BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Laporan Studi Prakarsa Anti Korupsi

2011

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, peran BUMN cukup strategis, seperti: penghasil barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta; sebagai pelaksana pelayanan publik; penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar; serta turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN yang seluruh maupun sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Penerimaan negara tersebut dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi yang pada tahun 2010 nilainya mencapai Rp.132,7 triliun. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri mencapai Rp. 2.130 triliun, baik dalam bentuk kapitalisasi pasar modal, operational expenditure (opex), program kemitraan, bina lingkungan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), capital expenditure (capex), mapun public service obligation (PSO). Selain itu, masih terdapat 105.260 kelompok usaha menjadi mitra binaan BUMN yang juga memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia.1 Melihat peran penting dan strategis BUMN di atas, seiring dengan perkembangan ekonomi baik di tingkat lokal maupun internasional, serta persaingan usaha yang semakin ketat tuntutan kepada BUMN untuk menjalankan bisnisnya secara efektif, efisien, dan profesional menjadi semakin tinggi. Namun demikian, masih didapati beberapa

kelemahan

BUMN

seperti:

sering

adanya

kebijakan

atau

peraturan

pemerintah yang menguntungkan BUMN yang justru berakibat kepada lemahnya BUMN dalam persaingan usaha; kurang lincah dalam bertindak; dan lamban dalam mengambil keputusan. Kondisi ini membuat BUMN kehilangan momentum usaha yang dapat berakibat pada kerugian usaha. Selain itu, potensi korupsi masih muncul di BUMN karena masih adanya konflik kepentingan di internal, serta lemahnya pengendalian internal. 1

Peran BUMN dalam Percepatan & Perluasan Pembangunan Nasional, Kementerian BUMN, Bogor 11 Februari 2011

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

1


2011

Guna mengatasi hal tersebut dan untuk memperbaiki kinerja BUMN, beberapa upaya perlu dilakukan. Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial, dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahnya sistem tata kelola perusahaan yang baik 2. Semakin baik dan efektifnya sistem tata kelola perusahaan akan memungkinkan terbentuknya sistem pengendalian (checks and balances) yang lebih efektif antar unit kerja di internal entitas usaha, serta antara entitas usaha tersebut dengan pemangku kepentingan yang lebih luas. Dalam kaitan mengatasi kelemahan dari kemungkinan timbulnya potensi korupsi di BUMN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) BUMN. Kegiatan SPAK BUMN 2011 dilaksanakan dalam rangka mengukur efektivitas dari prakarsa antikorupsi yang dilakukan oleh BUMN. 1.2. Dasar Hukum Dalam pelaksanaan Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) 2011, KPK mendasari pada kewenangan yang dimilikinya. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan; 1. Pasal 4 menyebutkan: “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan

meningkatkan

daya

guna

dan

hasil

guna

terhadap

upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi”. 2. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap

instansi

yang

menjalankan

tugas

dan

wewenangnya

yang

berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik”. 3. Pasal 14 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang untuk: 1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; 2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan

perubahan

jika

berdasarkan

hasil

pengkajian,

sistem

pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;

2

2

Studi Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Swasta, BUMN, dan BUMD, KPK Tahun 2008



2011

3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi) disebutkan:

1. Pasal 7 ayat (4): “Setiap Negara Peserta wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukum nasionalnya, berusaha keras untuk mengadopsi, memelihara dan memperkuat sistem yang meningkatkan transparansi, dan mencegah konflik-konflik kepentingan”.

2. Pasal 8 ayat (1): ”Untuk memerangi korupsi, Setiap Negara Peserta wajib meningkatkan, antara lain: integritas, kejujuran, dan tanggung jawab di antara para pejabat-pejabat publiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya”.

3. Pasal 10: “Dengan memperhatikan kebutuhan untuk memberantas korupsi setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang mungkin untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publiknya, bila diperlukan termasuk termasuk mengenai organisasi keuangan dan proses pembuatan keputusannya”.

4. Pasal 12: ”Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akutansi dan audit di sektor swasta, dan dimana diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratf dan pidana yang efektif sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut.” 1.3. Tujuan Secara umum, SPAK bertujuan untuk mengukur efektivitas prakarsa antikorupsi di BUMN. Rincian tujuan kegiatan SPAK adalah: 1. Mendapatkan gambaran aktual tentang adanya prakarsa dan penerapan pencegahan korupsi di BUMN; 2. Memastikan

bahwa

setiap

BUMN

memiliki

komitmen

terhadap

upaya

pencegahan korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya; 3. Mendorong

BUMN

bertanggung

jawab

terhadap

keberhasilan

upaya

pencegahan korupsi di lembaganya;


3


2011

4. Sebagai salah satu acuan untuk melakukan perbaikan kinerja BUMN, baik atas inisiatif sendiri maupun melalui intervensi kebijakan oleh pemerintah. 1.4. Ruang Lingkup Berdasarkan tujuan di atas, maka SPAK dibatasi dengan melakukan penilaian terhadap prakarsa antikorupsi dan penerapannya di 4 BUMN yang mewakili sektor energi, konstruksi, keuangan, dan transportasi, dengan rincian sebagai berikut: Tabel I.1 Perserta SPAK 2011 No

BUMN

Sektor

1

PT PERTAMINA (Persero)

Energi

2

PT JASA MARGA (Persero) Tbk.

Konstruksi

3

PT JAMSOSTEK (Persero)

Keuangan

4

PT ANGKASA PURA II (Persero)

Transportasi

1.5. Metodologi dan Tahapan Kegiatan 1.5.1. Metode Indikator dan bobot yang digunakan sebagai parameter dalam penilaian SPAK BUMN tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Utama Indikator utama merupakan indikator yang wajib dipenuhi dan dianalisis oleh BUMN.

Indikator

ini

merupakan

pedoman

dalam

penilaian

kuantitatif.

Penentuan indikator utama diputuskan oleh KPK berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) dengan peserta tenaga ahli (pakar) eksternal yang relevan dan pejabat struktural KPK. 2. Indikator Inovasi Indikator inovasi bersifat bebas. Peserta dapat mencantumkan prakarsa antikorupsi di luar prakarsa pada 7 indikator utama dalam sebuah laporan, yang nantinya akan dinilai secara kualitatif. Indikator ini disiapkan untuk mengantisipasi jika ternyata BUMN memiliki inovasi lain di luar indikator utama.

4



2011

Setiap indikator yang digunakan dalam SPAK menggunakan bobot yang ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan pakar eksternal dan struktural KPK. Berikut adalah indikator, subindikator, dan bobot SPAK 2011. Tabel I.2 Indikator, Subindikator dan Bobot SPAK 2011 Indikator

1. Keteladanan Pimpinan (Tone Of The Top) (0,186)

2. Pedoman tentang Etika dan Perilaku (Code of Ethic dan Code of Conduct) (0,139)

3. Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) (0,121) Indikator Utama (0,942)

c

Ketersediaan Kebijakan Pimpinan (BOC dan BOD) terkait anti korupsi (0,260) Peran Pimpinan dalam Penerapan Kebijakan Antikorupsi (0,480) Pengawasan dan Evaluasi (0,260) Ketersediaan dan Kelengkapan Pedoman tentang Etika dan Perilaku (0,390) Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (0,420) Evaluasi (0,190) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,390) Penerapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,410) Evaluasi (0,200) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,430) Penerapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,390) Evaluasi (0,170) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,360) Penerapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,430) Evaluasi (0,210) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,390) Penerapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,450) Evaluasi (0,160)

a

Penegakan Aturan (1,00)

a b c a b c a b c

4. Pengelolaan Sistem

a

Pengaduan (Whistle Blowing System) (0,139)

b

5. Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure) (0,084)

6. Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (Managing Gift) (0,103)

7. Penegakan Aturan (Rules Enforcement) (0,171) Indikator Inovasi (0,058)

Subindikator

c a b c a b

Prakarsa Lainnya (1,00)

Terdapat 7 indikator utama yang ditetapkan sebagai hasil FGD tersebut, untuk selanjutnya diturunkan dalam subindikator–subindikator. Masing-masing subindikator


5


2011

mencerminkan adanya ketersediaan, penerapan, serta proses evaluasi terhadap masing-masing

indikator.

Selanjutnya

ketujuh

indikator

dan

subindikator

dioperasionalkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 81 pertanyaan (kuesioner terlampir). Setiap pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peserta SPAK dengan melampirkan bukti-bukti untuk mendukung validitas jawaban. Nilai SPAK terendah adalah 0 dan tertinggi 10. Nilai 0 berarti peserta SPAK tidak mempunyai

prakarsa/inisiatif antikorupsi sesuai dengan harapan penilaian

ini.

Sementara nilai 10 menunjukkan unit utama telah melakukan prakarsa/inisiatif antikorupsi sesuai dengan seluruh indikator dalam SPAK. Selain mengisi kuesioner, peserta SPAK juga didorong untuk mengisi kuesioner tentang inovasi pencegahan korupsi yang telah dilakukan di luar tujuh indikator utama SPAK yang telah ditetapkan. 1.5.2. Tahapan Kegiatan Studi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan indikator utama Penetapan indikator utama ini dilakukan melalui dua tahap yaitu konsultasi dengan pakar dan konsultasi dengan internal KPK.

2. Penyusunan dan penyebaran kuesioner Kuesioner terdiri dari rangkaian pertanyaan tertutup dan semi terbuka yang disusun berdasarkan rincian dari indikator utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kuesioner bersifat objektif untuk memudahkan verifikasi data.

3. Penilaian sendiri (self-assessment) oleh peserta SPAK Pada tahap ini, BUMN mengisi kuesioner yang diberikan. Untuk menunjang validitas

jawaban,

BUMN

diwajibkan

memberikan

bukti

yang

relevan.

Sinkronisasi jawaban dan lampiran bukti ini yang dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan verifikasi. Atas dasar verifikasi tersebut, dihitung nilai yang menunjukkan tingkatan inisiatif antikorupsi yang dilakukan oleh BUMN.

4. Penilaian oleh KPK KPK melakukan penilaian akhir dengan mempertimbangkan hasil pengisian sendiri oleh instansi dan kelengkapan bukti. Untuk mempertegas hasil penilaian, KPK juga melakukan observasi lapang untuk memastikan kegiatan pencegahan korupsi seperti yang dilaporkan dalam SPAK. Hasil dari penilaian KPK menentukan peringkat dari masing-masing peserta SPAK.

6



2011

5. Pelaporan Akhir dan Diseminasi Laporan akhir dibuat dengan melaporkan skor masing-masing unit utama sesuai indikator yang ditetapkan. Hasilnya dipaparkan kepada peserta SPAK dalam sebuah rapat tertutup. Secara ringkas, rangkaian tahapan kegiatan SPAK tahun 2011 adalah: Gambar 1.1 Tahapan Kegiatan SPAK 2011 Jan-Feb Penetapan Indikator Utama

Feb-Mar

Apr-Juli

Penyusunan & Penyebaran Kuesioner

SelfAssessment oleh BUMN


Agt-Sept Penilaian oleh Tim Ahli KPK

Okt-Nov Laporan Akhir dan Diseminasi

7


2011

BAB II PROFIL PT JASA MARGA (Persero) Tbk. 2.1. Sejarah Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978 melalui Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian persero. Pada tanggal 9 Maret 1978, Presiden Soeharto meresmikan jalan tol bebas hambatan pertama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor, yang merupakan jalan tol pertama di Indonesia. Tujuan awal pendirian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah untuk mengoperasikan dan memelihara ruas jalan tersebut secara mandiri tanpa membebani anggaran Pemerintah. Ir Sutami, Menteri Pekerjaan Umum ketika itu, adalah inisiator awal didirikannya PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Pada tanggal 12 November 2007, status PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berubah menjadi Perusahaan Terbuka dengan melepas 30% sahamnya kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia. 2.2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan 2.2.1. Visi dan Misi Perusahaan Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dimana peran PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang semula sebagai otorisator, pengembang, dan operator, berubah menjadi pengembang dan operator saja. Sebagai tindak lanjut dari perubahan peran tersebut, maka perusahaan sejak tahun 2006 mengubah visi dan misinya menjadi sebagai berikut:

•

Visi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah menjadi perusahaan modern dalam bidang pengembangan dan pengoperasian jalan tol, menjadi pemimpin (leader) dalam industri jalan tol dengan mengoperasikan mayoritas jalan tol di Indonesia, serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional dan regional.

•

Misi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah menambah panjang jalan tol secara berkelanjutan, sehingga perusahaan menguasai paling sedikit 50% panjang jalan tol di Indonesia dan usaha terkait lainnya, dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi keuangan perusahaan, serta meningkatkan mutu dan efisiensi jasa pelayanan jalan tol melalui penggunaan teknologi yang optimal

8



2011

dan penerapan kaidah-kaidah manajemen perusahaan modern dengan tata kelola yang baik. 2.2.2. Tata Nilai Perusahaan Tata Nilai merupakan nilai-nilai yang telah ada dalam setiap insan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tata nilai ini merupakan perwujudan dari sikap dan perilaku seluruh karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara baik dan benar. Tata nilai tersebut adalah: a.

Integritas

1. Bekerja hanya untuk kepentingan perusahaan. Tidak pernah menyalahgunakan

wewenang

untuk

kepentingan

lain

diluar

kepentingan perusahaan;

2. Bertanggung jawab dan senantiasa dapat menjelaskan keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam pekerjaan;

3. Senantiasa menggunakan etika dalam bekerja; 4. Senantiasa menjadi panutan bagi lingkungannya.

b.

Mencintai Pekerjaan (Passion)

1. Semangat dan keinginan yang kuat untuk senantiasa berbuat yang terbaik di bidangnya;

2. Menyenangi tugasnya dan selalu berpikir positif dalam bekerja; 3. Bangga terhadap perusahaan sebagai wujud dari kebanggaan pada bangsa dan negara;

4. Senantiasa menghasilkan kualitas pekerjaan yang terbaik.

c.

Senang Belajar untuk Kemajuan (Learning) 1. Selalu

ingin

mengetahui

dan

belajar

hal-hal

baru

untuk

kemajuan perusahaan; 2. Melihat jauh ke depan dan senantiasa berusaha untuk membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi; 3. Berani mencoba hal-hal baru dengan niat semata-mata untuk memperbaiki kualitas proses dan produk perusahaan.

d.

Membangun Kepercayaan (Trust)

1. Percaya pada niat baik; 2. Senantiasa membangun kepercayaan di antara seluruh jajaran perusahaan;

3. Tidak terkotak-kotak, selalu saling membantu untuk kepentingan perusahaan semata.


9


2011

3.3. Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Berdasarkan

surat

keputusan

Direksi

PT

Jasa

Marga

(Persero)

Tbk.

Nomor

194/KPTS/2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. jo. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 156/KPTS/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: 194/KPTS/2009 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., maka struktur organisasi dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun 2011 terlihat dalam gambar 2.1 Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2011

10



2011

3.4. Kinerja Perusahaan PT Jasa Marga

(Persero) Tbk. berhasil membukukan laba bersih tahun 2010 untuk

pertama kalinya menembus Rp 1 triliun yaitu sebesar Rp 1,193 triliun, atau naik sebesar 20,23% dibanding tahun 2009 yang mencapai Rp 992,69 milyar. Peningkatan laba bersih ini terjadi karena pendapatan usaha yang berhasil dibukukan Jasa Marga pada tahun 2010 mencapai Rp. 4,37 triliun atau meningkat 18,60% dibanding pendapatan usaha tahun 2009 yang mencapai Rp. 3,69 triliun. Pencapaian kinerja keuangan ini terutama diperoleh dari hasil peningkatan volume lalu lintas selama 2010 yang mencapai 957,89 juta kendaraan atau meningkat sebesar 4,41%, dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 916,48 juta kendaraan. Gambar 2.2 Grafik Kinerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan 20,000

18,952

JUMLAH (Dalam Miliar Rupiah)

18,000 16,000

16,174 14,642

14,000 12,000 10,000

Aset

8,000

Pendapatan usaha

6,000 4,000 2,000

1,193

992

707

Laba Bersih

4,379

3,692

3,354

0 2008

2009

2010

TAHUN Sumber: Laporan Keuangan Rekonsiliasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan sumber lainnya

Pendapatan Usaha Perusahaan di tahun 2010 adalah Rp 4,3 triliun. Dengan mulai beroperasinya jalan tol baru secara bertahap di tahun 2011, maka pendapatan usaha di tahun 2011 diproyeksikan sebesar Rp 4,8 triliun. Posisi akhir tahun 2010, total aset perusahaan adalah Rp 18,8 triliun dengan equitas Rp 7,8 triliun.


11


2011

BAB III NILAI SPAK PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. 2011 3.1. Perhitungan Nilai SPAK PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nilai SPAK 2011 yang diperoleh setiap BUMN, merupakan gabungan dari indikator utama dengan bobot 0,942 dan indikator inovasi dengan bobot 0,058. Nilai dengan bobot SPAK 2011 yang diperoleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah sebesar 6,19 dengan perincian nilai indikator dan subindikator seperti terlihat dalam Tabel III.1.

Tabel III.1 Nilai SPAK PT Jasamarga (Persero) Tbk. Indikator

Keteladanan Pimpinan (Tone Of The Top) (0,186)

Pedoman tentang Etika dan Perilaku (Code of Ethic dan Code of Conduct) (0,139) Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) (0,121) Indikator Utama (0,942) 6,04

Pengelolaan Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) (0,139)

Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure) (0,084)

Indikator Inovasi (0,058) 8,61

12

Subindikator

9,68

8,82

2,08

2,03

6,24

a

Ketersediaan Kebijakan Pimpinan (BOC dan BOD) terkait anti korupsi (0,260)

b

Peran Pimpinan dalam Antikorupsi (0,480)

c

Pengawasan dan Evaluasi (0,260)

a

Ketersediaan dan Kelengkapan Pedoman tentang Etika dan Perilaku (0,390)

9,68

b

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (0,420)

7,49

c

Evaluasi (0,190)

a

Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,390)

0,00

b

Penerapan Aturan Penanganan Kepentingan (0,410)

5,07

c

Evaluasi (0,200)

0,00

a

Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,430)

0,00

b

Penerapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,390)

5,20

c

Evaluasi (0,170)

0,00

a

Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,360)

9,00

b

Penerapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,430)

6,98

c

Evaluasi (0,210)

0,00

a

Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (Managing Gift) (0,103)

2,43

Penegakan Aturan (Rules Enforcement) (0,171)

10,00

b c

Penerapan

Kebijakan

10,00 9,33 10,00

10,00

Situasi

Konflik

Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,390) Penerapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,450) Evaluasi (0,160) Penegakan Aturan (1,00)

Prakarsa Lainnya (1,00)


0,00 5,40 0,00 10,00


2011

Tabel III.1 menunjukkan bahwa secara umum pimpinan dan karyawan PT Jasa Marga, (Persero) Tbk. telah mempunyai komitmen antikorupsi di perusahaannya. Hal ini terlihat pada nilai indikator keteladanan pimpinan dan penegakan aturan yang memberikan nilai cukup tinggi. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam bentuk keteladanan sikap dan perilaku pimpinan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dipertegas

dengan

diberlakukannya

peraturan–peraturan

antikorupsi

sekaligus

penegakannya. 3.2. Indikator Utama SPAK 2011 3.2.1. Keteladanan Pimpinan (Tone of The Top) Dalam suatu organisasi, faktor keteladanan sangat penting untuk menggerakkan bawahan. Hanya dengan keteladanan pimpinan, suatu organisasi dapat memperoleh kepercayaan

baik

dari

bawahan,

rekanan,

maupun

dari

pemegang

saham.

Keteladanan pimpinan juga dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi mutlak diperlukan pemimpin yang dapat dipercaya dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya organisasinya demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pemimpin tidak dilahirkan, tetapi dibentuk melalui suatu proses penguasaan knowledge, skill, dan attitude yang dibutuhkan. Keteladanan pimpinan (tone of the top) dibutuhkan untuk membangun kultur/budaya yang kokoh bagi organisasinya.

Pentingnya keteladanan pimpinan (tone of the top) menjadikan indikator ini sebagai indikator SPAK dengan bobot terbesar yakni (0,186) atau 18,6%. Tolak ukurnya adalah

implementasi

aturan

dan

aktivitas

pimpinan

perusahaan

(Direksi

dan

Komisaris) yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen pimpinan perusahaan juga didukung oleh Kementerian BUMN dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG di BUMN. Indikator keteladanan pimpinan dibagi dalam 3 subindikator yaitu: (a) ketersediaan kebijakan pimpinan terkait antikorupsi ; (b) peran pimpinan dalam penerapan kebijakan antikorupsi ; serta (c) pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan. Indikator keteladanan pimpinan dalam penilaian SPAK 2011 memiliki bobot tertinggi, sehingga nilai yang diperoleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebesar 9,68 untuk indikator ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap nilai akhir SPAK. Dari ketiga subindikator tersebut, subindikator mengenai ketersediaan aturan


13


2011

dan subindikator pengawasan dan evaluasi telah mendapatkan nilai sempurna (10). Artinya instrumen aturan dan evaluasi yang ada dalam mendukung keteladanan pimpinan di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sudah mencukupi. Berikut disampaikan rincian hasil penilaian indikator keteladanan pimpinan: Tabel III.2 Nilai Keteladanan Pimpinan Keteladanan Pimpinan (0,186) Peringkat

1

Subindikator

Instansi

PT Jasa Marga, Tbk.

Nilai Total

Ketersediaan Aturan (0,26)

Peran Pimpinan (0,48)

Pengawasan & Evaluasi (0,26)

9,68

10,00

9,33

10,00

(Persero)

Berdasarkan pengamatan di lapangan, informasi dari sejumlah staf dan dokumen yang disampaikan, komitmen Direksi terutama Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

dalam melakukan program antikorupsi terlihat nyata. Buktinya adalah dengan

telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Nomor 77/KPTS/2005 tentang Pedoman Penerapan Prinsip-Prinsip GCG di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 96/KPTS/2011. Keputusan Direksi tersebut disosialisasikan langsung oleh Direksi dalam sejumlah kegiatan di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Karyawan menganggap kegiatan yang langsung dipimpin oleh Direktur Utama ini membuat yang bersangkutan layak dijadikan figur teladan bagi bawahannya. Nilai

keteladanan

pimpinan

yang

baik

tersebut

pada

hakikatnya

masih

bisa

ditingkatkan kualitasnya. Dalam upaya pencegahan korupsi, kegiatan keteladanan dapat diterapkan melalui peningkatan peran pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan pencegahan korupsi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Supaya kegiatan pengawasan tersebut efektif, sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala.

Keteladanan juga dapat ditunjukkan melalui konsistensi sikap pimpinan dalam menangani setiap permasalahan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 14



2011

Kondisi ini akan menumbuhkan kepercayaan karyawan kepada pimpinan serta menumbuhkan komitmen dari seluruh karyawan sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. 3.2.2. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethics and Code of Conduct) Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan aturan pedoman etika dan perilaku (code of ethics and code of conduct). Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis, sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah3:

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya ;

2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan

dan

semua

karyawan.

Pelaksanaan

etika

bisnis

yang

berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan ;

3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

Oleh karena itulah, pedoman etika dan perilaku menjadi salah satu indikator penilaian SPAK 2011. Indikator pedoman etika dan perilaku merupakan salah satu indikator dengan bobot tinggi, yaitu sebesar 0,139. Penilaian indikator Pedoman Etika dan Perilaku, dilakukan dengan menilai tiga subindikator yaitu: (a) ketersediaan aturan tentang pedoman etika dan perilaku ; (b) penerapan aturan etika dan perilaku ; serta (c) evaluasi aturan. Dari ketiga subindikator tersebut, penerapan aturan etika dan perilaku merupakan subindikator yang memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,420. Berikut rincian hasil penilaian indikator pedoman etika dan perilaku pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

3

www.knkg-indonesia.com


15


2011

Tabel III.3 Nilai Indikator Pedoman Etika dan Perilaku

Peringkat

Instansi Nilai Total

2

PT Jasa Marga

Pedoman Etika dan Perilaku (0,139) Subindikator Ketersediaan Penerapan Aturan Aturan (0,39) (0,42)

8,82

9,68

Evaluasi Aturan (0,19)

7,49

10,00

(Persero) Tbk. Secara keseluruhan, nilai indikator pedoman tentang etika dan perilaku SPAK 2011 PT Jasa Marga (Persero)Tbk. cukup tinggi, yaitu sebesar 8,82. Hal ini disebabkan karena PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah memiliki Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang diatur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 200.1/KPTS/2010. Meskipun PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penerapan pedoman kode etik dan kode perilaku di perusahaannya, namun masih ada beberapa aspek yang dapat lebih ditingkatkan, antara lain: 1.

Evaluasi secara reguler terhadap aturan pedoman etika dan perilaku guna mengakomodasi perkembangan usaha dan potensi terjadinya penyimpangan pada setiap bagian dan tingkat jabatan ;

2.

Menambahan ketentuan tentang pemberian pada aturan pedoman etika dan perilaku;

3. Menyediakan media konsultasi etika dan perilaku antara lain: dengan menyediakan ruang khusus konsultasi atau menyediakan media lainnya (misalnya: e-mail khusus konsultasi pedoman etika dan perilaku, telepon, faksimili, atau lainnya) untuk mempermudah personil PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melakukan konsultasi terkait pelanggaran aturan etika dan perilaku dalam kegiatan operasional perusahaan. 3.2.3. Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Benturan/konflik

kepentingan

adalah

keadaan

dimana

terdapat

konflik

antara

kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham, Komisaris, Anggota Direksi beserta seluruh jajaran di bawahnya4. 4

16

www.knkg-indonesia.com Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


2011

Oleh karena itulah, diperlukan suatu pedoman yang mengatur mengenai penanganan situasi konflik kepentingan, yang bertujuan untuk: 1. Menyediakan kerangka acuan bagi penyelenggara negara untuk mengenal, mengatasi dan menangani konflik kepentingan; 2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat menangani situasi konflik kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja; 3. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara. Pada SPAK 2011, bobot penilaian indikator penanganan konflik kepentingan adalah sebesar 0,139. Penilaian indikator penanganan konflik kepentingan, dilakukan dengan menilai tiga subindikator yakni (a) ketersediaan aturan tentang penanganan konflik kepentingan ; (b) penerapan aturan penanganan konflik kepentingan ; serta (c) evaluasi aturan. Berikut disampaikan rincian hasil penilaian indikator penanganan konflik kepentingan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: Tabel III.4 Nilai Indikator Penanganan Konflik Kepentingan

Peringkat

4

Instansi

PT

Jasa

Marga

Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,121) Subindikator Nilai Ketersediaan Penerapan Evaluasi Total Aturan Aturan Aturan (0,39) (0,41) (0,20) 2,08

0,00

5,07

0,00

(Persero) Tbk.

Pada Tabel III.4 terlihat bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memiliki skor rendah untuk penilaian penanganan konflik kepentingan (2,08). Rendahnya skor tersebut dikarenakan pada subindikator ketersediaan aturan dan evaluasi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. belum mempunyai aturan khusus tentang penanganan situasi konflik kepentingan. Praktik penanganan konflik kepentingan yang dilakukan selama ini belum tersistemkan. Dengan skor ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk. harus bekerja keras untuk membangun sistem penanganan konflik kepentingan. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. antara lain: 1. Menyusun aturan khusus tentang penanganan situasi konflik kepentingan; 2. Menyiapkan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan; 3. Menyusun mekanisme penerapan aturan: mekanisme identifikasi potensi resiko pelanggaran, pengendalian resiko pelanggaran, dan penanganan pelanggaran aturan;


17


2011

4. Melakukan sosialisasi aturan secara reguler kepada seluruh stakeholders PT Jasa Marga (Persero) Tbk.;

5. Menyediakan media konsultasi penanganan situasi konflik kepentingan antara lain: dengan menyediakan ruang khusus konsultasi atau menyediakan media lainnya (misalnya: e-mail khusus konsultasi penanganan situasi konflik kepentingan, telepon, faksimili, atau lainnya) guna mempermudah personil PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melakukan konsultasi tentang penanganan situasi konflik kepentingan dalam kegiatan operasional perusahaan; 6. Menyusun mekanisme evaluasi penanganan konflik kepentingan.

3.2.4. Pengelolaan Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) Pengelolaan sistem pengaduan merupakan suatu sistem yang mengelola penyampaian laporan dari pihak internal maupun eksternal terhadap suatu aktivitas yang berpotensi menyimpang dari peraturan yang berlaku. Aktivitas dimaksud dapat merupakan perilaku yang melanggar hukum, etika, dan pelanggaran lainnya. Sistem ini juga dapat mengoptimalkan peran setiap pimpinan dan karyawan di perusahaan tersebut untuk mengungkap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, KPK melalui SPAK 2011 mendorong seluruh BUMN agar membentuk sistem layanan pengaduan yang transparan dan akuntabel. Layanan pengaduan tersebut diharapkan mampu mengurangi terjadinya penyimpangan terutama yang terkait dengan korupsi. Pada SPAK 2011, bobot penilaian indikator pengelolaan sistem pengaduan adalah sebesar 0,139. Indikator pengelolaan sistem pengaduan terdiri dari 3 subindikator: (a) ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan sistem pengaduan; (b) penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan. Rincian hasil penilaian indikator pengelolaan sistem pengaduan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat dilihat dalam tabel III.5.

Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel III.5 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. masih memiliki nilai yang rendah dalam aspek pengelolaan sistem pengaduan yaitu sebesar 2,03. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. belum memiliki aturan khusus tentang pengelolaan sistem pengaduan. Praktik pengaduan yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selama ini belum tersistemkan. Oleh karena itu perlu upaya keras dari PT Jasa Marga

18



2011

(Persero) Tbk. untuk membangun sistem pengaduan yang efektif. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. antara lain:

1. Menyusun aturan khusus tentang pengelolaan sistem pengaduan; 2. Menyiapkan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan;

3. Menyusun mekanisme penerapan aturan: mekanisme identifkasi potensi resiko pelanggaran, pengendalian resiko pelanggaran, dan penanganan pelanggaran aturan;

4. Melakukan sosialisasi aturan secara reguler kepada seluruh stakeholders PT Jasa Marga;

5. Menyediakan fasilitas layanan pengaduan yang lengkap dan mudah untuk dijangkau

(telepon,

faksimili,

e-mail

menjamin

kerahasiaan/perlindungan

khusus terhadap

pengaduan), pelapor.

dengan

Fasilitas

tetap

layanan

pengaduan tersebut juga perlu dilengkapi dengan sistem pencatatan yang handal;

6. Menyusun mekanisme evaluasi pengelolaan sistem pengaduan. Tabel III.5 Nilai Indikator Pengelolaan Sistem Pengaduan

Peringkat

4

Instansi

PT

Jasa

Nilai Total Marga

Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,139) Subindikator Ketersediaan Penerapan Evaluasi Aturan Aturan Aturan (0,43) (0,39) (0,18)

2,03

0,00

5,20

0,00

(Persero) Tbk.

3.2.5. Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure) Pelaporan harta kekayaan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas

dari

KKN.

Tingkat

kepatuhan

pimpinan

perusahaan

BUMN

untuk

menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah cukup baik, namun untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan perusahaan, maka melalui studi ini KPK ingin mendorong agar penyampaian LHKPN juga dilakukan oleh seluruh pegawai di BUMN. Hal ini dilakukan agar rekam jejak harta karyawan tersebut dapat diketahui secara transparan dan akuntabel, sehingga


19


2011

dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan jabatan di BUMN tersebut. Pada SPAK 2011, indikator pengelolaan transparansi harta kekayaan terdiri dari 3 subindikator: (a) ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan transparansi harta kekayaan; (b) penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan. Rincian hasil penilaian indikator pengelolaan transparansi harta kekayaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terlihat dalam tabel III.6 berikut: Tabel III.6 Nilai Indikator Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,084) Subindikator Nilai Ketersediaan Penerapan Evaluasi Total Aturan Aturan Aturan (0,36) (0,43) (0,21)

Peringkat

Instansi

4

PT Jasa Marga, Tbk.

6,24

9,00

6,98

0,00

(Persero)

Nilai sebesar 6,24 yang diperoleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk indikator pengelolaan transparansi harta kekayaan telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh KPK. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. saat ini telah memiliki Keputusan Direksi nomor 89/KPTS/2009 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi karyawan di lingkungan perusahaan. Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. agar indikator ini dapat menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi, diantaranya: 1. Menyusun

mekanisme

penerapan

aturan:

mekanisme

identifikasi

resiko

pelanggaran, pengendalian terhadap resiko pelanggaran, serta penanganan pelanggaran; 2. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan transparansi harta kekayaan secara intensif kepada seluruh pegawai/staf.

3. Membangun sistem pelaporan harta kekayaan di internal, yang dapat digunakan dalam melakukan rekam jejak karyawan/pejabat di PT Jasa Marga (Persero) Tbk., termasuk menyusun dan menetapkan formulir laporan harta kekayaan yang harus diisi, serta menyediakan media konsultasi pengelolaan transparansi harta kekayaan antara lain dengan menyediakan ruang khusus konsultasi

atau

menyediakan

media

lainnya

(misalnya:

E-mail

khusus

konsultasi pengelolaan transparansi harta kekayaan, telepon, faksimili, atau lainnya). 20



2011

4. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap aturan dan sistem pengelolaan transparansi harta kekayaan. 3.2.6. Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadian (Managing Gift) Pemberian dan penerimaan hadiah dalam kegiatan bisnis perusahaan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan, namun untuk menjaga agar pemberian dan atau penerimaan tersebut tidak menjadi pelanggaran hukum, maka perlu dibuat suatu aturan dan sistem pengelolaan hadiah di BUMN tersebut. Tujuan dari pembuatan aturan dan sistem tersebut adalah untuk memberikan arahan dan menjadi acuan bagi seluruh pimpinan dan karyawan BUMN dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Hal ini juga untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di BUMN. Pada SPAK 2011 indikator pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah terdiri dari tiga subindikator: (a) ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah; (b) penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan. Berikut disampaikan rincian hasil penilaian indikator pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah PT Jasa Marga (Persero) Tbk.: Tabel III.7 Nilai Indikator Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah

Peringkat

4

Instansi

PT

Jasa

Marga

Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,103) Subindikator Nilai Ketersediaan Penerapan Evaluasi Total Aturan Aturan Aturan (0,39) (0,45) (0,16) 2,43

0,00

5,40

0,00

(Persero) Tbk.

Berdasarkan hasil penilaian diketahui bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk. masih memiliki nilai yang rendah dalam aspek pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah yaitu sebesar 2,43. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. belum memiliki aturan khusus tentang pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah. Praktik pengelolaan yang dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selama ini belum tersistemkan. Oleh karena itu, perlu upaya keras dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk membangun sistem pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah yang efektif. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah:


21


2011

1. Menyusun aturan khusus tentang pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah; 2. Menyiapkan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan; 3. Menyusun mekanisme penerapan aturan: mekanisme identifkasi potensi resiko pelanggaran, pengendalian resiko pelanggaran, dan penanganan pelanggaran aturan;

4. Melakukan sosialisasi aturan secara reguler kepada seluruh stakeholders; 5. Menyusun mekanisme evaluasi pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah.

3.2.7. Penegakan Aturan (Rules Enforcement) Penegakan aturan merupakan salah satu kunci dalam implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Adanya penegakan aturan secara adil dan konsisten akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi dari karyawan terhadap pimpinan perusahaan, serta juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Melalui SPAK 2011, KPK berupaya mendorong BUMN untuk menaati peraturan perundangan dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan karyawan BUMN sesuai dengan ketentuan secara adil dan konsisten. Pada SPAK 2011, penegakan aturan merupakan akumulasi dari kegiatan penegakan aturan dari seluruh indikator sebelumnya. Fokus

penegakan

aturan

adalah

pada

implementasi

dan

pengadministrasian

penegakan aturan. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah melakukan penegakan peraturan secara konsisten, sehingga memperoleh nilai maksimal (10) untuk indikator penegakan aturan, seperti yang terlihat dalam tabel III.8 Tabel III.8 Nilai Indikator Penegakan Aturan

Peringkat

Instansi

Penegakan Aturan (0,171) Subindikator Penegakan Aturan (1)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

10,00

Adanya beberapa laporan yang disampaikan kepada penegak hukum terutama Kepolisian, memperlihatkan bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

mempunyai

komitmen yang tinggi dalam upaya penegakan aturan.

22



2011

3.3. Penilaian atas Inisiatif Anti Korupsi Lainnya Penilaian untuk indikator ini sebenarnya ditujukan untuk menilai laporan kualitatif terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh BUMN. Penilaian atas inisiatif/prakarsa lainnya merupakan inisiatif dan inovasi aturan serta implementasi upaya antikorupsi yang telah dilakukan oleh BUMN selain media (tools) antikorupsi/ indikator yang terdapat dalam kuesioner. Tabel III.9 Nilai Indikator Prakarsa Lainnya Peringkat 1

Instansi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Nilai Indikator 8,61

Nilai 8,61 yang diperoleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sudah cukup baik, yang berarti bahwa secara umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. telah melakukan beberapa upaya antikorupsi dalam operasional perusahaannya, selain yang tercantum dalam indikator utama SPAK 2011. Adapun prakarsa atau inovasi yang dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah: 1) Telah melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi dengan menyusun dan menetapkan sejumlah aturan terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) ; 2) Pengadaan sumber daya manusia melalui elektronik (e-Recruitment); 3) Pembayaran tol secara elektronik (e-Toll Card) ; serta 4) Sistem Prosedur Transaksi keuangan (SPTK). Upaya-upaya inovasi tersebut secara umum berusaha mengurangi potensi terjadinya penyimpangan oleh pihak internal maupun eksternal. Dari penilaian SPAK 2011, KPK sangat mengapresiasi terhadap inovasi antikorupsi yang sudah dilaksanakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Diharapkan di tahun mendatang upaya pencegahan korupsi bisa terus berkelanjutan.


23


2011

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 4.1. Simpulan Berdasarkan hasil survei dan analisis yang telah dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, dapat disimpulkan:

1. Secara umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terutama jajaran pimpinan telah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam SPAK;

2. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. belum memilik aturan khusus tentang penanganan

konflik

kepentingan,

pengelolaan

sistem

pengaduan,

serta

pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah;

3. Secara umum belum terbangun sistem penerapan instrumen antikorupsi yang meliputi:

identifikasi

potensi

resiko

pelanggaran,

pengendalian

resiko

pelanggaran, dan penanganan pelanggaran pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk;

4. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melakukan penegakan aturan terhadap semua jenis

pelanggaran

serta

berkoordinasi

dengan

aparat

penegak

hukum,

khususnya pihak Kepolisian untuk menindak personilnya yang melakukan pelanggaran dengan indikasi tindak pidana. 4.2. Saran Perbaikan Berdasarkan simpulan tersebut, maka KPK menyampaikan intisari saran perbaikan agar Pimpinan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.:

1. Menetapkan peraturan tentang penanganan konflik kepentingan, pengelolaan sistem pengaduan, serta pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah;

2. Menetapkan mekanisme penerapan instrumen antikorupsi dalam rangka membangun sistem antikorupsi yang efektif;

3. Melakukan sosialisasi intensif terhadap peraturan antikorupsi yang ditetapkan oleh Direksi sampai pada tingkat anak perusahaan dan perusahaan patungan dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas peraturan yang ditetapkan;

4. Memastikan diselenggarakannya Fraud Risk Assessment yang dilakukan secara berkala paling sedikit 2 tahun sekali. Hasil dari Fraud Risk Assessment tersebut dijadikan dasar untuk menyusun Fraud Control Plan. Pimpinan tertinggi bertanggung jawab penuh memastikan bahwa Fraud Control Plan ini berjalan dengan baik; 24



2011

5. Meningkatkan kerja sama/koordinasi dengan aparat penegak hukum, terutama KPK dan Kepolisian dalam upaya penegakan aturan yang berindikasi tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain.


25

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents