BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan hingga saat ini masih tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah, karena sektor ini mampu berperan sebagai katup pengaman perekonomian masyarakat terutama di perdesaan. Arus globalisasi yang terjadi dewasa ini berimplikasi terhadap perubahan cara pandang/pola pikir dalam mengimplementasikan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yaitu dari pola pikir pendekatan produksi ke pendekatan pasar, dengan sasaran akhir pada kesejahteraan (welfare) masyarakat. Dalam pendekatan ini permintaan pasar dijadikan acuan dalam berproduksi/menghasilkan produk. Penciptaan produk yang berdaya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan
usaha
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan
(agribisnis).
Penciptaan produk yang berdaya saing harus ditunjang dengan pengelolaan usaha yang efektif, efisien dan profesional, dengan selalu memperhatikan aspek teknis dan ekologis sehingga keberlanjutan usaha produksi (budidaya) tetap dapat terjaga. Mendukung penciptaan produk yang berdaya saing tersebut, maka penyuluhan memiliki peran yang sangat strategis, karena melalui
penyuluhan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat,
khususnya
masyarakat pelaku utama, pelaku usaha dan pihak lainnya (Stakeholders) yang berkaitan
dengan
pembangunan/pendayagunaan
potensi
sumber
daya
pertanian, perikanan dan kehutanan dapat dilaksanakan/diselenggarakan. Dalam upaya terus memperkokoh peranan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam tatanan pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan
gerakan
menggairahkan
kembali
pendayagunaan
dan
pemberdayaan potensi-potensi sumberdaya pendukung yang ada, diantaranya adalah peranan penyuluhan sebagai penggerak pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di perdesaan. Upaya pemerintah untuk menggairahkan kembali penyuluhan ini telah kukuhkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, bahwa penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan
dirinya
dalam
mengakses
informasi
pasar,
teknologi,
permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Undang Undang tersebut, strategi dan kebijakan penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi metode pendidikan untuk orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan dan kesetaraan gender serta peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional. Dengan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan, yang melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan perubahan tatanan sosial budaya yang lebih demokratis, sehingga diperlukan perubahan dan penyegaran penataan penyelenggaraan penyuluhan yang dipahami oleh semua kalangan, baik aparat pemerintah, petani (pelaku agribisnis), pelaku usaha, masyarakat dan pihak-pihak lainya yang terkait. Guna mendukung maksud tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009.
1.2 Landasan Hukum Landasan hukum Rencana Strategik Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peren-canaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urus-an Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pem-bangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009; 15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil; 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013.
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategik Sekretariat Bakorluh Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, kebijakan dan strategi bagi penyelenggara kegiatan pelayanan penyuluhan di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan tujuan penyusunan/penetapan Rencana Strategik ini adalah sebagai
acuan
atau
pedoman
didalam
penyusunan
program/kegiatan
penyelengaraan penyuluhan dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Nusa Tenggara Barat.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategik Sekretariat Bakorluh Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : Bab I
:
Pendahuluan.
Bab II
:
Gambaran Pelayanan SKPD
Bab III
:
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.
Bab IV
:
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab V
:
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
:
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII
:
Penutup.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Bakorluh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : (1) Tugas Sekretariat Bakorluh adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Bakorluh dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang koordinasi penyuluhan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Bakorluh menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor; b. peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan; c. pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, instituisi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan; d. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional; e. penyusunan satuan administrasi pangkal (satminkal) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS); f. pelaksanaan penyuluhan wilayah provinsi; g. pengelolaan pembiayaan penyuluhan; h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
i. j. k. l. m.
pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan agribisnis usaha tani; pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta; pembinaan dan pengawasan penyuluhan pada Kabupaten/Kota; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(3) Struktur Organisasi Sekretariat Bakorluh, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris, sebagai Pimpinan SKPD, dibantu 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha 2. Bagian Tata Usaha, dibantu 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : (1) Subbagian Program; (2) Subbagian Keuangan; (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Pembinaan Kelembagaan, dibantu 2 (Dua) Seksi, yaitui : (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan; (2) Seksi Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dibantu 2 (Dua) Seksi, yaitu : (1) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh; (2) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. 5. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, dibantu 2 (Dua) Seksi, yaitu : (1) Seksi Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan; (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan. 6. Bidang Sarana Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan, dibantu 2 (Dua) Seksi, yaitu : (1) Seksi Sarana Prasarana Penyuluhan; (2) Seksi Kerjasama Penyuluhan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Penyuluh)
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Bakorluh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum di bawah ini :
SEKRETARIS
BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JAFUNG Subbag Program
BIDANG PEMB. KELEMBAGAAN
Subbag Keuangan
Subbag Umum dan Kepeg
BIDANG PENGEMB.SDM.
BIDANG PENYELENGGARAAN
BIDANG SAPRAS & KERJASAMA
Seksi Kelembagaan Penyuluhan
Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh
Seksi Pengemb. Metode dan Materi Peny.
Seksi Sapras Penyuluhan
Seksi Kelembagaan Pelaku Utama & pelaku Usaha.
Seksi Peningkatan Kapasitas SDM pelaku Utama / Usaha
Seksi Monev. Penyelenggaraan Penyuluhan
Seksi Kerjasama Penyuluhan
2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola Jumlah Pegawai pada Sekretariat Bakorluh Provinsi Nusa Tenggara Barat (per 1 Juni 2009) adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 22 orang, golongan II sebanyak 5 orang dan golongan I sebanyak 2 orang, sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 6 orang terdiri dari 5 orang golongan III dan golongan I sebanyak 1 orang
Berdasarkan jenis kelaminnya, terdiri dari 32 orang (72,73 %) laki-laki dan 12 orang (27,27 %) wanita, sedangkan berdasarkan pendidikannya, S3
sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 6 orang, S1
sebanyak 25 orang, Sarjana
Muda / Diploma sebanyak 4 orang, SMA / sederajat seba-nyak 5 orang, SLTP sebanyak 2 orang dan SD sebanyak 1 orang. Secara lengkap susunan Pegawai pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat dalam lampiran : Sedangkan aset yang dikelola Sekretariat Bakorluh terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak. (1) Barang tidak bergerak terdiri dari Tanah dan Bangunan seluas 1.800 m2 terletak di Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram. (2) Barang bergerak antara lain : a) Kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit ; b) Komputer lengkap dengan printer sebanyak 6 unit ; c) Notebook 3 unit ; d) Meja Kerja 37 buah ; e) Kursi Kerja 34 buah ; f) Lemari Arsip 5 buah ; g) Kursi Tamu 4 unit ; i) LCD dengan Layar 1 unit. ; j) Air Conditioner ; k) Pesawat Telepon ; l) Meja dan kursi komputer. Perincian jenis dan jumlah/volume barang bergerak yang dikelola dapat dilihat pada lampiran.
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Jenis Pelayanan pada Sekretariat Bakorluh adalah pelayanan administrasi dan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan Kelompok Sasaran Pelayanan adalah 1) Seluruh anggota Bakorluh sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 ; 2) Seluruh kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan (Penyuluh) dan ; 3) Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di wilayah Nusa Tengara Barat sesuai dengan kapasitasnya sebagai sasaran penyuluhan.
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 3.1 Gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan SKPD
Luas wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah 20.153,15 km2, yang terdiri dari 2 (dua) pulau utama yaitu Pulau Lombok dengan luas wilayah 4.738,70 km2 (23,51 %) dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 15.414,45 km2.( 76,49 %). Secara administrasi NTB terbagi dalam 10 Kabupaten/Kota dengan 116 Kecamatan dan 911 Desa. Dari 10 Kabupaten/Kota tersebut, baru 1 Kabupaten (yaitu Kabupaten Lombok Tengah) yang telah membentuk kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 16 tahun 2006. Dan dari 116 kecamatan, baru 68 kecamatan memiliki (Bangunan) Balai Penyuluhan (BPP), selebihnya (48 kecamatan) masih dilayani dari Balai Penyuluhan terdekat, atau menumpang (berkantor) di Kantor Camat setempat. Jumlah penduduk NTB (2007) mencapai 4.292.491 jiwa, dan 1.951.182 jiwa merupakan kelompok penduduk dengan usia produktif yang bekerja. Sedang kelompok penduduk usia produktif yang bekerja di sektor pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) adalah 924.975 jiwa. Jumlah kelompok usia produktif yang bekerja saat ini telah di akomodir dalam 6.609 kelompoktani (Poktan)dan 400 Gabuangan Kelompoktani (Gapoktan). Dimasing-masing desa diharapkan dapat terbentuk minimal 1 (satu) Gapoktan. Mendukung pemberdayan masyarakat/penduduk usia produktif tersebut, telah ditempatkan 1.424 orang penyuluh dan tersebar di 116 kecamatan / 911 Desa, yang terdiri dari 903 Penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil), 83 Penyuluh CPNS (Calon PNS), 60 Penyuluh Honorer dan 378 Tenaga Bantu Penyuluh (Tenaga Harian Lepas yang direkrut Departemen Pertanian).
Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah ditingkat Kabupaten / Kota harus terus diupayakan untuk segera terbentuk sesuai amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006, secara rinci keberadaan Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah sampai saat ini sangat beragam terlihat dalam Tabel berikut :
No
Kabupaten / Kota
Nomenklatur Kelembagaan Penyuluhan
Jumlah Kecamatan
Jumlah BPP Ket Baik
Rusak
Jumlah
1.
Kota Mataram
BKP5
6
2
-
2
2.
Lombok Barat
BP4KPD
15
2
6
8
3.
Lombok Tengah
BP4K (Bapelluh)
12
9
-
9
4.
Lombok Timur
BKP5K
20
10
-
10
5.
Sumbawa Barat
BKP3
8
4
1
5
6.
Sumbawa
KKP3
24
6
9
15
7.
Dompu
BKP3
8
3
2
5
8.
Bima
BKP4
18
5
6
11
9.
Kota Bima
BKP3
5
3
-
3
10.
Provinsi
Sekretariat Bakorluh
-
-
-
-
116
44
24
68
Jumlah
Keterangan : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
BKP5
= Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (Kota mataram). BP4KPD = Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah (Lombok Barat) BP4K = Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (BAPELLUH – Lombok Tengah) BKP5K = Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lombok Timur) BKP3 = Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Dompu dan Sumbawa Barat). BKP4 = Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian KKP3 = Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (Kab. Sumbawa) BKP4 = Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (Kab. Bima) BKP3 = Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (Kota Bima) BAKORLUH = Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SEKRETARIAT BAKORLUH - Provinsi)
3.2 Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya Tugas dan fungsi penyuluhan selama ini (Lima Tahun sebelumnya) dijalankan dan dilaksanakan oleh Instansi/ Dinas Teknis, seperi Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kehutanan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan
peran
Balai
Penyuluhan
di
Kecamatan
masih
banyak
melaksanakan fungsi-fungsi penyuluhan pada sektor tanaman pangan. Dengan otonomi daerah yang belum terarah selama ini, penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing dinas/instansi teknis, sehingga kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan) di kecamatan kurang berkembang. Demikian juga dengan sumberdaya manusia penyuluhan, kompetensinya dalam mendorong perkembangan dan pembangunan sektor agribisnis di perdesaan sangatlah kurang memadai dibanding dengan perkembangan
teknologi
dan
informasi
saat
ini.
Kondisi inilah
yang
menyebabkan kegiatan ataupun penyelenggaran penyuluhan selama ini manjadi kurang optimal. Disisi lain sarana Balai Penyuluhan (BPP) di masing-masing kabupaten/kota juga sangat terbatas, terutama sarana gedung/bangunan sebagai Home Base para Penyuluh di Kecamatan. Sampai saat ini dari 116 kecamatan, yang telah memiliki sarana bangunan BPP sebanyak 68 kecamatan, 24 kecamatan kondisi bangunannya rusak, sedang 48 kecamatan belum belum memiliki sarana bangunan BPP. Untuk mempermudah pelaksanaan program masing masing dinas teknis khususnya dalam pembinaan, inovasi teknologi, serta memperkuat posisi tawar petani, saat ini telah terbentuk 6.609 Kelompok Tani dan diantara kelompok tani tersebut ada yang telah bergabung membentuk Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN). Saat ini telah terbentuk 400 Gapoktan yang ada di perdesaan, 78 Gapoktan diantaranya telah Berbadan Hukum. Dari seluruh Gapoktan yang ada, 378 Gapoktan komoditas Tanaman Pangan, 18 Gapoktan Peternakan, dan 4 Gapoktan Perkebunan.
3.3 Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD Dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 sampai saat ini (2008) masih menyisakan berbagai masalah terutama bagi daerah-daerah yang relatif masih belum berkembang, diantaranya adalah masalah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, pengangguran masih mewarnai NTB yang implikasinya sangat luas dan komplek terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kesemua ini merupakan faktor penghambat bagi daerah di dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai satuan kerja yang malayani administrasi dan teknis penyelenggaraan penyuluhan di NTB, antara lain sebagai berikut : 1. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah sumberdaya manusia penyuluh sebagai perangkat yang melaksanakan/menjalankan tugas dan
fungsi penyuluhan. Beberapa permasalahan dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha oleh penyuluh adalah sebaai berikut : a) Ditinjau dari jumlah penyuluh pertanian yang ada saat ini dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan di NTB, cukup memadai, namun formasi ini tidak seluruhnya berada di perdesaan sebagai penyuluh lapangan, sehingga belum dapat untuk mencukupi kebutuhan 1 (satu) orang penyuluh setiap Desa/Kelurahan. b) Sebagian besar formasi penyuluh PNS, memiliki masa kerja yang cukup lama, sehingga penyuluh berprestasi ada yang mendapat promosi (jabatan penyuluh/jabatan struktural) yang tidak lagi berada di lapangan (perdesaan), Disisi lain setiap tahunnya ada yang memasuki usia/masa pensiun, sehingga formasi penyuluh lapangan terutama di perdesaan dipastikan setiap tahun jumlah berkurang. c)
Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang direkrut Pemerintah (Departemen Pertanian RI) sebagai tenaga kontrak jumlahnya cukup banyak, namun sementara ini kemampuan sangat terbatas, oleh karenanya perlu dukungan pendidikan dan pelatihan manajemen, kewirausahaan dan sistem jaminan mutu.
d) Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh penyuluh sebagian besar belum sesuai dengan kebutuhan lapangan/spesifik lokalita (Agribisnis) baik jenis maupun jumlah pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti untuk menambah kemampuan para penyuluh di lapangan. e) Latihan penjenjangan bagi penyuluh belum banyak dilaksanakan. f)
Petani/pelaku utama sebagai sasaran penyuluhan tingkat kemampuan dan keterampilan managerial dalam berbisnis belum mengarah kepada kondisi dan kebutuhan agribisnis. Oleh karena itu penyuluh sebagai motivator/fasilitator harus memiliki kompetensi di bidang agribisnis.
g) Apresiasi terhadap petani berhasil/berprestasi dalam mengembangkan kemampuannya belum banyak dilakukan para penyuluh/pemerintah, sehingga tidak ada penumbuhan penyuluh swadaya/swakarsa. 2. Kelembagaan Penyuluhan Keberadaan kelembagaan penyuluhan menjadi sangat penting dalam rangka mensinergikan serta memadu serasikan gerak langkah penyelenggaraan penyuluhan di lapangan. Kelembagaan penyuluhan ini menjadi isu yang sangat penting untuk dapat mendorong dan menggerakkan percepatan revitalisasi dalam penyelenggaraan penyuluhan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalama membangun kelembagaan penyuluhan antara lain adalah : a) Kelembagaan yang menunjang kegiatan penyuluhan pada tingkat lapangan sangat bervariasi antar Kabupaten/Kota satu dengan yang
lainnya bahkan antar sub sektor mempunyai kelembagaan yang berbeda. b) Kapasitas kelembagaan penyuluhan di lapangan (wilayah kecamatan) sangat terbatas, kurang memadai untuk dapat menyelenggarakan penyuluhan baik, efisisen dan profesional. c) Untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura menggunakan bangunan BPP yang ada di setiap kecamatan dimana kondisi bagunan dan peralatan untuk menunjang sebagai tempat pertemuan/pelatihan sudah tidak relevan lagi. Sedangkan sub sektor peternakan mempunyai kelembagaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan/PKH) pada tingkat Kecamatan, Laboratorium Type C pada tingkat Kabupaten, dan Rumah Sakit hewan (RSH), Laboratorium type B pada tingkat Provinsi. Kelembagaan-kelembagaan tersebut tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan hewan saja tetapi juga tempat memberikan penyuluhanpenyuluhan tentang budidaya ternak dan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang peternakan kepada petani peternak/masyarakat yang membutuhkan. Belum lagi kelembagaan untuk sektor Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan berbeda satu dengan lainnya yang pemanfaatannya masih ego sektoral. d) Kelembagaan petani belum banyak diberdayaan untuk ditumbuhkan sebagai kelembagaan penyuluhan swadaya/swakarsa di perdesaan dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) yang diharapkan sebagai tempat pertemuan antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha belum diwujudkan. e) Kelembagaan penyuluhan baik di Kabupaten/Kota, maupun kecamatan belum didukung sarana/prasarana yang memadai untuk dapat mengawal perubahan informasi, baik informasi teknologi, pembangunan maupun informasi pasar. f)
Kelembagaan penyuluhan di Kabupaten/Kota nomenkalturnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 serta kapasitas dan kewenangan yang berbeda-beda sehingga menyulitkan untuk dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan serta mensinergikan berbagai program kegiatan penyuluhan lintas sektor.
3. Sistem Penyuluhan Sistem penyuluhan merupakan suatu metode yang dapat digunakan atau dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan (sampainya pesan/informasi kepada pelaku utama atau pelaku usaha). 1) Belum sinergisnya materi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap kebutuhan petani (agribisnis). 2) Petani/pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sasaran penyuluhan belum terorganisir dengan rapi. 3) Sistem latihan dan kunjungan yang ada saat ini belum mengakomodir kebutuhan agribisnis, dan penerapannya masih terbatas.
4) Modul-modul pelatihan agribisnis dan kewirausahaan baik bagi pelaku utama maupun para penyuluh belum ada/tersedia. 5) Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan di kabupaten/ kota dan kecamatan untuk mendukung penyelenggaraan sistem penyuluhan yang efektif dan efisien. 4. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Sarana dan prasarana penyuluhan menjadi sangat penting didalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan yang sesuai dengan sistem atau metode penyelenggaraan penyuluhan. Terdapat beberapa permasalahan didalam penyediaan sarana dan prasarana bagi terselengaranya kegitaan penyuluhan antara lain : 1. Tidak tersedianya data dan informasi kapasitas sarana prasarana penyuluhan di masing-masing kabupaten/kota. 2. Terbatasnya kemampuan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai. 3. Lemahnya perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan. 4. Tidak semua kecamatan di kabupaten/kota memiliki bangunan Balai Penyuluhan (BPP) yang memadai serta didukung data dan informasi pengelolaan asset (sarana dan prasarana). 5. Terbatasnya perangkat kerja penyuluh di BPP untuk mendukung sistem kerja penyuluhan yang efektif dan efisien. Berdasarkan uraian permasalahan pokok di atas, dapat dirumuskan Isu-isu
Strategis
yang
perlu
mendapat
perhatian
dalam
pelaksanaan
pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di NTB kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Lemahnya kapasitas dan kemampuan/kompetensi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang manajemen agribisnis, kewirausahaan, teknologi dan informasi (IT) untuk dapat mendukung pengembangan agribisnis di perdesaan. 2. Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang ada baik di kab/kota maupun kecamatan, sehingga membiaskan dalam peran dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten/kota serta kecamatan. 3. Metode dan sistim penyuluhan belum berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan tuntutan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha (spesifik lokalita) 4. Lemahnya fasilitasi dan dukungan sarana prasarana di BPP/Lapangan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi Visi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Per-ikanan
dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dirumuskan sebagai berikut. TERWUJUDNYA SISTEM PENYULUHAN YANG INOVATIF, PARTISIPATIF DAN BERDAYA SAING Dari rumusan visi di atas terdapat kata makna utama “ inovatif, partisipatif dan berdaya saing” yaitu suatu kondisi yang diharapkan yakni :
1. Apabila pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pemangku kepentingan lainnya : a. memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya, potensi dan peluang pengembangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada secara optimal dan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; b. aktif mencari dan memanfaatkan inovasi dan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan dalam usahanya meningkatkan pro-duktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan; c. mempertimbangkan azas efisiensi dan efektivitas serta berorientasi pasar dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan; d. memiliki kemampuan mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri sehingga usaha pertanian, perikanan dan kehutanan yang dilakukan tetap mampu terlaksana secara berkesinambungan;
e. memiliki kemampuan menghasilkan produk pertanian, perikanan dan kehutanan yang bermutu tinggi sesuai tuntutan masyarakat modern yang berkembang serta mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain atau luar negeri;
2. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang memiliki kompe-tensi dan profesionalisme yang tinggi; 3. Sistim dan metode penyuluhan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pemangku kepentingan lainnya
4.2 Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa
Tenggara Barat dirumuskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani, nelayan dan petani hutan. 2. Membentuk pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang handal, memiliki integritas moral dan berdayasaing tinggi serta mampu berperan aktif dalam pembangunan, menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan serta lingkungan hidup; 3. Mengembangkan sistem penyelenggaraan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta relevan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. 4. Memfasilitasi akses pelaku utama dan pelaku usaha terhadap sarana / prasarana penyuluhan, inovasi / teknologi, permodalan dan pasar dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan maupun komoditas strategis lainnya.
4.3 Tujuan dan Sasaran 4.3.1 Tujuan 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor terkait serta seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penyuluhan. 2. Meningkatkan dan mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS) sumber daya manusia yang berkompeten, kreatif dan inovatif dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan sehingga lebih mandiri dan mampu menghasilkan produk
yang mempunyai dayasaing tinggi di tingkat regional maupun internasional. 3. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang kredibel serta memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh, dan memiliki posisi tawar yang tinggi. 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
penyelenggaraan
5. Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 4.3.2 Sasaran 1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor terkait secara intensif dan berkesinambungan 2. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berbasis kompetensi (competency based education) yang dituangkan dalam programa penyuluhan perta-nian, perikanan dan kehutanan di Kecamatan / BPP, Kabupaten / Kota, dan Provinsi. 3. Tersedianya sistim, metode dan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan / perubahan lingkungan strategis yang terjadi. 4. Tersedianya SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompeten dalam jumlah dan mutu yang dipersyaratkan. 5. Terlatihnya aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kebutuhan tugas dan jabatannya. 6. Terselenggaranya pendidikan non formal dan atau pelatihan keterampilan bagi pelaku utama dan keluarganya secara berkesinambungan dalam upaya meningkatkan produktivitas, kemandirian serta kompetensi petani dalam mengelola usahatani dan organisasinya. 7. Tertatanya kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kecamatan, Kabupaten / Kota, dan Provinsi yang kredibel. 8. Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.. 9. Terbentuknya jaringan kerjasama penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan antara pemerintah, petani dan stakeholders. 10. Tertatanya pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang melibatkan pemerintah, petani dan stakeholders. 11. Tumbuhkembangnya lembaga-lembaga ekonomi milik petani di perdesaan.
12. Terbentuknya jejaring kerja usaha antara pemerintah, petani dan stakeholders. 13. Tersusunnya data base yang berkaitan dan mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 14. Terbangunnya sistem informasi manajemen penyuluhan pertani-an, perikanan dan kehutanan 15. Terselenggaranya supervisi, monitoring dan evaluasi secara baik dan berkesinambungan
4.4 Strategi Strategi dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan harus dapat mendorong peran serta aktif pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat umum atas dasar kemitraan. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pembangunan yang menekankan tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dengan demikian penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam pembangunan system usaha dan agribisnis dapat menjadi gerakan masyarakat di daerah, guna meningkatkan daya saing dan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Strategi utama dalam membangun dan mengembangkan penyelenggaraan penuluhan di Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan Pengembangan dan peningkatan kelembagaan penyuluhan di daerah sangat penting untuk mendukung pengembangan sistem usaha agribisnis saat ini. Dalam penyelenggaraannya, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Programa penyuluhan ini disusun secara secara berjenjang mulai dari tingkat Nasional sebagai acuan, tingkat Provinsi sebagai perekayasa teknologi dan tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa sebagai pelaksana. Kelembagaan
penyuluhan
merupakan
sarana
untuk
memadu-
serasikan berbagai programa penyuluhan pusat dan daerah serta masya-
rakat sebagai pelaku utama. Pengembangan kelembagaan sampai ke tingkat perdesaan dengan ditumbuhkan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), merupakan stategi utama dalam menggali serta menumbuh-kembangkan potensi-potensi agrisbisnis di perdesaan, sebagai bahan rekayasa kegiatan penyuluhan. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif (terutama ditingkat pelaksana), melalui mekanisme kerja dan metoda yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha, dengan memaduserasikan penyuluh swadaya, penyuluh swakarsa dan pemerintah dalam kesatuan rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha
2. Peningkatan Kemampuan Penyuluh Pengembangan dan pemberdayaan penyuluh, baik penyuluh formal (Pemerintah) maupun penyuluh non formal ( Penyuluh Swasta/Swadaya), juga memiliki peran strategis guna memajukan sistem / mekanisme penyuluhan
di
perdesaan.
Penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian,
perikanan dan kehutanan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah, baik secara sendirisendiri maupun bekerjasama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. Dalam
penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian, perikanan
dan
kehutanan, para penyelenggara penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan harus melihat pelaku utama sebagai manajer usahataninya yang berupakan Sub Sistem dari sistem dan usaha agribisnis. Pelaku utama (petani) adalah sosok yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dalam merencanakan, mengelola
dan
mengembangkan usahataninya untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya, masyarakat dan lingkungannya. 3. Pengembangan Jejaring Kerja / Kemitraan
Dengan bergesernya paradigma penyuluhan saat ini, dari orientasi pada peningkatan produksi menjadi orientasi pada peningkatan pendapatan dan agribisnis, maka pengembangan jaringan kerjasama / kemitraan merupakan kebutuhan dalam sistem usaha agribisnis. Melalui kemitraan dan jaringan kerjasama ini, para pelaku utama yang selama ini menjadi obyek, dapat bertindak sebagai subyek yang menentukan penge-lolaan usaha taninya. Kerjasama / kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai kalangan dunia usaha, dan yang umum dilakukan untuk membantu para pelaku utama dalam melakukan produksi dan pemasaran antara lain adalah kemitraan dengan pelaku usaha yang menyediakan sarana produksi serta pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil dan pemasaran Mendukung pengembangan jaringan kerjasama / kemitraan, tidak saja dilakukan oleh pelaku utama tetapi juga oleh para penyuluh sebagai fasilitator yang menggerakkan ekonomi agribisnis di perdesaan. Oleh karena itu
para
penyuluh
secara
terus
menerus
dikembangkan
kepekaan
kewirausahaannya. Hal ini penting untuk mendorong pelaku utama menangkap peluang usaha atau menentukan jenis usaha tani (komoditas) yang ingin diusahakan / dikembangkan sesuai kebutuhan pasar. 4. Pengembangan Teknologi dan Informasi Pembangunan
agribisnis
kedepan
harus
didukung
dengan
pengembangan teknologi dan informasi, karena dimasa mendatang arus pasar bebas mendorong terjadinya perubahan reprensi pasar dan pesaing sangat cepat. Jika hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan penge-tahuan dan informasi para pelaku penyuluhan, baik pelaku penyuluhan dari kalangan formal maupun non formal, maka pelaku utama yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan akan mengalami stagnasi dan berimplikasi terhadap pergerakan perekonomian agribisnis yang lambat bahkan mungkin monoton, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lambat pula. Pengembangan teknologi dan informasi di kalangan penyuluh sangat penting untuk terus dapat mengawal perubahan represnsi pasar. Hal ini dianggap sangat penting dalam upaya perbedayaan palaku utama membangun kemampuan berproduksi serta mengem-bangkan jaringan kerjasama / kemitraan, guna keberlanjutan usaha taninya.
Mengantisipasi
perkembangan
teknologi
yang
cepat,
serta
penyampaian informasi yang tepat, cepat sampai ke sasaran,
dan
pengembangan sisten komonikasi yang cepat pula, perlu untuk didukung dengan pengembangan teknologi informasi elektronik, dengan mem-bangun jaringan antar kelembagan penyuluhan dari pusat sampai ke daerah / perdesan (Posluhdes). Dengan demikian pelaku utama juga memiliki kapasitas untuk dapat mengakses informasi pasar maupun informasi perkembangan teknologi. 5. Pengembangan Metode / Sistim Penyuluhan Sistim penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sangat membantu dalam penyampaian informasi kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat. Sistim Lakusi yang sudah dibangun perlu untuk terus ditingkatkan, dengan penekanan pada kunjungan lapangan. Sistem pelatihan di dalam ruang kelas, perlu untuk dilakukan modifikasi/-perubahan dan memadukan dengan lapangan melalui sistim temu lapang. Hal ini akan lebih bermanfaat terutama bagi petani / pelaku utama, karena dapat mendengar, melihat dan mempraktekkan. Kegiatan supervisi juga perlu ditingkatkan/dikembangkan, dengan melakukan supervisi dan peninjauan lapangan terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan pada setiap jenjang dan tingkatan. Supervisi ke pelaku utama dapat diintensifkan guna memberikan apresiasi kepada pelaku utama terhadap kegiatan usaha taninya. Hal ini akan lebih banyak mendorong / memotivasi petani / pelaku utama membantu didalam usaha taninya sendiri serta penyebaran informasi kepada anggota masyarakat lainnya. 6. Pengembangan Kelompok Binaan Pengembangan kelompok binaan dapat menjadi startegi utama dalam pengembangan / penyelenggaraan penyuluhan. Kelompok binaan ini dipilih berdasar kompetensi yang dimiliki kelompok masyarakat / kelompok tani itu sendiri untuk dapat mengembangkan usahanya ataupun sebagai penyuluh swadaya / swakarsa. Para penyuluh di lapangan dapat megembangkan kelompok binaan ini sebagai strategi untuk membantu dalam penyebaran informasi dan teknologi kepada masyarakat / kelompok lainnya.
Dari kelompoktani yang ada para penyuluh diharapkan dapat menetapkan 1 (satu) kelompoktani binaan khusus (kelompoktani andalan), yang ditetapkan berdasarkan kelebihan-kelebihan dan keandalan-keandalan yang dimiliki oleh kelompoktani tersebut. Diharapkan kelompok andalan ini mendapatkan binaan yang lebih khusus, sehingga diharapkan nantinya kelompoktani ini dapat menjadi kelompoktani yang benar-benar dapat diandalkan dan menjadi contoh dan tempat belajar bagi kelompok-tani lainnya.
4.5 Kebijakan Pendekatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan saat ini telah mengalami perubahan dari pendekatan produksi ke pendekatan usaha (agrobisnis), dengan sasaran akhir pada kesejahteraan masyarakat petani khususnya. Dalam pendekatan ini pasar (kebutuhan dan permintaan pasar) dijadikan acuan dalam menetukan jenis kegiatan (usaha tani) yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan hal itu, maka pola pikir dan cara pandang pembangunan penyuluhan juga mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan agribisnis. Dalam hal ini penyuluhan yang dilaksanakan menekankan pada tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat / pelaku utama. Sumber daya penyuluhan yang memiliki kompetensi dan berdaya saing merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat / pelaku utama dalam mengetahui kebutuhan dan prioritas mereka dalam menjalankan usahanya. Untuk itu kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya pemerintah provinsi untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang profesional dan berdaya saing adalah sebagai berikut : 1. Kelembagaan Penyuluhan Mendukung
terselenggaranya
kelembagaan
penyuluhan
yang
memadai untuk mendukung penerapan strategi utama adalah : a. Membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Povinsi dengan mengisi formasi sesuai Peraturan Gubernur
Nomor 10 tahun 2008 yang telah ditingkatkan statusnya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009. b. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk dapat mengakomodir kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam satu lembaga sendiri, agar kapasitas kelembagaan di Kabupaten / Kota mampu berperan sebagai koordinator. c. Mengembangkan inovasi dan teknologi informasi (Information Technology = IT) pada semua tingkat kelembagaan penyuluhan sampai di perdesaan. d. Mengembangkan dan memberdayakan Gapoktan sebagai kelembagaan penyuluhan (Pos Penyuluhan Desa) di perdesaan serta memberikan advokasi kepada Gapoktan agar memiliki Badan Hukum 2. Sumber Daya Manusia Kebijakan yang ditempuh dalam mendukung tersedianya sumber daya manusia penyuluhan yang profesional dan berdaya saing adalah : a. Melakukan pendataan kembali tenaga penyuluh yang ada serta mendorong Pemerintah Pusat untuk dapat mengalokasikan tenaga penyuluh sesuai dengan kebutuhan. Penempatan 1 (satu) orang penyuluh pertanian pada setiap desa dalam rangka pengembangan
1 (satu) desa
1 (satu) komoditi unggulan. b. Mengembangkan modul-modul pelatihan bagi penyuluh dan pelaku utama yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis dan kewirausahaan serta menajemen pendampingan / pengawalan c. Pemberdayaan petani / pelaku utama agar memiliki kompetensi dan daya saing di bidang agribisnis d. Mengembangkan dan memberdayakan model kelompok binaan untuk mendukung penciptaan kelembagaan penyuluhan swadaya di per-desaan 3. Sistem Kerja Penyuluhan a. Mengembangkan
sistem
pelatihan
dan
kunjungan
yang
lebih
memberdayaan pelaku utama sebagai pelaku agribisnis yang berdaya saing sesuai prinsip efisien dan efektif..
b. Meningkatkan sistim pelatihan / pemberdayaan pelaku utama dengan pola temu lapang dengan dukungan teknologi terapan langsung pada lahan percobaan / demplot. c. Sistem kerja kunjungan lapangan lebih mengarah kepada pem-berdayaan yang mengacu pada prinsip-prinsip pendampingan / pengawalan kepada pelaku utama. d. Programa penyuluhan yang disusun berdasarkan pada kebutuhan agribisnis pelaku utama (rencana kerja kelompok/RDKK) dan rencana kerja penyuluhan tetap berpedoman pada programa yang telah disusun bersama antara penyuluh dan petani.
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Dalam penyusunan anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB tahun 2009 – 2013, berpedoman pada sistem anggaran berbasis kinerja, yaitu bagaimana mengelola anggaran untuk suatu kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur yang didasari prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Pada sistem anggaran berbasis kinerja, penetapan indikator kinerja merupakan suatu keharusan, karena berfungsi sebagai tolok ukur dalam pencapaian program yang telah ditetapkan, sehingga nantinya dimungkinkan
sistem pengganggaran dapat memfasilitasi
kebijakan dan program sejalan
dengan prioritas-prioritas yang mengalami perubahan, yang mencerminkan respon terhadap perkembangan lingkungan strategis, ketersediaan sumberdaya, dan informasi baru mengenai efisiensi dan efektivitas program yang didukung anggaran kinerja. Program dan Kegiatan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2009 – 20013 disusun untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB serta mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi NTB. 5.1.1 Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumberdaya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur - Peningkatan SDM Aparatur - Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian
5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan,
Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi
Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan - Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD - Peningkatan Tertib Inventaris Barang Daerah - Penetapan Angka Kredit Fungsional
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Lomba Kelompok Tani Berprestasi - Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Kelompok
Tani Dan Gapoktan - Layanan Klinik Konsultasi Agribisnis - Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan - Temu Koordinasi Kelompok Petani Dan KTNA Tingkat Provinsi - Advokasi Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kabupaten - Inventarisasi Dan Pemutakhiran Data Poktan dan Gapoktan - Fasilitasi
Operasional
Bakorluh
Provinsi
NTB
dan
Komisi
Penyuluhan Provinsi NTB - TOT Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kewirausahaan
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Andalan - Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Kontak Tani Nelayan
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan - Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan
Daerah. - Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan
Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pelaku Utama - Fasilitasi
Pusat Pemberdayaan Petani Agribisnis Pedesaan
Mandiri - Apresiasi Sistem Informasi Penyuluhan (Simluh) - Pembinaan,
Pengawasan,
Koordinasi
dan
Konsultasi
Pengembangan Sdm - Penilaian Penyuluh dan Petani Berprestasi Mendukung Komoditas
Unggulan Daerah - Penyusunan Programa Penyuluhan - Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan - Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan
Penyuluhan - Indentfikasi dan Standarisasi Sarana Prasarana Penyuluhan Ke
Kabupaten/Kota - Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Sarana Prasarana dan
Kerjasama Penyuluhan - Pengembangan Data dan Informasi Penyuluhan - Pelatihan Dasar Penyuluhan Pertanian - Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Penyuluh - Identifikasi Data Penyuluh Swasta dan Swadaya
- Pembinaan Teknis Penyuluh - Pembuatan Peta Wilayah Kerja Penyuluh - Pertemuan Koordinasi Teknis Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Se-NTB - Festival Karya Penyuluh Tingkat Provinsi - Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan - Penyusunan Data Potensi Wilayah - Pertemuan Kerjasama Penyuluhan Tingkat Provinsi - Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Penyuluh - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan - Peningkatan
Kesejahteraan
Tenaga
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan - Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian/Perkebunan
5.1.2 Program dan Kegiatan yang Bersumber dari
Dana APBN
(Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana. - Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. - Pemberdayaan
Petani,
Pelaku
Agribisnis
dan
Penyuluhan
Pertanian - Penguatan Kelembagaan Ekonomi melalui PMUK dan LM3. - Peningkatan
Sistem
Penyuluhan,
Sumber
Daya
Manusia
Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani. - Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian,
dan Kewirausahaan Agribisnis. Program, kegiatan, indikator capaian kinerja beserta pagu anggaran indikatif Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2009 – 2013 secara lengkap dilihat pada Lampiran 5.1. dan 5.2.
5.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi NTB oleh Bakorluh sesuai tugas dan wewenangnya, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi NTB sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi NTB seperti tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009, maka diberikan kewenangan kepada Sekretariat Bakorluh untuk mengelola anggaran dan sumber-sumber pembiayaan/pendanaan untuk kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di NTB. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi meliputi : a) biaya operasional kelembagaan penyuluhan/sekretariat kelembagaan penyuluhan provinsi ; b) biaya operasional penyuluh PNS; c) biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan d) biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan. Biaya operasional pada Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana tersebut diatas antara lain untuk melaksanakan kegiatan : a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi, dan advokasi masyarakat; b. Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi; c. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan d. Pelakasanaan peningkatan kapasitas penyuluh. Sedang pembiayaan operasional Penyuluh PNS diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Biaya operasional Penyuluh PNS ini disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dapat menyediakan tambahan biaya operasional untuk Penyuluh PNS tersebut, guna mendukung program/kegiatan unggulan Pemerintah Daerah. Dan untuk biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana antara lain untuk pembangunan/pemeliharaan
kantor
penyuluhan,
pembelian/pemeliharaan
peralatan kantor, pembelian alat bantu penyuluh, pembelian/pemeliharaan kendaraan dinas (Roda Empat dan Roda Dua) baik kendaraan operasional penyuluh maupun opersional Sekretariat Bakorluh guna melayani administrasi
dan teknis penyuluhan di provinsi, serta pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang. Mendukung kegiatan penyelenggaraan penyuluhan tersebut, maka sumber-sumber pembiayaan/pendanaan yang diperkirakan antara lain : a) Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan b) Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB; serta c) Sumber-sumber lain yang tidak mengikat dalam mendukung penyelenggaraan/pelaksanan programa penyuluhan. Pendanaan terhadap penyelenggaraan penyuluhan di NTB yang dipekirakan melalui APBN akan bersumber dari 3 (Tiga) Unit Satuan Kerja Penyuluhan yang ada pada masing-masing Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen kehutanan. Pendanaan APBN ini akan terutama akan dialokasikan untuk mendukung operasional penyuluh PNS, biaya tunjangan bagi penyuluh serta sarana dan prasarana penyuluhan. Sedangkan mendukung
sumber terhadap
pendanaan
dari
operasional
APBD
diharapkan
kelembagaan
akan
banyak
penyuluhan/sekretariat
kelembagan penyuluhan di provinsi (Sekretariat Bakorluh) Dengan demikian Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat
Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Provinsi NTB Tahun 2009 – 2013 disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan administrasi dan teknis penyuluhan pada Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB, yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD Provinsi NTB antara lain meliputi : 1) Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk belanja pegawai/ aparatur pada Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB.
2) Belanja Langsung yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Bakorluh Provindi NTB, antara lain terdiri dari 9 (Sembilan) Program, yaitu : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. - Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. - Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/
Perkebunan. - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan.
5.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 5.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai bagian dari perangkat daerah berkewajiban dalam mendukung kebijakan keuangan daerah dalam hal mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu melalui komisi dari pengadaan barang / jasa. 5.3.2 Arah Kebijakan Belanja SKPD Program/kegiatan Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB Tahun 2009 – 2013 dibiayai dari dua sumber pembiayaan yaitu APBD dan APBN. Agar anggaran kinerja dapat dimanfaatkan secara terarah, tepat sasaran dan lebih rasional dan menghasilkan output yang berkualitas, maka dalam perencanaan anggaran dan belanja diarahkan pada 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa/operasional dan belanja modal. Belanja pegawai terdapat pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan-tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Sedangkan
belanja
pegawai
pada
belanja
langsung
digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan.
Belanja barang dan jasa / operasional digunakan untuk membiayai pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan / keperluan Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB yang bersifat rutin, seperti belanja barang pakai habis (ATK dan lain-lain), belanja jasa kantor (rekening telepon, air dan listrik, biaya pengiriman, biaya publikasi dan lain-lain), belanja pemeliharaan (pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas / operasional) serta belanja perjalanan dinas. Sedangkan belanja modal digunakan untuk untuk pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan seperti pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, antara lain seperti komputer / laptop, meubelair,
peralatan
elektronik
dan
lain-lain
untuk
mendukung
optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Sekretariat BakorluhProvinsi NTB.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013 ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN DAN BERDAYASAING (NTB Indikator Kinerja yang Mengacu kepada Tujuan RPJMD BerSaing)”. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dirumuskan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2009 – 2013 yang kemudian menjadi acuan Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB, dalam menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk dapat mengetahui/mengukur capaian sasaran program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam rangka mendukung suksesnya pembangunan daerah.
Indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan peran Sekretraiat Bakorluh Provinsi NTB untuk mensukseskan tercapainya tujuan pembangunan daerah dan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya petani, peternak dan nelayan, melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013, adalah : 1. Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik adalah : - Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
sesuai standar
minimal yang telah ditetapkan. - Tersedianya
sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung
pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB. - Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan SKPD sebagai pedoman kerja dan instrumen evaluasi atas capaian kinerja SKPD. - Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi - Meningkatnya kualitas SDM aparatur untuk mendukung penyelenggaraan
penyuluhan. - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya
layanan kegiatan penyuluhan
2. Indikator
kinerja
yang
mengacu
pada
Tujuan
penyuluh
PNS
Mengoptimalkan
Pembangunan Berkelanjutan adalah : - Optimalisasi
peran
dan
fungsi
guna
mendukung
pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. - Fasilitasi
peran dan fungsi penyuluh swasta/swadaya mendukung
penyelenggaraan
penyuluhan
yang
bekelanjutan
dalam
rangka
meningkatnya kesejahteraan petani.
3. Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan Meningkatkan Kesadaran dan Penegakan Hukum Aparat dan Masyarakat adalah :
- Meningkatnya kualitas/kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan
penyuluh untuk mendukung terbentuk kelembagaan penyuluhan yang dikelola sendiri oleh pelaku utama dan pelaku usaha, - Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dengan berbagai
stakeholder untuk terbentuk kelembagaan penyuluhan pada berbagai tingkatan guna terselenggaranya penyelenggaraan penyuluhan yang optimal. 4. Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah adalah : - Meningkatkan citra dan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan
penyuluh
dalam mengembangkan wawasan masyarakat pelaku utama
dan pelaku usaha terhadap pendayagunaan potensi daerah di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. - Meningkatkan citra dan kompetensi pelaku usaha dan pelaku usaha
dalam pengembangan usaha (agribisnis) untuk mendukung peningkatan kesejateraan pelaku utama dan pelaku usaha. - Standarisasi
sarana dan prasarana penyuluhan guna mendukung
penyelenggaraan penyuluhan yang kreatif, inovatif dan memiliki nilai tambah dalam pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (spesifik lokalita) bagi upaya pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan. 5. Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah : - Mengembangkan kompetensi penyuluh dalam bidang teknologi dan
informasi untuk mendukung tugas dan fungsinya. - Mengembangkan sistem/metode penyelenggaraan penyuluhan sesuai
potensi sumberdaya lokal (spesifik lokalita) dan orientasi agribisnis. - Optimalisasi peran dan fungsi penyuluh pertanian, perikanan dan
kehutanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani
6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu kepada Sasaran RPJMD Adapun indikator kinerja Sekretariat Bakorluh sebagai perangkat yang melayani administrasi dan teknis penyuluhan yang diselenggarakan Bakorluh
Provinsi NTB yang mengacu pada Sasaran dari Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : 1. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Masyarakat Sejahtera adalah : - Terlaksananya promosi atas produk yang dihasilkan pelaku utama dan
pelaku usaha berprestasi - Terlaksananya penilaian terhadap pelaku utama dan pelaku usaha
berprestasi serta kelembagaannya (Poktan berprestasi) - Terlaksananya pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha yang
dikelola kelembagaan petani di perdesaan - Terlaksananya
kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan potensi
sumberdaya lokal (spesifik lokalita)
2. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Masyarakat Religius adalah: - Terlaksananya kegiatan keagamaan (peningkatan iman dan taqwa) bagi
aparatur pelaksana dan penyuluh pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
3. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Masyarakat Berbudaya dan Beretika adalah : - Terlaksananya pembinaan aparatur dalam rangka meningkatkan disiplin
pegawai/aparatur - Tersedianya infrastruktur serta pakaian dinas harian dan pakaian tenun
khas daerah NTB bagi aparatur pelaksana dan penyuluh pada Sekretariat Bakorluh.
4. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Masyarakat Cerdas dan Terampil adalah : - Terlaksananya berbagai pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan/
kompetensi aparatur dan penyuluh di lingkup Sekretarai Bakorluh guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Tersedianya sumberdaya manusia aparatur dan penyulu yang profesional
pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. - Tersedianya media penyuluhan sebagai sarana tukar menukar dan
penyebaran informasi - Terlaksananya pelatihan bagi tenaga fungsional penyuluh pertanian. - Tersedianya data materi pelatihan penyuluh. - Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang
dikelola kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan - Meningkatnya motivasi petani dan kelompok tani untuk menghasilkan
produk pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas. - Terlaksananya
TOT
peningkatan
kapasitas
kepemimpinan
dan
kewirausahaan pelaku Utama dan pelaku Usaha. - Terselenggaranya konsultasi petani kepada penyuluh di desa. - Meningkatnya peran serta petani, pelaku agribisnis dalam penyeleng-
garaan penyuluhan pertanian. - Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan hasil produksi pertanian.
5. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Masyarakat Berwawasan IPTEK adalah : - Terselenggaranya
Apresiasi
SIMLUH
dalam
rangka
peningkatan
kompetensi, pengetahuan dan keterampilan petugas pengolah data. - Terlaksananya pengembangan teknologi dan informasi yang berbasis
pada agribisnis di perdesaan - Terlaksananya optimalisasi peran Balai Penyuluhan dalam mendukung
penyebaran materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. - Terselenggaranya konsultasi petani kepada penyuluh di desa.
6. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Masyarakat Berwawasan Global adalah : - Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan berbasis agribisnis dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatnya peran serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
di perdesaan dalam pemberdayaan/pelatihan pengelolaan usaha yang berbasis agribisnis guna mendukung penyelenggaraan penyuluhan.
7. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Usaha Pengolahan Berbasis Pertanian adalah : - Tersedianya materi, metode dan sistem penyuluhan bagi pelaku usaha
dalam pengembangan usaha pengolahan hasil. - Terlaksananya sinkronisasi program pengembangan usaha pengolahan
pada instansi teknis dengan kegiatan penyuluhan di provinsi maupun kabupaten/kota - Terlaksananya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan
pelaku Utama dan pelaku Usaha dalam mewujudkan usaha pengolahan yanag berdaya saing. - Terlaksananya kampanye penyuluhan strategis kelompok/pelaku usaha
pengolahan hasil - Terlaksananya Pembinaan,
pengawasan, koordinasi dan kosultasi
kelompoktani/Gapoktan, KTNA dan lain lain. - Terfasilitasinya program pengembangan komoditas unggulan (Pertanian,
Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan,Kehutanan). - Terlaksananya
Temu koordinasi ketua kelompok tani/KTNA untuk
sinkronisasi kegiatan KTNA.
8. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif adalah : - Teridentifikasinya sarana dan prasarana penyuluhan dan terjalinnya
kerjasama dalam rangka penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan - Terlaksananya pertemuan kerjasama penyuluh tingkat provinsi. - Sinkronisasi kegiatan dan terjalinnya kerjasama bidang penyuluhan. - Terlaksananya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan
pelaku Utama dan pelaku Usaha untuk pelaku usaha berhasil - Terfasilitasinya
program pengembangan komoditas unggulan (Pertani-
an, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan,Kehutanan).
- Meningkatnya peran serta petani, pelaku agribisnis dalam penyeleng-
garaan penyuluhan pertanian - Terlaksananya fasiltasi kegiatan promosi dan penyebaran informasi
bersama antar pelaku usaha
9. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Pembangunan Daerah Yang Seimbang dan Merata adalah : - Terselenggaranya Sinkronisasi program dan kegiatan bidang penyuluhan
antara Pusat / Daerah Lain dengan Provinsi NTB. - Terselenggaranya Pertemuan koordinasi teknis penyuluh perikanan,
pertanian dan kehutanan se NTB untuk menyatukan persepsi mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi NTB. - Tersusunnya rencana kerja kerja tahunan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan penyuluhan. - Tersedianya buku materi penyuluhan sebagai acuan bagi penyuluh. - Tersusunnya data potensi wilayah bagi penyuluh. - Teridentifikasinya sarana dan prasarana penyuluhan dan terjalinnya
kerjasama dalam rangka penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. - Terlaksananya pertemuan kerjasama penyuluh tingkat provinsi. - Sinkronisasi kegiatan dan terjalinnya kerjasama bidang penyuluhan. - Meningkatnya peran serta petani, pelaku agribisnis dalam penyeleng-
garaan penyuluhan pertanian.
10. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah adalah : - Terwujudnya Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama
dengan lembaga/ instansi terkait dalam ketahanan dan kemandirian pangan daerah - Tersedianya
metode
dan
materi
penyuluhan
untuk
mendukung
ketahanan dan kemandirian pangan daerah - Tersedianya rencana kerja penyuluhan di kawasan lumbung pangan
daerah.
- Optimlisasi peran kelembagaan masyarakat di perdesaan dalam rangka
mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah - Terwujudnya pengembangan peran masyarakat dalam mendukung
ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui promosi produk pangan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan. - Terwujudnya
pengembangan
kapasitas
kepemimpinan
dan
kewirausahaan pelaku Utama dan pelaku Usaha pengelola kelembagaan pangan di perdesaan. - Terwujudnya penilaian kelembagaan pangan di perdesaan - Terwujudnya fasilitasi program pengembangan kelembagaan pangan
11. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Terampil adalah : - Tersedianya SDM yang berkualitas pada Sekretariat Badan Koor-dinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. - Terselenggaranya Festival Karya dan Kemah Bakti Penyuluh Pertanian,
Perikanan, Kehutanan (Kemah Bakti dan Jambore di luar daerah). - Tersedianya buku materi penyuluhan sebagai acuan bagi penyuluh. - Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan hasil produksi pertanian. - Meningkatnya
peran
serta
petani,
pelaku
agribisnis
dalam
penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
12. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terkelolanya Kawasan Strategis, Cepat Tumbuh dan Tertinggal adalah : - Tersedianya metode dan materi penyuluhan pada kawasan strategis,
cepat tumbuh dan tertinggal. - Tersedianya rencana kerja penyuluhan di kawasan strategis, cepat
tumbuh dan tertinggal. - Terwujudnya Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama
dengan lembaga/ instansi terkait dalam pengeolaan kawasan strategis, cepat tumbuh dan tertinggal. - Tersedianya data potensi wilayah di kawasan strategis, cepat tumbuh
dan tertinggal.
- Terwujudnya optimalisasi peran kelembagaan masyarakat di kawasan
strategis,
cepat
tumbuh
dan
tertinggal
dalam
penyelenggaraan
penyuluhan
13. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Terpadu dan Berkelanjut-an adalah : - Terwujudnya metode pemberdayaan masyarakat pelaku utama dan
pelaku usaha di kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. - Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan penyuluhan untuk
masyarakat di kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. - Terwujudnya Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama
dengan lembaga/ instansi yang menangani kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. - Terwujudnya temu koordinasi KTNA se-NTB
14. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif adalah : - Terwujudnya optimalisasi peran Poktan/gapoktan dalam pemberdayaan
pelaku utama dan pelau usaha. - Terlaksananya pelatihan dan demonstrasi pada tingkat masyarakat - Tersedianya media penyuluhan sebagai sarana tukar menukar dan
penyebaran informasi. - Terwujudnya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan
pelaku Utama dan pelaku Usaha. - Terlaksananya promosi atas hasil produksi pelaku utama dan pelaku
usaha
15. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik Yang Transparan, Berkepastian Hukum dan Tepat Waktu adalah : - Tertibnya pengelolaan keuangan SKPD. - Tersedianya Laporan Keuangan/ Neraca Keuangan SKPD akhir tahun.
- Terlaksananya Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan pelaporan untuk
mengetahui kemajuan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, sebagai dasar pengambilan kebijakan / tindakan yang diperlukan. - Terlaksananya Pembinaan,
pengawasan, koordinasi dan kosultasi
kelompoktani / Gapoktan, KTNA dan lain lain. - Terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan dalam upaya
meningkatkan peran serta petani, pelaku agribisnis dalam penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian
guna
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha.
16. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Tersedianya Infrastruktur yang Memadai adalah : - Tersedianya jaringan layanan teknologi informasi, listrik dan air bersih. - Tersedianya
peralatan
perkantoran
penunjang
penyelenggaran
penyuluhan dan layanan administrasi keseketariatan penyuluhan - Tersedianya gedung kantor layanan administrasi dan teknis penyuluhan - Tersedianya
sarana
mobilitas
penyelenggaraan
penyuluhan
dan
keseketariatan .
17. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Tata Ruang Yang Serasi, Selaras dan Produktif adalah : - Tersedianya ruang kerja layanan administrasi penyuluhan, ruang kerja
penyuluh, ruang komisi penyuluhan dan ruang
forum masyarakat
(KTNA)
18. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Profesional adalah : - Tersedianya Penyuluh yang handal dan profesional - Tertibnya pengelolaan keuangan SKPD. - Terlaksananya kegiatan imtaq pada Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. - Tersedianya SDM yang berkualitas pada Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Terlaksananya sinkronisasi kegiatan pengembangan SDM. - Tersedianya data materi pelatihan penyuluh. - Terlaksananya pelatihan bagi tenaga fungsional penyuluh pertanian.
19. Indikator kinerja yang mengacu pada Sasaran Terwujudnya Tatalaksana Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik adalah : - Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat dan teknis
penyuluhan. - Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan (LAKIP, RENSTRA,
PROGRAMA PENYULUHAN, RKA/DPA, Laporan/Neraca Keuangan) - Tertibnya pengelolaan keuangan SKPD. - Tersusunnya
rencana
kerja
kerja
tahunan
sebagai
pedoman
pelaksanaan kegiatan penyuluhan. - Terlaksananya Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan pelaporan untuk
mengetahui kemajuan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, dan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja penyuluh di NTB. - Tersedianya
data
SDM
dan
Kelembagaan
Penyuluhan,
sarana/
prasarana penyuluhan, kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha Poktan dan gapoktan se NTB terbaru. - Tersedianya pelayanan/instalasi komunikasi, sumberdaya air dan listrik. - Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor seperti AC, mesin
ketik, komputer / laptop, printer dan faksimili dengan baik. - Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor AC, mesin
ketik, komputer / laptop, printer, meubelair, kamera digital faksimili dengan baik. - Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor - Terlaksananya optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat pelaku
utama dan pelaku usaha - Terpeliharanya gedung kantor, kendaraan dinas / operasional. - Tersedianya pakaian dinas harian bagi aparat. - Tersedianya pakaian kerja berbahan tenun khas daerah dan pakaian
olah raga. - Tersedianya buku materi penyuluhan sebagai acuan bagi penyuluh.
BAB VII PENUTUP Rencana Strategik Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Barat dalam rentang waktu lima tahun mendatang (2009 – 2013) yang ditetapkan sebagai instrumen dalam memberikan arah, langkah strategis dan sekaligus sebagai pengendali program / kegiatan pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam kurun waktu 2009 – 2013. Selain daripada itu Rencana Strategik Sekretariat Bakorluh Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 ini juga merupkan pedoman dalam rangka pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Nusa Tenggara Barat. Implementasi dokumen perencanaan ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung-jawab dan tugas masingmasing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, termasuk mendorong efisiensi dalam pelaksanakaan pembangunan. Keberhasilan implementasi Rencana Strategik Sekretariat Bakorluh Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 ini sangat tergantung dari komitmen dan partisipasi aktif semua fihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan pemberdayaan masyarakat (pelaku utama dan pelaku usaha) tidak terkecuali dalam bidang/sektor agribisnis saja, namun dalam keseluruh bidang usaha yang dapat menggerakan perekonomian masyarakat di perdesaan. Disisi lain dalam rangka mendukung pelayanan umum kepada masyarakat, di semua tingkatan, agar menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).
