1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Seiring dengan berkembangnya paradigma demokrasi di Indonesia, tuntutan akan perubahan terhadap dominasi peran pemerintah dalam pembangunan pun semakin besar. Isu perubahan tersebut mengharapkan pemerintah dan pemimpin politik dapat lebih demokratis, efisisen dalam penggunaan sumber daya publik, efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap dalam menangkap aspirasi masyarakat serta mampu menyusun kebijkaan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial (Sumarto, 2004). Sejalan dengan tuntutan perubahan tersebut, pemerintah dan pemimpin politik diharapkan tidak lagi hanya memandang masyarakat sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek pembangunan. Peran masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat lebih luas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang mereka hadapi dan kepentingan yang mereka miliki dibandingkan pihak lain (Silas dalam Sunarti, 2001). Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat diartikan sebagai proses dimana masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2004). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu bentuk perwujudan hak masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidupnya (Sumarto, 2004). Adanya peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan berkaitan erat dengan ketercapaian tujuan program pembangunan. Oleh karena itulah untuk mendukung keberhasilan pembangunan
2
dibutuhkan peran serta masyarakat luas (Soetrisno, 1995). Peran masyarakat terwujud dalam bentuk partisipasi aktif pada seluruh kegiatan pembangunan, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, sampai pengawasan pembangunan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang. Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang, kegiatan pelaksanaan penataan ruang merupakan proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu tahapan dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang adalah tahap evaluasi atau revisi terhadap rencana tata ruang. Evaluasi atau revisi dapat dilakukan baik terhadap doumen rencana tata ruang ataupun terhadap peraturan daerah mengenai tata ruang. Sebagai bagian dari kegiatan penataan ruang, maka dalam revisi rencana tata ruang atau peraturan daerah mengenai tata ruang, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan atau revisi peraturan daerah ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan diantaranya adalah Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam peraturan perundangan tersebut terdapat ketentuan mengenai tahapan-tahapan penyusunan peraturan daerah serta tentang partisipasi masyarakat di tiap tahapan tersebut. Adanya berbagai peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan atau revisi peraturan daerah. Dengan adanya berbagai peraturan tersebut seharusnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penataan ruang sudah dapat mencapai bentuk yang ideal. Dunia perencanaan adalah dunia yang dinamis, sebab bidang perencanaan mengatur domain publik yang senantiasa dinamis (Friedmann, 1987). Perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat harus selalu dapat diakomodir dalam produk perencanaan. Oleh
3
karena itulah perencanaan terdiri dari rangkaian proses penyusunan rencana, implementasi dan revisi rencana. Kegiatan revisi rencana dibutuhkan agar segala perubahan yang terjadi di masyarakat dapat terus diakomodir sehingga RTRW sebagai produk rencana dapat terus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang terus berusaha untuk mengakomodir kedinamisan kehidupan masyarakat. Untuk menjaga agar dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung selalu aktual bagi kehidupan masyarakat, maka pada tahun 2005 sampai tahun 2006 yang lalu, Pemerintah Kota Bandung melakukan revisi terhadap beberapa materi RTRW Kota Bandung 2004-2013. Secara umum, substansi materi RTRW Kota Bandung sudah cukup memadai, namun dalam beberapa hal, pada materi-materi tertentu dinilai perlu adanya beberapa penyempurnaan. Materi yang dinilai perlu disempurnakan diantaranya adalah materi yang terkait dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), materi tentang kebijakan mengenai pasar, pengaturan wilayah Bandung Bagian Barat, pengaturan peruntukan kawasan budidaya di Kawasan Punclut serta materi mengenai ketentuan sanksi hukum (Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, 2005). Revisi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah revisi terhadap Peraturan Daerah no 02 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dan bukan terhadap keseluruhan dokumen RTRW Kota Bandung. Hal ini disebabkan karena jumlah materi yang dirasa perlu direvisi hanya sedikit, maka Pemerintah Kota Bandung hanya merevisi beberapa pasal saja dari Perda Kota Bandung no 02 tahun 2004. Dalam revisi terhadap Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung terdapat tujuh pasal yang direvisi. Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang memuat materi tentang kebijakan pasar, pengaturan wilayah Bandung Barat, pengaturan peruntukan kawasan budidaya di Kawasan Punclut, ketentuan KDB dan KLB serta memuat materi mengenai ketentuan sanksi hukum.
4
Berdasarkan hasil wawancara pra survey kepada pihak Bapeda Kota Bandung dan pihak DPRD Kota Bandung serta berdasarkan dokumen risalah rapat paripurna DPRD Kota Bandung diketahui bahwa kegiatan revisi perda tersebut telah dipartisipatifkan. Agar dapat menjaring partisipasi masyarakat, kegiatan revisi ini juga telah diinformasikan kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik diantaranya melalui harian Pikiran Rakyat, radio Mara dan stasiun tv lokal STV. Kegiatan revisi perda tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga elemen-elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan revisi tersebut. Berdasarkan dokumen kegiatan panitia khusus DPRD Kota Bandung diketahui bahwa masyarakat yang turut berpartisipasi dalam proses revisi perda ini cukup luas, diantaranya dari kalangan akademisi, pakar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat Punclut Bandung. Walaupun masyarakat telah berpartisipasi dalam proses revisi perda ini namun setelah kegiatan revisi perda berakhir dan pihak DPRD Kota Bandung telah menyetujui revisi tersebut, masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan revisi menyatakan keberatan dan menolak hasil revisi perda tersebut (Pikiran Rakyat, Kamis 9 maret
2006).
Persoalan
ini
menimbulkan
pertanyaan,
bagaimana
sebenarnya
penyelenggaraan partisipasi masyarakat yang terjadi dalam kegiatan revisi perda tersebut. Jika penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konsep partisipasi yang ideal dan sesuai dengan langkah langkah prosedural revisi peraturan daerah, maka seharusnya protes atau keberatan dari masyarakat tersebut tidak terjadi. Untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Peraturan Daerah no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung tersebut, maka dibutuhkan suatu evaluasi tentang penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dan dalam kegiatan penyusunan peraturan daerah.
5
1.2
Rumusan Persoalan
Proses legal revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan dengan menyusun peraturan daerah baru tentang rencana tata ruang atau merevisi peraturan daerah yang telah ada. Revisi terhadap RTRW Kota Bandung yang telah dilaksanakan pada tahun 2005-2006 yang lalu, dilakukan dengan merevisi Peraturan Daerah no 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung. Terdapat beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang prosedur penyusunan atau revisi peraturan daerah salah satunya adalah Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut terdapat aturan atau ketentuan mengenai prosedur penyusunan peraturan daerah, namun ketentuan tersebut masih secara umum. Untuk Kota Bandung, ketentuan mengenai prosedur penyusunan peraturan daerah secara lebih rinci terdapat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung no 5 tahun 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan disebutkan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam rangka penyiapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut juga diketahui bahwa tahapan dalam penyusunan peraturan daerah dan dalam revisi peraturan daerah adalah sama. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Walikota sebagai lembaga eksekutif atau DPRD sebagai lembaga legislatif. Jika rancangan peraturan daerah berasal dari Walikota, maka penyiapan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Walikota beserta perangkat kerjanya. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Walikota kemudian dibahas di tingkat legislatif.
6
Dalam revisi Perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung, Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Perubahan Atas Perda No 02 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung ini berasal dari Walikota Bandung. Karena usul revisi terhadap Perda No 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung ini berasal dari Walikota maka keseluruhan proses revisi perda ini terdiri dari dua bagian besar; pertama tahapan penyiapan rancangan perda di tingkat eksekutif dan kedua tahap pembahasan rancangan perda di tingkat legislatif. Keseluruhan proses revisi perda ini berlangsung dari bulan agustus tahun 2005 sampai dengan bulan maret tahun 2006. Berdasarkan hasil wawancara pra survey kepada pihak Bapeda Kota Bandung dan pihak DPRD Kota Bandung serta berdasarkan dokumen risalah rapat paripurna DPRD Kota Bandung diketahui bahwa keseluruhan kegiatan revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung telah dipartisipatifkan, baik pada tahap penyiapan raperda di tingkat eksekutif maupun pada tahap pembahasan raperda di tingkat legislatif. Dalam konsep partisipasi, penyelenggaraan partisipasi masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam suatu kegiatan didasarkan pada beberapa asumsi (Silas dalam Sunarti, 2001), yaitu: -
masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang mereka hadapi dan kepentingan yang mereka miliki dibandingkan pihak lain
-
setiap masyarakat lokal memiliki karakteristik lingkungan sosial-ekonomi, sosialbudaya, dan fisik yang unik
-
rasa memiliki terhadap produk yang dihasilkan akan lebih tercipta sehingga pemeliharaanya juga akan lebih terjamin
Dari asumsi yang dikemukakan oleh Silas bahwa partisipasi masyarakat akan menyebabkan timbulnya rasa memiliki terhadap produk yang dihasilkan, maka seharusnya partisipasi masyarakat yang diselenggarakan dengan benar di dalam setiap tahapan revisi perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung akan menjadikan masyarakat menerima perda baru yang merupakan hasil revisi tersebut. Namun dalam
7
revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung ini, persoalan yang terjadi adalah masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan revisi tersebut menyatakan keberatan dan menolak hasil revisi perda tersebut (Pikiran Rakyat, Kamis 9 maret 2006). Gejolak keberatan masyarakat ini bahkan sampai menimbulkan aksi demonstrasi masyarakat ke DPRD Kota Bandung (Pikiran Rakyat, Kamis 9 maret 2006). Adanya protes dari masyarakat tersebut menimbulkan asumsi bahwa partisipasi masyarakat dalam revisi perda tentang RTRW Kota Bandung tidak diselenggarakan dengan ideal sesuai dengan konsep partisipasi yang ideal dan tidak sesuai dengan ketentuan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah. Jika penyelenggaraan revisi perda tersebut telah sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; dan partisipasi masyarakat di setiap tahapan revisi telah diselenggarakan dengan seluasluasnya maka seharusnya gejolak keberatan dari masyarakat yang pernah terlibat dalam revisi tersebut tidak terjadi. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda tentang RTRW Kota Bandung yang tidak sesuai dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah menimbulkan pertanyaan yaitu: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam kegiatan revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa belum pernah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung sebelumnya.
8
1.3
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari studi ini adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah. Faktor-faktor tersebut dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana masyarakat terlibat dalam kegiatan revisi perda, pada proses apa masyarakat banyak dilibatkan dan pada proses apa masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan revisi perda tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan studi tersebut, maka diturunkan beberapa sasaran, yaitu: 1. Mengidentifikasi komponen masyarakat yang terlibat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan cara mengkaji dokumen dokumen tentang penyelenggaraan revisi perda tersebut 2. Merumuskan kriteria, indikator dan tolok ukur yang akan digunakan dalam mengevaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung 3. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan tata ruang dan kegiatan penyusunan peraturan daerah yang partisipatif di Kota Bandung sehingga penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan penyusunan peraturan daerah di Kota Bandung dapat lebih mendekati konsep partisipasi yang ideal.
9
1.4
Ruang Lingkup
Ruang lingkup studi ini terdiri dari dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup materi studi. Ruang lingkup wilayah merupakan gambaran wilayah yang menjadi wilayah studi. Dalam ruang lingkup wilayah akan terdapat pembatasan wilayah studi berdasarkan batas administratif. Ruang lingkup materi menggambarkan aspekaspek yang akan menjadi bahasan studi. Dalam ruang lingkup materi akan dilakukan pembatasan materi yang akan dibahas dalam studi ini. 1.4.1
Ruang Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah dalam studi ini meliputi seluruh wilayah Kota Bandung. Kota Bandung dengan luas 16.729 Ha terdiri dari 26 wilayah kecamatan yang tersebar di enam wilayah pengembangan. Wilayah Pengembangan (WP) tersebut adalah WP Bojonegara, WP Tegallega, WP Cibeunying, WP Karees, WP Ujungberung, dan WP Gedebage. Adapun batas-batas wilayah Kota Bandung adalah sebagai berikut: -
Batas utara
: Kabupaten Bandung
-
Batas selatan
: Kabupaten Bandung
-
Batas barat
: Kota Cimahi
-
Batas timur
: Kabupaten Bandung
1.4.2
Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam studi ini adalah mengenai penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam kegiatan revisi Peraturan Daerah No 02 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung. Evaluasi yang dilakukan dalam studi ini hanya terfokus pada proses revisi perda saja sedangkan latar belakang revisi perda tersebut tidak akan dibahas. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung no 5 tahun 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, maka proses revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung yang akan dibahas dalam
10
studi ini hanya terbatas pada dua tahapan utamanya yaitu pada tahap penyiapan rancangan peraturan daerah (raperda) di tingkat eksekutif dan pada tahap pembahasan raperda di tingkat legislatif. Karena evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung, maka definisi ’masyarakat’ yang digunakan dalam studi ini adalah orang per orang, kelompok orang atau badan hukum yang pernah terlibat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Masyarakat tersebut terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan pakar, serta masyarakat Punclut Bandung. Dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung ini materi yang akan dibahas diantaranya adalah materi tentang konsep partisipasi masyarakat, konsep tingkat partisipasi masyarakat, serta konsep evaluasi. 1.5
Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian dalam studi ini meliputi metode pendekatan studi, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 1.5.1
Metode Pendekatan Studi
Untuk mencapai tujuan studi ini, yaitu menemukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 2 tahun 2004. Pendekatan evaluasi yang digunakan adalah evaluasi semu (pseudo evaluation). Dalam pendekatan evaluasi tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen tentang pelaksanaan revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung.
11
Pendekatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana penyelenggaraan partisipasi masyarakat yang terjadi baik dalam tahap penyiapan rancangan perda di tingkat eksekutif maupun dalam tahap pembahasan rancangan perda di tingkat legislatif. Selain itu kajian terhadap dokumen pelaksanaan revisi tersebut juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi komponen masyarakat yang terlibat dalam revisi tersebut. 2. Menentukan kriteria, indikator dan tolok ukur yang akan digunakan dalam mengevaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi ini adalah kesesuaian penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah. Dengan demikian maka indikator dan tolok ukur dalam evaluasi ini dirumuskan dari tinjauan terhadap Undang-Undang no 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung no 5 tahun 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, konsep partisipasi masyarakat dan konsep tingkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengevaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat melalui penentuan indikator-indikator. Berdasarkan tahapan proses penyusunan peraturan daerah yang terdapat dalam Undang-Undang No 10 tahun dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung serta berdasarkan konsep tingkatan partisipasi masyarakat, dirumuskan indikator dan tolok ukur yang akan digunakan dalam mengevaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Indikator dan tolok ukur tersebut adalah sebagai berikut:
12
Tabel I.1 Indikator dan Tolok Ukur Evaluasi Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat dalam Revisi RTRW Kota Bandung Indikator
Kesesuaian penyelenggaraan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) di tingkat eksekutif dengan konsep partisipasi yang ideal
Kesesuaian penyelenggaraan pembahasan raperda di tingkat pansus dengan konsep partisipasi yang ideal
Kesesuaian penyelenggaraan Rapat Paripurna penetapan raperda menjadi perda dengan konsep partisipasi yang ideal
Tolok Ukur -
Masyarakat hadir dalam berbagai pertemuan yang diadakan dengan tingkat kehadiran minimal 75%
-
Masyarakat aktif memberikan masukan terhadap materi raperda dalam setiap pertemuan
-
Masukan yang diberikan masyarakat diakomodir
-
Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan (musyawarah/voting)
-
Masyarakat hadir dalam berbagai pertemuan yang diadakan dengan tingkat kehadiran minimal 75%
-
Masyarakat aktif memberikan masukan terhadap materi raperda dalam setiap pertemuan
-
Masukan yang diberikan masyarakat diakomodir
-
Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan (musyawarah/voting)
-
Masyarakat hadir dalam pertemuan yang diadakan
oleh
oleh
Sumber: Hasil Analisis, 2007
3. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah. Identifikasi faktor ini dilakukan dengan mengevaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Evaluasi
13
ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator dan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. 1.5.2
Metode Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara semi terstruktur dengan masyarakat yang terlibat dalam proses revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur agar dapat digali sebanyak mungkin informasi dari masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan revisi ini terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan pakar serta masyarakat Punclut Bandung. Uraian mengenai komponen masyarakat yang terlibat dalam revisi perda ini adalah sebagai berikut: Tabel I. 2 Daftar Masyarakat yang Terlibat dalam Revisi Perda No 02 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung No
Nama
Institusi/Lembaga/Perwakilan
1
Wiwiek Pratiwi
Arsitektur ITB
2
Hardoyo
Direktorat Geologi Bandung
3
Erry Noviar
Pusat Penelitian Studi Dampak Lingkungan Hidup (PPSDL) Universitas Padjajaran
4
Daud Silalahi
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
5
Indra Perwira
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
6
Lambok
Geologi ITB
7
Denny Zulkaidi
Planologi ITB
14
No
Nama
Institusi/Lembaga/Perwakilan
8
Iwan P. Kusumantoro
Planologi ITB
9
Tjuk Kuswartoyo
Arsitektur ITB
10
Mubiar Purwasasmita
Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)
11
Sobirin
Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)
12
Taufan
Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)
13
Rahmat Jabaril
Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat (KMBB)
14
Setiadjie
Kolektif Ekologi Sosial Studi Hijau Merdeka
15
Prido
Bandung Institute of Govermental Studies (BIGS)
16
Dadang Sudarja
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
17
Dahlan
Perwakilan Masyarakat Punclut Bandung
18
Tata Santa
Paguyuban Peduli Punclut
19
Deden
Perwakilan Masyarakat Punclut Bandung
20
Syahrir Ramdan
Forum Silaturahmi Warga Punclut
Sumber: Dokumen Kegiatan Panitia Khusus DPRD Kota Bandung; Hasil Wawancara Pra Survey
Keseluruhan komponen masyarakat tersebut akan menjadi narasumber dalam pengumpulan data primer. Tahapan survey data primer ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam proses revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung. Hasil survey data primer ini kemudian akan dijadikan dasar dalam memberikan penilaian kepada indikator dan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.
15
Data sekunder yang dibutuhkan dalam studi ini adalah data dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung, dokumen peraturan perundangan mengenai penyusunan peraturan daerah, serta bahan mengenai konsep partisipasi masyarakat. Data dan dokumen ini dibutuhkan untuk dapat merumuskan indikator dan tolok ukur untuk menilai penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung serta untuk dapat mengidentifikasi komponen masyarakat yang terlibat dalam revisi tersebut dan untuk dapat mamahami pelaksanaan revisi perda tersebut. Data sekunder didapatkan dengan studi literatur dan survey instansional. 1.5.3
Metode Analisis Data
Untuk mencapai tujuan studi ini yaitu menemukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah, maka metode analisis data yang dilakukan diantaranya adalah: 1. Kajian Deskriptif Pustaka Kajian pustaka dilakukan pada literatur yang berkaitan dengan konsep partisipasi dan konsep evaluasi. Kajian deskriptif ini dilakukan pada buku-buku referensi dan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan studi ini. Kajian pustaka juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman penyusunan peraturan daerah. 2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data hasil wawancara yang didapat dari berbagai sumber. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda Kota Bandung no 02 tahun 2004 mengenai RTRW Kota Bandung. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menampilkan hasil wawancara dalam bentuk teks naratif untuk menampilkan informasi yang didapatkan dari masyarakat. Dari teks
16
naratif tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan mencari kata-kata kunci dan mencari keteraturan dari hasil wawancara. Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pembobotan. Analisis ini memberikan bobot terhadap sesuatu yang dijadikan ukuran penilaian. Dalam studi ini, ukuran penilaian yang digunakan adalah indikator dan tolok ukur. Penggunaan metode analisis kuantitatif ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi penyebab tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah. Pengidentifikasian faktor penyebab dilakukan dengan dua langkah, pertama pengidentifikasian calon faktor penyebab yaitu dengan melihat penilaian terhadap tolok ukur. Tolok ukur yang menjadi calon faktor penyebab adalah tolok ukur yang memiliki penilaian yang rendah, sedangkan tolok ukur yang memiliki penilaian yang tinggi tidak dapat dijadikan calon faktor penyebab. Kedua, pengidentifikasian faktor penyebab dengan melihat nilai akhir tolok ukur. Tolok ukur yang memiliki nilai akhir yang besar merupakan faktor penyebab ketidaksesuaian. Nilai akhir tolok ukur dikatakan besar jika nilai tersebut berada di atas atau sama dengan nilai rata-rata nilai akhir, sedangkan nilai akhir dikatakaan rendah jika berada di bawah nilai rata-rata nilai akhir. Secara lebih rinci penjelasan mengenai metode pembobotan dan penilaian tolok ukur yang digunakan akan dibahas dalam sub bab 2.3.3 dan sub bab 2.3.4.
17
Tabel I. 3 Pembobotan Indikator dan Tolok Ukur Evaluasi Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat dalam Revisi RTRW Kota Bandung
Indikator
Kesesuaian penyelenggaraan penyiapan raperda di tingkat eksekutif dengan konsep partisipasi yang ideal
Kesesuaian penyelenggaraan pembahasan raperda di tingkat pansus dengan konsep partisipasi yang ideal
Kesesuaian penyelenggaraan Rapat Paripurna penetapan raperda menjadi perda dengan konsep partisipasi yang ideal
Bobot Indikator
0.475
0.475
Tolok Ukur
Bobot Tolok Ukur Terhadap Indikator
Bobot Akhir Tolok Ukur
- Masyarakat hadir dalam berbagai pertemuan yang diadakan dengan tingkat kehadiran minimal 75%
0.05
0.02
- Masyarakat aktif memberikan masukan terhadap materi raperda dalam setiap pertemuan
0.15
0.07
- Masukan yang diberikan oleh masyarakat diakomodir
0.3
0.14
- Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan (musyawarah/voting)
0.5
0.24
- Masyarakat hadir dalam berbagai pertemuan yang diadakan dengan tingkat kehadiran minimal 75%
0.05
0.02
- Masyarakat aktif memberikan masukan terhadap materi raperda dalam setiap pertemuan
0.15
0.07
0.3
0.14
0.5
0.24
1
0.05
- Masukan yang diberikan oleh masyarakat diakomodir - Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan (musyawarah/voting)
0.05
Sumber: Hasil Analisis, 2007
- Masyarakat hadir dalam pertemuan yang diadakan
18
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan hak masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan atau revisi peraturan daerah
Partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung
Masyarakat yang terlibat dalam revisi Perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung tidak menyetujui hasil revisi tersebut Partisipasi masyarakat dalam revisi perda tentang RTRW Kota Bandung tidak diselenggarakan dengan ideal sesuai dengan konsep partisipasi yang ideal dan sesuai dengan ketentuan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah.
Mencari faktor-faktor penyebab tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 2 tahun 2004 dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah Evaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung
Identifikasi komponen masyarakat yang terlibat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung
Merumuskan kriteria, indikator dan tolok ukur yang digunakan dalam mengevaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung
Analisis dan penilaian terhadap indikator dan tolok ukur
Kesimpulan
Identifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah
19
Tabel I. 4 Kerangka Pendekatan Studi Tujuan
Menemukan faktor faktor penyebab tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah
Sasaran
Data Yang Dibutuhkan
Mengidentifikasi komponen masyarakat yang terlibat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan cara mengkaji dokumen dokumen tentang penyelenggaraan revisi perda tersebut Merumuskan kriteria, indikator dan tolok ukur yang akan digunakan dalam mengevaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 02 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung
- Dokumen laporan kegiatan penyiapan raperda Bappeda Kota Bandung - Dokumen laporan kegiatan Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda RTRW Kota Bandung - Dokumen risalah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung - Undang-Undang no 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandung - Literatur mengenai konsep partisipasi masyarakat
Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah
Sumber: Hasil Analisis, 2007
- Data hasil pembobotan tolok ukur
Cara Memperoleh Data
Survey instansional
Studi literatur
- Survey primer: wawancara kepada masyarakat yang terlibat dalam revisi Perda no 2 tahun 2004 - Analisis Pembobotan
Analisis Menelaah dan memahami bagaimana penyelenggaraan partisipasi masyarakat yang terjadi baik dalam tahap penyiapan rancangan perda di tingkat eksekutif maupun dalam tahap pembahasan rancangan perda di tingkat legislatif Melakukan tinjauan terhadap UU no 10 tahun 2004 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandung untuk merumuskan indikator, dan melakukan tinjauan terhadap konsep partisipasi masyarakat yang ideal dalam rangka merumuskan tolok ukur evaluasi - Menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil wawancara. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari kata-kata kunci dan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan jawaban - Melakukan penilaian terhadap tolok ukur berdasarkan data hasil survey sehingga dapat diketahui tolok ukur mana yang memiliki nilai akhir yang rendah
20
1.6
Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam studi ini terbagi ke dalam lima bab. Pembahasan dalam tiap bab merupakan bagian dari langkah-langkah untuk menjawab tujuan studi ini. Sistematika pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut: BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Bagian ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam penelitian, yang berisi penjelasan teoritis tentang konsep partisipasi, konsep evaluasi, serta penetapan kriteria, indikator dan tolok ukur. BAB 3 GAMBARAN UMUM REVISI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 02 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG Bagian ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum kegiatan revisi Perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung yang terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya revisi, materi-materi yang direvisi, tahapan-tahapan revisi serta gambaran mengenai masyarakat yang terlibat dalam revisi tersebut. BAB 4 EVALUASI PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REVISI RTRW KOTA BANDUNG Bagian ini berisi uraian mengenai analisis terhadap penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 2 tahun 2004. Analisis yang dilakukan didasarkan pada indikator dan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Bagian ini juga berisi analisis faktor penyebab tidak sesuainya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi Perda no 2 tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung dengan dengan konsep partisipasi yang ideal dan peraturan perundangan tentang penyusunan peraturan daerah BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bagian ini memuat temuan studi, kesimpulan dari keseluruhan studi yang dilakukan, rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam revisi peraturan daerah, serta memuat kelemahan studi dan saran studi lanjutan sebagai studi pendukung penelitian ini.
