembuatan pedoman green building di kota Bandung - Usulan pendataan untuk SWK yang belum didata - Usulan pendataan dan penggambaran bangunan pemerintah kota - Usulan penataan PKL - Usulan sosialisasi Perda Bangunan


69

masih

belum


Dari beberapa alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan ke dalam tabel berikut ini: Tabel 4.2 Penentuan Strategi NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGI

SASARAN (1) 1

(2)

(3)


(4)

Tersedianya dokumen RDTRK

-

Terselenggaranya forum konsultasi public dalam rangka penyusunan dokumen RTBL berupa FGD

-

Legalisasi RTBL

-

Tersedianya Garis Rencana Kota

-

-

-

Tersosialisasikannya Peraturan tentang Penataan Ruang/ rencana kota kepada masyarakat -

Meningkatnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Mendorong ditetapkannya RDTRK menjadi Perda dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Bagian Hukum dan HAM dan Pemprov Jabar Menyusun dokumen RTBL sesuai aturan yang berlaku Melakukan FGD dengan masyarakat & stakeholder lainnya Mendorong ditetapkannya RTRK dan RTBL menjadi Peraturan Walikota dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Bagian Hukum dan HAM Memanfaatkan dokumen peraturan perundangan dan pedoman teknis untuk menyempurnakan peta dasar/peta garis dan dokumen perencanaan yang tersedia Melakukan kegiatan updating data dan peta perencanaan tata ruang sesuai pedoman teknis penataan ruang Memetakan secara berkala site plan yang telah dilegalkan ke dalam peta garis rencana kota Meningkatkan pelayanan informasi rencana kota sesuai RTRW dan pedoman teknis lainnya Meningkatkan kerjasama dengan asosiasi profesi dalam pelatihan, sosialisasi rencana kota dan sertifikasi keahlian Melakukan sosialisasi peraturan rencana tata ruang kepada masyarakat Monitoring/pengawasan pemanfaatan ruang Meningkatkan koordinasi antar stake holder dalam pengawasan pemanfaatan ruang


70


-

-

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengendalian tata ruang khususnya pengawasan pemanfaatan ruang; - Melakukan tindakan administratif sesuai peraturan yang berlaku terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang; - Memberikan penjelasan/tindakan persuasif kpd warga - Menyusun Kajian , FS dan DED Meningkatnya keterbangunan PPK mengenai rencana tata ruang di PPK Gedebage Gedebage - Mengarahkan percepatan pembangunan di PPK Gedebage - Melakukan pendataan sumber-sumber Tingkat cakupan pelayanan air air baku, merencanakan pengamanan air minum bagi masyarakat baku dan pendistribusian air bersih kepada warga masyarakat terutama yang tidak mampu, menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat setempat. - Fasilitasi pengadaan air bersih bagi MBR Meningkatnya presentase pelayanan - Melakukan pendataan kawasan yang belum terfasilitasi pembuangan air air limbah dengan system komunal / limbah domestiknya, merencanakan dan individu. membangun - Melakukan pendataan kawasan yang belum terfasilitasi, merencanakan dan membangun bersama masyarakat, menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat setempat ersama masyarakat, menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat setempat. - Fasilitasi pengadaan sanitasi dasar bagi MBR (air kotor) Terbangunnya infrastruktur kota - Melakukan pendataan kawasan yang belum terfasilitasi, merencanakan dan membangun bersama masyarakat, menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat setempat Terbangunnya / tersedianya - Melakukan pendataan kawasan yang infrastruktur perumahan pada lokasi belum terfasilitasi, merencanakan dan terkait program kota membangun bersama masyarakat, menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat setempat Meningkatnya presentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

2

Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

Meningkatkan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang Mengoptimalkan PPNS khusus tata ruang;

-


71


3


-

Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh

-

- Meningkatnya jumlah susun yang terbangun

4

Tertibnya pembangunan bangunan gedung dan bangun-bangunan

Melakukan pendataan kawasan yang belum terfasilitasi, merencanakan dan membangun bersama masyarakat, menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat setemp Fasilitasi perbaikan/pengadaan jalan lingkungan bagi MBR Fasilitasi perbaikan/pengadaan drainase lingkungan perumahan bagi MBR Fasilitasi pengadaan sanitasi dasar bagi MBR, persampahan. Terselenggaranya kegiatan lomba lingkungan bersih

rumah -

- Terfasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni dan - Bantuan Teknis perencanaan perbaikan rumah tidak layak huni - Terfasilitasi rekomendasi dokumen teknis untuk IMB

Melakukan koordinasi dalam pengadaan lahan dengan DPKAD, melaksanakan pematangan lahan s/d siap konstruksi - Penyiapan lahan untuk pembangunan Rusunawa - Melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan PSU Rusunawa - Penyediaan PSU Rusunawa dan Pemeliharaan Rusunawa -Melakukan pendataan, perencanaan pengadaan bahan material, penyerahan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni -

-

Dengan perda bangunan, maka bangunan dapat tertata dengan baik sesuai persyaratan tata bangunan dan keandalan Dengan adanya SOP KRK dan IMB maka proses akan terukur

- Tersedianya pedoman teknis bangunan - Terfasilitasinya pemberian SLF bangunan gedung, perencanaan bangunan melalui SLBP & tersedianya TIM TABG

Mendorong penetapan Perwal pedoman teknis bangunan Raperwal bangunan gedung segera disahkan agar TABG, SLBP, SLF terbentuk dan berfungsi (upaya percepatan di bagian hukum)

- Tersedianya data bangunan di Kota Bandung & pendaftaran bangunan sedang dan tinggi di Kota Bandung

Dengan adanya data bangunan dapat diketahui informasi terkait bangunan tersebut, misal aspek legal IMB, SLF, dan informasi/data teknis lainnya Setelah selesai pendataan harus dilakukan pemutakhiran dan berkoordinasi dengan SKPD yang mengeluarkan ijin Membantu SKPD lain dalam perencanaan dan pembangunan bangunan gedung

-

-

- Tersedianya rancangan bangunan pemerintah dan bantuan teknis

-


72


Terselenggaranya pendataan, penyegelan dan rekomendasi pembongkaran bangunan yang melanggar dan Terlaksananya tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa tata ruang dan bangunan -

Meningkatnya prosentase gedung pemerintah kota Bandung yang dilengkapi fasilitas untuk kaum difabel

5


Terlaksananya peningkatan pelayanan KRK

Terlaksananya pembangunan Ruang Display dan Informasi Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Aparatur Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Melalui Diklat Teknis

6


-

Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Prosentase tertib administrasi/asset daerah

Mengusulkan Keputusan Walikota tentang pendelegasian wewenang mengenai kejelasan kewenangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam hal Penertiban bangunan yang melanggar; Melakukan sosialisasi kepada unsur kewilayahan Pemerintah Kota Bandung tentang mekanisme pengendalian tata ruang khususnya penertiban terhadap pelanggaran bangunan; - Menyusun naskah Peraturan Walikota tentang mekanisme Penertiban terhadap pelanggaran bangunan di Kota Bandung; - Memberikan tindakan administratif secara tegas sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan kewenangan Distarcip Kota Bandung; - Merencanakan aksesibilitas bagi kaum difabel pada bangunan pemerintahan - Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi kaum difabel pada bangunan pemerintah - Diperlukannya evaluasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan dari pemohon KRK; - Diperlukannya evaluasi dan validasi terhadap kesesuai an perencanaan terhadap kegiatan pembangunan bangunan dengan RTRW Kota Bandung - Dengan adanya SOP KRK dan Rekomendasi Teknis IMB maka proses akan terukur Mendorong dibangunnya ruang display dan informasi mengenai rencana tata ruang - Mengusulkan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; - Pengetahuan di tingkatkan dengan mengikuti diklat maupun bimbingan teknis - Meningkatkan kualitas personil yang ada melalui pendidikan dan pelatihan (PPNS) -

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat pada DISTARCIP Melaksanakan tertib administrasi Menindaklanjuti hasil evaluasi/temuan untuk peningkatan kinerja


73


Strategi prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya untuk tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan upaya-upaya perwujudan rencana tata ruang Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan. 2. Mendorong proses legalisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan tata ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaaatan dan pengendalian ruang dan bangunan. 3. Mengupayakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. 4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan tata ruang, bangunan, dan perumahan. 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Perumahan maupun pelayanan kepada masyarakat. 6. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. 7. Mengupayakan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat. 8. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat pada DISTARCIP Strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian diuraikan lebih lanjut ke dalam kebijakan-kebijakan yang lebih rinci sebagai acuan pelaksanaan kegiatankegiatan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk tahun 2014-2018 adalah : 1. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Zoning Regulation beserta proses legalisasinya sesuai amanat Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai instrumen dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang kota. 2. Melakukan penyusunan dokumen-dokumen rencana rinci seperti RTBL dan RTRK beserta dokumen perencanaan lainnya yang diperlukan, pada kawasankawasan yang strategis. 3. Melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan untuk menyediakan data yang diperlukan pada proses perencanaan dan pemanfaan ruang kota. 4. Menyediakan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang.


74


5. Melaksanakan pelatihan/ diklat teknis mengenai perencanaan dan pengawasan Tata Ruang, Tata Bangunan & Permukiman bagi aparat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 6. Melakukan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, seperti petunjuk teknis di bidang bangunan gedung, perumahan, fasos-fasum, dan pedoman lainnya yang diperlukan. 7. Melakukan kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan secara intensif dan penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan yang berlaku. 8. Melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Gedebage sebagai Pusat Primer kedua Kota Bandung dengan tema Bandung Teknopolis. 9. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat seperti penyediaan jalan lingkungan, air bersih, dan sanitasi dasar, termasuk di lingkungan Rusunawa. 10. Menyediakan data base fasos fasum di Kota Bandung untuk kebutuhan perencanaan pengembangan perumahan maupun verifikasi dalam penyerahan fasos fasum. 11. Meningkatkan profesionalisme, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparat pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. 12. Dalam upaya meminimalisir dampak pemanfaatan ruang dilakukan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak diantaranya: a) Penyediaan: -

penyediaan ruang untuk PKL

-

penyediaan fasilitas parkir

-

penyediaan ruang publik

Pada lahan privat (mall, apartemen, hotel, kantor dll) b) urusan perumahan bisa dilakukan kolaborasi dalam perbaikan rumah tidak layak

huni

penyediaan/perbaikan

sarana

prasarana

lingkungan

perumahan dan rumah susun dengan pihak Pemerintah Provinsi dan pihak swasta c) kolaborasi dari pemilik bangunan gedung dalam membangun green building


75


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dipaparkan melalui Tabel 5.1 berikut ini.


76


Selain untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Bandung terpilih, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mendukung program Walikota Bandung terpilih dalam bentuk Roadmap to Bandung Juara dengan terlibat dalam 12 Kelompok Kerja (Pokja) dari 23 Pokja yang dibentuk. Program/kegiatan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang mendukung Pokja dalam Roadmap Menuju Bandung Juara dapat dilihat pada tabel berikut :


77


Tabel 5.2 PROGRAM/KEGIATAN SKPD UNTUK MEREALISASIKAN JANJI KAMPANYE DAN SUBSTANSI BANDUNG JUARA SKPD : DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

NO

JANJI KAMPANYE DAN SUBSTANSI BANDUNG JUARA

1

2 POKJA KEMACETAN BANDUNG 1. Konsep Live-WorkPlay di satu lokasi

13. Monorel/Aeromonorel/ H-bahn/ Guided bus

TARGET KOTA

NAMA PROGRAM/KEGIATA N YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET

KEBUTUHAN ANGGARAN (RP)

3

4

5

3 tahun

3 tahun

KET

Program : Perencanaan Tata Ruang Kegiatan : Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang

Rp 2.000.000.000,-

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Pengawasan Bangunan

Rp 675.000.000,-

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Penertiban Bangunan

Rp 225.000.000,-

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Rincikan bangunan yang terkena proyek

Rp 1.000.000.000,-

6


78


13. Cable Car di Bandung Utara. 3 tahun

20. Fly Over/UnderPass

21. Gedung Parkir dengan teknologi lift

2

POKJA PKL 8. Penampungan sementara (aset)

3.Tim Gab (militer/polisi)

3 tahun

2 tahun

2 tahun

3 tahun

3 tahun

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Rincikan bangunan yang terkena proyek

Rp 1.000.000.000,-

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Penertiban Bangunan

Rp 1.000.000.000,-

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Penyusunan DED

Rp 1.000.000.000,-

Program : Pembinan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan : Penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima

Rp 3.500.000.000,-

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangun-bangunan Kegiatan : Pengawasan Bangunan

Rp

225.000.000,-

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangun-bangunan Kegiatan : Penertiban Bangunan

Rp

75.000.000,-


79


3

POKJA SAMPAH 5. TPS Bawah Tanah

6. Sejuta Biopori dan Sumur Resapan

4

POKJA BANDUNG HIJAU 1. Rumah Sehat

2.

Septictank comunal

3. Green Building Guidelines

20. Perpustakaan/Toilet Taman

5

POKJA BANJIR Master Plan Drainase

1 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

3 tahun

Program : Lingkungan Sehat Perumahan Kegitatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Program : Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin

Program : Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kualitas Lingkungan Perumahan Sehat Kegiatan : Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat

2.000 Biopori/tahun 50 sumur resapan/tahun Rp 1.800.000.000,Penyusunan DED dan Bangunan Pengolah 3R. Rp 550.000.000,-

5 kecamatan /tahun

Rp 2.100.000.000,-

Program : Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin

Rp 6.000.000.000,-

Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan : Penyusunan Pedoman Teknis dan Rancangan Perwal Green Building

Rp 250.000.000,-

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Penyusunan DED Prototipe Toilet Umum di taman, sekolah dan perpustakaan Program : Pemanfaatan Ruang Kegiatan : Pendataan drainase pemukiman di Kota Bandung

10 lokasi/ tahun

Rp 250.000.000,2 SWK/ tahun

Rp 1.500.000.000,-


80


6

7

POKJA KOTA KREATIF BANDUNG 14. Pasar Tematik

POKJA BANDUNG BERBUDAYA 1. Bandung Art Center di Ujungberung

2.

Lapangan Konser di Gedebage

1 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

8

POKJA KOLABORASI BANDUNG 15. Sebulan sekali reklame Bandung Juara

3 tahun

Program : Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Penyusunan DED Pasar Tematik

Rp . 1.250.000.000,-

Program: Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Pembangunan Pusat Seni Budaya

Rp 50.000.000.000,-

Program: Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Rincikan Bangunan yang terkena proyek pembangunan lapangan konser di Gedebage

Rp

100.000.000,-

Program: Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangunbangunan Kegiatan : Penyusunan DED lapangan konser di Gedebage

Rp

200.000.000,-

Program : Pemanfaatan Ruang Kegiatan : Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Rp

600.000.000,-


81


9

POKJA KAMPUNG JUARA 16. Perkerasan Paving Blok

11. Satu Kampung Satu Produk

3 tahun

3 tahun

3 tahun 14. Septic tank komunal

16. Perkerasan/ Paving Blok

3 tahun

Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta bangun-bangunan Kegiatan : Pembangunan Gapura Kujang

50 lokasi /tahun

Rp 15.000.000.000,5 gapura/ tahun

Rp 3.150.000.000,-

Program : Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin

Air Bersih Drainase lingkungan Jalan lingkungan Rp 18.000.000.000,-

Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

Rp 1.500.000.000,-


82


10

POKJA REVITALISASI BANDUNG 1. Bedah Rumah Warga Miskin

2. Konsep Kota Tua – Kota Baru

3 tahun

1 tahun

3 tahun

3 tahun

5. Revitalisasi Pusat Kota Bandung

1 tahun

.

10. Gerbang Bandung

3 tahun

3 tahun

2 tahun

11

POKJA REFORMASI PENDIDIKAN 7. Rusun untuk Guru Honorer

2 tahun

Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Rp 4.775.000.000,-

Program : Pemanfaatan Tata Ruang Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rp

300.000.000,-

Program : Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan Kegiatan : Pengawasan Bangunan

Rp

475.000.000,-

Program : Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan Kegiatan : Penertiban Bangunan

Rp

250.000.000,-

Program : Perencanaan Tata Ruang Serta Kegiatan : Penyusunan RTBL

Rp

500.000.000,-

Program : Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan

Rp

650.000.000,-

Kegiatan : Pengawasan Bangunan

Rp

275.000.000,-

Kegiatan : Penertiban Bangunan

Rp

200.000.000,-

Kegiatan : Sayembara dan Pembangunan Fisik (gerbang bandung)

Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Rp 2.000.000.000,-

Sayembara Pembanguna n fisik

Th. 2014: 3 Rusun Th 2015 : 1 Rusun Rp 8.475.000000,-


83


12

POKJA KESEHATAN BANDUNG 6. Proyek Rumah Sakit Standar Internasional

3 tahun

3 tahun

Program : Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan Kegiatan : Pengawasan Bangunan Program : Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan Kegiatan : Penertiban Bangunan

Rp 225.000.000,-

Rp 75.000.000,-

Program lain yang mendukung Program Bandung Juara adalah perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana air bersih yaitu : 3. Perbaikan rumah kumuh sebanyak 10.000 rumah/5 tahun yang dibiayai dari : -

APBN (BSPS)

-

Bantuan Provinsi

-

Corporate Social Responsibility (CSR) sebanyak 1.920 rumah dan

-

APBD sebanyak 2000 unit berupa bantuan material kepada masyarakat

4. Penyediaan air bersih untuk 1.561 RW di Kota Bandung dengan anggaran Rp 50.000.000 juta per RW dengan total kebutuhan anggaran 73,05 M untuk 5 tahun.


84


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung terkait dengan Misi 1 RPJMD Kota Bandung 2014-2018, yaitu : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang

berkualitas dan berwawasan

lingkungan. Adapun tujuan pada Misi 1 tersebut adalah: 1.

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan; Sasarannya

adalah:

Terwujudnya

Perencanaan,

pemanfaatan

dan

pengendalian tata ruang kota yang konsisten. 2.

Menyediakan

infrastruktur, permukiman

dan sanitasi perkotaan

yang

nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi; Sasarannya adalah: Terwujudnya Permukiman Layak Huni. 3.

Mewujudkan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

berkelanjutan

dan

Penanggulangan bencana yang handal; Sasarannya adalah: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas Lebih lengkapnya dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:


85


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung 2013-2018.

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1 2014

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2 3 4 2015 2016 2017

5 2018

Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan serta Keandalan Bangunan Gedung dan Bangun-bangunan. Meningkatnya kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangunbangunan


- Prosentase pembangunan bangunan yang memiliki iMB

40

41

42

43

44

- Meningkatnya presentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

60

63

67

71

75

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1

Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang terintegrasi

- Prosentase berkuranagnya luas kawasan permukiman kumuh


- Prosentase daya tamnpung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

8,5

8,37

8,24

8,11

7,98

52,38 (11 susun)

66,67 (14 susun)

76,19 (16 susun)

90,48 (19 susun)

100 (21 susun)


86


- Prosentase rumah layak huni

2

20

40

60

80

100

5,46

6,34

6,13

6,02

5

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

65

68

70

75

1. Nilai Evaluasi AKIP

-

65,01

70

72

75

100

100

100

100

100

- Prosentase kawasan pemukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih

Terwujudnya insfrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

Misi 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat


Meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat


2. Prosentase Penuruanan Temuan BPK/ Inspektorat i



87



85

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents