BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah selain mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi,
pemerataan,
keadilan
dalam
pembangunan
juga
mampu
meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Walaupun
undang-undang
secara
jelas
menyatakan
bahwa
pemerintah daerah mempunyai wewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan. Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010
1
BAB I PENDAHULUAN
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan,oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional disamping menjadi masalah yang ada di daerah masing-masing.
1. 2. Maksud dan Tujuan RPJMD Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen RPJMD Kota Samarinda ini adalah untuk merumuskan program jangka menegah yang bersumber dari aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada RPJP Kota Samarinda. Secara umum, penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda bertujuan untuk: 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kota Samarinda; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kota Samarinda; 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kota Samarinda secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010
2
BAB I PENDAHULUAN
6. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda. 1. 3. Landasan Hukum Penyusunan RPJMD Kota Samarinda 2005-2010 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400); 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437); 6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438). 7. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. 4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen perencanaan Lainnya Dalam
kaitan
dengan
sistem
perencanaan
pembangunan
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2010 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010
3
BAB I PENDAHULUAN
satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam menjalankan agenda
pembangunan
yang
telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Samarinda maupun RTRW Kota
Samarinda, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi
SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda, selanjutnya akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kota Samarinda ke dalam RKPD Kota Samarinda untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda.
1.5. Sistematilka Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan RPJM Daerah 1.5. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum 2.2. Perekonomian Daerah 2.3. Sosial Daerah 2.4. Pemerintahan Umum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010
4
BAB I PENDAHULUAN
BAB III
VISI DAN MISI
BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah 5.3. Kebijakan Umum Daerah
BAB VI
KEBIJAKAN UMUM
BAB VII
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Program Pembangunan Daerah 7.2. Rencana Kerja
BAB VIll
PENUTUP 8.1. Program Transisi 8.2. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Samarinda 2005-2010
5
