BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku
perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Cita – cita pemerintah daerah adalah bahwa tak ada mata anggaran yang tidak direalisasi, alokasi anggaran tepat waktu, efektif dan efisien. Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur N0. 142 Tahun 2013 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan anggaran APBD, penetapan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta keterbukaan informasi. Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota atau kabupaten menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang berjalan. Sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan pada kerangka waktu tersebut.
1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana dan berjalan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada pemerintah daerah, dengan mengacu kepada UndangUndang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pada tiap instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kantor Kelurahan Jati Pulo adalah salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) yang berada di Lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran, yang terletak di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah. Yang menyusun perencanaan dan mengelola
anggaran
berdasarkan
APBD
melalui
kegiatan
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dari tingkat RW sampai pada tingkat Kelurahan yaitu forum musyawarah tahunan yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya yang telah disusun untuk jangka waktu 1 tahun kedepan. Setelah mendapatkan hasil dari forum tersebut dengan banyaknya kebutuhan, dan kegiatan serta permasalahan yang diutarakan oleh para Ketua RT,RW dan Organisasi Masyarakat maka terbentuklah sebuah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. DPA sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), yaitu sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran pencairan dana dari setiap kegiatan oleh pengguna anggaran, agar setiap SKPD dapat mengelola anggaran keuangan dengan baik dan tepat sasaran dari hasil Musrenbang Kelurahan tersebut. Dalam pengelolaan anggaran keuangan Kantor Kelurahan Jati Pulo sering mengalami hambatan dan kendala dalam sistem administrasi anggaran terutama pada proses pengajuan surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar, seperti penginputan data kegiatan yang terlalu banyak sehingga waktu pengerjaan tidak efisien, dan dalam penyimpanan dokumen data
2
http://digilib.mercubuana.ac.id/
pengajuan pencairan anggaran belum tersusun dan tersimpan dengan rapih karena semua data hanya tersimpan dalam bentuk hardcopy sehingga tidak teroganisir dengan baik, serta apabila data tersebut dibutuhkan maka proses pencarian dokumen mengalami kesulitan bahkan mudah hilang dan tercecer, selain itu Operator Keuangan juga mengalami kesulitan dalam proses pengiriman berkas dokumen pengajuan yang masih berbentuk hardcopy ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Walikota Jakarta Barat karena dapat memakan waktu dan tidak efisien. Berdasarkan uraian
di atas, maka Kantor Kelurahan Jati Pulo
memerlukan suatu aplikasi sistem monitoring budgeting yang dapat digunakan untuk membantu dan memudahkan proses administrasi pengelolaan anggaran, yang mana sistem ini agar dapat dikerjakan secara efektif, ekonomis dan efisien. Oleh karena itu dalam penelitian ini diberi judul “Aplikasi Sistem Monitoring Budgeting Berbasis Web Pada Kantor Kelurahan Jati Pulo”
1.2
Rumusan Masalah Melihat latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan beberapa
masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana membuat analisis proses program kerja pada kegiatan monitoring budgeting ?
2.
Bagaimana membuat daftar rincian perencanaan anggaran dan pengajuan SPM secara terkomputerisasi ?
3.
Bagaimana membuat data anggaran tersimpan dengan rapi di dalam database ?
1.3
Batasan Masalah Untuk lebih terarah dalam penyusunan, dan terfokus pada tujuan yang
diinginkan
maka
penelitian
ini
akan
dibatasi
mengenai
penatausahaan anggaran pengajuan SPM dan pelaporan monitoring realisasi pengajuan SPM.
3
http://digilib.mercubuana.ac.id/
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan
utama
dari
penulisan
pembuatan
Aplikasi
Sistem
Monitoring Budgeting Berbasis Web Pada Kantor Kelurahan Jati Pulo adalah : 1.
Untuk membuat aplikasi monitoring budgeting berbasis web yang mampu diakses oleh pihak yang berkepentingan.
2.
Untuk
memudahkan
pegawai
dalam
menyusun
perencanaan
anggaran sampai pengajuan SPM dan memudahkan petugas keuangan memproses pengajuan SPM melalui sistem. 3.
Untuk memudahkan
bendahara
dalam
memonitoring
realisasi
pengajuan SPM. 4. Untuk membuat aplikasi monitoring budgeting yang menghasilkan laporan perencanaan dan pengajuan anggaran yang tersimpan rapi di dalam database
1.5
Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian dalam Aplikasi Sistem Monitoring Budgeting ini antara
lain : 1.
Untuk Penulis : Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap sebuah aplikasi dalam membangun aplikasi monitoring budgeting yang efektif dan efisien terutama berbasis web.
2.
Untuk Kantor Kelurahan Jati Pulo a.
Membantu PPTK dalam proses perencanaan anggaran.
b.
Membantu
Operator
Keuangan
dalam
proses
pengajuan
pencairan dana secara efisien. c.
Mempermudah Bendahara untuk melakukan pengecekan data pengajuan yang sudah di input oleh Operator Keuangan.
d.
Menghasilkan Output yang valid sesuai rencana kerja.
4
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3.
Untuk Akademik Dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai tema yang diangkat yaitu “Aplikasi Sistem Monitoring Budgeting Berbasis Web pada Kantor Kelurahan Jati Pulo”, dan dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa untuk mencari informasi tentang sistem pengelolaan keuangan pada Kantor Kelurahan.
1.6
Metode Penelitian Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan Tugas Akhir ini,
metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi tiga tahap sebagai berikut :
1.6.1. Jenis Penelitian, yaitu: Berdasarkan sumber penelitian, penelitian ini menggunakan metode field research atau penelitian lapangan pada Kantor Kelurahan Jati Pulo, dimana data didapatkan secara langsung dari hasil pengamatan untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Berdasarkan analisis data, penelitian ini menggunakan
metode
kualitatif.
Berdasarkan
eksplanasi
penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: a.
Observasi Metode pengumpulan data ini dilakukan langsung pada Sub Bagian Keuangan dan proses mengenai sistem yang sedang berjalan.
b.
Wawancara Kegiatan pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung
dan
sitematis
dengan mengajukan
beberapa
pertanyaan kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). c.
Dokumentasi
5
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Dalam mengumpulkan data dan informasi bersumber dari referensi berupa PerUndang-Undangan, Peraturan Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat Keputusan Gubernur tentang prosedur penatausahaan dan pengelolaan keuangan, formform anggaran serta tulisan yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini berupa company profile, struktur organisasi dan visi misi. Dari data-data tersebut dapat menjadi bahan acuan dalam penyelesaian penelitian ini.
1.6.3. Metode Pengembangan Sistem, yaitu : Metode pengembangan sistem yang akan digunakan adalah dengan menggunakan model air terjun (waterfall model), namun metode yang akan dibahas adalah tahapan analisis sistem, tahapan desain dan tahapan implementasi. Berikut adalah langkah-langkah tahapannya: a.
Planning Pada tahap ini adalah membuat tujuan dan mengumpulkan data maupun
informasi
yang
dibutuhkan
termasuk
didalamnya
kegunaan software, rencana waktu pengerjaan, perencanaan anggaran biaya pembuatan sistem yang diharapkan yang diharapkan pengguna. Informasi atau data biasanya diperoleh melalui wawancara dan observasi. b.
Analysis Tahap Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan
metode
Analisis
PIECES
(Performance,
Information, Economics, Control, Efficiency, dan Service). c. Design Pada tahap ini Desain yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan pemodelan berorientasi objek yaitu menggunakan
6
http://digilib.mercubuana.ac.id/
UML (Unified Modeling Language) sebagai tool utamanya, dan digambarkan melalui use case diagram, activity diagram, class diagram, serta sequence diagram. d.
Implementation Pada tahap ini pembuatan program atau coding yang digunakan adalah
dengan memakai bahasa
pemrograman
PHP
dan
Database Management System (DBMS) adalah MYSQL. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing atau pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Pengujian aplikasi sistem monitoring budgeting ini dilakukan dengan metode Black Box Testing yang merupakan pengujian berdasarkan fungsi dari program.
Sehingga
dapat
menemukan
kekurangan
dan
kelemahan sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi agar menjadi lebih baik dan sempurna.
1.7
Sistematika Penulisan Untuk memahami lebih jelas dari Tugas Akhir ini, maka materi – materi yang terdapat pada tugas ini dikelompokkan menjadi beberapa sub- sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :
BAB I
: Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : Landasan Teori
7
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendukung penulisan Tugas Akhir dan berkaitan dengan pembuatan “Aplikasi Sistem Monitoring Budgeting Berbasis Web Kantor Kelurahan Jati Pulo.”
BAB III : Analisa Dan Perancangan Bab ini menjelaskan company profil, visi dan misi Kantor Kelurahan Jati Pulo serta struktur organisasinya dan analisis sistem berikut perancangan basis data serta perancangan desain
“Aplikasi
Sistem
Monitoring
Budgeting
Kantor
Kelurahan Jati Pulo.”
BAB IV : Implementasi Dan Pengujian Sistem Bab ini menjelaskan tentang pengoperasian aplikasi sistem monitoring
budgeting
yang
sudah
dirancang
dengan
menampilkan antarmuka, cara kerja dan penggunaannya.
BAB V : Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang berhubungan dengan penyusunan Tugas Akhir ini.
8
http://digilib.mercubuana.ac.id/